Pendanaan Modernisasi Kilang Memakai Utang

    PT Pertamina berencana memakai dana project financing (bonds) untuk membangun empat proyek refinery development master Plan (RDMP) kilang atau modernisasi kilang. Proyek yang akan ditingkatkan produksinya adalah Cilacap, Kilang Dumai, Kilang Balongan dan Kilang Balikpapan. Adapun nilai investasinya beragam. Investasi di Kilang Cilacap mencapai US$ 4,5 miliar, kilang Balongan sekitar US$ 2,7 miliar dan Kilang Dumai US$ 4,3 miliar Serta Kilang Balikpapan mencapai US$ 5,3 miliar.

    Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina, Rachmad Hardadi mengatakan, selain pendanaan dari Pertamina akan diupayakan dari pihak lain. Pendanaan juga akan diupayakan dari dana project financing. Saat ini masih dalam tahapan proses sounding kepada mitra-mitra potensial Pertamina, terang Rachmad. Sejauh ini status keempat kilang itu adalah, tiga akan menggandeng mitra dan kilang Balikpapan akan dikerjakan Pertamina sendiri.

    Dia bilang, untuk kilang Cilacap pada tanggal 24 November 2016 lalu Pertamina sudah melakukan negosiasi dengan top level Saudi Aramco untuk memperpanjang Head Of  Agreement (HOA) sampai 31 Desember 2016. Harapannya dengan perpanjangan HOA ini, bisa disepakati akan di tanda tangan joint venture juga pada 31 Desember mendatang. Dia mengatakan, terkait share saham di Kilang Cilacap belum berubah antara Pertamina dan Saudi Aramco.

    Pertamina menjadi pemilik mayoritas saham, yakni 55% dan Saudi Aramco 45%. Sementara status kilang Dumai dan Balongan yang sebelumnya juga akan menggandeng Saudi Aramco hingga kini juga belum jelas. Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoto menyatakan, apabila Pertamina ingin menerbitkan international bond, saat ini bisa dikatakan tidak cukup bagus. Pasalnya, harga minyak dunia sedang rendah. Selain itu, kelesuan ekonomi di Eropa menjadi hambatan Pertamina mendapatkan utang.

    Jadi Pertamina harus melakukan kalkulasi ulang. Kalaupun mudah (mendapat, utang), pastinya dengan bunga tinggi, nanti malah nombok misalnya margin 6%, utang 8%. Ia menyarankan, melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 146 Tahun 2015 Tentang Pembangunan Kilang Dalam Negeri. Ada beberapa skema yang memudahkan Pertamina untuk membangun kilang. Salah satunya melalui kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU). Artinya pendanaan pembangunan kilang tidak hanya Pertamina yang menanggung.

    BUMN tersebut, dipersilakan menggandeng mitra. Karena melihat keuangan Pertamina, alokasinya uang perusahaan ini tidak hanya untuk kilang. Tergantung pakai skema yang mana, jika diserahkan ke Pertamina. Sebab menurut Komaidi, pembangunan kilang kurang menarik lantaran margin yang di peroleh relatif kecil. Kilang Balikpapan yang akan dikerjakan sendiri saat ini prosesnya terus dikebut. Caranya, Pertamina menunjuk PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) membangun kontrak Sine Development & New Jetty Construction di RDMP Kilang Balikpapan.

    Pengerjaan dilakukan 1 tahun, Ini awal dimulainya pembangunan megaproyek pengolahan dan petrokimia Pertamina," kata dia. Proyek awal ini bertujuan untuk penyiapan lahan area pembangunan infrastruktur kilang seluas 75 hektare dengan membangun constfruction Jetty berukuran 30x100 m dan berkapasitas 6500 DWT. Ini semua untuk keperluan bongkar muat peralatan kilang serta membangun prasarana jalan dan Gedung serta peralatan Marine. Bambang Pramujo, Direktur Operasi II WIKA, mengungkapkan, pihaknya akan menyelesaikan proyek ini secara aman, tepat waktu, tepat bujet dan tepat kualitas. Dari sisi nilai proyek ini tidak terlalu signifikan, kata dia.

IN ENGLISH

Funding Refinery Modernization Using Debt

     PT Pertamina plans to use the funds for project financing (bonds) to build four refinery project development master plan (RDMP) refinery or refineries modernization. The project, which will be increased production is Cilacap, Dumai Refinery, Refinery Refinery Balongan and Balikpapan. The value of investments diversified. Investment in Cilacap refinery reached US $ 4.5 billion, Balongan refinery approximately US $ 2.7 billion and Dumai Refinery well as US $ 4.3 billion Balikpapan refinery reached US $ 5.3 billion.

    Processing and Petrochemical megaproject Director of Pertamina, Rachmad Hardadi said, in addition to funding from Pertamina will be sought from other parties. Funding will also be sought from the funds for project financing. It is currently in the stages of the process of sounding to potential partners Pertamina, bright Rachmad. So far it is the status of the four refineries, three will invite partners and Pertamina Balikpapan refinery will be done alone.

    He says, for the Cilacap refinery on 24 November 2016, Pertamina has been negotiating with Saudi Aramco top level to extend Head Of Agreement (HOA) until December 31, 2016. The hope with this HOA extension, could be agreed will be at the Signature joint venture is also in December 31 next. He said, related to share equity at the Cilacap refinery has not changed between Pertamina and Saudi Aramco.

    Pertamina is the majority owner, ie 55% and Saudi Aramco 45%. While the status of Dumai and Balongan refinery previously will also invite Saudi Aramco is also unclear until now. Executive Director Reforminer Institute, Komaidi Notonegoto stated, if Pertamina wants to publish international bond, can be said at this time is not good enough. Because the world oil prices were low. In addition, the economic downturn in Europe become barriers Pertamina to obtain a loan.

    So Pertamina have to do a recalculation. Even easier (got, debt), surely with high interest, later even loss eg margin of 6%, 8% debt. He suggested, through Presidential Decree (Decree) No. 146 2015 About the Development of Domestic Refinery. There are several schemes that make it easier Pertamina to build new refineries. One of them through cooperation between the government and business entities (KPBU). This means not only funding the construction of the refinery Pertamina bear.

    SOEs, welcome to invite partners. Because look at the company's finance, allocation of money the company is not only for the refinery. Depending wear a scheme which, if left to Pertamina. For according Komaidi, refinery construction less attractive because the margins are achieved relatively little. Balikpapan refinery to be done alone at this time continues to speed up the process. How, Pertamina appointed PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) contract to build Sine Development & New Jetty Construction in RDMP Balikpapan refinery.

