google.com, pub-9591068673925608, DIRECT, f08c47fec0942fa0 All Posts - MEDIA MONITORING OIL AND GAS -->

Wikipedia

Search results

Monday, January 22, 2018

Pertamina to Invest Sonatrach Block in Algeria


PT Pertamina continues its long-standing plans to acquire oil and gas blocks overseas. This year, Pertamina will focus on acquiring oil and gas blocks in Algeria.

Syamsu Alam

Upstream Director of Pertamina Syamsu Alam explained that Pertamina is eyeing a block of oil and gas in Algeria. The block has entered the development stage after completing the exploration phase by drilling 30 wells.

In addition, the location of Pertamina's oil and gas block is also adjacent to the existing block of Pertamina in Algeria. Later can combine production facilities there. Pertamina is currently in the process of discussions with Sonatrach for the investment plan in the oil and gas block.

"Actually it's the work area of Sonatrach, if it's convenient, we can go in there," Alam said last weekend.

Later Pertamina will not be the operator. Pertamina enters the oil and gas block by not acquiring the Participating Interest (Pl) rights of Sonatracth. SOEs That directly invests as Sonatrach partners. In addition to Algeria, Pertamina is completing the effort to participate in getting one of the oil and gas blocks in Iran, the Mansouri Block.

Pertamina hopes to become an operator in the block. However, Pertamina still has to wait for the Iranian government's decision to be announced in April 2018. The Mansouri block is projected to produce 250,000-300,000 barrels of oil per day.

IN INDONESIA

Pertamina Akan Investasi Blok Sonatrach di Aljazair


PT Pertamina meneruskan rencana lama untuk mengakuisisi blok-blok migas di luar negeri. Khusus tahun ini, Pertamina akan fokus untuk melakukan akuisisi blok migas di Aljazair.

Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam menjelaskan, Pertamina sedang mengincar satu blok migas di Aljazair. Blok tersebut sudah masuk tahapan pengembangan setelah menyelesaikan tahapan eksplorasi dengan pengeboran 30 sumur.

Selain itu, lokasi blok migas incaran Pertamina ini juga berdekatan dengan blok eksisting Pertamina di Aljazair. Nanti bisa menggabungkan fasilitas produksi di sana. Saat ini Pertamina sedang dalam proses diskusi dengan Sonatrach untuk rencana lnvestasi di blok migas tersebut. 

"Sebenarnya itu wilayah kerja Sonatrach. Kalau nyaman, kami bisa masuk ke sana," kata Alam, akhir pekan lalu.

Nantinya Pertamina tidak akan menjadi operator. Pertamina masuk ke blok migas tersebut tidak dengan mengakuisisi hak partisipasi alias Participating Interest (Pl) Sonatracth. BUMN ltu langsung berinvestasi sebagai mitra Sonatrach. Selain Aljazair, Pertamina sedang merampungkan upaya ikut dalam mendapatkan salah satu blok migas dl Iran, yaitu Blok Mansouri. 

Pertamina berharap bisa menjadi operator di blok tersebut. Namun Pertamina masih harus menunggu keputusan Pemerintah Iran yang akan diumumkan pada April 2018 mendatang. Blok Mansouri diproyeksikan bisa memproduksi minyak mencapai 250.000-300.000 barel per hari.

Kontan, Page-14, Monday, Jan 22, 2018

Pertamina and EP Bentu Limited Signs Handle Gas Sale and Purchase



The commitment of PT Pertamina (Persero) to implement the Refinery Development Master Plant (RDMP) program to increase the capacity and complexity of the Refinery is realized with various operational support preparation steps.

One is the fulfillment of the gas supply for the refinery operations conversion phase as well as to support the RDMP project in Dumai Refinery Unit (RU) II. To meet the gas needs, Pertamina entered into a Gas Sales and Purchase Agreement (PJBG) with EMP Bentu Limited.

The signing of gas sale and purchase agreement was conducted by Pertamina Gas Director Yenni Andayani with EMP Bentu Limited CEO Imam R Agustino at Pertamina Head Office. The PJBG will last for 4 years from October 2018 to May 2021, with a total contract volume of 56 trillion british thermal units (TBTU).

Gas Director of Pertamina, Yenni Andayani said the move is Pertamina's effort to fulfill the gas requirement at Kilang Dumai during the conversion phase which is estimated to start in mid-2018 until 2020 by 57 million standard cubic feet per day (MMSCFD), then proceed to the next phase year 2021 to the implementation of an RDMP project requiring 120 MMSCFD of gas volume.

"With this signing is expected to increase gas utilization and fuel conversion in the refinery can be done in line with the development of both transmission and distribution infrastructure. On the other hand, the fulfillment of gas in Refinery in RDMR project will encourage refinery production increase in meeting the national fuel needs of quality and standard EURO IV / V "said Yenni.

EMP Bentu Limited CEO, Imam P Agustino stated that this synergy is the first for EMP Bentu Limited with Pertamina which is expected to be continued with other cooperation.

"We have a lot of working areas with gas output that can meet the needs of partners, so that in the future hope to still be working with Pertamina"  he said.

Especially for Dumai Refinery, EMP Bentu will supply two-phase gas, from Seng Field, Segat, Bentu, Penar and Terusan located in Bentu Work Area, with a delivery point at Seng Segat Delivery Station (SSDS) at Tapping Point SV-1306 PTTGI, Pelalawan District, Riau.

Yenni expects gas supply in the first phase to be realized on time, as Duri Duri's pipeline, readiness at Dumai refinery, and gas facilities from the seller not later than July 2018.

The construction of Duri-Dumai transmission pipeline has been started since mid-November 2017 between Pertamina and PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) which is a subsidiary of PT PGN.

Construction of the pipeline is the government's assignment to Pertamina and PGN in the development and operation of the joint gas pipeline from Duri to Dumai, through the Ministerial Decree ESDM No. 5975 K / 12 / MEM / 2016 dated 27 June 2016, in an effort to support the optimization of natural gas utilization for domestic needs, especially for Refinery Unit II Dumai and industries in South Sumatra, Riau and Jambi.

