The Opinion of Oil Refinery Project

The government agreed to increase the capacity of oil refineries in the country. This was stated since Minister of Energy and Mineral Resources Sudirman Said.

However, after Minister of State-Owned Enterprises Rini Soemarno removed Dwi Soetjipto from the position of number one in Pertamina, President Joko Widodo issued an expression of dissatisfaction of the refinery project in the third week of May 2017. President Joko Widodo also dared to issue a high-pitched sentence about the construction of a refinery Became the task of Pertamina's CEO as executor.

"If the refinery does not start soon, I go straight inside. Not only through the minister, but directly through Pertamina's president director, "said the President at the time.

Adding four refinery capacity and building two new refineries within a period of approximately 7 years is not an easy matter, especially Indonesia had not done additional refinery capacity for 25 years. In fact, on the other hand, the national fuel consumption (BBM) continues to rise when the ability of domestic oil production continues to fall.

Completing six refinery projects at once is not an easy task, but that's the task that Pertamina President Elia Massa Manik should take on by 2023 domestic refinery capacity rises from 800,000 barrels per day (bpd) to 2 million bpd. If in the third month of the leadership of the President Director can only invite the emotions of the President, after it is questioned about the testimony of a number of names entered Pertamina presidential candidates.

Several times refinery completion targets changed. Target changes are visible when compared to the plan at the end of 2016. In the material exposure Pertamina performance in third quarter / 2016, when the company is still led by Dwi Soetjipto, the target is no longer import fuel in 2023.

In detail, the revitalization of Balikpapan refinery will be completed by 2019, Tuban refinery will be operational in 2021 and Cilacap refineries will be completed by 2022. After that, other refineries of Dumai Refinery and Balongan refinery previously built with Saudi Aramco are still under review, 2023 together with Bontang Refinery.

Meanwhile, on the inaugural performance exposure with Elia Massa Manik, the refinery settlement plan has changed again. In the material presentation of the company's performance in quarter IV / 2016, Balikpapan Refinery phase 1 is targeted to be completed by 2019. Then, Balongan and Balikpapan Refinery phase 2 is completed by 2020. Meanwhile, Cilacap and Tuban Refinery in 2021 is also Bontang in 2023 sena Dumai in 2024.

However, from the material of the most recent exposure during the hearing with Commission VII, the project target was revised, ie Balikpapan Refinery phase 1 withdrawal to 2020 and phase 2 was completed in 2021. Then, Cilacap refinery retreat to 2023 and Bontang refinery becomes 2024.

Deputy Minister of EMR Archandra Tahar said the completion of the refinery should not change. "In our opinion, the completion of the refinery project is in line with the initial target."

Quoting President Jokowi's statement, Arcandra said Pertamina's debt ratio problem could be solved just like the problem of using accounting standards of financial report recording of PT Perusahaan Listrik Negara.

Previously, the debt burden of private power developers as partners was recorded in the PLN debt bookkeeping because it refers to the implementation of the Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) 8 in accordance with the provisions of the Financial Services Authority (OJK). This, causing PLN in the listing, burdened the debt of private developers. However, then the problem was solved with the use of other reference debt recording.

In the case of refinery construction, Pertamina must bear the entire debt burden of the Cilacap and Tuban Refinery projects. Whereas in the project, Pertamina controls 55% of the shares and in the contract clause the company will market 100% of the products produced. In fact, the project was built with partners namely Saudi Aramco and Rosneft with a 45% shareholding.

The solution, either by using the financial reporting standards or can also participate in renegotiations so that the marketing obligations are shared with the partners in accordance with the share portion. Therefore, Arcandra said, there is no reason to target the completion of the refinery project backwards.

"The president said that finish in a way like PLN," he said.

However, he considered there are differences in perspective and strategy. The decision to proceed according to the initial schedule or revise the target in the hands of Pertamina's Director not only contains the duties of the government but the actions of the corporation.

Previously, in a hearing with Commission VII, Pertamina President Director Elia Massa Manik revealed several things, namely the income deficit due to the distribution of subsidized liquefied petroleum gas (LPG), the burden of fuel distribution costs in the fuel program one price, and sales of Premium and diesel fuel Not according to formula.

Perhaps both President Jokowi and Pertamina CEO should sit together to shift the more realistic targets and equate the worldview in completing service tasks to the public from fuel to price one to the task of adding the capacity of the national refineries.

IN INDONESIA

Silang Pendapat Proyek Kilang Minyak

Pemerintah sepakat menambah kapasitas kilang minyak di Tanah Air. Hal itu dikemukakan sejak Menteri ESDM Sudirman Said.  

Namun, setelah Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mencopot Dwi Soetjipto dari posisi orang nomor satu di Pertamina, Presiden Joko Widodo mengeluarkan ekspresi ketidakpuasan realisasi proyek kilang pada pekan ketiga Mei 2017. Presiden Joko Widodo pun berani mengeluarkan kalimat bernada tinggi tentang pembangunan kilang minyak yang menjadi tugas Dirut Pertamina sebagai eksekutor.

“Kalau kilang tidak segera dimulai, saya langsung masuk ke dalam. Tidak saja melalui menteri, tetapi langsung melalui direktur utama Pertamina,” kata Presiden saat itu.

Menambah empat kapasitas kilang dan membangun dua kilang baru dalam kurun waktu kurang lebih 7 tahun memang bukan perkara mudah, terlebih Indonesia sempat tidak meIakukan penambahan kapasitas kilang selama 25 tahun. Padahal, di sisi lain, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) nasional terus naik ketika kemampuan produksi minyak dalam negeri terus turun.

Menyelesaikan enam proyek kilang sekaligus memang bukan pekerjaan mudah, tetapi itulah tugas yang harus diemban Dirut Pertamina Elia Massa Manik bahwa pada 2023 kapasitas kilang dalam negeri naik dari 800.000 barel per hari (bph) menjadi 2 juta bph. Bila pada bulan ketiga masa kepemimpinan Direktur Utama hanya bisa mengundang emosi Presiden, setelah itu dipertanyakan tentang keterujian sejumlah nama yang masuk bursa calon dirut Pertamina.

Beberapa kali target penyelesaian kilang berubah. Perubahan target terlihat bila dibandingkan dengan rencana pada akhir 2016. Pada materi paparan kinerja Pertamina kuartal III/2016, ketika perseroan masih dipimpin Dwi Soetjipto, target tidak lagi mengimpor BBM pada 2023.

