google.com, pub-9591068673925608, DIRECT, f08c47fec0942fa0 November 2016 -->

Wednesday, November 30, 2016

Penambang Minyak Tradisional Minta Perhatian Pertamina


    DPRD Bojonegoro meminta kepada Pertamina EP Asset IV Field Cepu untuk mengakomodir para penambang di 30 tilik sumur Distrik Kawengan pasca dilakukan penertiban. Memang aturannya begitu, semua sumur ilegal harus ditertibkan kata Wakil Ketua DPRD Sukur Prianto. Pertamina EP Asset IV Field Cepu harus mengakomodir penambang, Setelah semua sumur diambil alih dengan memberikan pelatihan kewirausahaan, jadi tidak lepas tangan begitu saja. Menurutnya, DPRD mendukung langkah Pertamina menertibkan sumur tua baik itu penyulingan ilegal, penambangan sumur ilegal, penjualan minyak ilegal melalui perengkek.

    Akan tetapi, tidak melupakan menyelesaikan permasalahan sosial, jangan sampai para penambang yang sudah tidak lagi menambang sumur tidak memiliki pekerjaan. Terkait KSO (kerjasama operasi) milik Pertamina ER PT GCI terus menggelar sosialisasi secara bertahap. Sosialisasi tersebut terkait penertiban di 20 sumur KW diantaranya 08, 73, 82, 89,118, P15, dan PHZ 05. Lariyanto, salah satu penambang mengatakan, satu buah sumur ditambang oleh kurang lebih 30 orang.

    Namun, selama ini tidak ada kepedulian dari pemilik WKP (wilayah kerja pertambangan) kepada masyarakat sekitar. Seperti diketahui, minyak tanah sulingan produksi dari warga penambang minyak dari sumur tradisional diserbu tengkulak dari luar desa mereka. Dalam lokasi penjualan minyak tanah di bekas area tambang milik belanda pada masa penjajahan dulu itu ramai keluar masuk pembeli minyak tanah sulingan. Hampir semuanya warga di dekat sumur minyak tua itu menghandalkan nafkah dari menyuling minyak mentah yang diangkut dari mulut sumur peninggalan belanda.

    Keterangan warga penambang menyebutkan kegiatan menyuling minyak mentah dilakukan bebas oleh warga penambang. Padahal sebelumnya kerap kali dilakukan penangkapan atas penyulingan yang dilakukan oleh warga penambang, penangkapan itu dilakukan saat patroli bersama antara tim dari Pertamina dan polisi. Belum diketahui tentang dibebaskannya kegiataan penyulingan mentah di area tambang sumur minyak peninggalan belanda tersebut. Pembeli minyak mentah disana, Suhartono (40) asal Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban, dia mengatakan lebih nyaman bekerja. Saya yang melayani penjualan minyak tanah di puluhan pelanggan di Tuban sudah tidak lagi sembunyi sembunyi membeli minyak tanah.

    Menurutnya, kegiatan penyulingan minyak tanah sangat membantu ekonomi dirinya. Selain harga beli minyak tanah sulingan lebih murah dibandingkan harga minyak tanah yang diproduksi oleh pemerintah. Yakni untuk sulingan per liternya hanya dipatok harga oleh warga penambang sebesar Rp 4 ribu. Namun milik pemerintah dipasaran mencapai Rp 10 ribu hingga Rp 11 ribu. Apalagi minyak mentah yang diproduksi pemerintah itu langka dan sering telat. Dia mengaku selain melayani ibu rumah tangga untuk bahan bakar kompor dapur, minyak tanah sulingan yang dikulaknya terkadang dibeli oleh petani untuk bahan bakar diesel irigasi lahan padinya. Untuk minyak mentah sulingan lebih diminati oleh pembeli dibanding dengan solar maupun bensin sulingan yang diproduksi oleh warga penambang.

    Menyuling dari satu drum berisi 200 liter minyak mentah dihasilkan bensin sebanyak satu botol air mineral besar kemudian hasil sulingan kedua adalah minyak tanah dengan hasil sebanyak tiga jiregen ukuran 35 literan. Sulingan terakhir adalah solar sebanyak empat jiregen ukuran 35 literan. Namanya didalam sumur yang kedalamannya tiga ratus meter sampai lima ratus meter terkadang minyak mentahnya yang didapat juga tidak maksimal, “ terang Samusi, salah satu penyuling di dekat sumur tua. Kepala Jasa Produksi Pertamina Eksplorasi dan Produksi (EP) Region Jawa Area Cepu, Sigit menyatakan, pihaknya tetap menganggap minyak mentah sulingan di Bojonegoro ilegal. Namun, dia mengakui, menertibkan adanya penyulingan minyak mentah sedang giat dilaksanakan sekaligus kerja sama dengan berbagai pihak. Karena dengan disuling dan dijual ke luar merupakan kerugian bagi kami.

IN ENGLISH

Traditional Oil miners Request Attention Pertamina


    Bojonegoro Legislative Council asked the Pertamina EP Cepu Field Asset IV to accommodate the miners in 30 wells look Kawengan District post do policing. Indeed the rules so, all the illegal wells have to be disciplined said Deputy Chairman of the Parliament Sukur Prianto. Pertamina EP Cepu Field Asset IV should accommodate the miners, after all the wells taken over by providing entrepreneurship training, so do not wash their hands for granted. According to him, Parliament supports measures to curb Pertamina good old wells that illegal refining, mining illegal wells, illegal oil sales through jerrycan motorist.

    However, do not forget resolve social problems, not to the miners who are no longer mine wells do not have a job. Related KSO (co-operation) belonging to PT Pertamina ER GCI continues to hold socialization gradually. Socialization is related to policing in 20 wells of which 08 KW, 73, 82, 89.118, P15, and PHZ 05. Lariyanto, one miner said, the wells mined by approximately 30 people.

    However, as long as there is no concern of the owners WKP (mining area) to the surrounding community. As is known, the production of refined kerosene from residents miners invaded oil from traditional wells brokers from outside the village. In point of sale of kerosene in the former mining area belonging to the Dutch during the colonial period before it was crowded out buyers petroleum distillates. Almost all of the residents near the old oil wells menghandalkan living from distilling crude oil is transported from the mouth of the well of Dutch heritage.

    Description residents miners to refine crude oil mentioned actions performed freely by residents miners. Whereas previously often carried out arrests on refineries carried out by residents of the miners, the arrests were made when the joint patrol between teams from Pertamina and police. Kegiataan yet known about the release of refining crude oil wells in the mining area of ​​the Dutch heritage. Buyers of crude oil there, Suhartono (40) from the District Kerek Tuban, he said more comfortable working. My serve sales kerosene in dozens of customers in Tuban is no longer hidden secret to buy kerosene.

    According to him, the activities are very helpful petroleum refining economics itself. In addition to the purchase price of refined kerosene is cheaper than the price of petroleum produced by the government. Namely to distillates per liter price pegged only by residents of the miners of $ 4 thousand. But the government-owned market reached Rp 10 thousand to Rp 11 thousand. Moreover, crude oil produced by the government was a rare and often late. He admitted that in addition to serving the housewife's kitchen stove fuel, kerosene distillate bought sometimes purchased by farmers for diesel fuel irrigated rice land. For more refined crude oil demand by buyers compared to diesel or gasoline distillates produced by residents of the miners.

    Distills from one drum contains 200 liters of crude oil produced gasoline as much as a large bottle of mineral water is then purified kerosene second with the results of three 35-liter jerry can sizes. The latter is a distillate diesel jerrycan four 35-liter sizes. His name in the three deep wells hundreds of meters to five hundred meters sometimes crude obtained is also not optimal, "explained Samusi, one distiller near the old well. Head of Production Services Pertamina Exploration and Production (EP) Region Area Java Cepu, Sigit said it still considers the crude oil refined in Bojonegoro illegal. However, he admitted, to curb their crude oil refinery being actively implemented at the same time cooperation with various parties. Because with distilled and sold abroad is a loss for us.

Memorandum, Page-11, Wednesday, Nov,30,2016

Petronas Ketapang Genjot Produksi Gas


    Meski harga minyak dunia masih belum menyentuh di angka dari level USD 50 per barel. Namun, Petronas Carigali Ketapang ll Ltd terus menggenjot produksi gasnya, ‘Hingga saat ini, perusahaan anak Petronas Malaysia ini mampu memproduksi minyak hingga 17 ribu Barrel per hari. Scmentara untuk gas sendiri mampu memproduksi mencapai 15,4 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Petronas salah satu perusahaan minyak yang cukup besar. Dan ini membuat wilayah Jabanusa menjadi penyumbang minyak yang cukup besar yakni sekitar 20 persen di sumbang dari Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S) yang ada Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Jabanusa), dengan target produksi minyak nasional 800 ribu Barrel per hari,” terang Humas SKK Migas Jabnusa, Priandono Hernanto.

    Senior CAA Manager Petronas Carigali Ketapang II Ltd, Andiono Setiawan, mengungkapkan, pihaknya akan tetap konsisten pada produksi minyak maksimal saat ini yakni 17 ribu Barrel per hari. Sebab Petronas juga menjadi penyumbang perusahaan ke 8 terbesar untuk minyak nasional. Harga yang cenderung rendah tak menghalang komitmen yang kami buat dengn SKK Migas.

IN ENGLISH

Petronas Gas Production Boosts Ketapang


     Although world oil prices still have not touched on the figure of USD 50 per barrel level. However, Petronas Carigali Ltd Ketapang ll continue to boost its gas production, "Until now, a subsidiary Petronas Malaysia is capable of producing up to 17 thousand Barrels of oil per day. As for the gas itself is capable of producing 15.4 million cubic feet per day (MMSCFD). One of the Petronas oil company is large enough. And this makes the area Jabanusa a contributor to the oil that is large enough for about 20 percent in the jarring of the Cooperation Contract (K3S) existing Java Region Bali and Nusa Tenggara (Jabanusa), with a target of national oil production of 800 thousand Barrel per day, "said Public Relations SKK Migas Jabnusa, Priandono Hernanto.

     CAA Senior Manager of Petronas Carigali Ketapang II Ltd., Andiono Setiawan, revealed, it will remain consistent at the maximum oil production today that 17 thousand Barrels per day. For Petronas is also a contributor to the company's 8th largest national oil. Low prices tend to not hinder the commitments we made to SKK Migas.

Surabaya Pagi, Page-11, Wednesday, Nov,30,2016

Pemerintah Diminta Segera Putuskan Skema Pembangunan NGRR Bontang


    Pemerintah diminta segera memutuskan skema pembangunan New Grass Root Refinery (NGRR) Bontang di KalimantanTimur untuk memberikan kepastian jaminan pasokan bahan baku. Jika persoalan ini berlarut akan terjadi eskalasi biaya yang sangat signifikan mengingat potensi kenaikan harga minyak ke depan. Pemerintah harus segera memutuskan dan memberikan kepastian,” ujar pengamat ketahanan energi dan staf pengajar geoekonomi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Dirgo Purbo.