    The execution was performed 1 year, this early commencement of construction of the mega project processing and petrochemical Pertamina, "he said. This initial project is aimed at preparing land area of ​​infrastructure development refinery area of ​​75 hectares with building constfruction Jetty measuring 30x100 m and a capacity of 6,500 DWT. It's all for the purpose of unloading unloading of refinery equipment as well as building of roads and the building and equipment Marine. Bambang Pramujo, Director of Operations II WIKA, revealed, it will complete the project safely, on time, on budget and the right quality. in terms of project value is not very significant, said he.

Kontan, Page-14, Friday, Dec,2,2016

Kontan, Page-14, Friday, Dec,2,2016

Keputusan OPEC Menyulut Saham Energi

    Keputusan organisasi negara-negara eksportir minyak atau OPEC yang memangkas produksi minyak berpeluang mendorong kenaikan harga komoditas energi tersebut. Para analis menilai, hal ini bakal menjadi angin segar bagi sejumlah emiten berbasis energi. Christian Saortua, Analis Minna Padi Investama, mengatakan, secara konsensus, harga minyak bisa naik ke level US$ 55 per barel hingga US$ 62 per barel pada tahun depan. Permintaan minyak juga diprediksi bakal mulai naik meski terlihat belum signifikan.

    Untuk sementara kenaikannya belum akan signifikan, tetapi level itu cukup nyaman untuk produsen minyak," imbuh Christian. Namun, Kepala Riset MNC Securities Edwin Sebayang mengatakan, potensi kenaikan harga minyak masih bergantung dengan seberapa disiplin anggota OPEC melaksanakan kesepakatan tersebut. Kabar dari OPEC mulai melambungkan saham produsen minyak ataupun saham-saham yang bergerak di bisnis infrastruktur dan jasa pengelolaan minyak.

    Misalnya saham PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC) yang naik 7,54% ke level Rp 1.355 per saham. Lalu, saham PT Elnusa Tbk (ELSA) juga naik 9,91% ke level Rp 466 per saham. Keduanya menduduki jajaran top gainers pada perdagangan kemarin. Meski harga saham-saham energi mulai melambung, Edwin mengingatkan, masih ada risiko fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) yang akan mempengaruhi kinerja emiten-emiten tersebut.

    Christian menambahkan, saham-saham komoditas batubara juga akan terdorong naik oleh sentimen tersebut. Harga batubara diperkirakan bisa terus mengekor potensi naiknya harga minyak. Sehingga, ia merekomendasikan investor mencermati saham-saham minyak dan batubara. Ia bilang, selain MEDC dan ELSA, saham PT AKR Corporindo Tbk (AKRA) juga akan mendapat angin segar. Maka, Christian memberi rekomendasi beli untuk ketiga saham tersebut. Tetapi, Edwin lebih menjagokan saham-saham batubara dengan likuiditas yang tinggi seperti saham PTBA, ADRO, ITMG dan HRUM.

IN ENGLISH

OPEC's decision sparked Energy Stocks

    Decisions organization of oil exporting countries or OPEC cut oil production likely to push up the prices of energy commodities. The analysts consider that this will be a fresh breeze for a number of energy-based issuers. Christian Saortua, Analyst Minna Padi Investama, say, by consensus, the price of oil could rise to US $ 55 per barrel to US $ 62 per barrel next year. Oil demand is also predicted to be started up though looks not significant.

    For a while the increase will not be significant, but the level was quite convenient for oil producers, "added Christian. However, Head of Research at MNC Securities Edwin Sebayang said the potential rise in oil prices still depend on how closely OPEC members to implement the agreement. The news from OPEC began to toss oil producer stocks or stocks that move in the business of oil infrastructure and management services.

    For example PT Medco Energi International Tbk (MEDC), which rose 7.54% to a level of Rp 1,355 per share. Then, PT Elnusa Tbk (ELSA) also rose 9.91% to a level of Rp 466 per share. Both occupy the ranks of the top gainers in trading yesterday. Although the price of energy stocks began to rebound, Edwin reminded, there is still the risk of fluctuation of the rupiah against the US dollar (US), which will affect the performance of the issuers.

    Christian added, commodity stocks of coal will also be pushed up by the sentiment. The price of coal is expected to continue to follow the potential of rising oil prices. Thus, he recommends investors look at stocks of oil and coal. He said, in addition to MEDC and ELSA, the shares of PT AKR Tbk (AKRA) will also get a fresh breeze. Thus, Christian gives buy recommendation for all three shares. However, over a candidate Edwin coal stocks with high liquidity such as shares PTBA, ADRO, ITMG and HRUM.

Kontan, Page-5, Friday, Dec,2,2016

Pemerintah Mewaspadai Kenaikan Harga Minyak

    Pemerintah memutuskan untuk sementara waktu berhenti menjadi anggota Organization of the Petroleum Exporting Countries atau organisasi negara pengekspor minyak dunia (OPEC). Langkah ini diambil terkait keputusan OPEC yang menyepakati pemangkasan produksi minyak mentah dunia di luar kondensat sebesar 1,2 juta barel per hari dalam sidang OPEC yang digelar pekan ini. Dalam sidang OPEC ini juga, diketahui bahwa OPEC meminta Indonesia memotong produksi minyak sebesar 5% atau 37.000 barel per hari. Padahal, Indonesia membutuhkan penerimaan besar dari produksi minyak.

    Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017, disepakati penurunan produksi minyak 5.000 barel per hari dibanding 2016, jadi yang bisa diterima hanya 5.000 barel itu," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Jonan bilang, keputusan ini merupakan langkah terbaik karena dengan demikian kepentingan Indonesia untuk mendapatkan penerimaan dari minyak tidak terganggu. Di sisi lain, keputusan OPEC untuk memangkas produksi minyak juga tetap dijalankan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, dampak pembekuan sementara keanggotaan Indonesia di OPEC sudah dihitung secara seksama oleh pemerintah.

    Menurutnya, Indonesia tetap komitmen untuk memproduksi jumlah minyak mentah sesuai dengan APBN 2017 yang sudah ditetapkan. Komitmen kita yaitu memproduksi minyak 815.000 barel per hari. Karena itu, angka produksi minyak ini tidak akan terpengaruh," ujar Sri Mulyani. Hanya saja, Sri mengingatkan bahwa keputusan OPEC memangkas produksi minyak bakal menyebabkan harga minyak dunia meningkat. Hal ini tentu saja ini akan berdampak pada APBN.