IN INDONESIA

Pertamina dan EP Bentu Limited Tanda Tangani Jual Beli Gas


Komitmen PT Pertamina (Persero) dalam melaksanakan program Refinery Development Master Plant (RDMP) untuk meningkatkan kapasitas dan kompleksitas Kilang, direalisasikan dengan berbagai langkah persiapan pendukung operasional.

Salah satunya pemenuhan pasokan gas untuk fase konversi operasional kilang serta untuk mendukung proyek RDMP di Refinery Unit (RU) II Dumai. Untuk memenuhi kebutuhan gas tersebut, Pertamina melakukan Perjanjian Jual Beli Gas Bumi (PJBG) dengan EMP Bentu Limited. 

Penandatanganan kerja sama jual beli gas, dilakukan oleh Direktur Gas Pertamina Yenni Andayani dengan CEO EMP Bentu Limited Imam R Agustino di Kantor Pusat Pertamina. PJBG akan berlangsung selama 4 tahun mulai bulan Oktober 2018 sampai Mei 2021, dengan total volume kontrak sebesar 56 triliun british thermal unit (TBTU).

Direktur Gas Pertamina, Yenni Andayani menyatakan langkah tersebut merupakan upaya Pertamina dalam memenuhi kebutuhan gas di Kilang Dumai pada tahap konversi yang diperkirakan dimulai pada pertengahan tahun 2018 sampai dengan 2020 sebesar 57 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD), kemudian dilanjutkan ke tahap selanjutnya pada tahun 2021 sampai dengan pelaksanaan proyek RDMP yang memerlukan volume gas sebesar 120 MMSCFD.

“Dengan adanya penandatanganan ini diharapkan utilisasi gas meningkat dan konversi bahan bakar di Kilang dapat dilakukan seiring dengan pengembangan infrastruktur baik transmisi maupun distribusi. Di sisi lain pemenuhan gas di Kilang dalam proyek RDMR akan mendorong penigkatan produksi kilang dalam memenuhi kebutuhan BBM nasional yang berkualitas dan berstandar EURO IV/V”tegas Yenni.

CEO EMP Bentu Limited, Imam P Agustino menyatakan sinergi ini merupakan yang pertama bagi EMP Bentu Limited dengan Pertamina yang diharapkan dapat dilanjutkan dengan kerja sama lainnya. 

“Kami memiliki banyak wilayah kerja dengan hasil gas yang bisa memenuhi kebutuhan mitra, sehingga ke depan berharap masih bisa bekerjasama dengan Pertamina" ungkanya.

Khusus untuk Kilang Dumai, EMP Bentu akan memasok gas dua tahap, dari Lapangan Seng, Segat, Bentu, Penar dan Terusan yang berada di Wilayah Kerja Bentu, dengan titik penyerahan di Seng Segat Delivery Station (SSDS) di Tapping Point SV-1306 PTTGI, Kabupaten Pelalawan, Riau.

Yenni berharap pasokan gas pada tahap pertama dapat terealiasi tepat Waktu, seiring dengan selesainya pembangunan pipa Duri-Dumai, kesiapan di Kilang Dumai, serta fasilitas gas dari penjual selambat-lambatnya pada Juli 2018.

Pembangunan pipa transmisi Duri-Dumai telah di mulai sejak pertengahan November 2017 antara Pertamina dengan PT Transportasi Gas Indonesia (TGI) yang merupakan anak usaha dari PT PGN. 

     Pembangunan pipa tersebut merupakan penugasan pemerintah kepada Pertamina dan PGN dalam pembangunan dan pengoperasian bersama pipa gas bumi dari Duri ke Dumai, melalui Keputusan Menteri ESDM Nomor 5975 K/12/ MEM/ 2016 tanggal 27 Juni 2016, sebagai upaya mendukung optimalisasi pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan dalam negeri khususnya untuk Refinery Unit II Dumai dan industri di wilayah Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi.

Investor Daily, Page-9, Saturday, Jan 20, 2018

Pertamina Adds Oil and Gas Block in Algeria



PT Pertamina (Persero) will have a new oil and gas block in Algeria in partnership with Sonatrach. The additional block will boost overseas oil production to more than 108 thousand barrels per day (bpd).

Upstream Director of Pertamina Syamsu Alam said it had the opportunity to add a block of oil and gas development stage in Algeria. Later, the company will be together with the national oil and gas company Algeria, Sonatrach, working on the block owned by Sonatrach.

Pertamina will hold the ownership of some shares in the block without having to pay.

"We do not buy PI (Participating interest). Our spirit is G to G (government to government), then we go there. We can portion a few percent, the cost is used for investment, so there is no acquisition cost, "he said in Jakarta.

He said, there is no decision whether Pertamina will only be a shareholder or also as an operator in the Block. The reason, it is still in technical and commercial discussions with Sonatrach.

"We do not have to be operators, depending on the conversation with Sonatrach," Alam added.

Unfortunately, he was reluctant to name the block to be taken. Alam explained that the oil and gas block is located near the 405A block owned by the company and 30 wells have been drilled. However, this block has not been produced by Sonatrach. Once entered, the company will work on the development of this block.

"So, later we can develop, then facilities of all kinds can we combine (with Block 405A," he explained.

Previously, Pertamina has signed a memorandum of understanding on the management of oil and gas blocks in Algeria with Sonatrach. Through this new agreement, the Algerian state-owned oil and gas company opens opportunities for Pertamina to develop existing assets and work on new assets with a production potential of 20-30 thousand bpd and total reserves of more than 100 million barrels of oil.

Following this signing, Pertamina and Sonatrach will finalize the agreement and settlement commercial terms. Furthermore, the company will submit a plan of development (POD) to the oil and gas authority in Algeria.

Nature once mentioned, the discussion with Sonatrach will last until the beginning of this year. However, he has not been able to confirm when a contract with Sonatrach is signed.

"The contract depends on the discussion," he said.