    Pemerintah menginginkan pembangunan kilang dipercepat, salah satunya dengan mengkaji perubahan skema pembangunan kilang Bontang. Pasalnya, skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) butuh waktu sekitar dua tahun dari proses sampai pemilihan siapa yang menjadi pengembang proyek, sedangkan jika menggunakan skema penugasan hanya lima sampai delapan bulan sehingga mempercepat proses konstruksi proyek dan kilang cepat terbangun.

    Dalam skema KPBU, Pertamina ditunjuk pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai penanggungjawab proyek kerja sama (PJPK). Dengan skema ini, Pertamina harusmenunggu rekomendasi dari International Finance Consultant (IFC) yang telah ditunjuk pemerintah sebagai konsultan dalam pemilihan mitra untuk bisa membangun kilang. Menurut Dirgo, seharusnya pemerintah menyerahkan sepenuhnya ke Pertamina karena memiliki rangkaian unit bisnis sebagai penjamin untuk pemasok energi ke kilang tersebut, Serahkan saja ke Pertamina sepenuhnya. pihak ketiga tidak perlu dilibatkan.

    Hanya menambah rangkaian ketergantungan dalam segala aspek," tegas dia. Jika menggunakan skema KPBU, proyek pembangunan kilang Bontang ditargetkan bisa rampung pada pertengahan 2023 dan memproduksi bahan bakar berstandar euro 5. Kilang Bontang akan bisa diselesaikan lebih cepat, yakni pada 2022 jika skema yang dipilih adalah penugasan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) IGN Wiratmaja Puja mengatakan skema pembangunan kilang Bontang masih dalam pembahasan.

    Yang jelas Bontang butuh investor, bagaimana pun cara seleksinya, kita tunggu surat resmi dari pemerintah,” kata Wiratmaja. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan jika menggunakan skema KPBU, waktu yang dibutuhkan bisa mencapai 48 bulan hingga mendapatkan mitra. Berbeda jika skema penugasan yang dipilih, Pertamina bisa menyelesaikannya dalam waktu 5-8 bulan. Kalau dihemat begini, kita harapkan kilang Bontang bisa dipercepat seperti kilang Tuban,” katanya.

    Menurut Arcandra, semua pihak berkepentingan terhadap percepatan pembangunan kilang. Apalagi mengingat deisit bahan bakar minyak yang sudah mencapai 800 ribu barel per hari. Kapasitas kilang sekarang hanya 800 ribu bph, kebutuhan kita sekarang sudah méncapai 1,6 juta bph," tukas dia. Meski belum ada keputusan, arahnya pemerintah akan memilih skema penugasan. Hal ini mempertimbangkan pembangunan kilang bisa dipercepat. Tapi belum diputuskan, kami masih koordinasikan bagaimana caranya ini dipercepat.

    Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro, menegaskan Pertamina siap menjalankan apapun keputusan pemerintah terkait pembangunan kilang Bontang. Kami akan persiapkan apapun kebutuhan dengan berbagai opsi skema secara maksimal,” tandas Wianda. NGRR Bontang rencananya memiliki kapasitas 300 ribu bare per hari. Pemilihan Bontang sebagai lokasi NGRR dimaksudkan untuk dapat melakukan akselerasi pembangunan.

    Apalagi, lokasi proyek berdampingan dengan lokasi operasi PT Badak NGL, anak perusahaan dengan 50% sahamnya .dikuasai Pertarnina, yang mengoperasikan kilang LNG. Selain ketersediaan lahan yang sangat krusial, beberapa fasilitas dan infrastruktur pendukung operasi kilang LNG, seperti 21 unit boiler kualitas tinggi, pembangkit listrik, tangki penyimpanan, dan fasilitas umum lainnya dapat digunakan untuk mendukung pengoperasian kilang NGRR Bontang nantinya.

IN ENGLISH

Government Asked To Decide Soon NGRR Development Scheme Bontang


    Government asked to decide development schemes New Grass Root Refinery (NGRR) Bontang in East Kalimantan to provide assurance of supply of raw materials. If the issue is drawn will happen very significant cost escalation given the potential rise in oil prices in the future. The government must soon decide and provide certainty, "said an energy security and the teaching staff geoekonomi Institute of National Defense (Defense) Dirgo Purbo.

    The government wants to build a refinery accelerated, one of them by assessing changes in Bontang refinery construction scheme. Because the scheme of government cooperation with business entities (KPBU) took about two years of the process until the election who is the developer of the project, whereas if you use the assignment scheme only five to eight months so as to accelerate the construction process and refinery project quickly awakened.

    In KPBU scheme, Pertamina appointed by the government through the Ministry of Energy and Mineral Resources in charge of the cooperation project (PJPK). With this scheme, Pertamina must await the recommendations of the International Finance Consultant (IFC) which has been appointed by the government as a consultant in the selection of partners in order to build a refinery. According Dirgo, the government should surrender completely to Pertamina because it has a series of business units as a guarantor for energy supplier to refineries, Pertamina Leave it to the fullest. the third party does not need to be involved.

    Just add a series of reliance in all aspects, "he stated. If using KPBU scheme, Bontang refinery construction project is targeted to be completed by mid 2023 and producing fuel standards euro 5. Bontang will be completed more quickly, ie in 2022 if the chosen scheme is assigned to. Director General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) IGN Wiratmaja Puja said Bontang refinery construction scheme is still under discussion.

    What is clear Bontang need investors, no matter how the selection, we are waiting for an official letter from the government, "said Wiratmaja. Deputy Minister Arcandra Tahar said if using KPBU scheme, the time needed to reach the 48 months to get a partner. In contrast, if the selected assignment scheme, Pertamina can finish within 5-8 months. If you saved this way, we expect the Bontang refinery could be accelerated as Tuban refinery, "he said.

    According Arcandra, all stakeholders towards the accelerated development of the refinery. Especially considering deisit fuel has reached 800 thousand barrels per day. Current refining capacity of 800 thousand bpd, our need has now reached 1.6 million bpd, "he said. Although there is no decision, the government will choose the direction assignment scheme. It is considering the construction of refineries can be accelerated. But it has not been decided, we still coordinate how is accelerated.

    Vice President Corporate Communications of Pertamina Wianda Pusponegoro, confirmed Pertamina is ready to run any government decisions related to the construction of the Bontang plant. We will prepare any scheme needs with a variety of options to the fullest, "said Wianda. NGRR Bontang planned to have a capacity of 300 thousand bare per day. Bontang election as the location NGRR intended to accelerate development.

    Moreover, the project site adjacent to the site of the surgery PT Badak NGL, a subsidiary with a 50% stake .dikuasai Pertamina, which operates the LNG plant. In addition to the availability of land are crucial, facilities and supporting infrastructure LNG plant operations, such as 21 units of high quality boiler, power plant, storage tanks, and other public facilities can be used to support the operation of the refinery NGRR Bontang later.

Investor Daily, Page-9, Wednesday, Nov,30,2016

Jonan Hadiri Acara OPEC di Wina


    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan bertolak ke Wina, Austria menghadiri The 171st Meeting of the OPEC Conference. Jonan bersama delegasi lainnya dari Indonesia menuju ke Wina sejak Senin (28/11) kemarin. Acara OPEC tersebut akan diselenggarakan pada 30 November 2016. Pertemuan ini merupakan pembahasan lanjutan dari pertemuan terakhir (170th Meeting) di Algiers, dalam rangka menjaga keberlangsungan dan keseimbangan pasokan minyak di pasar dunia,” kata Jonan dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (29/11).

    Seperti yang diketahui, telah dilakukan Economic Commission Board (ECB) dan High Level Committee (HLC) Meeting antar negara anggota OPEC untuk melakukan finalisasi dari kesepakatan yang telah dibahas pada pertemuan di Aljazair bulan September yang lalu. Sebagai gambaran, saat ini total cadangan minyak (terbukti) yang dimiliki oleh OPEC mencapai 1,213,113 miliar barrel dengan Venezuela sebagai negara yang memiliki cadangan terbesar sebanyak 300,88 miliar barrel.

    Sedangkan cadangan minyak (terbukti) Indonesia mencapai 3,23 miliar barrel, sesuai data pada OPEC Annual Statistic Bulletin 2016. Indonesia akan terus meningkatkan kontribusi terbaiknya dalam sidang ini untuk perkembangan OPEC dan Indonesia,” pungkas Menteri Jonan. Sebelumnya, Menteri ESDM juga dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral pada tanggal 29 November 2016 dengan menteri perminyakan berbagai Negara seperti Irak, Gabon, Uni Emirat Arab; dan Iran kemudian dilanjutkan pertemuan dengan para komunitas bisnis Austria, serta bertemu dengan WNI yang ada di Austria.

    Pertemuan bilateral tersebut memiliki tujuan utama meningkatkan kerja sama sektor energi secara luas terutama minyak bumi. Berdasarkan catatan Investor Daily, dalam pertemuan OPEC itu akan dibahas mengenai pergantian pejabat Gubenur OPEC dari Indonesia. Saat ini Widhyawan Prawiraatmadja menjabat sebagai Gubenur OPEC Indonesia. Adapun yang ditunjuk menggantikan Widhyawan ialah Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Koordinator bidang Kemaritiman. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Sujatmiko enggan berkomentar ketika dikonfirmasi mengenai rotasi Gubernur OPEC dari Indonesia.

IN ENGLISH

Jonan Attend Events OPEC in Vienna


    Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ignatius Jonan flew to Vienna, Austria to attend the 171st Meeting of the OPEC Conference. Jonan along with other delegates from Indonesia heading to Vienna on Monday (28/11) yesterday. OPEC event will be held on 30 November 2016. This meeting is a continuation of the discussion of the last meeting (170TH Meeting) in Algiers, in order to maintain the continuity and the balance of oil supply in the world market, "said Jonan in an official statement received on Tuesday ( 29/11).

    As is known, has done the Economic Commission Board (ECB) and the High Level Committee (HLC) Meeting between OPEC member countries to finalize the agreement that had been discussed at a meeting in Algeria last September. As an illustration, the current total oil reserves (proven) owned by OPEC reached 1,213,113 billion barrels to Venezuela as a country that has the largest reserves total 300.88 billion barrels.

    While oil reserves (proven) Indonesia reached 3.23 billion barrels, according to the data on OPEC Annual Statistic Bulletin, 2016. Indonesia will continue to enhance the best contributions in this trial for the development of OPEC and Indonesia, "said Minister Jonan. Earlier, the Minister is also scheduled to have bilateral meetings on 29 November 2016, with oil ministers of various countries such as Iraq, Gabon, United Arab Emirates; and Iran followed a meeting with the Austrian business community, as well as meet with the citizen who is in Austria.

