The District Government will Receive PI Block Cepu Fund by 2020

Regency Government (Pemkab) Bojonegoro still have to be patient to be able to enjoy fund of Participating Interest (Pl) Cepu Block equal to approximately 4.5%. Therefore, PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) as a regional-owned enterprise (BUMD) that handles PI Block Cepu will get dividend from the cooperation with the third party, PT SER after In 2020 to contribute to local revenue (PAD) Bojonegoro.

The amount of dividend received from PI Block Cepu is not received 100% by PT ADS. Under a contractual agreement with a third party, PT ADS will only get 25% dividend value and the remaining 75% is PT SER's right as a third party. Head of Sub-Division of Bojonegoro Regency Government's Economy, Helmi Elizabeth, said that until 2016 there is still cash call from the third party which is used to finance the work in Banyu Urip field, Cepu Block.

"If I'm not mistaken, in 2016 it will be completed by the cash call," Helmi said, because, in accordance with the cooperation agreement between both parties, the income received from PI Block Cepu is used to return the third party's capital participation first.

According to Helmi, from the predicted Director of PT ADS, with the current condition of oil prices in the range of an average of USD50 per barrel, the District Government can pay off the capital participation from 2017 to 2020.

"With PT SER from 2009 until now, its full up to finance the project, then third-party capital is returned first," he said.

Agreement of contracts of goods with a revenue value of BUMD which only about 25% that can be renegotiated again. The District Government admits that it did not have much choice because the agreement was made when the condition of the Regency Government still did not provide any equity participation. If according to the agreement there is still a chance of negotiation

IN INDONESIAN

Pemerintah Kabupaten akan Terima Dana PI Blok Cepu pada 2020

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro masih harus bersabar untuk bisa menikmati dana Participating Interest (Pl) Blok Cepu sebesar kurang lebih 4,5%. Sebab, PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) selaku badan usaha milik daerah (BUMD) yang menangani PI Blok Cepu tersebut akan mendapatkan dividen dari hasil kerja sama dengan pihak ketiga, yakni PT SER setelah tahun 2020 mendatang untuk menyumbang pendapatan asli daerah (PAD) Bojonegoro.

Besaran penerimaan dividen dari PI Blok Cepu itu tidak diterima 100% oleh PT ADS. Dalam perjanjian kontrak dengan pihak ketiga, PT ADS hanya akan mendapatkan 25% nilai dividen dan 75% sisanya merupakan hak PT SER sebagai pihak ketiga. 

    Kepala Bagian (Kabag) Perekonomian Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Helmi Elizabeth mengatakan, hingga 2016 masih ada cash call dari pihak ketiga yang digunakan untuk membiayai pekerjaan di lapangan Banyu Urip, Blok Cepu.

“Kalau tidak Salah, tahun 2016 ini selesai cash call -nya," ujar Helmi. Karena sesuai dengan perjanjian kerja sama kedua belah pihak, pendapatan yang diterima dari PI Blok Cepu itu hatus digunakan untuk mengembalikan penyertaan modal pihak ketiga terlebih dahulu. 

Menurut Helmi, dari prediksi direktur PT ADS, dengan kondisi harga minyak saat ini di kisaran rata-rata USD50 per barel, maka Pemerintah Kabupaten bisa melunasi penyertaan modal itu dari 2017 hingga 2020.

“Dengan PT SER dari 2009 sampai sekarang, sifatnya sampai penuh membiayai proyek itu, nanti modal pihak ketiga dikembalikan dahulu,” katanya.

Perjanjian kontrak bagil hasil dengan nilai pendapatan BUMD yang hanya sekitar 25% itu bisa dinegosiasikan lagi. Pemerintah Kabupaten mengaku dahulu tidak memiliki banyak pilihan karena perjanjian dibuat saat kondisi Pemerintah Kabupaten masih belum memberikan penyertaan modal sama sekali. Kalau sesuai perjanjianya itu masih ada peluang negosiasi

Koran Sindo, Page-19, Wednesday, May 31, 2017

Progress Blue Tiung Gas Project Still 44%

The early civil work (ECW) project of gas fieldization unit of Jambi Tiung Biru (JTB) until the end of May 2017 was only 44%. PT Pembangunan Perumahan (PP), as the main contractor of Pertamina EP Cepu, admitted that land acquisition constraints resulted in the slow progress of the project.

Regarding the acquisition of community land, it becomes the authority of Pertamina EP Cepu (PEPC) which will become the main operator in JTB project. PEPC has committed to the immediate settlement of community land compensation there.

"Now 44%, the target until December later this year, actually not too late. So the land constraints have not been released, now it is complete, "said Project Manager Control PT PP Akhlis Fitantao.

Land acquisition constraints are recognized Akhlis located in certain spots or points. Through communication with PEPC party, it is sure will be resolved soon. The work was done by PT PP currently leaves only a few small buildings and buildings.

Touched on whether there are delinquent payments to local contractors, Akhlis explained that funding support from PT PP itself depends on the ability of the center. Regarding the matter, PT PP has explained it to the Bojonegoro Regency Government directly to the Regent along with the organization of the local area (OPD) related.

IN INDONESIAN

Proyek Gas Tiung Biru Masih 44%

Proyek early civil work (ECW) lapangan unitisasi gas Jambaran Tiung Biru (JTB) hingga akhir Mei 2017 ini tercatat baru mencapai 44%. Pihak PT Pembangunan Perumahan (PP) selaku kontraktor utama dari Pertamina EP Cepu mengaku adanya kendala pembebasan lahan mengakibatkan lambatnya pengerjaan proyek ini.

Mengenai pembebasan lahan milik masyarakat tersebut menjadi kewenangan dari Pertamina EP Cepu (PEPC) yang akan menjadi operator utama di proyek JTB. PEPC sudah memberikan komitmen akan melakukan penyelesaian dengan segera terhadap ganti rugi lahan milik masyarakat di sana.