    Di satu sisi, kenaikan harga minyak akan memberikan dampak positif dari sisi penerimaan negara. Meski begitu, menurut Sri, dampak bagi penerimaan negara juga berbeda, baik itu dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA), pajak penghasilan (PPh) minyak dan gas, maupun pajak pertambahan nilai (PPN). Makanya, "Nanti kami akan membuat exercise soal dampak dari keputusan pemangkasan OPEC ini ke APBN, baik dari sisi penerimaan maupun dari jumlah subsidi.

    Juga dampak ke nilai subsidi listrik karena sebagian pembangkit masih menggunakan diesel. Selain menghitung dampak terhadap anggaran, pemerintah juga akan mengkaji dampak keputusan pemangkasan produksi minyak mentah oleh OPEC terhadap ekonomi secara keseluruhan. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo mengingatkan agar Indonesia berhati-hati akan adanya kemungkinan kenaikan harga bahan bakar minyak pasca keputusan pemangkasan produksi minyak mentah oleh OPEC.

Menurut Sasmito, andil BBM dalam inflasi mencapai 3%. Jika harga BBM naik 1% saja, dampak terhadap inflasinya juga akan terasa besar. "Ini yang perlu diantisipasi dari sekarang dan mudah-mudahan secara gradual tidak terjadi lonjakan.  Meski pemerintah  mewaspadai efek kenaikan harga minyak atas keputusan OPEC ini, tapi Bank Indonesia (BI) justru menilai tak ada yang perlu dikhawatirkan oleh Indonesia dari keputusan OPEC yang memangkas produksi minyak dunia.

    Menurut Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara, meskipun harga minyak dunia naik, tetapi dampaknya terhadap inflasi dalam negeri tidak akan terlalu signifikan. Bahkan, pemerintah juga dinilai tidak perlu khawatir karena posisi APBN bakal tetap aman. Jika berkaca pada beberapa
tahun ke belakang, Indonesia punya alasan untuk khawatir atas kenaikan harga minyak dunia. Tapi, Saat itu anggaran subsidi untuk BBM masih sangat tinggi, ujar Mirza. Namun saat ini, dengan kebijakan penetapan harga bahan bakar minyak yang disesuaikan dengan harga pasar, dampak ke APBN praktis tidak ada pengaruh berapapun kenaikannya.

IN ENGLISH

Wary Government Oil Price Increase

    The government decided to temporarily cease to be members of the Organization of the Petroleum Exporting Countries or world organization of oil exporting countries (OPEC). This step is taken in regard to the decision of OPEC crude oil output cuts agreed on in the outside world condensate by 1.2 million barrels per day in OPEC session held this week. In the trial of OPEC is also known that OPEC has asked Indonesia to cut oil production by 5%, or 37,000 barrels per day. In fact, Indonesia needs a great reception from oil production.

    In the Draft Budget of the State (Draft Budget), 2017, agreed to lower oil production of 5,000 barrels per day compared to 2016, so that could be accepted only 5,000 barrels, "said Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ignatius Jonan, Jonan said decision this is the best way because then the interests of Indonesia to gain acceptance of the oil is not compromised. on the other hand, OPEC's decision to cut oil production also keep running. Finance Minister Sri Mulyani Indrawati added that the impact of the temporary suspension of Indonesia's membership in OPEC has been calculated carefully by government.

    According to him, Indonesia remains committed to produce the amount of crude oil in accordance with the 2017 state budget already set. Our commitment is to produce 815 000 barrels of oil per day. Therefore, the rate of oil production will not be affected, "said Sri Mulyani. However, Sri reminded that OPEC's decision to cut oil production would cause oil prices to rise. This of course will impact on the state budget.

    On the one hand, rising oil prices will have a positive impact on the revenue side. Even so, according to Sri, the impact to state revenue is also different, both in terms of non-tax revenues (non-tax) natural resources (SDA), income tax (VAT) of oil and gas, as well as value-added tax (VAT). Hence, "We'll make the exercise on the impact of OPEC's decision to state budget cuts, both in terms of revenue and of the amount of the subsidy.

    Also the impact to the value of the electricity subsidy because some plants still use diesel. In addition to calculating the impact on the budget, the government will also examine the impact of crude oil production cut decision by OPEC to the economy as a whole. Deputy of Distribution and Services Statistics Central Statistics Agency (BPS) Sasmito Hadi Wibowo reminded that Indonesia should be mindful of the possible increase in fuel prices after the decision of crude oil production cuts by OPEC.

    According Sasmito, contributed to fuel inflation reaches 3%. If the price of fuel rose 1%, the impact on inflation will also tasted great. "It is to be anticipated from now and hopefully gradually not a spike. Although the government is wary of the effects of rising oil prices on OPEC's decision is, but Bank Indonesia (BI) assess precisely nothing to be feared by Indonesia of the decision of OPEC to cut production the world's oil.

    According to BI Senior Deputy Governor Mirza Adityaswara, despite rising world oil prices, but the impact on inflation in the country will not be too significant. In fact, the government was also considered not to worry because the budget position will remain secure. If the prism of some
years back, Indonesia had no reason to worry over rising world oil prices. But, that time subsidy for fuel is still very high, said Mirza. But this time, the fuel pricing policy adjusted to market prices, the impact of the state budget to practically no influence whatever gains.

Kontan, Page-2, Friday, Dec,2,2016

WIKA Garap RDMP Balikpapan

    PT Pertamina menunjuk Wijaya Karya (WIKA) untuk membangun tapak dan dermaga baru pada proyek kilang Refinery Development Masterplan Program (RDMP) Refinery Unit (RU) V Balikpapan, Kalimantan, senilai Rp 552 miliar. Direktur Mega proyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Rachmad Hardadi menyatakan, WIKA terpilih sebagai pelaksana proyek dalam tender Dermaga berukuran 30 X 100 meter dan berkapasitas 6.500 DWT tersebut akan membantu pembangunan infrastruktur kilang seluas 75 hektare.

    Proyek dermaga dan tapak kilang ditargetkan selesai dalam 12 bulan mendatang. Dermaga itu akan digunakan untuk bongkar muat peralatan kilang serta membangun prasarana jalan dan gedung serta peralatan marine. Terkait dengan target penyelesaian proyek RDMP RU V Balikpapan, Hardadi menargetkan mechanical completion pada Juni 2019 dan commnsioning mulai September 2019. Proyek RDMP kilang Balikpapan akan meningkatkan kapasitas produksi BBM dari 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari.