    The bilateral meeting has the main goal of improving energy-sector cooperation is widely particularly oil. Based on the record Investor Daily, the OPEC meeting will be discussed on the removal of Governors of OPEC officials from Indonesia. Currently Widhyawan Prawiraatmadja served as Governor of OPEC Indonesia. As for who was appointed to replace Widhyawan is Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya currently serves as a Special Staff Coordinating Minister maritime field. Head of Communications, Public Information Service, and the Ministry of Energy and Mineral Resources Cooperation Sujatmiko declined to comment when confirmed about the rotation of Indonesia's OPEC governor.

Investor Daily, Page-9, Wednesday, Nov,30,2016

Pertamina Dinilai Lebih Baik Kelola Sendiri Blok ONWJ


    PT Pertamina dinilai mampu melanjutkan dan mengelola sendiri mengelola lapangan-lapangan minyak dan gas (migas) yang telah habis kontrak, termasuk Blok Offshore North West Java (ONWJ). Pengamat energi dari ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, untuk pengelolaan, Pertamina bisa mengelola sendiri atau menjalin dengan pihak -lain. Masalah pengelolaan saya kira fleksibel. Jika keuangan mencukupi, lebih baik dikelola sendiri.

    Namun, tidak ada salahnya membuka peluang kerja sama dengan pihak lain. Pemerintah resmi menyerahkan pengelolaan Blok ONWJ sepenuhnya kepada Pertamina mulai 19 Januari 2017. Namun, pemerintah juga memberikan hak partisipasi sebesar 10 persen kepada PT Migas Hulu Jabar, badan usaha milik daerah Provinsi Jawa Barat. Setelah Kuwait Foriegn Petroleum Exploration Company (Kupfec) mundur dari Blok ONWJ pasca berakhirnya kontrak pertengahan Januari tahun depan, PT Energi Mega Petrsada Tbk (ENRG) , pemegang hak partisipasi Blok ONWJ lainnya, hingga kini belum menyatakan minatnya untuk berpartisipasi kembali.

    Komposisi hak kelola Blok ONWJ terdiri atas Pertamina Hulu Energi (PHE) ONWJ sebesar 58,28 persen, Energi Mega Persada ONWJ Ltd sebesar 36,72 persen, dan Kufpec Indonesia (ONWD BV sebesar 5 persen. Pada akhir Desember 2015, SKK Migas dan Pertamina meneken perpanjangan kontrak Blok ONWJ. Dari hasil perjanjian disetujui komposisi hak kelola blok pasca berakhirnya kontrak per 19 Januari 2017, berubah menjadi PHE ONWJ sebesar 73,5%, Energi Mega 24%, dan Kufpec 2,5%.

    Namun, seusai penandatangan kontrak, kedua mitra Pertamina itu tidak menunjukkan kepastian komitmen. Menurut Ketua Alumni Minyak dan Gas Ibrahim Hasyim, banyak lapangan yang akan jatuh tempo dan arahnya ke penguasaan badan usaha milik negara (BUMN) dan sebagian partisipasi daerah. Bagaimana selanjutnya, tentu ada aksi korporasi, apakah dikelola sendiri atau bisa masuk badan usaha lain, manajemen Pertamina yang akan memutuskan hal ini karena ini sebuah keputusan strategis.

    Keraguan pada Pertamina seharusnya tidak perlu terjadi karena perusahaan ini telah menunjukkan produksi yang terus naik, kata Ibrahim. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan kontrak pengelolaan Blok ONWJ telah selesai, dan Pertamina yang akan melanjutkan pengelolaannya. Keputusan untuk mengajak mitra atau tidak, sepenuhnya berada di tangan Pertamina.

IN ENGLISH

Pertamina Judged Better Manage Your Own ONWJ


    PT Pertamina considered able to continue and manage its own managing oil fields and gas (oil) that has been out of contract, including the Offshore North West Java (ONWJ). Observers energy of ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro say, for the management, Pertamina can manage itself or to establish with other parties. I think the problem of managing flexible. If sufficient finance, better managed.

    However, there is no harm in opening opportunities for cooperation with other parties. The government officially handed over the management of Pertamina ONWJ fully to begin January 19, 2017. However, the government also gives the right of participation of 10 percent to the Oil and Gas Upstream PT Jabar, owned area of ​​West Java Province. After foriegn Kuwait Petroleum Exploration Company (Kupfec) withdrew from ONWJ after expiration of the contract in mid-January next year, PT Energi Mega Petrsada Tbk (ENRG), the holder of participation rights ONWJ other, has yet expressed interest to participate again. he said

    The composition of the management rights ONWJ consist of Pertamina Hulu Energi (PHE) ONWJ amounted to 58.28 percent, Energi Mega Persada ONWJ Ltd. amounted to 36.72 percent, and Kufpec Indonesia (ONWD BV amounting to 5 per cent. At the end of December 2015, SKK Migas and Pertamina ONWJ signed a contract extension. The result of the agreement approved by the composition of the management rights for a block after the expiration of the contract per January 19, 2017, turned into a PHE ONWJ for 73.5%, Energi Mega 24%, and Kufpec 2.5%.

    However, after signing the contract, both partners Pertamina did not show the certainty of commitment. According to the Chairman of Oil and Gas Alumni Ibrahim Hasyim, many fields are maturing and direction to the control of state-owned enterprises (SOEs) and some regional participation. What next, there must be corporate actions, whether administered alone or can enter another business entity, Pertamina's management who will decide this case because it is a strategic decision.

    Doubts on Pertamina should not have occurred because the company has demonstrated the production continues to rise, said Ibrahim. Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ignatius Jonan confirms ONWJ management contract has been completed, and Pertamina will continue to manage. The decision to invite partners or not, rests with Pertamina.

Investor Daily, Page-9, Wednesday, Nov,30,2016

Oil and Gas Production Data Accuracy addressed Again



    
Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) discovered data discrepancies Lifting or sale of oil by oil production data. To make data production and lifting one direction, the government will make the rules installation of flow meters in the field of oil and gas. Flow meter is a device used to detect a stream of material (liquid, gas, powder) in a flow path. The price is between Rp 250,000 to Rp 500,000 per unit. Currently there are 263 oil and gas blocks belonging to Indonesia.

    A total of 79 oil and gas blocks are already 184 production and exploration blocks still. Director of the Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources, IGN revealed during the Puja Wiratmaja government only install flow meters when the oil will enter the vessel for sale (Lifting). While at the production facility was never fitted flow meter. As a result there is no definite count of the number of Indonesia's oil production. Tragically, during this time the government and the Special Task Force of Upstream Oil and Gas (SKK Migas) only receive data from the production amount Cooperation Contract (PSC). With this ministerial regulation we had the size and realtime.

     During production we received statements from the PSC, said Wiratmaja. The ministerial regulation on flow meter is also to supervise the production of petroleum. Later we have the data Lifting and production data. If there is a leak quickly monitor. Head of Public Relations of SKK Migas, Taslim Z, Yunus said the installation of new flow meter is done in the next year. Now there are no funds. Vice President Corporate Communications of Pertamina Wianda Pusponegoro said, for all the pipeline gas flow-owned Pertamina already installed flow, meter. Sammy Hamzah, Board of Director Indonesia Indonesian Petroleum Association (IPA) said the entire PSC use flow meter. He did not know the basic installation of the flow meter.

IN INDONESIAN  

Akurasi Data Produksi Migas Dibenahi Lagi

  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menemukan ketidak sesuaian data Lifting atau penjualan minyak dengan data produksi minyak. Agar data produksi dan lifting sejalan, pemerintah akan membuat aturan pemasangan flow meter di lapangan migas. Flow meter adalah alat yang digunakan untuk mengetahui adanya suatu aliran material (liquid, gas, powder) dalam suatu jalur aliran. Harganya antara Rp 250.000 sampai Rp 500.000 per unit. Saat ini ada 263 blok migas milik Indonesia.

    Sebanyak 79 blok migas sudah produksi dan 184 blok masih eksplorasi. Direktur Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja mengungkapkan selama ini pemerintah hanya memasang flow meter ketika minyak akan masuk kapal untuk dijual (Lifting). Sementara di fasilitas produksi tak pernah dipasang flow meter. Akibatnya tidak ada hitungan pasti jumlah produksi minyak Indonesia. Tragisnya, selama ini pemerintah dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) hanya menerima data jumlah produksi dari Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS). Dengan peraturan menteri ini kami punya ukurannya dan realtime.

     Selama ini produksi kami terima Iaporan dari KKKS, kata Wiratmaja. Peraturan menteri tentang flow meter ini juga untuk melakukan pengawasan produksi minyak bumi. Nanti kami punya data Lifting dan data produksi. Kalau ada bocor cepat memonitor. Kepala Humas SKK Migas, Taslim Z, Yunus menyatakan, pemasangan flow meter ini baru dilakukan pada tahun depan. Sekarang belum ada dananya. Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan, selama ini semua pipeline aliran migas milik Pertamina sudah terpasang flow, meter. Sammy Hamzah, Board of Director Indonesia Indonesian Petroleum Association (IPA) mengatakan, seluruh KKKS memakai flow meter. Ia tak mengetahui dasar pemasangan flow meter tersebut.


Kontan, Page-14,Wednesday, Nov,30,2016

Bangun Kilang Bontang, ESDM Mengundang Iran


    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mengundang investor asing untuk menggarap kilang di Indonesia. Salah satu negara yang tertarik membangun kilang minyak di sini adalah Iran. Apalagi perangkat hukumnya ini sudah ada dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 35/2016 tentang Pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak di Dalam Negeri oleh Badan Usaha Swasta.

    Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja mengatakan, pemerintah telah mengundang beberapa investor, salah satunya Iran, untuk membangun kilang di Indonesia. Ada dua cara yang bisa ditempuh oleh investor Iran yaitu salah satunya melalui keikutsertaan dalam kilang Bontang. Selain melalui keikutsertaan dalam kilang Bontang, Wiratmaja juga menyatakan, investor Iran bisa membangun kilang sendiri.

    Pemerintah akan memberikan insentif, seperti insentif fiskal dan non fiskal, kebebasan untuk menentukan kapasitas kilang dan sumber pasokan minyak dan pemberian izin badan usaha niaga bagi investor.

IN ENGKISH

Buils Bontang Refinery, EMR Inviting Iran


     Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) continues to invite foreign investors to work on a refinery in Indonesia. One of the countries that are interested in building a refinery here is Iran. Moreover, this legal device already exists with Regulation No. 35/2016 Minister of the Development of Domestic Oil Refinery by privately owned companies.

     Director General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral IGN Wiratmaja Puja said, the government has invited several investors, one of which Iran, to build a refinery in Indonesia. There are two ways this can be achieved by investor Iran is one of them through participation in Bontang. In addition to through participation in Bontang, Wiratmaja also said Iranian investors can build their own refinery.

