Pertamina Asks for Extension of Study

PT Pertamina requested an extension for a period to review eight oil and gas blocks to be submitted by the government to the company.

The government will surrender eight oil and gas blocks that have contracted out to Pertamina. As a condition, the eight blocks must use a gross split scheme to replace the revenue-sharing scheme with the cost returned to the contractor (cost recovery).

On the other hand, the government is bothering Pertamina to return the assigned oil and gas blocks if it is unable to run a gross profit sharing scheme. This was confirmed by the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ignatius Jonan.

In January 2017, Jonan has determined the fate of eight working areas whose contract term expires in 2017 and 2018. Eight work areas are assigned to Pertamina after the contract ends using a gross split scheme.

Thus, in addition to Offshore North West Java (ONWJ) Block, the eight working areas will switch contracts from contracts for cost recovery to gross split. As a result, nine work areas no longer use contract schemes with operating cost refunds. According to him, if Pertamina feels unable to manage the block with a gross split scheme, Pertamina is welcome to return the block to the government.

The Government, will offer the block to other contracting contractors (KKKS). Because, he prioritizes that all activities upstream oil and gas can run efficiently as the message of President Joko Widodo.

Upstream Director of Pertamina Syamsu Alam said it had submitted a request to extend the review period for a month. Currently, he mentioned that he is still evaluating the management of blocks assigned using gross split. Nevertheless, he did not want to mention whether there will be a block that is likely to be returned to the government.

All activities and cost calculations including the policy to pay undepreciated costs on a new contract that Pertamina will manage must be calculated as it will affect the net present value or the calculation of the investment refers to the current value. 

     Referring to Minister of Energy and Mineral Resources Regulation no. 26/2017, contractors who are entitled to manage the termination block must pay cash on the investment costs incurred by the existing contractor before the contract expires. We are doing the evaluation thoroughly, therefore we ask for an additional time of 1 month for it.

TIME IS ADDED

 Director of Upstream Oil and Gas Upstream Business Development of the Ministry of ESDM Tunggal acknowledged that Pertamina proposed an additional time to review the continuation of the development of the assigned work area in January. According to Tunggal, since May 2017, Pertamina wants the field economic calculation time to be extended until June 2017. Pertamina, he said, will deliver it to the Minister of EMR.

 The economic calculation is done because the management of the eight working areas to which the contract is exhausted does not take into account the change of production sharing contract (PSC) cost recovery to gross split.

 Through the gross split, the government offers a more flexible revenue sharing system with 57% government composition and 43 contractors (oil) and 52:48 (gas)

IN INDONESIAN

Pertamina Minta Perpanjangan Kajian

PT Pertamina meminta perpanjangan waktu selama sebuan untuk mengkaji delapan blok minyak dan gas bumi yang akan diserahkan pemerintah kepada perseroan.

Pemerintah akan menyerahkan delapan blok minyak dan gas bumi yang habis kontrak kepada Pertamina. Sebagai syarat, delapan blok itu harus menggunakan skema bagi hasil kotor (gross split) menggantikan skema bagi hasil dengan biaya yang dikembalikan ke kontraktor (cost recovery). 

Di sisi Iain, pemerintah memperboIehkan Pertamina untuk mengembalikan blok migas yang ditugaskan tersebut jika tidak sanggup menjalankan skema bagi hasil kotor. Hal itu ditegaskan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan.

Pada Januari 2017, Jonan telah menetapkan nasib delapan wilayah kerja yang habis masa kontraknya pada 2017 dan 2018. Delapan wilayah kerja tersebut ditugaskan kepada Pertamina setelah kontrak berakhir dengan menggunakan skema gross split.

Dengan demikian, selain Blok Offshore North West Java (ONWJ), delapan wilayah kerja tersebut akan beralih kontrak kerja samanya dari kontrak bagi hasil cost recovery menjadi gross split. Alhasil, sembilan wilayah kerja tidak lagi menggunakan skema kontrak dengan pengembalian biaya operasi. Menurutnya, bila Pertamina merasa tidak sanggup mengelola blok tersebut dengan skema gross split, Pertamina dipersilahkan  untuk mengembalikan bloknya kepada pemerintah. 

Pemerintah, akan menawarkan blok tersebut kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) lainnya. Pasalnya, dia mengutamakan agar seluruh kegiatan hulu migas bisa berjalan efisien seperti pesan Presiden Joko Widodo.

Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam mengatakan, pihaknya telah menyampaikan permohonan untuk memperpanjang waktu kajian selama sebulan. Saat ini dia menyebut masih melakukan evaluasi pengelolaan blok yang ditugaskan menggunakan gross split. Namun demikian, dia belum mau menyebut apakah akan ada blok yang berpeluang dikembalikan kepada pemerintah. 

Seluruh kegiatan dan kalkulasi biaya termasuk kebijakan untuk membayar biaya yang belum terdepresiasi (undepreciated cost) pada kontrak baru yang nantinya dikelola Pertamina harus dihitung karena akan memengaruhi net present value atau perhitungan investasi mengacu pada nilai saat ini. 

     Mengacu pada Peraturan Menteri ESDM No. 26/2017, kontraktor yang mendapat hak kelola di blok terminasi harus membayar tunai biaya investasi yang dikeluarkan kontraktor yang ada (existing) sebelum kontrak berakhir. Kita sedang lakukan evaluasi dengan seksama, oleh karena itu kita minta waktu tambahan 1 bulan untuk itu.

WAKTU DITAMBAH

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tunggal mengakui bahwa Pertamina mengusulkan penambahan waktu untuk mengkaji kelanjutan pengembangan wilayah kerja yang ditugaskan pada Januari itu. Menurut Tunggal, sejak Mei 2017, Pertamina menginginkan agar waktu perhitungan keekonomian lapangan diperpanjang hingga Juni 2017. Pertamina, katanya, akan menyampaikannya kepada Menteri ESDM.

Perhitungan keekonomian dilakukan karena pengelolaan delapan wilayah kerja yang akan habis kontraknya itu belum memperhitungkan pengubahan kontrak bagi hasil produksi (production sharing contract/PSC) cost recovery menjadi gross split.

Melalui gross split, pemerintah menawarkan sistem bagi hasil yang lebih fleksibel dengan komposisi pemerintah 57% dan kontraktor 43 (minyak) dan 52:48 (gas)

Bisnis Indonesia, Page-30, Monday, May 29, 2017

Decrease of Gas Priority Price of BPH Migas

Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ignasius Jonan asked the new Head of the Downstream Oil and Gas Regulatory Agency (BPH Migas) to realize a decline in gas prices in the industrial sector. Therefore, BPH Migas should be able to immediately formulate a more efficient transmission cost formulation.