Pertamina currently holds shares in three fields in Block 405A in Algeria through its subsidiary, PT Pertamina International - EP (PIEP).

PIEP is the operator and the majority management holder of 65% in MLN Field. Not only that, PIEP also has management rights in EMK field of 16.9% and in Ourhoud field 3.73%.

Production Up

With the addition of new blocks, Alam said, the company's oil production from oil and gas blocks abroad will exceed the target of 108 thousand bpd.

Because the target has not calculated the additional production of oil and gas blocks that will be taken Pertamina this year.

"That (108 thousand bpd) of the optimization of the existing (assets)," he said.

Unfortunately, he does not yet know how much of a new oil and gas block. In addition to Algeria, the company is also targeting a block of oil and gas in Iran, the Mansouri Block. Oil production from this block is estimated to reach 250-300 thousand bpd. Later, Pertamina will hold 30% ownership, 20% local company partners, and the rest of its partners.

The Company is targeting to sign this block contract in April.

"To the Mansouri Block, [we] as operators," Alam said.

Pertamina's oil and gas production from overseas assets is increasing every year. Senior Vice President of Strategic Planning and Operation Evaluation Pertamina Meidawati said oil and gas production from overseas assets is only 88 thousand bpd for oil and 218 mmscfd per day in 2016.

In 2017, this production figure rose to 104 thousand bpd for oil and 275 mmscfd for gas. The realization of oil and gas production exceeds the target set for 2017, which is 92 thousand bpd for oil and 202 mmscfd for gas. The increase in oil production comes from assets in Algeria, while additional gas production from Aliazair and Malaysia.

Target 2018, for oil 108 thousand bpd and gas 266 mmscfd, "he said.

Currently, in addition to Algeria, the company also has assets in Iraq namely West Qurna-1 Field. While in Malaysia, the company holds shares ownership in Block K, Kikeh Block, SN30 Block Block SK309 and Block SK311. Then, after acquiring Maurel & Prom, Pertamina has assets in Gabon, Nigeria, Tanzania, Namibia, Colombia, Canada, Myanmar, Italy, and other countries.

Pertamina said it will rely on oil and gas production from its overseas assets in the future, with a contribution target of 33 percent of the total production of 2025 or equivalent to 650 thousand barrels of oil equivalent per day / boepd.

Acquisitions abroad are needed to minimize the difference in domestic demand and supply of oil and gas in the future. In 2025, Pertamina's oil production is targeted to reach 822 thousand bpd, which is 353 thousand bpd from domestic and 469 thousand bpd from abroad. As for gas, it is targeted to increase to 5.71 billion cubic feet per day, ie 4.23 billion cubic feet of domestic and 1.48 billion cubic feet of foreign assets.

IN INDONESIA

Pertamina Tambah Blok Migas di Aljazair


PT Pertamina (Persero) akan memiliki satu blok migas baru di Aljazair melalui kerja sama dengan Sonatrach. Tambahan blok ini akan menggenjot produksi minyak Iuar negeri perseroan menjadi lebih dari 108 ribu barel per hari (bph).

Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam mengatakan, pihaknya memiliki peluang untuk menambah satu blok migas tahap pengembangan di Aljazair. Nantinya, perseroan akan bersama-sama dengan perusahaan migas nasional Aljazair, Sonatrach, menggarap blok yang dimiliki oleh Sonatrach. Pertamina akan memegang kepemilikan sebagian saham di blok tersebut tanpa harus membayar.

“Kami tidak beli PI (Participating interest/ saham partisipasi). Semangatnya itu kami ada G to G (government to government), kemudian kami masuk situ. Kami dapat porsi beberapa persen, biayanya dipakai untuk investasi, jadi tidak ada acquisition cost,” kata dia di Jakarta.

Dikatakannya, belum ada keputusan apakah Pertamina hanya akan menjadi pemegang saham atau juga sebagai operator di Blok tersebut. Pasalnya, pihaknya kini masih dalam pembahasan teknikal dan komersial dengan Sonatrach. 

“Kami tidak harus jadi operator, tergantung pembicaraan dengan Sonatrach,” tambah Alam.

Sayangnya, dia enggan menyebutkan nama blok yang akan diambil tersebut. Alam hanya menjelaskan, blok migas tersebut berlokasi di dekat Blok 405A yang dimiliki perseroan dan sudah ada 30 sumur yang dibor. Meski demikian, blok ini belum diproduksikan oleh Sonatrach. Begitu masuk, perseroan akan menggarap pengembangan blok ini. 

“Sehingga, nanti kami bisa kembangkan, maka fasilitas segala macam bisa kita gabungkan (dengan Blok 405A,” jelasnya.

Sebelumnya, Pertamina telah meneken revisi nota kesepahaman pengelolaan blok migas di Aljazair dengan Sonatrach. Melalui kesepakatan baru ini, perusahaan migas milik pemerintah Aljazair itu membuka peluang bagi Pertamina untuk mengembangkan aset eksisting serta menggarap aset baru yang memiliki potensi produksi 20-30 ribu bph dan total cadangan lebih dari 100 juta barel minyak.

Pasca penandatanganan ini, Pertamina dan Sonatrach akan memfinalisasi kesepakatan dan melakukan settlement commercial terms. Selanjutnya, perseroan akan mengajukan rencana pengembangan (plan of development/ POD) kepada otoritas migas di Aljazair.

Alam pernah menyebutkan, pembahasan dengan Sonatrach akan berlangsung sampai awal tahun ini. Namun, dia belum dapat memastikan kapan kontrak dengan Sonatrach ditandatangani. 

“Kontrak tergantung pembahasan," kata dia.

Saat ini Pertamina memiliki saham di tiga lapangan dalam Blok 405A di Aljazair melalui anak usahanya, PT Pertamina International- EP (PIEP). PIEP menjadi operator sekaligus pemegang hak kelola mayoritas sebesar 65% di Lapangan MLN. Tidak hanya itu, PIEP juga memiliki hak kelola di lapangan EMK sebesar 16,9% dan di lapangan Ourhoud 3,73%. 

