Skema Proyek Bontang Segera Diputuskan

    Pemerintah diminta segera memutuskan skema pembangunan Kilang Bontang di Kalimantan Timur untuk memberikan kepastian pasokan minyak mentah sebagai bahan baku. Keputusan proyek kilang yang molor akan menyebabkan eskalasi biaya yang signifikan karena ada potensi kenaikan harga minyak ke depan. Pengamat ketahanan energi dari Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) Dirgo Purbo mengatakan, pemerintah perlu segera memutuskan skema pembangunan Kilang Bontang dan memberikan kepastian pasokan minyak mentah.

    Pemerintah menginginkan pembangunan kilang dipercepat, salah satunya dengan mengkaji perubahan skema pembangunan Kilang Bontang. Pasalnya, skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) butuh waktu sekitar dua tahun dari proses sampai pemilihan mitra proyek. Jika menggunakan skema penugasan, hanya butuh waktu 5-8 bulan sehingga mempercepat proses konstruksi proyek dan kilang cepat terbangun. Dalam skema KPBU, Pertamina ditunjuk pemerintah melalui Kementerian ESDM sebagai penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK).

    Dengan skema ini, Pertamina harus menunggu rekomendasi dari International Finance Consultant (IFC) yang telah ditunjuk pemerintah sebagai konsultan dalam pemilihan mitra untuk bisa membangun kilang. Menurut Dirgo, seharusnya pemerintah menyerahkan sepenuhnya ke Pertamina karena memiliki rangkaian unit bisnis sebagai penjamin untuk pemasok energi ke kilang tersebut. Jika menggunakan skema KPBU, proyek pembangunan Kilang Bontang ditargetkan bisa rampung pada penengahan 2023 dan memproduksi bahan bakar berstandar Euro 5.
    Kilang Bontang akan bisa diselesaikan lebih cepat, yakni pada 2022 jika skema yang dipilih adalah penugasan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM~ IGN Wiratmaja Puja mengatakan, skema pembangunan Kilang Bontang masih dalam pembahasan. Yang jelas Bontang butuh investor, bagaimana pun cara seleksinya, kita tunggu surat resmi dari pemerintah, kata Wiratmaja.

    Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, jika menggunakan skema KPBU, Waktu yang dibutuhkan bisa mencapai 48 bulan hingga mendapatkan mitra. Berbeda jika skema penugasan yang dipilih, Pertamina bisa menyelesaikannya dalam Waktu 5-8 bulan. Menurut Arcandra, semua pihak berkepentingan terhadap percepatan pembangunan kilang.

    Apalagi mengingat defisit bahan bakar minyak yang sudah mencapai 800.000 barel per hari. Meski belum ada keputusan, arahnya pemerintah akan memilih skema penugasan. Hal itu mempertimbangkan pembangunan kilang bisa dipercepat. Vice President Corporate Commtmication Pertamina Wianda Pusponegoro menegaskan, perseroan siap menjalankan apapun keputusan pemerintah terkait dengan pembangunan Kilang Bontang.

IN ENGLISH

Project Scheme Bontang Soon Resolved

    Government asked to decide development schemes Bontang in East Kalimantan to provide certainty of supply of crude oil as a raw material. Decision delayed refinery projects which will lead to significant cost escalation due to the potential increase in oil prices in the future. Observers energy security of the National Defense Institute (National Resilience Institute) Dirgo Purbo said the government should immediately decide Bontang development schemes, and to ensure the supply of crude oil.

    The government wants to build a refinery accelerated, one of them by assessing changes in Bontang refinery construction scheme. Because the scheme of government cooperation with business entities (KPBU) took about two years until the election of the project partners. If using the assignment scheme, only takes 5-8 months so as to accelerate the construction process and refinery project quickly awakened. In KPBU scheme, Pertamina appointed by the government through the Ministry of Energy in charge of the cooperation project (PJPK).

    With this scheme, Pertamina must await the recommendations of the International Finance Consultant (IFC) which has been appointed by the government as a consultant in the selection of partners in order to build a refinery. According Dirgo, the government should surrender completely to Pertamina because it has a series of business units as a guarantor for energy suppliers to the refinery. If using KPBU scheme, Bontang refinery construction project is targeted to be completed in mediation in 2023 and producing Euro 5 standard fuel.
Bontang refinery will be completed more quickly, ie in 2022 if the scheme is selected assignment. Director General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources ~ IGN Wiratmaja Puja said Bontang development schemes are under discussion. What is clear Bontang need investors, no matter how the selection, we are waiting for an official letter from the government, said Wiratmaja.

    Deputy Minister Arcandra Tahar said, if using KPBU scheme, time needed to reach the 48 months to get a partner. In contrast, if the selected assignment scheme, Pertamina could finish in 5-8 months time. According Arcandra, all stakeholders towards the accelerated development of the refinery.

    Moreover, given the deficit of fuel oil has reached 800,000 barrels per day. Although there is no decision, the government will choose the direction assignment scheme. It was considering the construction of refineries can be accelerated. Pertamina Vice President Corporate Commtmication Wianda Pusponegoro asserted, the company is ready to run any government decisions related to the construction Bontang.

Bisnis Indonesia, Page-30,Wednesday, Nov,30,2016

The government will Replace Gauge Oil and Gas Production

    Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) will put gauges production of oil and gas (flow meter) placed in oil and gas wells. This is to ensure the level of oil and gas production each well. Director General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources said during the Puja Wiratmaja IGN's total production is only based on the report from the Contractor of Cooperation Contract (PSC). There are no obligations flow meter placement in oil and gas production facilities.