Jonan warned that the decline in gas prices in industrial areas is a mandate of Presidential Regulation No. 40 of 2016 which must be achieved thoroughly from upstream to downstream. Currently, out of a total of seven industry groups that should receive a maximum gas price of US $ 6 per mmbtu per January 1, 2017, only three groups enjoy, namely fertilizer, steel and petrochemicals.

"How to make the cost of gas transmission and distribution can be reasonable. I want there is great efficiency in this sector, so try to set again. Must be calculated right, "said Jonan after inaugurating Fanshurullah Asa as Head of BPH Migas period 2017-2022, at the Office of the Ministry of Energy and Mineral Resources.

Fanshurullah who also doubles as a member of the Committee of BPH Migas officially replaces Andy Noorsaman Sommeng who is now Director General of Electricity Ministry of Energy and Mineral Resources.

Another thing that Jonan asked of the new head was the step of BPH Migas guarding the realization of one fuel price policy (BBM) in order to realize social justice. The government has assigned PT Pertamina to provide subsidized premium fuel and diesel fuel in outlying, remote, and lagging areas (BT), which are mostly located in eastern Indonesia.

In realizing the policy, Pertamina focuses on three efforts, namely the development of distribution institutions, capacity building of storage terminals, and infrastructure development. Although already mapped 150 districts / districts that are still experiencing fuel price disparity is quite high, the state-owned energy company is targeting the establishment of channeling institutions in 54 points throughout 2017.

"For Pertamina it has been assigned 150 points. It's just that we hope that the realization of channeling institutions will be accelerated. Actually we want 150 points that can be realized this year, just look at the cost of transport is charged to Pertamina, of course they have the calculation of its real ability, "said Panshurullah in response to the request of the Minister of Energy and Mineral Resources.

IN INDONESIAN

Penurunan Harga Gas Prioritas BPH Migas

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) yang baru dapat mewujudkan penurunan harga gas di sektor industri. Karena itu, BPH Migas harus dapat segera merumuskan formulasi biaya transmisi yang lebih efisien.

Jonan mengingatkan penurunan harga gas di area industri merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 yang harus bisa dicapai menyeluruh mulai dari hulu hingga hilir. Saat ini, dari total tujuh golongan industri yang semestinya menerima harga gas maksimum US$6 per mmbtu per 1 Januari 2017, hanya tiga golongan yang menikmati, yakni pupuk, baja, dan petrokimia. 

“Bagaimana membuat biaya transmisi dan distribusi gas itu bisa reasonable. Saya ingin ada efisiensi besar di sektor ini, makanya coba diatur lagi. Harus dihitung betul,” pesan Jonan seusai melantik Fanshurullah Asa sebagai Kepala BPH Migas periode 2017-2022, di Kantor Kementerian ESDM.

Fanshurullah yang juga merangkap sebagai anggota Komite BPH Migas resmi menggantikan Andy Noorsaman Sommeng yang kini menjabat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM.

Hal lain yang diminta Jonan pada kepala yang baru ialah langkah BPH Migas mengawal realisasi kebijakan satu harga bahan bakar minyak (BBM) dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Pemerintah sudah menugasi PT Pertamina untuk menyediakan BBM bersubsidi jenis premium dan solar di wilayah terluar, terpencil, dan tertinggal (BT) yang mayoritas berada di Indonesia bagian timur. 

Dalam merealisasikan kebijakan tersebut, Pertamina berfokus pada tiga upaya, yaitu pembangunan Iembaga penyalur, peningkatan kapasitas terminal penyimpanan, dan pembangunan infrastruktur. Meski sudah dipetakan 150 titik kabupaten/kota yang masih mengalami disparitas harga BBM cukup tinggi, BUMN energi itu menargetkan pendirian lembaga penyalur di 54 titik sepanjang 2017. 

“Untuk Pertamina memang sudah ditugasi 150 titik. Hanya saja kami berharap agar realisasi lembaga penyalur dipercepat. Sebenarnya kami ingin 150 titik itu bisa direalisasikan tahun ini, hanya saja melihat biaya angkut dibebankan ke Pertamina, tentu mereka ada perhitungan kemampuan riil-nya,” tutur Panshurullah dalam merespons permintaan Menteri ESDM.

Media Indonesia, Page-13, Saturday, May 27, 2017

Jonan Change Head of SKK Migas

Minister of Energy and Mineral Resources Ignasius Jonan replaced the Special Force Officer of Upstream Oil and Gas Business Unit (SKK Migas). All officers inaugurated from outside the SKK Migas environment. I ask SKK Migas to speed up the procedure of oil and gas upstream permit. Do not let anyone say the procedure is long, Jonan said

Jonan replaced Deputy Head of SKK Migas from Zikrullah to Sukandar. Previously, Sukandar was President Director of PT Krakatau Steel Tbk. Secretary of SKK Migas, Budi Agustyono, also replaced by Arief Setiawan Handoko; Who previously served as Vice President at ConocoPhillips.

The position holders of Planning Deputy of SKK Migas also changed from Gunawan Sutadiwiria to Jafee Arizon Suardin. Previously, Jafee was a vice minister of Energy Arcandra Tahan. Fatar Yani Abdurrahman replaced Muliawan as Deputy for Operations Control. Fatar executive background in Malaysia's state-owned oil and gas company Petronas.

Deputy of Business Support Control previously held by Ridianto Rimbono is now an expert staff at the Supervisory Commission of Oil and Gas SKK, Muhammad Atok Urrahman.

Jonan also asked SKK Migas to cut the cost of oil recovery (cost recovery) because the number increases from year to year. He regretted the increase in cost recovery that is not accompanied by the addition of production. "I and the President including people who do not understand, why cost recovery is up, production even down," he said.

Jonan also inaugurated the Committee on the new Downstream Oil and Gas Regulatory Agency. They are Fanshurullah Asa, Henry Ahmad, Sumihar Panjaitan, Hari Pratoyo, Muhammas Ibn Dawn Jugi Prajogjo, Suryono Hadiwidjoyo, Ahmad Rizal, and Marwansyah Lobo Balia. Jonan hopes BPH Migas will help the Ministry of Energy to lower gas prices and oversee the implementation of a one-price fuel policy.