Produksi Naik

Dengan adanya tambahan blok baru, Alam menuturkan, produksi minyak perseroan dari blok migas di luar negeri akan melebihi target 108 ribu bph. Pasalnya, target terse-but belum menghitung tambahan produksi dari blok-blok migas yang akan diambil Pertamina pada tahun ini. 

“Itu (108 ribu bph) dari yang optimasi yang (aset) eksisting,” kata dia. 

Sayangnya dia belum mengetahui berapa tambahan dari blok migas yang baru. Selain di Aljazair, perseroan juga sedang membidik satu blok migas di Iran, yakni Blok Mansouri. Produksi minyak dari blok ini diperkirakan mencapai 250-300 ribu bph. Nantinya, Pertamina akan memegang kepemilikan saham 30%, mitra perusahaan lokal 20%, dan sisanya mitra lainnya. Perseroan menargetkan dapat meneken kontrak blok ini pada April ini. 

“Untuk yang Blok Mansouri, [kami] sebagai operator,” kata Alam.

Produksi migas Pertamina dari aset luar negeri tercatat terus naik setiap tahunnya. Senior Vice President Strategic Planning and Operation Evaluation Pertamina Meidawati mengatakan, produksi migas dari aset luar negeri ini hanya sebesar 88 ribu bph untuk minyak dan 218 juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/mmscfd) pada 2016.

Pada 2017, angka produksi ini naik menjadi 104 ribu bph untuk minyak dan 275 mmscfd untuk gas. Realisasi produksi migas tersebut melebihi target yang ditetapkan untuk 2017, yakni sebesar 92 ribu bph untuk minyak dan 202 mmscfd untuk gas. Kenaikan produksi minyak berasal dari aset di Aljazair, sementara tambahan produksi gas dari Aliazair dan Malaysia. 

Target 2018, untuk minyak 108 ribu bph dan gas 266 mmscfd,” ujarnya.

Saat ini, selain di Aljazair, perseroan juga memiliki aset di Irak yakni Lapangan West Qurna-1. Sementara di Malaysia, perseroan memegang kepemilikan saham di Blok K, Blok Kikeh, Blok SNR Blok SK309 dan Blok SK311. Kemudian, pasca mengakuisisi Maurel&Prom, Pertamina memiliki aset di di Gabon, Nigeria, Tanzania, Namibia, Kolombia, Kanada, Myanmar, Italia, dan negara lainnya.

Pertamina menyatakan akan mengandalkan produksi migas dari aset-asetnya di luar negeri di masa mendatang, dengan target kontribusi mencapai 33% dari total produksi 2025 atau setara dengan 650 ribu barel setara minyak per hari (barrel oil equivalent per day/boepd).

Akuisisi di luar negeri diperlukan guna memperkecil selisih kebutuhan dan pasokan migas domestik di masa mendatang. Pada 2025, produksi minyak Pertamina ditargetkan bisa mencapai 822 ribu bph, yakni 353 ribu bph dari dalam negeri dan 469 ribu bph dari luar negeri. Sementara untuk gas, ditargetkan meningkat menjadi 5,71 miliar kaki kubik per hari, yaitu 4,23 miliar kaki kubik dari domestik dan 1,48 miliar kaki kubik dari aset luar negeri.

Investor Daily, Page-9, Saturday, Jan 20, 2018

Saturday, January 20, 2018

Honggo Escape from Singapore



Suspected corruption allegations and money laundering of condensate sales part of the country, former President Director of PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Honggo Wendratno (HW), disappeared. Honggo last did not attend Polri's call for treatment to Singapore.



Head of Public Information Division Public Relations Division Headquarters Police Republic of Indonesia Kombes Pol Martinus Sitompul confirmed Police will spread photos Honggo Wendratno. Because Honggo has often not received from the police call and last he was absent because of the reason for treatment of Singapore

"Red Notice has been around since 2017. Later the DPO will we spread from Monday (22/1)," said Martinus at Poiri Headquarters, II Trunojoyo, South Jakarta, Friday (19/1).

In addition, the reason the Police Republic of Indonesia spread photos Honggo, because until now the existence of Honggo is not known after treatment at one hospital in Singapore.

Honggo Wendratno

"Suspect HW until now has not been known of its existence. Information in Singapore has been searched by SLO (Senior Liaison Officer) Police in Singapore Kombes Joko who then came to the alleged address there in one place in Singapore, "said Pol Kombes Martinus.

"Yes it could be (Honggo went to another country)," added Martinus.

The summons to Honggo was not only sent to his home in Pakubuwono, South Jakarta. Rather it also sends the Letter to Singapore where Honggo was treated. However, it does not get perfect or satisfactory results.

"At the time of our SLO there went to the location which allegedly is a residence and company TPPI. It turns out to the one there stating that the suspect HW was not there. And, that address is not a PT from TPPI in that location, "said Kombes Pol Martinus.

Submit Red Notice

"Therefore, we make a report, of course, this will be a consideration for investigators to make efforts other steps. Among them are making an application to issue a red notice. Thus it will be assisted by the police in all over Indonesia and around the world, "continued Martinus.

According to Police Commissioner Martinus, the summoning letter given to the Honggo family did not get any results. Because it did not get information about the existence of Honggo from the family and his lawyer.

"The information I can not find out. But of course, the information he said did not know what we received. But of course, we will do more profound efforts, "he said.

As is known, condensate sales corruption cases involving PT TPPI and SKK Migas had been abandoned by the Criminal Investigation Agency (Bareskrim Mabes Polri) more than two years. In fact, case files that have been prepared investigators Directorate of Economic and Special Crime (Dittipideksus) Bareskrim has four times delegated.

Since May 2015, investigators have established three people as suspects in condensate cases. They are the Head of BP Migas (SKK Migas) Raden Priyono and former BP Migas Finance Deputy Djoko Harsono and Honggo Wendratno. However, the only detained investigators are Raden Priyono and Djoko Harsono.