    The purpose of this flow meter for monitoring produsi. This real time how much data there SKK Migas (Special Unit of Upstream Oil and Gas), then to the Energy and Mineral Resources, said Wiratmaja. Wiratmaja said flow meter for this is just to measure the level of oil ready to sell alias lifting. The device was placed in a facility that drain the oil into the vessel to be transported. With the placement of the flow meter production facility, the monitoring of oil and gas production is known at all times.

    That way there is no certainty in recording oil and gas production. Of course, later on the amount of oil and gas production will be greater than for the lifting out of the well was not only in the form of oil and gas. Because there is still water content in it that must be channeled into the production facility to be separated. Lifting and production are not always the same, can vary from 0.25 to 1.6 percent depending on its field. He said liability installation of flow meters at the production facility will be regulated by the legal protection level of regulation the Minister.

    He said the procurement of these gauges will not burden the PSC. Because the purchase flow meter will use the funds from the state budget (APBN). Then the installation of the device was conducted and supervised by SKK Migas. However Wiratmaja not presented when the application flow meter is applied. Flow meter is the property of the country. SKK Migas assigned installed and operated SKK Migas also.

IN INDONESIAN

Pemerintah akan Pasang Alat Pengukur Produksi Migas

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menempatkan alat pengukur produksi minyak dan gas bumi (flow meter) yang ditempatkan di sumur-sumur migas. Hal ini guna memastikan tingkat produksi migas setiap sumur. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja mengatakan selama ini jumlah produksi hanya berdasarkan laporan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Belum ada kewajiban penempatan flow meter di fasilitas produksi migas.

    Tujuan flow meter ini untuk monitoring produsi. Ini real time disana berapa datanya masuk ke SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi), kemudian ke ESDM, kata Wiratmaja. Wiratmaja menuturkan flow meter selama ini hanya untuk mengukur tingkat migas siap jual alias lifting. Perangkat tersebut ditempatkan di fasilitas yang mengalirkan migas ke kapal untuk diangkut. Dengan penempatan flow meter pada fasilitas produksi maka monitoring produksi migas dapat diketahui secara pasti disetiap waktu.

    Dengan begitu ada kepastian dalam pencatatan produksi migas. Tentunya nanti jumlah produksi migas akan lebih besar dari lifting karena yang keluar dari sumur itu bukan hanya berupa minyak dan gas bumi. Pasalnya masih ada kandungan air di dalamnya yang harus dialirkan ke fasilitas produksi untuk dipisahkan. Lifting dan produksi tidak selalu sama, bisa berbeda 0,25-1,6 persen tergantung lapangannya. Dikatakannya kewajiban pemasangan flow meter di fasilitas produksi nantinya diatur oleh payung hukum setingkat Peraturan Menteri ESDM.

    Dia bilang pengadaan alat pengukur ini tidak akan membebani KKKS. Pasalnya pembelian flow meter akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kemudian instalasi perangkat itu dilakukan dan diawasi oleh SKK Migas. Namun Wiratmaja belum memaparkan kapan penerapan flow meter ini diberlakukan. Flow meter ini properti negara. SKK Migas yang ditugaskan memasang dan dioperasikan SKK Migas juga.





Investor Daily, Page-9, Tuesday, Nov,29,2016

Pertamina Bisa Jadi Perusahaan Energi Terintegrasi Kelas Dunia

    PT Pertamina diyakini bakal menjadi perusahaan energi terintegrasi kelas dunia. Hal ini lantaran adanya dukungan penuh dari pemerintah, terutama dengan masuknya Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar sebagai Wakil Komisaris Utama PT Pertamina. Arcandra menjadi Wakil Komisari Utama Pertamina berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pertamina yang dituangkan dalam salinan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-254/ MBU/ 11/ 2016, Senin (14/11/2016) lalu, menggeser posisi Edwin Hidayat Abdullah.

    Pengamat Hukum Sumber Daya Alam Ahmad Redi, mengatakan dengan adanya Arcandra sekaligus diharapkan mampu memperbaiki komunikasi antara Kementerian BUMN dengan Kementerian ESDM ke arah yang lebih baik. Hal senada dikemukakan Ketua Komisi VII DPR Rl Gus Irawan Pasaribu. Keberadaan Arcandra sudah tepat sebagai Wakil Komisaris Utama di Pertamina. Saya kira ini juga akan memudahkan Bapak Jonan (Menteri ESDM) untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah dapat diterima dan dilaksanakan dengan baik oleh Pertamina,” kata Gus Irawan Pasaribu.

    Apalagi, kata dia, Arcandra juga seorang yang expert di bidang migas, sehingga pemikiran-pemikiran Arcandra bisa mendorong Pertamina ke depan lebih baik lagi. Menurut Gus Irawan, keberadaan Arcandra tidak akan menimbulkan conflict of interest, meskipun melekat dalam diri Arcandra sebagai Wakil pemerintah, mengingat 100% saham Pertamina adalah milik negara. Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan bahwa ke depan Pertamina akan lebih baik dan tumbuh sebagai perusahaan migas berskala Internasional, baik di sisi hulu maupun di sisi hilir

    Sebelumnya Edwin Hidayat Abdullah diangkat menjadi Komisaris Pertamina berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor S-64/ S.MBU/ 03/ 2016 tertanggal 29 Maret 2016. Menurut informasi, selama menjabat ia sering membuat kebijakan yang kurang pas dengan perusahaan yang diwakilinya. Misalnya mendorong pembentukan induk usaha energi. Salah satu skemanya adalah PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) mengakuisisi anak usaha Pertamina, yakni Pertagas. Edwin juga disebut-sebut mendorong penjualan PT Pertamina Geothermal Energi (PGE) kepada PT PLN.