Fanshurullah as well as lined up as Chairman of BPH Migas replaces Andy Noorsaman Sommeng who is currently Director General of Electricity. Fanshurullah was chosen based on the decision of Commission VII DPR in April.

IN INDONESIAN

Jonan Rombak Pimpinan SKK Migas

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan mengganti pejabat Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Seluruh pejabat yang dilantik berasal dari luar lingkungan SKK Migas. Saya minta SKK Migas mempercepat prosedur perizinan hulu migas. Jangan sampai ada lagi yang bilang prosedurnya lama sekali, kata Jonan

Jonan mengganti Wakil Kepala SKK Migas dari Zikrullah menjadi Sukandar. Sebelumnya, Sukandar menjabat Direktur Utama PT Krakatau Steel Tbk. Sekretaris SKK Migas, Budi Agustyono, juga digantikan oleh Arief Setiawan Handoko; yang sebelumnya menjabat Vice President di ConocoPhillips.

Pemegang jabatan Deputi Perencanaan SKK Migas juga berganti dari Gunawan Sutadiwiria menjadi Jafee Arizon Suardin. Sebelumnya, Jafee adalah tenaga ahli Wakil Menteri Energi Arcandra Tahan. Adapun Fatar Yani Abdurrahman menggantikan Muliawan sebagai Deputi Pengendalian Operasi. Fatar berlatar belakang eksekutif di perusahaan migas pelat milik pemerintah Malaysia, Petronas. 

Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis yang sebelumnya dipegang oleh Rudianto Rimbono kini dijabat staff ahli di Komisi Pengawas SKK Migas, Muhammad Atok Urrahman.

Jonan juga meminta SKK Migas memangkas biaya penggantian operasi (cost recovery) migas lantaran jumlahnya meningkat dari tahun ke tahun. Dia menyayangkan peningkatan cost recovery yang tidak dibarengi dengan penambahan produksi. “Saya dan Presiden termasuk orang yang tidak mengerti, mengapa cost recovery naik, produksi malah turun,”katanya. 

Jonan juga melantik Komite Badan Pengatur Hilir Migas yang baru. Mereka adalah Fanshurullah Asa, Henry Ahmad, Sumihar Panjaitan, Hari Pratoyo, Muhammas Ibnu Fajar Jugi Prajogjo, Suryono Hadiwidjoyo, Ahmad Rizal, dan Marwansyah Lobo Balia. Jonan berharap BPH Migas membantu Kementerian Energi menurunkan harga gas serta mengawal pelaksanaan kebijakan bahan bakar minyak satu harga.  

Fanshurullah sekaligus didapuk menjadi Deputi Pengendalian Operasi menggantikan Andy Noorsaman Sommeng yang saat ini menjabat Direktur Jenderal Ketenagalistrikan. Fanshurullah dipilih berdasarkan keputusan Komisi VII DPR pada April lalu.

Koran Tempo, Page-8, Saturday, May 27, 2017

Saka Energi Bost Production 100 Thousand BOEPD

PT Saka Energi targets oil and gas production to reach 100 thousand barrels of oil equivalent per day / boepd in the next five years. This production target is achieved by relying on oil and gas blocks that have been owned at this time. President Director of Saka Energi Tumbur Parlindungan said, until the first quarter of this year, the realization of oil and gas production from existing assets was recorded at 48 thousand boepd.

It targets oil and gas production will reach 50 thousand boepd throughout 2017 and continue to increase in the future. "Saka Energi's oil and gas production can reach up to 100 thousand boepd in the next five years, depending on whether the exploration is successful or not," he said.

He explained that the increase in oil and gas production up to 100 thousand boepd is only relying on the existing oil and gas blocks. It has yet to plan the addition of new oil and gas blocks, both at home and abroad, through acquisitions. He said Indonesia still has a lot of potential oil and gas, mainly in East Kalimantan and East Java.

Currently, Saka is involved in the management of 11 oil and gas blocks at home and abroad. Three oil and gas blocks are still in the exploration phase, namely South Sesulu, West Bangkanai, and Wokam II. While Muara Bakau Block is in development stage and six others have been in production, namely Bangkanai Block, Pangkah, Ketapang, South East Sumatera, Muriah, and Sanga-Sanga. Abroad, Saka owns a stake in Fasken Block, USA.

Moreover, there is still additional production potential of the Fasken Block in the United States. Including Fasken also, gas production there can be up to 300 million standard cubic feet per day / mmscfd. Although there is no roadmap to get there. Currently Fasken Block gas production has reached 200 mmscfd.

It has not considered the acquisition of oil and gas blocks anymore because there are still many projects to be done. Currently, the company is still focusing on two oil and gas blocks, namely South Sesula Block in East Kalimantan and Sedayu Field, Pangkah Block in East Java.

"We will drill one well in South Sesulu and several wells, maybe one or three, in Sedayu. It is now being calculated (the number of appropriate wells), ".

Sedayu field is targeted to start producing oil and gas (on stream) in 2019. It is now working on proposing a plan of develepment (POD) this field in the third quarter of this year. While POD Block South Sesulu is targeted to be submitted next year. "South Once if you can (oil and gas reserves)," he added.

For this year, it is pursuing a production target of 50 thousand boepd in which gas is about 30 thousand boepd and 20 thousand boepd oil. This figure is up 30% compared to last year's realization of oil and gas production. The main production addition of Sanga-Sanga Block and Pangkah whose production is increasing.

Swap Gas

Related to Fasken Block, Tumbur explained, the company will use to balance gas supply in the country. It will not import gas from the block, but will swap or exchange gas. This strategy is judged more efficient because there is no need for freight costs from the United States to Indonesia.

He revealed, already have a partner to exchange this gas. Only, Tumbur reluctant to disclose who this partner. He simply stated that the gas swap can be done anytime as needed. This swap mechanism also does not need to get government permission because no one is harmed. We focus on upatream. There is another subsidiary of PGN engaged in LNG (liquefied natural gas).

Tumbur added that his company is in charge of supporting PTPGN as the holding company, in building gas infrastructure. Because, PGN difficult to build a new pipeline if no special gas source (dedicated) flowed through the pipe. The existence of this gas source makes pipeline construction more economical.

