March, Auction 43 Oil and Gas Block

Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) decided to auction 43 oil and gas blocks by 2018. A total of 40 blocks of which are conventional blocks. The remaining 3 oil and gas blocks are nonconventional blocks.

Secretary General of Oil and Gas Ministry of ESDM Ego Syahrial said the block to be auctioned is a combination of unlawful blocks in 2017.

"As well as a mix of non-salable blocks auctioned in 2015 and 2016," he said.

In detail, 40 conventional oil and gas blocks consist of 25 unfair blocks in 2015, 2016, and parts of the new block. The 25 blocks, among others, Rupat Labuhan, South CPR Nibung, Batu Gajah Dua, Bukit Barat, South Tuna, Tongkol, Banyumas, Ampuh, Bast Sepanjang-Kangean and Kasongan Sampit.

oil and gas blocks

Then, Southwest Bengara, Surernana I, Mamuju Manukra, South East Mandar, Karaeng, Ebuny, and East Tanimbar. As well as West Berau, Onjn, Kasuri II, Kasuri III, West Kaimana, North Arguni, and Mamberamo. The remaining 15 blocks are terminated in 2017.

The blocks include Air Komering, East Sokang, East Muriah, North Kangan, Palangka Raya, West Sangata, Belayan, and Southest Mahakam. Then, South Sageri, Halmahera Kotiau, Southwest Bird's Head, Semai IV West Papua III, Cendrawasih Bay II, and Cendrawasih Bay III.

For the three non-conventional blocks, there are MNK Southeast Sumatra, MNK Iembar Rimba, and southern GMB Sumatera. According to the plan, the auction will be conducted in late February or early March 2018. For the 43 blocks, the gross split contract scheme is used.

IN INDONESIA

Maret, Lelang 43 Blok Migas

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan melelang 43 blok migas pada 2018. Sebanyak 40 blok di antaranya merupakan blok konvensional. Sisanya 3 blok minyak dan gas adalah blok nonkonvensional.

Sekretaris Jenderal Migas Kementerian ESDM Ego Syahrial menyatakan blok yang akan dilelang tersebut ialah gabungan dari blok yang tidak laku pada 2017. 

"Serta gabungan dari blok-blok yang tidak laku dilelang pada 2015 dan 2016,” ujarnya.

Jika diperinci, 40 blok migas konvensional itu terdiri dari 25 blok yang tidak Iaku pada 2015, 2016, dan sebagian blok baru. Sebanyak 25 blok tersebut, antara lain, Rupat Labuhan, South CPR Nibung, Batu Gajah Dua, Bukit Barat, South Tuna, Tongkol, Banyumas, Ampuh, Bast Sepanjang-Kangean, dan Kasongan Sampit.

Kemudian, Southwest Bengara, Surernana I, Manakarra Mamuju, South East Mandar, Karaeng, Ebuny, dan East Tanimbar. Serta West Berau, Onjn, Kasuri II, Kasuri III, West Kaimana, North Arguni, dan Mamberamo. Sisanya sebanyak 15 blok merupakan hasil terminasi pada 2017. 

Blok itu meliputi Air Komering, East Sokang, East Muriah, North Kangan, Palangka Raya, West Sangata, Belayan, dan Southest Mahakam. Kemudian, South Sageri, Halmahera Kotiau, Southwest Bird's Head, Semai IV West Papua III, Cendrawasih Bay II, dan Cendrawasih Bay III.

Untuk tiga blok non-konvensional, ada MNK Sumut Tenggara, MNK Iembar Rimba, dan GMB Sumatera bagian selatan. Rencananya, Ielang dilakukan pada akhir Februari atau awal Maret 2018. Untuk 43 blok tersebut, digunakan skema kontrak gross split.

Jawa Pos, Page-5, Saturday, Jan 20, 2018 

Oil Price Dilemma

Within a month, world crude oil prices, both WTI and Brent, continue to rise. For Indonesia, oil price trends are actually a dilemma. On the one hand, Indonesia has become an importer of oil, while on the other hand, the Indonesian economy is still dependent on commodity sectors whose prices are sometimes influenced by crude oil price sentiment.

The price of Brent crude oil on Friday (19/1) for March 2018 shipping contract was 68.5 US dollars per barrel. The WTI crude oil for February 2018 was recorded at 63.25 US dollars per barrel. 

    The rise in world crude oil prices was partly triggered by production restrictions among member countries of the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC). Fluctuations in crude oil prices are inevitable.

Crude oil prices reached 115 dollars per barrel by mid 2014. However, six months later plunged to 50 dollars per barrel. In January 2016, the price plunged again to 28 US dollars per barrel. When crude oil prices are in a downward trend and are approaching 50 dollars by the end of 2014, the government's policy to revoke the premium subsidies and provide a fixed subsidy of Rp 1,000 for diesel runs smoothly. Relatively no turmoil. This is very different from the previous regimes which always face the challenges of reducing fuel subsidies.

The impact of rising fuel prices after subsidized reductions becomes a difficult choice for the government. However, the government faces another bigger problem when world crude oil prices fall.

Admittedly, Indonesia is still heavily dependent on the commodity sector until now even though the manufacturing industry's blueprint has been launched. Commodity prices, including those of Indonesia's main export, depend not only on the market mechanism of supply and demand laws but also on sentiment.

So far, sentiment that could affect the price of commodities is the trend of world crude oil prices. As crude oil prices rise, commodity prices go up. Vice versa. When the blueprint was launched, the government hoped that Indonesia could be detached from its dependence on commodities as repeatedly Indonesia experienced Dutch Disease. 

     The economic phenomenon in the form of industrial sector decline due to the discovery of abundant natural resources that first appeared in the Netherlands in 1977 was repeatedly experienced by Indonesia.