“Sekarang 44%, target sampai Desember akhir tahun ini, sebenarnya tidak terlambat. Jadi kendala lahan belum dibebaskan, sekarang sudah tuntas,” kata Projects Control Manajer PT PP Akhlis Fitantao.

Kendala pembebasan lahan ini diakui Akhlis berada di spot atau titik-titik tertentu. Melalui komunikasi dengan pihak PEPC pihaknya yakin akan segera terselesaikan. Pekerjaan yang dilakukan oleh PT PP saat ini hanya menyisakan urukan dan bangunan yang tergolong bangunan kecil.

Disinggung mengenai adakah tunggakan pembayaran terhadap kontraktor lokal, Akhlis menjelaskan bahwa dukungan dana dari PT PP sendiri bergantung kemampuan pusat. Mengenai hal itu PT PP sudah menjelaskannya kepada pihak Pemerintah Kabupaten Bojonegoro secara langsung kepada Bupati beserta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.

Koran Sindo, Page-19, Wednesday, May 31, 2017

Center Java Enterprise and GSS Ready to Drill Trembul Field

PT Sarana GSS Trembul is ready to mobilize equipment and supporting infrastructure work in Trembul Old Field, Talokwohmojo, Blora. In the fourth quarter of this year, the joint venture between PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) and GSS Energy Limited will be able to drill two wells with a depth of 1,000 meters and a production target of 400 barrels per day (bph).

Bambang Mulyadi, President Director of PT Sarana GSS Trembul said that civil infrastructure development will begin in the early months of this department following the completion of the environmental management and environmental monitoring effort permit.

Especially with the signing of a joint operation with Pertamina until 2031, this company is not obliged to prepare environmental impact analysis (AMDAL). Al-Hasil, Sarana GSS Trembul only mobilizes equipment and construction of supporting infrastructure, so that the exploitation plan runs after the plan.

Licensing is done all. "The first week of June we started civil works such as road access, bridges and drilling site preparations, all expected to be completed within two months until the end of July," he said.

The company is targeting to do five drilling until 2019. If the plan is successful, afterward the company confirmed it can drill five wells at once in a year. The depth to be drilled reaches 1,000 meters to 2,700 meters.

IN INDONESIAN

BUMD Jateng dan GSS Siap Bor Lapangan Trembul

PT Sarana GSS Trembul siap memobilisasi peralatan dan pengerjaan infrastruktur pendukung di Lapangan Tua Trembul, Talokwohmojo, Blora. Targetnya kuartal IV tahun ini, perusahaan patungan antara PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah (SPJT) dengan GSS Energy Limited tersebut bisa melakukan pengeboran dua sumur dengan kedalaman mencapai 1.000 meter dan target produksi 400 barel per hari (bph).

Bambang Mulyadi, Presiden Direktur PT Sarana GSS Trembul bilang, pengerjaan infrastruktur sipil akan mulai dikerjakan pada awal bulan depart Hal ini menyusul sudah rampungnya izin upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.

Apalagi dengan penandatangan kerjasama operasi dengan Pertamina hingga tahun 2031, perusahaan ini tidak wajib menyusun analisis dampak lingkungan (amdal). Al-hasil, Sarana GSS Trembul hanya melakukan mobilisasi peralatan dan pengerjaan infrastruktur pendukung, agar rencana eksploitasinya berjalan seusai dengan rencana.

Perizinan sudah selesai semua. "Pekan pertama Juni kami mulai pekerjaan sipil seperti akses jalan, jembatan dan penyiapan lokasi pengeboran. Semuanya diharapkan selesai dalam dua bulan sampai akhir Juli " ujarnya. 

Perusahaan ini menargetkan melakukan lima pengeboran sampai tahun 2019 mendatang. Jika rencana tersebut sukses, setelahnya perusahaan ini mengkonfirmasi bisa melakukan pengeboran lima sumur sekaligus dalam setahun. Adapun kedalam yang akan dibor mencapai 1.000 meter sampai 2.700 meter.

Kontan, Page-14, Wednesday, May 31, 2017

Middle Eastern Investors Worry about Nationalization

OIL AND GAS

Low legal certainty in Indonesia makes foreign investors hesitant to invest. Therefore, the government will provide investment guarantees for investors from the Middle East. The facility was requested by the United Arab Emirates, Qatar and Saudi Arabia.

Deputy Minister of Energy and Mineral Resources (EMR) Archandra Tahar stated that the legal basis for investment protection is provided for projects that are cultivated by investors from the Middle East. One of them, Masdan investors from UAE who are interested in building solar power plants (PLTS) floating in Carita Reservoir, West Java, Indonesia

A number of points discussed are project protection from nationalization, arbitration settlement in the event of a deadlock, as well as disposal of shares through capital market mechanisms. Much of what they asked for. But, crucially related to the laws of the capital market and arbitration, "said Archandra.

IN INDONESIAN

Investor Timur Tengah Khawatir Nasionalisasi

Kepastian hukum yang rendah di Indonesia membuat investor asing ragu-ragu untuk menanamkan modal. Karena itu, pemerintah akan memberikan jaminan investasi bagi investor asal Timur Tengah. Fasilitas itu diminta Uni Emirat Arab, Qatar, dan Arab Saudi.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Archandra Tahar menyatakan, landasan hukum perlindungan investasi diberikan untuk proyek-proyek yang digarap investor asal Timur Tengah. Salah satunya, Masdan investor asal UEA yang berminat membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) terapung di Waduk Carita, Jawa Barat, Indonesia

Sejumlah poin yang dibahas adalah proteksi proyek dari nasionalisasi, penyelesaian arbitrase jika terjadi kebuntuan, serta pelepasan saham melalui mekanisme pasar modal. Banyak yang mereka minta. Tapi, yang krusial berkaitan dengan undang-undang pasar modal dan arbitrase,” kata Archandra.