    Proyek tersebut akan dilaksanakan dalam dua tahap. Investasi tahap pertama mencapai USD 2,6 miliar dan tahap kedua USD 2,2 miliar, Minyak mentah yang diolah kilang itu berasal dari Rusia dan Azerbaijan dengan komposisi 60:40. Pertamina juga akan mencari crude jenis sour dari Arab Saudi, Iran, dan Afrika. Basic Engineering Design dan Front End Engineering Design kilang digarap insinyur-insinyur Pertamina sejak Juli lalu dan diharapkan selesai pada Januari tahun depan.

    Sementara itu, perhitungan biaya modal kilang yang diharapkan beroperasi penuh pada September 2019 diperkirakan selesai pada 15 Juli 2017. Selain proyek RDMR Pertamina kini mengerjakan kilang Grass Root Refinery (GRR) di Tuban dan Bontang.

IN ENGLISH

WIKA Work RDMP Balikpapan

    PT Pertamina appointed Wijaya Karya (WIKA) to establish a footprint and a new dock at the refinery project Masterplan Refinery Development Program (RDMP) Refinery Unit (RU) V Balikpapan, East Kalimantan, worth Rp 552 billion. Mega project director Processing and Petrokirnia Pertamina Rachmad Hardadi states, WIKA was selected as project manager in the tender pier measuring 30 x 100 meters and a capacity of 6,500 DWT will help the refinery infrastructure development covering an area of ​​75 hectares.

    Dock and refinery project site is scheduled for completion in 12 months. The dock will be used for loading and unloading of refinery equipment and building infrastructure and building roads and marine equipment. Related to the target project completion RDMP RU V Balikpapan, Hardadi targeting mechanical completion in June 2019 and September 2019. The project started commnsioning RDMP Balikpapan refinery will increase oil production capacity of 260 thousand barrels per day to 360 thousand barrels per day.

    The project will be implemented in two phases. The first phase investment of USD 2.6 billion and USD 2.2 billion in the second phase, the refinery processed crude oil comes from Russia and Azerbaijan at 60:40. Pertamina will also be looking for the type of sour crude from Saudi Arabia, Iran, and Africa. Basic Engineering Design and Front End Engineering Design engineers worked refinery Pertamina since last July and expected to be completed in January next year.

    Meanwhile, the calculation of capital costs expected refinery fully operational in September 2019 estimated to be completed on July 15, 2017. In addition to the project RDMR Pertamina refineries are now working on Grass Root Refinery (GRR) in Tuban and Bontang.

Jawa Pos, Page-5, Friday, Dec,2,2016

Harga Gas di Bintuni telah Disepakati

    Pengembangan kawasan industri di Teluk Bintuni, Papua, ditargetkan dapat dimulai pada 2019. Kesepakatan harga gas pun kini telah disepakati di kisaran US$3,5/mmbtu dari British Petroleum (BP) Indonesia kepada dua investor yang dinilai sudah siap menjalankan industri, yakni Sojitz Energy Venture Inc dan Ferrostaal. Harga gas US$ 3,5 khusus di Bintuni ini telah turun dari sebelumnya US$ 8/mmbtu yang hanya untuk industri pupuk.

    Namun, kini produksi BP sedang oversupply sehingga gas diserahkan untuk sentra industri petrokimia ke Perrostaal yang akan membangun petrokima sampai metana, dan juga Sojitz,” ujar Kepala sub Direktorat Pengembangan Kawasan Industri Kementerian Perindustrian, Adie Ro chmanto Pandiangan, pada Forum Oil and Gas 2016. Namun, pasokan gas dari kilang akan tetap menjadi tumpuan pengembangan kawasan yang dilakukan PT Pupuk Indonesia itu. Pasokan dari BP Indonesia dipilih karena khawatir perusahaan migas Malaysia Genting Oil Kasuri di Blok Kasuri, Papua, Iebih memilih mengekspor gas produksi mereka ke Malaysia.

    Tetapi kami coba supaya gas mereka juga untuk dalam negeri. Genting ini pun agak ringkih kalau berbicara soal alokasi. Kami tahu ada kepentingan mereka. Alokasi gas dari BP Indonesia untuk Bintuni sebesar 180 mmscfd di tahap pertama dan akan mencapai 360 mmcfd di tahap kedua. Untuk memastikan harga tidak mengalami perubahan, pihaknya Sedang mengejar kepastian kebijakan harga gas industri sudah dalam bentuk inpres atau keppres.

    Namun, melihat harga gas di Iuar negeri yang Iebih murah daripada gas nasional, Adie menyarankan pemerintah membuka kesempatan bagi industri nasional membeli gas dari luar negeri. Kalau dari dalam negeri tetap mahal, di Malaysia dan Singapura malah lebih murah. Lebih baik impor LNG, khusus untuk industri. Kalau tidak mau impor, pemerintah harus mengubah kebijakan harga gas untuk untuk seluruh industri.

IN ENGLISH

Gas Prices in Bintuni has been Agreed
    The development of industrial zones in Bintuni Bay, Papua, targeted to begin in 2019. The agreement was now gas prices have been agreed at US $ 3.5 / mmbtu from British Petroleum (BP) Indonesia to two investors who is considered to be ready to run the industry, namely Sojitz Energy venture Inc. and the Ferrostaal. The gas price of $ 3.5 specialized in Bintuni has dropped from US $ 8 / mmbtu only to the fertilizer industry.

    However, BP is now an oversupply of production so that the gas delivered to the petrochemical industry center to petrokima Perrostaal that will build up of methane, and also Sojitz, "said Head of sub Directorate of Industrial Development Zone Industry Ministry, Adie Rochmanto Pandiangan, the Oil and Gas Forum 2016. However, gas supply from the refinery will remain a focus for development of the area conducted by PT Pupuk Indonesia. Supply of BP Indonesia been fearing oil and gas company in Malaysia Genting Oil Kasuri Kasuri Block, Papua, Iebih choose gas export their production to Malaysia.

    But we try so that they are also for the gas domestically. Genting is also somewhat fragile when talking about the allocation. We know there is in their interest. The allocation of gas from BP Indonesia to Bintuni amounted to 180 MMSCFD in the first phase and will reach 360 mmcfd in the second stage. To ensure that the price does not change, it was the pursuit of policy certainty Average industrial gas prices have been in the form of Instruction or presidential decrees.