Initially we experienced the economic illness when found oil and gas reserves abundant in the 1980s, then coal minerals, and the last is crude palm oil.

Indonesia's dependence on the commodity sector is reflected in export performance and "gross domestic product" of a number of commodity-producing regions. In 2012 Indonesia's total exports recorded 156.89 billion US dollars with non-oil contribution of 132.585 or 84.6 percent of total exports. 

     Non-oil exports were supported by animal / vegetable fats and oil products 22.97 billion US dollars (15 percent) and mineral fuel 21.07 billion US dollars (13.77 percent).

The majority of non-oil and gas export destinations are industrialized countries, which further reinforces that non-oil and gas exports are still commodities. These countries include China with 21.32 billion US dollars; United States 121 billion US dollars; EU 16.29 billion US dollars; and Japan 14.7 billion US dollars. 

     In order for the price of crude oil to be not always a dilemma, Indonesia must strengthen the manufacturing industry and can not be postponed again. Although not easy, it must be done to ensure our economy is sustainable.

IN INDONESIA

Dilema Harga Minyak

Dalam sebulan ini, harga minyak mentah dunia, baik WTI maupun Brent, terus naik. Bagi Indonesia, tren harga minyak sebetulnya menjadi dilema. Di satu sisi, Indonesia sudah menjadi importir minyak, sementara di sisi lain, ekonomi Indonesia masih bergantung pada sektor komoditas yang harganya kadang kala dipengaruhi sentimen harga minyak mentah.

Harga minyak mentah jenis Brent pada Jumat (19/ 1) untuk kontrak pengiriman Maret 2018 tercatat 68,5 dollar AS per barrel. Adapun minyak mentah jenis WTI untuk pengiriman Februari 2018 tercatat 63,25 dollar AS per barrel. Kenaikan harga minyak mentah dunia itu antara lain dipicu oleh pembatasan produksi di kalangan negara-negara anggota Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC). Fluktuasi harga minyak mentah memang tidak bisa dihindari.

Harga minyak mentah pernah mencapai 115 dollar AS per barrel pada pertengahan 2014. Namun, enam bulan kemudian terjun hingga ke 50 dollar AS per barrel. Pada Januari 2016, harganya terjun lagi hingga ke 28 dollar AS per barrel. Ketika harga minyak mentah berada dalam tren penurunan dan sudah mendekati 50 dollar AS pada akhir 2014, kebijakan pemerintah untuk mencabut subsidi premium dan memberikan subsidi tetap Rp 1.000 untuk solar berjalan mulus. Relatif tidak ada gejolak. Ini sangat berbeda dibandingkan dengan rezim-rezim sebelumnya yang selalu menghadapi berbagai tantangan ketika akan mengurangi subsidi bahan bakar minyak.

Dampak berupa kenaikan harga bahan bakar minyak setelah pengurangan subsidi menjadi pilihan sulit bagi pemerintah. Namun, pemerintah menghadapi persoalan lain yang lebih besar saat harga minyak mentah dunia jatuh. 

Harus diakui, Indonesia masih sangat bergantung pada sektor komoditas hingga kini walaupun cetak biru industri manufaktur sudah diluncurkan. Harga komoditas, termasuk yang menjadi andalan ekspor Indonesia, tidak hanya bergantung pada mekanisme pasar yakni hukum penawaran dan permintaan tetapi juga bergantung pada sentimen. 

Selama ini, sentimen yang bisa ikut memengaruhi harga komoditas adalah tren harga minyak mentah dunia. Ketika harga minyak mentah naik, harga sejumlah komoditas ikut naik. Demikian juga sebaliknya. Ketika cetak biru itu diluncurkan, pemerintah berharap bahwa Indonesia bisa terlepas dari ketergantungan terhadap komoditas karena berulang kali Indonesia mengalami Dutch Disease. Fenomena ekonomi berupa menurunnya sektor industri karena ditemukannya sumber daya alam melimpah yang pertama kali tercetus di Belanda pada 1977 itu berulang kali dialami Indonesia. 

Awalnya kita mengalami penyakit ekonomi itu saat ditemukan cadangan minyak dan gas alam melimpah pada era 1980, lalu mineral batubara, dan terakhir adalah minyak kelapa sawit mentah.

Ketergantungan Indonesia pada sektor komoditas tercermin dari kinerja ekspor dan produk” domestik bruto sejumlah daerah penghasil komoditas. Pada 2012 total ekspor Indonesia tercatat 156,89 miliar dollar AS dengan kontribusi nonmigas 132,585 atau 84,6 persen dari total ekspor. Ekspor nonmigas ditopang oleh produk lemak dan minyak hewan/nabati 22,97 miliar dollar AS (15 persen) dan bahan bakar mineral 21,07 miliar dollar AS (13,77 persen). 

Mayoritas tujuan ekspor non-migas adalah negara-negara industri sehingga makin menguatkan bahwa ekspor nonmigas memang masih berupa komoditas. Negara-negara tersebut antara lain China dengan 21,32 miliar dollar AS; Amerika Serikat 121 miliar dollar AS; Uni Eropa 16,29 miliar dollar AS; dan Jepang 14,7 miliar dollar AS. Supaya harga minyak mentah tidak selalu menjadi dilema, Indonesia harus menguatkan industri manufaktur dan tidak bisa ditunda lagi. Walaupun tidak mudah, itu harus dilakukan untuk menjamin ekonomi kita berkelanjutan.

Kompas, Page-17, Saturday, Jan 20, 2018 

Pertamina Search Partners in East Natuna Block

PT Pertamina is looking for new partners to develop East Natuna Block. Pertamina had previously made a consortium with ExxonMobil and PTT EP Thailand, but disbanded last year.

