Izin Perpanjangan Kontrak Tambang Segera Direvisi

    Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) berencana melonggarkan prosedur perpanjangan kontrak pertambangan. Jika saat ini, pengajuan perpanjangan kontrak pertambangan bisa dilakukan dua tahun sebelum habis kontrak, nantinya menjadi lima tahun. Itu artinya, pemerintah akan merombak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Minerba).

    Asal tahu saja, rencana revisi beleid ini sempat bergaung oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya, yakni Sudirman Said. Namun, rencana revisi tersebut tidak jadi dilakukan lantaran banyak yang menolak. Draft revisi PP 77/2014 dibahas satu paket dengan PP 01/2014 mengenai insentif ekspor mineral yang akan dilakukan pada 12 Januari 2017 mendatang. Dalam penjelasannya, perbaikan keempat untuk revisi PP 77/2014 dilakukan agar iklim investasi di Indonesia bisa lebih baik. Pasalnya, permohonan pengajuan perpanjangan izin yang dibatasi dua tahun sebelum habis kontrak menyulitkan pebisnis merencanakan bisnis, terutama yang berinvestasi miliaran dolar Amerika Serikat (AS).

    Bambang Gatot Ariyono, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Dirjen Minerba) Kementerian ESDM hanya bilang, revisi PP 77/2014 hingga saat ini masih dievaluasi di kantor Menko Perekonomian. Sujatmiko, Kepala Biro Komunikasi Layanan Inforinasi Publik dan Kerjasama Kementerian ESDM, menjelaskan, soal revisi PP 77/2014 akan dijelaskan oleh Kementerian ESDM kepada publik, media, dunia usaha, serta stakeholders lainnya. Rencana pemerintah melonggarkan kebijakan waktu perpanjangan kontrak taMbang mendapat sambutan positif dari Irwandy Arif, Ketua Indonesia Mining Institute (IMI).

    Menurut Irvsandy, perpanjangan waktu perrnohonan perpanjangan izin usaha. tambang tersebut akan memudahkan investor melakukan perencanaan bisnis. Kelonggaran Waktu pengajuan perpanjangan kontrak pertambangan dari dua tahun menjadi lima tahun sebelum kontrak berakhir akan memberikan kepastian bagi investor Sebab, ada beberapa perusahaan tambang perlu merencanakan banyak hal untuk melanjutkan usahanya misalnya mengatur tentang permodalan.

IN ENGLISH

Immediately Mining Permits Revised Contract Extension

    The Government through the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) and the Coordinating Ministry of Economic Affairs (CMEA) plans to loosen mining contract renewal procedures. If today, the filing of the mining contract extension can be done two years before the expiry of the contract, there will be another five years. That means the government will overhaul the Government Regulation (PP) No. 77 of 2014 concerning Third Amendment to Government Regulation No. 23 Year 2010 on the Implementation of Mineral and Coal Mining (Mining).

    Just so you know, the plan to revise this policy was resonated by the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) before the Sudirman Said. However, the revised plan is not so done because many refuse. Draft revision of PP 77/2014 discussed the package with PP 01/2014 regarding mineral export incentives which will be conducted on January 12, 2017. In his explanation, the fourth amendment to the revision of PP 77/2014 is done so that the investment climate in Indonesia could be better. Because the filing of applications is restricted license extension two years before the contract runs business planning difficult for businesses, especially those that invest billions of dollars the United States (US).

    Bambang Gatot Ariyono, Director General of Mineral and Coal Mining (Directorate General of Mineral and Coal) Ministry of Energy and Mineral Resources just said, the revision of PP 77/2014 is still evaluated at the office of Coordinating Minister for Economy. Sujatmiko, Head of Communications Services Public Inforinasi and Cooperation Ministry of Energy, explained about the revision of PP 77/2014 is explained by the Ministry of Energy and Mineral Resources to the public, the media, the business community and other stakeholders. The government's plan to allow greater flexibility contract renewal time mine received a positive response from Yusuf Arif, Chairman of the Indonesian Mining Institute (IMI).

    According Irvsandy, overtime perrnohonan business license renewal. The mine will allow investors to business planning. Time Allowance filing mining contract extension from two years to five years before the contract expires would provide certainty for investors because there are several mining companies need to plan a lot of things to continue his efforts for example governing capital.

Kontan, Page-14, Monday, Nov,28,2016

SKK Migas Yakin Produksi Minyak Mencapai Target

    Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) optimistis target produksi minyak sebesar 820.000 barel oil per day (bopd) bisa tercapai akhir tahun ini. M.I.Zikrullah, Wakil Kepala SKK Migas menyebutkan, target produksi minyak yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2016 tersebut di sokong produksi minyak dari Blok Cepu.

    Produksi Blok Cepu sekarang 165.000 bopd. Tahun depan naik menjadi 200.000 bopd, kata Zikiullah. Dengan produksi yang membaik, Zikrullah bilang, rata-rata produksi harian minyak Indonesia bisa melebihi target 820.000 bopd. Pada Oktober lalu, rata-rata produksi sudah melebihi target sebanyak 834.600 bopd, dan produksi gas mencapai 6.900 mmscfd.

    Pencapaian didukung sejumlah proyek migas yang mulai beroperasi sejak awal tahun. Tercatat pada Februari 2016 lalu, proyek Banyu Urip mencapai puncak produksi dengan kapasitas produksi 185.000. Di susul proyek Bukit Tua OTF yang memproduksi sebesar 20.000 bopd dan 50 mmscfd pada Maret 2016.

