Construction of Pertamina Refinery Project Immediately in Start

PT Pertamina asserted, construction projects of the company's refineries begin. It was marked by a groundbreaking plan (groundbreaking) refinery development Balikpapan, East Kalimantan, which will be made in late February 2017, Pertamina is now working on the construction of two new refineries and refinery four development projects. 

    Four development projects it is Balikpapan refinery, Cilacap Refinery, Refinery Dumai and Balongan refinery. While two new refinery to be built is the Tuban refinery and Bontang. 

"For Tuban Refinery, we expect groundbreaking in the third quarter / 2017 and to the Cilacap refinery in the fourth quarter. We expect these three projects, Balikpapan, Tuban, and Cilacap, field of activity can be seen this year, "said President Director Dwi Soetjipto-Pertamina in Jakarta Central Pertamina Kanter yesterday.

MAP OF OIL REFINERY IN INDONESIA

Dwi asserted, refinery development discourse is no longer directly related to the program for government to reduce imports of oil talents (BBM). Indonesia Pertamina projects in 2023 will already be self-sufficient in fuel. Not only that,

construction and development of refinery also targeted to contribute in improving the national economic growth. "Building a refinery is no longer wishful thinking for us, but it can be executed. Live to work hard to finish, "said Dwi.

Director of Processing and Petrochemical Pertamina megaproject Rachmad Hardadi added, developing the first phase capacity of six units Balikpapan refinery is targeted for completion in 2019 with the addition of production capacity of 360,000 barrels per day (bpd) from 260,000 bpd previously. 

  One of them will be made to the revitalization of residual fuel refinery cracking catalyctic / RFCC with a production capacity of 90,000 bpd. The RFCC refinery used to process oil into petroleum products worth octane

such high pertamax.

Furthermore Hardadi say, the second phase is planned for completion 2021 He added, Pertamina's investment for the first phase of USD2,6 billion. While the second phase investment of USD 2 billion.

     Rachmat explained, Pertamina canceled cooperate with Saudi Aramco for the refinery's working on two projects, namely the Balongan refinery in Indramayu and Dumai refinery in Riau. He said the cancellation was due to disagreements cooperation in development targets. 

"It all depends on the circumstances. When signing the joint venture agreement of two CEOs, there is agreement to pursue that time carried out in two stages. Finally, because they do not agree, Pertamina down themselves.

According to him, even though cooperation was canceled for two refineries, Pertamina and Saudi Aramco will continue to develop cooperation of other RDMP, namely Cilacap in Central Java. In this cooperation, the two sides agreed to expedite the completion of the construction of the initial target, namely in 2021 from the previous agreement in 2022.

IN INDONESIAN

Konstruksi Proyek Kilang Pertamina Segera di Mulai

  PT Pertamina menegaskan, pengerjaan proyek-proyek kilang perusahaan segera dimulai. Hal itu ditandai dengan rencana peletakan batu pertama (groundbreaking) péngembangan Kilang Balikpapan, Kalimantan Timur, yang akan di lakukan akhir Februari 2017. 

     Pertamina kini menggarap proyek pembangunan dua kilang baru dan empat pengembangan proyek kilang. Empat proyek pengembangan itu adalah Kilang Balikpapan, Kilang Cilacap, Kilang Dumai, dan Kilang Balongan. Sedangkan dua kilang baru yang akan dibangun adalah Kilang Tuban dan Kilang Bontang.

 “Untuk Kilang Tuban, kita harapkan groundbreaking pada kuartal III/2017 dan untuk Kilang Cilacap pada kuartal IV. Kami harapkan tiga proyek ini, Balikpapan, Tuban, dan Cilacap, dapat dilihat aktivitas lapangannya tahun ini, " ucap Direktur Utama-Pertamina Dwi Soetjipto di Kanter Pertamina Pusat Jakarta kemarin.

Dwi menegaskan, pembangunan kilang bukan lagi wacana karena berkaitan langsung dengan program pemerintah mengurangi impor bahan bakat minyak (BBM). Pertamina memproyeksikan pada 2023 Indonesia sudah akan swasembada BBM. Tidak hanya itu, pembangunan dan pengembangan kilang juga ditargetkan berkontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. 

“Membangun kilang bukan lagi angan-angan bagi kita, tapi sudah dapat di eksekusi. Tinggal bekerja keras menyelesaikannya," ujar Dwi.

Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Rachmad Hardadi menambahkan, pengembangan tahap pertama kapasitas enam unit Kilang Balikpapan ditargetkan selesai pada 2019 dengan penambahan kapasitas produksi sebesar 360.000 barel per hari (bph) dari semula 260.000 bph. 

    Salah satunya revitalisasi akan dilakukan untuk kilang residual fuel catalyctic cracking/RFCC dengan kapasitas produksi 90.000 bph. Adapun kilang RFCC digunakan untuk mengolah minyak menjadi produk BBM bernilai oktan tinggi seperti pertamax.

Lebih lanjut Hardadi mengatakan, pembangunan tahap kedua direncanakan selesai 2021 Dia menambahkan, investasi yang ditanamkan Pertamina untuk proyek tahap pertama sebesar USD2,6 miliar. Sementara investasi tahap kedua sebesar USD 2 miliar.

     Rachmad menjelaskan, Pertamina batal bekerja sama dengan Saudi Aramco untuk menggarap dua proyek kilangnya, yakni Kilang Balongan di Indramayu dan Kilang Dumai di Riau. Dia mengatakan, pembatalan kerja sama itu lantaran ketidak sepahaman dalam target pembangunan. 

“Semua itu tergantung situasi dan kondisi. Saat penandatanganan joint venture agreement dari dua CEO, sudah ada kesepakatan untuk mengejar waktu yang dilakukan dalam dua tahap. Akhirnya karena tidak sepakat, Pertamina turun sendiri.

Menurut dia, meski kerja sama untuk dua kilang itu dibatalkan, Pertamina dan Saudi Aramco akan tetap melakukan kerja sama pengembangan RDMP lainnya, yakni Kilang Cilacap di Jawa Tengah. Dalam kerja sama ini, dua belah pihak sepakat untuk mempercepat penyelesaian pembangunan dari target awal, yakni pada 2021 dari kesepakatan sebelumnya pada 2022.

Koran Sindo, Page-8, Tuesday, Jan, 31, 2017

BKPM Claims Electricity and Gas Permit complete in Three Hours

Businessmen waiting for the realization in the field about three-hour licensing

Service is quick so the promise of the Investment Coordinating Board (BKPM) and the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM). Unmitigated, services investment license of the power sector and eight oil and gas sector was promised only three hours finished. Embedding a ESDM3J name, the service is officially running on Monday (30/1) at One Stop Services (OSS) Center BKPM, Jakarta. EMR Minister Ignatius Jonan expect, these services can support the EMR sector investment target this year of about US $ 43 billion US dollars or equivalent to Rp 568 trillion. "We are optimistic that 2017 investment target is reached," said Jonan, Monday (30/1).