IN INDONESIAN

Saka Energi Kejar Produksi 100 Ribu BOEPD

PT Saka Energi menargetkan produksi migasnya bisa mencapai 100 ribu barel setara minyak per hari (barrel oil equivalent per day/boepd) dalam lima tahun ke depan. Target produksi ini dicapai dengan mengandalkan blok migas yang telah dimiliki saat ini. Presiden Direktur Saka Energi Tumbur Parlindungan menuturkan, sampai kuartal pertama tahun ini, realisasi produksi migas dari aset eksisting tercatat sebesar 48 ribu boepd. 

Pihaknya menargetkan produksi migas ini akan mencapai 50 ribu boepd sepanjang 2017 dan terus meningkat di masa mendatang.  “Produksi migas Saka Energi bisa sampai 100 ribu boepd dalam lima tahun ke depan, tergantung eksplorasi yang dilakukan sukses atau tidak,” kata dia.

Dijelaskannya, peningkatan produksi migas sampai 100 ribu boepd itu hanya mengandalkan blok migas eksisting miliknya. Pihaknya belum merencanakan penambahan blok migas baru, baik di dalam maupun luar negeri, melalui akuisisi. Pihaknya menilai Indonesia masih memiliki banyak potensi migas, utamanya di Kalimantan Timur dan Jawa Timur.

Saat ini, Saka terlibat dalam pengelolaan 11 blok migas di dalam dan luar negeri. Tiga blok migas masih dalam tahap eksplorasi, yakni South Sesulu, West Bangkanai, dan Wokam II. Sementara Blok Muara Bakau dalam tahap pengembangan dan enam lainnya sudah berproduksi, yakni Blok Bangkanai, Pangkah, Ketapang, South East Sumatera, Muriah, serta Sanga-Sanga. Di luar negeri, Saka memiliki saham di Blok Fasken, Amerika Serikat.

Apalagi, masih terdapat potensi tambahan produksi dari Blok Fasken di Amerika Serikat. Termasuk Fasken juga, produksi gas di sana bisa sampai 300 million standard cubic feet per day/mmscfd.  Walaupun memang belum ada roadmap menuju ke sana. Saat ini produksi gas Blok Fasken telah mencapai 200 mmscfd.

Pihaknya belum mempertimbangkan akuisisi blok migas lagi karena masih banyaknya proyek yang harus dikerjakan. Saat ini pihaknya masih fokus menggarap dua blok migas sekaligus, yakni Blok South Sesulu di Kalimantan Timur dan Lapangan Sedayu, Blok Pangkah di Jawa Timur.

“Kami akan mengebor satu sumur di South Sesulu dan beberapa sumur, mungkin satu atau tiga, di Sedayu. Sekarang sedang dihitung (jumlah sumur yang sesuai),”.

Lapangan Sedayu ditargetkannya mulai menghasilkan migas (on stream) pada 2019. Pihaknya kini sedang berupaya agar dapat mengajukan usulan rencana pengembangan (plan of develepment/ POD) lapangan ini pada kuartal ketiga tahun ini. Sementara POD Blok South Sesulu ditargetkan dapat diajukan pada tahun depan. “South Sesulu kalau dapat (cadangan migas),” tambahnya.

Untuk tahun ini, pihaknya mengejar target produksi 50 ribu boepd di mana gas sekitar 30 ribu boepd dan minyak 20 ribu boepd. Angka tersebut naik 30% jika dibandingkan dengan realisasi produksi migas tahun lalu. Tambahan produksi utamanya Blok Sanga-Sanga dan Pangkah yang produksinya terus meningkat.

Swap Gas

Terkait Blok Fasken, Tumbur menjelaskan, akan digunakan perusahaan untuk menyeimbangkan pasokan gas di dalam negeri. Pihaknya tidak akan mengimpor gas dari blok tersebut, namun akan dilakukan swap atau pertukaran gas. Strategi ini dinilainya lebih efisien lantaran tidak perlu ada ongkos angkut dari Amerika Serikat hingga Indonesia.

Dia mengungkapkan, sudah memiliki mitra untuk bertukar gas ini. Hanya saja, Tumbur enggan membeberkan siapa mitranya ini. Dia hanya menyatakan bahwa swap gas dapat dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan. Mekanisme swap ini juga tidak perlu mendapat izin pemerintah lantaran tidak ada yang dirugikan. Kami fokus di upatream. Ada anak usaha lain PGN yang bergerak di bidang LNG (liquefied natural gas).  

Tumbur menambahkan, perusahaannya bertugas mendukung PTPGN sebagai induk usaha, dalam membangun infrastruktur gas. Pasalnya, PGN sulit membangun ruas pipa baru jika tidak ada sumber gas yang khusus (dedicated) dialirkan melalui pipa tersebut. Adanya sumber gas ini membuat pembangunan pipa lebih ekonomis. 

Investor Daily, Page-9, Saturday, May 27, 2017

The Government Destroyed the Ranks of Officials of SKK Migas and BPH Migas

The government overhauled the deputies of the Special Forces for Upstream Oil and Gas Business Unit (SKK Migas) and replaced the committee and members of the Bada Gas Oil and Gas Regulatory Agency (BPH Migas). This change is expected to reduce cost recovery speed up licensing, and, improve efficiency.

In this organizational change, the Deputy Chief of SKK Migas, once held by Zikrullah, was replaced by Sukandar. Furthermore, Arief Setiawan Handoko replaces Budi Agustyono as Secretary of SKK Migas. Then, Deputy Planning is now held by Jaffee Arizon Suardin, Deputy of Operations held by Fatar Yani Abdurrahman, and Deputy of Business Support filled by M Atok Urrahman. These three positions were held by Gunawan Sutadiwira, Muliawan and Rudianto Rimbono respectively.

Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ignasius Jonan said the reform of SKK Migas's deputies was done in order to improve its performance. In particular, the new deputies were asked to reduce cost recovery to be more efficient. He does not want cost recovery continues to rise high, while the national oil and gas production increasingly dropped dramatically.

According to him, the cost of oil and gas production should be cut, because oil prices can not be controlled by one party only. "I do not ask for higher oil and gas production, it will be with KKKS (contractor of cooperation contract). But you all have to keep it more efficient. If the upstream oil and gas is inefficient, then other industries will be inefficient, "he said after inaugurating new officials at SKK Migas and BPH Migas (BPH Migas), Friday (26/5).

The second task, the deputies should be able to cut the time needed to obtain permits from SKK Migas. Jonan said deliberately chose younger officials in order to make the movement of SKK Migas even faster. "I do not want to hear anyone protesting to me the permit process in SKK Migas late," he said.