     The government will provide incentives, such as fiscal and non-fiscal incentives, the freedom to determine the capacity of the refinery and oil supply source and commercial licensing business entity for investors.

Kontan, Page-14,Wednesday, Nov,30,2016

Penerimaan Negara Bisa Dikurangi


    Salah satu langkah cepat untuk menurunkan harga gas industri adalah dengan mengurangi penerimaan negara di bagian hulu. Hingga saat ini, baru tiga sektor yang sudah dipastikan menikmati penurunan harga gas, yaitu industri baja, pupuk, dan petrokimia. Penurunan harga gas untuk industri diharapkan efektif mulai 1 Januari 2017. Usulan agar penerimaan negara dikurangi di bagian hulu diungkapkan mantan Direktur Utama PT Pertamina  Ari Soemarno, Selasa (29/11), di Jakarta. Menurut Ari, tak mudah menurunkan harga gas industri menjadi sekitar 6 dollar AS per MMBTU.

    Keekonomian lapangan gas di Indonesia berbeda-beda dan tidak bisa diperlakukan sama. Harga gas yang tinggi memang menyebabkan industri kita sulit bersaing. Namun, menurunkan harga gas juga tak mudah. Membandingkan harga gas dalam negeri dengan negara tetangga tidaklah tepat karena keekonoinian gas setiap lapangan berbeda-beda, tergantung dari tingkat kesulitan yang memengaruhi ongkos produksi dan jarak distribusi,” kata Ari. Agar harga gas industri bisa turun dengan cepat, pemerintah sebaiknya berkorban dengan mengurangi penerimaan negara dari sektor migas.

    Ia juga mengkritisi penerimaan migas yang tidak setimpal untuk belanja infrastruktur dan pengembangan migas di dalam negeri. Hal itu bisa dilihat dari tidak seimbangnya penerimaan migas dengan anggaran di kementerian terkait. Dalam hitungan saya, penerimaan migas dalam 50 tahun terakhir sekitar 500 miliar dollar AS. Namun, apa yang kita peroleh? Selama ini, uang yang kembali untuk pengembangan infrastruktur gas dan turunannya sangat kecil. Hampir susah dihitung kalau kita lihat anggaran di Kementerian ESDM, kata Ari. Minimnya infrastruktur migas turut memengaruhi harga gas di dalam negeri.

    Ia menyebut infrastruktur gas di Indonesia jauh tertinggal dari negara lain. Infrastruktur yang dimaksud adalah pipa gas, terminal penerimaan gas dan regasiiikasi (mengubah gas alam cair/LNG menjadi gas pipa). Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan, sejauh ini, konsep penurunan harga gas industri banl bisa diterapkan pada jenis industri baja, petrokimia, dan pupuki Sektor lainnya, yaitu industri keramik, kaca, sarung tangan, dan oleokimia, sedang dikaji. Penurunan harga tersebut direncanakan berlaku mulai 1 Januari 2017.

IN ENGLISH

State Revenues Could Less

    One of the immediate measures to lower the price of gas industry is to reduce state revenues in the upstream. Until now, only three sectors that have been determined to enjoy a decrease in gas prices, the steel industry, fertilizers and petrochemicals. The decline in gas prices for industry will be effective starting January 1, 2017. The proposal that reduced state revenues in the upstream disclosed former President Director of PT Pertamina Ari Soemarno, Tuesday (29/11) in Jakarta. According to Ari, you simply lower prices of industrial gas to about 6 US dollars per MMBTU.

    Economical gas field in Indonesia is different and can not be treated equally. High gas prices is causing our industry is difficult to compete. However, lowering the price of gas is also not easy. Comparing the price of gas in the country with neighboring countries is not appropriate for every field keekonoinian gas vary, depending on the difficulty level that affect the cost of production and distribution of distance, "said Ari. In order for industrial gas prices can come down quickly, the government should make sacrifices to reduce state revenues from oil and gas sector.

    He also criticized oil and gas revenues are not worth of infrastructure spending and development of oil and gas in the country. It can be seen from the imbalance of oil and gas revenues to the budget at the relevant ministries. In my calculations, oil and gas revenues in the last 50 years about 500 billion US dollars. However, what we get? During this time, the money is returned to the development of gas infrastructure and its derivatives are very small. Almost hard to count if we look at the budget of the Ministry of Energy and Mineral Resources, said Ari. The lack of oil and gas infrastructure also affect the price of gas in the country.

    He called the gas infrastructure in Indonesia is far behind from other countries. The infrastructure in question is a gas pipeline, gas receiving terminal and regasiiikasi (change liquefied natural gas / LNG into gas pipeline). Director General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources I Gusti Nyoman Wiratmaja said, so far, the concept of decline in industrial gas prices banl can be applied to the type of steel industry, the petrochemical and pupuki Other sectors, namely industrial ceramics, glass, gloves, and oleochemicals, being assessed. The planned price reduction is valid from January 1, 2017

Kompas, Page-20,Wednesday, Nov,30,2016

PetroChina Ingin Bertahan


    PetroChina bermitra dengan PT Pertamina dalam mengelola Blok Tuban dengan skema kerja sama operasi (joint operating body/JOB). Vice President Partnership and Government Relations PT PetroChina lnternational Indonesia Budi Setiadi mengatakan, pihaknya masih berminat memperpanjang kontrak yang akan berakhir pada Februari 2018. Dia menilai, blok tersebut masih potensial untuk dikembangkan. Dengan bentuk kerja sama bagi hasil produksi JOB, PetroChina dan Pertamina bermitra dan keduanya menjadi operator dalam melakukan kegiatan hulu migas.

    Biasanya, terdapat satu operator dalam sebuah wilayah kerja kendati terdapat beberapa kontraktor yang memiliki saham partisipasi. Saat ini, terdapat beberapa model kerja sama operasi bersama seperti JOB Tuban (Pertamina-Petro-China), JOB Salawati (Pertamina-PetroChina), JOB Ogan Komering (Penamina--Talisman), JOB Simenggaris (Pertamina-Medco), dan JOB Tomori (Pertamina-Medco). PetroChina masih berminat melanjutkan kemitraan dengan Pertamina dalam pengelolaan Blok Tuban setelah kontrak PSC [production sharing contract/kontrak bagi hasil produksi] berakhir pada Februari 2018.

    Produksi migas dari Blok Tuban berasal dari Lapangan Mudi dan Lapangan Sukowati. Produksi minyak dari Blok Tuban mencapai 28.000 bph. Produksi JOB Salawati di Papua hanya 2.000 bph. Produksi dari Blok Salawati untuk menyuplai kebutuhan minyak ke Kilang Kasim. Produksi harian rata-rata minyak dan gas dari semua blok yang dimiliki PetroChina saat ini dalam kisaran 83.000 boepd. PetroChina mengoperatori Blok Bangko, Jambi yang ditarget menghasilkan migas 52.938 boepd dan Blok Jabung, Jambi.

    Budi berharap perusahaan dapat mempertahankan produksi migas pada tahun depan melalui pengeboran sumur pengembangan. Selain itu, kegiatan seperti penyelesaian survei seismik 3D dengan luas 320 kilometer persegi masih dilakukan. Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi Gunung Sardjono Hadi mengatakan, pihaknya telah mengajukan proposal yang menyatakan anak perusahaan Pertamina tersebut masih berminat mengelola Blok Tuban dan Blok Ogan Komering. Gunung menjelaskan, pihaknya tertarik untuk menjadi operator pada perpanjangan kontrak Blok Ogan Komeling dan Blok Tuban yang kini dioperasikan dalam bentuk JOB.

    Pertamina dan Kementerian ESDM, katanya, telah membahas pengelolaan Blok Tuban dan Ogan Komering. Berdasarkan data Kementerian ESDM, Blok Tuban dioperatori oleh JOB Pertamina- Petrochina East Java dengan produksi 5.257, 10 Mboed. Dari sisi cadangan terbukti, terdapat`27.884 mstb minyak dan 20,60 bscf gas. Sementara itu, Blok Ogan Komering di operasikan JOB Pertamina-Talisman Ogan Komering dengan produksi 2.746,48 Mboepd. Dari sisi cadangan Pl, terdapat 3.191 mstb minyak dan 18,80 bscf gas.

    Nantinya, ujar Gunung, wilayah kerja tersebut tak lagi menggu-nakan skema JOB, tetapi kembali dalam bentuk kontrak bagi hasil seperti biasanya. Artinya, bila mitra dalam pengelolaan blok tersebut masih berminat, harus membeli saham partisipasi yang nantinya ditawarkan setelah blok dikembalikan kepada pemerintah

IN ENGLISH

PetroChina Want to Survive


    PetroChina is partnering with PT Pertamina in managing Tuban Block with joint operation scheme (joint operating body / JOB). Vice President of Government Relations Partnership and PetroChina lnternational PT Indonesia Budi Setiadi said it was still interested in extending the contract which will expire in February 2018. He added, the bloc is still potential for development. With this form of cooperation for the production of JOB, Pertamina PetroChina and partnership and both became the operator in upstream oil and gas activities.

    Usually, there is only one operator in a work area although there are some contractors who have the participation shares. Currently, there are several models of cooperation of joint operations such as JOB Tuban (Pertamina-Petro-China), JOB Salawati (Pertamina-PetroChina), JOB Ogan Komering (Penamina - Talisman), JOB Simenggaris (Pertamina-Medco), and JOB Tomori (Pertamina-Medco). PetroChina is still interested in continuing its partnership with Pertamina in the block management after contract Tuban PSC [production sharing contract / production sharing contract] ended in February 2018.

    Production of oil and gas from Block Tuban derived from Mudi Field and Field Sukowati. Oil production from Block Tuban reached 28,000 bpd. JOB production in Papua Salawati just 2,000 bpd. Production of Block Salawati to supply oil to the refinery Kasim. The average daily production of oil and gas from all the blocks owned PetroChina is currently in the range of 83,000 boepd. PetroChina mengoperatori Block Bangko, Jambi targeted to produce 52 938 boepd gas and Block Jabung, Jambi.

    Budi expects the company to maintain oil and gas production in the next year through the drilling of development wells. In addition, activities such as the completion of a 3D seismic survey with an area of ​​320 square kilometers still do. President Director of PT Pertamina Hulu Energi Mount Sardjono Hadi said it has submitted a proposal stating subsidiary of Pertamina is still interested in managing Tuban Block and Block Ogan Komering. Mount explained that it was interested to become the operator on Block Ogan Komeling contract extension and Tuban block currently operated in the form JOB.