Of the total investment target in 2017, investments in oil and gas sector is predicted to reach US $ 22 billion. As an illustration, in 2016, the realization of investments in the ESDM sector reached Rp 347.85 trillion, equivalent to US $ 34 26.758 billion. Head of BKPM Thomas Trikasih Lembong added service launch three hours EMR sector investment is part of a series of innovative development of the government to improve services to investors. This service is provided to new investors as well who have invested and would like to expand its business in Indonesia.

Thomas calls this service is the result of synergy and support of the Ministry of Energy in an effort to improve service in the OSS Center. This service can process 9 license types, one type of electrical activity permit, and 8 kinds of oil and gas activities. According to him, the EMR sector's contribution is important to support the achievement of the realization of investment during 2017 is expected to reach Rp 678.8 trillion. "In the last five years the composition of the investment of ESDM sector reached 21% of the total investment into Indonesia," he said.

Chairman Harlan Electrical Manufacturers Association of Indonesian Private (APLSI) Arthur Simatupang rate, the League licensing hours was positive to improve the investment climate in Indonesia. "Hopefully that can actually be in the field,". Board of Director Indonesian Petroleum Association (IPA) Sammy Hamzah stated, if it permits accelerated will help businesses. Only, this need proof. Fabby Tumiwa Electricity Observers remind, in principle, investors expect the licensing process is not only fast but also transparent

IN INDONESIAN

BKPM Klaim Izin Listrik dan Migas Beres Tiga Jam

Pengusaha menunggu realisasi di lapangan soal pemberian izin tiga jam tersebut

Layanan cepat jadi janji Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Tak tanggung-tanggung, layanan izin investasi satu sektor listrik dan delapan sektor minyak dan gas bumi dijanjikan hanya tiga jam kelar. Menyematkan nama ESDM3J, layanan ini resmi berjalan Senin (30/1) lalu di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pusat BKPM, di Jakarta. Menteri ESDM Ignasius Jonan berharap, layanan ini bisa mendukung target investasi sektor ESDM tahun ini sekitar US$ 43 miliar dollar AS atau setara Rp 568 triliun. “Kami optimistis target investasi 2017 tercapai," kata Jonan, Senin (30/1). 

Dari total target investasi 2017 itu, investasi sektor migas diprediksi mencapai US$ 22 miliar. Sebagai gambaran pada 2016, realisasi investasi di sektor ESDM mencapai Rp 347,85 triliun atau setara dengan US$ 34 26,758 miliar. Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong menambahkan, peluncuran layanan investasi tiga jam sektor ESDM ini menjadi bagian dari rangkaian pengembangan inovasi pemerintah untuk meningkatkan layanan ke investor. Layanan ini diberikan kepada investor baru maupun yang telah ber-investasi dan ingin ekspansi usaha di Indonesia.

Thomas menyebut layanan ini merupakan hasil sinergi dan dukungan dari Kementerian ESDM dalam upaya memperbaiki layanan di PTSP Pusat. Layanan ini bisa memproses 9 jenis perizinan, 1 jenis izin kegiatan listrik, dan 8 jenis kegiatan migas. Menurutnya, kontribusi sektor ESDM menjadi penting untuk mendukung pencapaian target realisasi investasi sepanjang 2017 yang ditargetkan mencapai Rp 678,8 triliun. "Dalam lima tahun terakhir komposisi investasi dari sektor ESDM mencapai 21% dari total investasi yang masuk ke Indonesia," katanya.

Ketua Harlan Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI) Arthur Simatupang menilai, perizinan Liga jam itu positif untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia. "Semoga betul-betul bisa terjadi di lapangan,". Board of Director Indonesia Petroleum Association (IPA) Sammy Hamzah menyatakan, jika izin dipercepat akan membantu pelaku bisnis. Hanya, ini butuh bukti. Fabby Tumiwa Pengamat Ketenagalistrikan mengingatkan, pada prinsipnya investor berharap proses perizinan tidak hanya cepat tapi juga transparan

Kontan, Page-14, Tuesday, Jan, 31, 2017

Immediately Pertamina Cilacap Refinery Construction-Balikpapan

Pertamina start licensor's elections refinery project development master plan (RDMP) Cilacap and new grass root refinery (NGRR) Tuban. Both projects are expected to be on stream by the end of 2021. Processing and Petrochemicals Director of Pertamina megaproject Hardadi Rachmat said the election process licensor determining the timing of execution of the next process, the front end engineering design (FEED) and construction (EPC).

Thirty companies compete to be licensor in Tuban NGRR project. While the licensor on the project RDMP Cilacap contested 15 companies. Pertamina President Director Dwi Soetjipto added, licensor for RDMP Cilacap election expected to be completed by the end of the first quarter of 2017. While the Tuban NGRR completed by the end of the second quarter of 2017.

RDMP Cilacap scheduled to make the construction process (groundbreaking) in the fourth quarter 2017, while NGRR Tuban began groundbreaking of the first quarter. While RDMP Balikpapan will be implemented in the first quarter of 2017.

IN INDONESIAN

Pertamina Segera Konstruksi Kilang Cilacap-Balikpapan

Pertamina memulai pelaksanaan pemilihan licensor untuk proyek refinery development master plan (RDMP) Cilacap dan new grass root refinery (NGRR) Tuban. Kedua proyek diharapkan on stream pada akhir 2021. Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Rachmad Hardadi menyatakan, proses pemilihan licensor menentukan ketepatan waktu pelaksanaan proses selanjutnya, yakni front end engineering design (FEED) dan konstruksi (EPC). 

Tiga puluh perusahaan bersaing menjadi licensor di proyek NGRR Tuban. Sedangkan licensor pada proyek RDMP Cilacap diperebutkan 15 perusahaan. Dirut Pertamina Dwi Soetjipto menambahkan, pemilihan licensor untuk RDMP Cilacap ditargetkan tuntas pada akhir kuartal I 2017. Sedangkan NGRR Tuban selesai pada akhir kuartal II 2017.

RDMP Cilacap dijadwalkan melakukan proses konstruksi (groundbreaking) pada kuartal IV 2017, sedangkan NGRR Tuban mulai groundbreaking satu kuartal lebih dulu. Sedangkan RDMP Balikpapan akan dilaksanakan pada kuartal pertama 2017.

Jawa Pos, Page-6, Tuesday, Jan, 31, 2017

30 License Hold targeting Tuban Refinery

         PT Pertamina started election licensee (licensor) for project development refinery RDMP (Refinery Development Master Plan) and the new refinery NGRR (New Grass Root Refinery (NGRR) Tuban. "At the moment the electoral process licensor is underway. We expect the whole process is still (in accordance schedule) on the track so that the target can be achieved on stream in 2021, "said Director of Processing and Petrochemical Rachmad megaproject Hardadi.

Pertamina is targeting both the project began operations on stream in late 2021. Rachmat said the current election process licensor to RDMP RU IV Cilacap and NGRR Tuban is being done to get the very technology determine the economics and reliability. A total of 30 companies will compete to be the licensor on the project NGRR Tuban. While the licensor on the project RDMP RU IV Cilacap contested by 15 companies.