    Setelah itu proyek Pondok Makmur memproduksi 4.000 bopd dan 42 mmscfd yang beroperasi Mei 2016. Pada akhir Agustus 2016, proyek Bangka juga mulai beroperasi. Proyek Bangka ini menyumbang produksi kondensat sebesar 4.000 bopd dan 110 mmscfd. Yang teranyar adalah produksi minyak dari lapangan Alkatara Blok Lemang yang menyumbang produksi sebesar 500 bopd bagi produksi minyak nasional.

IN ENGLISH

SKK Migas Sure Reach Oil Production Target

    Special Unit of Upstream Oil and Gas (SKK Migas) is optimistic that oil production target of 820,000 barrels of oil per day (bopd) could be reached later this year. M.I.Zikrullah, Deputy Head of SKK Migas said oil production target set out in the State Budget (APBN) 2016, in favor of oil production from the Cepu Block.

    Cepu Block production is now 165,000 bopd. Next year rose to 200,000 bpd, said Zikiullah. With the improved production, Zikrullah say, the average daily production of oil Indonesia could exceed the target of 820,000 bopd. In October, the average production has exceeded the target of 834 600 bopd and gas production reached 6,900 MMSCFD.

    Achievements are supported by a number of oil and gas projects that started operation since the beginning of the year. Recorded in February 2016 and then, Banyu Urip project reaches peak production with a production capacity of 185,000. Bukit Tua project in one after another OTF that produce 20,000 bopd and 50 MMSCFD in March 2016.

    After that project Pondok Makmur produced 4,000 bopd and 42 MMSCFD the operation in May 2016. In late August 2016, Bangka project also started operating. This project contributes Bangka condensate production of 4,000 bopd and 110 MMSCFD. The latest is the production of oil from the field Alkatara Block Lemang which accounts for the production of 500 bopd for the national oil production.

Kontan, Page-14, Monday, Nov,28,2016

Opsi Skema Gross Split bagi Kontrak Blok ONWJ

    Pemerintah masih terus membahas teknis terms and Conditions atas perpanjangan kontrak Blok Offshore North West Java (ONWJ) yang akan diserahkan kepada PT Pertamina. Salah satu poin yang dibahas adalah Skema bagi hasil. Denie S. Tampubolon, Senior VP Upstream Business Development Pertamina bilang, Salah satu opsi Skema bagi hasil perpanjangan kontrak Blok ONWJ Skema gross split. Skema gross split adalah perhitungan bagi hasil kotor. Bagi hasil migas dihitung sebelum pengurangan biaya operasi.

    Dengan begitu, tak ada lagi pemulihan biaya operasi sektor hulu migas atau cost recovery. Dalam Skema gross split, pemerintah telah melakukan diskusi dengan pemangku kepentingan, baik itu dari kontraktor maupun dengan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Namun belum ada pembahasan yang spesifik terkait dengan Skema perpanjangan Blok ONWJ, kata Tunggal, Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM. Tunggal menyatakan, status perpanjangan kontrak Blok ONWJ belum final.  Menurut M.I.Zikrullah Wakil Kepala SKK Migas, status perpanjangan kontrak Blok ONWJ masih menunggu keputusan term and condition yang belum rampung dibahas.

IN ENGLISH

Gross Split Option Scheme for Contract ONWJ

The government still continue to discuss the technical terms on a contract extension and Conditions Offshore North West Java (ONWJ) which will be submitted to PT Pertamina. One of the points discussed was the scheme for the results. Denie S. Tampubolon, Senior VP Business Development Upstream Pertamina said, one option contract extension schema for the result of gross Scheme Block ONWJ split. Scheme gross split is the calculation for gross proceeds. For oil and gas revenue is calculated before the reduction in operating costs.

By doing so, there was no recovery of oil and gas upstream sector operating costs or cost recovery. In a split gross Scheme, the government has had discussions with stakeholders, be it of the contractor and the Special Task Force of Upstream Oil and Gas (SKK Migas). But there has been no specific discussion related to the extension of the scheme ONWJ, said Sole, Director of Upstream Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources. Single states, the status of contract extension ONWJ not final. According to Deputy Chief M.I.Zikrullah SKK Migas, the status of contract extension ONWJ still pending terms and conditions which have not been completed are discussed.

Kontan, Page-14, Monday, Nov,28,2016

Hasil Sidang OPEC Masih Disangsikan

    Sidang menteri-menteri Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) Ke-171 akan digelar pada 30 November di Wina, Austria. Banyak kalangan berharap, sidang sepakat memutuskan mengurangi produksi minyak agar harga naik ke posisi yang lebih baik. Namun, rekam jejak OPEC dan fakta selama beberapa bulan terakhir menggiring persepsi yang pesimistis.

    Jantung dari sidang menteri-menteri OPEC adalah pertemuan eksklusif yang hanya dihadiri menteri-menteri negara anggota OPEC. Anggota delegasi sekalipun tidak diperkenankan masuk ruang sidang eksklusif tersebut. Sehari sebelurnnya, sedianya digelar pertemuan antara OPEC dan negara bukan OPEC untuk menjajaki kemungkinan bersepakat tentang pengendalian produksi. Menteri Keuangan Sri Mulyani lndrawati, mengatakan tidak akan mudah bagi OPEC untuk sepakat mengurangi produksi minyak dalam jumlah tertentu.

    Alasannya, sejumlah negara anggota OPEC justru ingin terus meningkatkan atau mempertahankan produksi pada level saat ini. Demikian pula negara bukan OPEC seperti Rusia. Umumnya, negara-negara tersebut bergantung pada penjualan minyak atau yang ingin mempertahankan pangsa pasar. Oleh sebab itu, salah satu sinyal penting yang diharapkan masyarakat, menurut Sri Mulyani, adalah sikap Arab Saudi dan pemain-pemain besar lainnya.