Jawa Pos, Page-8, Wednesday, May 31, 2017

Post-operated Fees of the Contractor

GROSS SPLIT SCHEME

The contracting contractor shall bear all post-operative liability or abandonment and site restoration costs in the gross split share contract. In production sharing contract (PSC) which still implements cost recovery, the contractor can get a refund of ASR fee when it is set aside and deposited into account together with Special Unit for Upstream Oil and Gas Business Unit (SKK Migas ).

Meanwhile, when the contract used turns into a gross profit-sharing contract, there is no calculation of the return of operating costs because the production sharing is done in a dirty manner.

Director of Upstream Oil and Gas Business Development of the Ministry of Energy and Mineral Resources (EMR) Tunggal said that the obligation to carry out environmental restoration and permanent dismantling of facilities and facilities must be carried out by all contractors when the managed area of work expires.

Although some old contracts signed before the 1990s have not been regulated on post-mining obligations. He considered the new contract to be signed will accommodate the obligation to the terms and conditions (Terms and Condition) of the Contract. "Later in the new contract term of condition, it is required to bear the cost of ASR," he said, Tuesday (30/5).

The provision to add a new clause on ASR will be regulated in a new regulation in the form of ministerial regulations. According to him, ASR's allowance for removal of funds will be required on new working areas, terminations, and management transfers.

The economic development issues of the field due to the imposition of ASR funds in the termination and management areas, according to Sole, can be resolved by making calculations and applying for compensation to the government. In the context of the termination working area assigned to PT Pertamina, the company can directly enjoy production so that the opportunities for the reduction of the field economy due to the burden of ASR can still be covered.

The new working area, he argues, is more severe because in the area of work is still to be done exploration activities first before finally can produce oil and gas. In addition, contractors must set aside fresh funds for signature bonuses to the government.

The burden of ASR on eight working areas assigned to Pertamina is one of the reasons why the company requested an extension for evaluation.

Upstream Director of Pertamina Syamsu Alam said the allowance for ASR funds is a contractor's obligation. As for, the ASR component will affect the economy of the field due to its considerable value. In addition, on the new contract, there is no refund of operating costs so that all operating costs are borne entirely by the contracting contractor.

The working area which will be managed by Pertamina with gloss split contract namely Tuban Block, East Java (JOB Pertamina-PetroChina East Java); Ogan Komering Block, South Sumatra (JOB Pertamina-Talisman); Sanga-Sanga Block, East Kalimantan (Vico); And Southeast Sumatra Block (SES), Lampung (CNOOC SES Limited).

IN INDONESIAN

Biaya Pascaoperasi Ditanggung Kontraktor

Kontraktor kontrak kerja sama akan menanggung seluruh biaya kewajiban pascaoperasi atau abandonment and site restoration dalam kontrak bagi hasil kotor atau gross split. Pada kontrak bagi hasil produksi (production sharing contract/PSC) yang masih menerapkan pengembalian biaya operasi (Cost recovery), kontraktor bisa mendapatkan pengembalian biaya ASR bila disisihkan dan disetorkan ke rekening bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). 

Sementara itu, ketika kontrak yang digunakan berubah menjadi kontrak bagi hasil kotor, tidak ada lagi perhitungan pengembalian biaya operasi karena pembagian hasil produksi dilakukan secara kotor.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tunggal mengatakan bahwa kewajiban untuk melakukan pemulihan lingkungan dan pembongkaran fasilitas dan sarana secara permanen harus dilakukan seluruh kontraktor bila wilayah kerja yang dikelola habis masa kontraknya. 

Kendati pada beberapa kontrak kerja sama lama yang diteken sebelum tahun 1990-an belum diatur tentang kewajiban pasca tambang. Dia menilai, kontrak baru yang nanti diteken akan mengakomodasi kewajiban tersebut pada syarat dan ketentuan (term and Condition) kontrak. "Nanti di term of condition kontrak yang baru, itu diwajibkan menanggung biaya ASR," ujarnya, Selasa (30/5).

Ketentuan untuk menambahkan klausul baru tentang ASR nantinya akan diatur dalam beleid baru berupa peraturan menteri. Menurutnya tanggung jawab penyisihan dana ASR akan diwajibkan pada wilayah kerja baru, terminasi maupun alih kelola. 

Masalah keekonomian pengembangan lapangan karena pembebanan dana ASR di wilayah kerja terminasi maupun alih kelola, menurut Tunggal, bisa diselesaikan dengan membuat perhitungan dan mengajukan kompensasi kepada pemerintah. Pada konteks Wilayah kerja terminasi yang ditugaskan kepada PT Pertamina perseroan itu dapat langsung menikmati produksi sehingga peluang penurunan keekonomian lapangan akibat beban ASR masih bisa tertutupi.

Wilayah kerja baru, menurutnya, justru lebih berat karena pada wilayah kerja tersebut masih harus dilakukan kegiatan eksplorasi terlebih dahulu sebelum akhirnya bisa menghasilkan minyak dan gas. Selain itu, kontraktor pun harus menyisihkan dana segar untuk bonus tanda tangan kepada pemerintah. 

Beban ASR pada delapan wilayah kerja yang ditugaskan kepada Pertamina menjadi salah satu alasan mengapa perseroan meminta perpanjangan waktu untuk melakukan evaluasi.

Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam mengatakan, penyisihan dana ASR merupakan kewajiban kontraktor. Adapun, komponen ASR akan memengaruhi keekonomian lapangan karena nilainya yang cukup besar. Selain itu, pada kontrak baru tidak terdapat pengembalian biaya operasi sehingga seluruh biaya operasi ditanggung sepenuhnya oleh kontraktor kontrak kerja sama.