IN INDONESIAN

30 Pemegang Lisensi Bidik Kilang Tuban

        PT Pertamina memulai pemilihan pemegang lisensi (licensor) untuk proyek pengembangan kilang RDMP (Refinery Development Master Plan) dan kilang baru NGRR (New Grass Root Refinery (NGRR) Tuban. "Saat ini proses pemilihan licensor sedang berlangsung. Kami harapkan seluruh proses masih (sesuai jadwal) on track sehingga target on stream 2021 bisa dicapai," kata Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Rachmad Hardadi. 

Pertamina menargetkan kedua proyek ini mulai beroperasi on stream pada akhir 2021. Rachmad mengatakan, saat ini proses pemilihan licensor untuk RDMP RU IV Cilacap dan NGRR Tuban sedang dilakukan untuk mendapatkan teknologi yang sangat menentukan keekonomian dan keandalan. Sebanyak 30 perusahaan akan bersaing untuk menjadi licensor pada proyek NGRR Tuban. Sedangkan licensor pada proyek RDMP RU IV Cilacap diperebutkan oleh 15 perusahaan.

Harian Bangsa, Page-4, Tuesday, Jan, 31, 2017

Cost Recovery Cepu Block Undecided

       The Ministry of Finance has not yet issued a decision magnitude of cuts cost recovery Cepu oil project in Bojonegoro, East Java, which will apply to oil and gas producing regions in the amount reached Rp 549.5 billion. "Until now the Ministry of Finance has not yet issued the magnitude of cuts that cost recovery will be subject to oil-producing region Cepu Bojonegoro," said Secretary of the Department of Revenue (Revenue) Bojonegoro, Wiji.

However, according to him, the Minister of Finance Sri Mulyani already signed the Regulation of the Minister of Finance No. 162 / PMK.07 / 2016 dated October 28, 2016 containing the overpayment and the rest of the stripe revenue-sharing (DBH) of oil and gas. Within that provision, the amount of overpayment DBH oil and gas region in 2015 amounted to Rp 549.5 billion, after. The government will begin paying the cost recovery Cepu oil project. "Acquisition of oil and gas DBH 2015 is considered overpayment which will be utilized for cost recovery," he said.

Furthermore, he explained the results of coordination with the Ministry of Finance that the amount of cost recovery to be paid the amount of territory that reached Rp 549.5 billion will be cut three times. Previous pemkab proposed cuts cost recovery oil project Bloc paid regions are already included in the 2015 gas DBH was cut five times. "Pemkab proposed cuts five times, for oil and gas DBH 2015 is up for a variety of purposes," said one staff from revenue Muhadi added.

What is clear, according to Wiji, their cost recovery were cut three times will disrupt regional budget allocations related to the acquisition of oil and gas DBH. Moreover, he added, the district government should also restore the rest of the oil and gas DBH salur acquisition in 2014 of Rp 87 billion. Thus, he said, the acquisition of oil and gas DBH 2017 has been set at Rp 900 billion will be reduced for the rest of the stripes should be reduced in 2014 to Rp 87 billion and reduced the installment cost recovery.

Head of the Department of Revenue Bojonegoro Regency Sudjarwo Herry added, according to the prognosis by 2017 oil production in the region reached 76.6 million Harel, or about 23 percent of national oil production. Production of the oil produced from Cepu oil field, with operator ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), field-managed Sukowati Joint Operating Body Pertamina Petrochina East JAVA (JOB-PPEJ), as well as other oil field. "We are optimistic prognosis of oil production in 2017 can be achieved. Therefore, the Cepu Block oil production any day now average around 185 thousand barrels per day. There are other fields including oil production," he said.

According to the data mentioned prognosis of oil production in the region amounted to 76.4 million barrels in 2017, the increase compared to the oil production this year only amounted to 48.2 million barrels

IN INDONESIAN

Cost Recovery Blok Cepu Belum Diputuskan  

      Kementerian Keuangan belum mengeluarkan keputusan besarnya potongan cost recovery proyek minyak Blok Cepu di Kabupaten Bojonegoro, Jatim yang akan di kenakan kepada daerah penghasil migas yang besarnya mencapai Rp 549,5 miliar. "Sampai sekarang ini Kementerian Keuangan belum mengeluarkan besarnya potongan cost recovery yang akan dikenakan kepada daerah penghasil minyak Blok Cepu Bojonegoro," kata Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bojonegoro, Wiji.

Namun, menurut dia, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan No. 162/pmk.07/2016 tertanggal 28 Oktober 2016 yang berisi kelebihan bayar dan sisa salur dana bagi hasil (DBH) migas. Di dalam ketentuan itu, besarnya kelebihan bayar DBH migas daerahnya pada 2015 sebesar Rp 549,5 miliar, setelah. Pemerintah mulai akan membayar cost recovery proyek minyak Blok Cepu. "Perolehan DBH migas 2015 dianggap kelebihan bayar yang akan dimanfaatkan untuk cost recovery," ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan dari hasil koordinasi dengan Kementerian Keuangan bahwa besarnya cost recovery yang harus dibayar daerahnya yang besarnya mencapai Rp 549,5 miliar itu akan dipotong tiga kali. Sebelumnya pemkab mengusulkan potongan cost recovery proyek minyak Blok yang harus dibayar daerahnya yang sudah masuk dalam DBH migas 2015 dipotong lima kali. "Pemkab mengajukan usulan pemotongan lima kali, karena DBH migas 2015 sudah habis untuk berbagai keperluan," kata salah seorang staf Dispenda Muhadi menambahkan.

     Yang jelas, menurut Wiji, adanya cost recovery yang dipotong tiga kali akan mengganggu alokasi APBD di daerahnya terkait perolehan DBH migas. Apalagi, lanjut dia, pemkab juga harus mengembalikan sisa salur perolehan DBH migas pada 2014 sebesar Rp 87 miliar. Dengan demikian, kata dia, perolehan DBH migas 2017 yang sudah ditetapkan Rp 900 miliar akan berkurang karena harus dikurangi sisa salur 2014 sebesar Rp 87 miliar dan dikurangi angsuran cost recovery.

Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pemkab Bojonegoro Herry Sudjarwo menambahkan, sesuai prognosa pada 2017 untuk produksi minyak di daerahnya mencapai 76,6 juta harel atau sekitar 23 persen dari produksi minyak nasional. Produksi minyak itu dihasilkan dari lapangan minyak Blok Cepu, dengan operator ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), lapangan Sukowati yang dikelola Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java (JOB-PPEJ), juga lapangan minyak lainnya. "Kami optimistis prognosa produksi minyak pada 2017 bisa tercapai. Sebab, produksi minyak Blok Cepu saja sekarang ini rata-rata sekitar 185 ribu barel per hari. Belum termasuk produksi minyak lapangan lainnya," tuturnya.