    Untuk Arab Saudi sebagai produsen terbesar di OPEC, sinyal yang ditunggu apakah tetap berorientasi menjaga pangsa pasarnya sehingga harga akan rendah atau bersama dengan pemain-pemain besar lainnya mau berkolaborasi mengendalikan produksinya. Pemain besar yang dimaksud terutama adalah Iran, Venezuela, dan Rusia. Dosen Universitas Trisakti, Pri Agung Rakhmanto, pesimistis sidang menteri OPEC akan menghasilkan kesepakatan pengurangan produksi. Alasannya, sejumlah negara anggota OPEC yang penerimaan negaranya sangat bergantung migas berkepentingan menambah produksi.

IN ENGLISH

Session OPEC is still Doubtful

    Assembly ministers of the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) All 171 will be held on November 30 in Vienna, Austria. Many people hope, the trial agreed to reduce oil production in order to decide the price rose to a better position. However, the track record and the fact OPEC over the last few months led pessimistic perception.

    The heart of the trial OPEC ministers are exclusive only attended meetings of ministers of OPEC member states. Members of the delegation even not allowed to enter the courtroom exclusive. A day in prior art, originally held a meeting between OPEC and OPEC countries not to explore the possibility to agree on production control. Finance Minister Sri Mulyani lndrawati, said it would not be easy for OPEC agreed to reduce oil production to a certain amount.

    The reason, a number of OPEC members actually want to continue to improve or maintain production at current levels. Similarly, instead of OPEC countries such as Russia. Generally, these countries rely on oil sales or who wish to maintain market share. Therefore, one of the important signals that the community expected, according to Sri Mulyani, is the attitude of Saudi Arabia and other big players.

    To Saudi Arabia as the largest producer in OPEC, have awaited the signal remains oriented to maintain its market share, so the price will be low or together with other big players willing to collaborate to control production. Big players in question are mainly Iran, Venezuela, and Russia. Trisakti University lecturer, Pri Agung Rakhmanto, pessimistic session of OPEC ministers will generate production reduction agreement. The reason, some OPEC members that the reception country relies heavily to increase production of oil and gas concern.

Kompas, Page-17, Monday, Nov,28,2016

Menyerap Gas Masela

    Dengan tujuan mengoptimalkan efek pengganda bagi masyarakat sekitar, Presiden Joko Widodo mengubah skema pembangunan kilang di Lapangan Abadi, Blok Masela dari kilang terapung (floating liquefied natural gas/ FLNG] menjadi kilang darat (onshore liquefied natural gas/OLNG]. Pemerintah pun melakukan berbagai cara untuk mempercepat proyek migas tersebut agar berjalan sesuai dengan target. Kementerian Perindustrian dan pelaku industri terkait yang menggunakan gas sebagai bahan baku berembuk guna menyerap gas dari Masela.

    Direktur industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Muhammad Khayam mengatakan, pihaknya baru melakukan pembahasan secara intens pada terkait pemanfaatan gas Masela pada sebulan terakhir. Beberapa perusahaan ‘ditodong’ untuk membuat perencanaan pabrik guna memanfaatkan pasokan gas Masela. Menurutnya, belum ada hasil uji kelayakan untuk membangun pabrik baru terkait dengan pasokan gas dari Masela. Kapasitas pabrik yang akan dibangun pun belum diketahui.

    Bahkan, dia menyebul terdapat perusahaan yang juga akan menyerap gas dari proyek Tangguh Train III di Teluk Bintuni yang beroperasi pada 2020 yaitu PT Pupuk Indonesia. Dengan demikian, industri pengguna gas harus menghitung secara cepat agar bisa mendapat jatah gas Masela. Pihaknya telah mengusulkan alokasi untuk tiga perusahaan yang akan membangun pabrik di sekitar proyek kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Perusahaan tersebut yakni PT Pupuk Indonesia dengan kebutuhan gas 240 MMscfd, PT Kaltim Methanol Industri 130 MMscfd, dan PT Elsoro Multi Pratama dengan kebutuhan gas 100 MMscfd.

    PT Pupuk Indonesia akan membangun pabrik metanol, oleiin dan poliolefin. Semen tara itu, PT Kaltim Methanol dan PT Elsoro Multi Pratama untuk membangun pabrik metanol. Pembangunan pabrik petrokimia diperkirakan membutuhkan biaya US$ 3,9 miliar dengan pasokan gas yang dimulai 2024. Menurutnya, lokasi di sekitar Masela merupakan pulau-pulau kecil yang sulit untuk membuat kilang LNG dan pabrik turunannya di lokasi yang sama. Sebelumnya pernah disebutkan bahwa pilihan pulau lokasi proyek di Pulau Yamdena, Pulau Selaru, dan Pulau Aru.

    Pulau Aru memiliki luas yang cukup untuk membangun kilang dan industri pemanfaat gasnya yaitu 6.325 kilometer persegi Pulau Yamdena luasnya 3,333 km2, dan Pulau Selaru 3.667 kml. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, pemilihan lokasi memungkinkan akses pipa, memungkinkan dibangun pabrik ‘petrokimia dan memenuhi skala ekonomi. Pemilihan lokasi kilang akan menentukan biaya yang dikeluarkan untuk melakukan kajian frontend engineering design (FEED). Dari data Kementerian Perindustrian, produksi metanol sebesar 660.000 ton per tahun sedangkan kebutuhannya 813.339 ton.