The East Natuna project is a jumbo gas project with 46 trilfion cubic feet (tcf) gas reserves. However, gas reserves from this field about 70% still mixed with carbon dioxide (CO2), until the need for separation process.

Upstream Director of Pertamina Syamsu Alam said Pertamina needed partners to work on the abandoned block since the discovery of reserves in 1973.

Syamsu Alam

Pertamina hopes to get many partners to work on East Natuna Block, not just two partners like the old one.

"The more, the better," said Syamsu Alam.

If you have got partners to form a consortium, Pertamina will discuss the technology they will use. Before determining the technology, they also first evaluate the technology that had been chosen by the old consortium of technology and market review (TMR).

"We see again is still okay or not, can still be used or not," explained Nature.

the East Natuna Block

On the other hand, Pertamina also needs to reevaluate the economic level to manage the East Natuna Block, especially with the gross split scheme. In addition, Pertamina also needs to review subsurface data to get the commercialization level of the block.

Because many stages have not been passed, Syamsu Alam is pessimistic Pertamina can work on East Natuna Block in the near future. He also has not had any preparation when the next stage like getting partners can start.

"If East Natuna is still long," syamsu added.

Syamsu Alam admitted developing East Natuna Block is not easy. Because this block requires a qualified and economical technology to be able to separate carbon dioxide (CO2), the content reaches 72% in the block.

Especially when the price of oil is still cheap. He pointed out that oil and gas contractors like ExxonMobil have not been able to develop this block when oil price is above US $ 100 / barrel.

"The price of oil US $ 100 per barrel is difficult," he said.

Pertamina believes the government understands why Pertamina has not been able to work on the block on the border.

IN INDONESIA

Pertamina Cari Mitra di Blok East Natuna

PT Pertamina sedang mencari mitra baru untuk mengembangkan Blok East Natuna. Sebelumnya Pertamina memang telah membuat konsorsium bersama ExxonMobil dan PTT EP Thailand, tapi bubar tahun lalu.

Proyek East Natuna adalah proyek gas jumbo dengan cadangan gas 46 trilfion cubic feet (tcf). Namun, cadangan gas dari lapangan ini sekitar 70% masih bercampur karbondioksida (CO2), hingga perlu proses pemisahan.

Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam mengatakan, Pertamina butuh mitra untuk menggarap blok yang terbengkalai sejak penemuan cadangan pada 1973.

Pertamina berharap bisa mendapatkan banyak mitra untuk menggarap Blok East Natuna, bukan hanya dua mitra seperti yang lama. 

"Makin banyak, makin bagus," kata Syamsu Alam.

Jika nanti sudah mendapat mitra untuk membentuk konsorsium, Pertamina akan membahas teknologi yang akan mereka gunakan. Sebelum menentukan teknologi, mereka juga lebih dulu mengevaluasi teknologi yang sempat dipilih oleh konsorsium lama yakni technology and market review (TMR).

"Kami lihat lagi masih oke atau tidak, masih bisa dipakai atau tidak," jelas Alam.

Di sisi lain Pertamina juga perlu mengevaluasi ulang tingkat keekonomian untuk mengelola Blok East Natuna, terutama dengan skema gross split. Selain itu, Pertamina juga perlu mengkaji data subsurface hingga mendapatkan tingkat komersialisasi dari blok tersebut.

Karena banyak tahapan yang belum dilalui, Syamsu Alam pun pesimistis Pertamina bisa mengerjakan Blok East Natuna dalam waktu dekat. Ia juga belum punya persiapan kapan tahapan selanjutnya seperti mendapatkan mitra bisa dimulai.

"Kalau East Natuna masih panjang," syamsu menambahkan.

Syamsu Alam mengakui mengembangkan Blok East Natuna memang tidak mudah. Sebab blok ini memerlukan teknologi yang mumpuni dan ekonomis agar bisa memisahkan karbondioksida (CO2) yang kandungannya mencapai 72% di blok tersebut.

Terlebih saat ini harga minyak masih murah. Ia mencontohkan kontraktor migas sekelas ExxonMobil belum bisa mengembangkan blok ini saat harga minyak di atas US$ 100/barel. 

“Harga minyak US$ 100 per barel saja susah," ujarnya.

Pertamina yakin, pemerintah memahami mengapa Pertamina belum bisa menggarap blok di perbatasan itu.

Kontan, Page-14, Saturday, Jan 20, 2018 

Margin Gas Sales Trimmed

The transition cuts margin to 7% granted for 18 months The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) finally cuts its gas sales margin through pipes from about 2.5% to 7%.

The provision is in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation N0. 58/2017 on Gas Sale Price through Pipes in Oil and Gas Downstream Business Activities. Not only cut the margin, in the new rules, the government also set the limit of return on the capital alias internal rate of return (IRR) is 11% in US Dollar. But it can be increased to 12% if infrastructure in the region has not developed (pioneering).

Ego Syahrial

Secretary-General of the ESDM Ministry Ego Syahrial said, with the regulation, gas prices to consumers can be more affordable and competitive. Even so, I can not guarantee the price of gas until the consumer can be US $ 6 per mmbtu, "he said

To be sure, the Ministry of Energy and Mineral Resources tries to follow the Presidential Regulation no. 40/2016 on Natural Gas Pricing.

"But the reality of specific development in the field is different," explained Ego.

Chairman of the Indonesian Natural Gas Trader Association (INGTA) aka Organization of Natural Gas Distributors Indonesia Sabrun Jamil stressed the decline in gas prices should start from upstream. Therefore, the largest component of gas prices in the upstream.