Sesuai data menyebutkan prognosa produksi minyak di daerahnya sebesar 76,4 juta barel pada 2017 itu, meningkat dibandingkan realisasi produksi minyak tahun ini yang hanya sebesar 48,2 juta barel

Harian Bangsa, Page-4, Tuesday, Jan, 31, 2017

Ministry Not to Take Decision Cost Recovery

The Ministry of Finance has not yet issued a decision magnitude of cuts cost recovery Cepu oil project in Bojonegoro, East Java, which will apply to oil and gas producing regions in the amount reached Rp 549.5 billion. "Until now the Ministry of Finance has not yet issued the magnitude of cuts that cost recovery will be subject to oil-producing region Cepu Bojonegoro," said Secretary of the Department of Revenue (Revenue) Bojonegoro, Wiji.

However, according to him, the Minister of Finance Sri Mulyani already signed the Regulation of the Minister of Finance No. 162 / PMK.07 / 2016 dated October 28, 2016 containing the overpayment and the rest of the stripe revenue-sharing (DBH) of oil and gas. Within that provision, the amount of overpayment DBH oil and gas region in 2015 amounted to Rp 549.5 billion, after. The government will begin paying the cost recovery Cepu oil project. "Acquisition of oil and gas DBH 2015 is considered overpayment which will be utilized for cost recovery," he said.

Furthermore, he explained the results of coordination with the Ministry of Finance that the amount of cost recovery to be paid the amount of territory that reached Rp 549.5 billion will be cut three times. Previous pemkab proposed cuts cost recovery oil project Bloc paid regions are already included in the 2015 gas DBH was cut five times.

IN INDONESIAN

Kementerian Belum Keluarkan Keputusan Cost Recovery

Kementerian Keuangan belum mengeluarkan keputusan besarnya potongan cost recovery proyek minyak Blok Cepu di Kabupaten Bojonegoro, Jatim yang akan di kenakan kepada daerah penghasil migas yang besarnya mencapai Rp 549,5 miliar. "Sampai sekarang ini Kementerian Keuangan belum mengeluarkan besarnya potongan cost recovery yang akan dikenakan kepada daerah penghasil minyak Blok Cepu Bojonegoro," kata Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bojonegoro, Wiji.

Namun, menurut dia, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan No. 162/pmk.07/2016 tertanggal 28 Oktober 2016 yang berisi kelebihan bayar dan sisa salur dana bagi hasil (DBH) migas. Di dalam ketentuan itu, besarnya kelebihan bayar DBH migas daerahnya pada 2015 sebesar Rp 549,5 miliar, setelah. Pemerintah mulai akan membayar cost recovery proyek minyak Blok Cepu. "Perolehan DBH migas 2015 dianggap kelebihan bayar yang akan dimanfaatkan untuk cost recovery," ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan dari hasil koordinasi dengan Kementerian Keuangan bahwa besarnya cost recovery yang harus dibayar daerahnya yang besarnya mencapai Rp 549,5 miliar itu akan dipotong tiga kali. Sebelumnya pemkab mengusulkan potongan cost recovery proyek minyak Blok yang harus dibayar daerahnya yang sudah masuk dalam DBH migas 2015 dipotong lima kali.

Bhirawa, Page-12, Tuesday, Jan, 31, 2017

Oil and Gas Upstream good prospects

There are at least two things that must be addressed so that Indonesia can share in the potential oil and gas investment.

Investment in domestic oil and gas upstream sector is predicted to grow positively in line with rising oil prices and policy updates production sharing contracts (production sharing contract / PSC), which is now based gross revenue share split or dirty. Special Unit of the Upstream Oil and Gas (SKK Migas) peg the growth of oil and gas investment in 2017 reached 5%. The rate of growth was higher than projected global investment in Wood MacKenzie institutions in Asia Pacific by 3% this year.

Optimism SKK Migas departing from the Work Plan and Budget (Work Program and Budget / WP & B) in 2017 has been approved. "Our projections, investments in the above predictions Mackenzie, (rise) of about 5%," said Head of Public Relations SKK Migas Taslim Yunus.

Growth was also going to show momentum recovery in upstream oil and gas investment. From the data SKK Migas, per November 2016, the upstream oil and gas investment 'only' US $ 10.43 billion. In 2015, the upstream oil and gas investment of US $ 15.34 billion. Taslim explained, the trend of rising oil prices, now above $ 50 per barrel, re-stimulate investment in the extractive sector. Although, regulatory certainty and simplification of the bureaucracy is crucial for investors. Therefore, in the scheme ordain gross PSC split an effort to ensure a more conducive investment climate. "This (gross split) so one of the policies that can increase production. Just how its implementation, "said Director of the Indonesia Petroleum Association Sammy Hamzah

According to the boss of PT Ephindo this scheme gross PSC split to give greater opportunities to the cooperation contract to design activities that promote efficiency, following the production speed boost from the discovery phase to production. Meanwhile, gross PSC split cut operational costs of oil and gas schemes that returned the country (cost recovery). "Now contractors shoulder the burden of risk entirely, then he would struggle to run an efficient business," Sammy said.

Seize Opportunities

Previously, consultancy Wood Mackenzie Asia Pacific assumes world oil prices in 2017 range from US $ 57 per barrel. Simultaneously, the global upstream oil and gas investment is predicted to rise by 3% to US $ 450 billion. A total of 2025 new contracts will be invested with an average capital expenditure of US $ 3.6 billion. The contractor was the scale is smaller, but efficient as they explore in an area with a long-term oil and gas reserves, said MacKenzie Asia Pacific Research Director Andrew Harwood to a number of media leaders from Indonesia, Singapore

Indonesia, Harwood said, it should be able to seize opportunities in the current uncertainty of oil and gas production. In any MacKenzie projection, oil and gas production based on the pre-final investment decision (pre-FID) increased from 15% in 2020 to 45% in 2020. However, MacKenzie saw Indonesia will face at least two problems.

First, the lack of oil and gas exploration in Indonesia these days can lower the perception of the relevant investment prospects. In fact, studies of MacKenzie, oil and gas investments in Indonesia have appeal and prospective fiscal. "However, if there is no improvement, the perception of the outlook for oil and gas investment in Indonesia may decline," said Harwood.

Second, regulatory factors. Regulations can change function and the central policy areas are two examples of regulatory uncertainties, "Harwood said the exposure was initiated by the SKK Migas.

Regarding the new scheme PSC Indonesia, MacKenzie positive vote. However, to be effective, the government must continue to reduce administrative and regulatory barriers for investors. Then, giving greater responsibility to them to explore efficiently. The key risk is whether investors will get the desired benefits under the new revenue sharing system.

IN INDONESIAN

Hulu Migas Berprospek Bagus

Ada paling tidak dua hal yang harus dibenahi agar Indonesia bisa ikut menikmati potensi investasi migas.

Investasi di sektor hulu migas nasional diprediksi tumbuh positif seiring dengan kenaikan harga minyak dan pembaruan kebijakan kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC) yang kini berbasis gross split atau bagi hasil kotor.  Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas (SKK Migas) mematok pertumbuhan investasi migas 2017 mencapai 5%. Laju itu lebih tinggi daripada pertumbuhan investasi global yang di proyeksi lembaga Wood MacKenzie Asia Pasific sebesar 3% pada tahun ini.