Wilayah kerja yang nantinya dikelola Pertamina dengan kontrak gloss split yakni Blok Tuban, Jawa Timur (JOB Pertamina-PetroChina East Java); Blok Ogan Komering, Sumatra Selatan (JOB Pertamina-Talisman); Blok Sanga-Sanga, Kalimantan Timur (VICO); dan Blok Southeast Sumatera (SES), lampung (CNOOC SES Limited).

Bisnis Indonesia, Page-30, Wednesday, May 31, 2017

Inpex Starts Working on Early Assessment of Masela

The defining phase of the project

Inpex Masela Limited as operator of Masela Block commenced preparation of pre-end engineering (pre-FEED) review after receiving a warrant from SKK Migas. After the visit of the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ignasius Jonan to Japan on May 16, 2017, it was agreed that pre-FEED was conducted with one production capacity option and one island as the location of the LNG plant.

The letter stated that the capacity of LNG is set at 9.5 million tons per year (million tons per annum / MTPA) and 150 million cubic feet per day (MMscfd) of piped gas production.

Vice President of Corporate Services of Inpex Nico Muhyiddin said that Inpex has started preparation for the study. In general, he calls the Inpex who holds a 65% stake in participation and Shell 35% wants the initial development and implementation of the project in a rational and economic economics manner. It was according to him in line with the wishes of the government. "Currently, Inpex has started prep pre-FEED work," he said.

The pre-FEED stage will be an important step to formulate a revision of the plan of development (POD). As is known, earlier revisions PoD conducted to increase LNG production capacity when still

Using a floating refinery scheme.

However, in March 2016, President Joko Widodo decided to change the LNG plant development scheme from floating to onshore. As a result, Inpex takes the time to initiate a PoD breaker in the new scheme. According to him, the acceleration of the process at the pre-FEED stage will affect the other stages after which the FEED and the final investment decision (FID).

From the ESDM Ministry data, if the project starts on schedule, Abadi Field could produce its first gas by 2026. "Pre-FEED will be an important step to formulate a revised POD to be submitted to the government," he said.

Deputy Minister of Energy and Mineral Resources Arcandra Tahar acknowledged that the assignment letter to Inpex as operator of Masela Block has been granted. However, he mentioned that there are still problems that need to be resolved before the project definition study begins.

Arcandra was reluctant to explain further what else to finish before the pre-FEED began. Inpex has already got a Letter to start pre-FEED. Ask the Head of SKK Migas. There is something we need to finish first, "he said after attending a meeting at the office of the Coordinating Ministry for Economic Affairs, Tuesday (30/5).

The new pre-FEED phase begins after it is known that LNG production capacity and pipe gas volume will be developed by Inpex Masela.

IN INDONESIAN

TAHAP PENDEFINISAIN PROYEK

Inpex Mulai Garap Kajian Awal Masela

Inpex Masela Limited sebagai operator Blok Masela memulai persiapan kajian prapendefinisian proyek atau pre front end engineering design (pre-FEED) setelah menerima surat perintah dari SKK Migas. Pasca kunjungan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan ke Jepang pada 16 Mei 2017 telah disepakati bahwa pre-FEED dilakukan dengan satu opsi kapasitas produksi dan satu pulau sebagai lokasi kilang LNG.

Pada Surat perintah disebutkan bahwa kapasitas kilang gas alam cair (LNG) ditetapkan 9,5 juta ton per tahun (million ton per annum/MTPA) dan produksi gas pipa sebesar 150 juta kaki kubik per hari (MMscfd).

Vice President Corporate Services Inpex Nico Muhyiddin mengatakan, saat ini Inpex telah memulai persiapan kajian. Secara umum, dia menyebut lnpex yang menguasai saham partisipasi sebesar 65% dan Shell 35% menginginkan agar pengembangan awal dan pengimplementasian proyek pada cara keteknisan yang rasional dan memenuhi skala keekonomian. Hal itu menurutnya sejalan dengan keinginan pemerintah. “Saat ini, Inpex telah memulai persiapan pekerjaan pre-FEED," ujarnya.

Tahap pre-FEED akan menjadi tahapan penting untuk memformulasikan revisi rencana pengembangan lapangan (plan of development/POD). Seperti diketahui, sebelumnya revisi PoD dilakukan untuk menambah kapasitas produksi LNG ketika masih menggunakan skema kilang terapung. 

Namun, pada Maret 2016, Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mengubah skema pengembangan kilang LNG dari terapung menjadi di darat. Alhasil, Inpex membutuhkan waktu untuk melakukan pembahan PoD pada skema yang baru. Menurutnya, percepatan proses pada tahapan pre-FEED akan berpengaruh pada tahapan lain setelahnya yakni FEED dan penyampaian keputusan akhir investasi (final investment decision/FID).

Dari data Kementerian ESDM, bila proyek dimulai sesuai jadwal, Lapangan Abadi bisa menghasilkan gas pertamanya pada 2026. “Pre-FEED akan menjadi tahapan penting untuk memformulasikan revisi POD yang akan disampaikan kepada pemerintah," katanya.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar mengakui bahwa Surat penugasan kepada Inpex sebagai operator Blok Masela sudah diberikan. Namun, dia menyebut masih ada permasalahan yang perlu diselesaikan sebelum kajian pendefinisian proyek dimulai.

Arcandra enggan menjelaskan lebih lanjut masalah apa lagi yang harus dituntaskan sebelum pre-FEED dimulai. Inpex sudah mendapatkan Surat untuk memulai pre-FEED. Tanya saja kepada Kepala SKK Migas. Ada yang perlu kita selesaikan dulu," ujarnya usai menghadiri rapat di kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Selasa (30/5).

Tahap pre-FEED baru dimulai setelah diketahui kapasitas produksi LNG dan volume gas pipa yang akan dikembangkan oleh Inpex Masela.