    Tentang wacana akuisisi PGE oleh PLN, Redi mengaku sudah mendengarnya. Namun menurutnya, hal itu hanya sebuah usulan sehingga bukan alasan utama pergantian posisi. Yang penting, masuknya Arcandra menandakan adanya reposisi untuk orang-orang yang bisa bekerja dengan lebih baik. Pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara ini melihat Arcandra adalah orang yang sangat paham di sekitar pengelolaan migas. Penulis sejumlah buku terkait pertambangan ini lalu menyebutkan beberapa tugas yang bisa dilakukan Arcandra untuk membuat Pertamina lebih maju.

    Pertama meningkatkan aksi korporasi serta pengembangan usaha di luar negeri, (terutama mengusahakan minyak di Timur Tengah); kedua mencari temuan ladang minyak baru di dalam negeri guna meningkatkan produksi perusahaan; Keiiga menjadikan pertamina perusahaan yang modern menyamai perusahaan minyak di luar negeri (seperti Exxon, Caltex dan Petronas). Dengan kata lain, Pertamina jangan terus berkutat di dalam negeri; Keempat mengurangi ketergantungan pada pemerintah dalam hal ini pengadaan modal yang berasal dari pemerintah (menjadi perusahaan yang mandiri)

IN ENGLISH

Pertamina Could Be World Class Integrated Energy Company

    PT Pertamina believed to be a world-class integrated energy company. This is because the full support of the government, especially with the entry of the Deputy Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Arcandra Tahar as Vice President Commissioner of PT Pertamina. Arcandra became Deputy Commissioner of Pertamina based on the results of the General Meeting of Shareholders (AGM) of Pertamina as outlined in a copy of the Decree of the Minister of SOEs No. SK-254 / MBU / 11/2016, Monday (11/14/2016) and then, shifting the position of Edwin Hidayat Abdullah.

    Legal observers Ahmad Redi Natural Resources, said that with the Arcandra once expected to improve communication between the Ministry of SOEs with the Ministry of Energy to better direction. The same thing was made Chairman of House Commission VII Rl Gus Irawan Pasaribu. The existence Arcandra is appropriate as the Deputy Commissioner of Pertamina. I guess this will also facilitate Mr. Jonan (Minister) to ensure that government policy can be accepted and implemented by the Pertamina, "said Gus Irawan Pasaribu.

    Moreover, he said, Arcandra also are an expert in the field of oil and gas, so that the thoughts Arcandra Pertamina could push forward better. According to Gus Irawan, where Arcandra will not pose a conflict of interest, although inherent in Arcandra as government representatives, considering 100% of the shares are state-owned Pertamina. Executive Director of the Energy Watch Mamit Setiawan said that the future will be better Pertamina and grow as an international scale oil and gas companies, in both the upstream and downstream side

    Previous Edwin Hidayat Abdullah appointed Commissioner of Pertamina by the Minister of SOE No. S-64 / S.MBU / 03/2016 dated March 29, 2016. According to information, during his tenure he often makes policy does not quite fit with the company he represents. For example, encouraging the formation of the holding company of energy. One scheme is to PT Perusahaan Gas Negara (PGN) to acquire a subsidiary of Pertamina, namely Pertagas. Edwin is also touted to encourage the sale of PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) to PT PLN.

    Discourse on the acquisition of PGE by PLN, Redi claimed to have heard. But according to him, it is only a proposal that is not the main reason change of position. Importantly, the inclusion Arcandra indicate a repositioning for people who could work better. Faculty of Law, University this Tarumanegara see Arcandra are those who really understood around the management of oil and gas. Author of several books related to these mines and then a few of the tasks that can be done to make Pertamina Arcandra more advanced.

    The first increase of corporate actions and business development abroad, (especially seek oil in the Middle East); The second search for finding new oil fields in the country in order to increase the company's production; Keiiga make equal pertamina modern company overseas oil companies (like Exxon, Caltex and Petronas). In other words, Pertamina should not continue to dwell in the country; Fourth reduce dependence on the government in this case the provision of capital from the government (an independent company)

Investor Daily, Page-9, Tuesday, Nov,29,2016

Petronas Pertahankan Lifting Migas

    Tidak menentunya harga minyak dunia saat ini tidak membuat Petronas Carigali Ketapang II Ltd mengurangi atau membatasi produksi minyak dan gas untuk Jawa Bali Nusa Tenggara (Jabanusra). Bahkan, kontribusi produksi minyak menyumbang 20 persen dari total produksi nasional. Saat ini produksi minyak Petronas mencapai 17 ribu barrel-per hari dan gas sebesar 15,4 mmscfd per hari.

    Petronas menyumbang cukup besar,” kata Humas SKK Migas Jabanusra Priandono Herrnanto, usai dialog antara SKK Migas, Petronas Carigali Ketapang II Ltd, dan Pemprov Jatim di Hotel Mercure Surabaya, Senin (28/11). Hal yang sama juga diungkapkan oleh Andiono Setiawan, Senior CAA Manager Petronas Carigali Ketapang II Ltd. Dimana pihaknya akan tetap konsisten pada produksi minyak dan tidak akan mengurangi produksi. Sebab Petronas juga menjadi penyumbang ke-8 terbesar untuk minyak nasional.

