TKD Blok Sukowati Not Extended

Ngampel Village Government Ready to Lead Entry Access

Ngampel Village Government, Kapas Sub-district, Bojonegoro District plans not to renew the rental contract of Tanah Kas Village (TKD) land used for access to the Sukowati Block PAD B Tuban-East Java, owned by Oil and Gas operator Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java JOB PPEJ).

The reason, the process of licensing Ngampel Village market submitted to the Government of Bojonegoro Regency has not come out. The operator hopes Ngampel Village Government to be wise and discouraged to close access to Sukowati Pad B location.

According to the Field Administration Superintendent JOB PPEJ, Akbar Pradima, when looking at the contents of the village head of Ngampel letter posted to JOB PPEJ on June 15, 2017, the problem of permitting the market development of Ngampel Village is a problem between the Village Government and the Bojonegoro Regency Government. So it has nothing to do with the extension of the rent of Access Road Sukowati Pad B Tuban-East Java.

"Do not let JOB PPEJ be brought into trouble between the Government of Ngampel Village and Bojonegoro regency," he said.

Previously on June 15, 2017, the community and the Ngampel Village Government, Kapas Sub-district, Bojonegoro District, agreed not to renew the rent of Village Cash Land (TKD) used as access to the Pad B oil wells, Sukowati Field, Tuban Block operated by JOB-PPEJ .

As for the reason they did not renew the lease of the land because the Bojonegoro Regency Government seemed to make it difficult to develop Ngampel village market. If the District Government of Bojonegoro does not give permission to develop the village market, the Village Government and the local community will close the access road to Pad B on June 21, 2017 today in accordance with the lease agreement.

Related to the rent of the Access Road location Sukowati Pad B location that its lease term expires June 20, 2017 yesterday, Akbar explained that in Law no. 2 of 2012 article 10 on Land Procurement for Development for the public interest, it is mentioned that the procurement of land for upstream oil and gas business activities included in development activities for public interest and land use for development for the public interest does not recognize the lease mechanism, The release of rights.

Then refer to the Law no. 2 Year 2012, JOB PPEJ plans to coordinate first with Ngampel Village Government to exchange village asset in the form of land using fair value of calculation result of appraisal staff.

"So we expect cooperation from the Government of Ngampel Village to the process of execution of this swap can run quickly and smoothly so that both benefit both parties," he added.

Responding to the problem, Section Head of Bina Keuangan and Asset Desa, Department of Community Empowerment and Village Government (DPMPD) Bojonegoro Regency, M Affan said, Bojonegoro Regency Government never complicate Ngampel Village market development. Because all must comply with the provisions to avoid future legal issues.

"Currently, the Ngampel Village Government must apply for land use permits through their designation and that they have not submitted. If the Village Government wants to get a license for village market development, Ngampel Village Government must follow its procedures, "he said.

IN INDONESIA

TKD Blok Sukowati Tidak Diperpanjang

Pemerintah Desa Ngampel Siap Memimpin Akses Masuk

Pemerintah Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro berencana tidak memperpanjang kontrak sewa lahan Tanah Kas Desa (TKD) yang digunakan sebagai akses menuju lokasi Blok Sukowati PAD B Tuban-JAwa Timur, milik operator Minyak dan Gas Bumi (Migas) Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB PPEJ).

Alasannya, proses perizinan pasar Desa Ngampel yang diajukan kepada Pemerintah Kabupaten Bojonegoro belum keluar. Pihak operator berharap Pemerintah Desa Ngampel bersikap bijaksana dan mengurungkan niat untuk menutup akses menuju Lokasi Sukowati Pad B tersebut.

Menurut Field Administration Superintendent JOB PPEJ, Akbar Pradima, jika melihat pada isi surat kepala desa Ngampel yang dilayangkan ke JOB PPEJ pada 15 Juni 2017, permasalahan perijinan pembangunan pasar Desa Ngampel merupakan permasalahan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Sehingga tidak ada sangkut pautnya dengan perpanjangan sewa lahan Access Road Sukowati Pad B. 

“Jangan sampai JOB PPEJ terbawa kedalam permasalahan antara Pemerintah Desa Ngampel dan Pemkab Bojonegoro,” ujarnya.

Sebelumnya pada 15 Juni 2017, masyarakat dan Pemerintah Desa Ngampel, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro, sepakat untuk tidak memperpanjang sewa Tanah Kas Desa (TKD) yang digunakan sebagai akses masuk menuju sumur minyak Pad B, Lapangan Sukowati, Blok Tuban yang dioperasikan JOB-PPEJ.

Adapun alasan mereka tidak memperpanjang sewa tanah tersebut karena Pemerintah Kabupaten Bojonegoro terkesan mempersulit pembangunan pasar desa Ngampel. Apabila Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tidak memberikan izin pembangunan pasar desa, maka Pemerintah Desa dan masyarakat setempat akan menutup akses jalan menuju Pad B tersebut pada 21 Juni 2017 hari ini sesuai perjanjian sewa. 

Terkait sewa lahan Access Road lokasi Sukowati Pad B yang masa sewanya sudah berakhir 20 Juni 2017 kemarin, Akbar menjelaskan bahwa dalam Undang-undang No. 2 Tahun 2012 pasal 10 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk kepentingan umum, disebutkan bahwa pengadaan tanah untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi termasuk dalam kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dan penggunaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum tidak mengenal mekanisme sewa, oleh karena itu harus dilakukan pelepasan hak.

Maka merujuk pada Undang-Undang No. 2 Tahun 2012, JOB PPEJ berencana melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Pemerintah Desa Ngampel untuk melakukan tukar menukar aset desa berupa tanah dengan menggunakan nilai wajar hasil perhitungan tenaga penilai.

“Jadi kami berharap kerjasama dari Pemerintah Desa Ngampel agar proses pelaksanaan tukar guling ini dapat berjalan dengan cepat dan lancar sehingga sama-sama menguntungkan kedua belah pihak,” tambahnya.

Menanggapi permasalahan itu, Kepala Seksi Bina Keuangan dan Aset Desa, Dinas Pemberdayaaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (DPMPD) Kabupaten Bojonegoro, M Affan mengatakan, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tidak pernah mempersulit pembangunan pasar Desa Ngampel. Karena semua harus sesuai dengan ketentuan untuk menghindari masalah hukum ke depannya. 

“Saat ini, Pemerintah Desa Ngampel harus mengajukan izin penggunaan lahan melalui peruntukannya dan itu belum mereka ajukan. Kalau memang Pemerintah Desa ingin mendapatkan izin pembangunan pasar Desa, Pemerintah Desa Ngampel harus mengikuti prosedurnya,” katanya.

Duta Masyarakat, Page-15, Wednesday, June 21, 2017