Bisnis Indonesia, Page-30, Wednesday, May 31, 2017

Safe Go to sea, Family Comfortable

This two fishermen conversation is a snippet of dialogue in the shirt design used by fishermen in Palang Subdistrict, Tuban District, East Java, Indonesia. T-shirts that have been used by fishermen since 2015 are part of a safety campaign in the area of crude oil floating ship facilities from the Banyu Urip Block Cepu oil and gas field. A state project operated by ExxonMobil Cepu Limited (EMCL)

"EMCL with us and the government are working together to make this effort successful," said Vice Chairman of the Board of Directors of the Indonesian Fishermen Association (HNSI) Branch of Tuban Regency, Muslih.

According Muslih, Ship Flowing Floating Facilities Rimang Crow that is on the high seas, enough to attract the attention of the fishermen when fishing because of the many fish in the area. He suspects, lighting around the facility is bright enough to attract fish to gather. This is what makes the fishermen want to catch fish in the area around Rimang Crow. 

But you must know the safety limits in the area of the facility, "said the man who has been living for tens of years from the seafood.In order to maintain the safety of fishermen, Muslih as a driving fishermen organization has consulted with the Integrated Sea Security (Kamladu) with the Department of Fisheries And Marine (DPK) of Tuban Regency and EMCL, then some discussions and socialization were conducted to the fishermen.

Now people know that a 500-meter radius of the facility is a forbidden area. In the forbidden zone, all types of ships are not allowed to pass. While the radius of 1, 250 meters from the forbidden zone became a restricted area. In a restricted zone. The ship may still pass, but not lower anchor or anchor.

"The division of this zone is regulated in Government's No. 5 of 2010 on navigation, "he said.

Muslih added, to clarify the boundaries of the zone, with the support of EMCL, it put a sea border (buoy). He said, with the buoy, the fishermen will calmly sail without worrying over the safe zone boundaries. We all understand that the rules are made for our salvation, "he said.

Meanwhile, EMCL External Affairs Manager Dave A Seta said, EMCL continues to synergize with the government of Tuban Regency through related agencies, the sub-district, to the village. EMCL as the Government Contractor Contract (KKKS) under the supervision of SKK Migas, is committed to contribute to improving the living standards of the people of Tuban Regency.

The 72 km oil pipeline from the Banyu Urip Oil and Gas Field in Bojonegoro to the coast of Tuban, passes through 32 villages from seven districts in Tuban Regency. Plus underwater pipe along the 23 km to the mooring tower facilities Float Ship Floating Capacity Rimang.

"We appreciate all the support from the community so far our operations are safe and efficient," he said. Safety is a value that is upheld by EMCL in carrying out its operations. EMCL is trying hard to always maintain safety for workers, surrounding communities, and environment. In this case, the safety of the fishermen around Rimang Crow is part of EMCL's priority.

In improving the living standards of fishing communities, EMCL initiated various community programs in education, health and economic development. With the approval of SKK Migas and the support of Cepu Block partners, Pertamina EP Cepu and the Participating Interest Block Cepu Cooperation Agency, EMCL has built a anchor mooring in Glodok and Karangagung Village, Palang Subdistrict, establishing a fishing post in front of Karangagung Fish auction site, providing 112 reefs , Fishing gear to the fishermen, livelihood improvement program and implementing empowerment program of wife of fisherman in Glodok Village, Leran Kulon, and Karangagung Village.

"Throughout the program, EMCL collaborates with NGOs and engages communities in every activity," Dave said.

About Rimang Crow

To process the processed oil from the Central Processing Facility (CPF) to Palang Beach, Tuban, EMCL constructed a 72km-long land-based pipe. Four valve houses are housed in Along the 20-inch and insulated pipe line.

From Palang Beach, Tuban, the land pipeline is connected to a 23 kilometer long underwater pipeline to the mooring tower. The 1,200-tonne mooring tower is planted on the seabed at a depth of 33 meters. Tower construction is made in such a way that the attached Floating Storage and Offloading (FSO) facility can rotate 360 degrees, adjust the direction with wind or wave and ocean currents without disrupting the flow of oil to the vessel.

The Rimang FSO ship can accommodate 1, 7 million barrels of crude oil piped by land and sea pipes from CPF. This ship is 327 meters or approximately equivalent to 3 times the length of a football field. The unattended FSO vessel has a net weight of 46,500 tons or the equivalent weight of 60,000 elephants.

The name of "Rimang Crow" was inaugurated by the Minister of Energy and Mineral Resources on August 19, 2014. The name is taken from the name of the legendary horse of Arya Penangsang, Jipang Kingdom Ruler in the XVI century whose territory is believed to include areas Cepu, Blora, Bojonegoro and Tuban. The name was chosen to take on this philosophy of strength and reliability.

IN INDONESIAN

Melaut Aman, Keluarga Nyaman

Percakapan dua nelayan ini merupakan cuplikan dialog dalam desain kaos yang dipakai para nelayan di Kecamatan Palang Kabupaten Tuban-Jawa Timur, Indonesia. Kaos yang telah digunakan nelayan sejak 2015 tersebut merupakan bagian dari kampanye keselamatan di area fasilitas kapal alir muat terapung minyak mentah dari Lapangan minyak dan gas Banyu Urip Blok Cepu. Sebuah proyek negara yang dioperatori oleh ExxonMobil Cepu Limited (EMCL)

"EMCL bersama kami dan pemerintah bekerjasama dalam menyukseskan upaya ini,” kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tuban, Muslih.

Menurut Muslih, Fasilitas Kapal Alir Muat Terapung Gagak Rimang yang ada di laut lepas, cukup menarik perhatian para nelayan ketika melaut karena banyaknya ikan di area tersebut. Dia menduga, penerangan di sekitar fasilitas tersebut cukup terang sehingga menarik ikan untuk berkumpul. Hal inilah yang membuat para nelayan ingin menangkap ikan di area sekitar Gagak Rimang.