"Upstream has not been cut, the US $ 6 per mmbtu figure will not be achieved by this regulation, we usually sell US $ 9 per mmbtu," he said. But IRR at 11% 12%, according to the industry count.

Hatim Ilwan, Pertagas Public Relation & CSR Manager said that the target price of gas to consumers up to US $ (S per mmbtu is still difficult to achieve because the current average gas upstream price in the range of US $ 7-US $ 8 per mmbtu.

"If the upstream price is more than US $ 6 per mmbtu, how, perhaps, would give consumers a price of US $ 6 per mmbtu?" he said.

Based on data, at present, oil and gas upstream margin is 16%, transmission cost 5%, distribution cost 25%, and company margin reach 25% 35%. It's just that Hatim has not been able to answer Pertagas's gas trading margins by reason of not holding the data.

Secretary of PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN), Rachmat Hutama, explained that the regulation on gas can reorganize the natural gas governance downstream for the better.

"This can rationalize the pricing of gas to the consumer," he said.

So, what about PGN gas prices? Based on data from the Ministry of Energy and Mineral Resources PGN gas prices in the West Java industry of US $ 8.77 per mmbtu, in Medan even reached US $ 12.22 per mmbtu.

Elisa Sinaga, Chairman of Indonesian Ceramic Industry Association, said that the Regulation of the Minister of EMR stated that the 18-month transition period for gas business entities to set a 7% margin and IRR of 11%.

"This rule is playful, we have been killed, he complained.

IN INDONESIA

Margin Penjualan Gas Dipangkas

Masa transisi memangkas margin menjadi 7% diberikan selama 18 bulan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akhirnya memotong margin penjualan gas bumi melalui pipa dari sekitar 2.5% menjadi 7%. 

Ketentuan itu ada didalam Peraturan Menteri ESDM N0. 58/2017 tentang Harga Jual Gas Bumi Melalui Pipa Pada Kegiatan Usaha Hilir Migas. Bukan saja memotong margin, dalam aturan baru itu, pemerintah juga menetapkan batasan pengembalian modal alias internal rate of return (IRR) paling besar 11% dalam mata uang dollar Amerika Serikat. Namun bisa ditambah menjadi 12%, jika infrastruktur di wilayah itu belum berkembang (pioneering).

Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan, dengan aturan tersebut, harga gas ke konsumen bisa lebih terjangkau dan kompetitif. Meski begitu, Saya tidak bisa menjamin harga gas hingga konsumen bisa US$ 6 per mmbtu," kata dia 

Yang pasti, Kementerian ESDM berusaha mengikuti Peraturan Presiden No. 40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. 

"Tapi realitas pengembangan spesifik di lapangan berbeda-beda," terang Ego.

Ketua Indonesian Natural Gas Trader Association (INGTA) alias Organisasi Perusahaan Distributor Gas Alam Indonesia Sabrun Jamil menegaskan, penurunan harga gas harus dimulai dari hulu. Sebab, komponen terbesar harga gas di hulu. 

"Hulu belum dipotong. Angka US$ 6 per mmbtu tidak akan dicapai dengan (aturan) ini, kami biasa menjual US$ 9 per mmbtu," kata dia. Tapi IRR di 11%12%, sesuai hitungan industri.

Hatim Ilwan, Public Relattion & CSR Manager Pertagas mengatakan, target harga gas ke konsumen hingga US$ (S per mmbtu masih sulilt tercapai sebab rata-rata harga gas hulu saat ini di kisaran US$ 7-US$ 8 per mmbtu. 

"Jika harga hulu lebih dari US$ 6 per mmbtu, bagaimana, mungkin mau memberikan harga ke konsumen US$ 6 per mmbtu?" ungkapnya.

Berdasakan data, saat ini, margin hulu minyak dan gas 16%, biaya transmisi 5%, biaya distribusi 25%, dan margin perusahaan mencapai 25%35%. Hanya saja Hatim belum bisa menjawab margin niaga gas Pertagas dengan alasan tidak memegang data. 

Sekretaris PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) Rachmat Hutama menjelaskan, aturan soal gas pipa bisa menata kembali tata kelola gas bumi di hilir menjadi lebih baik. 

"Ini bisa merasionalkan penetapan harga gas ke konsumen," ujarnya.

Lantas, bagaimana dengan harga gas PGN? Berdasarkan data Kementerian ESDM harga gas PGN di industri Jawa Barat sebesar US$ 8,77 per mmbtu, di Medan bahkan mencapai US$ 12,22 per mmbtu.

Elisa Sinaga, Ketua Umum Asosiasi Aneka Industri Keramik Indonesia mengatakan Peraturan Menteri ESDM menyebutkan, masa transisi selama 18 bulan bagi badan usaha gas untuk menetapkan margin 7% dan IRR 11%. 

"Aturan ini main-main, sudah keburu mati kami, ujarnya mengeluh.

Kontan, Page-1, Friday, Jan 19, 2018 

Pertamina faces pressure

State-owned oil and gas firm Pertamina is facing pressure as the government has decided to maintain until March the same fuel price it has set over the past two years, despite the rising global oil price.

The government will review the price after April 1 but there is speculation that an increase in the fuel price is unlikely, given objection from the ruling party ahead of the regional elections in June and presidential election next year.

By keeping the fuel price unchanged, the government is trying to keep inflation in check and sustain its populist approach. The rising global oil price brought the Indonesian Crude Price (ICP) to US$65 per barrel on Wednesday, much higher than the $48 per barrel set in the state budget and the $52 per barrel average ICP in 2017.

While the government acknowledged Pertamina would see a decline in revenue, it is of the opinion that profits will still be “good”.