Secara rinci, revitalisasi Kilang Balikpapan akan selesai pada 2019, Kilang Tuban beroperasi pada 2021 dan Kilang Cilacap selesai pada 2022. Setelah itu, kilang lainnya yakni Kilang Dumai dan Kilang Balongan yang sebelumnya akan dibangun bersama Saudi Aramco masih ditinjau waktu penyelesaiannya, tetapi diperkirakan selesai pada 2023 bersamaan dengan Kilang Bontang.

Sementara itu, pada paparan kinerja perdana dengan Elia Massa Manik, rencana penyelesaian kilang mengalami perubahan lagi. Dalam materi paparan kinerja perseroan kuartal IV/2016, Kilang Balikpapan tahap 1 ditargetkan selesai pada 2019. Kemudian, Kilang Balongan dan Balikpapan tahap 2 selesai pada 2020. Sementara itu, Kilang Cilacap dan Kilang Tuban pada 2021 juga Bontang di 2023 sena Dumai pada 2024.

Namun dari materi paparan yang terbaru ketika rapat dengar pendapat dengan Komisi VII, target proyek direvisi, yakni Kilang Balikpapan tahap 1 mundur menjadi 2020 dan tahap 2 selesai pada 2021. Kemudian, Kilang Cilacap mundur ke 2023 dan Kilang Bontang menjadi 2024.

Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar mengatakan, penyelesaian kilang seharusnya tidak berubah. “Kalau menurut kita, penyelesaian proyek kilang sesuai dengan target awal."

Mengutip pernyataan Presiden Jokowi, Arcandra menyebut permasalahan rasio utang Pertamina bisa diselesaikan sama seperti masalah penggunaan standar akuntansi pencatatan laporan keuangan PT Perusahaan Listrik Negara.

Sebelumnya, beban utang pengembang listrik swasta sebagai mitra dicatat ke dalam pembukuan utang PLN karena mengacu pada penerapan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 8 sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Hal tersebut, menyebabkan PLN dalam pencatatannya, terbebani utang pengembang swasta. Namun, kemudian masalah itu selesai dengan penggunaan acuan lain pencatatan utang.

Dalam kasus pembangunan kilang, Pertamina harus menanggung seluruh beban utang proyek Kilang Cilacap dan Kilang Tuban. Padahal dalam proyek tersebut, Pertamina menguasai 55% saham dan dalam klausul kontrak perseroan akan memasarkan 100% produk yang dihasilkan. Padahal, proyek dibangun bersama mitra yakni Saudi Aramco dan Rosneft dengan kepemilikan saham 45%.

Solusinya, bisa dengan menggunakan standar pencatatan laporan keuangan atau bisa juga turut melakukan renegosiasi agar kewajiban pemasaran dibagi dengan mitra sesuai dengan porsi saham. Oleh karena itu, Arcandra menuturkan, tidak ada alasan target penyelesaian proyek kilang mundur.

"Presiden mengatakan bahwa selesaikan dengan cara seperti PLN," katanya.

Namun, dia menilai terdapat perbedaan cara pandang dan strategi. Keputusan untuk melanjutkan sesuai jadwal awal atau merevisi target di tangan Dirut Pertamina tidak hanya mengandung tugas dari pemerintah melainkan aksi korporasi.

Sebelumnya, dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VII, Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik mengungkapkan beberapa hal yakni tentang defisit pendapatan akibat penyaluran subsidi liquefied petroleum gas (LPG), beban biaya distribusi BBM dalam program BBM satu harga, serta penjualan Premium dan solar yang masih belum sesuai formula.

Mungkin baik Presiden Jokowi maupun Dirut Pertamina harus duduk bersama menggeser target yang lebih realistis dan menyamakan cara pandang dalam menyelesaikan tugas pelayanan kepada masyarakat mulai dari BBM satu harga hingga tugas penambahan kapasitas kilang nasional. 

Bisnis Indonesia, Page-30, Thursday, Jun 22, 2017

Government Create an Integrated Study for Masela Project

The government will make an integrated study for the Masela Project, from the development of the Masela Block to the construction of factories by industry players. The joint discussion will take place in July.

Minister of Industry Airlangga Hartarto said that the technical team in charge of the project in Masela has been formed, consisting of representatives of the Ministry of Industry, Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) and the Ministry of Marine Affairs Coordinator. Therefore, there is no agreement whatsoever about the projects in Masela before the team works.

"The team is specific to look for economic options, not only in LNG / liquefied natural gas, but also in petrochemicals as well," he said after a meeting at the Coordinating Ministry for Economic Affairs Office on Monday (19/6).

Director of Basic Chemical Industry Directorate General of Chemical, Textile and Multifarious Industries Ministry of Industry Muhammad Kayam added that the integrated study will be conducted on 17 July.

Each related party should have prepared a response to the exposure conveyed during the meeting on Monday (19/6) yesterday. "It will have to be a presentation, how much gas prices for example, start responding really," he added.

The government will intervene to realize the Masela Project's economy. Because the integrated study is intended to obtain an optimal gas price, both for Inpex Corporation working on the Masela Block and industry players who will build a factory around this oil and gas block. The study is conducted by using the assumption of gas price of US $ 5.86 per million British thermal unit (mmbtu).

"Later can be compensated with various kinds, such as tax holiday, can be much formula. But while using the initial number. Other incentives do exist, "Khayam said. Lowering the hand of the government in the form of giving of this incentive is fair done by other countries.

Previously, Deputy Minister of Energy and Mineral Resources (EMR) Arcandra Tahar said in the pre-preliminary pre-design (Pre-FEED) study that will be studied for three LNG plant location options and one production capacity option.

So before Pre-FEED is done, there needs to be a certainty of gas contract to minimize the choice of production capacity. He explained that there are two options for Masela Block production capacity, 9.5 million ton per annum (MTPA) refinery, plus 150 million standard cubic feet per day / mmscfd and 7.5 MTPA plus 474 mmscfd. Market Review will ensure how many products of gas pipes can be sold. In the initial phase, the government will offer 474 mmscfd of gas first.

"If it does not reach 474 mmscfd, then we will return to 150 mmscfd," said Arcandra.

Arcandra confirmed that the Ministry of Industry has submitted the names of companies interested in purchasing gas from the Masela Block. However, no company has signed a gas sales agreement (PJBG) with lnpex Corporation as operator of Masela Block.

"We want as much as possible the contract, so that 474 mmscfd true will be taken, not just a head of agreement (HOA). If the HoA can change, "he asserted. He added that the government will seek buyers of gas sold through the pipeline from the Masela Block. It will coordinate with the Ministry of Industry.