    Harga memang cenderung rendah tapi itu tak menghalangi komitmen yang kami buat dengan SKK Migas, kata Andono. Dia menambahkan, SKK Migas dan Petronas yakin bahwa akan ada terobosan untuk produksi minyak. Meskipun kegiatan eksplorasi lapangan terhalang oleh otonomi daerah, khususnya kabupaten/kota. Sebenarnya itu kan urusan komunikasi. Kalau dikomunikasikan dengan baik maka akan lancar saja.

IN ENGLISH

Keep Petronas Gas Lifting

    The uncertainty surrounding the current world oil prices did not make Petronas Carigali Ketapang II Ltd. reducing or limiting the production of oil and gas to the Java Bali Nusa Tenggara (Jabanusra). In fact, the contribution of oil production accounted for 20 percent of the total national production. Petronas oil production reached 17 thousand barrels per day and gas of 15.4 MMSCFD per day.

    Petronas contributed quite large, "said Public Relations SKK Migas Jabanusra Priandono Herrnanto, after dialogue between SKK Migas, Petronas Carigali Ketapang II Ltd., and the East Java provincial government at the Hotel Mercure Surabaya, Monday (28/11). The same thing also expressed by Andiono Setiawan, CAA Senior Manager of Petronas Carigali Ketapang II Ltd. Where it will remain consistent to the production of oil and will not reduce production. For Petronas has also become the largest contributor to the 8th to the national oil.

    Price is likely to be low but that did not deter the commitment that we made with SKK Migas, said Andono. He added, SKK Migas and Petronas confident that there will be a breakthrough for oil production. Although hindered by the field exploration activities of regional autonomy, particularly the district / city. Actually, it's communication affairs. If communicated properly it will smooth course.

Radar Surabaya, Page-5, Tuesday, Nov,29,2016

Kontrak Blok East Natuna Gagal Ditanda tangani Tahun ini

    Percepatan pengembangan kawasan Blok Natuna terancam gagal ditanda tangani pada tahun ini. Ada salah satu anggota konsorsium yang belum menyepakati aspek legal dan keekonomian. Denie S. Tampubolon, Senior Vice President Upstream Business Development Pertamina, menyebutkan, saat ini konsorsium East Natuna yang terdiri dari PT Pertamina, ExxonMobil Indonesia dan PTT Thailand masih dalam pembicaraan insentif dengan pemerintah terkait kontrak bagi hasil atau production sharing contract (PSC) Blok East Natuna.

    Beberapa poin yang dibahas adalah masalah keekonomian dan legal dalam kontrak. Ada yang sudah sepakat, tapi ada juga beberapa yang masih dibahas lebih mendetail. Namun Denie enggan menyebutkan secara detail masalah keekonomian dan legal yang masih belum disepakati anggota konsorsium dan pemerintah. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja juga mulai pesimistis, penandatanganan kontrak East Namun bisa dilakukan dalam waktu dekat.

    Masih banyak hal yang belum bisa disepakati antara anggota konsorsium dan pemerintah. Banyak hal yang belum bisa disepakati. Ada perbedaan cukup tajam, kami cari solusinya," kata Wiratmaja. Makanya pemerintah belum bisa menetapkan target kapan bisa melakukan penandatangan kontrak Blok East Natuna.

IN ENGLISH

East Natuna Block Failed Contracts Signed This Year

    Accelerating the development of the Natuna region threatened to fail signed this year. There is one member of the consortium that has not agreed on the legal and economical aspects. Denie S. Tampubolon, Senior Vice President of Pertamina Upstream Business Development, said, currently the East Natuna Consortium consisting of PT Pertamina, ExxonMobil Indonesia and Thailand PTT is still in talks with the government incentives related to the production sharing contracts or production sharing contract (PSC) Block East Natuna.

    Some of the points discussed was the economic and legal issues in the contract. There are already agreed, but there are also some that are still discussed in more detail. However Denie reluctant to mention in detail the economic and legal issues that are still not members of the consortium and the government agreed. Director General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources IGN Wiratmaja Puja also began pessimistic, signing a contract East but can be done in the near future.

    There are still many things that can not be agreed between members of the consortium and the government. Many things can not be agreed upon. There is a sharp difference, we find a solution, "said Wiratmaja. That is why the government can not set a target when to perform the contract signing East Natuna Block.

Kontan, Page-14, Tuesday, Nov,29,2016

KKKS Harus Siap Menalangi Hak Partisipasi BUMD

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) segera mengeluarkan peraturan menteri terkait hak partisipasi atau participating interest (PI) yang didapat oleh pemerintah daerah dalam beleid tersebut pemerintah mengatur mengenai mekanisme pembiayaan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Jika pemerintah daerah tidak memiliki dana cukup untuk membiayai investasi di proyek hulu migas, maka kontraktor kontrak kerjasama (KKKS) akan menanggung biaya tersebut. Supaya daerah tidak mengeluarkan dana yang besar.