“Pertamina will still book a good profit, though there’s [potential] for a decline in revenue,” said Ego Syahrial, acting oil and gas director general at the Energy and Mineral Resources Ministry during a six-hour meeting with House of Representatives Commission VII overseeing energy Regarding the fuel price beyond April 1, Ego Syahrial said the government would closely monitor fluctuations in the global oil price.

Pertamina- finance director Arif Budiman, meanwhile, predicted that net profit would remain stagnant this year at $2.4 billion. The decision means the prices of Premium gasoline and Solar diesel, the two fuels popular among low-income people, will remain at Rp 6,450 (47.8 US cents) per liter and Rp 5,150 per liter, respectively.

Pertamina president director Elia Massa Manik once said Pertamina’s fuel prices were lower than fuel prices in Singapore and Japan, which range from Rp 10,000 to Rp 50,000 per liter. Bhima Yudhistira Adhinegara, an economist at the Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), said it would be unlikely for the government to make the unpopular decision to increase Premium and Solar prices ahead ofthe regional and presidential elections as it had to carefully maintain the inHation rate; Hence. he said the government might be forced to let energy subsidies soar amid increasing crude prices, while trying to limit spending in areas such as infrastructure.

“However, it is also possible that the government will sacrifice Pertamina once again by forcing the company to bear the subsidy burdens itself. Then, the government will repay its debts to Pertamina later in the future,” Bhima said.

The last option, if chosen by the government, will further weigh on Pertamina’s financial state amid the company’s mounting tasks in the upstream and downstream oil and gas sectors. Pertamina has estimated it will need around $120 billion to support its business plans within the next decade, one-third of which will be used to finance various refinery projects.

The company has allocated $5.5 billion in capital expenditure in 2018, up from $4.5 billion last year. It has projected that the figure will reach around $10 billion ayear in the 2019-2021 period following the start of the construction of refinery projects.

The government has also ordered Pertamina to support the former’s one fuel-price policy, which aims to ensure fuel prices are uniform throughout the entire archipelago. Under the policy Pertamina is tasked with establishing fuel distribution agents in 150 remote locations in the 2017-2019 period with a total investment of around Rp 3.8 trillion.

Once completed, Pertamina estimates it will need to disburse Rp 3 trillion annually to keep the program running.

Jakarta Post, Page-1, Friday, Jan 19, 2018

Rl to export LNG to Pakistan, Bangladesh

Deputy Energy and Mineral Resources Minister Archandra Tahar has said Indonesia plans to export liquefied natural gas (LNG) to two South Asian countries Pakistan and Bangladesh with the trading values at about USS6 billion for each country.

Arcandra said in Jakarta on Wednesday the LNG export would be decided during the visit of President Joko ”Jokowi” Widodo to the countries in the near future.

Archandra Tahar

“The sale purchase agreement is expected to be signed during the visit. lt is what is being discussed in the ministry," he said as reported by Antara, adding that the export volume reached between 1 and 1.5 million tons per annum. in the implementation, state-owned energy firm Pertamina will cooperate with its counterpart in Bangladesh (Petrobangla) and its counterpart in Pakistan (Pakistan LNG Limited).

The contract agreement is to be designed in 10-year terms each. The LNG exp.ort plan to the two countries is a follow-up of a memorandum of understanding between Pertamina and the two companies. 

Jakarta Post, Page-14, Friday, Jan 19, 2018

Oil and Gas Holding Needless to Be Preceded by Acquisition

Oil and Gas Holding to be established does not need to be preceded by the acquisition of PT Perusahaan Gas Negara (PGN) to PT Pertamina Gas (Pertagas). Because, when it becomes a Holding of Oil and Gas Pertagas will automatically merge with PGN.

"Currently there is no need to acquire, let alone each. At the time of holding, Pertagas will automatically be under PGN. Pertagas becomes the same business entity, so there will be no more dualism, "said Vice Chairman of House Commission VI Bowo Sidik Pangarso in Jakarta.

According to Bowo, Oil and Gas Holding must be established first, whereby Pertamina becomes the holding parent. After that there will be consolidation, to clarify which is part of the oil and gas business.

For that reason while waiting for the completion of the holding process that can be done is to allow PGN and Pertagas to concentrate on its business. To avoid contacts in the field, the Ministry of SOEs can coordinate and seat their respective CEOs on a single table.

Chairman of the Association of Indonesian Gas Users Company (Apigas) Sumut Johan Brien, argues, it agreed on the plan to establish Oil and Gas Holding. However, Oil and Gas Holding must be able to guarantee the availability of gas supply and utilization of more efficient infrastructure so that gas prices can be cheaper in North Sumatra.

As known, the Ministry of SOEs plans to establish a holding BUMN Migas. The implementation strategy of this holding in the short term is "quick Wins" by integrating Pertamina and PGN which continued operational and commercial synergy in the medium and long term

According to the plan, Pertamina will be appointed as the holding company of Oil and Gas. According to the scheme, state-owned Series B shares in PGN which reach 57 percent will be transferred to Pertamina. Meanwhile, 100 percent of Pertagas shares will be transferred to PGN.

SOE Minister Rini Soemarno said the establishment of state-owned oil and gas companies would be realized to boost energy efficiency and independence. Rini explained that the unification of state-owned energy companies such as PT Pertamina (Persero) and PT Perusahaan Gas Negara (Persero) will strengthen the government's role in the oil and gas sector. 

     Therefore, she hopes that the formation of "holding" of oil and gas state-owned enterprises planned in the first quarter of 2018 can provide benefits for the state and society in terms of profit and acceptance.

IN INDONESIA

Holding Migas Tidak Perlu Didahului Akuisisi

Holding Migas yang akan dibentuk, tidak perlu didahului proses akuisisi PT Perusahaan Gas Negara (PGN) terhadap PT Pertamina Gas (Pertagas). Pasalnya, ketika menjadi Holding Migas maka secara otomatis Pertagas akan menyatu dengan PGN.