Related to the location of the refinery, Arcandra is reluctant to specify anywhere three options will be reviewed. Previously, only two location choices, namely Aru Island and Yamdena Papua. Additional location options emerged after Minister of Energy and Mineral Resources (EMR) Ignatius Jonan visited Japan.

Pre-FEED aims to estimate the investment cost and project schedule. In addition to the capacity and location of the LNG plant, it can only be ensured through Pre-FEED implementation first. The government wants comprehensive and balanced data from both the location and capacity options.

The government had targeted the final investment decision (FID) of the Masela Block to be implemented by 2019. Furthermore, the first gas production of the block is expected to flow in 2026.

Previously, at the end of March 2016 yesterday, the government rejected the proposed revision of the proposed development plan (POD) of the Masela Block proposed by Inpex. In the revised POD, Inpex proposed the development of Masela Block with a floating LNG plant. Inpex was asked to re-apply POD with the scheme according to the government's direction, that is the refinery on land.

Furthermore, Inpex proposed five clauses to continue the work of the Masela Block. In detail, the addition of LNG refinery capacity from 7.5 MTPA to 9.5 MTPA, 10-year contract addition, Internal Rate of Return (IRR) of 15%, cost recovery during exploration and licensing from the government. So far, only the extension of the contract is given, ie 7 years.

IN INDONESIA

Pemerintah Buat Kajian Terintegrasi untuk Proyek Masela

Pemerintah akan membuat kajian terintegrasi untuk Proyek Masela, mulai dari pengembangan Blok Masela hingga pembangunan pabrik-pabrik oleh pelaku industri. Pembahasan bersama akan dilakukan pada Juli nanti.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto mengatakan, tim teknis yang mengurus proyek di Masela ini telah terbentuk, terdiri dari perwakilan Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Koordinator Kemaritiman. Karenanya, belum ada kesepakatan apapun soal proyek-proyek di Masela sebelum tim bekerja.

“Tim itu spesifiknya untuk mencari opsi keekonomian, tidak hanya di LNG/gas alam cair, tetapi juga di petrokimia juga,” kata dia usai rapat di Kantor Kementerian Koordinator Perekonomian, Senin (19/ 6). 

Direktur Industri Kimia Dasar Direktorat Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka Kementerian Perindustrian Muhammad Kayam menambahkan, kajian terintegrasi itu akan dilakukan pada 17 Juli nanti.

Setiap pihak terkait harus sudah mempersiapkan respon atas paparan yang disampaikan dalam pertemuan pada Senin (19/6) kemarin. “Nanti harus presentasi, harga gasnya berapa misalnya, mulai merespon secara betul-betul,” tambahnya. 

Pemerintah akan turun tangan merealisasikan keekonomian Proyek Masela. Pasalnya, kajian terintegrasi dimaksudkan untuk memperoleh harga gas yang optimal, baik untuk Inpex Corporation yang mengerjakan Blok Masela maupun pelaku industri yang akan membangun pabrik di sekitar blok migas ini. Kajian dilakukan dengan tetap menggunakan asumsi harga gas US$ 5,86 per juta british thermal unit (million british thermal unit/ mmbtu).

“Nanti bisa dikompensasikan dengan macam-macam, misalnya tax holiday, bisa formula banyak. Tetapi sementara menggunakan angka awal. Insentif lain memang ada,” kata Khayam. Turun tangan pemerintah berupa pemberian insentif ini wajar dilakukan oleh negara lain.

Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, dalam kajian awal desain rinci (pre front end engineering design/ Pre-FEED)  yang akan dikaji yakni untuk tiga opsi lokasi kilang LNG dan satu pilihan kapasitas produksi saja.

Sehingga sebelum Pre-FEED dilakukan, perlu ada kepastian kontrak gas untuk mengecilkan pilihan kapasitas produksi. Dijelaskannya, terdapat dua opsi kapasitas produksi Blok Masela, kilang berkapasitas 9,5 juta ton per tahun (million ton per annum/MTPA) plus 150 million standard cubic feet per day/mmscfd serta 7,5 MTPA plus 474 mmscfd. Market Review akan memastikan berapa produk berupa gas pipa yang dapat terjual. Pada tahap awal, pemerintah akan menawarkan gas sebesar 474 mmscfd terlebih dahulu. 

"Kalau tidak sampai 474 mmscfd, maka kami akan kembali ke 150 mmscfd," ujar Arcandra.

Arcandra membenarkan bahwa Kementerian Perindustrian sudah menyerahkan nama-nama perusahaan yang berminat membeli gas dari Blok Masela. Namun, belum ada perusahaan yang telah meneken perjanjian jual beli gas (PJBG) dengan lnpex Corporation selaku operator Blok Masela.

“Kami ingin sebisa mungkin kontrak, sehingga benar 474 mmscfd akan diambil, bukan sekedar head of agreement (HOA). Kalau HoA bisa berubah,” tegas dia. Ditambahkannya, pemerintah yang akan mencari pembeli gas yang dijual melalui pipa dari Blok Masela tersebut. Pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Perindustrian.

Terkait opsi lokasi kilang, Arcandra enggan merinci di mana saja tiga pilihan yang akan dikaji ini. Sebelumnya, pilihan lokasi hanya dua, yakni Pulau Aru dan Yamdena Papua. Tambahan opsi lokasi muncul setelah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan berkunjung ke Jepang.

Pre-FEED bertujuan mengestimasikan biaya investasi dan jadwal pengerjaan proyek. Selain itu kapasitas dan lokasi kilang LNG, hanya dapat dipastikan melalui pelaksanaan Pre-FEED terlebih dahulu. Pemerintah menginginkan data yang komprehensif dan seimbang dari dua pilihan lokasi dan kapasitas itu.

Pemerintah sempat menargetkan agar keputusan investasi akhir (final investment decision/ FID) Blok Masela dapat dilaksanakan pada 2019. Selanjutnya, produksi gas pertama blok ini diharapkan dapat mengalir pada 2026.

Sebelumnya, pada akhir Maret 2016 kemarin, pemerintah menolak usulan revisi rencana pengembangan (plan ofdevelopment/ POD) Blok Masela yang diajukan Inpex. Dalam revisi POD itu, Inpex mengusulkan pengembangan Blok Masela dengan kilang LNG terapung. Inpex pun diminta mengajukan kembali POD dengan skema sesuai arahan pemerintah, yakni kilang di darat.