    Disyaratkan dahulu ke kontraktor, nanti biaya ini akan dicicil oleh BUMD yang dapat Participating Interest PI) jika sudah berproduksi, sehingga BUMD tidak harus mengeluarkan dana besar di awal, kata Wiratmaja. Dengan begitu, pemerintah daerah tidak perlu menganggarkan dana dalam APBD. Namun dia menegaskan, BUMD yang mendapatkan hak partisipasi dalam blok migas dilarang menjual hak partisipasi itu ke pihak lain. Selain itu, BUMD yang berhak mendapatkan hak partisipasi di blok migas, harus sahamnya 100% milik pemerintah daerah.

    BUMD harus perusahaan terbatas milik daerah, 100% milik daerah, tidak boleh dijual selama masa kontrak ini, kata Wiratmaja. Peraturan ini berlaku untuk kontrak-kontrak baru dan kontrak perpanjangan. Dengan begitu Wiratmaja berharap, akan ada kerjasama yang baik antara KKKS dan pemerintah daerah terutama terkait masalah perizinan daerah yang bisa dipermudah.

IN ENGLISH

PSC Must Ready to bail out enterprises Participation Rights

    Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) immediately issued a ministerial regulation regarding the rights of participation or participating interest (PI) obtained by the local government within the government a regulation governing the funding mechanism by the Regional Owned Enterprises (enterprises/ROE). If the local government does not have sufficient funds to finance investment in upstream oil and gas project, the contractor cooperation contract (PSC) will bear those costs. So that the area does not issue funds.

    Required advance to the contractor, then these costs will be repaid by the enterprises that can Participating Interest PI) if already in production, so that enterprises do not have to spend big money in the beginning, said Wiratmaja. Thus, local governments do not need to be allocated in the budget. But he asserted, enterprises that obtain right of participation in oil and gas blocks are prohibited from selling the rights to the participation of other parties. In addition, enterprises are entitled to a right of participation in oil and gas blocks, must be 100% of its shares belong to the local government.

    ROE must owned limited company area, 100% owned by regional, may not be sold during the term of this contract, said Wiratmaja. This rule applies to new contracts and contract extensions. With so Wiratmaja hope, there will be good cooperation between the PSC and the local government areas especially related to licensing issues that could be made easier.

Kontan, Page-14, Tuesday, Nov,29,2016

Lifting Migas Jatim Naik 23 Persen

    Jumlah produksi (lifting) minyak dan gas (migas) di Jawa Timur tumbuh 23 persen pada triwulan ketiga tahun ini. Kenaikan itu ditopang produksi minyak dari Bojonegoro. Humas SKK Migas Jabanusa Priandono Hernanto mengatakan, penopang utama produksi minyak di Wilayah Jabanusa adalah ExxonMobil Cepu Limited. Total produksi minyak kontraktor Blok Cepu tersebut mencapai 110 ribu barel per hari. Target di Jabanusa selalu mengikuti target nasional. Kami berkontribusi sekitar 20 persen dari produksi nasional, katanya.

    Target lifting minyak secara nasional pun mencapai 800 ribu barel per hari. Setelah itu ditopang Petronas Carigali Ketapang 11 Ltd dengan produksi 17 ribu barel per hari. Area pertambangan minyak tersebut berlokasi di 40 km utara Sampang-Madura. Petronas Carigali Ketapang II Ltd juga memproduksi gas sebesar 15,4 mmscfd. Pembentukan modal tetap bruto non bangunan Jatim pada triwulan ketiga tahun ini pun ditopang oleh, salah satunya, pembangunan di sektor migas, yakni instalasi lepas pantai di perairan Madura.

    Di Madura ada tiga KKKS kontraktor kontrak kerja sama, Red) yang tengah melakukan proses seismik. Yakni, Petrolava North Kangean maupun Techwin Energy Northeast Madura Ltd (Northeast Madura) dan Husky Anugerah Ltd. Saat ini untuk produksi gas memang tertinggi di Kangean, katanya. Priandono mengatakan, KKKS membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memastikan ada tidaknya kandungan migas di Wilayah eksplorasi. Mulai Studi geologi, Studi geofisika 6 hingga 18 bulan, survei seismik 1 hingga 4 tahun, sampai pengeboran.

    Senior CAA Manager Petronas Carigali Ketapang II Ltd Andiono Setiawan mengatakan bahwa pihaknya tetap mempertahankan produksi minyak dan gas di Wilayah Jabanusa. Kami belum ada rencana untuk mengurangi atau menambah produksif’ kata Andiono. Saat ini Petronas menjadi penyumbang produksi terbesar kedelapan untuk minyak nasional. SKK Migas dan Petronas yakin bahwa akan ada terobosan untuk produksi minyak.

IN ENGLISH

East Java Gas Lifting Up 23 Percent

    Total production (lifting) of oil and gas (oil) in East Java grew 23 percent in the third quarter of this year. The increase was supported oil production from Bojonegoro. PR SKK Migas Jabanusa Priandono Hernanto said main support oil production in the region Jabanusa is ExxonMobil Cepu Limited. Total oil production Cepu contractor has reached 110 thousand barrels per day. Target in Jabanusa always follow national targets. We contribute about 20 percent of national production, he said.

    National oil lifting target was to reach 800 thousand barrels per day. After that sustained Petronas Carigali Ketapang 11 Ltd with the production of 17 thousand barrels per day. Oil mining area is located in 40 km north-Sampang Madura. Petronas Carigali Ketapang II Ltd is also producing gas of 15.4 MMSCFD. Gross fixed capital formation in non-construction of East Java in the third quarter of this year was supported by, among other things, the development in the oil and gas sector, namely the waters offshore installations in Madura.