    However, seeing the price of gas abroad cheaper than the national gas, Adie suggested the government open up opportunities for national industry buy gas from abroad. If domestic remain expensive, in Malaysia and Singapore even cheaper. Better to import LNG, specific to the industry. If you do not want to import, the government should change its policy on gas prices for the entire industry.

Media Indonesia, Page- 18, Thursday,Dec,1,2016

Pertamina Seeks New Deal for Iraqi Crude

    lndonesia's Pertamina is seeking a new crude processing agreement for its 2017 Iraqi crude allocations as the firm's current processing agreement with Shell expires in December. The state controlled oil firm issued a tender for the new processing deal earlier this month and has since closed it. lt is expected to announce the results "soon", a Pertamina official said, without disclosing the exact timeline.

    Refiners and selected traders were invited to submit proposals for processing agreement that will see Pertamina supply 1 to 2 million barrels of iraqi crude per month in exchange for similar volumes of oil products, trading sources with knowledge of the tender said. The processing agreement will last for 12 months starting January 2017, and both iraqi Basra tight and Heavy crude grades could be supplied by the Indonesian oil firm.

    Shell is one of the participants in the tendec said a second Pertamina official, speaking on condition of anonymity because the official was not authorised to speak to the media

IN INDONESIA

Pertamina Minta Perjanjian Baru untuk Minyak Mentah Irak

    Pertamina lndonesia mencari perjanjian pengolahan minyak mentah baru untuk 2017 alokasi minyak mentah Irak sebagai perjanjian pengolahan saat ini perusahaan dengan Shell berakhir pada bulan Desember. Pertamina mengeluarkan tender untuk kesepakatan pengolahan baru awal bulan ini dan sejak ditutupnya tender. Pemenang tender akan diumumkan hasilnya "segera", kata seorang pejabat Pertamina, tanpa mengungkapkan kapan saat yang tepat.

    Penyuling dan pedagang yang dipilih diundang untuk mengajukan proposal untuk perjanjian pengolahan yang akan melihat Pertamina pasokan 1-2 juta barel minyak mentah Irak yang per bulan dalam pertukaran untuk volume yang sama dari produk minyak, sumber perdagangan dengan pengetahuan tender tersebut. Perjanjian pengolahan akan berlangsung selama 12 bulan mulai Januari 2017, dan keduanya Minyak mentah ringa dari Basra dan Minyak mentah berat bisa dipasok oleh perusahaan minyak Indonesia/Pertamina

    Shell salah satu peserta tender kata seorang pejabat Pertamina, yang berbicara dengan syarat anonim karena karyawan tidak berwenang berbicara kepada media.

Jakarta Post, Page- 14, Thursday,Dec,1,2016

Government Asked Flexible I Bill Budget ASR Oil and Gas Company

    Indonesian Petroleum Association (IPA) said sinking fund post-mine (abandonment and site restoration / ASR) in large numbers to block out of contract will be burdensome to oil and gas companies. Therefore, the government asked Iebih flexible in collecting funds. IPA Executive Director Marjolijn Wajong said gas contracts signed before 1990 does not require allowance for ASR fact, if you count the number of wells drilled during the decades, ASR necessary funds will be significant.

    Billing One of these funds to the company, both the contract runs out or who take over the management, will be a heavy burden. So should talk to the companies to handle the solution. Then suddenly at the end of the facility must provide the money for that will be in abandon, super minus, "he said. For contractors who took over the management contract runs out this block, loading ASR calls can trim the economics of the block.

    Meanwhile, if the contractor billed for a long time, no funds can be deposited considering there is no provision for funding since AWAI contract. Coercion is also the potential occurrence billing dispute between the government and the contractor. "I understand that it (the unused production facility), should be handled. Technically, it is clear (to be done). But who could pay, "said Marjolijn. Therefore, the related issuance of ministerial regulations about ASR, IPA asked the government to be more flexible.

    ASR emphasized can not be charged entirely to the existing contractor or a new contractor takes over the management of oil and gas blocks. It might, advice Marjolijn, ASR burden is borne by both. "The sorts of way, can be 100% new, the old contractor can also put money," he said. According to him, oil and gas companies must have committed so its operating environment tidy finish. Technically too, if the wells are no longer used, the company would have to close.

    Typically, oil companies have set aside funds for this. Marjolijn only regret, that the ASR issue only comes once the contract block of oil and gas will run out in a year or two more. In fact, the oil and gas block contract extension can be filed and discussed 10 years before the contract runs out in accordance Regulation No. 15/2015 of the Minister of Energy and Mineral Resources. That is, the discussion of ASR this could have been done long ago. Moreover, he added, there will be approximately 30 oil and gas contracts before the 1990s would finish his contract.

    For me, it's hard case (about ASR). ASR fund expensive tablets, he said. Earlier, the government called the middle of drafting a ministerial regulation which specifically regulates the fund this ASR. The plan, the draft budget will include how to disburse the funds. This is in accordance with the recommendation of the Supreme Audit Agency (SAA/BPK). On Audit Reports BPK/SAA Financial Statements of the Central Government in 2015, the CPC recommends that the government formulate and establish policies related accounting reserve fund ASR is deposited into joint cooperation contract (PSC) with the Unit Special Upstream Oil and Gas (SKK Migas).

    Another recommendation is to the Minister of Energy and Mineral Resources and SKK Migas to coordinate drafting and establishing procedures for the use of funds ASR, as stipulated in Government Regulation No.79 / 2010. Then, the BPK/SAA has recommended that the Head of SKK Migas sanction explicitly to the PSC that is not backed up ASR.Kemudian plan related to the government to issue regulations requiring the installation of oil and gas production measuring device (flow meter), IPA did not mind.

    However, IPA has asked the government also set up an expert who will analyze the results of these measurements. According Marjolijn, each PSC typically own and install a flow meter on the amenities, ranging from oil and gas produced up dilifting. Because, this is necessary for the calculation of the company buying and selling oil and gas does. The government obtained the data given the PSC's definitely report regularly to SKK Migas.