As is known, the acceleration of licensing is one of the things that Jonan promised to the company in the Indonesia Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition last week. Primarily, the acceleration of licensing will be done for the authority of the Ministry of Energy and Mineral Resources and Oil and Gas SKK. Instead, Jonan wants a commitment from oil and gas companies related to changes in post-licensing improvements.

"We understand how business works, but we need a proposal, if we simplify the bureaucracy, if we provide incentives, what we will get instead," he asserted. As of March 31, 2017, lifting production reached 787,800 barrels per day (bpd) or 96.7% of the national budget target of 815,000 bpd. While from the gas side, the realization of lifting until the end of March is already above the target.

In APBN, gas lifting is targeted at 6,440 MMSCFD, while the realization reaches 6,503 MMSCFD or 101% of target.

Inaugurated BPH Migas

At the same time, Jonan also inaugurated the BPH Migas Committee. Andy Noorsaman Sommeng was replaced by M Fanshurullah Asa as Head of BPH Migas. The next members of the committee are Henry Ahmad, Ahmad Rizal, Sumihar Panjaitan, Pratoyo Day, Muhammad Ibn Dawn Jugi Prajogio, Saryono Hadiwidjoyo, and Marwansyah Lobo Balia. Older members who no longer served were Karseno, Ibrahim Hasyim, Fahmi Harsandono, Martin Samodra Ritonga, and A Qoyum Tjandranegara, Jonan mentioned that there were two tasks of the newly appointed committee of BPH Migas.

Just like SKK Migas, BPH Migas is also assigned to make great efficiency in the downstream sector of oil and gas. The investment in the construction of a gas transmission pipeline, for example, is said to be efficient and does not rely on cost recovery. "So the cost for midstream gas, this must be regulated again so that the fair," he said. In addition, the Committee of BPH Migas also mandated to oversee the application of fuel oil (BBM) one price throughout Indonesia.

Fanshurullah revealed, it will perform the duties of Minister Jonan. To reduce gas prices, it will be involved earlier in planning the construction of gas pipeline so it can reduce the investment cost. This he calls will have an impact on the calculation of freight charges.

"We will coordinate with the Directorate General of Oil and Gas because there are regulations that must be adjusted. Then we will coordinate together with business entities, "he said.

Related to BBM One Price, it has assigned PT Pertamina and PT AKR Corporindo Tbk. Of the 150 point locations that must be realized Pertamina, currently only realized 12 points gas stations or new dealer agencies. It will accelerate the addition of gas stations or dealer agencies in remote areas.

IN INDONESIAN

Pemerintah Rombak Jajaran Pejabat SKK Migas dan BPH Migas 

Pemerintah merombak jajaran deputi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan mengganti komite serta anggota komite Bada  Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Pergantian ini diharapkan mampu menekan cost recovery mempercepat perizinan, dan, meningkatkan efisiensi.

Dalam perubahan organisasi ini, Wakil Kepala SKK Migas yang dulunya dipegang Zikrullah, digantikan oleh Sukandar. Selanjutnya, Arief Setiawan Handoko menggantikan Budi Agustyono sebagai Sekretaris SKK Migas. Kemudian, Deputi Perencanaan sekarang dipegang oleh Jaffee Arizon Suardin, Deputi Operasi dijabat oleh Fatar Yani Abdurrahman, dan Deputi Dukungan Bisnis diisi oleh M Atok Urrahman. Sebelumnya ketiga jabatan ini masing-masing dipegang oleh Gunawan Sutadiwira, Muliawan, dan Rudianto Rimbono.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, perombakan deputi SKK Migas dilakukan agar kinerjanya menjadi lebih baik. Utamanya, jajaran deputi baru diminta untuk menekan cost recovery menjadi lebih efisien. Dirinya tidak ingin cost recovery terus naik tinggi, sementara produksi migas nasional kian turun drastis.

Menurutnya, biaya produksi migas harus dapat dipangkas, lantaran harga minyak tidak dapat dikendalikan oleh satu pihak saja. “Saya tidak minta produksi migasnya lebih tinggi, itu nanti dengan KKKS (kontraktor kontrak kerja sama). Tetapi anda semua harus menjaga supaya lebih efisien. Kalau hulu migas tidak efisien, nanti industri lainnya tidak efisien,” kata dia usai melantik pejabat baru di SKK Migas dan Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas), Jumat (26/5).

Tugas kedua, jajaran deputi harus dapat memangkas waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh perizinan dari SKK Migas. Jonan mengungkapkan sengaja memilih pejabat yang lebih muda agar dapat membuat gerak SKK Migas lebih cepat lagi. “Saya tidak mau mendengar lagi orang protes ke saya proses perizinan di SKK Migas telat,” tegasnya.

Seperti diketahui, percepatan perizinan adalah salah satu hal yang dijanjikan Jonan kepada perusahaan dalam gelaran Indonesia Petroleum Association (IPA) Convention and Exhibition pada pekan lalu. Utamanya, percepatan perizinan akan dilakukan untuk yang merupakan wewenang Kementerian ESDM dan SKK Migas. Sebagai gantinya, Jonan menginginkan ada komitmen perusahaan migas terkait perubahan pasca adanya perbaikan perizinan. 

“Kami paham bagaimana bisnis berjalan, tetapi kami butuh proposal, jika kami menyederhanakan birokrasi, kalau kami memberikan insentif, apa yang akan kami dapat sebagai gantinya,” tegas dia. Hingga 31 Maret 2017, produksi minyak yang terjual (lifting) mencapai 787.800 barel per hari (bph) atau 96,7% dari target APBN sebanyak 815.000 bph. Sementara dari sisi gas, realisasi lifting sampai akhir Maret sudah di atas target. 

Dalam APBN, lifting gas ditargetkan sebesar 6.440 MMSCFD, sedangkan realisasinya mencapai 6.503 MMSCFD atau 101% dari target. 

Lantik BPH Migas

Pada saat yang sama, Jonan juga melantik Komite BPH Migas. Andy Noorsaman Sommeng digantikan oleh M Fanshurullah Asa sebagai Kepala BPH Migas. Selanjutnya anggota komite yakni Henry Ahmad, Ahmad Rizal, Sumihar Panjaitan, Hari Pratoyo, Muhammad Ibnu Fajar Jugi Prajogio, Saryono Hadiwidjoyo, dan Marwansyah Lobo Balia. Anggota lama yang tidak lagi menjabat adalah Karseno, Ibrahim Hasyim, Fahmi Harsandono, Martin Samodra Ritonga, dan A Qoyum Tjandranegara, Jonan menyebut ada dua tugas Komite BPH Migas yang baru saja dilantik. 