    Pertamina and the Ministry of Energy, he said, have been discussing Tuban block management and Ogan Komering. Based on data from the Ministry of Energy, Tuban Block dioperatori by JOB Pertamina-Petrochina East Java with a production of 5257, 10 Mboed. In terms of proven reserves, terdapat`27.884 mstb 20.60 BSCF of oil and gas. Meanwhile, Block Ogan Komering operated JOB Pertamina-Talisman Ogan Komering with production 2746.48 MBOEPD. Of Pl reserve side, there are 3,191 mstb 18.80 BSCF of oil and gas.

    Later, Mount said, the work area is no longer achieved such menggu JOB scheme, but returned in the form of production sharing contracts as usual. That is, if a partner in the management of the block are still interested, should buy shares of participation that will be offered after the block was returned to the government

Bisnis Indonesia, Page-30,Wednesday, Nov,30,2016

Skema Proyek Bontang Segera Diputuskan



    Pemerintah diminta segera memutuskan skema pembangunan Kilang Bontang di Kalimantan Timur untuk memberikan kepastian pasokan minyak mentah sebagai bahan baku. Keputusan proyek kilang yang molor akan menyebabkan eskalasi biaya yang signifikan karena ada potensi kenaikan harga minyak ke depan. Pengamat ketahanan energi dari Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) Dirgo Purbo mengatakan, pemerintah perlu segera memutuskan skema pembangunan Kilang Bontang dan memberikan kepastian pasokan minyak mentah.

    Pemerintah menginginkan pembangunan kilang dipercepat, salah satunya dengan mengkaji perubahan skema pembangunan Kilang Bontang. Pasalnya, skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) butuh waktu sekitar dua tahun dari proses sampai pemilihan mitra proyek. Jika menggunakan skema penugasan, hanya butuh waktu 5-8 bulan sehingga mempercepat proses konstruksi proyek dan kilang cepat terbangun. Dalam skema KPBU, Pertamina ditunjuk pemerintah melalui Kementerian ESDM sebagai penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK).

    Dengan skema ini, Pertamina harus menunggu rekomendasi dari International Finance Consultant (IFC) yang telah ditunjuk pemerintah sebagai konsultan dalam pemilihan mitra untuk bisa membangun kilang. Menurut Dirgo, seharusnya pemerintah menyerahkan sepenuhnya ke Pertamina karena memiliki rangkaian unit bisnis sebagai penjamin untuk pemasok energi ke kilang tersebut. Jika menggunakan skema KPBU, proyek pembangunan Kilang Bontang ditargetkan bisa rampung pada penengahan 2023 dan memproduksi bahan bakar berstandar Euro 5.
    Kilang Bontang akan bisa diselesaikan lebih cepat, yakni pada 2022 jika skema yang dipilih adalah penugasan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM~ IGN Wiratmaja Puja mengatakan, skema pembangunan Kilang Bontang masih dalam pembahasan. Yang jelas Bontang butuh investor, bagaimana pun cara seleksinya, kita tunggu surat resmi dari pemerintah, kata Wiratmaja.

    Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, jika menggunakan skema KPBU, Waktu yang dibutuhkan bisa mencapai 48 bulan hingga mendapatkan mitra. Berbeda jika skema penugasan yang dipilih, Pertamina bisa menyelesaikannya dalam Waktu 5-8 bulan. Menurut Arcandra, semua pihak berkepentingan terhadap percepatan pembangunan kilang.

    Apalagi mengingat defisit bahan bakar minyak yang sudah mencapai 800.000 barel per hari. Meski belum ada keputusan, arahnya pemerintah akan memilih skema penugasan. Hal itu mempertimbangkan pembangunan kilang bisa dipercepat. Vice President Corporate Commtmication Pertamina Wianda Pusponegoro menegaskan, perseroan siap menjalankan apapun keputusan pemerintah terkait dengan pembangunan Kilang Bontang.

IN ENGLISH

Project Scheme Bontang Soon Resolved


    Government asked to decide development schemes Bontang in East Kalimantan to provide certainty of supply of crude oil as a raw material. Decision delayed refinery projects which will lead to significant cost escalation due to the potential increase in oil prices in the future. Observers energy security of the National Defense Institute (National Resilience Institute) Dirgo Purbo said the government should immediately decide Bontang development schemes, and to ensure the supply of crude oil.

    The government wants to build a refinery accelerated, one of them by assessing changes in Bontang refinery construction scheme. Because the scheme of government cooperation with business entities (KPBU) took about two years until the election of the project partners. If using the assignment scheme, only takes 5-8 months so as to accelerate the construction process and refinery project quickly awakened. In KPBU scheme, Pertamina appointed by the government through the Ministry of Energy in charge of the cooperation project (PJPK).

    With this scheme, Pertamina must await the recommendations of the International Finance Consultant (IFC) which has been appointed by the government as a consultant in the selection of partners in order to build a refinery. According Dirgo, the government should surrender completely to Pertamina because it has a series of business units as a guarantor for energy suppliers to the refinery. If using KPBU scheme, Bontang refinery construction project is targeted to be completed in mediation in 2023 and producing Euro 5 standard fuel.
Bontang refinery will be completed more quickly, ie in 2022 if the scheme is selected assignment. Director General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources ~ IGN Wiratmaja Puja said Bontang development schemes are under discussion. What is clear Bontang need investors, no matter how the selection, we are waiting for an official letter from the government, said Wiratmaja.

    Deputy Minister Arcandra Tahar said, if using KPBU scheme, time needed to reach the 48 months to get a partner. In contrast, if the selected assignment scheme, Pertamina could finish in 5-8 months time. According Arcandra, all stakeholders towards the accelerated development of the refinery.

    Moreover, given the deficit of fuel oil has reached 800,000 barrels per day. Although there is no decision, the government will choose the direction assignment scheme. It was considering the construction of refineries can be accelerated. Pertamina Vice President Corporate Commtmication Wianda Pusponegoro asserted, the company is ready to run any government decisions related to the construction Bontang.

Bisnis Indonesia, Page-30,Wednesday, Nov,30,2016

Tuesday, November 29, 2016

The government will Replace Gauge Oil and Gas Production



    Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) will put gauges production of oil and gas (flow meter) placed in oil and gas wells. This is to ensure the level of oil and gas production each well. Director General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources said during the Puja Wiratmaja IGN's total production is only based on the report from the Contractor of Cooperation Contract (PSC). There are no obligations flow meter placement in oil and gas production facilities.

    The purpose of this flow meter for monitoring produsi. This real time how much data there SKK Migas (Special Unit of Upstream Oil and Gas), then to the Energy and Mineral Resources, said Wiratmaja. Wiratmaja said flow meter for this is just to measure the level of oil ready to sell alias lifting. The device was placed in a facility that drain the oil into the vessel to be transported. With the placement of the flow meter production facility, the monitoring of oil and gas production is known at all times.

    That way there is no certainty in recording oil and gas production. Of course, later on the amount of oil and gas production will be greater than for the lifting out of the well was not only in the form of oil and gas. Because there is still water content in it that must be channeled into the production facility to be separated. Lifting and production are not always the same, can vary from 0.25 to 1.6 percent depending on its field. He said liability installation of flow meters at the production facility will be regulated by the legal protection level of regulation the Minister.

    He said the procurement of these gauges will not burden the PSC. Because the purchase flow meter will use the funds from the state budget (APBN). Then the installation of the device was conducted and supervised by SKK Migas. However Wiratmaja not presented when the application flow meter is applied. Flow meter is the property of the country. SKK Migas assigned installed and operated SKK Migas also.

IN INDONESIAN

Pemerintah akan Pasang Alat Pengukur Produksi Migas

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menempatkan alat pengukur produksi minyak dan gas bumi (flow meter) yang ditempatkan di sumur-sumur migas. Hal ini guna memastikan tingkat produksi migas setiap sumur. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja mengatakan selama ini jumlah produksi hanya berdasarkan laporan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Belum ada kewajiban penempatan flow meter di fasilitas produksi migas.

    Tujuan flow meter ini untuk monitoring produsi. Ini real time disana berapa datanya masuk ke SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi), kemudian ke ESDM, kata Wiratmaja. Wiratmaja menuturkan flow meter selama ini hanya untuk mengukur tingkat migas siap jual alias lifting. Perangkat tersebut ditempatkan di fasilitas yang mengalirkan migas ke kapal untuk diangkut. Dengan penempatan flow meter pada fasilitas produksi maka monitoring produksi migas dapat diketahui secara pasti disetiap waktu.

    Dengan begitu ada kepastian dalam pencatatan produksi migas. Tentunya nanti jumlah produksi migas akan lebih besar dari lifting karena yang keluar dari sumur itu bukan hanya berupa minyak dan gas bumi. Pasalnya masih ada kandungan air di dalamnya yang harus dialirkan ke fasilitas produksi untuk dipisahkan. Lifting dan produksi tidak selalu sama, bisa berbeda 0,25-1,6 persen tergantung lapangannya. Dikatakannya kewajiban pemasangan flow meter di fasilitas produksi nantinya diatur oleh payung hukum setingkat Peraturan Menteri ESDM.

    Dia bilang pengadaan alat pengukur ini tidak akan membebani KKKS. Pasalnya pembelian flow meter akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kemudian instalasi perangkat itu dilakukan dan diawasi oleh SKK Migas. Namun Wiratmaja belum memaparkan kapan penerapan flow meter ini diberlakukan. Flow meter ini properti negara. SKK Migas yang ditugaskan memasang dan dioperasikan SKK Migas juga.





Investor Daily, Page-9, Tuesday, Nov,29,2016

Pertamina Bisa Jadi Perusahaan Energi Terintegrasi Kelas Dunia


    PT Pertamina diyakini bakal menjadi perusahaan energi terintegrasi kelas dunia. Hal ini lantaran adanya dukungan penuh dari pemerintah, terutama dengan masuknya Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina. Arcandra menjadi Wakil Komisari Utama Pertamina berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina yang dituangkan dalam salinan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-254/ MBU/ 11/ 2016, Senin (14/11/2016) lalu, menggeser posisi Edwin Hidayat Abdullah.

    Pengamat Hukum Sumber Daya Alam Ahmad Redi, mengatakan dengan adanya Arcandra sekaligus diharapkan mampu memperbaiki komunikasi antara Kementerian BUMN dengan Kementerian ESDM ke arah yang lebih baik. Hal senada dikemukakan Ketua Komisi VII DPR Rl Gus Irawan Pasaribu. Keberadaan Arcandra sudah tepat sebagai Wakil Komisaris Utama di Pertamina. Saya kira ini juga akan memudahkan Bapak Jonan (Menteri ESDM) untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh Pertamina,” kata Gus Irawan Pasaribu.