Selanjutnya, Inpex mengajukan lima klausul untuk melanjutkan pengerjaan Blok Masela. Rincinya, penambahan kapasitas kilang LNG dari 7,5 MTPA menjadi 9,5 MTPA, penambahan kontrak selama 10 tahun, tingkat pengembalian modal (Internal Rate of Return /IRR) sebesar 15%, cost recovery selama masa eksplorasi dan perizinan dari pemerintah. Sejauh ini, hanya perpanjangan kontrak yang diberikan, yakni 7 tahun.

Investor Daily, Page-9, Wednesday, June 21, 2017

Heavy Load of Refinery Project on Pertamina's Head

Currently, the demand for fuel oil (BBM) of Indonesian society, is still high, reaching 1.6 million barrels per day (bpd). Pertamina's refinery production capacity is only about 800,000 bph. Indonesia desperately needs new refineries.

The need for a new refinery is urgent. This is so that Indonesia does not continuously import BBM. So the government together with Pertamina launched a four-refinery revitalization program called the Refinery Development Master Plan (RDMP) and the construction of two new refineries in the New Grass Root Refinery (NGRR) project. Due to limited funding, Pertamina is partnering with Saudi Aramco for the Cilacap-Central Java RDMP project. Medium Rosneft-Russia in Tuban-East Java NGRR project.

In the near future, this state-owned company will announce partners in the Bontang NGRR project. Sinopec's strong candidate. The presence of these business partners makes Pertamina's burden less. Understandably, Pertamina difficulties with tight finances.

Pertamina Finance Director Arief Budiman said Pertamina should seek other funding, one of them through project financing. The project financing ratio is 40:60 or 30:70. Pertamina has also done market sounding For the Balikpapan RDMP project and Tuban NGRR.

"For the Balikpapan project, we started our own project, in Tuban, we are market sounding with our partners," Arief said on Tuesday (13/6). In addition to funding, Pertamina is still cluttered in the financial records of the refinery project, which has the potential to make poor financial statements.

The reason, for investment RDMP requires funds of about US $ 5 billion and NGRR between US $ 12 billion US $ 13 billion. As a result, Pertamina tries to find a solution by reversing the target of completion of a number of refinery projects. Previously, Pertamina targeted RDMP Balikpapan stage 1 completed in 2019. While RDMP Balikpapan stage 2 could be finished in 2021.

The completion of the Cilacap RDMP, which had been targeted for completion in 2021, had to be postponed to 2023. In addition, the completion of the Tuban NGRR project is also late from 2022 to 2024.

The government does not want that solution. Because the needs of the refinery is very urgent. So the government gives privileges to Pertamina not to follow the recording of financial statements. In accordance with the Interpretation of Financial Accounting Standard (ISAK) 8 and its financial statements are not listed in the Financial Services Authority (OJK).

This solution has been granted to PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) which bears the burden of a 35,000 MW megaproject. The president said that please finish with PLN, "said EMR Deputy Minister of Energy and Mineral Resources, Friday (16/6) .This way the completion of the refinery project does not miss the target My understanding is that the President wants the refinery to be built.

Upstream Oil and Gas Investment Up 2017 Up

     At the time of the world oil price decline, the government targets that by 2017 upstream oil and gas (oil and gas) investment will increase by 25% compared to 2016. Until May 2017, the realization of upstream oil and gas investment has reached US $ 3.72 billion. Since 2015, upstream oil and gas investment has tended to decline. Income from this sector also fell, both for the government and contractors

IN INDONESIA

Beban Berat Proyek Kilang di Pundak Pertamina

Saat ini, kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) masyarakat Indonesia, terbilang masih tinggi, yakni mencapai 1,6 juta barel per hari (bph). Sedangkan kapasitas produksi kilang milik PT Pertamina hanya sekitar 800.000 bph. Indonesia sangat butuh kilang baru.

Kebutuhan kilang baru sangat mendesak. Ini agar Indonesia tidak terus menerus mengimpor BBM. Makanya pemerintah bersama Pertamina mencanangkan program revitaslisasi empat kilang yang disebut Refinery Development Master Plan (RDMP) dan pembangunan dua kilang baru dalam proyek New Grass Root Refinery (NGRR). Karena pendanaan terbatas, Pertamina menggandeng Saudi Aramco untuk proyek RDMP Cilacap-Jawa Tengah. Sedang Rosneft-Rusia di proyek NGRR Tuban-Jawa Timur. 

Dalam waktu dekat, perusahaan milik pemerintah ini akan mengumumkan mitra di proyek NGRR Bontang. Kandidat kuatnya Sinopec. Kehadiran mitra bisnis ini membuat beban Pertamina berkurang.  Maklum, Pertamina kesulitan dengan keuangan yang ketat.

Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman bilang, Pertamina harus mencari pendanaan lain, salah satunya lewat project financing. Rasio project Financing adalah 40:60 atau 30:70. Pertamina juga sudah melakukan market sounding untuk proyek RDMP Balikpapan dan NGRR Tuban.

"Untuk proyek Balikpapan, kami mulai sendiri. Di proyek Tuban, kami market sounding bersama mitra," kata Arief Selasa (13/6) lalu. Selain pendanaan, Pertamina masih berantakan dalam pencatatan keuangan proyek kilang, yang berpotensi membuat laporan keuangan kurang baik. 

Pasalnya, untuk investasi RDMP memerlukan dana sekitar US$ 5 miliar dan NGRR antara US$ 12 miliar US$13 miliar. Alhasil, Pertamina mencoba mencari solusi dengan memundurkan target penyelesaian sejumlah proyek kilang. Sebelumnya, Pertamina menargetkan RDMP Balikpapan stage 1 selesai tahun 2019. Sementara RDMP Balikpapan stage 2 bisa selesai pada tahun 2021.

Untuk penyelesaian RDMP Cilacap yang tadinya ditargetkan selesai pada tahun 2021 terpaksa ditunda menjadi tahun 2023. Selain itu, penyelesaian proyek NGRR Tuban juga telat dari tahun 2022 menjadi 2024.

Pemerintah tidak menginginkan solusi itu. Pasalnya, kebutuhan kilang sudah sangat mendesak. Maka pemerintah memberikan keistimewaan kepada Pertamina tidak mengikuti pencatatan laporan keuangan. Sesuai Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) 8 dan laporan keuangannya tidak dicatatkan di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Solusi ini telah diberikan ke PT Perusahaun Listrik Negara (PLN) yang menanggung beban megaproyek 35.000 MW. Presiden bilang tolong selesaikan dengan cara PLN," kata Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar, Jumat (16/6). Dengan begitu penyelesaian proyek kilang tidak meleset dari target. Pengertian saya, Presiden tetap ingin kilang dibangun.

