google.com, pub-9591068673925608, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Ministry Not to Take Decision Cost Recovery - MEDIA MONITORING OIL AND GAS -->

Wikipedia

Search results

Tuesday, January 31, 2017

Ministry Not to Take Decision Cost Recovery



The Ministry of Finance has not yet issued a decision magnitude of cuts cost recovery Cepu oil project in Bojonegoro, East Java, which will apply to oil and gas producing regions in the amount reached Rp 549.5 billion. "Until now the Ministry of Finance has not yet issued the magnitude of cuts that cost recovery will be subject to oil-producing region Cepu Bojonegoro," said Secretary of the Department of Revenue (Revenue) Bojonegoro, Wiji.

However, according to him, the Minister of Finance Sri Mulyani already signed the Regulation of the Minister of Finance No. 162 / PMK.07 / 2016 dated October 28, 2016 containing the overpayment and the rest of the stripe revenue-sharing (DBH) of oil and gas. Within that provision, the amount of overpayment DBH oil and gas region in 2015 amounted to Rp 549.5 billion, after. The government will begin paying the cost recovery Cepu oil project. "Acquisition of oil and gas DBH 2015 is considered overpayment which will be utilized for cost recovery," he said.

Furthermore, he explained the results of coordination with the Ministry of Finance that the amount of cost recovery to be paid the amount of territory that reached Rp 549.5 billion will be cut three times. Previous pemkab proposed cuts cost recovery oil project Bloc paid regions are already included in the 2015 gas DBH was cut five times.

IN INDONESIAN

Kementerian Belum Keluarkan Keputusan Cost Recovery


Kementerian Keuangan belum mengeluarkan keputusan besarnya potongan cost recovery proyek minyak Blok Cepu di Kabupaten Bojonegoro, Jatim yang akan di kenakan kepada daerah penghasil migas yang besarnya mencapai Rp 549,5 miliar. "Sampai sekarang ini Kementerian Keuangan belum mengeluarkan besarnya potongan cost recovery yang akan dikenakan kepada daerah penghasil minyak Blok Cepu Bojonegoro," kata Sekretaris Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Bojonegoro, Wiji.

Namun, menurut dia, Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah menandatangani Peraturan Menteri Keuangan No. 162/pmk.07/2016 tertanggal 28 Oktober 2016 yang berisi kelebihan bayar dan sisa salur dana bagi hasil (DBH) migas. Di dalam ketentuan itu, besarnya kelebihan bayar DBH migas daerahnya pada 2015 sebesar Rp 549,5 miliar, setelah. Pemerintah mulai akan membayar cost recovery proyek minyak Blok Cepu. "Perolehan DBH migas 2015 dianggap kelebihan bayar yang akan dimanfaatkan untuk cost recovery," ujarnya.

Lebih lanjut ia menjelaskan dari hasil koordinasi dengan Kementerian Keuangan bahwa besarnya cost recovery yang harus dibayar daerahnya yang besarnya mencapai Rp 549,5 miliar itu akan dipotong tiga kali. Sebelumnya pemkab mengusulkan potongan cost recovery proyek minyak Blok yang harus dibayar daerahnya yang sudah masuk dalam DBH migas 2015 dipotong lima kali.

Bhirawa, Page-12, Tuesday, Jan, 31, 2017

No comments:

Post a Comment

POP UNDER

Iklan Tengah Artikel 1

NATIVE ASYNC

Iklan Bawah Artikel