Tapi kila harus tahu batasan keselamatan di area fasilitas tersebut," ujar pria yang sudah puluhan tahun menggantungkan hidupnya dari hasil laut itu. Untuk menjaga keselamatan para nelayan, Muslih sebagai penggerak organisasi nelayan, telah berkonsultasi dengan pihak Keamanan Laut Terpadu (Kamladu) bersama Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Kabupaten Tuban serta EMCL. Kemudian beberapa diskusi dan sosialisasi dilakukan kepada para nelayan.

Kini masyarakat tahu, bahwa radius 500 meter dari fasilitas tersebut merupakan area terlarang. Di zona terlarang, semua jenis kapal tidak diperbolehkan melintas. Sedangkan radius 1 .250 meter dari zona terlarang itu menjadi wilayah terbatas. Di zona terbatas. kapal masih boleh melintas, tapi tidak menurunkan sauh atau jangkar.

“Pembagian zona ini diatur dalam Peraluran Pemerintah No. 5 Tahun 2010 tentang kenavigasian," ucap dia.

Muslih menambahkan, untuk memperjelas batas zona tersebut, dengan dukungan EMCL, pihaknya memasang tanda batas laut (buoy). Dia menuturkan, dengan adanya buoy, nelayan akan tenang berlayar tanpa khawatir melewati batas zona aman. Kita semua faham bahwa peraturan tersebut dibuat untuk keselamatan kita," kata dia. 

Sementara itu, External Affairs Manager EMCL Dave A Seta mengungkapkan, EMCL terus bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Tuban melalui dinas-dinas terkait, pihak kecamatan, hingga desa. EMCL sebagai Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) pemerintah di bawah pengawasan SKK Migas, memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Tuban. 

Pipa minyak sepanjang 72 km dari Lapangan Minyak dan Gas Banyu Urip di Bojonegoro hingga tepi pantai Tuban, melewati 32 desa dari tujuh kecamatan di Kabupaten Tuban. Ditambah pipa bawah Iaut sepanjang 23 km hingga menara tambat fasilitas Kapal Alir Muat Terapung Gagak Rimang.

"Kami mengapresiasi semua dukungan dari masyarakat selama ini sehingga operasi kami berjalan aman dan efisien," ucap dia. Keselamatan merupakan nilai yang dijunjung tinggi oleh EMCL dalam menjalankan operasinya. EMCL berusaha keras

untuk selalu menjaga keselamatan bagi pekerja, masyarakat sekitar, dan Iingkungan. Dalam hal ini, keselamatan bagi para nelayan di sekitar Gagak Rimang menjadi bagian dari prioritas EMCL.

Dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan, EMCL memprakarsai berbagai program kemasyarakatan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi. Atas persetujuan SKK Migas dan dukungan mitra Blok Cepu,  Pertamina EP Cepu dan Badan Kerjasama Participating Interest Blok Cepu, EMCL telah membangun tambat labuh di Desa Glodok dan Karangagung Kecamatan Palang, mendirikan pos jaga nelayan di depan tempat Pelelangan Ikan Karangagung, memberikan bantuan 112 terumbu karang, alat tangkap ikan kepada para nelayan, program peningkatan mata pencaharian serta melaksanakan program pemberdayaan istri nelayan di Desa Glodok, Leran Kulon, dan Desa Karangagung.

"Selama program, EMCL berkejasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan melibatkan masyarakat dalam setiap pelaksanaan kegiatannya," kata Dave.

Tentang Gagak Rimang

Untuk mengalirkan minyak yang diproses dari Fasilitas Pusat PengoIahan (Central Processing Facility / CPF) menuju ke Pantai Palang, Tuban, EMCL membangun pipa darat yang ditanam sepanjang 72 kilometer. Empat rumah katup ditempatkan di

sepanjang jalur pipa berdiameter 20 inci dan berinsulasi tersebut.

Dari Pantai Palang, Tuban, pipa darat tersambung dengan pipa bawah laut sepanjang 23 kilometer menuju menara tambat. Menara tambat seberat 1.200 ton ini ditanam di dasar laut pada kedalaman 33 meter. Konstruksi menara dibuat sedemikian rupa sehingga Fasilitas Penyimpanan dan Alir-Muat Terapung (Floating Storage and Offloading/FSO) yang dikaitkan dapat berputar 360 derajat, menyesuaikan arah dengan angin atau ombak dan arus laut tanpa mengganggu aliran minyak ke kapal tersebut.

Kapal FSO Gagak Rimang dapat menampung 1 ,7 juta barel minyak mentah yang dialirkan lewat pipa darat dan laut dari CPF. Kapal ini berukuran 327 meter atau kira-kira setara dengan 3 kali panjang lapangan sepak bola. Kapal FSO tanpa muatan memiliki berat bersih 46.500 ton atau setara berat 60.000 gajah. 

Nama Gagak Rimang diresmikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada 19 Agustus 2014. Nama tersebut diambil dari nama kuda legendaris milik Arya Penangsang, Penguasa Kerajaan Jipang pada abad ke XVI yang wilayah kekuasaannya diyakini meliputi daerah Cepu, Blora, Bojonegoro dan Tuban. Nama tersebut dipilih untuk mengambil filosofi kekuatan dan kehandalan tersebut.

Bhirawa, Page-12, Tuesday, May 30, 2017

The Masela Block Project Can not Start

The government decided to implement the Pre-Front End Engineering Design (FEED) of the Masela Block project in one stage. This decision is different from the request of Inpex Corporation, operator of the Masela Block project, which wants Pre-FEED to be conducted in two stages.

Deputy Minister of Energy and Mineral Resources (EMR), Arcandra Tahar said, Pre-FEED should be done only one stage. "Pre-FEED one step, no two step, and in the world there is no pre-FEED two step," said Arcandra, Monday (29/5).