Optimisme SKK Migas berangkat dari Rencana Kerja dan Anggaran (Work Program and Budget/WP&B) 2017 yang sudah disetujui. “Proyeksi kami, investasi di atas prediksi Mackenzie, (naik) sekitar 5%,” kata Kabag Humas SKK Migas Taslim Yunus.

Pertumbuhan itu juga akan menunjukkan momentum pulihnya investasi sektor hulu migas. Dari data SKK Migas, per November 2016, investasi hulu migas ‘hanya’ US$10,43 miliar. Pada 2015, investasi hulu migas US$15,34 miliar. Taslim menerangkan, tren kenaikan harga minyak, yang kini di atas US$ 50 per barel, kembali menggairahkan investasi di sektor ekstraktif. Walaupun, kepastian regulasi dan simplifikasi birokrasi juga krusial bagi investor. Karena itu, di tetapkanlah skema PSC gross split sebagai upaya agar iklim investasi lebih kondusif. “Ini (gross split) jadi salah satu kebijakan yang bisa meningkatkan produksi. Hanya bagaimana implementasinya,” ujar Direktur Indonesia Petroleum Association Sammy Hamzah

Menurut bos PT Ephindo ini, skema PSC gross split memberi peluang lebih besar kepada kontraktor kontrak kerja sama untuk merancang kegiatan yang mengedepankan efisiensi, berikut memacu kecepatan produksi dari tahap penemuan ke produksi. Sementara itu, PSC gross split memotong skema biaya operasional migas yang dikembalikan negara (cost recovery). “Kini kontraktor memikul beban risiko seluruhnya, maka ia akan berjuang menjalankan bisnis yang efisien,” Sammy menambahkan.

Tangkap Peluang

Sebelumnya, lembaga konsultan Wood Mackenzie Asia Pasific mengasumsikan harga minyak dunia 2017 berkisar US$ 57 per barel. Bersamaan dengan itu, investasi global sektor hulu migas diprediksi naik 3% menjadi US$ 450 miliar. Sebanyak 2025 kontrak baru akan berinvestasi dengan belanja modal rata-rata US$ 3,6 miliar. Kontraktor itu skalanya memang lebih kecil, tapi efisien karena mereka mengeksplorasi di areal dengan cadangan migas jangka panjang, kata Direktur Riset MacKenzie Asia Pasifik Andrew Harwood kepada sejumlah pimpinan media dari Indonesia, di Singapura

Indonesia, kata Harwood, mestinya bisa menangkap peluang itu di saat ketidakpastian produksi migas. Dalam proyeksi MacKenzie pun, produksi migas berdasar pre-final investment decision (pre-FID) meningkat dari 15% pada 2020 menjadi 45% pada 2020. Namun, MacKenzie melihat Indonesia akan menghadapi paling tidak dua persoalan. 

Pertama, minimnya eksplorasi migas di Indonesia belakangan ini bisa menurunkan persepsi tentang prospek investasi terkait. Padahal, dari studi MacKenzie, investasi migas di Indonesia memiliki daya tarik fiskal dan prospektif. “Namun, bila tidak ada perbaikan, persepsi terhadap prospek investasi migas di Indonesia bisa menurun,” ucap Harwood.

Kedua, faktor regulasi. Regulasi yang bisa berubah-ubah dan ketidaksinkronan kebijakan pusat-daerah merupakan dua contoh ketidakpastian regulasi,” ujar Harwood dalam pemaparan yang digagas SKK Migas tersebut.

Perihal skema baru PSC Indonesia, MacKenzie menilainya positif. Namun, agar efektif, pemerintah perlu terus mengurangi hambatan administrasi dan regulasi bagi investor. Kemudian, memberi tanggung jawab lebih besar kepada mereka untuk melakukan eksplorasi secara efisien. Risiko kuncinya ialah apakah investor akan mendapat keuntungan yang diinginkan di bawah sistem bagi hasil baru tersebut.

Media Indonesia, Page-17, Monday,Jan, 30, 2017

The Prosecutor's Check Deputy President Director

ALLEGED CORRUPTION OF PROCUREMENT OF SHIPS

The procurement of ships PT Pertamina transcontinental 2012 ~ 2014.

Attorney General's Office will examine Vice President Director of PT Pertamina Achmad Bambang today, January 30, 2017. Examination of the number two in the state-owned oil company relating to the provision of an anchor handling tug supply vessels (AHTS) or vessels to support offshore activities in 2012 ~ 2014 ,

Procurement vessel performed at the time of Ahmad Bambang served as Director of PT Pertamina transcontinental (PTK), a subsidiary of Pertamina. He was questioned by the Attorney General's letter calling number B-162 / F.2 / fd.1 / 01/2017 dated January 24, 2017. In the letter, a copy received by Tempo, stated, Ahmad Bambang asked to be present on this day at 9:00 pm Floor Building III Anticorruption Attorney General's Office, Jakarta.

Based on the record Tempo, Bambang had been summoned Ahmad Attorney for tests in cases of alleged corruption in the procurement of the ship. This was done on December 7, 2016 through letter number R / 786 / F.2 / fd.1 / 11/2016 dated 28 November 2016 and the examination on January 23, 2017 by virtue of a call number B-28 / F.2 / fd.1 / 01/2017 dated January 5, 2017.

Earlier, the Director of Investigations for Special Crimes Attorney General, Fadil Zumhana, issued a warrant for the investigation of alleged corruption in the procurement AHTS transko Celebes and AHTS transko Andalas worth US $ 28.4 million in Pertamina transcontinental.

In the letter, which was signed on 17 November 2016, ordered the prosecutor Pator Rahman, Reinhard Tololiu, Didi Jimmy Setiawan; Chandra Kusuma Barlianti, Endi Sulististyo, and I Wayan Windana to investigate the procurement of ships in PTK 2012-2014.

Head of Sub-Directorate of Corruption Prosecutor, Agung Yulianto, reject confirmation of the proceedings, Ahmad Bambang today. Agung Yulianto said that, in accordance with the instructions of the President, inquiries and investigations should not be there in the media. "Unless been no prosecutions," he said. However, to one of the online news site, Deputy Attorney General for Special Crimes Arminsyah justify the calling Ahmad Bambang. According to him, Deputy CEO will be questioned today.

Pertamina spokesman, Wianda Pusponegoro, said he did not know about it. "I do not get." A Tempo source in the government procurement case the vessel is suspected adverse Trans-continental Pertamina Rp 10 billion. "The mode is by freeing fine per day of US $ 5,000 for the late delivery of the ship," he said.

According to sources, Celebes late transko AHTS delivered about 120 days and AHTS transko Andalas about 90 days. "This case involves not only the Director of PTK before."

IN INDONESIAN

Kejaksaan Periksa Wakil Dirut Pertamina

DUGAAN KORUPSI PENGADAAN KAPAL

Kasus pengadaan kapal PT Pertamina Transkontinental 2012~2014.

