2018, LNG Volume Does Not Increase

State-owned electricity company PT Perusahaan Listrik Negara projected that liquefied natural gas (LNG) demand for electricity generation in 2018 will not be much different from this year's 51 cargoes.

Director of Strategic Procurement II PT Perusahaan Listrik Negara Supangkat Iwan Santoso said that in 2018 there is no new steam power plant (PLTGU) power plant operating so there is no additional LNG volume.

Based on data from the ESDM Ministry, this year there are 51 LNG cargoes allocated to PLN. The LNG cargo was acquired through five purchase contracts. First, a contract with BP Tangguh refinery of 16 cargoes is processed through regasification facilities

Arun Aceh.

Second, the LNG supply is received through a total purchase contract with Total in Mahakam Block as 4 cargoes which are classified through the Benoa gas facility in Bali. Third, the last three contracts are processed at Nusantara Regas's floating storage regasification unit (FSRU), which is the contract of purchase of LNG from BP Tangguh LNG Plant as much as 4 cargoes.

Fourth, the purchase contract with Bontang LNG Plant located in East Kalimantan is 17 cargoes. Fifth, LNG purchase contract from PT Pertamina as much as 10 cargoes from the oil and gas project in Deepwater Development (IDD) Bangka and Muara Bakau.

"It's about the same because the plant is the same. There is no additional, "he said.

According to him, the new regasification facility is not yet operational next year. Therefore, the supply of LNG in 2018 is still absorbed by existing regasification facilities such as Arun FSRU, FSRU Iampung, FSRU Nusantara Regas. In terms of power plants, LNG supply will still be absorbed by power plants in Tanjung Priok, Muara Tawar, North Sumatra and Arun.

NOT OPERATING

The new gas-fired power plant is expected to operate in 2020, namely PLTGU Java-1 which has obtained gas supply and Tangguh Train III LNG Plant. From PLN data, LNG demand for power plants is projected to increase every year.

LNG demand for power plants by 2018 is estimated at 310 billion cubic feet (Bcf) to increase to 358 Bcf in 2019 and 2020 to 419 Bcf. Then, in 2021 it drops to 416 Bcf and 2022 rises to 438 bcf.

Previously, Director General of Oil and Gas of EMR Ministry Ego Syahrial said that the absorption of LNG for PLN has not been optimum for the last 2 years.

In 2016, PLN LNG cargo absorption is around 75%. For 2017, Ego Syahrial said that the absorption of LNG in the range of 85%.

However, he did not specify the volume of allocation and absorption. For example, this year's LNG production target of 278 cargoes consists of 163 cargoes from the Bontang LNG Plant and 115 cargoes from the Tangguh Train of Papua.

"Over the last 2 years indeed the absorption of PLN may be down if not mistaken 2016 absorption 75%.

IN INDONESIA

2018, Volume LNG Tidak Bertambah

PT Perusahaan Listrik Negara memproyeksikan kebutuhan gas alam cair (liquefied natural gas/ LNG) untuk pembangkit Iistrik pada 2018 tidak akan jauh berbeda dengan tahun ini sebanyak 51 kargo.

Direktur Pengadaan Strategis II PT Perusahaan Listrik Negara Supangkat Iwan Santoso mengatakan bahwa pada 2018 belum ada pembangkit Iistrik tenaga gas uap (PLTGU) baru yang beroperasi sehingga tidak ada tambahan volume LNG.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada tahun ini ada 51 kargo LNG yang dialokasikan kepada PLN. Kargo LNG itu diperoleh melalui lima kontrak pembelian. Pertama, kontrak dengan Kilang BP Tangguh sebanyak 16 kargo yang diolah melalui fasilitas regasifikasi

Arun Aceh.

Kedua, pasokan LNG diterima melalui kontrak pembelian dengan Total di Blok Mahakam sebanyak 4 kargo yang diregasifikasi melalui fasilitas gas Benoa di Bali. Ketiga, tiga kontrak terakhir diolah di fasilitas penyimpanan dan regasifikasi (floating storage regasification unit/FSRU) milik Nusantara Regas, yakni kontrak pembelian LNG dari Kilang LNG BP Tangguh sebanyak 4 kargo.

