google.com, pub-9591068673925608, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Pemerintah Mewaspadai Kenaikan Harga Minyak - MEDIA MONITORING OIL AND GAS -->

Wikipedia

Search results

Friday, December 2, 2016

Pemerintah Mewaspadai Kenaikan Harga Minyak


    Pemerintah memutuskan untuk sementara waktu berhenti menjadi anggota Organization of the Petroleum Exporting Countries atau organisasi negara pengekspor minyak dunia (OPEC). Langkah ini diambil terkait keputusan OPEC yang menyepakati pemangkasan produksi minyak mentah dunia di luar kondensat sebesar 1,2 juta barel per hari dalam sidang OPEC yang digelar pekan ini. Dalam sidang OPEC ini juga, diketahui bahwa OPEC meminta Indonesia memotong produksi minyak sebesar 5% atau 37.000 barel per hari. Padahal, Indonesia membutuhkan penerimaan besar dari produksi minyak.

    Pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017, disepakati penurunan produksi minyak 5.000 barel per hari dibanding 2016, jadi yang bisa diterima hanya 5.000 barel itu," ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Jonan bilang, keputusan ini merupakan langkah terbaik karena dengan demikian kepentingan Indonesia untuk mendapatkan penerimaan dari minyak tidak terganggu. Di sisi lain, keputusan OPEC untuk memangkas produksi minyak juga tetap dijalankan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menambahkan, dampak pembekuan sementara keanggotaan Indonesia di OPEC sudah dihitung secara seksama oleh pemerintah.

    Menurutnya, Indonesia tetap komitmen untuk memproduksi jumlah minyak mentah sesuai dengan APBN 2017 yang sudah ditetapkan. Komitmen kita yaitu memproduksi minyak 815.000 barel per hari. Karena itu, angka produksi minyak ini tidak akan terpengaruh," ujar Sri Mulyani. Hanya saja, Sri mengingatkan bahwa keputusan OPEC memangkas produksi minyak bakal menyebabkan harga minyak dunia meningkat. Hal ini tentu saja ini akan berdampak pada APBN.

    Di satu sisi, kenaikan harga minyak akan memberikan dampak positif dari sisi penerimaan negara. Meski begitu, menurut Sri, dampak bagi penerimaan negara juga berbeda, baik itu dari sisi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA), pajak penghasilan (PPh) minyak dan gas, maupun pajak pertambahan nilai (PPN). Makanya, "Nanti kami akan membuat exercise soal dampak dari keputusan pemangkasan OPEC ini ke APBN, baik dari sisi penerimaan maupun dari jumlah subsidi.

    Juga dampak ke nilai subsidi listrik karena sebagian pembangkit masih menggunakan diesel. Selain menghitung dampak terhadap anggaran, pemerintah juga akan mengkaji dampak keputusan pemangkasan produksi minyak mentah oleh OPEC terhadap ekonomi secara keseluruhan. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Sasmito Hadi Wibowo mengingatkan agar Indonesia berhati-hati akan adanya kemungkinan kenaikan harga bahan bakar minyak pasca keputusan pemangkasan produksi minyak mentah oleh OPEC.

Menurut Sasmito, andil BBM dalam inflasi mencapai 3%. Jika harga BBM naik 1% saja, dampak terhadap inflasinya juga akan terasa besar. "Ini yang perlu diantisipasi dari sekarang dan mudah-mudahan secara gradual tidak terjadi lonjakan.  Meski pemerintah  mewaspadai efek kenaikan harga minyak atas keputusan OPEC ini, tapi Bank Indonesia (BI) justru menilai tak ada yang perlu dikhawatirkan oleh Indonesia dari keputusan OPEC yang memangkas produksi minyak dunia.

    Menurut Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara, meskipun harga minyak dunia naik, tetapi dampaknya terhadap inflasi dalam negeri tidak akan terlalu signifikan. Bahkan, pemerintah juga dinilai tidak perlu khawatir karena posisi APBN bakal tetap aman. Jika berkaca pada beberapa
tahun ke belakang, Indonesia punya alasan untuk khawatir atas kenaikan harga minyak dunia. Tapi, Saat itu anggaran subsidi untuk BBM masih sangat tinggi, ujar Mirza. Namun saat ini, dengan kebijakan penetapan harga bahan bakar minyak yang disesuaikan dengan harga pasar, dampak ke APBN praktis tidak ada pengaruh berapapun kenaikannya.

IN ENGLISH

Wary Government Oil Price Increase


    The government decided to temporarily cease to be members of the Organization of the Petroleum Exporting Countries or world organization of oil exporting countries (OPEC). This step is taken in regard to the decision of OPEC crude oil output cuts agreed on in the outside world condensate by 1.2 million barrels per day in OPEC session held this week. In the trial of OPEC is also known that OPEC has asked Indonesia to cut oil production by 5%, or 37,000 barrels per day. In fact, Indonesia needs a great reception from oil production.

    In the Draft Budget of the State (Draft Budget), 2017, agreed to lower oil production of 5,000 barrels per day compared to 2016, so that could be accepted only 5,000 barrels, "said Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ignatius Jonan, Jonan said decision this is the best way because then the interests of Indonesia to gain acceptance of the oil is not compromised. on the other hand, OPEC's decision to cut oil production also keep running. Finance Minister Sri Mulyani Indrawati added that the impact of the temporary suspension of Indonesia's membership in OPEC has been calculated carefully by government.

    According to him, Indonesia remains committed to produce the amount of crude oil in accordance with the 2017 state budget already set. Our commitment is to produce 815 000 barrels of oil per day. Therefore, the rate of oil production will not be affected, "said Sri Mulyani. However, Sri reminded that OPEC's decision to cut oil production would cause oil prices to rise. This of course will impact on the state budget.

    On the one hand, rising oil prices will have a positive impact on the revenue side. Even so, according to Sri, the impact to state revenue is also different, both in terms of non-tax revenues (non-tax) natural resources (SDA), income tax (VAT) of oil and gas, as well as value-added tax (VAT). Hence, "We'll make the exercise on the impact of OPEC's decision to state budget cuts, both in terms of revenue and of the amount of the subsidy.

    Also the impact to the value of the electricity subsidy because some plants still use diesel. In addition to calculating the impact on the budget, the government will also examine the impact of crude oil production cut decision by OPEC to the economy as a whole. Deputy of Distribution and Services Statistics Central Statistics Agency (BPS) Sasmito Hadi Wibowo reminded that Indonesia should be mindful of the possible increase in fuel prices after the decision of crude oil production cuts by OPEC.

    According Sasmito, contributed to fuel inflation reaches 3%. If the price of fuel rose 1%, the impact on inflation will also tasted great. "It is to be anticipated from now and hopefully gradually not a spike. Although the government is wary of the effects of rising oil prices on OPEC's decision is, but Bank Indonesia (BI) assess precisely nothing to be feared by Indonesia of the decision of OPEC to cut production the world's oil.

    According to BI Senior Deputy Governor Mirza Adityaswara, despite rising world oil prices, but the impact on inflation in the country will not be too significant. In fact, the government was also considered not to worry because the budget position will remain secure. If the prism of some
years back, Indonesia had no reason to worry over rising world oil prices. But, that time subsidy for fuel is still very high, said Mirza. But this time, the fuel pricing policy adjusted to market prices, the impact of the state budget to practically no influence whatever gains.

Kontan, Page-2, Friday, Dec,2,2016

No comments:

Post a Comment

POP UNDER

Iklan Tengah Artikel 1

NATIVE ASYNC

Iklan Bawah Artikel