Arcandra stated that the government is still discussing options for production capacity to be included in the Pre-FEED. So far, the government wants Inpex to conduct Pre-FEED for two production capacity options, namely 9.5 million tons per annum (MTPA) capacity plus 150 million standard cubic feet per day (mmscfd) and 7.5 MTPA plus 474 mmscfd.

Meanwhile for the location, Arcandra says it will be specified in Pre-FEED. "It's part of Pre-FEED, if it's comprehensive I'll tell you," said Arcandra. So far, the government asked Inpex to conduct Pre-FEED in two locations, namely in Aru Island and Yamdena Island. 

     However, later ESDM Minister Ignatius Jonan said there will be three locations that will be included in the Pre-FEED Masala Block. Jonan did not mention any island in Maluku Province that will be included in the Pre-FEED.

IN INDONESIAN

Proyek Blok Masela Belum Bisa Dimulai

Pemerintah memutuskan pelaksanaan Pre-Front End Engineering Design (FEED) proyek Blok Masela dalam satu tahap. Keputusan ini berbeda dengan permintaan Inpex Corporation, operator proyek Blok Masela, yang menginginkan Pre-FEED bisa dilakukan dua tahap.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar mengatakan, Pre-FEED memang seharusnya dilakukan hanya satu tahap. "Pre-FEED satu step. Tidak ada dua step. Dan di dunia juga tidak ada pre-FEED dua step," kata Arcandra, Senin (29/5).

Arcandra menyatakan bahwa pemerintah masih membahas opsi untuk kapasitas produksi yang akan masuk dalam Pre-FEED tersebut. Selama ini pemerintah ingin Inpex melakukan Pre-FEED untuk dua opsi kapasitas produksi yaitu kapasitas 9,5 million tons per annum (MTPA) plus 150 million standard cubic feet per day (mmscfd) dan 7,5 MTPA plus 474 mmscfd.

Sementara itu untuk lokasi, Arcandra bilang akan ditentukan dalam Pre-FEED. "Itu bagian dari Pre-FEED. Kalau sudah komprehensif saya beri tahu," kata Arcandra. Selama ini pemerintah meminta Inpex agar melakukan Pre-FEED di dua lokasi yaitu di Pulau Aru dan Pulau Yamdena. 

     Namun belakangan Menteri ESDM Ignasius Jonan menyebutkan akan ada tiga lokasi yang akan masuk dalam Pre-FEED Blok Masala. Jonan tidak menyebutkan pulau mana saja di Provinsi Maluku yang akan masuk dalam Pre- FEED tersebut.

Kontan, Page-14, Tuesday, May 30, 2017

Oil and Gas Contractor About Gross Split

Deputy Minister of EMR Arcandra Tahar asked for evidence and data to Pertamina and Medco regarding gross split inequality. The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) from January 2017 has amended new contracts in upstream oil and gas, from a profit sharing contract with cost recovery scheme to a contract with a gross split scheme. However, up until now, business actors still doubt the profitability with the gross split scheme.

Some time ago, Director of Operation of Medco Energy, Ronald Gunawan, gross split is no more attractive than contractor contract (KKKS) cost recovery. If gross splits are applied to oil or gas block contracts with high investment profile, the field economy and return on investment are far enough to be spent on cost recovery

On the other hand, Pertamina, which gets the 8th block of terminating oil and gas blocks in 2018 with a gross split scheme until now also still recalculate the economy of the ten blocks of oil and gas.

Even Pertamina stated that Offshore North West Java (ONWJ) Block using gross split requires additional profit sharing to be economical. "While we are evaluating, we are requesting until June to submit officially (about 8 oil and gas blocks) to the Government," said Gunung Sardjono Hadi President Director of PT Pertamina Hulu Energi (PHE)

Meanwhile, Executive Director of Indonesia Petroleum Association (IPA), Marjolijn Wajong said, based on IPA evaluation, if without significant efficiency, gross split is not so attractive contracts that use cost recovery. Therefore it should be discussed clearly between the Contractor of Cooperation Contract (KKKS) and the government to make a great efficiency including the many and the many licenses between the Ministries.

Therefore, IPA proposes that KKKS if the opinion that gross split is not interesting should discuss formally using actual data with the Ministry of Energy and Mineral Resources. "In order to make an agreement to make the contract attractive.

Request evidence and data

Deputy Minister of Energy and Mineral Resources Arcandra Tahar as the initiator of gross split is actually open to change the gross split scheme if it is proven that the scheme is not economical. However, to date there is not a single KKKS stating the gross split scheme is not economical. Therefore, the government has no plans to change the gross split scheme. "There is no proof, no how to change it?" There is no proof, "Arcandra said on Monday (29/5).

Even Pertamina who get the right of Block ONWJ and stated that the need for additional profit sharing until now has not also submitted the proposal of calculation of revenue-sharing to the Government. Including incoming about 8 blocks of economic data if using gross split. In fact, according to him, the economic constituency of the blocks should be very easy. So he wondered why Pertamina could not run the 8 block termination.

"Can not start why? Which one is not economical? Where is the proof?" He said.

Similarly, the matter of Medco's refusal, until now Medco also has not provided valid evidence of gross split economic inconvenience.

IN INDONESIAN

Kontraktor Migas Tentang Gross Split

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar meminta bukti dan data ke Pertamina dan Medco mengenai ketidakekonomisan gross split. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mulai Januari 2017 telah mengubah kontrak baru di hulu migas, dari sistem kontrak bagi hasil dengan skema cost recovery menjadi kontrak dengan skema gross split. Namun, hingga kini pelaku usaha masih meragukan tingkat keuntungan dengan skema gross split. 

Beberapa waktu lalu menyatakan Direktur Operasi Medco Energy, Ronald Gunawan, gross split tidak lebih menarik daripada kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) cost recovery. Jika gross split diterapkan pada kontrak blok minyak atau gas dengan profil investasi tinggi, tingkat keekonomian lapangan dan pengembalian investasi menjadi cukup jauh daripada pakai bagi hasil cost recovery 

Di sisi lain, Pertamina yang mendapatkan bagian 8 blok migas terminasi pada 2018 dengan skema gross split sampai saat ini juga masih menghitung ulang keekonomian kesepuluh blok migas itu.