“Saat ini tidak perlu akuisisi, biarkan dulu masing-masing. Pada Waktu holding, Pertagas otomatis akan berada di bawah PGN. Pertagas menjadi entitas bisnis yang sama, supaya tidak terjadi lagi dualisme,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso di Jakarta.

Menurut Bowo, Holding Migas memang harus dibentuk terlebih dahulu, dimana Pertamina menjadi induk holding. Setelah itu itu akan terjadi konsolidasi, untuk memperjelas mana yang menjadi bagian dari bisnis minyak dan gas.

Untuk itulah sambil menunggu selesainya proses holding yang bisa dilakukan adalah membiarkan PGN dan Pertagas berkonsentrasi dengan bisnisnya. Untuk menghindari persinggungan di lapangan, Kementerian BUMN bisa melakukan koordinasi dan mendudukkan Dirut masing-masing perusahaan tersebut pada satu meja.

Ketua Asosiasi Perusahaan Pemakai Gas Indonesia (Apigas) Sumut Johan Brien, berpendapat, pihaknya setuju atas rencana pembentukan Holding Migas. Hanya saja, Holding Migas harus bisa menjamin ketersediaan pasokan gas dan pemanfaatan infrastruktur yang lebih efisien sehingga harga gas bisa lebih murah di Sumatera Utara.

Sebagaimana diketahui, Kementerian BUMN berencana membentuk holding BUMN Migas. Strategi pelaksanaan holding ini dalam jangka pendek yaitu “quick Wins” dengan mengintegrasikan Pertamina dan PGN yang dilanjutkan sinergi operasional dan komersial di jangka menengah dan panjang

Rencananya, Pertamina akan ditunjuk sebagai induk holding Migas. Menurut skema tersebut, saham seri B milik negara di PGN yang mencapai 57 persen akan dialihkan ke Pertamina. Sementara itu, 100 persen saham Pertagas akan dialihkan ke PGN.

Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan pembentukan holding BUMN minyak dan gas akan diwujudkan untuk mendorong efisiensi dan kemandirian dalam bidang energi. Rini menjelaskan penyatuan BUMN yang bergerak dalam bidang energi, seperti PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) ini akan memperkuat peran pemerintah dalam sektor migas. 

    Untuk itu, ia mengharapkan pembentukan “holding” BUMN migas yang direncanakan pada triwulan I-2018 ini bisa memberikan manfaat bagi negara dan masyarakat dari segi keuntungan maupun penerimaan.

Investor Daily, Page-9, Friday, Jan 19, 2018

Beginning March, 43 Oil and Gas Blocks will be Auctioned

The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) will open 43 conventional and non-conventional oil and gas auction blocks early in March. Similar to last year, oil and gas blocks are also offered under a gross split (PSC) production sharing contract (PSC) scheme.

Secretary-General concurrently Acting Director General of Oil and Gas Directorate General of ESDM Ego Syahrial said, it is now prepared to prepare documents for the blocks to be offered. Blocks auctioned include oil and gas blocks that did not sell at auction in previous years, including auction 2017.

"Later we make a letter stipulating that which did not sell yesterday, there are five blocks, this is a working area that is available. All of us collect 40 oil and gas blocks that are auctioned, "he said on the sidelines of a meeting with Commission VII of the House of Representatives (DPR) in Jakarta, Thursday (18/1).

The entire block, to be auctioned entirely in early March. It does not restrict the auction of oil and gas blocks to be held only twice a year. Once there is a block available, it will immediately complete its data and offer it to investors.

The oil and gas blocks that will be auctioned are some of which are available blocks 2015-2018. Rupat Labuhan, South CPR Nibung, Batu Gajah Dua, Bukit Barat, South Tuna, Tongkol, Banyumas, Ampuh, East Along-Kangean, Kasongan Sampit, Southwest Bengara, Suremana I, Mamuju Manukra, South East Mandar, Karaeng, Ebuny, East Tanimbar, West Berau, Onin, Kasuri II, Kasuri III, West Kaimana, North Arguni, and Mamberamo.

Then, the 2017 termination block will also be offered at this year's auction. In detail, the Air Komering Block, East Sokang, East Muriah, North Kangean, Palangkaraya, West Sangata, Belayan, Southeast Mahakam, South Sageri, Halmahera-liofiau, Southwest Bird's Head, Semai IC West Papua III, Cendrawasih Bay II, and Cendrawasih Bay III .

Not only conventional oil and gas blocks, the government will also offer non-conventional oil and gas blocks.

"For non-conventional oil and gas blocks, we will offer three blocks," said Ego.

The three non-conventional oil and gas blocks that will be auctioned are North Sumatra North Sumatra's Unconventional Oil Block (MNK), Jembar Rimba, and South Sumatera Coal Gas (GMB).

IN INDONESIA

Awal Maret, 43 Blok Migas bakal Dilelang

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan membuka lelang 43 blok migas konvensional dan non-konvensional pada awal Maret nanti. Sama dengan tahun lalu, blok migas juga ditawarkan dengan skema kontrak kerja sama (production sharing contract/PSC) bagi hasil kotor (gross split).

Sekretaris Jenderal merangkap Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Ego Syahrial menuturkan, pihaknya kini seadng menyiapkan dokumen untuk blok-blok yang akan ditawarkan. Blok yang dilelang termasuk blok-blok migas yang tidak laku pada lelang tahun-tahun sebelumnya, termasuk lelang 2017.

“Nanti kami buat surat penetapan bahwa yang tidak laku kemarin, ada lima blok, ini yang menjadi wilayah kerja yang available. Semua kami kumpulkan 40 blok migas yang dilelang,” kata dia di sela rapat dengan Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Jakarta, Kamis (18/1). 