    In Madura PSC's three cooperation contractors, Red), which is conducting seismic process. Namely, Petrolava North Kangean and Northeast Madura Techwin Energy Ltd. (Northeast Madura) Ltd. and Husky Award Currently gas production is the highest in the Kangean, he said. Priandono said the PSC requires a long time to ascertain whether the content of the oil and gas exploration in the region. Start geological studies, geophysical studies 6 to 18 months, the seismic survey 1 to 4 years, until drilling.

    CAA Senior Manager of Petronas Carigali Ketapang II Ltd Andiono Setiawan said that it retains oil and gas production in the region Jabanusa. We have no plans to reduce or increase produksif 'said Andiono. Petronas is currently the eighth largest contributor to oil production nationwide. SKK Migas and Petronas confident that there will be a breakthrough for oil production.

Jawa Pos, Page-6, Tuesday, Nov,29,2016

RI Berharap dari Investor Iran

    Pemerintah Indonesia meminta investor dari Iran untuk membangun kilang minyak di Indonesia untuk melanjutkan kerja sama pasokan liquefied petroleum gas atau Elpiji asal Negeri Persia tersebut ke Tanah Air. Kilang Bontang merupakan salah satu kilang yang ditawarkan kepada Iran. Indonesia menyepakati pasokan LPG dari Iran pada medio 2016. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) IGN Wiratmaja Puja mengatakan, Kementerian ESDM telah bertemu dengan delegasi Iran pada Jumat (25/ 11).

    Melalui pertemuan itu, pemerintah berharap agar Iran tenarik menggarap proyek kilang minyak di Indonesia. Dia menambahkan, kerja sama Indonesia-Iran saat ini semakin intens. Iran yang telah menjadi pemasok LPG ke Indonesia diharapkan melanjutkan, kerja sama dalam proyek kilang. Negara itu memiliki produksi minyak yang cukup tinggi sehingga memiliki kepentingan untuk memasarkan cairan hitam itu melalui proyek kilang. Wiratmaja mengatakan kami mengundang investor minyak dari Iran untuk membangun kilang di sini.

    Wiratmaja menjelaskan, Indonesia telah menawarkan beberapa proyek kilang termasuk Kilang Bontang. Sebelumnya, pemerintah menginginkan agar kilang juga dibangun di Arun, Aceh. Kilang Arun merupakan proyek kilang berikutnya bila Kilang Bontang berjalan. Lokasi lain seperti Kuala Tanjung, Sumatra Utara pun pernah ditawarkan ketika pemerintah bertemu dengan delegasi Oman. Analis Hulu Minyak dan Gas bumi Asia Pasifik Wood Mackenzie-Johan Utama mengatakan, tidak akan ada kilang minyak baru yang terbangun hingga 2022.

    Kilang Tuban yang dibangun melalui kerja sama antara PT Pertamina dan Rosneft diperkirakan rampung pada 2023. Sementara itu, Kilang Bontang yang saat ini belum menyentuh tahap lelang. Kami memperkirakan tidak akan ada kilang baru yang beroperasi pada 2022. Menteri ESDM Ignasius Johan memaparkan, saat ini Indonesia masih mengimpor Premium 450.000 barel per hari (bph). Dia memperkirakan, konsumsi bahan bakar minyak di Indonesia pada 2016 sebesar 1,6 juta bph dan akan naik menjadi 1,9 juta bph pada 2022.

    Sementara itu, kapasitas kilang minyak di Tanah Air sekitar 900.000-an bph. Oleh karena itu, Indonesia masih membutuhkan empat kilang baru dengan kapasitas masing-masing 200.000 bph guna mengurangi ketergantungan terhadap impor olahan minyak. Indonesia masih membutuhkan sekitar empat kilang baru dengan asumsi kapasitas masing-masing 200.000 bph untuk melepaskan ketergantungan terhadap impor produk olahan minyak. Sebelumnya, Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, pertumbuhan konsumsi BBM 1,5 kali dari pertumbuhan ekonomi.

    Dengan demikian, peluang pembangunan kilang minyak masih terbuka. Melalui Peraturan Menteri ESDM No. 35/2016, Jonan mempersilakan pihak swasta membangun kilang. Swasta, katanya, diperbolehkan mengimpor minyak mentah bahkan menjual produk olahannya langsung ke konsumen bila telah memenuhi kebutuhan dalam negeri. Konsumsi energi itu 1,5 kali Iebih besar dari pertumbuhan ekonomi.

IN ENGLISH

Republik Indonesia Investors Expect from Iran

    The Indonesian government asked investors from Iran to build oil refinery in Indonesia to continue to work together supply liquefied petroleum gas or LPG from the State to the Persian country. Bontang plant is one of the refinery offered to Iran. Indonesia agreed on the supply of LPG from Iran in mid 2016. The Director General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) IGN Wiratmaja Puja said, the Ministry of Energy has met with the Iranian delegation on Friday (25/11).

    Through the meeting, the government hopes that Iran tenarik work on oil refinery project in Indonesia. He added that the cooperation between Indonesia and Iran is increasingly intense. Iran has become the supplier of LPG to Indonesia is expected to continue cooperation in the refinery project. The country has some oil production high enough to have an interest to market the black liquor through the refinery project. Wiratmaja say we invite investors from Iran to build oil refinery here.