Investasi Hulu Migas Tahun 2017 Naik

      Di saat penurunan harga minyak dunia, pemerintah menargetkan pada tahun 2017 ini investasi hulu minyak dan gas (migas) kembali naik sekitar 25% di bandingkan realisasi tahun 2016 Ialu. Hingga Mei 2017, realisasi investasi hulu migas ini sudah mencapai US$ 3,72 miliar. Sejak tahun 2015, investasi hulu migas cenderung menurun. Penerimaan dari sektor inipun turun, baik untuk jatah pemerintah maupun kontraktor

Kontan, Page-14, Wednesday, June 21, 2017

PLN Consider Gas Masela

In order to ensure sufficient gas in the future, Perusahaan Listrik Negara (PLN) weighs the opportunity to purchase Masala Block gas. Considering 26/7% of the total power plant in Electricity Supply Business Plan (RUPTL) 2017-2026 in the form of gas power plant (PLTG) and steam power plant (PLTGU).

PLN expects the gas purchase price of Masela Block to be the same as BP Tangguh. "It must be the direction of negotiations there, if it is the same, we buy from Masela," said I Made Suprateka, "Head of Unit Corporate Communications Unit PLN

Last month PLN signed a gas sale contract with BP Tangguh for PLTGU Java 1. It costs 11.2% ICP + US $ 0.4. The amount is equivalent to 16 cargoes per year for 20 years of PLTGU Java 1 requirement.

Sofyan Basir, President Director of PLN, said that currently there are no gas supply constraints. The condition is different from coal supply. Per year, PLN needs 86 million tons of coal and increased 70 million tons after 2020. We also have control with BP Migas for the long term, "said Sofyan

The development of PLTG, PLTGU or other renewable energy power plant (EBT) is another PLN plan to reduce diesel power plants (PLTD). Currently, 5% of the total PLN power plant is a power plant.

IN INDONESIA

PLN Mempertimbangkan Gas Masela

Demi  menjamin kecukupan gas di masa yang akan datang, Perusahaan Listrik Negara (PLN) menimbang peluang membeli gas Blok Masala. Mengingat 26/7% dari total pembangkit listrik dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2017-2026 berupa pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) dan pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU).

PLN berharap harga beli gas Blok Masela sama dengan BP Tangguh. “Pasti arahnya negosiasi ke sana, kalau sama, kami beli dari Masela," ujar I Made Suprateka," Kepala Unit Satuan Komunikasi Korporat PLN 

Bulan lalu PLN meneken kontrak jual-beli gas dengan BP Tangguh untuk PLTGU Jawa 1. Harganya 11,2% ICP + US$ 0,4. Jumlah tersebut setara 16 kargo per tahun untuk 20 tahun kebutuhan PLTGU Jawa 1.

Sofyan Basir,  Direktur Utama PLN, mengatakan, saat ini tidak ada kendala suplai gas. Kondisi tersebut berbeda dengan suplai batubara. Per tahun, PLN membutuhkan 86 juta ton batubara dan bertambah 70 juta ton setelah tahun 2020. Kami juga sudah kontrol dengan BP migas untuk jangka panjang," ujar Sofyan

Pengembangan PLTG, PLTGU atau pembangkit listrik energi baru terbarukan (EBT) lain adalah rencana PLN mengurangi pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD). Saat ini, 5% dari total pembangkit listrik PLN berupa PLTD.

Kontan, Page-14, Wednesday, June 21, 2017

Employee of Pertamina Suspected of Conspiracy

Theft of oil

Investigator of Bintan Resort Police, Riau Islands, hunt captain and a number of Trust Honor tankers. They allegedly know the theft of oil worth billions of rupiah that should be transported to the depot Pertamina in Tanjung Uban, Bintan. Pertamina employees allegedly involved in the crime.

Bintan Resort Police Chief Adj. Sr. Comr. Febrianto Guntur said that not only were they wanted. Investigators also continued to collect data from a number of Pertamina employees and partners in Tanjung Uban.

"We continue to develop the investigation as far as the relevant guidance," said Guntur, Tuesday (20/6), in Bintan.

The captain and some of the tankers escaped as police arrived at the docked location. Some of the crew have been arrested and became suspects and witnesses in the case of oil theft. Theft mode is to take oil from a ship used by Pertamina to send oil between depots or refineries. The conspirators transfered some of the oil from Pertamina's rented tankers to the Honor Trust Ship. 

The police are still waiting for the auditor's calculations to know the value of the stolen oil. From the temporary information that can be collected, theft allegedly been held many times until revealed last week. To date, the police have named six suspects. They are employees of PT Pertamina Transcontinental, tankers, and employees of PT Surveyor Indonesia.

Suspect

From Pertamina Transcontinental, a subsidiary of Pertamina that serves oil transportation by sea, the police set four people as suspects. They are Yurzery Visady (39), Denny Yolanda (40), Densi (55), and Agus M Zakaria (44). Honorable tanker trustee Honor, Fahrizal, and employee of PT Surveyor Indonesia, Achmad Hidayat (25) are also suspects.

In addition to getting their information, the police also examined the financial flows of the suspects. The investigation was also developed to Batam and Medan because Pertamina Territory Marketing I office is located in Medan. While the stolen oil is owned by Pertamina.

The crime was revealed when one of his colleagues Achmad Hidayat reported to Jakarta. Fellow Achmad refused to be involved in the syndicate.

Instead of conspiring, he chose to report the conspiracy. Supposedly, Achmad is in charge of ensuring the oil is moved in accordance with the provisions. However, he falsified the report to cover the theft.

After the information, Pertamina's internal team with police came to Tanjung Uban. From the examination, set six suspects. Guntur said there was no possibility of a new suspect in the case. Investigators are still searching for information from related parties.

IN INDONESIA

Pegawai Pertamina Diduga Berkomplot

Penyidik Kepolisian Resor Bintan, Kepulauan Riau, memburu kapten dan sejumlah awak tanker Trust Honor. Mereka diduga mengetahui pencurian minyak bernilai miliaran rupiah yang seharusnya diangkut ke depo Pertamina di Tanjung Uban, Bintan. Pegawai Pertamina diduga terlibat dalam kejahatan itu.

Kepala Polisi Resort Bintan Ajun Komisaris Besar Febrianto Guntur mengatakan, bukan hanya mereka yang dicari. Penyidik juga terus mengumpulkan data dari sejumlah pegawai dan rekanan Pertamina di Tanjung Uban.

”Kami terus mengembangkan penyelidikan sejauh petunjuknya relevan,” ujar Guntur, Selasa (20/6), di Bintan.