Seluruh blok tersebut, akan dilelang seluruhnya pada awal Maret. Pihaknya tidak membatasi bahwa lelang blok migas hanya akan digelar dua kali dalam satu tahun. Begitu ada blok yang tersedia, pihaknya akan segera melengkapi datanya dan menawarkannya kepada investor.

Blok migas yang bakal dilelang ini beberapa diantaranya merupakan blok yang tersedia ada 2015-2018. Rincinya, Rupat Labuhan, South CPR Nibung, Batu Gajah Dua, Bukit Barat, South Tuna, Tongkol, Banyumas, Ampuh, East Sepanjang-Kangean, Kasongan Sampit, Southwest Bengara, Suremana I, Manakarra Mamuju, South East Mandar, Karaeng, Ebuny, East Tanimbar, West Berau, Onin, Kasuri II, Kasuri III, West Kaimana, North Arguni, serta Mamberamo. 

Kemudian, blok terminasi 2017 juga akan ditawarkan pada lelang tahun ini. Rincinya, Blok Air Komering, East Sokang, East Muriah, North Kangean, Palangkaraya, West Sangata, Belayan, Southeast Mahakam, South Sageri, Halmahera-liofiau, Southwest Bird’s Head, Semai IC West Papua III, Cendrawasih Bay II, dan Cendrawasih Bay III.

Tidak hanya blok migas konvensional, pemerintah juga akan menawarkan blok migas nonkonvensional. 

“Untuk blok migas nonkonvensional, kami akan menawarkan tiga blok," tutur Ego.

Tiga blok migas non-konvensional yang bakal dilelang adalah Blok Minyak Non Konvensional (MNK) Sumatera Utara Tenggara, Jembar Rimba, serta Gas Metana Batubara (GMB) Sumatera bagian selatan. 

Investor Daily, Page-9, Friday, Jan 19, 2018

A total of 43 Oil and Gas Blocks Auctioned by March 2018

A large number of oil and gas working areas that have not been in demand in recent years has resulted in the government planning to return to work auctions this year. Compared to last year, the government will auction the Oil and Gas Working Area (WK) very much in the year 2018.

Ego Syahrial

Secretary-General of the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) and Executive Director of Oil and Gas Ego Syahrial said the total working area to be auctioned first time in 2018 reached 43 Regions. Consisting of 40 Conventional Work Areas and 3 Unconventional working areas.

The areas to be auctioned are not all new oil and gas work areas. Some of them are oil and gas working areas that investors do not seek when auctioned off in the previous year and also termination working area. Last year, out of 10 Work Areas, five of them did not sell.

"We issued the determination, the five areas of work are available, part of 40. We also have prepared, in 2017 stage two already have 10 working areas, some are terminated in 2015, 2016 and not sold, we all collected yes 43," said Ego, Thursday (18/1) at the Parliament Building / MPR Jakarta.

Auction The working area is planned around early February or next March.

"We're preparing everything," Ego said. He also stated, did not rule out the auction of oil and gas Working Area again this year.

IN INDONESIA

Sebanyak 43 Blok Migas Dilelang Bulan Maret 2018

Banyaknya Wilayah kerja migas yang tidak diminati dalam beberapa tahun terakhir menyebabkan pemerintah berencana kembali melakukan lelang wilayah kerja pada tahun ini. Dibanding tahun lalu, pemerintah akan melelang Wilayah Kerja (WK) migas sangat banyak di tahun 2018 ini.

Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang sekaligus Pelaksana tugas Direktur Jenderal Migas Ego Syahrial mengatakan total Wilayah kerja yang akan dilelang pertama kali di tahun 2018 ini mencapai 43 Wilayah. Terdiri 40 Wilayah Kerja konvensional dan 3 Wilayah kerja nonkonvensional.

Wilayah yang akan dilelang tidak semuanya merupakan wilayah kerja migas baru. Beberapa di antaranya merupakan wilayah kerja migas yang tidak diminati oleh investor ketika dilelang di tahun sebelumnya dan juga Wilayah Kerja terminasi. Tahun lalu, dari 10 Wilayah Kerja, lima di antaranya tidak laku. 

"Kami mengeluarkan penetapan, kelima wilayah kerja ini available, bagian dari 40. Kami juga sudah menyiapkan, di 2017 tahap dua sudah ada 10 Wilayah kerja, ada juga yang terminasi tahun 2015, 2016 dan tidak laku, semua kami kumpulkan ya 43 ini," jelas Ego, Kamis (18/1) di Gedung DPR/MPR Jakarta.

Lelang Wilayah kerja itu rencananya sekitar awal Februari atau Maret mendatang. 

"Kami sedang menyiapkan semua segala macam, " kata Ego. Ia juga menyatakan, tidak menutup kemungkinan melakukan lelang Wilayah Kerja migas lagi di tahun ini.

Kontan, Page-14, Friday, Jan 19, 2018

Pertamina Get Offer First

The Ministry of Energy and Mineral Resources plans to auction off 40 conventional working areas by 2018. The ministry will also offer to PT Pertamina (Persero) before auctioning off all working areas this year.

Implementing the task of the Directorate General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ego Syahrial said the total work area auctioned this year to 40 because 10 working areas should be offered in stage II last year to be postponed this year.

Ego Syahrial

"In addition, unplanned working areas in 2015 and 2016 as low oil prices will be offered again this year," he said during a hearing with the House of Representatives (DPR).

From the ESDM ministry data, a total of 40 work areas offered in detail comprises and 25 work areas available by 2015,20l6 and 2017 plus new working areas this year.