Kejaksaan Agung akan memeriksa Wakil Direktur Utama PT Pertamina Achmad Bambang hari ini, 30 Januari 2017. Pemeriksaan orang nomor dua di perusahaan minyak milik negara itu berkaitan dengan pengadaan kapal anchor handling tug supply (AHTS) atau kapal untuk mendukung kegiatan lepas pantai pada 2012~2014.

Pengadaan kapal dilakukan pada saat Ahmad Bambang menjabat sebagai Direktur Utama PT Pertamina Transkontinental (PTK), anak usaha Pertamina. Dia dimintai keterangan berdasarkan surat panggilan Kejaksaan Agung nomor B-162/f.2/fd.1/01/2017 tanggal 24 Januari 2017. Dalam surat yang salinan-nya di terima Tempo, disebutkan, Ahmad Bambang diminta hadir pada hari ini pukul 09.00 WIB Lantai III Gedung Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung, Jakarta.

Berdasarkan catatan Tempo, Ahmad Bambang sudah dipanggil Kejaksaan untuk menjalani pemeriksaan dalam kasus dugaan korupsi pengadaan kapal. Ini dilakukan pada 7 Desember 2016 melalui surat nomor R/786/f.2/ fd.1/11/2016 tertanggal 28 November 2016 dan pemeriksaan pada 23 Januari 2017 berdasarkan surat panggilan nomor B-28/f.2/fd.1/01/2017 tanggal 5 Januari 2017.

Sebelumnya, Direktur Penyelidikan Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung, Fadil Zumhana, mengeluarkan surat perintah penyelidikan dugaan korupsi pengadaan kapal AHTS Transko Celebes dan AHTS Transko Andalas senilai US$ 28,4 juta di Pertamina Trans-kontinental.

Dalam Surat yang di teken pada 17 November 2016, Fadil memerintahkan jaksa Pator Rahman, Reinhard Tololiu, Jimmy Didi Setiawan; Chandra Kusuma Barlianti, Endi Sulististyo, dan I Wayan Windana untuk menyelidiki pengadaan kapal di PTK 2012-2014.

Kepala Sub-Direktorat Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan, Agung Yulianto, menolak dimintai konfirmasi mengenai pemeriksaan Ahmad Bambang pada hari ini. Agung Yulianto mengatakan, sesuai dengan instruksi Presiden, penyelidikan dan penyidikan tidak boleh ada di media. “Kecuali kalau sudah ada penuntutan," kata dia. Namun, kepada salah satu situs berita online, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Arminsyah membenarkan adanya pemanggilan Ahmad Bambang. Menurut dia, Wakil Direktur Utama Pertamina itu akan dimintai keterangan pada hari ini.

Juru bicara Pertamina, Wianda Pusponegoro, mengaku tidak mengetahui hal tersebut. “Saya belum dapat informasi.” Sumber Tempo di pemerintahan mengungkapkan kasus pengadaan kapal tersebut diduga merugikan Pertamina Trans-kontinental sekitar Rp 10 miliar. “Modus yang dilakukan adalah dengan membebaskan denda per hari sebesar US$ 5.000 atas keterlambatan penyerahan kapal,” ujar dia.

Menurut sumber itu, AHTS Transko Celebes terlambat diserahkan sekitar 120 hari dan AHTS Transko Andalas sekitar 90 hari. “Kasus ini tidak hanya melibatkan Dirut PTK sebelumnya.”

Koran Tempo, Page-5, Monday, Jan, 30, 2017

Five Company Passes Auction Qualification Mini Refinery

The government announced there are five companies that qualify for the small-scale auction of oil in selected areas with a supply of 3,700 barrels per day (bpd). In the announcement of the Directorate General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), there are seven business entities that participate in the auction mini. Five companies passed, namely PT Alam Bersama Sentosa, PT Tri Wahana Universal, Joint Operation (KSO) PT Remaja Bangun Kencana Contractors-Changling Petrochemical Engineering Design Co. Ltd, PT Alliance Lintas Teknologi, and Joint Operation (KSO) PT Harmoni Drilling Services-Oceanus Co. Ltd.

While the two companies declared not qualify, namely PT Cipta Lestari and PT Bintuni Mit Ivel Gescience. Earlier, the auction announcement mentioned, entity winners will be obliged to carry out the financing, supply and site preparation, engineering design, licensing, construction, and operation of the refinery with crude supply plans 3,700 bpd. The oil supply is expected to come from Oseil Fields and Bula.

In addition to the Moluccas, mini refinery will also be built in seven other clusters. For Cluster I, mini refinery will be built near Block Rantau and Pangkalan Susu in Sumatra. Furthermore, Cluster II in Block Emo Malacca Strait and the Strait of Malacca Petroselat in length and Klaters Block III in Tonga, Shit, Pendalian, Langgak, and West Area in Riau. Then, the location of a mini refinery in Cluster IV; in Palmerah Block, Mengoepeh Lemang, and Karang Agung in Jambi.

While Cluster V in Block Merangin III and Ariodamar in South Sumatra, Tanjung Block Cluster VI in Kalimantan Selarang, as well as the Cluster VII in Block Bunyu, Sembakung, Mamburungun, and Pamusian Juwata in North Borneo. "Maluku first (auction), we will see the result. If they are good, for the other cluster, will be offered in 2017, "said Director General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources I Gusti Nyoman Wiratmaja.

Construction of mini refinery refers to the Minister of Energy and Mineral Number 22 Year 2016 on the Implementation of Small Scale Oil Refinery Development in the Interior. Under the regulation, small-scale oil development can be done in clusters or outside the cluster established by the Director General of Oil and Gas. Development of small-scale oil refinery in the cluster, can be done by government or business entity.

In order to improve the economic viability, the implementation of small-scale construction of oil refineries could be obtained fiscal and non-fiscal incentives in accordance with the provisions of the legislation and or integrating the production of petrochemical products. While the price of oil mini refinery will be set formula by the Minister. Determination of formula made by considering the specifications of oil or condensate, the calculation of the efficiency of business activities upstream or downstream, or the economics of the refinery by the handover point

IN INDONESIAN

Lima Perusahaan Lolos Kualifikasi Lelang Kilang Mini

Pemerintah mengumumkan terdapat lima perusahaan yang lolos kualifikasi lelang minyak bumi skala kecil di wilayah Maluku dengan pasokan sebesar 3.700 barel per hari (bph). Dalam pengumuman Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), terdapat tujuh badan usaha yang mengikuti lelang mini. Lima perusahaan dinyatakan lolos, yakni PT Alam Bersama Sentosa, PT Tri Wahana Universal, Kerja Sama Operasi (KSO) PT Remaja Bangun Kencana Kontraktor-Changling Petrochemical Engineering Design Co Ltd, PT Aliansi Lintas Teknologi, dan Kerja Sama Operasi (KSO) PT Harmoni Drilling Services-Oceanus Co Ltd. 