Kapten dan sebagian awak tanker itu melarikan diri saat polisi tiba di lokasi sandar kapal. Sebagian awak sudah ditangkap lalu menjadi tersangka dan saksi dalam kasus pencurian minyak. Modus pencurian adalah dengan mengambil minyak dari kapal yang dipakai Pertamina untuk mengirim minyak antar depo atau kilang. Komplotan itu memindahkan sebagian minyak dari tanker sewaan Pertamina ke kapal Trust Honor.

Polisi masih menunggu penghitungan dari auditor untuk mengetahui nilai minyak yang dicuri. Dari keterangan sementara yang dapat dihimpun, pencurian diduga sudah berlangsung berkali-kali hingga terungkap pekan lalu. Hingga saat ini, polisi menetapkan enam tersangka. Mereka adalah pegawai PT Pertamina Transcontinental, awak tanker, dan pegawai PT Surveyor Indonesia.

Tersangka

Dari Pertamina Transcontinental, anak perusahaan Pertamina yang melayani pengangkutan minyak lewat laut, polisi menetapkan empat orang sebagai tersangka. Mereka adalah Yurzery Visady (39), Denny Yolanda (40), Densi (55), dan Agus M Zakaria (44). Mualim tanker Trust Honor, Fahrizal, dan pegawai PT Surveyor Indonesia, Achmad Hidayat (25) juga menjadi tersangka.

Selain mendapatkan keterangan mereka, polisi juga memeriksa aliran keuangan dari para tersangka. Penyelidikan juga dikembangkan hingga ke Batam dan Medan karena kantor Pertamina Wilayah Pemasaran I terletak di Medan. Sementara minyak yang dicuri merupakan milik Pertamina.

Kejahatan itu terungkap saat salah satu rekan kerja Achmad Hidayat melapor ke Jakarta. Rekan Achmad menolak dilibatkan dalam sindikat itu.

Alih-alih berkomplot, ia memilih melaporkan persekongkolan itu. Seharusnya, Achmad bertugas memastikan minyak yang dipindahkan sesuai ketentuan. Namun, ia memalsukan laporan untuk menutupi pencurian itu.

Setelah ada informasi tersebut, tim internal Pertamina bersama polisi datang ke Tanjung Uban. Dari pemeriksaan itu, ditetapkan enam tersangka. Guntur menyatakan, tidak tertutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus itu. Penyidik masih terus mencari keterangan dari pihak-pihak terkait.

Kompas, Page-22, Wednesday, June 21, 2017

TKD Blok Sukowati Not Extended

Ngampel Village Government Ready to Lead Entry Access

Ngampel Village Government, Kapas Sub-district, Bojonegoro District plans not to renew the rental contract of Tanah Kas Village (TKD) land used for access to the Sukowati Block PAD B Tuban-East Java, owned by Oil and Gas operator Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java JOB PPEJ).

The reason, the process of licensing Ngampel Village market submitted to the Government of Bojonegoro Regency has not come out. The operator hopes Ngampel Village Government to be wise and discouraged to close access to Sukowati Pad B location.

According to the Field Administration Superintendent JOB PPEJ, Akbar Pradima, when looking at the contents of the village head of Ngampel letter posted to JOB PPEJ on June 15, 2017, the problem of permitting the market development of Ngampel Village is a problem between the Village Government and the Bojonegoro Regency Government. So it has nothing to do with the extension of the rent of Access Road Sukowati Pad B Tuban-East Java.

"Do not let JOB PPEJ be brought into trouble between the Government of Ngampel Village and Bojonegoro regency," he said.

Previously on June 15, 2017, the community and the Ngampel Village Government, Kapas Sub-district, Bojonegoro District, agreed not to renew the rent of Village Cash Land (TKD) used as access to the Pad B oil wells, Sukowati Field, Tuban Block operated by JOB-PPEJ .

As for the reason they did not renew the lease of the land because the Bojonegoro Regency Government seemed to make it difficult to develop Ngampel village market. If the District Government of Bojonegoro does not give permission to develop the village market, the Village Government and the local community will close the access road to Pad B on June 21, 2017 today in accordance with the lease agreement.

Related to the rent of the Access Road location Sukowati Pad B location that its lease term expires June 20, 2017 yesterday, Akbar explained that in Law no. 2 of 2012 article 10 on Land Procurement for Development for the public interest, it is mentioned that the procurement of land for upstream oil and gas business activities included in development activities for public interest and land use for development for the public interest does not recognize the lease mechanism, The release of rights.

Then refer to the Law no. 2 Year 2012, JOB PPEJ plans to coordinate first with Ngampel Village Government to exchange village asset in the form of land using fair value of calculation result of appraisal staff.

"So we expect cooperation from the Government of Ngampel Village to the process of execution of this swap can run quickly and smoothly so that both benefit both parties," he added.

Responding to the problem, Section Head of Bina Keuangan and Asset Desa, Department of Community Empowerment and Village Government (DPMPD) Bojonegoro Regency, M Affan said, Bojonegoro Regency Government never complicate Ngampel Village market development. Because all must comply with the provisions to avoid future legal issues.

"Currently, the Ngampel Village Government must apply for land use permits through their designation and that they have not submitted. If the Village Government wants to get a license for village market development, Ngampel Village Government must follow its procedures, "he said.

IN INDONESIA

TKD Blok Sukowati Tidak Diperpanjang

Pemerintah Desa Ngampel Siap Memimpin Akses Masuk

Pemerintah Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro berencana tidak memperpanjang kontrak sewa lahan Tanah Kas Desa (TKD) yang digunakan sebagai akses menuju lokasi Blok Sukowati PAD B Tuban-JAwa Timur, milik operator Minyak dan Gas Bumi (Migas) Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ).

Alasannya, proses perizinan pasar Desa Ngampel yang diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro belum keluar. Pihak operator berharap Pemerintah Desa Ngampel bersikap bijaksana dan mengurungkan niat untuk menutup akses menuju Lokasi Sukowati Pad B tersebut.

Menurut Field Administration Superintendent JOB PPEJ, Akbar Pradima, jika melihat pada isi surat kepala desa Ngampel yang dilayangkan ke JOB PPEJ pada 15 Juni 2017, permasalahan perijinan pembangunan pasar Desa Ngampel merupakan permasalahan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan perpanjangan sewa lahan Access Road Sukowati Pad B. 

“Jangan sampai JOB PPEJ terbawa kedalam permasalahan antara Pemerintah Desa Ngampel dan Pemkab Bojonegoro,” ujarnya.