    Apalagi, kata dia, Arcandra juga seorang yang expert di bidang migas, sehingga pemikiran-pemikiran Arcandra bisa mendorong Pertamina ke depan lebih baik lagi. Menurut Gus Irawan, keberadaan Arcandra tidak akan menimbulkan conflict of interest, meskipun melekat dalam diri Arcandra sebagai Wakil pemerintah, mengingat 100% saham Pertamina adalah milik negara. Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan bahwa ke depan Pertamina akan lebih baik dan tumbuh sebagai perusahaan migas berskala Internasional, baik di sisi hulu maupun di sisi hilir

    Sebelumnya Edwin Hidayat Abdullah diangkat menjadi Komisaris Pertamina berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor S-64/ S.MBU/ 03/ 2016 tertanggal 29 Maret 2016. Menurut informasi, selama menjabat ia sering membuat kebijakan yang kurang pas dengan perusahaan yang diwakilinya. Misalnya mendorong pembentukan induk usaha energi. Salah satu skemanya adalah PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mengakuisisi anak usaha Pertamina, yakni Pertagas. Edwin juga disebut-sebut mendorong penjualan PT Pertamina Geothermal Energi (PGE) kepada PT PLN.

    Tentang wacana akuisisi PGE oleh PLN, Redi mengaku sudah mendengarnya. Namun menurutnya, hal itu hanya sebuah usulan sehingga bukan alasan utama pergantian posisi. Yang penting, masuknya Arcandra menandakan adanya reposisi untuk orang-orang yang bisa bekerja dengan lebih baik. Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara ini melihat Arcandra adalah orang yang sangat paham di sekitar pengelolaan migas. Penulis sejumlah buku terkait pertambangan ini lalu menyebutkan beberapa tugas yang bisa dilakukan Arcandra untuk membuat Pertamina lebih maju.

    Pertama meningkatkan aksi korporasi serta pengembangan usaha di luar negeri, (terutama mengusahakan minyak di Timur Tengah); kedua mencari temuan ladang minyak baru di dalam negeri guna meningkatkan produksi perusahaan; Keiiga menjadikan pertamina perusahaan yang modern menyamai perusahaan minyak di luar negeri (seperti Exxon, Caltex dan Petronas). Dengan kata lain, Pertamina jangan terus berkutat di dalam negeri; Keempat mengurangi ketergantungan pada pemerintah dalam hal ini pengadaan modal yang berasal dari pemerintah (menjadi perusahaan yang mandiri)

IN ENGLISH

Pertamina Could Be World Class Integrated Energy Company


    PT Pertamina believed to be a world-class integrated energy company. This is because the full support of the government, especially with the entry of the Deputy Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Arcandra Tahar as Vice President Commissioner of PT Pertamina. Arcandra became Deputy Commissioner of Pertamina based on the results of the General Meeting of Shareholders (AGM) of Pertamina as outlined in a copy of the Decree of the Minister of SOEs No. SK-254 / MBU / 11/2016, Monday (11/14/2016) and then, shifting the position of Edwin Hidayat Abdullah.

    Legal observers Ahmad Redi Natural Resources, said that with the Arcandra once expected to improve communication between the Ministry of SOEs with the Ministry of Energy to better direction. The same thing was made Chairman of House Commission VII Rl Gus Irawan Pasaribu. The existence Arcandra is appropriate as the Deputy Commissioner of Pertamina. I guess this will also facilitate Mr. Jonan (Minister) to ensure that government policy can be accepted and implemented by the Pertamina, "said Gus Irawan Pasaribu.

    Moreover, he said, Arcandra also are an expert in the field of oil and gas, so that the thoughts Arcandra Pertamina could push forward better. According to Gus Irawan, where Arcandra will not pose a conflict of interest, although inherent in Arcandra as government representatives, considering 100% of the shares are state-owned Pertamina. Executive Director of the Energy Watch Mamit Setiawan said that the future will be better Pertamina and grow as an international scale oil and gas companies, in both the upstream and downstream side

    Previous Edwin Hidayat Abdullah appointed Commissioner of Pertamina by the Minister of SOE No. S-64 / S.MBU / 03/2016 dated March 29, 2016. According to information, during his tenure he often makes policy does not quite fit with the company he represents. For example, encouraging the formation of the holding company of energy. One scheme is to PT Perusahaan Gas Negara (PGN) to acquire a subsidiary of Pertamina, namely Pertagas. Edwin is also touted to encourage the sale of PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) to PT PLN.

    Discourse on the acquisition of PGE by PLN, Redi claimed to have heard. But according to him, it is only a proposal that is not the main reason change of position. Importantly, the inclusion Arcandra indicate a repositioning for people who could work better. Faculty of Law, University this Tarumanegara see Arcandra are those who really understood around the management of oil and gas. Author of several books related to these mines and then a few of the tasks that can be done to make Pertamina Arcandra more advanced.

    The first increase of corporate actions and business development abroad, (especially seek oil in the Middle East); The second search for finding new oil fields in the country in order to increase the company's production; Keiiga make equal pertamina modern company overseas oil companies (like Exxon, Caltex and Petronas). In other words, Pertamina should not continue to dwell in the country; Fourth reduce dependence on the government in this case the provision of capital from the government (an independent company)

Investor Daily, Page-9, Tuesday, Nov,29,2016

Petronas Pertahankan Lifting Migas


    Tidak menentunya harga minyak dunia saat ini tidak membuat Petronas Carigali Ketapang II Ltd mengurangi atau membatasi produksi minyak dan gas untuk Jawa Bali Nusa Tenggara (Jabanusra). Bahkan, kontribusi produksi minyak menyumbang 20 persen dari total produksi nasional. Saat ini produksi minyak Petronas mencapai 17 ribu barrel-per hari dan gas sebesar 15,4 mmscfd per hari.

    Petronas menyumbang cukup besar,” kata Humas SKK Migas Jabanusra Priandono Herrnanto, usai dialog antara SKK Migas, Petronas Carigali Ketapang II Ltd, dan Pemprov Jatim di Hotel Mercure Surabaya, Senin (28/11). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Andiono Setiawan, Senior CAA Manager Petronas Carigali Ketapang II Ltd. Dimana pihaknya akan tetap konsisten pada produksi minyak dan tidak akan mengurangi produksi. Sebab Petronas juga menjadi penyumbang ke-8 terbesar untuk minyak nasional.

    Harga memang cenderung rendah tapi itu tak menghalangi komitmen yang kami buat dengan SKK Migas, kata Andono. Dia menambahkan, SKK Migas dan Petronas yakin bahwa akan ada terobosan untuk produksi minyak. Meskipun kegiatan eksplorasi lapangan terhalang oleh otonomi daerah, khususnya kabupaten/kota. Sebenarnya itu kan urusan komunikasi. Kalau dikomunikasikan dengan baik maka akan lancar saja.

IN ENGLISH

Keep Petronas Gas Lifting


    The uncertainty surrounding the current world oil prices did not make Petronas Carigali Ketapang II Ltd. reducing or limiting the production of oil and gas to the Java Bali Nusa Tenggara (Jabanusra). In fact, the contribution of oil production accounted for 20 percent of the total national production. Petronas oil production reached 17 thousand barrels per day and gas of 15.4 MMSCFD per day.

    Petronas contributed quite large, "said Public Relations SKK Migas Jabanusra Priandono Herrnanto, after dialogue between SKK Migas, Petronas Carigali Ketapang II Ltd., and the East Java provincial government at the Hotel Mercure Surabaya, Monday (28/11). The same thing also expressed by Andiono Setiawan, CAA Senior Manager of Petronas Carigali Ketapang II Ltd. Where it will remain consistent to the production of oil and will not reduce production. For Petronas has also become the largest contributor to the 8th to the national oil.

    Price is likely to be low but that did not deter the commitment that we made with SKK Migas, said Andono. He added, SKK Migas and Petronas confident that there will be a breakthrough for oil production. Although hindered by the field exploration activities of regional autonomy, particularly the district / city. Actually, it's communication affairs. If communicated properly it will smooth course.

Radar Surabaya, Page-5, Tuesday, Nov,29,2016

Kontrak Blok East Natuna Gagal Ditanda tangani Tahun ini


    Percepatan pengembangan kawasan Blok Natuna terancam gagal ditanda tangani pada tahun ini. Ada salah satu anggota konsorsium yang belum menyepakati aspek legal dan keekonomian. Denie S. Tampubolon, Senior Vice President Upstream Business Development Pertamina, menyebutkan, saat ini konsorsium East Natuna yang terdiri dari PT Pertamina, ExxonMobil Indonesia dan PTT Thailand masih dalam pembicaraan insentif dengan pemerintah terkait kontrak bagi hasil atau production sharing contract (PSC) Blok East Natuna.

    Beberapa poin yang dibahas adalah masalah keekonomian dan legal dalam kontrak. Ada yang sudah sepakat, tapi ada juga beberapa yang masih dibahas lebih mendetail. Namun Denie enggan menyebutkan secara detail masalah keekonomian dan legal yang masih belum disepakati anggota konsorsium dan pemerintah. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja juga mulai pesimistis, penandatanganan kontrak East Namun bisa dilakukan dalam waktu dekat.

    Masih banyak hal yang belum bisa disepakati antara anggota konsorsium dan pemerintah. Banyak hal yang belum bisa disepakati. Ada perbedaan cukup tajam, kami cari solusinya," kata Wiratmaja. Makanya pemerintah belum bisa menetapkan target kapan bisa melakukan penandatangan kontrak Blok East Natuna.

IN ENGLISH

East Natuna Block Failed Contracts Signed This Year


    Accelerating the development of the Natuna region threatened to fail signed this year. There is one member of the consortium that has not agreed on the legal and economical aspects. Denie S. Tampubolon, Senior Vice President of Pertamina Upstream Business Development, said, currently the East Natuna Consortium consisting of PT Pertamina, ExxonMobil Indonesia and Thailand PTT is still in talks with the government incentives related to the production sharing contracts or production sharing contract (PSC) Block East Natuna.

    Some of the points discussed was the economic and legal issues in the contract. There are already agreed, but there are also some that are still discussed in more detail. However Denie reluctant to mention in detail the economic and legal issues that are still not members of the consortium and the government agreed. Director General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources IGN Wiratmaja Puja also began pessimistic, signing a contract East but can be done in the near future.

    There are still many things that can not be agreed between members of the consortium and the government. Many things can not be agreed upon. There is a sharp difference, we find a solution, "said Wiratmaja. That is why the government can not set a target when to perform the contract signing East Natuna Block.

Kontan, Page-14, Tuesday, Nov,29,2016

KKKS Harus Siap Menalangi Hak Partisipasi BUMD


    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera mengeluarkan peraturan menteri terkait hak partisipasi atau participating interest (PI) yang didapat oleh pemerintah daerah dalam beleid tersebut pemerintah mengatur mengenai mekanisme pembiayaan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Jika pemerintah daerah tidak memiliki dana cukup untuk membiayai investasi di proyek hulu migas, maka kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) akan menanggung biaya tersebut. Supaya daerah tidak mengeluarkan dana yang besar.