    Dengan demikian, untuk memenuhi kebutuhan metanol masih impor 153.339 ton. Kebutuhan metanol pun diperkirakan naik 5,5% per tahun. Namun, dengan mahalnya biaya pengembangan Masela, apakah industri tersebut bisa menyerap gas? Pasalnya, kemampuan industri petrokimia hanya mampu membeli gas dengan harga rata-rata US$4 per MMBtu di tingkat hulu. Sebagai perhandingan, pengembangan Lapangan Kasuri hingga saat ini masih terkendala karena belum mendapat calon pembeli gas. Lalu, bagaimana dengan Lapangan Abadi yang mengalami perubahan skema pembangiman kilang dan hingga kini belum mendapat jawaban atas permintaan untuk membuat proyek berjalan sesuai dengan skala keekonomian.

IN ENGLISH

Absorb Gas Masela

    With the aim of optimizing the multiplier effects for the surrounding community, the President Joko Widodo change the scheme to build a refinery in the Abadi field, Masela refinery float (floating liquefied natural gas / FLNG] into the refinery land (onshore liquefied natural gas / OLNG]. The government also made a variety of ways to accelerate oil and gas project to run in accordance with the target, the Ministry of industry and perpetrators of related industries that use gas as a raw material in order to absorb the counsel of the Masela gas.

    Director of Upstream Chemical Industry Ministry of Industry Muhammad Khayam said he recently did an intense discussion in the Masela associated gas utilization in the past month. Some companies 'mugged' for planning the plant to utilize Masela gas supply. According to him, there are no results due diligence to build a new factory to supply associated gas from Masela. The capacity of the plant to be built is not yet known.

    In fact, he menyebul There are companies that will also absorb the gas from the Tangguh project in Bintuni Bay Train III operating in 2020, PT Pupuk Indonesia. Thus, industrial gas users have to calculate quickly in order to receive rations Masela gas. It had proposed allocations for the three companies will build factories around the project to the Ministry of Energy and Mineral Resources. The company PT Pupuk Indonesia needs 240 MMSCFD gas, PT Kaltim Methanol Industri 130 MMSCFD, and PT Elsoro Multi Pratama needs 100 MMSCFD gas.

    PT Pupuk Indonesia will build a methanol plant, oleiin and polyolefins. Temporal, PT Kaltim Methanol and PT Elsoro Multi Pratama to build a methanol plant. Petrochemical plant construction is expected to cost US $ 3.9 billion to supply gas starting 2024. According to him, the location around Masela are small islands that are difficult to make LNG and derivatives plant at the same location. He has previously stated that the selection of the project site on the island of yamdena, selaru and Aru Island.

    Aru Island has sufficient area to build a refinery and industrial users of gas that is 6325 square kilometers yamdena extent of 3,333 km2 and 3,667 kml selaru. Deputy Minister Arcandra Tahar said, the choice of location allows access to the pipeline, enabling built factory 'petrochemical and meet the economic scale. Selection of the location of the refinery will determine the costs incurred to conduct a study frontend engineering design (FEED). From the data of the Ministry of Industry, methanol production of 660,000 tons per year, while its needs 813 339 tons.

    Thus, to meet the needs of 153 339 tonnes of methanol is imported. Needs methanol was expected to rise 5.5% per year. However, the high cost of development of the Masela, whether the industry could absorb the gas? Because the ability of the petrochemical industry is only able to buy gas at an average price of US $ 4 per MMBtu at the upstream level. As perhandingan, Kasuri Field development is still hampered because potential buyers have not got gas. Then, what about the Abadi field that are changing the scheme pembangiman refinery and has yet to get a reply to a request to make the project go according to economies of scale.

Bisnis Indonesia, Page-14, Monday, Nov,28,2016

Pertamina Komitmen Tingkatkan Kegiatan CSR

    PT Pertamina memiliki komitmen tinggi dalam pengembangan masyarakat sebagai bentuk tanggungjawab sosial dan lingkungan (corporate social responsibility/ CSR) di semua area operasi perusahaan. CSR Pertamina adalah bentuk investasi perusahaan untuk kelangsungan organisasi agar tidak tumbuh sendiri melainkan berkembang dengan masyarakat sekitar dan saling memberikan manfaat (fair shared Value). Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto, mengatakan CSR tidak lagi menjadi sebuah kewajiban dari perusahaan, tapi justru menjadi kebutuhan untuk membangun sustainibility growth perusahaan ke depan.

    Pemerintah juga mempunyai komitmen terhadap lingkungan karena itu kami dukung. Menurut Dwi, CSR Pertamina memiliki visi, yaitu Menuju Kehidupan Lebih baik dengan dua misi yang ditargetkan. Pertama, melaksanakan komitmen perusahaan atas tanggungjawab sosial dan lingkungan yang akan memberikan nilai tambah kepada semua pemangku kepentingan untuk mendukung pertumbuhan perusahaan. Kedua, melaksanakan tanggungjawab perusahaan dan kepedulian sosial untuk pembangunan masyarakat yang berkelanjutan. Secara internal, tujuan CSR Pertamina adalah membangun hubungan yang harmonis dan kondusif dengan semua pemangku kepentingan untuk mendukung pencapaian tujuan perusahaan, terutama dalam membangun reputasi perusahaan.

    Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro menambahkan, tanggungjawab sosial dan lingkungan Pertamina adalah program yang berkelanjutan, memprioritaskan penerima manfaat di sekitar wilayah terdekat operasional perusahaan dan daerah terkena dampak, bertanggung jawab terhadap dampak operasi, mengembangkan energi ramah lingkungan (energi hijau) , serta dikomunikasikan dengan pelaksanaan sosialisasi dan publikasi yang efektif.