    Wiratmaja explained, Indonesia has offered several projects including the Bontang refinery. Earlier, the government wants the refinery was also built in Arun, Aceh. Arun refinery is the next project when Bontang refinery runs. Other locations such as Kuala Tanjung, North Sumatra has ever offered when the government met with the delegation of Oman. Upstream Oil and Gas Analyst Biuni Asia-Pacific Wood Mackenzie Top Johan said, there would be no new oil refinery that is built until 2022.

    Tuban refinery built through cooperation between PT Pertamina and Rosneft are expected to be completed in 2023. Meanwhile, Bontang which is currently not touch the bid stage. We estimate there will be no new refineries operating in 2022. Minister Ignatius Johan explained that Indonesia is still importing Premium 450,000 barrels per day (bpd). He estimated that fuel consumption in Indonesia in 2016 amounted to 1.6 million bpd and will rise to 1.9 million bpd in 2022.

    Meanwhile, the capacity of oil refineries in the country's approximately 900,000 bpd. Therefore, Indonesia still needs four new refinery with a capacity of 200,000 bpd each in order to reduce dependence on imports of refined oil. Indonesia still needs about four new refinery with a capacity assumptions -200 000 bpd each to break the dependence on imports of refined oil products. Earlier, Minister Ignatius Jonan said that growth in fuel consumption is 1.5 times of economic growth.

    Thus, oil refinery development opportunities still open. Through the Minister of Energy and Mineral Resources No. 35/2016, Jonan invited the private sector to build new refineries. Private, he said, is allowed to import crude oil processed even sell products directly to consumers if they have to meet domestic demand. Energy consumption was 1.5 times greater than the Iebih economic growth.

Bisnis Indonesia, Page-30, Tuesday, Nov,29,2016

35 Kontrak Agar Diputuskan

    Pemerintah perlu segera memutuskan nasib 35 blok minyak dan gas bumi yang akan habis kontrak agar potensi produksi migas 1 juta barel setara minyak per hari tidak terganggu. Berdasarkan data Kementerian ESDM, ada 35 kontrak blok migas yang akan habis kontrak pada 2018-2025. Keputusan pemerintah tersebut yaitu memperpanjang atau menghentikan kontrak akan menjadi kepastian bagi operator blok itu. Konsultan energi Wood Mackenzie dalam laporannya menyebut produksi migas di atas l juta barel setara minyak per hari (barrel oil equivalent per day/boepd) bakal terganggu.

    Ketidakpastian peralihan pengelolaan menjadi masalah utama yang akan mengancam kegiatan usaha hulu migas di Indonesia. Nlai aset blok yang akan habis masa kontraknya ini diperkirakan US$10 miliar. Beberapa blok migas yang akan habis kontrak pada 2018 antara lain Tuban, Ogan Komering, Sanga-Sanga, South East Sumatera, Blok B dan NSO yang sudah beralih pengelolaan ke PT Pertamina, Selain itu, Blok Tengah yang juga akan beralih ke Pertamina karena menjadi bagian Blok Mahakam dan Blok East Kalimantan yang telah dikembalikan Chevron pada awal 2016. Blok Rokan yang dioperatori Chevron juga akan berakhir pada 2021.

    Padahal, blok itu berkontribusi 30% terhadap capaian lifting minyak. Blok yang memiliki produksi rata-rata sebesar 200.000 boepd itu membutuhkan investasi US$2,7 miliar setahun untuk menahan penurunan produksi. Analis Hulu Minyak dan Gas Bumi Asia Pasifik dari Wood Mackenzie Johan Utama mengatakan, perlu lebih dari dari satu tahun bagi investor untuk menetapkan pilihan pada suatu blok.  Menurutnya, waktu satu tahun terlalu singkat baik bagi kontraktor saat ini maupun investor yang berminat terhadap blok tersebut.

    Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No. 15/2015, kontraktor bisa mengajukan perpanjangan kontrak paling cepat sepuluh tahun dan paling lambat dua tahun sebelum kontrak berakhir. Sementara itu, pemerintah bisa memberikan keputusan atas nasib suatu Wilayah kerja paling lambat satu tahun sebelum kontrak berakhir. Satu tahun terlalu lama bagi operator lama maupun operator baru untuk merencanakan transisi dan rencana kerja dengan tepat.

IN ENGLISH

35 Contract To be decided

    The government needs to decide soon the fate of 35 blocks of oil and gas will run out of contract so that the potential oil and gas production of 1 million barrels of oil equivalent per day is not interrupted. Based on data from the Ministry of Energy, there are 35 oil and gas block contracts will be out of contract in 2018-2025. The government's decision to extend or terminate the contract that will be a certainty for the operator of the block. Energy consultants Wood Mackenzie said in a report called the production of oil and gas over l million barrels of oil equivalent per day (barrel oil equivalent per day / boepd) would be disrupted.

    Uncertainty management transition a major problem that would threaten the upstream oil and gas activities in Indonesia. Nlai block of assets that will be out of contract is estimated at US $ 10 billion. Some oil and gas blocks that will be out of contract in 2018 include Tuban, Ogan Komering, Sanga-Sanga, South East Sumatra Block B and the NSO already switched management to PT Pertamina, addition, Block Central which will also switch to Pertamina as being part Mahakam block and block East Kalimantan that was returned in early 2016. Chevron block Rokan who dioperatori Chevron also will expire in 2021.