    Disyaratkan dahulu ke kontraktor, nanti biaya ini akan dicicil oleh BUMD yang dapat Participating Interest PI) jika sudah berproduksi, sehingga BUMD tidak harus mengeluarkan dana besar di awal, kata Wiratmaja. Dengan begitu, pemerintah daerah tidak perlu menganggarkan dana dalam APBD. Namun dia menegaskan, BUMD yang mendapatkan hak partisipasi dalam blok migas dilarang menjual hak partisipasi itu ke pihak lain. Selain itu, BUMD yang berhak mendapatkan hak partisipasi di blok migas, harus sahamnya 100% milik pemerintah daerah.

    BUMD harus perusahaan terbatas milik daerah, 100% milik daerah, tidak boleh dijual selama masa kontrak ini, kata Wiratmaja. Peraturan ini berlaku untuk kontrak-kontrak baru dan kontrak perpanjangan. Dengan begitu Wiratmaja berharap, akan ada kerjasama yang baik antara KKKS dan pemerintah daerah terutama terkait masalah perizinan daerah yang bisa dipermudah.

IN ENGLISH

PSC Must Ready to bail out enterprises Participation Rights


    Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) immediately issued a ministerial regulation regarding the rights of participation or participating interest (PI) obtained by the local government within the government a regulation governing the funding mechanism by the Regional Owned Enterprises (enterprises/ROE). If the local government does not have sufficient funds to finance investment in upstream oil and gas project, the contractor cooperation contract (PSC) will bear those costs. So that the area does not issue funds.

    Required advance to the contractor, then these costs will be repaid by the enterprises that can Participating Interest PI) if already in production, so that enterprises do not have to spend big money in the beginning, said Wiratmaja. Thus, local governments do not need to be allocated in the budget. But he asserted, enterprises that obtain right of participation in oil and gas blocks are prohibited from selling the rights to the participation of other parties. In addition, enterprises are entitled to a right of participation in oil and gas blocks, must be 100% of its shares belong to the local government.

    ROE must owned limited company area, 100% owned by regional, may not be sold during the term of this contract, said Wiratmaja. This rule applies to new contracts and contract extensions. With so Wiratmaja hope, there will be good cooperation between the PSC and the local government areas especially related to licensing issues that could be made easier.

Kontan, Page-14, Tuesday, Nov,29,2016

Lifting Migas Jatim Naik 23 Persen


    Jumlah produksi (lifting) minyak dan gas (migas) di Jawa Timur tumbuh 23 persen pada triwulan ketiga tahun ini. Kenaikan itu ditopang produksi minyak dari Bojonegoro. Humas SKK Migas Jabanusa Priandono Hernanto mengatakan, penopang utama produksi minyak di Wilayah Jabanusa adalah ExxonMobil Cepu Limited. Total produksi minyak kontraktor Blok Cepu tersebut mencapai 110 ribu barel per hari. Target di Jabanusa selalu mengikuti target nasional. Kami berkontribusi sekitar 20 persen dari produksi nasional, katanya.

    Target lifting minyak secara nasional pun mencapai 800 ribu barel per hari. Setelah itu ditopang Petronas Carigali Ketapang 11 Ltd dengan produksi 17 ribu barel per hari. Area pertambangan minyak tersebut berlokasi di 40 km utara Sampang-Madura. Petronas Carigali Ketapang II Ltd juga memproduksi gas sebesar 15,4 mmscfd. Pembentukan modal tetap bruto non bangunan Jatim pada triwulan ketiga tahun ini pun ditopang oleh, salah satunya, pembangunan di sektor migas, yakni instalasi lepas pantai di perairan Madura.

    Di Madura ada tiga KKKS kontraktor kontrak kerja sama, Red) yang tengah melakukan proses seismik. Yakni, Petrolava North Kangean maupun Techwin Energy Northeast Madura Ltd (Northeast Madura) dan Husky Anugerah Ltd. Saat ini untuk produksi gas memang tertinggi di Kangean, katanya. Priandono mengatakan, KKKS membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memastikan ada tidaknya kandungan migas di Wilayah eksplorasi. Mulai Studi geologi, Studi geofisika 6 hingga 18 bulan, survei seismik 1 hingga 4 tahun, sampai pengeboran.

    Senior CAA Manager Petronas Carigali Ketapang II Ltd Andiono Setiawan mengatakan bahwa pihaknya tetap mempertahankan produksi minyak dan gas di Wilayah Jabanusa. Kami belum ada rencana untuk mengurangi atau menambah produksif’ kata Andiono. Saat ini Petronas menjadi penyumbang produksi terbesar kedelapan untuk minyak nasional. SKK Migas dan Petronas yakin bahwa akan ada terobosan untuk produksi minyak.

IN ENGLISH

East Java Gas Lifting Up 23 Percent


    Total production (lifting) of oil and gas (oil) in East Java grew 23 percent in the third quarter of this year. The increase was supported oil production from Bojonegoro. PR SKK Migas Jabanusa Priandono Hernanto said main support oil production in the region Jabanusa is ExxonMobil Cepu Limited. Total oil production Cepu contractor has reached 110 thousand barrels per day. Target in Jabanusa always follow national targets. We contribute about 20 percent of national production, he said.

    National oil lifting target was to reach 800 thousand barrels per day. After that sustained Petronas Carigali Ketapang 11 Ltd with the production of 17 thousand barrels per day. Oil mining area is located in 40 km north-Sampang Madura. Petronas Carigali Ketapang II Ltd is also producing gas of 15.4 MMSCFD. Gross fixed capital formation in non-construction of East Java in the third quarter of this year was supported by, among other things, the development in the oil and gas sector, namely the waters offshore installations in Madura.

    In Madura PSC's three cooperation contractors, Red), which is conducting seismic process. Namely, Petrolava North Kangean and Northeast Madura Techwin Energy Ltd. (Northeast Madura) Ltd. and Husky Award Currently gas production is the highest in the Kangean, he said. Priandono said the PSC requires a long time to ascertain whether the content of the oil and gas exploration in the region. Start geological studies, geophysical studies 6 to 18 months, the seismic survey 1 to 4 years, until drilling.

    CAA Senior Manager of Petronas Carigali Ketapang II Ltd Andiono Setiawan said that it retains oil and gas production in the region Jabanusa. We have no plans to reduce or increase produksif 'said Andiono. Petronas is currently the eighth largest contributor to oil production nationwide. SKK Migas and Petronas confident that there will be a breakthrough for oil production.

Jawa Pos, Page-6, Tuesday, Nov,29,2016

RI Berharap dari Investor Iran


    Pemerintah Indonesia meminta investor dari Iran untuk membangun kilang minyak di Indonesia untuk melanjutkan kerja sama pasokan liquefied petroleum gas atau Elpiji asal Negeri Persia tersebut ke Tanah Air. Kilang Bontang merupakan salah satu kilang yang ditawarkan kepada Iran. Indonesia menyepakati pasokan LPG dari Iran pada medio 2016. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) IGN Wiratmaja Puja mengatakan, Kementerian ESDM telah bertemu dengan delegasi Iran pada Jumat (25/ 11).

    Melalui pertemuan itu, pemerintah berharap agar Iran tenarik menggarap proyek kilang minyak di Indonesia. Dia menambahkan, kerja sama Indonesia-Iran saat ini semakin intens. Iran yang telah menjadi pemasok LPG ke Indonesia diharapkan melanjutkan, kerja sama dalam proyek kilang. Negara itu memiliki produksi minyak yang cukup tinggi sehingga memiliki kepentingan untuk memasarkan cairan hitam itu melalui proyek kilang. Wiratmaja mengatakan kami mengundang investor minyak dari Iran untuk membangun kilang di sini.

    Wiratmaja menjelaskan, Indonesia telah menawarkan beberapa proyek kilang termasuk Kilang Bontang. Sebelumnya, pemerintah menginginkan agar kilang juga dibangun di Arun, Aceh. Kilang Arun merupakan proyek kilang berikutnya bila Kilang Bontang berjalan. Lokasi lain seperti Kuala Tanjung, Sumatra Utara pun pernah ditawarkan ketika pemerintah bertemu dengan delegasi Oman. Analis Hulu Minyak dan Gas bumi Asia Pasifik Wood Mackenzie-Johan Utama mengatakan, tidak akan ada kilang minyak baru yang terbangun hingga 2022.

    Kilang Tuban yang dibangun melalui kerja sama antara PT Pertamina dan Rosneft diperkirakan rampung pada 2023. Sementara itu, Kilang Bontang yang saat ini belum menyentuh tahap lelang. Kami memperkirakan tidak akan ada kilang baru yang beroperasi pada 2022. Menteri ESDM Ignasius Johan memaparkan, saat ini Indonesia masih mengimpor Premium 450.000 barel per hari (bph). Dia memperkirakan, konsumsi bahan bakar minyak di Indonesia pada 2016 sebesar 1,6 juta bph dan akan naik menjadi 1,9 juta bph pada 2022.

    Sementara itu, kapasitas kilang minyak di Tanah Air sekitar 900.000-an bph. Oleh karena itu, Indonesia masih membutuhkan empat kilang baru dengan kapasitas masing-masing 200.000 bph guna mengurangi ketergantungan terhadap impor olahan minyak. Indonesia masih membutuhkan sekitar empat kilang baru dengan asumsi kapasitas masing-masing 200.000 bph untuk melepaskan ketergantungan terhadap impor produk olahan minyak. Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, pertumbuhan konsumsi BBM 1,5 kali dari pertumbuhan ekonomi.

    Dengan demikian, peluang pembangunan kilang minyak masih terbuka. Melalui Peraturan Menteri ESDM No. 35/2016, Jonan mempersilakan pihak swasta membangun kilang. Swasta, katanya, diperbolehkan mengimpor minyak mentah bahkan menjual produk olahannya langsung ke konsumen bila telah memenuhi kebutuhan dalam negeri. Konsumsi energi itu 1,5 kali Iebih besar dari pertumbuhan ekonomi.

IN ENGLISH

Republik Indonesia Investors Expect from Iran


    The Indonesian government asked investors from Iran to build oil refinery in Indonesia to continue to work together supply liquefied petroleum gas or LPG from the State to the Persian country. Bontang plant is one of the refinery offered to Iran. Indonesia agreed on the supply of LPG from Iran in mid 2016. The Director General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) IGN Wiratmaja Puja said, the Ministry of Energy has met with the Iranian delegation on Friday (25/11).

    Through the meeting, the government hopes that Iran tenarik work on oil refinery project in Indonesia. He added that the cooperation between Indonesia and Iran is increasingly intense. Iran has become the supplier of LPG to Indonesia is expected to continue cooperation in the refinery project. The country has some oil production high enough to have an interest to market the black liquor through the refinery project. Wiratmaja say we invite investors from Iran to build oil refinery here.