    CSR Pertamina mencakup empat inisiatif pemberdayaan, yaitu peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan kesehatan, peningkatan kualitas lingkungan hidup, peningkatan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat serta melaksanakan suatu program khusus, yaitu Pertamina Peduli yang merupakan kepedulian perusahaan terhadap para korban bencana alam yang terjadi di Tanah Air. Pada 2015, dari 12 perusahaan penerima Proper Emas, Pertamina meraih enam Proper. Proper Emas masing-masing diraih oleh PT Pertamina Geothermal Energy Area Kamojang - Jawa Barat dan PT Badak NGL- Kalimantan Timur, Refinery Unit VI Balongan- Jawa Barat, Terminal BBM Rewulu - Jawa Tengah, serta dua operasi hulu migas, yaitu PT Pertamina EP Field Subang - Jawa Barat dan PT Pertamina EP Field Rantau - Aceh.

    Pertengahan tahun ini, Pertamina juga menyabet penghargaan dalam enam kategori di ajang Indonesia Green Awards (IGA) 2016. Keenam kategori tersebut, yaitu Penyelamatan Sumber Daya Alam Pengembangan Energi Baru dan Terbarukan, Mengembangkan Keanekaragaman Hayati, Pelopor Pencegahan Polusi, Pengelolaan Sampah Terpadu, dan Penginspirasi Komunitas. Dengan demikian, Pertamina juga meraih The Best Indonesia Green Awards 2016.  Pencapaian ini akan menjadi tantangan bagi Pertamina untuk meraih yang lebih baik ke depannya, minimal mempertahankannya, katanya.

    Pakar CSR dari Universitas Padjadjaran Risna Resnawaty menilai, prestasi Pertamina meraih enam Proper Emas pada tahun lalu sangat luar biasa. Hal ini menegaskan bahwa Pertamina merupakan perusahaan milik bangsa Indonesia yang sangat peduli terhadap pengembangan dan pemberdayaan masyarakat.

IN ENGLISH

Pertamina to Strengthen the CSR activities

    PT Pertamina is committed to the development of society as a form of social and environmental responsibility (Corporate Social Responsibility / CSR) in all areas of the company's operations. Pertamina CSR is an investment company for the survival of the organization in order not grow on its own, but growing with the surrounding communities and provide mutual benefits (fair shared Value). Pertamina president director Dwi Soetjipto, said CSR will no longer be an obligation of the company, but rather a need to build the company's future growth sustainibility.

    The government is also committed to the environment because of the support. According to Dwi, Pertamina CSR vision, namely Toward Life Better with two missions targeted. First, carry out the company's commitment on social and environmental responsibility which will give added value to all stakeholders to support the company's growth. Second, implement corporate responsibility and social awareness for sustainable community development. Internally, Pertamina CSR goal is to build a harmonious relationship and conducive to all stakeholders to support the achievement of corporate objectives, especially in building the company's reputation.

    Vice President Corporate Communications Pertamina Wianda Pusponegoro added, social and environmental responsibility Pertamina is a sustainable program, prioritize beneficiaries around the nearby region operations of the company and the area affected, responsible for the impacts of operations, develop environmentally friendly energy (green energy), as well as communicated with the implementation of effective dissemination and publication.

    Pertamina CSR includes four empowerment initiatives, namely improving the quality of education, health empowerment, enhancement of the environment, improvement of infrastructure and community development and implement a special program, namely Pertamina Care which is the company's concern for the victims of natural disasters that occurred in the country. In 2015, of the 12 recipient companies Proper Gold, Pertamina won six Proper. Gold Proper respectively achieved by PT Pertamina Geothermal Energy Kamojang Area - West Java and East Kalimantan to PT Badak NGL-, Refinery Unit VI Balongan- West Java, Rewulu Fuel Terminal - Central Java, as well as two upstream oil and gas operations, namely PT Pertamina EP Field Subang - West Java and PT Pertamina EP Field Rantau - Aceh.

    Middle of this year, Pertamina also won the award in six categories at the Indonesia Green Awards (IGA) in 2016. The six categories, namely Rescue Natural Resources Development of New and Renewable Energy, Developing Biodiversity, Pollution Prevention Pioneer, Integrated Waste Management, and inspiration community. Thus, Pertamina also won The Best Indonesia Green Awards 2016. Achieving this will be a challenge for Pertamina to achieve a better future, maintain minimal, he said.

    CSR experts from the University of Padjadjaran Risna Resnawaty rate, achievement Proper Pertamina won six gold last year was exceptional. It is confirmed that Pertamina is a company owned by the Indonesian people were very concerned about the development and empowerment.

Investor Daily, Page-9, Saturday, Nov,26,2016

Moving Alat Berat Dimulai

    Persiapan pengeboran eksplorasi sumur Albatros Putih (AP) di Desa Jamprong Kecamatan Kenduruan segera dimulai. Saat ini, Pertamina EP Asset IV Field Cepu sedang melakukan moving atau mengusung alat berat yang akan digunakan untuk mengebor. Setelah alat tiba di lokasi, segera dirakit. Proses moving alat berat masih berjalan, kata Field Manager Pertamina EP Asset IV Field Cepu, Agus Amperianto. Dia mengatakan, moving dilakukan sampai  dini hari. Karena itu, warga diminta untuk maklum dan menyesuaikan waktunya tidak akan menggelar kegiatan di jalur yang akan dilewati iring-iringan kendaraan dalam moving tersebut. Kami sudah menggelar sosialisasi, jadi warga sudah tahu apa yang akan kami lakukan.

Jalur yang dilalui iring-iringan alat berat itu dipastikan memenuhi syarat dan memadai. Perusahan minyak milik BUMN ini sudah menyusuri jalur moving. Ketika ada jalan yang harus diperbaiki untuk mendukung mobilitas kendaraan yang moving, disesuaikan. Yang kondisinya tidak memungkinkan dilalui diperbaiki agar bisa dilewati. Bahkan, kemudian dilakukan uji coba jalur moving tersebut untuk memastikan jalur aman. Sudah dilakukan tes transport alat berat dengan low bed dan lolos sampai KS/1 26 Desa Sidomukti. Untuk masuk ke lokasi sumur Albatros Putih di Desa Jamprong, jalur yang dilalui cukup panjang.