Sama seperti SKK Migas, BPH Migas juga ditugaskan untuk melakukan efisiensi besar-besar di sektor hilir migas. Investasi pembangunan pipa transmisi gas misalnya, disebutnya harus efisien dan tidak mengandalkan pengembalian biaya. “Jadi cost untuk midstream gas, ini mesti diatur lagi supaya fair,” tuturnya, Selain itu, Komite BPH Migas juga diberi amanat untuk mengawal penerapan bahan bakar minyak (BBM) satu harga di seluruh Indonesia.

Fanshurullah mengungkapkan, pihaknya akan menjalankan tugas dari Menteri Jonan. Untuk menekan harga gas, pihaknya akan terlibat lebih awal dalam perencanaan pembangunan pipa gas sehingga dapat menekan biaya investasinya. Hal ini disebutnya akan berdampak pada penghitungan ongkos angkut. 

“Kami akan koordinasi dengan Ditjen Migas karena ada regulasi yang mesti disesuaikan. Kemudian kami akan koordinasi bersama dengan badan usaha,” ujarnya.

Terkait BBM Satu Harga, pihaknya sudah menugaskan PT Pertamina dan PT AKR Corporindo Tbk. Dari 150 titik lokasi yang harus direalisasikan Pertamina, saat ini baru terealisasi 12 titik SPBU atau agen penyalur baru. Pihaknya akan mempercepat penambahan SPBU atau agen penyalur di daerah-daerah terpencil.

Investor Daily, Page-9, Saturday, May 27, 2017

ConoCo PhillipS Complete the Faster Compression Project

The Sumpal Compression Project (Sumpal Compression Project) project in the Corridor Block, Muba District, South Sumatra was completed three months earlier than the target. The project operated by the ConocoPhillips Cooperation Contract Contractor (KKKS) has been in operation in April 2017 from the plan beginning in July this year.

The inauguration of the project was undertaken by Energy and Mineral Resources Minister Ignasius Jonan accompanied by Head of SKK Migas Amien Sunaryadi and President Director of ConocoPhillips (Grissik) Indonesia Ltd., Bijan Agarwal on May 21st yesterday.

The inaugurated project includes a total compression system level of 3 units of Gas Turbine Compressor (GTC) totaling 24,000 Horse Power, 2 units of Gas Turbine Power Generation each 1 MW, Process Control Room and Safety Instrumented System instrumentation and electrical, and Expansion of the operating area.

Jonan appreciated the success of the project in addition to faster than target, also completed in 3,248,149 working hours with zero accident. He also reminded that safety is number one, without the safety guarantee of the world's best sons and daughters are reluctant to work in the field anymore

"Generation now, if working in a company that does not give priority to safety, would not want to. Whatever his income. It is important that the industry remains this way, in order to attract the younger generation, "said Jonan.

Jonan also appreciated two other things from the Sumpal Compression Project, involving local labor and production cost efficiency. "Oil and gas products can not determine the price. If we can not determine the selling price, we must be efficient. So there are four things that I appreciate, safew, community development, cost efficiency, and timeliness, "said the former Minister of Transportation.

Meanwhile, Bijan Agarwal said that the project is implemented in Brown Held area without interrupting routine production operations, minimizing disturbance to surrounding communities, and involving local / national workforce. "Sumpal Compression Project has presentation TKDN (Domestic Content Level) of 58.96 percent," he said.

Agarwal asserted that the project does not interfere with routine operations of production operations (no lost production opportunity). Sumpal Compression Project successfully optimizes the production volume from 265 MMSCFD to 310 MMSCFD. The project is projected to be completed with a cost of 25 percent below the approved Authorization for Expenditure (AF E) value of US $ 222.9 million to US $ 163.6 million.

IN INDONESIAN

ConoCo PhillipS Rampungkan Proyek Kompresi Lebih Cepat

Proyek kompresi Lapangan Sumpal (Sumpal Compression Project) di Blok Corridor, Kabupaten Muba, Sumatera Selatan selesai tiga bulan lebih cepat dari target. Proyek yang dioperasikan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) ConocoPhillips telah beroperasi pada April 2017 dari rencana awal Juli tahun ini.

Peresmian proyek itu dilakukan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan didampingi Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi dan Presiden Direktur ConocoPhillips (Grissik) Indonesia Ltd., Bijan Agarwal pada 21 Mei kemarin.

Proyek yang diresmikan tersebut meliputi satu tingkat sistem kompresi 3 unit Gas Turbine Compressor (GTC) total 24.000 Horse Power, 2 unit Gas Turbine Power Generation masing-masing 1 MW, ruang kendali (Process Control System dan Safety Instrumented System) instrumentasi dan elektrikal, dan perluasan area operasi.

Jonan mengapresiasi keberhasilan proyek yang selain lebih cepat dari target, juga diselesaikan dalam 3.248.149 jam kerja dengan zero accident. Dia juga mengingatkan bahwa keselamatan adalah nomor satu, tanpa jaminan keselamatan putra-putri terbaik dunia enggan bekerja di lapangan lagi

“Generasi sekarang, kalau bekerja di perusahaan yang tidak mengutamakan safety, pasti tidak mau. Berapa pun penghasilannya. Penting sekali industri ini tetap seperti ini, supaya menarik generasi muda,” kata Jonan.

Jonan juga mengapresiasi dua hal lain dari Sumpal Compression Project, melibatkan tenaga kerja lokal dan efisiensi biaya produksi. “Produk migas tidak ada yang bisa menentukan harganya. Kalau kita tidak bisa menentukan harga jual, kita harus efisien. Jadi ada empat hal yang saya apresiasi, safew, community development, cost efficiency, dan ketepatan waktu,” ujar mantan Menteri Perhubungan tersebut.

Sementara itu Bijan Agarwal menuturkan proyek ini dilaksanakan pada area brown Held tanpa mengganggu kegiatan rutin operasi produksi, meminimalisir gangguan ke masyarakat sekitar, dan melibatkan tenaga kerja lokal/nasional. “Sumpal Compression Project memiliki presentasi TKDN (Tingkat Kandungan- Dalam Negeri) sebesar 58,96 persen,” ujarnya. 