Sebelumnya pada 15 Juni 2017, masyarakat dan Pemerintah Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, sepakat untuk tidak memperpanjang sewa Tanah Kas Desa (TKD) yang digunakan sebagai akses masuk menuju sumur minyak Pad B, Lapangan Sukowati, Blok Tuban yang dioperasikan JOB-PPEJ.

Adapun alasan mereka tidak memperpanjang sewa tanah tersebut karena Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkesan mempersulit pembangunan pasar desa Ngampel. Apabila Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tidak memberikan izin pembangunan pasar desa, maka Pemerintah Desa dan masyarakat setempat akan menutup akses jalan menuju Pad B tersebut pada 21 Juni 2017 hari ini sesuai perjanjian sewa. 

Terkait sewa lahan Access Road lokasi Sukowati Pad B yang masa sewanya sudah berakhir 20 Juni 2017 kemarin, Akbar menjelaskan bahwa dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2012 pasal 10 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum, disebutkan bahwa pengadaan tanah untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi termasuk dalam kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dan penggunaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tidak mengenal mekanisme sewa, oleh karena itu harus dilakukan pelepasan hak.

Maka merujuk pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, JOB PPEJ berencana melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Desa Ngampel untuk melakukan tukar menukar aset desa berupa tanah dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai.

“Jadi kami berharap kerjasama dari Pemerintah Desa Ngampel agar proses pelaksanaan tukar guling ini dapat berjalan dengan cepat dan lancar sehingga sama-sama menguntungkan kedua belah pihak,” tambahnya.

Menanggapi permasalahan itu, Kepala Seksi Bina Keuangan dan Aset Desa, Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Bojonegoro, M Affan mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tidak pernah mempersulit pembangunan pasar Desa Ngampel. Karena semua harus sesuai dengan ketentuan untuk menghindari masalah hukum ke depannya. 

“Saat ini, Pemerintah Desa Ngampel harus mengajukan izin penggunaan lahan melalui peruntukannya dan itu belum mereka ajukan. Kalau memang Pemerintah Desa ingin mendapatkan izin pembangunan pasar Desa, Pemerintah Desa Ngampel harus mengikuti prosedurnya,” katanya.

Duta Masyarakat, Page-15, Wednesday, June 21, 2017

PTT EP Shoot Three Production Blocks

PTT Exploration and Production Indonesia targets investments in oil and gas blocks that have been produced in the country as an investment target in the upstream sector.

PTT Exploration and Production Indonesia is a subsidiary of BUMN oil and gas Thailand, PTT EP Thailand. General Affairs Manager of PTTEP Malunda Limited and PTTEP South Mandar Limited Afiat Djajanegara, said that it prefers to invest in productive or brownfield fields and on greenfields or new fields requiring exploration activities.

According to him, there are three working areas that are now targeted in Java and Sumatra. However, he is still reluctant to mention the name of the working area in accordance with the portfolio PTT EP Indonesia because it is still in the negotiation phase.

"There are three blocks of Java and Sumatra, already production," he said

Therefore, it also restores the work area Malunda, Makassar Strait operated 100% by PTT EP. The company also returned South Mandar, Makassar Strait with a share ownership of PTT EP 50.7% and Semai II, Papua with a share ownership of 28.3%.

Currently PTT EP controls shares of participation in Block A of Natuna Sea at 11.5%. Other projects that are also being worked on are East Natuna Block by engaging in a consortium with ExxonMobil and PT Pertamina as the consortium leaders.

With this commitment, he believes there is still investment opportunity in upstream oil and gas sector in Indonesia. Therefore, he also strives that the problem of the ongoing Montara oil spill case does not hinder the upstream investment commitment due to PTT EP Australasia (PTT EP AA) or a separate entity from PTT EP Indonesia.

"We are trying to separate the matter with business in Indonesia so it should not interfere with business plan in Indonesia," he said.

According to him, if the case is tied to PTTEP's operations in Indonesia, it will hurt the investors and the government itself. In fact, Indonesia is facing the shadow of decline in oil and gas production and is in dire need of investment.

"If to interfere with investment later could lose both. Loss for people who want to invest, also a loss also for Indonesia, "he said.

Oil spill occurrence occurred in 2009. At that time, there was a leak in the mouth of the well in the field of Montara causing contamination of the surrounding waters due to the spill of oil and gas hydrocarbons.

IN INDONESIA

PTT EP Bidik Tiga Blok Produksi

PTT Exploration and Production Indonesia membidik investasi di blok-blok minyak dan gas bumi yang telah berproduksi di Tanah Air sebagai sasaran investasi di sektor hulu.

PTT Exploration and Production Indonesia merupakan anak perusahaan BUMN migas Thailand, yaitu PTT EP Thailand. General Affairs Manager PTTEP Malunda Limited dan PTTEP South Mandar Limited Afiat Djajanegara mengatakan, pihaknya lebih memilih untuk menanamkan modal di lapangan yang sudah berproduksi atau brownfield dan pada greenfield atau lapangan baru yang membutuhkan kegiatan eksplorasi lebih dulu.

Menurutnya, terdapat tiga wilayah kerja yang kini menjadi sasaran yang berada di Jawa dan Sumatra. Namun, dia masih enggan menyebut nama wilayah kerja yang sesuai dengan portofolio PTT EP Indonesia karena masih dalam tahap negosiasi.

"Ada tiga blok Jawa dan Sumatra, sudah produksi,” ujarnya

Oleh karena itu, pihaknya pun mengembalikan wilayah kerja Malunda, Selat Makassar yang dioperasikan 100% oleh PTT EP. Perusahaan juga mengembalikan South Mandar, Selat Makassar dengan kepemilikan saham partisipasi PTT EP 50,7 % dan Semai II, Papua dengan kepemilikan saham partisipasi 28,3%.

Saat ini PTT EP menguasai saham partisipasi di Blok A Laut Natuna sebesar 11,5%. Proyek lainnya yang juga sedang digarap yakni Blok East Natuna dengan terlibat dalam konsorsium bersama ExxonMobil dan PT Pertamina sebagai pemimpin konsorsium.

Dengan komitmen tersebut dia menilai masih terdapat peluang investasi di sektor hulu migas di Indonesia. Oleh karena itu, dia pun berupaya agar masalah kasus tumpahan minyak Montara yang sedang berjalan tidak menghalangi komitmen investasi hulu karena PTT EP Australasia (PTT EP AA) atau badan yang terpisah dari PTT EP Indonesia.

“Kita berusaha untuk memisahkan soal itu dengan bisnis di Indonesia sehingga seharusnya tidak mengganggu rencana bisnis di Indonesia,” katanya.