Cancel File Submission

Earlier this month, the investigator of the Special Crime Investigation Directorate of Criminal Investigation Police canceled the suspect file and the evidence of the alleged case to the Attorney General's Office. At that time two suspects were present, namely Raden Priyono-and Djoko Harsono. Both left Bareskrim Police, Building CTF Jalan Merdeka Timur, Central Jakarta, Monday (8/1/2018) around at 14.00 hrs.

"There is no second stage delegation, meaning we are today told to go back, that alone can not, that's all," said attorney Raden Priyono, Supriyadi Adi, in the CTF building, Bareskrim Police.

Honggo has not been arrested in this case, because of health care after heart surgery in Singapore. However, Singapore through the Facebook account of the Singapore Embassy for Indonesia denied the existence of Honggo in Singapore.

"Honggo Wendratno is not in Singapore. We have conveyed this to the Indonesian authorities on previous occasions. Singapore has given full assistance to Indonesia in this case in accordance with our laws and international obligations, "the official statement of the Foreign Ministry of Singapore, as quoted from Singapore Embassy's Facebook account for Indonesia, Saturday (13/1) night.

The unlawful acts committed by the suspects are the Corruption Criminal of Condensate Processing of State Section. They are considered unlawful because the processing is without a cooperation contract, taking and processing and selling condensate parts of the state that harm the state finances.

As already audited by the State Audit Board of the Republic of Indonesia, the amount of state losses reaches USD 2.717.894.359,49 or Rp 38 billion.

Honggo and Bank Century Case

Besides being involved in condensate corruption, Honggo Wendratmo is also involved in Century Bank case. As is known the case of bailout Rp 67 Trillion to PT Bank Century (now Bank Mutiara) still not finished. Honggo Wendratno is one of the people who until now has not been included in the list of parties investigated by the legal apparatus.

One of the things that survived the verification and inspection of law enforcement officials was the chronology of the story behind the fictitious Letter of Credit (L/C) issued by PT Salalang Prima. In this case, only former politicians of Prosperous Justice Party (PKS), Muhammad Misbakhun and Director Salalang Prima successfully arrested by the police.

While the chronology behind the story of L/C publishing has not been matched perfectly. Quoted Ambassador from bonihargens.com, Friday (19/1), one party who escaped from the drama Century Bank is Honggo Wendratno.

Honggo joined the Tirtamas Group. His dream of building a petrochemical business is a mess because of the monetary crisis of 1998. Later Honggo is trapped in the "Big Scandal Bank Century" but no one has traced the facts Honggo Wendratno is the owner of petrochemical companies such as PT Polytama Propindo, PT Petro-Oxo Nusantara and PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia Indotama (TPPI).

Until 2003, Honggo was the owner and CEO of Polytama Propindo, the largest polypropylene producer, in addition, to Try Polita Indonesia. He owns a 24% stake in PT Salakencana Tirta Lestari. He also controls 30% at TPPI, the company whose CEO is Amir Sembodo, the special staff of the Coordinating Minister for the Economy, Hatta Rajasa.

The majority shareholder of TPPI is PT Perusahaan Pengelola Asset (PPA), which is 70%. The Honggo family also controls PT Polymer Spectrum Sentosa, a distributor of chemical products. The company involves Honggo Wendratno in Century Bank scandal because he provides the personal guarantee for L/C default by Century Bank of USD 18 million.

The facility was initially secured by US $ 18 million SLBC by Standard Charter Bank, a Singapore branch placed by facility receiving bankers issued by Deutch Bank AG, Singapore and the personal guarantee from Honggo.

According to the BPK audit report, PT Polymer uses the L/C facility to fund trading activities with Industrial Products Trading Pte Ltd. Polymer reportedly failed to pay when its loan facility matured in 2009.

What Are The L/C Facility Incorrect?

According to BPK audit, Century Bank provides facilities without proper due diligence and special agreements given by Robert Tantular and CEO Hermanus Hasan Muslim. Honggo is a partner of R Budi Hartono (owner of Djarum Group and PT Bank Central Asia Tbk), Anton Sulaeman (energy businessman), Aswar Sjafry, Edy Indrawan and Timoty E. Marnadus at Bank Haga before they bought 95% of Bank Haga shares from Rabobank.

So what is the position of PT Salalang Prima involved in the case of default? The initial report found this company as a supplier for PT TPPI. PT Salalang Prima is controlled by M Misbakhun, a Prosperous Justice Party politician, who is close to the Democratic National Party, and now moves to the Golkar Party.

Police have also arrested the Director of PT Salalang Frenky Ongkowarjojo as indicated to be involved in the case of the fictitious L/C. Unfortunately, the police investigation only reached Salalang Prima, without looking further how the chronology behind the fictitious L/C publishing was.

The role of Honggo Wendratmo, which is now untouchable, should be a target of law enforcement investigations (BHC Research Team).

IN INDONESIA

Honggo Kabur dari Singapura


Tersangka dugaan korupsi dan pencucian uang penjualan kondensat bagian negara, mantan Dirut PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) Honggo Wendratno (HW), menghilang. Honggo terakhir kali tidak menghadiri panggilan Polri alasan berobat ke Singapura.

    Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Hubungan Masyarakat Markas Besar Polisi Republik Indonesia Kombes Pol Martinus Sitompul menegaskan Kepolisian akan menyebarkan foto Honggo Wendratno. Karena Honggo sudah sering tidak hadri dari panggilan polisi dan terakhir dirinya mangkir karena alasan berobat ke Singapura

“Red Notice sudah ada sejak 2017. Nanti DPO itu mau kita sebar mulai hari Senin (22/1),” kata Martinus di Mabes Poiri, II Trunojoyo, Jakarta Selatan, Jumat (19/1).

Selain itu, alasan Polisi Republik Indonesia menyebar foto Honggo, karena sampai saat ini keberadaan Honggo tidak diketahui setelah melakukan pengobatan di salah satu rumah sakit di Singapura.