Sementara dua perusahaan dinyatakan tidak lolos, yaitu PT Bintuni Cipta Lestari dan PT Mit Ivel Gescience. Sebelumnya, dalam pengumuman lelang disebutkan, badan usaha pemenang akan berkewajiban untuk melaksanakan pembiayaan, penyediaan dan penyiapan lahan, rekayasa desain, perizinan, pembangunan, dan pengoperasian kilang dengan rencana pasokan minyak mentah 3.700 bph. Pasokan minyak ini rencananya berasal dari Lapangan Oseil dan Bula.

Selain di Maluku, kilang mini juga akan dibangun di tujuh klaster lain. Untuk Klaster I, kilang mini akan dibangun di dekat Blok Rantau dan Pangkalan Susu di Sumatera. Selanjutnya, Klaster II di Blok Emo Malacca Strait dan Petroselat di Selat Malaka Panjang dan Klaters III di Blok Tonga, Sial, Pendalian, Langgak, dan West Area di Riau. Kemudian, lokasi kilang mini di Klaster IV yakni di Blok Palmerah, Mengoepeh Lemang, dan Karang Agung di Jambi.

Sementara Klaster V di Blok Merangin III dan Ariodamar di Sumatera Selatan, Klaster VI di Blok Tanjung di Kalimantan Selarang, serta Klaster VII di Blok Bunyu, Sembakung, Mamburungun, dan Pamusian Juwata di Kalimantan Utara. “Maluku dulu (dilelang), kami akan lihat hasilnya. Kalau bagus, untuk klaster lainnya, baru akan ditawarkan pada 2017 ,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja.

Pembangunan kilang mini mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak Skala Kecil di Dalam Negeri. Sesuai dengan aturan tersebut, pembangunan minyak skala kecil dapat dilakukan di dalam klaster atau di luar klaster yang ditetapkan oleh Dirjen Migas. Pembangunan kilang minyak skala kecil di dalam klaster, dapat dilakukan oleh Pemerintah atau badan usaha.

Dalam rangka meningkatkan kelayakan keekonomian, pelaksanaan pembangunan kilang minyak skala kecil bisa memperoleh fasilitas insentif fiskal maupun non fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau mengintegrasikan produksi produk petrokimia. Sementara untuk harga minyak bumi kilang mini ini akan ditetapkan formulanya oleh Menteri ESDM. Penetapan formula dilakukan dengan mempertimbangkan spesifikasi minyak bumi dan atau kondensat, perhitungan efisiensi kegiatan usaha hulu dan atau hilir, dan atau keekonomian kilang berdasarkan titik serah

Investor Daily, Page-9, Monday, Jan, 30, 2017

8 Block Oil and Gas Production to Decline

GROSS SPLIT PROFIT SHARING SCHEME 

The Government has appointed PT Pertamina to manage the eight oil and gas blocks whose contract expires in 2018.

Scheme for production at the block of eight automatic use gross scheme split, with models of all the production costs are the responsibility of the operator. Meanwhile, the profit-sharing scheme previously used cost recovery, production costs be borne by the government. Eight oil and gas blocks that old age is more than 30 years so that production costs would be higher than the new block. It was feared causing oil and gas production in 2019 may decline due to gross split implement schemes.

Pertamina will become a new player in six oil and gas blocks that will be out of contract in 2018 that, while the company has been existed as an operator in two other blocks. Eight oil and gas blocks that are assigned to Pertamina namely Tuban Block (JOB Pertamina-PetroChina East Java), Block Ogan Ogan [JOB Pertamina-Talisman), Sanga-Sanga (Virginia Indonesia Oil Company LLC / VICO), Block Southeast Sumatra (CNOOC SES Ltd. ), North Sumatra Block Offshore, (Pertamina), Central Block (Total E & P Indonesie), Block East Kalimantan (Indonesia Chevron Company), and Block Attaka (Chevron).

Block Attaka participation shares, 50% owned by Chevron Indonesia Company and 50% Indonesia Petroleum (Inpex). In Block SES, CNOOC SES Ltd controls the shares 65, S4%, Inpex Sumatra, 13.07%, 8.91% Cnoc Sumatra Ltd, Talisman UK Ltd. Southeast Sumatra 7.48%, and Risco Energy Pte. Ltd. 5%. All shares of participation Block East Kalimantan controlled by Chevron Indonesia Company. Composition stock Sanga-Sanga, 26.25% owned by BP East Kalimantan, Lasmo Sanga-Sanga 26.25%, Virginia International Co. 15.62%, Upicol Houston Inc. 20%, and Universe Gas & Oil Company Inc. 4.37%.

Analyst Upstream Oil and Gas and Wood Mackenzie, company analysts and researchers in the field of energy, Johan Utama said, contract production sharing contract / PSC split with gross schemes encourage cost efficiency in order to project more profitable. On the other hand, the general management of the old field require a greater cost to maintain production of oil and gas.

According to him, the number of wells that is not activated may increase if the development costs do not correspond to the scale of all economies. The decline in production, he says, be a risk that should automatically be taken into account. Risk increased because in addition to the transition of PSC PSC gross cost recovery be split are also switching carriers.

In the report of Wood Mackenzie, the oil production in the Asia Pacific region is expected to fall by 1 million barrels per day (bpd) in 2020. The largest contribution came from China which is 47% or 470,000 bpd, Indonesia 27%, or 270,000 bpd, Thailand and India 8% or 80,000 bpd, Malaysia 4% or 40,000 bpd, and other countries 7% or 70,000 bpd. "The possibility that some courts are too expensive to perform maintenance. When that happens, some of the field will be switched off early and we will see a decline in production faster, "he said. PT Pertamina Upstream Director Syamsu Alam said eight oil and gas blocks that will be out of contract and will be managed by Pertamina in accordance with the company's portfolio.

A Not Calculated

However, the company does not calculate the economic field when using gross production sharing contract scheme split. With eight of these assets, the company's contribution to domestic oil production could increase to around 30% -40% by 2019 from the current 24%, or 220,000 bpd of national lifting. According to him, the addition of eight new assets was a challenge because of the eight work areas have more and 30 years old. On the other hand, the government wants the oil and gas production from these blocks is maintained in spite of operators and cooperation contracts are used to change.

"The strategy is clear, must remain a work program that is sustainable and of course the details will we evaluate every year," said Alam. He said, the company will begin the transition process this year because in 2018 his contract officially ends. Thus, Pertamina could be involved in the activities management of the block before the contract expires to maintain oil and gas production. She hoped that the transition can be seamless. "this year should already be started because his contract runs out next year."

Director General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources Wiratmaja Puja IGN previously said, to maintain the stability of the oil and gas production in a field is not easy. However, he called the practice applied in the Mahakam block will be repeated at the switch block and contract management rights. The government has issued Regulation No. Minister of Energy and Mineral Resources 30/2016 on the Amendment to Regulation No.18 / 2015 on the Management of Oil and Gas Work will Ended Period contract.

Stated that to maintain the upstream oil and gas activities in the transitional period. Signed, stated Acting Minister Luhut Binsar Pandjaitan, Pertamina or the new contractor must make arrangements with the contractor exist related to the financing and activities.