    In fact, the block was contributing 30% of the achievements of the oil lifting. Blocks that have an average production of 200,000 boepd it requires an investment of US $ 2.7 billion a year to counter falling production. Analyst Upstream Oil and Gas Asia Pacific Top of Wood Mackenzie Johan said, it needs more than a year for investors to make a selection on a block. According to him, one year is too short for both current contractors and investors who are interested in the block.

    Based on Minister of Energy and Mineral Resources No. 15/2015, contractors can apply for a contract extension fastest ten years and no later than two years before the contract expires. Meanwhile, the government can decide on the fate of a working area no later than one year before the contract expires. One year is too long for the old operator and the new operator to plan the transition and work with the right plan.

Bisnis Indonesia, Page-30, Tuesday, Nov,29,2016

Partisipasi di Blok ONWJ Mengacu Skema Bisnis

    Pemerintah telah resmi menyerahkan pengelolaan blok offshore Northwest java (ONWJ) sepenuhnya kepada PT Pertamina mulai 19 Januari 2017 dengan menyisihkan hak partisipasi 10% kepada PT Migas Hulu Jabar, badan usaha milik daerah (BUMD) Provinsi Jawa Barat. Pembagian hak partisipasi dan peluang masuknya mitra baru untuk pengelolaan blok migas di pantai utara Jawa Barat itu diserahkan kepada Pertamina dengan tetap merujuk pada skema business to business (b to b).

    Kontrak pengelolaan Blok ONWJ telah selesai, dan Pertamina yang akan melanjutkan pengelolaannya,” kata Menteri ESDM Ignasius Jonan.  Direktur Hulu Pertamina, Syamsu Alam, menambahkan Pertamina kini tinggal menunggu pembicaraan dengan pemerintah terkait hak partisipasi BUMD itu. Menurut Syamsu, praktis saat ini Blok ONWJ dikelola sendiri oleh Pertamina melalui PHE ONWJ, anak usaha PT Pertamina Hulu Energi. Meski ada mitra lain di Blok ONWJ (Energi Mega Persada ONWJ Ltd dan Kuwait Foriegn Petroleum Exploration Company/Kufpec), mereka tidak banyak memberikan kontribusi terhadap arus kas (cash flow) perusahaan.

    Setelah Kupfec mundur dari Blok ONWJ pasca berakhirnya kontrak pertengahan Januari tahun depan, hingga kini EMP ONWJ, pemegang hak partisipasi 24% Blok ONWJ, belum menyatakan minatnya untuk berpartisipasi kembali. Dalam pandangan pengamat energi ReforMiner Institute,  Komaidi Notonegoro, Pertamina makin dipercaya untuk mengelola blok migas, termasuk blok yang segera habis masa kontraknya. Ketua Alumni Migas, Ibrahim Hasyim, yang menyebut peluang Pertamina untuk menambah lapangan gas yang bisa dikelola semakin besar seiring banyaknya lapangan yang akan jatuh tempo kontraknya (expired).

    Keraguan pada Pertamina seharusnya tidak perlu terjadi karena perusahaan ini telah menunjukkan produksi yang terus naik,” kata Ibrahim. PHE ONWJ mencatatkan produksi minyak 37.112 barel per hari (bph) dan gas 172,5 juta kaki kubik per hari (mmscfd) di Blok ONWJ. Gas itu disalurkan ke PT PLN melalui PLTGU Muara Karang dan Tanjung Priok, pabrik Pupuk Kujang di Cikampek, Jawa Barat, dan Refinery Unit VI Balongan, Indramayu.

IN ENGLISH

Participation in ONWJ Referring Business Scheme
    The government has officially handed over the management block offshore Northwest Java (ONWJ) completely to PT Pertamina began January 19, 2017 to set aside 10% participating interest to the Upstream Oil and Gas PT Jabar, regionally owned enterprises (enterprises) of West Java Province. The distribution of rights of participation and entry opportunities for new partners for the management of oil and gas blocks in the northern coast of West Java was handed over to Pertamina to keep referring to the scheme of business to business (B to B).

    ONWJ management contract has been completed, and Pertamina will continue its management, "said Minister Ignatius Jonan. Pertamina upstream director, Syamsu Alam, adding Pertamina now just waiting for talks with the government regarding the rights of participation that local enterprises. According Syamsu, practical ONWJ currently managed by Pertamina through PHE ONWJ, a subsidiary of PT Pertamina Hulu Energi. Although there are other partners in ONWJ (Energi Mega Persada foriegn ONWJ Ltd and Kuwait Petroleum Exploration Company / Kufpec), they are not much contribute to cash flow (cash flow) of the company.

    After Kupfec retreat from ONWJ after expiration of the contract in mid-January next year, up to now EMP ONWJ, holder of 24% participating interest ONWJ, not expressed interest to participate again. In view of the energy analyst ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, Pertamina is more trusted to manage oil and gas blocks, including blocks that soon out of contract. Alumni Migas chairman, Ibrahim Hashim, who called the opportunity to add Pertamina gas  filed that can be managed by the greater as the number of field maturing contract (expired).

    Doubts on Pertamina should not have occurred because the company has demonstrated the production continues to rise, "said Ibrahim. PHE ONWJ record production of 37 112 barrels of oil per day (bpd) clan 172.5 million cubic feet of gas per day (MMSCFD) in ONWJ. Gas is supplied to PT PLN through Muara Karang and Tanjung Priok, Pupuk Kujang in Cikampek, West Java, and Refinery Unit VI Balongan, Indramayu.

Media Indonesia, Page-14, Monday, Nov,28,2016