“Tersangka HW sampai saat ini belum diketahui keberadaannya. Informasi soal di Singapura itu sudah di telusuri oleh SLO (Senior Liaison Officer) Polri yang ada di Singapura Kombes Joko yang kemudian mendatangi alamat yang diduga ada di satu tempat di Singapura,” ujar Kombes Pol Martinus. 

“Ya bisa jadi (Honggo pergi ke negara lain),” tambah Martinus. 

Surat pemanggilan terhadap Honggo bukan hanya dikirim ke rumahnya yang ada di sekitaran Pakubuwono, Jakarta Selatan. Melainkan juga mengirimkan Surat itu ke Singapura tempat Honggo dirawat. Namun, hal itu tak memdapatkan hasil yang sempurna atau memuaskan.

“Pada saat SLO kita di sana mendatangi lokasi yang diduga adalah tempat tinggal dan perusahaan TPPI. Ternyata oleh yang ada di sana menyatakan bahwa tersangka HW tidak ada di sana. Dan, alamat itu bukan merupakan PT dari TPPI di lokasi tersebut,” kata Kombes Pol Martinus.

Ajukan Red Notice

“Oleh karena itu, kita membuat laporan, tentu ini akan menjadi pertimbangan bagi penyidik untuk melakukan upaya-upaya langkah lain. Di antaranya melakukan permohonan untuk menerbitkan red notice. Dengan demikian akan dibantu oleh kepolisian yang ada di seluruh Indonesia dan seluruh dunia,” sambung Martinus.

Menurut Komisaris Besar Polisi Martinus mengatakan surat pemanggilan yang diberikan kepada pihak keluarga Honggo itu tidak mendapatkan hasil. Karena memang pihaknya tidak mendapatkan informasi tentang keberadaan Honggo dari pihak keluarga maupun lawyer-nya.

“Informasi yang saya dapat katanya tidak mengetahui. Tapi tentu informasi dia mengatakan tidak mengetahui yang kita terima. Tapi tentu akan kita lakukan upaya-upaya yang lebih mendalam,” katanya.

Seperti diketahui, kasus korupsi penjualan kondensat yang melibatkan PT TPPI dan SKK Migas sempat terbengkalai di Badan Reserse Kriminal (Bareskrim Mabes Polri) lebih dari dua tahun. Padahal, berkas perkara yang telah disusun penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Bareskrim telah empat kali dilimpahkan.

Sejak Mei 2015, penyidik sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus kondensat. Mereka adalah Kepala BP Migas (SKK Migas) Raden Priyono dan mantan Deputi Finansial BP Migas Djoko Harsono, dan Honggo Wendratno. Namun, yang hanya ditahan penyidik hanya Raden Priyono dan Djoko Harsono.

Batal Pelimpahan Berkas

Pada awal bulan ini, penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri batal melimpahkan berkas tersangka dan barang bukti kasus dugaan tersebut ke Kejaksaan Agung. Saat itu dua tersangka sudah hadir, yakni Raden Priyono-dan Djoko Harsono. Keduanya meninggalkan Bareskrim Polri, Gedung KKP Jalan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Senin (8/1/2018) sekitar pukul 14.00 WIB.

“Tidak ada pelimpahan tahap kedua, artinya kami hari ini disuruh kembali, itu saja belum bisa, itu saja," kata kuasa hukum Raden Priyono, Supriyadi Adi, di gedung KKP, Bareskrim Polri.

Honggo memang belum ditahan dalam kasus ini, karena menjalani perawatan kesehatan pasca operasi jantung di Singapura. Akan tetapi, Singapura melalui akun Facebook Kedutaan Besar Singapura untuk Indonesia membantah keberadaan Honggo di Singapura.

“Honggo Wendratno tidak ada di Singapura. Kami telah menyampaikan hal ini kepada pihak berwenang Indonesia pada kesempatan sebelumnya. Singapura telah memberikan bantuan penuh kepada Indonesia dalam kasus ini sesuai dengan undang-undang kami dan kewajiban intemasional" demikian pernyataan resmi Kementerial Luar Negeri Singapura, seperti dikutip dari akun Facebook Kedutaan Besar Singapura untuk Indonesia, Sabtu (13/1) malam.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka adalah Tindak Pidana Korupsi Pengolahan Kondensat Bagian Negara. Mereka dinilai melawan hukum karena pengolahan itu tanpa dilengkapi kontrak kerja sama, mengambil dan mengolah serta menjual kondensat bagian negara yang merugikan keuangan negara.

Sebagaimana telah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik lndonesia, sebesar kerugian negara mencapai USD 2-717-894.359,49 atau Rp 38 miliar.

Honggo dan Kasus Bank Century

Selain terlibat korupsi kondensat, Honggo Wendratmo juga terlibat kasus Bank Century. Seperti diketahui kasus bail out Rp 67 Triliun ke PT Bank Century (sekarang menjadi Bank Mutiara) masih belum selesai. Honggo Wendratno adalah salah satu orang yang hingga kini namanya belum masuk dalam daftar pihak yang diselidiki pihak aparat hukum. 

Salah satu hal yang selamat dari verifikasi dan pemeriksaan aparat penegak hukmn adalah kronologi cerita di balik penerbitan Letter of Credit (L/C) fiktif oleh PT Salalang Prima. Dalam kasus ini hanya mantan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Misbakhun dan Direktur Salalang Prima yang berhasil ditangkap kepolisan. 

Sementara kronologis dibalik cerita penerbitan L/C tiktif belum tertangkap secara sempurna. Dikutip Duta dari bonihargens.com, Jumat (19/1), salah satu pihak yang lolos dari drama Bank Century adalah Honggo Wendratno.

Honggo bergabung dalam Group Tirtamas. Mimpinya membangun bisnis Petrokimia berantakan karena krisis Moneter 1998. Belakangan Honggo terjebak dalam "Big Scandal Bank Century" namun tidak ada pihak yang menelusuri fakta Honggo Wendratno merupakan pemilik perusahaan petrokimia seperti PT Polytama Propindo, PT Petro-Oxo Nusantara dan PT Trans Pacific Petrochemical Indonesia Indotama (TPPI).