Menurutnya, apabila kasus tersebut sampai dikaitkan dengan kegiatan operasi PTT EP di Indonesia maka akan merugikan investor dan pemerintah sendiri. Padahal, Indonesia sedang menghadapi bayang-bayang penurunan produksi migas dan sangat membutuhkan investasi.

“Kalau sampai mengganggu investasi nanti bisa rugi dua-duanya. Rugi buat orang yang mau investasi, juga rugi juga buat Indonesia,” ujarnya.

Kejadian tumpahan minyak tersebut terjadi pada 2009. Saat itu, terjadi kebocoran pada mulut sumur di lapangan Montara yang mengakibatkan tercemarnya perairan sekitar karena tumpahnya minyak dan gas hidrokarbon.

Bisnis Indonesia, Page-30, Wednesday, June 21, 2017

Down Permit, BUMD Bojonegoro Build Oil Refinery

The Government through the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) granted permission to PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS), BUMD of the Government of Bojonegoro Regency, to build an oil refinery by utilizing the oil production of Cepu Block. Later, the refinery will have a processing capacity of 10 thousand barrels per day.

According to the explanation of the Director of PT BBS Bojonegoro, Toni Ade Irawan, a permit for the construction of a temporary oil refinery from the Ministry of Energy and Mineral Resources was obtained last week. He then likened the process of permit the construction of oil refineries like eggs and chickens are not clear from where originally.

"When applying for permission to the Ministry of Energy and Mineral Resources related to the construction of an oil refinery, there should be clarity of oil allocation to be processed," he said on Monday (19/6).

On the contrary, when applying for the request of the allocation of crude oil to the Ministry of Energy and Mineral Resources, it is required to have a permit for the construction of an oil refinery. "The process of running a three-year pass permit without any clarity until the permit can be down after the BBS convey related crude oil supply," he said.

According to him, the Ministry of ESDM requires the BBS to be able to work on the construction of an oil refinery within two years after the permit down. In building the oil refinery it is done in collaboration with PT Tierra Energi Perkasa Jakarta.

"We are optimistic to complete the construction of the oil refinery within two years," said Director of PT Tierra Energi Perkasa Jakarta Edwargo Setjadiningrat, adding.

Chairman of Commission B Bojonegoro DPRD Sigit Kusharjanto welcomed the decrease of oil refinery development permit from the Ministry of ESDM. "Commission B will oversee the construction of an oil refinery," he explained.

What is clear, according to him, the development of oil refineries in the region that will create jobs also bring the impact of the development of the community economy. "Various public economic activities will grow with the presence of an oil refinery," he said.

Separately, oil and gas company PT Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) will develop three natural gas fields in Madura. The three fields developed by the Contractor Cooperation Contract (KKKS) with SKK Migas are each named MDA, MBH, and MDK.

Head of Public Relations HCML Surabaya, Hamim Tohari, said the three fields are located about 200 kilometers east of Surabaya or 75 kilometers southeast of Madura. The MDA and MBH fields are expected to begin production by 2019.

According to him, the two fields are currently entering the installation stage of the platform using Hilong vessel which is expected to be completed until 2018. The production capacity of both fields is estimated to reach 170 million million standard cubic feet per day (MMSCFD).

IN INDONESIA

Izin Turun, BUMD Bojonegoro Bangun Kilang Minyak

Pemerintah melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) memberikan izin kepada PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS), BUMD Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, membangun kilang minyak dengan memanfaatkan produksi minyak Blok Cepu.  Nantinya, kilang minyak itu berkapasitas pengolahan 10 ribu barel per hari.

Menurut penjelasan Direktur PT BBS Bojonegoro, Toni Ade Irawan, izin pembangunan kilang minyak sementara dari Kementerian ESDM sudah diperoleh pada pekan lalu. Ia lantas mengibaratkan proses izin pembangunan kilang minyak mirip telur dan ayam yang tidak jelas dari mana awalnya.

“Ketika mengajukan perizinan kepada Kementerian ESDM terkait pembangunan kilang minyak, harus ada kejelasan alokasi minyak yang akan diolah,” katanya, Senin (19/6).

Sebaliknya saat mengajukan permohonan permintaan alokasi minyak mentah (crude oil) kepada Kementerian ESDM diminta harus memiliki izin pembangunan kilang minyak. “Proses mengurus izin berjalan tiga tahun tanpa ada kejelasan hingga akhirnya izin bisa turun setelah BBS menyampaikan terkait pasokan minyak mentah,” ujarnya.

Menurut dia, Kementerian ESDM mensyaratkan BBS harus mampu mengerjakan pembangunan kilang minyak dalam kurun waktu dua tahun setelah izin turun. Dalam membangun kilang minyak itu dilakukan bekerja sama dengan PT Tierra Energi Perkasa Jakarta.

“Kami optimistis bisa menyelesaikan pembangunan kilang minyak dalam kurun waktu dua tahun,” kata Direktur PT Tierra Energi Perkasa Jakarta Edwargo Setjadiningrat, menambahkan.

Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Sigit Kusharjanto menyambut baik turunnya izin pembangunan kilang minyak dari Kementerian ESDM. “Komisi B akan mengawal pembangunan kilang minyak,” jelasnya.

Yang jelas, menurut dia, adanya pembangunan kilang minyak di daerahnya itu akan menciptakan lapangan kerja juga membawa dampak berkembangnya perekonomian masyarakat. “Berbagai kegiatan ekonomi masyarakat akan tumbuh dengan keberadaan kilang minyak,” katanya.

Terpisah, perusahaan minyak dan gas bumi PT Husky-CNOOC Madura Limited (HCML) akan mengembangkan tiga lapangan tambang gas bumi di Madura. Ketiga lapangan yang dikembangkan perusahaan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) dengan SKK Migas tersebut masing-masing diberi nama MDA, MBH, dan MDK.

Kepala Humas HCML Surabaya, Hamim Tohari, mengatakan ketiga lapangan tersebut berada sekitar 200 kilometer sebelah timur Surabaya atau 75 kilometer sebelah tenggara Madura. Lapangan MDA dan MBH diperkirakan mulai produksi pada 2019.

Menurutnya, kedua lapangan saat ini memasuki tahapan pemasangan platform menggunakan kapal Hilong yang diperkirakan pengerjaannya sampai 2018. Kapasitas produksi kedua lapangan diperkirakan mencapai 170 juta million standard cubic feet per day (MMSCFD).

Republika, Page-24, Tuesday, June 20, 2017