    Dari Desa Sidomukti atau point 1 sampai KM 34, ada 16 point yang harus diperbaiki. Perbaikan dilakukan selama 10 hari sejak 10 November. Setelah pengecekan akhir dan dinyatakan siap, jalur itu dilalui. Mobilisasi peralatan dan unit cementing itu menggunakan low bed standart, bukan low bed tipe dolly. Semua muatan di atas armada moving juga diberi safety guide untuk menghindari resiko terkena kabel listrik saat moving.

IN ENGLISH

Moving Heavy Equipment Begins

    Preparation of drilling exploration wells White Albatros (AP) in the village of the District Jamprong Kenduruan begin. Currently, Pertamina EP Cepu Field Asset IV are doing moving or carrying the heavy equipment that will be used to drill. Once the tool has arrived at the scene, immediately assembled. The process of moving heavy equipment is still running, said Field Manager of Pertamina EP Cepu Field Asset IV, Agus Amperianto. He said, moving is done until the early hours. Therefore, residents are asked to understand and adjust the time will hold events on the track will be skipped the motorcade in the moving. We already hold socialization, so residents already know what we will do.

    The path through which the procession of heavy equipment was certainly qualified and adequate. The state-owned oil company is already moving down the track. When there is a road that must be improved to support the mobility of the moving vehicle, adjusted. Whose condition does not allow traversed amended to passable. Even then conducted trials of the moving track to ensure safe passage. Already conducted tests transport of heavy equipment with a low bed and escaped to KS / 1 26 Sidomukti Village. To get into the well location in the village of White Albatros Jamprong, traversed a long path.

    The village of Sidomukti or point 1 to KM 34, there are 16 points to be fixed. Repairs carried out during the 10 days since November 10. After a final check and declared ready, the path traversed. Mobilization of equipment and cementing units that use low-bed standard, not a low-bed type of dolly. All content over the moving fleet also given a safety guide to avoid the risk of electric cables when moving.

Radar Bojonegoro, Page-29, Saturday, Nov,26,2016

ESDM dan DPR Membahas Skema Bagi Hasil Migas

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tengah menyusun Peraturan Menteri (Permen) ESDM agar skema gross split dalam kontrak bagi hasil alias production sharing contract (PSC) bisa dilakukan secepatnya untuk kontrak baru. Sejak Pelaksana Tugas Menteri ESDM Luhut Binsar Pandjaitan, Wacana kontrak bentuk lain sudah dibahas. Bahkan kontrak baru termasuk skema gross split tersebut siap masuk ke dalam revisi UU Migas. Bahkan, Ditjen Migas sudah membandingkan PSC negara-negara lain seperti Malaysia, Aljazair, Amerika Selatan, hingga Peru untuk bisa mendapatkan kontrak bagi hasil yang terbaik.

    Dalam kesempatan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII pada Selasa (22/11), Menteri ESDM Ignasius Jonan kembali mendengungkan Wacana perubahan skema kontrak bagi hasil. Yakni, memakai skema gross split, atau kontrak bagi hasil yang tidak dibebankan lagi biaya penggantian ke kontraktor migas. Dengan gross split tersebut, setiap tahun pemerintah tidak lagi dipusingkan oleh cost recovery. Kementerian ESDM akan berusaha, ke depan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) adalah gross split. Jadi kalau sudah gross split APBN tidak terbebani, terserah saja mereka mau kerja naik sepeda atau becak atau mau naik apa yang penting beres pas hitungan gross splitnya, " kata Jonan.

    Dengan memakai PSC skema gross split, maka bagi hasil untuk minyak misalnya, tidak lagi 85% pemerintah dan kontraktor 15%, bisa saja 50% : 50% plus tanpa cost recovery. Direkur Indonesian Petroleum Association (IPA), Sammy Hamzah mengatakan, skema gross split adalah jenis kontrak yang diusulkan kontraktor. Dan sedang kami tunggu implementasinya. Usulan kontraktor sebenarnya tidak hanya gross split, tetapi juga sliding scale (bagi hasil tanpa memperhitungkan first tranche petroleum dan cost recovery lebih dulu).

    Kedua skema ini digunakan dalam kondisi harga minyak sedang rendah dan untuk non konvensional. Pengamat Energi dari Reforminer Institute Komaidi Notonegoro, menyatakan, dengan skema gross split ini tidak bisa langsung efektif meningkatkan investasi di sektor hulu migas. Perhitungan bagi hasil dalam skema gross split sangat menentukan menarik tidaknya investasi hulu migas Indonesia. Sementara bagi pelaku menarik belum tentu tergantung gross split. Kalau sistem lama, tapi bagi hasilnya bagus bukan 85:15, katakanlah 80:20 atau 75:25 itu bisa saja jauh lebih menarik dibandingkan gross split, kata Komaidi. Dia juga menekankan, penentuan bagi hasil akan sangat tergantung pada kondisi suatu lapangan migas.

IN ENGLISH

EMR and Parliament Discusses Oil and Gas Production Sharing Scheme

    Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) is preparing Regulation (Candy) EMR that gross scheme split in the production sharing contract alias production sharing contract (PSC) can be done as soon as possible for a new contract. Since Acting Minister Luhut Binsar Pandjaitan, Discourse other forms of contract have been discussed. Even the new contract includes the split gross scheme ready to enter into the oil and gas law revision. In fact, the Directorate General of Oil and Gas is already comparing PSC other countries such as Malaysia, Algeria, South America, to Peru to be able to get a contract for the best results.