Sampai 2003, Honggo merupakan pemilik sekaligus CEO Polytama Propindo, produsen polypropaline terbesar, selain Try Polita Indonesia. Ia memiliki 24% saham di PT Salakencana Tirta Lestari. Ia juga mengontrol 30% di TPPI, perusahan yang CEO-nya Amir Sembodo, staf khusus Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa.

Pemegang saham mayoritas TPPI adalah PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA), yakni 70%. Keluarga Honggo juga mengontrol PT Polymer Spectrum Sentosa, distributor produk-produk kimia. Perusahaan ini melibatkan Honggo Wendratno dalam skandal Bank Century karena ia menyediakan personal jaminan untuk L/C yang default oleh Bank Century sebesar USD 18 juta. 

Fasilitas ini awalnya dijamin dengan US$ 18 juta SLBC oleh Standar Charter Bank, cabang Singapura yang ditempatkan oleh bankir-bankir penerima fasilitas yang diterbitkan oleh Deutch Bank AG, Singapura dan personal guarantee dari Honggo.

Menurut laporan hasil audit BPK, PT Polymer menggunkan fasilitas L/C untuk mendanai aktivitas perdagangan dengan Industrial Products Trading Pte Ltd. Polymer dilaporkan gagal bayar ketika fasilitas pinjamannya jatuh tempo tahun 2009.

Apa Salah Fasilitas L/C?

Menurut audit BPK, Bank Century menyediakan fasilitas tanpa melakukan due dilligence yang pantas dan melakukan perjanjian spesial yang diberikan oleh Robert Tantular dan CEO Hermanus Hasan Muslim. Honggo adalah partner R Budi Hartono (pemilik Djarum Group dan PT Bank Central Asia Tbk), Anton Sulaeman (pebisnis di sektor energi ), Aswar Sjafry, Edy Indrawan dan Timoty E. Marnadus di Bank Haga sebelum mereka membeli 95% saham Bank Haga dari Rabobank.

Lantas bagaimana posisi PT Salalang Prima yang terlibat dalam kasus gagal bayar? Laporan awal menemukan perusahaan ini sebagai supplier bagi PT TPPI. PT Salalang Prima dikontrol M Misbakhun, politisi Partai Keadilan Sejahtera, merapat ke Partai Nasional Demokrat, dan sekarang pindah ke Partai Golkar.

Kepolisian juga telah menangkap Direktur PT Salalang Frenky Ongkowarjojo karena terindikasi terlibat dalam kasus L/C fiktif itu. Sayangnya, penyelidikan polisi hanya sampai pada Salalang Prima, tanpa melihat lebih jauh bagaimana kronologis di balik penerbitan L/C fiktif itu. 

Peran Honggo Wendratno yang kini belum tersentuh, seharusnya menjadi salah target penyelidikan aparat penegak hukum (Tim Riset BHC).

Duta Masyarakat, Page-1, Saturday, Jan 20, 2018

Condensate Corruption Suspect Signs DPO



Indonesian Police will name suspect condensate mega-corruption, Honggo Wendratno, in the list of people search (DPO) starting Monday (22 Jan). Polri has coordinated with Interpol to trace the existence of Honggo. In fact, Interpol has also issued a red notice on the Honggo name since 2017.

Honggo Wendratno

"We will deploy the DPO starting on Monday (January 22)," said Chief of Police General Information Commissioner Martinus Sitompul at National Police Headquarters, Jakarta, Friday (19/1).

Martinus said until now the existence of Honggo is not yet known. Finally, Honggo is known to be in Singapore. However, when sought in Singapore, the Police failed to find him. In the absence of Honggo in the second phase of the process of delivering evidence and suspects to the Attorney General, the police consider the process in absentia.

This process is compulsory when a recurring call does not get a response from a suspect. So far, this police only get two suspects namely Joko Harsono and Raden Priyono.

"However, the public prosecutor as a researcher on this case wants to know the steps taken by the police as they are.Well we tell our friends that the steps are done already Monday we are deploying the DPO," said Martinus.

Martinus added that his side is still optimistic to find Honggo. The existence of Honggo, Marijnus said can be traced from the digital traces he left behind. Moreover, Indonesian Police has a network to track the whereabouts of the suspect.

"Of course the existence of the concerned is now easier to know because it can leave a trace of a digital footprint when using electronics. Mobile, for example, "he said.

According to Martinus, the police have also met the family for questioning. However, the investigator tried not to link the criminal case with the family since the unlawful acts allegedly committed by Honggo are in his capacity as the president director of PT Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). That way, unrelated families certainly will not be done examination efforts.

"Unless there are allegations that there are attempts by the family to hide the suspect Honggo Wendratno will certainly be inside from his family," he said.

So far the family claimed not to know the existence of Honggo, although the police will continue to explore the family. Attorney General HM Prasetyo said the Attorney General's Office has not yet received a two-stage condensate corruption case. Therefore, the police are still difficult to hunt Honggo.

HM Prasetyo asked the police to coordinate with overseas networks, such as Interpol to immediately track Honggo.

"It is still the responsibility of the investigator (police) to be handed over to the public prosecutor," said Prasetyo at the Attorney General's Office in Jakarta on Friday (Jan 19).

The Attorney General's Office has declared that the case file for the condensate corruption case is complete. However, stage two or delivery of evidence and suspects has not been done because Honggo has not been found.

"Suspects and evidence of corruption should be submitted to the prosecutor's office should all be submitted together," said Prasetyo.

Since May 2015, investigators have established three people as suspects in condensate cases. They are Raden Priyono, Djoko Harsono, and Honggo Wendratno. Raden Priyono and Djoko Harsono are well known. Meanwhile, Honggo Wendratno has not been arrested, the last time is known to undergo post-operative heart healthcare in Singapore.

However, Singapore through the Facebook account of the Singapore Embassy for Indonesia denied the existence of Honggo in Singapore.