    Wiratmaja explained, Indonesia has offered several projects including the Bontang refinery. Earlier, the government wants the refinery was also built in Arun, Aceh. Arun refinery is the next project when Bontang refinery runs. Other locations such as Kuala Tanjung, North Sumatra has ever offered when the government met with the delegation of Oman. Upstream Oil and Gas Analyst Biuni Asia-Pacific Wood Mackenzie Top Johan said, there would be no new oil refinery that is built until 2022.

    Tuban refinery built through cooperation between PT Pertamina and Rosneft are expected to be completed in 2023. Meanwhile, Bontang which is currently not touch the bid stage. We estimate there will be no new refineries operating in 2022. Minister Ignatius Johan explained that Indonesia is still importing Premium 450,000 barrels per day (bpd). He estimated that fuel consumption in Indonesia in 2016 amounted to 1.6 million bpd and will rise to 1.9 million bpd in 2022.

    Meanwhile, the capacity of oil refineries in the country's approximately 900,000 bpd. Therefore, Indonesia still needs four new refinery with a capacity of 200,000 bpd each in order to reduce dependence on imports of refined oil. Indonesia still needs about four new refinery with a capacity assumptions -200 000 bpd each to break the dependence on imports of refined oil products. Earlier, Minister Ignatius Jonan said that growth in fuel consumption is 1.5 times of economic growth.

    Thus, oil refinery development opportunities still open. Through the Minister of Energy and Mineral Resources No. 35/2016, Jonan invited the private sector to build new refineries. Private, he said, is allowed to import crude oil processed even sell products directly to consumers if they have to meet domestic demand. Energy consumption was 1.5 times greater than the Iebih economic growth.

Bisnis Indonesia, Page-30, Tuesday, Nov,29,2016

35 Kontrak Agar Diputuskan


    Pemerintah perlu segera memutuskan nasib 35 blok minyak dan gas bumi yang akan habis kontrak agar potensi produksi migas 1 juta barel setara minyak per hari tidak terganggu. Berdasarkan data Kementerian ESDM, ada 35 kontrak blok migas yang akan habis kontrak pada 2018-2025. Keputusan pemerintah tersebut yaitu memperpanjang atau menghentikan kontrak akan menjadi kepastian bagi operator blok itu. Konsultan energi Wood Mackenzie dalam laporannya menyebut produksi migas di atas l juta barel setara minyak per hari (barrel oil equivalent per day/boepd) bakal terganggu.

    Ketidakpastian peralihan pengelolaan menjadi masalah utama yang akan mengancam kegiatan usaha hulu migas di Indonesia. Nlai aset blok yang akan habis masa kontraknya ini diperkirakan US$10 miliar. Beberapa blok migas yang akan habis kontrak pada 2018 antara lain Tuban, Ogan Komering, Sanga-Sanga, South East Sumatera, Blok B dan NSO yang sudah beralih pengelolaan ke PT Pertamina, Selain itu, Blok Tengah yang juga akan beralih ke Pertamina karena menjadi bagian Blok Mahakam dan Blok East Kalimantan yang telah dikembalikan Chevron pada awal 2016. Blok Rokan yang dioperatori Chevron juga akan berakhir pada 2021.

    Padahal, blok itu berkontribusi 30% terhadap capaian lifting minyak. Blok yang memiliki produksi rata-rata sebesar 200.000 boepd itu membutuhkan investasi US$2,7 miliar setahun untuk menahan penurunan produksi. Analis Hulu Minyak dan Gas Bumi Asia Pasifik dari Wood Mackenzie Johan Utama mengatakan, perlu lebih dari dari satu tahun bagi investor untuk menetapkan pilihan pada suatu blok.  Menurutnya, waktu satu tahun terlalu singkat baik bagi kontraktor saat ini maupun investor yang berminat terhadap blok tersebut.

    Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 15/2015, kontraktor bisa mengajukan perpanjangan kontrak paling cepat sepuluh tahun dan paling lambat dua tahun sebelum kontrak berakhir. Sementara itu, pemerintah bisa memberikan keputusan atas nasib suatu Wilayah kerja paling lambat satu tahun sebelum kontrak berakhir. Satu tahun terlalu lama bagi operator lama maupun operator baru untuk merencanakan transisi dan rencana kerja dengan tepat.

IN ENGLISH

35 Contract To be decided


    The government needs to decide soon the fate of 35 blocks of oil and gas will run out of contract so that the potential oil and gas production of 1 million barrels of oil equivalent per day is not interrupted. Based on data from the Ministry of Energy, there are 35 oil and gas block contracts will be out of contract in 2018-2025. The government's decision to extend or terminate the contract that will be a certainty for the operator of the block. Energy consultants Wood Mackenzie said in a report called the production of oil and gas over l million barrels of oil equivalent per day (barrel oil equivalent per day / boepd) would be disrupted.

    Uncertainty management transition a major problem that would threaten the upstream oil and gas activities in Indonesia. Nlai block of assets that will be out of contract is estimated at US $ 10 billion. Some oil and gas blocks that will be out of contract in 2018 include Tuban, Ogan Komering, Sanga-Sanga, South East Sumatra Block B and the NSO already switched management to PT Pertamina, addition, Block Central which will also switch to Pertamina as being part Mahakam block and block East Kalimantan that was returned in early 2016. Chevron block Rokan who dioperatori Chevron also will expire in 2021.

    In fact, the block was contributing 30% of the achievements of the oil lifting. Blocks that have an average production of 200,000 boepd it requires an investment of US $ 2.7 billion a year to counter falling production. Analyst Upstream Oil and Gas Asia Pacific Top of Wood Mackenzie Johan said, it needs more than a year for investors to make a selection on a block. According to him, one year is too short for both current contractors and investors who are interested in the block.

    Based on Minister of Energy and Mineral Resources No. 15/2015, contractors can apply for a contract extension fastest ten years and no later than two years before the contract expires. Meanwhile, the government can decide on the fate of a working area no later than one year before the contract expires. One year is too long for the old operator and the new operator to plan the transition and work with the right plan.

Bisnis Indonesia, Page-30, Tuesday, Nov,29,2016

Monday, November 28, 2016

Partisipasi di Blok ONWJ Mengacu Skema Bisnis


    Pemerintah telah resmi menyerahkan pengelolaan blok offshore Northwest java (ONWJ) sepenuhnya kepada PT Pertamina mulai 19 Januari 2017 dengan menyisihkan hak partisipasi 10% kepada PT Migas Hulu Jabar, badan usaha milik daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat. Pembagian hak partisipasi dan peluang masuknya mitra baru untuk pengelolaan blok migas di pantai utara Jawa Barat itu diserahkan kepada Pertamina dengan tetap merujuk pada skema business to business (b to b).

    Kontrak pengelolaan Blok ONWJ telah selesai, dan Pertamina yang akan melanjutkan pengelolaannya,” kata Menteri ESDM Ignasius Jonan.  Direktur Hulu Pertamina, Syamsu Alam, menambahkan Pertamina kini tinggal menunggu pembicaraan dengan pemerintah terkait hak partisipasi BUMD itu. Menurut Syamsu, praktis saat ini Blok ONWJ dikelola sendiri oleh Pertamina melalui PHE ONWJ, anak usaha PT Pertamina Hulu Energi. Meski ada mitra lain di Blok ONWJ (Energi Mega Persada ONWJ Ltd dan Kuwait Foriegn Petroleum Exploration Company/Kufpec), mereka tidak banyak memberikan kontribusi terhadap arus kas (cash flow) perusahaan.

    Setelah Kupfec mundur dari Blok ONWJ pasca berakhirnya kontrak pertengahan Januari tahun depan, hingga kini EMP ONWJ, pemegang hak partisipasi 24% Blok ONWJ, belum menyatakan minatnya untuk berpartisipasi kembali. Dalam pandangan pengamat energi ReforMiner Institute,  Komaidi Notonegoro, Pertamina makin dipercaya untuk mengelola blok migas, termasuk blok yang segera habis masa kontraknya. Ketua Alumni Migas, Ibrahim Hasyim, yang menyebut peluang Pertamina untuk menambah lapangan gas yang bisa dikelola semakin besar seiring banyaknya lapangan yang akan jatuh tempo kontraknya (expired).

    Keraguan pada Pertamina seharusnya tidak perlu terjadi karena perusahaan ini telah menunjukkan produksi yang terus naik,” kata Ibrahim. PHE ONWJ mencatatkan produksi minyak 37.112 barel per hari (bph) dan gas 172,5 juta kaki kubik per hari (mmscfd) di Blok ONWJ. Gas itu disalurkan ke PT PLN melalui PLTGU Muara Karang dan Tanjung Priok, pabrik Pupuk Kujang di Cikampek, Jawa Barat, dan Refinery Unit VI Balongan, Indramayu.

IN ENGLISH

Participation in ONWJ Referring Business Scheme

    The government has officially handed over the management block offshore Northwest Java (ONWJ) completely to PT Pertamina began January 19, 2017 to set aside 10% participating interest to the Upstream Oil and Gas PT Jabar, regionally owned enterprises (enterprises) of West Java Province. The distribution of rights of participation and entry opportunities for new partners for the management of oil and gas blocks in the northern coast of West Java was handed over to Pertamina to keep referring to the scheme of business to business (B to B).

    ONWJ management contract has been completed, and Pertamina will continue its management, "said Minister Ignatius Jonan. Pertamina upstream director, Syamsu Alam, adding Pertamina now just waiting for talks with the government regarding the rights of participation that local enterprises. According Syamsu, practical ONWJ currently managed by Pertamina through PHE ONWJ, a subsidiary of PT Pertamina Hulu Energi. Although there are other partners in ONWJ (Energi Mega Persada foriegn ONWJ Ltd and Kuwait Petroleum Exploration Company / Kufpec), they are not much contribute to cash flow (cash flow) of the company.

    After Kupfec retreat from ONWJ after expiration of the contract in mid-January next year, up to now EMP ONWJ, holder of 24% participating interest ONWJ, not expressed interest to participate again. In view of the energy analyst ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, Pertamina is more trusted to manage oil and gas blocks, including blocks that soon out of contract. Alumni Migas chairman, Ibrahim Hashim, who called the opportunity to add Pertamina gas  filed that can be managed by the greater as the number of field maturing contract (expired).

    Doubts on Pertamina should not have occurred because the company has demonstrated the production continues to rise, "said Ibrahim. PHE ONWJ record production of 37 112 barrels of oil per day (bpd) clan 172.5 million cubic feet of gas per day (MMSCFD) in ONWJ. Gas is supplied to PT PLN through Muara Karang and Tanjung Priok, Pupuk Kujang in Cikampek, West Java, and Refinery Unit VI Balongan, Indramayu.

Media Indonesia, Page-14, Monday, Nov,28,2016