Bahkan Pertamina menyatakan untuk Blok Offshore North West Java (ONWJ) yang memakai gross split memerlukan tambahan bagi hasil agar ekonomis. "Sedang kami evaluasi. Kami minta waktu sampai bulan Juni untuk menyampaikan secara resmi (soal 8 blok migas) ke Pemerintah," kata Gunung Sardjono Hadi Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi (PHE)

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Petroleum Association (IPA), Marjolijn Wajong menyebutkan, berdasarkan evaluasi IPA, jika tanpa efisiensi yang signifikan, gross split memang tidak begitu menarik kontrak yang memakai cost  recovery. Karenanya haruslah dibicarakan secara jelas antara Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan pemerintah untuk membuat efisiensi yang besar termasuk mengenai perizinan yang masih banyak dan lama antar Kementerian.

Karena itulah, IPA mengusulkan agar KKKS bila berpendapat bahwa gross split tidak menarik sebaiknya membicarakannya secara formal dengan memakai data-data aktual dengan Kementerian ESDM. "Agar terjadi kata sepakat untuk membuat kontrak tersebut menjadi menarik.

Minta bukti dan data

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar selaku penggagas gross split sejatinya terbuka untuk melakukan perubahan skema gross split jika memang terbukti skema tersebut tidak ekonomis. Namun, hingga saat ini belum ada satu pun KKKS yang menyatakan skema gross split tidak ekonomis. Untuk itu pemerintah tidak ada rencana mengubah skema gross split. "Tidak ada bukti, belum ada. Bagaimana mengubahnya? Belum ada buktinya," kata Arcandra pada Senin (29/5).

Bahkan Pertamina yang mendapatkan hak kelola Blok ONWJ dan menyatakan perlu tambahan bagi hasil hingga saat ini belum juga menyerahkan proposal perhitungan pertambahan bagi hasil ke  Pemerintah. Termasuk masuk soal data keekonomian 8 blok jika memakai gross split. Padahal menurutnya, perhituugan keekonomian blok-blok tersebut seharusnya sangat mudah. Makanya dia heran, mengapa Pertamina belum bisa menjalankan 8 blok terminasi tersebut. 

"Tidak bisa dimulai kenapa? Mana yang tidak ekonomis? Mana buktinya?" ujarnya. 

     Demikian juga soal penolakan Medco, sampai saat ini Medco juga belum memberi bukti sahih soal ketidak ekonomisan gross split.

Kontan, Page-14, Tuesday, May 30, 2017

Development of Petroleum Refinery Jenu Need Land 449 Ha

The central government has established Tuban to be the location of the construction of an oil refinery. The project to be undertaken by Pertamina along with Russian oil company Rosneft will conduct ground breaking in July. However, it seems that the plan is not yet certain.

Tuban Vice Regent Noor Nahar Hussein said it was too early for the laying of the first stone. Therefore, until now the work is still focused on land acquisition. "In fact, the central government has not given direct instruction related to the July 3 plan, he said.

The Vice Regent said on July 3 that it was only installed as a target to complete the land acquisition process as soon as possible. Thus, the construction process can be done immediately.

He explained that the Pertamina Rosneft Tuban oil refinery is a national strategic project. The project will be integrated with the adjacent TPPI (Trans Pasicif Petrochemical Indotama) refinery. To support the Pertamina-Rosneft Refinery, will also be built supporting facilities. Among other things, jetty submarine pipeline, single point mooring, storage tank of crude oil or tank farm, utility complex and offices.

He asserted that this oil refinery will occupy an area of ​​about 404 hectares, located in Remen Village, Mentoso, Rawasan, Wadung and Kaliuntu, Jenu Sub-district, Tuban Regency, East Java.

IN INDONESIAN

Pembangunan Kilang Minyak Jenu Butuh Lahan 449 Ha

Pemerintah pusat telah menetapkan Tuban menjadi lokasi pembangunan kilang minyak. Proyek yang akan dikerjakan oleh Pertamina bersama dengan perusahaan minyak asal Rusia, Rosneft, akan melakukan ground breaking (peletakan batu pertama) pada Juli mendatang. Tetapi, nampaknya rencana tersebut belum bisa dipastikan.

Wakil Bupati Tuban Noor Nahar Hussein mengatakan masih terlalu dini untuk peletakan batu pertama. Sebab, hingga saat ini pengerjaan masih berfokus pada pembebasan lahan. “Bahkan, pemerintah pusat pun belum memberikan instruksi langsung terkait rencana 3 Juli tersebut, ujarnya.

Wakil Bupati mengatakan pada 3 Juli mendatang hanya dipasang sebagai target untuk menyelesaikan proses pembebasan lahan secepat mungkin. Maka, proses konstruksi dapat segera terlaksana.

Dia menjelaskan, kilang minyak Tuban Pertamina  Rosneft merupakan proyek strategis nasional. Proyek ini nantinya akan di integrasikan dengan kilang TPPI (Trans Pasicif Petrochemical Indotama) yang lokasinya berdekatan. Untuk mendukung Kilang Pertamina-Rosneft, nantinya juga akan dibangun fasilitas penunjang. Antara lain, jetty jalur pipa bawah laut, single point mooring, tangki penyimpanan minyak mentah atau tank farm, komplek utilitas serta perkantoran.

Dia menegaskan, kilang minyak ini nantinya akan menempati areal sekitar 404 hektare, berlokasi di Desa Remen, Mentoso, Rawasan, Wadung dan Kaliuntu, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban- Jawa Timur

Memorandum, Page-17, Monday, May 29, 2017