Agarwal menegaskan bahwa proyek ini tidak mengganggu kegiatan rutin operasi produksi (no lost production opportunity). Sumpal Compression Project berhasil mengoptimalkan volume produksi dari 265 MMSCFD menjadi 310 MMSCFD. Proyek ini diproyeksikan selesai dengan nilai biaya 25 persen di bawah nilai Authorization for Expenditure (AFE) yang disetujui, yaitu sebesar US$ 222,9 juta menjadi US$ 163,6 juta.

Investor Daily, Page-9, Saturday, May 27, 2017

SKK Migas Difficulty in Collecting Debt to KKKS

The total value of debt that is still difficult to collect reached US $ 350 million

Special Unit for Upstream Oil and Gas Upstream Activities (SKK Migas) has difficulty collecting 40 contractor cooperation contracts (KKKS) totaling US $ 400 million. The debt comes from the signature bonus and firm commitment from the first year to the third year of the exploration work area.

According to Parulian Sihotang, Deputy of Finance and Monetization of SKK Migas, this intansi until now can only collect the position of debt in US $ B 50 million only. Means that there is still outstanding debt of US $ 350 million again. In fact, it has sent a letter to the KKKS delinquent debt. In fact, SKK Migas itself has requested assistance to the embassy from where the origin of the KKKS originated, namely the United States Embassy and the Embassy of Canada.

Unfortunately, Parulian did not specify the identity of the KKKS in arrears. Whereas the total debt that must be collected is quite large. What is clear, it is indeed difficult to collect the debt. Because, the obligation comes from a long contract. That is during the early years of exploration.

For that it must collect data and review all production sharing contracts aka PSC already signed. "Obviously this is a legal aspect, how the production sharing contract as well as the rights and obligations and we are currently reviewing legally," he said.

Rule of collecting debts

Secretary of the Directorate General of Oil and Gas (Ditjen Migas) of the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) Susyanto mentioned that according to Government Regulation No. 35/2004 on Upstream Oil and Gas Business Activities, SKK Migas is entitled to collect the debt. He claims this government institution is helping the agency by involving state collection agencies.

He said, the difficulty of collecting these debts makes sense. Therefore, the contractor of cooperation contract (KKKS) which has spent a lot of funds that failed to get optimal oil and gas output, "Then termination, but have to pay commitments that have not been implemented, this must be difficult,"

Therefore, it is currently thinking of appropriate steps to be able to resolve the issue. One of them is by issuing Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources Number 30/2017 on the way of Imposition, Collection and Payment / Depositment of Non-Tax State Revenue (PNBP) Applicable to the Directorate General of Oil and Gas of the Ministry of ESDM.

ESDM Minister Ignatius Jonan has signed the bid on April 13, 2017. Susyanto said the regulation was made not to collect KKKS debt. But set the billing procedure. So far the way billing has never been set. For example the procedure of oil and gas PNBP and collection by SKK Migas. One of them is about signature bonus paid before contract signing.

There is another KKKS must provide guarantees to the government related exploration activities. If there is termination, the company must also fulfill its obligations as a contractor.

IN INDONESIAN

SKK Migas Kesulitan Menagih Utang ke KKKS

Total nilai utang yang masih sulit tertagih mencapai US$ 350 juta

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) kesulitan menagih utang sebanyak 40 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), yang  totalnya mencapai US$ 400 juta. Utang tersebut berasal dari signature bonus dan firm commitmen dari tahun pertama hingga tahun ketiga wilayah kerja eksplorasi.

Menurut Parulian Sihotang, Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas, intansi ini hingga kini hanya bisa menagih posisi utang di angka US$B 50 juta saja. Berarti masih ada sisa utang belum tertagih sebesar US$ 350 juta lagi. Padahal, pihaknya sudah mengirim Surat ke KKKS yang menunggak utang. Malah, SKK Migas sendiri sudah meminta bantuan ke kedutaan besar dari tempat asal KKKS tersebut berasal, yakni Kedubes Amerika Serikat dan Kedubes Kanada.

Sayang, Parulian tidak merinci identitas dari KKKS yang menunggak utang tersebut. Padahal total utang yang mesti ditagih tergolong besar. Yang jelas, pihaknya memang kesulitan menagih utang tersebut. Sebab, kewajiban itu berasal dari kontrak yang sudah lama. Yakni pada saat tahun-tahun awal eksplorasi.

Untuk itu pihaknya harus mengumpulkan data dan menelaah seluruh kontrak bagi hasil atau production sharing contract alias PSC yang sudah diteken. "Tentunya ini ada aspek legal, bagaimana bunyi kontrak bagi hasil serta hak dan kewajibannya dan kami saat ini lagi mengkaji secara legal," katanya.

Aturan menagih utang 

Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susyanto menyebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, SKK Migas memang berhak menagih utang tersebut. Dia mengklaim institusi pemerintah ini membantu lembaga tersebut dengan melibatkan lembaga penagihan negara.

Ia bertutur, kesulitan penagihan utang tersebut memang masuk akal. Sebab, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang sudah mengeluarkan dana yang tidak sedikit ternyata gagal mendapatkan hasil migas yang optimal, "Lalu terminasi, tapi harus membayar komitmen yang belum dilaksanakan, ini pasti susah,"

Oleh Karena itu, saat ini pihaknya sedang memikirkan langkah yang tepat untuk bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Salah satunya adalah dengan mengeluarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 30/2017 tentang cara Pengenaan, Pemungutan dan Pembayaran/Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang Berlaku Pada Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM.

Menteri ESDM Ignatius Jonan telah meneken beleid tersebut pada 13 April 2017 lalu. Susyanto bilang peraturan ini dibuat bukan untuk menagih utang KKKS. Namun mengatur tatacara penagihan. Selama ini cara penagihan belum pernah diatur. Misalnya tata cara PNBP migas dan penagihannya oleh SKK Migas. Salah satunya soal signature bonus yang dibayar sebelum penandatangan kontrak.

Ada lagi KKKS harus memberikan jaminan ke pemerintah terkait kegiatan eksplorasi. Kalau ada terminasipun, perusahaan juga harus sudah memenuhi kewajiban sebagai kontraktor. 

Kontan, Page-14, Saturday, May 27, 2017

Business Street Pertamina

As a state-owned enterprise, PT Pertamina becomes the backbone of Indonesia's energy security. Oil and gas business is still the main breath of the company which is now led by Elia Massa Manik. The current world trend, renewable energy is increasingly popular, which is slowly abandoning fossil energy that can not be renewed.