    On the occasion of hearing (RDP) with the Commission VII on Tuesday (22/11), Minister Ignatius Jonan back mendengungkan discourse schema change production sharing contract. Namely, wearing a gross scheme split, or a production sharing contract no longer charged to the replacement cost of oil and gas contractors. With the gross split, each year the government no longer troubled by cost recovery. The Ministry of Energy will strive, in the future Cooperation Contract (PSC) is a gross split. So if you've gross split state budget is not burdened, whatever they want to work riding a bike or rickshaw or want to ride what matters sorted out fitting splitnya gross matter, "said Jonan.

    By using the scheme gross PSC split, then the results for the oil, for example, is no longer 85% 15% government and contractors, it could be 50%: 50% plus without cost recovery. Direkur Indonesian Petroleum Association (IPA), Sammy Hamzah said gross split scheme is a type of contract that the proposed contractor. And we are waiting for implementation. Proposed contractor split is not only gross, but also a sliding scale (for results without taking into account the first tranche petroleum and cost recovery first).

    Both of these schemes are used in conditions of moderate oil prices low and to non-conventional. Energy observer of Komaidi Notonegoro Reforminer Institute, said, with a gross scheme of this split can not be directly effective to increase investment in upstream oil and gas sector. The calculation of gross profit sharing scheme split will determine whether or not the investment attractive upstream oil and gas Indonesia. As for the perpetrators interesting split is not necessarily dependent gross. If the old system, but the result is good not 85:15, 80:20 or 75:25 say it could have been much more interesting than the gross split, said Komaidi. He also stressed the determination of the results will depend on the condition of an oil and gas field.

Kontan, Page-14, Saturday, Nov,26,2016

ESDM Berikan Gas Masela ke Tiga Perusahaan Lokal

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sudah menetapkan alokasi gas Lapangan Abadi, Blok Masela ke tiga perusahaan lokal. Padahal, hingga saat ini Inpex Masela Ltd belum mengirimkan revisi plan ofdevelopment atas perubahan skema proses produksi gas dari kilang terapung (FLNG) menjadi Kilang Darat. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menyatakan, ada beberapa perusahaan yang berminat pada gas Lapangan Abadi, yakni perusahaan pupuk dan petrokimia. Untuk itu ditetapkan alokasi gas berdasarkan tindak lanjut Surat permintaan Kementerian Perindustrian.

    Alokasinya sudah, jadi sudah ada alokasi gas Masela, investornya juga sudah ada. Surat resmi sudah ada. Hanya saja, Arcandra belum mau menyebutkan nama perushaan itu. la hanya menyatakan, surat. dari Kementerian Perindustrian kepada perusahaan itu belum sampai pada penandatanganan kontrak jual beli gas (PJBG). Direktur Jenderal Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (Dirjen IKTA) Kementerian Perindustrian Achmad Sigit Dwi Wahjono membenarkan, pihaknya sudah mengirimkan surat permintaan kepada Kementerian ESDM.

    Sigit merinci, ketiga perusahaan adalah PT Pupuk Indonesia yang di minta mendapatkan alokasi sebesar 240 mmbtu, Elsoro Multi Prima/Sojitz sebanyak 100 mmbtu dan Kalimantan Metanol lndonesia sebesar 130 mmbtu. Usman Slamet, Senior Manager Communication And Relation Inpex Corp tak ingin komentar soal peruntukan gas. Revisi kuartal I 2017. Sementara untuk revisi rencana pengembangan atau plant of development (POD) Blok Masela ditargetkan bisa selesai pada awal kuartal I 2017.

    Pasalnya, masih ada beberapa hal yang masih dalam pembahasan. Dari sisi term and condition, ESDM masih mencermati.  Kita harus mempertahankan posisi, sehingga harus win-win dalam negosiasi, nah yang win-win ini susah carinya. Tiga lokasi yang bisa dibangun Kilang LNG Darat adalah kepulauan Aru, Kepulauan Selaru dan Pulau Yamdena. Kemungkinan cuma tiga itu yang visibel. lndikator pemilihan tiga lokasi itu karena, pipanya bisa mengalir langsung secara teknikal ke Blok Masela. Kemudian, secara teknikal, ketiga pulau itu bisa menjadi tempat pembuatan petrokimia. Kemudian terkait keekonomian, kata Arcandra. Menurut Usman, pemerintah dan lnpex terus bertemu secara intensif membicarakan proyek Abadi tersebut pembicaraannya sangat positif

IN ENGLISH

EMR Provide Gas Masela to Three Local Companies

    Ministry of Energy and Mineral Resources has set allocation Abadi gas field, Masela to three local companies. In fact, until today Inpex Masela Ltd have not submitted a revised plan for the change process scheme ofdevelopment gas production from offshore plant (FLNG) into refinery Army. Deputy Minister Arcandra Tahar states, there are several companies interested in the Abadi gas field, namely fertilizer and petrochemical company. For that set the gas allocation is based on a follow-up letter request of the Ministry of Industry.

    The allocations already, so there Masela gas allocation, the investor is also available. An official letter is already there. Only, Arcandra not want to mention the name of the Integration. He simply stated the letter. of the Ministry of Industry to the company was not yet up to the signing of a gas sales contract (GSA). Director General of Chemical, Textile and Miscellaneous (DG IKTA) of the Ministry of Industry Achmad Dwi Sigit Wahjono confirmed, it has sent a letter of request to the Ministry of Energy.