"Honggo Wendratno does not exist in Singapore We have conveyed this to the Indonesian authorities on previous occasions Singapore has given full assistance to Indonesia in this case in accordance with our laws and international obligations," the official Foreign Ministry said in Singapore quoted from the Facebook account of the Singapore Embassy for Indonesia uploaded on Saturday, January 13, 2018.

Unlawful acts committed by suspects are corruption cases of condensate processing of parts of the country. They are judged to be unlawful because the processing is without a cooperative contract, collects and processes and sells Condensate parts of the country that harm the state finances. As audited by the State Audit Board of the Republic of Indonesia, the state losses reached 2.71 billion US dollars or Rp 35 trillion.

IN INDONESIA

Tersangka Korupsi  Kondensat Masuk DPO

Polisi Republik Indonesia akan memasukkan nama tersangka kasus megakorupsi Kondensat, Honggo Wendratno, dalam daftar pencarian orang (DPO) mulai Senin (22 Jan). Polri sudah berkoordinasi dengan Interpol untuk menelusuri keberadaan Honggo. Bahkan, Interpol juga sudah menerbitkan red notice pada nama Honggo sejak 2017 lalu.

"Nanti DPO itu mau kita sebar mulai hari Senin (22 Jan)," kata Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Polisi Martinus Sitompul di Markas Besar Polri, Jakarta, Jumat (19/1).

Martinus menuturkan sampai saat ini keberadaan Honggo belum diketahui. Terakhir, Honggo diketahui berada di Singapura. Namun, ketika dicari di Singapura, Polisi tidak berhasil menemukannya. Karena tidak adanya Honggo dalam proses tahap dua yaitu penyerahan bukti dan tersangka ke Kejaksaan Agung, kepolisian mempertimbangkan proses secara in absentia. 

Proses ini terpaksa dapat dilakukan bila pemanggilan berulang tidak mendapatkan respons dari tersangka. Sejauh, ini kepolisian hanya mendapatkan dua tersangka yakni Joko Harsono dan Raden Priyono.

"Tapi, jaksa penuntut umum sebagai peneliti terhadap kasus ini ingin mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh kepolisian seperti apa. Nah, ini kita sampaikan kepada teman-teman bahwa langkah-langkah yang dilakukan sudah. Nanti Senin kita sebar DPO-nya," ujar Martinus.

Martinus menambahkan, pihaknya masih optimistis dapat menemukan Honggo. Keberadaan Honggo, kata Marijnus dapat dilacak mulai dari jejak digital yang ditinggalkannya. Terlebih Polri memiliki jaringan untuk melacak keberadaan tersangka. 

“Tentu keberadaan yang bersangkutan sekarang lebih gampang untuk diketahui karena bisa meninggalkan jejak jejak digital bila menggunakan elektronik. Handphone, misalnya," kata dia.

Menurut Martinus, kepolisian juga sudah menemui pihak keluarga untuk dimintai keterangan. Namun penyidik berusaha tidak mengaitkan kasus pidana dengan keluarga mengingat perbuatan melawan hukum yang diduga dilakukan oleh Honggo ini adalah dalam kapasitasnya sebagai direktur utama PT Trans Pasific Petrochemical Indotama (TPPI). Dengan begitu, keluarga yang tidak terkait tentu tidak akan dilakukan upaya-upaya pemeriksaan.

"Kecuali ada dugaan bahwa ada upaya-upaya dari keluarga untuk menyembunyikan tersangka Honggo Wendratno tentu akan didalam dari keluarganya," kata dia. 

Sejauh ini pihak keluarga mengaku tidak mengetahui keberadaan Honggo, meski polisi tetap akan terus mendalami dari pihak keluarga. Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan, Kejaksaan Agung hingga saat ini belum menerima tahap dua kasus korupsi kondensat. Sebab, polisi masih kesulitan memburu Honggo. 

HM Prasetyo meminta kepolisian untuk berkoordinasi dengan jaringan di luar negeri, seperti Interpol untuk segera melacak Honggo.

"Itu masih jadi tanggung jawab penyidik (kepolisian) untuk diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Intinya saya harapkan penyidik menyerahkan semuanya bersamaan," ujar Prasetyo di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (19 Jan).

Kejaksaan Agung telah menyatakan berkas perkara kasus korupsi kondensat tersebut telah lengkap. Namun, tahap dua atau penyerahan barang bukti dan tersangka belum dilakukan karena Honggo belum ditemukan. 

"Tersangka dan barang bukti korupsi harus diserahkan kejaksaan semuanya harus diserahkan bersama," kata Prasetyo.

Sejak Mei 2015, penyidik sudah menetapkan tiga orang sebagai tersangka dalam kasus kondensat. Mereka adalah Raden Priyono, Djoko Harsono, dan Honggo Wendratno. Raden Priyono dan Djoko Harsono sudah diketahui posisinya. Sementara, Honggo Wendratno belum ditahan, terakhir kali diketahui menjalani perawatan kesehatan pascaoperasi jantung di Singapura. 

Namun, Singapura melalui akun Facebook Kedutaan Besar Singapura untuk Indonesia membantah keberadaan Honggo di Singapura. 

"Honggo Wendratno tidak ada di Singapura. Kami telah menyampaikan hal ini kepada pihak berwenang Indonesia pada kesempatan sebelumnya. Singapura telah memberikan bantuan penuh kepada Indonesia dalam kasus ini sesuai dengan undang-undang kami dan kewajiban internasional," demikian pernyataan resmi Kementerian Luar Negeri Singapura seperti dikutip dari akun Facebook Kedutaan Besar Singapura untuk Indonesia yang diunggah pada Sabtu 13 Januari 2018.

Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para tersangka adalah tindak pidana korupsi pengolahan Kondensat bagian negara. Mereka dinilai melawan hukum karena pengolahan itu tanpa dilengkapi kontrak kerja sama, mengambil, dan mengolah serta menjual Kondensat bagian negara yang merugikan keuangan negara. Sebagaimana telah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, kerugian negara mencapai 2,71 miliar dolar AS atau Rp 35 triliun.

Republika, Page-3, Saturday, Jan 20, 2018