In the exposure of Pertamina's performance in the first quarter of 2017 last week, talk of upstream and downstream of fossil energy (oil and gas) is still dominant. It said Pertamina's oil production rose 10 percent to 337,000 barrels per day compared with the same period last year. Similarly, natural gas rose 2 percent to 2,010 million standard cubic feet per day (MMSCFD).

The company's revenue during the quarter of 1-2017 amounted to 10.15 billion US dollars or equivalent to Rp 132 trillion with an exchange rate of Rp 13,000 per US dollar. Achievement was improved compared with the same period last year, ie 8.55 billion US dollars or about Rp 112 trillion. Quarter I-2017 revenue is still supported by oil and gas downstream sector which contributes about 87 percent.

Touched about Pertamina's business direction for renewable energy sector, Pertamina still seems to depend on geothermal power. Renewable energy development from solar power, wind power or others is still limited to exploration. Currently, the installed capacity of geothermal power plant operated by Pertamina is around 450 megawatts or 28 percent of the national installed capacity.

Talks on renewable energy development, especially in addition to geothermal, are still less common for Pertamina. This company is known as a company whose main business is fossil energy. In fact, as Massa once asserted, Pertamina is not a mere oil and gas company. Pertamina is an energy company.

Nevertheless, it does not mean Pertamina rushed to focus on renewable energy business. Pertamina is still running a megaproject mission of building an oil refinery with a capacity of 2 million barrels per day in 2023-2024. Once again the mission is about fossil energy aka non-renewable.

Moreover, until the next decades, Indonesia still needs oil and natural gas. In the National Energy Policy the portion of petroleum is still set 25 percent by 2025 in the national energy mix. The portion of natural gas in the same year set 22 percent. In the same policy, the direction of the government to encourage optimization of renewable energy in Indonesia is clear.

As fossil energy reductions, renewable energy is boosted to 23 percent by 2025 and to at least 31 percent by 2050. Renewable energy trends do not exist only in Indonesia. Other countries, even those with large reserves of oil and gas, are aggressive in developing renewable energy.

It happens in countries in the Middle East that many develop solar power as a new energy source other than oil and gas. How in Indonesia? Our oil and gas reserves are not too many. In the next two to three years Indonesia will be called the oil and gas deficit. Imports of both types of energy will be greater than that can be produced domestically. No need to wait for the crisis to develop renewable energy that has abundant potential in the country.

IN INDONESIAN

Jalan Bisnis Pertamina

Sebagai badan usaha milik negara, PT Pertamina menjadi tulang punggung ketahanan energi Indonesia. Bisnis minyak dan gas bumi masih menjadi napas utama perusahaan yang kini dipimpin Elia Massa Manik ini. Tren dunia saat ini, energi terbarukan kian populer, yang perlahan-lahan meninggalkan energi fosil yang tidak bisa diperbarui.

Dalam paparan kinerja Pertamina triwulan I-2017 pekan lalu, pembicaraan mengenai hulu dan hilir energi fosil (minyak dan gas bumi) masih dominan. Disebutkan produksi minyak Pertamina naik 10 persen menjadi 337.000 barrel per hari dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Demikian pula gas bumi naik 2 persen menjadi 2.010 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD).

Penerimaan perseroan sepanjang triwulan 1-2017 sebesar 10,15 miliar dollar AS atau setara Rp 132 triliun dengan nilai tukar Rp 13.000 per dollar AS. Pencapaian itu membaik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu, yakni 8,55 miliar dollar AS atau sekitar Rp 112 triliun. Pendapatan triwulan I-2017 masih didukung sektor hilir migas yang berkontribusi sekitar 87 persen. 

Disinggung mengenai arah bisnis Pertamina untuk sektor energi terbarukan, Pertamina tampaknya masih bergantung pada tenaga panas bumi. Pengembangan energi terbarukan dari tenaga surya, tenaga angin atau yang lain masih sebatas penjajakan. Saat ini, kapasitas terpasang pembangkit listrik tenaga panas bumi yang dioperasikan Pertamina sekitar 450 megawatt atau 28 persen dari kapasitas terpasang nasional. 

Pembicaraan mengenai pengembangan energi terbarukan, khususnya selain panas bumi, masih kurang lazim bagi Pertamina. Perusahaan ini telanjur dikenal sebagai perusahaan yang bisnis utamanya berupa energi fosil. Padahal, seperti yang pernah ditegaskan Massa, Pertamina bukan perusahaan migas semata. Pertamina adalah perusahaan energi. 

Toh, bukan berarti Pertamina bergegas fokus pada bisnis energi terbarukan. Pertamina masih menjalankan misi megaproyek pembangunan kilang minyak dengan kapasitas 2 juta barrel per hari pada 2023-2024. Sekali lagi misi itu tentang energi fosil alias tidak terbarukan.

Apalagi, hingga puluhan tahun ke depan, Indonesia masih butuh minyak dan gas bumi. Dalam Kebijakan Energi Nasional porsi minyak bumi masih ditetapkan 25 persen pada 2025 dalam bauran energy nasional. Adapun porsi gas bumi di tahun yang sama ditetapkan 22 persen. Dalam kebijakan itu pula, arah pemerintah mendorong optimalisasi energi terbarukan di Indonesia sudah jelas. 

Seiring pengurangan energi fosil, energi terbarukan didorong meningkat menjadi 23 persen pada 2025 dan menjadi sedikitnya 31 persen tahun 2050. Tren energi terbarukan tidak hanya ada di Indonesia. Negara-negara lain, bahkan yang punya cadangan minyak dan gas bumi dalam jumlah besar cukup agresif mengembangkan energi terbarukan. 

Itu terjadi di negara-negara di Timur Tengah yang banyak mengembangkan tenaga surya sebagai sumber energi baru selain minyak dan gas bumi. Bagaimana di Indonesia? Cadangan minyak dan gas kita tidak terlalu banyak. Dalam dua sampai tiga tahun mendatang Indonesia disebut akan defisit minyak dan gas bumi. Impor kedua jenis energi tersebut akan lebih besar daripada yang bisa diproduksi di dalam negeri. Tidak perlu menunggu krisis untuk mengembangkan energi terbarukan yang potensinya berlimpah di negeri ini.

Kompas, Page-17, Saturday, May 27, 2017