In detail, the working area consists of Rupat Labuhan, South CPR Nibung, Batu Gajah Dua, Bukit Barat, South Tuna, Tongkol, Banyumas, Ampuh, East Sepanjang-Kangean, Kasangan Sampit Southwest Bengara, Suremana I, Mamuju Manukara, Southeast Mandar, Karaeng, Ebuny, East Tanimbar, West Berau, Onin, Kasuri II, Kasuri III, West Kaimana, North Arguni, Mamberamo.

In addition, there are 15 termination work areas in 2017 which will again be auctioned this year. The working areas include Air Komering, East Sokang, East Muriah, North Kangean, Palangkaraya, West Sangata, Belayan, Southeast Mahakam, South Sagen, Halmahera-Kofiaus, Southwest Bird's Head, Semai IV, West Papua III, Cendrawasih Bay ll, Cendrawasih Bay III.

AUCTION ON MARCH

Ego said the auction will be conducted around February 2018 or March 2018. His side claimed to be preparing various things related to the auction.

"We could have auctioned this year in many stages. So, the model in this year is the work area that is ready in terms of data and so can be directly auctioned, "he said.

Ego said it will also offer the entire working area to be auctioned this year to Pertamina.

"Pertamina will have the right first to assess going into which work area," he said.

Meanwhile, Pertamina noted that it will study first to select the exploration work area to be auctioned this year.

Elia Massa Manik

Pertamina President Director Elia Massa Manik said the company will look more closely related to the exploration work area on offer. Because the working area offered this time using a new model that is, gross split.

"Although, we also have the advantage of using gross split. We have implemented the scheme in PHE ONWJ [Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java], "he said.

Elia said the company will see from the side of financial capability to be able to touch the work area offered.

"Do not, we have a commitment, but not done," he said.

He said it feels able if in terms of ability in managing the work area.

"We have a broad partner to be able to manage it," he concluded.

IN INDONESIA

Pertamina Dapat Tawaran Pertama

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral berencana melelang 40 wilayah kerja konvensional pada 2018. Pihak kementerian pun akan menawarkan kepada PT Pertamina (Persero) sebelum melelang semua wilayah kerja pada tahun ini.

Pelaksana tugas Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial mengatakan, total wilayah kerja yang dilelang pada tahun ini menjadi 40 karena 10 wilayah kerja harusnya ditawarkan pada tahap II tahun lalu menjadi diundur pada tahun ini.

“Selain itu, Wilayah kerja yang tidak diminati pada 2015 dan 2016 seiring posisi harga minyak yang sedang rendah akan kembali ditawarkan pada tahun ini juga,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Dari data kementerian ESDM, total 40 wilayah kerja yang ditawarkan secara rinci terdiri dan 25 wilayah kerja yang tersedia pada 2015,20l6, dan 2017 ditambah wilayah kerja baru pada tahun ini.

Secara detail, wilayah kerja itu terdiri dari Rupat Labuhan, South CPR Nibung, Batu Gajah Dua, Bukit Barat, South Tuna, Tongkol, Banyumas, Ampuh, East Sepanjang-Kangean, Kasongan Sampit Southwest Bengara, Suremana I, Manakarra Mamuju, Southeast Mandar, Karaeng, Ebuny, East Tanimbar, West Berau, Onin, Kasuri II, Kasuri III, West Kaimana, North Arguni, Mamberamo.

Selain itu, ada 15 wilayah kerja terminasi 2017 yang akan kembali dilelang pada tahun ini. Wilayah kerja itu antara lain, Air Komering, East Sokang, East Muriah, North Kangean, Palangkaraya, West Sangata, Belayan, Southeast Mahakam, South Sagen, Halmahera-Kofiaus, Southwest Bird’s Head, Semai IV, West Papua III, Cendrawasih Bay ll, Cendrawasih Bay III.

LELANG PADA MARET

Ego mengatakan, lelang tersebut akan dilakukan sekitar Februari 2018 atau Maret 2018. Pihaknya mengaku sedang mempersiapkan berbagai hal terkait dengan lelang.

“Kami bisa saja melakukan lelang pada tahun ini dalam banyak tahap. Jadi, modelnya pada tahun ini adalah wilayah kerja yang sudah siap dari segi data dan sebagainya bisa langsung dilelangkan,"‘ujarnya.

Ego menyebutkan, pihaknya pun akan menawarkan seluruh wilayah kerja yang akan dilelang pada tahun ini kepada Pertamina.

“Pertamina akan memiliki hak terlebih dulu untuk mengkaji mau masuk ke wilayah kerja yang mana,” sebutnya.

Sementara itu, Pertamina mencatat akan mengkaji lebih dulu untuk memilih wilayah kerja eksplorasi yang akan dilelang pada tahun ini.

Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik mengatakan, perseroan akan melihat lebih cermat terkait wilayah kerja eksplorasi yang ditawarkan. Pasalnya, wilayah kerja yang ditawarkan kali ini menggunakan model baru yakni, gross split.

“Walaupun, kami juga memiliki keuntungan kalau menggunakan gross split. Soalnya, kami telah menerapkan skema itu di PHE ONWJ [Pertamina Hulu Energi Offshore North West Jawa],” ujarnya.

Elia menyebutkan perseroan akan melihat dari sisi kapabilitas keuangan untuk bisa menjamah wilayah kerja yang ditawarkan tersebut.

“Jangan sampai, kami sudah komitmen, tetapi tidak dikerjakan," sebutnya. 

Dia menuturkan pihaknya merasa mampu kalau dari sisi kemampuan dalam mengelola wilayah kerja. 

“Kami punya mitra yang luas untuk bisa mengelola tersebut,” tutupnya.

Bisnis Indonesia, Page-30, Friday, Jan 19, 2018