IN INDONESIAN

Pemerintah Diminta Fleksibel Tagih Dana ASR Perusahaan Migas

    Indonesian Petroleum Association (IPA) menyatakan penyisihan dana pasca tambang (abandonment and site restoration/ASR) dalam jumlah besar bagi blok habis kontrak bakal memberatkan perusahaan minyak dan gas. Karenanya, pemerintah diminta Iebih fleksibel dalam menagih dana tersebut. Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong mengatakan, kontrak migas yang diteken sebelum 1990 memang tidak mewajibkan penyisihan ASR Padahal, jika menghitung jumlah sumur yang dibor selama berpuluh-puluh tahun, dana ASR yang diperlukan bakal cukup besar.

    Penagihan dana ini kepada Salah satu perusahaan, baik yang kontraknya habis ataupun yang mengambil alih pengelolaannya, akan menjadi beban berat. Sehingga mesti diajak bicara perusahaan-perusahaan untuk menghandle jalan keluarnya. Kalau tiba-tiba sekarang di ujung mesti menyediakan uang buat fasilitas yang akan diabandon, super minus,” kata dia. Bagi kontraktor yang mengambil alih kelola blok habis kontrak ini, pembebanan ASR disebutnya dapat memangkas keekonomian blok tersebut.

    Sementara jika ditagihkan kepada kontraktor lama, tidak ada dana yang dapat disetor mengingat memang tidak ada penyisihan dana sejak awai kontrak. Pemaksaan penagihan juga berpotensi terjadinya dispute antara pemerintah dan kontraktor. “Saya mengerti bahwa itu (fasilitas produksi tak terpakai) , harus dihandle. Secara teknis, jelas (harus dilakukan). Tetapi siapa yang bayar,” ujar Marjolijn. Karenanya, terkait penerbitan peraturan menteri soal ASR, IPA meminta pemerintah lebih fleksibel.

    ASR ditegaskannya tidak dapat dibebankan seluruhnya kepada kontraktor eksisting maupun kontraktor baru yang mengambil alih pengelolaan blok migas. Bisa saja, saran Marjolijn, beban ASR ini ditanggung keduanya. “Macam-macam caranya, bisa 100% yang baru, bisa kontraktor lama juga taruh uang," jelasnya. Menurutnya, perusahaan migas pasti berkomitmen membereskan lingkungan begitu operasinya selesai. Secara teknis pun, jika sumur tidak lagi dipakai, perusahaan pasti akan menutupnya.

    Biasanya, perusahaan migas telah menyisihkan dana untuk ini. Marjolijn hanya menyayangkan, bahwa isu ASR ini baru muncul begitu kontrak blok migas akan habis dalam satu-dua tahun lagi. Padahal, perpanjangan kontrak blok migas dapat diajukan dan dibahas 10 tahun sebelum kontrak habis sesuai Peraturan Menteri ESDM No 15/2015. Artinya, pembahasan ASR ini bisa saja dilakukan sejak jauh hari. Apalagi, tambahnya, bakal ada sekitar 30 kontrak migas sebelum 1990-an yang akan selesai masa kontraknya.

    Bagi saya, susah itu kasusnya (soal ASR). Mahal loh dana ASR, ujar dia. Sebelumnya, pemerintah menyebut tengah menyusun draft peraturan menteri yang khusus mengatur soal dana ASR ini. Rencananya, draft ini akan memuat cara menganggarkan hingga mencairkan dana tersebut. Hal ini sesuai dengan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pada Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 2015, BPK merekomendasikan agar pemerintah menyusun dan menetapkan kebijakan akuntansi terkait pencadangan dana ASR yang disimpan di dalam rekening bersama kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

    Rekomendasi lainnya yakni agar Menteri ESDM dan SKK Migas segera berkoordinasi menyusun dan menetapkan tata cara penggunaan dana ASR, sebagaimana diatur dalam dalam Peraturan Pemerintah No.79/ 2010. Kemudian, BPKpun merekomendasikan agar Kepala SKK Migas memberikan sanksi secara tegas kepada KKKS yang tak mencadangkan ASR.Kemudian terkait rencana pemerintah menerbitkan peraturan yang mewajibkan pemasangan alat pengukur produksi migas (flow meter), IPA tidak keberatan.

    Namun, IPA meminta pemerintah juga menyiapkan ahli yang akan menganalisis hasil pengukuran tersebut. Menurut Marjolijn, setiap KKKS biasanya sudah memiliki dan memasang flow meter di fasilitasnya, mulai dari migas diproduksi hingga dilifting. Pasalnya, alat ini diperlukan perusahaan untuk perhitungan jual beli migas yang dilakukannya. Pemerintah memperoleh data tersebut mengingat KKKS pasti melaporkannya secara rutin kepada SKK Migas

Investor Daily, Page- 9, Thursday,Dec,1,2016

Produksi Blok Mahakam Lampaui Target

    Total E&P Indonesie mencatat produksi Blok Mahakam telah mencapai 1,67 bcfd untuk gas dan 64 ribu bph untuk minyak. Angka ini telah melampaui target yang ditetapkan sebesar 1,43 bcfd untuk gas dan 56 ribu untuk minyak. Produksi 1,67 bcfd ini dapat bertahan sampai akhir tahun ini,” kata Head of Media Relation Total E&P Indonesie Kristanto Hartadi. Menurut dia, realisasi produksi Blok Mahakam ini relatif stabil jika dibandingkan dengan tahun lalu. Produksi migas di blok yang akan habis kontraknya akhir tahun depan ini cukup bagus sebagai dampak dari rampungnya beberapa proyek yang digarap Total pada tahun sebelumnya.

    Produksi bagus karena ada proyek South Mahakam-3, Peciko-7B, Sisi Nubi-2B, dan Bekapai Fase 2B. Ini hasilnya, jelas dia. Sebelumnya, Total merencanakan investasi sebesar USS 1,1 miliar pada tahun ini, turun dari tahun lalu USS 1,97 miliar lantaran anjloknya harga minyak. Anggaran itu salah satunya digunakan untuk membor sekitar 40 sumur. Tidak seperti tahun lalu, Total tidak menggarap proyek baru pada 2016. Pada tahun depan, meski kontrak habis di akhir tahun, diperkirakannya produksi migas Blok Mahakam masih tetap bagus.

    Walaupun, untuk rencana kegiatan dan target produksi 2017 kini masih dalam pembahasan dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Terkait penurunan investasi di tahun ini, Senior Vice President Asia Pacific Total Olivier de Langavant pernah menjelaskan, bukan lantaran Total tidak berkomitmen melanjutkan proyek di Indonesia. Total juga masih berkomitmen mempertahankan produksi migas di Blok Mahakam agar tidak turun drastis.

    Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi membenarkan bahwa pengurangan investasi itu bukan dilakukan Total lantaran kontraknya di Blok Mahakam mau habis. Pasalnya, investasi yang dikucurkan masih sesuai dengan rencana pengembangan (plan of development/ POD) yang ditetapkan. Kami evaluasi pelaksanaannya, investasinya kalau dibandingkan POD dan WP&B masih sesuai.

IN ENGLISH

Mahakam Block Production Exceeds Target

    Total E & P Indonesie noted Mahakam Block production has reached 1.67 bcfd for gas and 64 thousand barrels of oil. This figure has exceeded the set target of 1.43 bcfd for gas and 56 thousand for oil. 1.67 bcfd production can last until the end of this year, "said Head of Media Relations at Total E & P Indonesie Kristanto Hartadi. According to him, the actual production of the Mahakam block is relatively stable compared with last year. Oil and gas production in the block that will be out of contract late next year is quite good as a result of the completion of several projects cultivated total in the previous year.

    Production is nice because there is a project South Mahakam-3, Peciko-7B, Sisi Nubi-2B, and Bekapai Phase 2B. This result, he explained. Previously, the total planned investment of $ 1.1 billion this year, down from last year because of USS 1.97 billion drop in oil prices. The budget is one of them used to drill about 40 wells. Unlike last year, Total did not work on new projects in 2016. In the next year, although the contract runs out at the end of the year, anticipated oil and gas production Mahakam block is still good.

    Although, to plan activities and production target in 2017 is still under discussion with the Special Unit of Upstream Oil and Gas (SKK Migas). Related decline in investment this year, the Senior Vice President Asia Pacific Total Olivier de Langavant ever explained, not because Total is not committed to continue the project in Indonesia. Total still committed to maintaining oil and gas production on the Mahakam block in order not to fall dramatically.

    Head of the Special Unit of Upstream Oil and Gas (SKK Migas) Amien Sunaryadi justify that reduction was not made Total investments because of his contract in the Mahakam block to run out. Because the investment was disbursed in accordance with the development plan (plan of development / POD) were determined. Our evaluation of the implementation, the investment when compared POD and WP & B is still appropriate.

Investor Daily, Page- 9, Thursday,Dec,1,2016

Kilang Cilacap Tetap Berharap Saudi Aramco

    PT Pertamina masih akan terus melanjutkan proyek modernisasi kilang atau refinery development masterplan progpam (RDMP) untuk meningkatkan produksi minyak. Salah Satunya proyek RDMP Cilacap yang bekerjasama dengan Saudi Aramco. Vice President Strategic Planning, Business Development and Operation Risk Direktorat Pengolahan Pertamina Achmad Fathoni Mahmud mengatakan, Saudi Aramco masih memberikan sinyal positif untuk ikut bersama Pertamina mengembangkan kilang Cilacap.

    Biarpun begitu perjanjian pembentukan perusahaan patungan (joint venture) belum bisa ditandatangani. Hingga Saat ini, Pertamina dan Aramco masih melakukan Studi basic engineering design (BED) di Inggris. Untuk itu, Aramco dan Pertamina pun memperpanjang masa Head of Agreement (HOA) tahap I Selama Satu bulan atau sampai akhir 2016. HOA tahap I Seharusnya berakhir akhir November ini. Ternyata Studi BED panjang, perhitungan teknis dan komersialnya menyebabkan memanjang," jelas Achmad. Setelah Studi BED Selesai maka akan dilanjutkan perjanjian berikutnya ,yaitu HOA tahap 2. HOA tahap 2 dilakukan untuk membuat front end engineering design (FEED).

    Sementara terkait proyek RDMP kilang Balongan dan kilang Dumai, tidak akan menggandeng investor. Achmad bilang, Saudi Aramco menginginkan pengerjaan proyek RDMP dilakukan bertahap. Sementara Pertamina menginginkan ketiga proyek RDMP yang bekerjasama dengan Saudi Aramco dilakukan bersamaan. Proyek pengembangan kilang Balongan dan Dumai kemungkinan besar akan dikerjakan oleh Pertamina Sendiri. Pertamina maunya Cepat. Itu masih ditanyakan kembali, kalau Aramco tidak mau diajak lari cepat, ya, Pertamina kerjakan Sendiri.

IN ENGLISH

The Cilacap Refinery Keep Hope Saudi Aramco

    PT Pertamina will still continue to plant or refinery modernization project development masterplan progpam (RDMP) to increase oil production. One of Those RDMP Cilacap project in cooperation with Saudi Aramco. Vice President Strategic Planning, Business Development and Operations Risk Processing Directorate Achmad Fathoni Mahmud said Saudi Aramco still give a positive signal to come together to develop Pertamina Cilacap refinery.

    Even so the agreement forming the joint venture (JV) could not be signed. Until Currently, Pertamina and Aramco still conducting studies and basic engineering design (BED) in the UK. For that, Aramco and Pertamina also extend the Head of Agreement (HOA) During the first phase of one month or until the end of 2016. HOA should have ended the first phase of the end of November. Study Turns BED long, technical calculations and commercial lead compounds, "said Achmad. After BED Studies Done it will proceed next treaty, namely HOA HOA stage 2. Stage 2 is done to make the front end engineering design (FEED).

    While related to project RDMP Balongan refinery and Dumai refinery, will not engage investors. Achmad said that Saudi Aramco wants RDMP project done gradually. While Pertamina wants RDMP three projects in cooperation with Saudi Aramco conducted simultaneously. Balongan refinery development project and Dumai likely to be done by Pertamina Alone. Pertamina wants Quick. It was asked again, if Aramco would not be invited to run fast, lets Pertamina doing Alone.

Kontan, Page-14, Thursday, Des, 1,2016

OPEC Pangkas Produksi

    Pembahasan pemangkasan produksi minyak oleh OPEC berlangsung alot. Hal itu terlihat dalam pertemuan bilateral antara menteri-menteri energi OPEC seharl dan beberapa jam sebelum sidang serta pada pertemuan informal. Menurut informasi yang dihimpun dari pertemuan bilateral antara Indonesia dengan Irak, Iran, dan Gabon, beberapa negara setuju untuk menurunkan produksi, dan beberapa lainnya bakal bertahan dengan kondisi saat ini. lrak mengusulkan proposal, mereka setuju menurunkan produksi sekitar 200.000 barel per hari dari kondisi saat ini menjadi 4,5 juta barel per hari.