    Sigit detailing, three companies are PT Pupuk Indonesia are requested to get an allocation of 240 MMBTU, Elsoro Multi Prima / Sojitz as many as 100 MMBTU and Methanol Kalimantan Indonesia amounting to 130 MMBTU. Usman Slamet, Communication And Relations Senior Manager Inpex Corp. did not want to comment on the allotment of gas. Revised first quarter of 2017. As for the revision of the development plan or plant of development (POD) Masela targeted to be completed early in the first quarter of 2017.

    The reason is, there are still some things that are still under discussion. Of the terms and conditions, EMR are still looking. We must maintain the position, so it should be a win-win negotiations, now that win-win is hard to find her. Three locations to be built LNG Land is the Aru Islands and yamdena Selaru. Possibility of only three that are visible. Indicators election because three locations, the pipe can flow directly into Masela technically. Then, technically, could be the island's third petrochemical production sites. Then associated economics, said Arcandra. According to Usman, the government and lnpex continue to meet intensively discuss the Abadi project very positive conversation

Kontan, Page-14, Saturday, Nov,26,2016

Pertamina Diminta Gaet Mitra Strategis

    Kementrian ESDM  segera menerbitkan surat penunjukan Pertamina untuk mengandeng mitra strategis dalam membangun kilang baru Bontang, Kalimantan Timur, dan sejumlah kilang lain  di Indonesia. Pemerintah juga memberikan izin membangun kilang ,dan  izin niaga umum kepada swasta untuk berjualan bahan bakar minyak di Indonesia. Sebelumnya, pemerintah diketahui telah mengubah skema pembangunan Kilang Bontang dari kerja sama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU menjadi penugasan kepada PT Pertamina.

    Melalui pengubahan skema tersebut, proyek Kilang Bontang diharapkan dapat berjalan lebih cepat sehingga ditargetkan rampung pada 2023. Beberapa calon mitra Pertamina yang sudah menyatakan minat disebutkan berasal dari Oman, Iran, Kuwait, dan China yang umumnya telah terlibat dalam proses Ielang pada Kilang Tuban. Kilang Bontang diperkirakan memiliki kapasitas 300.000 barel per hari (bph) dengan target produksi Premium diperkirakan 120.000 bph. Kilang tersebut juga memiliki tingkat internal rate of return (IRR) sebesar 7%, sedangkan skema pembangunan kilang terintegrasi menghasilkan gasolin yang lebih kecil yaitu 60.000 bph dengan proyeksi investasi sekitar US$ 12 miliar-U$ 13 miliar.

    Kementrian ESDM juga telah memberikan izin pembangunan kilang dan izin niaga umum kepada perusahaan swasta di Tanah Air. Dalam pengembangan bisnisnya, pemerintah juga mempersilahkan swasta untuk mengekspor hasil minyak mentahnya keluar negeri. Terkait dengan peraturan menteri soal gas,
Jonan menyebutkan, sesuai dengan Peraturan Presiden, harga gas diputuskan untuk tiga sektor yakni pupuk, baja, dan petrokimia. Harga gas itu diputuskan di tiga sektor itu dulu sesuai perpres, harganya anlara US$ 3-US$ 6 per Mmbtu.

    Presiden bilang maksimal US$ 6 Mmbtu. Sebelumnya, Dirjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan menjelaskan tiga sektor tersebut didahulukan untuk dibahas karena dianggap infrastruktur gasnya paling siap. Pemerintah telah menyiapkan formulasi penghitungan harga gas baru bagi tiga sektor tersebut. Selain variabel tersebut, efisiensi industri juga menjadi variabel yang turut berkontribusi terhadap penghitungan harga gas baru. Hal itu diperlukan agar menghindari klaim dan perusahaan yang tidak melakukan efisiensi untuk mendapatkan penurunan harga gas.

IN ENGLISH


Pertamina Requested Attract Strategic Partners

    Ministry of Energy and Mineral Resources soon issue a letter of appointment that partners Pertamina to build new refineries located in Bontang, East Kalimantan, and a number of other refineries in Indonesia. The government also gave permission to build the refinery, and the public to the private sector commercial license to sell fuel in Indonesia. Earlier, the government is known to have changed the Bontang refinery construction scheme of the government's cooperation with the enterprises or KPBU be assigned to PT Pertamina. By changing the scheme, Bontang refinery project is expected to run faster so that is targeted for completion in 2023.

Some of the potential partners who have expressed interest Pertamina mentioned came from Oman, Iran, Kuwait, and China, which have generally been involved in the process Ielang in Tuban refinery. Bontang plant is expected to have a capacity of 300,000 barrels per day (bpd) with an estimated production target of 120,000 bpd Premium. The refinery also has a level of internal rate of return (IRR) of 7%, while the integrated development schemes refinery produces gasoline smaller at 60,000 bph with a projected investment of around US $ 12 billion-U $ 13 billion.

    Ministry of Energy and Mineral Resources has also given permission to build a refinery and general commercial licenses to private companies in the country. In the development of its business, the government also invited the private sector to export their crude oil abroad. Associated with the ministerial regulations about gas, Jonan said, according to the Presidential Decree, the gas price is decided on the three sectors namely fertilizers, steel, and petrochemicals. The price of gas it was decided in the first three sectors according perpres, anlara costs US $ 3 to US $ 6 per Mmbtu.

    The President said that a maximum of US $ 6 Mmbtu. Earlier, Director General of Metal, Machinery, Transportation Equipment, and Electronic Industry Ministry, I Gusti Putu Suryawirawan explain the three sectors precedence to be discussed because it is considered the most ready of gas infrastructure. The government has set up a new gas price calculation formula for the three sectors. In addition to these variables, industry efficiency is also a variable that contributed to the new gas price calculation. It was necessary in order to avoid claims and enterprises to improve efficiency to get the gas price reduction

Bisnis Indonesia, Page-9, Saturday, Nov,26,2016