Article 27B EMR Regulation No. 30/2016, all expenses incurred by Pertamina or a new contractor for the preparation of over operations can be restored by a new cooperation contract. Meanwhile, in the Minister of Energy and Mineral Resources No. 8/2017 on Contracts Gross Split, the transition from the PSC cost recovery will accommodate the cost of undelivered by converting into a production sharing contractor on gross PSC split.

IN INDONESIAN

SKEMA BAGI HASIL GROSS SPLIT

Produksi 8 Blok Migas Berpotensi Turun

Pemerintah telah menunjuk PT Pertamina untuk mengelola delapan blok minyak dan gas bumi yang kontraknya akan berakhir pada 2018.

Skema bagi hasil produksi pada delapan blok tersebut otomatis menggunakan skema gross split, dengan model seluruh biaya produksi menjadi tanggung jawab operator. Sementara itu, skema bagi hasil sebelumnya menggunakan cost recovery, biaya produksi menjadi tanggungan pemerintah. Delapan blok migas itu berusia tua yaitu lebih dari 30 tahun sehingga biaya produksi bakal lebih tinggi dibandingkan dengan blok baru. Hal itu dikhawatirkan menyebabkan produksi migas pada 2019 berpotensi turun karena menerapkan skema gross split.

Pertamina akan menjadi pemain baru di enam blok migas yang akan habis kontrak pada 2018 itu, sedangkan perseroan selama ini telah eksis sebagai operator di dua blok lainnya. Delapan blok migas yang ditugaskan kepada Pertamina yakni Blok Tuban (JOB Pertamina-PetroChina East Java), Blok Ogan Komering [JOB Pertamina-Talisman), Blok Sanga-Sanga (Virginia Indonesia Oil Company LLC/VICO), Blok Southeast Sumatera (CNOOC SES Limited), Blok North Sumatera Offshore, (Pertamina), Blok Tengah (Total E&P Indonesie), Blok East Kalimantan (Chevron Indonesia Company), dan Blok Attaka (Chevron). 

Saham partisipasi Blok Attaka, 50% dikuasai Chevron Indonesia Company dan 50% Indonesia Petroleum (Inpex). Di Blok SES, CNOOC SES Ltd menguasai saham 65,S4%, Inpex Sumatera 13,07%, CNOC Sumatera Ltd 8,91%, Talisman UK Southeast Sumatera Ltd. 7,48%, dan Risco Energy Pte. Ltd. 5%. Seluruh saham partisipasi Blok East Kalimantan dikuasai Chevron Indonesia Company. Komposisi saham Blok Sanga-Sanga, 26.25% dikuasai BP East Kalimantan, LASMO Sanga-Sanga 26,25%, Virginia International Co. 15,62%, Upicol Houston Inc 20%, dan Universe Gas&Oil Company Inc. 4,37%.

Analis Hulu Migas dan Wood Mackenzie, perusahaan analis dan peneliti bidang energi, Johan Utama mengatakan, kontrak production sharing contract/PSC dengan skema gross split mendorong efisiensi biaya agar proyek memberi keuntungan lebih besar. Di sisi lain, secara umum pengelolaan lapangan tua membutuhkan biaya yang lebih besar untuk mempertahankan produksi minyak dan gas bumi.

Menurutnya, jumlah sumur-sumur yang tak diaktifkan bisa saja bertambah bila biaya pengembangannya tak sesuai dengan skala ke-ekonomian. Penurunan produksi, katanya, menjadi risiko yang otomatis harus diperhitungkan. Risiko bertambah karena selain adanya peralihan dari PSC cost recovery menjadi PSC gross split terdapat juga peralihan operator. 

Dalam laporan Wood Mackenzie, produksi minyak di Asia Pasifik diperkirakan akan merosot 1 juta barel per hari (bph) pada 2020. Kontribusi terbesar berasal dari China yakni 47% atau 470.000 bph, Indonesia 27% atau 270.000 bph, Thailand dan India 8% atau 80.000 bph, Malaysia 4% atau 40.000 bph, dan negara lainnya 7% atau 70.000 bph. “Terdapat kemungkinan beberapa lapangan terlalu mahal untuk melakukan perawatan. Bila itu terjadi, beberapa lapangan akan di nonaktifkan lebih awal dan kita akan melihat penurunan produksi yang lebih cepat,” ujarnya. Direktur Hulu PT Pertamina Syamsu Alam mengatakan, delapan blok migas yang akan habis kontrak dan akan dikelola oleh Pertamina telah sesuai dengan portofolio perseroan. 

Belum Dihitung

Namun, perseroan belum menghitung keekonomian lapangan bila menggunakan skema kontrak bagi hasil gross split. Dengan delapan aset tersebut, kontribusi perseroan terhadap produksi minyak domestik bisa bertambah menjadi sekitar 30%-40% pada 2019 dari posisi saat ini 24% atau 220.000 bph dari lifting nasional. Menurutnya, penambahan delapan aset baru itu menjadi tantangan karena delapan wilayah kerja telah berumur lebih dan 30 tahun. Di sisi lain, pemerintah menginginkan agar produksi migas dari blok-blok tersebut tetap terjaga kendati operator dan kontrak kerja sama yang digunakan berubah. 

“Strateginya jelas, harus tetap ada program kerja yang berkesinambungan dan tentu detail-nya akan kita evaluasi setiap tahun," ujar Alam. Dia menyebut, perseroan akan memulai proses transisi pada tahun ini karena pada 2018 kontraknya resmi berakhir. Dengan demikian, Pertamina bisa terlibat dalam kegiatan pengelolaan blok sebelum kontrak berakhir untuk menjaga produksi migas. Dia berharap agar masa transisi bisa berjalan secara mulus. “Tahun ini

sudah harus mulai karena kontraknya habis tahun depan.”

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja sebelumnya mengatakan, untuk mempertahankan stabilitas produksi migas di suatu lapangan bukanlah hal yang mudah. Namun, dia menyebut praktik yang diterapkan pada Blok Mahakam akan diulang pada blok yang beralih hak pengelolaannya dan kontraknya. Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No. 30/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri No.18/2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi yang akan Berakhir Masa Kontraknya.

Beleid itu untuk menjaga kegiatan hulu migas di masa transisi. Dalam beleid yang ditandatangani Pelaksana Tugas Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan itu, Pertamina atau kontraktor baru harus membuat perjanjian dengan kontraktor eksis terkait dengan pembiayaan dan kegiatan.

Dalam Pasal 27B Peraturan Menteri ESDM No. 30/2016, seluruh biaya yang dikeluarkan Pertamina atau kontraktor baru untuk persiapan alih operasi dapat dikembalikan berdasarkan kontrak kerja sama baru. Sementara itu, dalam Peraturan Menteri ESDM No. 8/2017 tentang Kontrak Gross Split, peralihan dari PSC cost recovery akan mengakomodasi biaya yang belum dikembalikan dengan cara mengkonversi menjadi bagi hasil kontraktor pada PSC gross split. 

Bisnis Indonesia, Page-30, Monday, Jan, 30, 2017