    Dengan asumsi bahwa data produksi yang dipakai adalah dari data-data sekunder, bukan dari data yang dirilis pemerintah," kata satu delegasi yang hadir dalam pertemuan bilateral sejumlah negara tersebut. Iran bakal mempertahankan produksi mereka saat ini 3,15 juta barel per hari. Mereka bertahan karena baru lepas dari embargo yang baru beberapa bulan ini dicabut. Menurut mereka, saat mereka lepas dari embargo, masak harus menurunkan produksi, bagaimana dengan negara-negara kaya lainnya yang menikmati produksi saat Iran diembargo,” katanya. Jonan menyatakan RI memutuskan untuk keluar sementara dari keanggotaan OPEC. karena tak setuju dengan pemangkasan.

    Indonesia keberatan untuk menurunkan target produksi minyak dalam RAPBN. Agar OPEC dapat mencapai kata sepakat, Indonesia men-suspend keanggotaannya. Analis dari Goldman Sachs, Barclays, dan ANZ sepakat harga minyak akan dengan cepat naik melampaui US$ 50 per barel apabila OPEC mencapai kesepakatannya. Jika tidak, pelemahan harga diperkirakan akan mencapai kisaran US$ 40. Sementara itu, harga minyak mentah berpeluang mencapai level US$50 per barel apabila rapat OPEC menghasilkan kesepakatan pemangkasan produksi paling tidak 700.000 barel per hari untuk mengatasi surplus suplai di, pasar.

    Pada perdagangan Rabu (30/11) pukul 23.30 WIB, harga minyak WTI kontrak Januari 2017 berada di posisi US$48,71 per barel, naik 3,48 poin atau 7,69%. Sementara minyak Brent kontrak Januari 2017 bertengger di US$50,11 per barel, meningkat 3,73 poin atau 8,04%. Deddy Yusuf Siregar, analis Asia Tradepoint Futures, mengatakan rapat resmi OPEC pada 30 November 2016, sangat sensitif terhadap kelangsungan harga minyak mentah di pasar. Sebagian besar anggota optimistis pertemuan tersebut dapat mencapai kesepakatan yang signifikan. Sebelumnya, OPEC sudah bergerak ke arah kesepakatan pemangkasan produksi dalam pertemuan di Aljazair pada 28 September 2016.

    Organisasi menyatakan bakal memotong produksi hingga 700.000 barel per hari menuju ke 32,5 juta-33 juta barel per hari. Namun, belum semua anggota menyepakati karena adanya masalah yang mendera masing-masing negara. Alhasil mereka tetap memacu jumlah pasokan baru. Masih ada berita negatif perihal Iran dan Irak yang tetap mempertahankan kuota  produksi. Sementara sebagian anggota sepakat memangkas produksi sebesar 700.000--800.000 barel per hari, kata Dedi. 

    Menurutnya kesepakatan pemangkasan produksi akan langsung memberikan dampak positif terhadap harga, sekalipun pembatasan belum diimplementasikan. Pasalnya, OPEC belum pernah menahan pasokan dalam 8 tahun terakhir sehingga perjanjian pembatasan suplai bakal direspons baik oleh pasar. Dengan proyeksi OPEC bakal memangkas produksi, dan kemudian diikuti oleh negara produsen lainnya, pasar minyak mentah mulai terangkat dari kondisi surplus. Sampai akhir 2016, harga minyak WTI masih berpeluang menyentuh level US$50 per barel.

IN ENGLISH

OPEC Cuts Production

    Discussion on oil production cuts by OPEC lasted a lot. It was seen in a bilateral meeting between the energy ministers of OPEC seharl and a few hours before the meeting and in informal meetings. According to information compiled from a bilateral meeting between Indonesia and Iraq, Iran, and Gabon, several countries agreed to reduce production, and several others will survive the current conditions. Iraqis suggested proposals, they agreed to reduce production by about 200,000 barrels per day from the current state to 4.5 million barrels per day.

    Assuming that the production data used is of secondary data, instead of the data released by the government, "said one delegate who attended the bilateral meeting a number of countries. Iran would maintain their current production of 3.15 million barrels per day. They survive because just escaped from the embargo are just a few of this month repealed. According to them, when they are separated from the embargo, the cook had to lower production, how the rich countries more enjoy the production as Iran embargo, "he said. Jonan expressed Republic Indonesia decided to exit while membership in OPEC, because it did not agree with Cutting producrion

    Indonesia objected to lower oil production target in the draft budget. OPEC in order to be able to reach an agreement, Indonesia shortly suspend its membership. Analysts from Goldman Sachs, Barclays, and ANZ agreed oil prices would quickly rise above US $ 50 a barrel if OPEC reached agreement. If not, the weakness is expected to reach around US $ 40. Meanwhile, crude oil prices likely to reach a level of US $ 50 a barrel if OPEC meeting resulted in an agreement production cut at least 700,000 barrels per day to cope with surplus supply in the market.

    In trading on Wednesday (30/11) at 23:30 pm, the price of WTI oil contract in January 2017 is at US $ 48.71 per barrel, up 3.48 points, or 7.69%. While Brent oil contract in January 2017 at US $ 50.11 per barrel, up 3.73 points, or 8.04%. Deddy Yusuf Siregar, Asia Tradepoint Futures analyst, said the OPEC official meeting on 30 November 2016, are very sensitive to the continuity of the price of crude oil in the market. Most members are optimistic that the meeting can reach a significant agreement. Earlier, OPEC is already moving toward a deal cut production at its meeting in Algeria on September 28, 2016.

    Organization states would cut production by 700,000 barrels per day to get to 32.5 million-33 million barrels per day. However, not all members agree because of problems that plagued each country. As a result they keep pushing the amount of new supply. There is still negative news concerning Iran and Iraq, while maintaining production quotas. While most members agreed to cut output by 700000-800000 barrels per day, said Dedi.

    According to the agreement the production cuts will directly have a positive impact on prices, though restrictions have not been implemented. Because, OPEC has never withhold supply in the last 8 years so that the restrictions on the supply agreement will be responded by the market. With a projected OPEC would cut production, and then followed by the other producing countries, the crude oil market began to rise from the surplus. Until the end of 2016, the price of WTI oil is still likely to reach US $ 50 per barrel.

Bisnis Indonesia, Page-1, Thursday, Des, 1,2016