Keempat, kontrak pembelian dengan Kilang LNG Bontang yang berlokasi di Kalimantan Timur sebanyak 17 kargo. Kelima, kontrak pembelian LNG dari PT Pertamina sebanyak 10 kargo yang berasal dari proyek migas laut dalam (Indonesia Deepwater Development/ IDD) Bangka dan Muara Bakau.

“Kira-kira sama karena pembangkitnya juga sama. Belum ada tambahan," ujarnya.

Menurutnya, fasilitas regasifikasi baru pun belum beroperasi pada tahun depan. Oleh karena itu, pasokan LNG pada 2018 masih diserap fasilitas regasifikasi yang ada seperti FSRU Arun, FSRU Iampung, FSRU Nusantara Regas. Dari sisi pembangkit, pasokan LNG masih akan diserap unit pembangkit di Tanjung Priok, Muara Tawar, Sumatra Utara dan Arun.

BELUM BEROPERASI

Untuk pembangkit baru berbahan bakar gas diperkirakan beroperasi pada 2020, yakni PLTGU Jawa-1 yang telah mendapatkan pasokan gas dan Kilang LNG Tangguh Train III. Dari data PLN, kebutuhan LNG untuk pembangkit diproyeksi terus naik setiap tahun.

Kebutuhan LNG untuk pembangkit pada tahun 2018 diperkirakan 310 miliar kaki kubik (Bcf) naik menjadi 358 Bcf pada 2019 dan 2020 naik menjadi 419 Bcf. Kemudian, pada 2021 turun menjadi 416 Bcf dan 2022 naik menjadi 438 bcf.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementenan ESDM Ego Syahrial mengatakan bahwa penyerapan LNG untuk PLN belum optimum selama 2 tahun terakhir.

Pada 2016, penyerapan kargo LNG PLN sekitar 75%. Untuk 2017, Ego Syahrial menuturkan bahwa penyerapan LNG di kisaran 85%.

Kendati demikian, dia tidak menyebut secara rinci volume alokasi dan penyerapannya. Sebagai contoh, target produksi LNG tahun ini 278 kargo terdiri dari 163 kargo berasal dari Kilang LNG Bontang dan 115 kargo dari Train Tangguh Papua.

“Selama 2 tahun terakhir memang penyerapan PLN boleh dibilang turun kalau tidak salah 2016 itu penyerapannya 75 %. 

Bisnis Indonesia, Page-30, Thursday, Nov 16, 2017

SKK Migas Give Public Lecture on Role of Upstream Oil and Gas Industry

SKK Migas representatives of Java, Bali, and Nusa Tenggara (Jabanusa) region cooperate with universities in Sumenep Regency to socialize the role of upstream oil and gas companies for local communities.

The socialization was conducted by holding a public lecture that presented the Oil and Gas Cooperation Contractors (KKKS) operating in Sumenep, namely Kangean Energy Indonesia (KEI), Santos, and Husky Cnooc Madura Limited (HCML).

Humas SKK Migas representative of Jabanusa, Ami Herawawati, said that the public lecture entitled "The Role of Upstream Oil and Gas Company in the Improvement of Community Economy" held at two universities, namely Trunojoyo Madura University (UTM) Bangkalan, and STKIP PGRI Sumenep intend to socialize the company's role upstream oil and gas, because so far people still do not understand it.

"This is a routine activity of SKK Migas every year for socialization to the community as a whole, because, by socializing to the campus community, it can be forwarded to other people, because we are aware of our limitations, it is difficult to reach all community layers," said Ami Hermawati Sumenep, Wednesday (15/11).

Ami hoped that public lecture with material about the role of upstream oil and gas company could reach the general public layers in the working area of ​​KKKS, including in Sumenep, Madura. By cooperating with universities like this, within the next 5 to 10 years, people will be familiar with upstream oil and gas industry in Madura, including in Sumenep.

"This socialization of the benefits may not be felt right now. But we are very optimistic to help the process of changing the paradigm of society about the oil and gas industry. Utilization of good energy must start from yourself, "he said.

Meanwhile, HCML Community Relations and Development Coordinator Ali Aliyuddin stated that Upstream Oil and Gas Company operating in Indonesia is a Contractor of Cooperation Contract supervised by the government, in this case SKK Migas.

"It means that the Upstream Oil and Gas company is not purely stand alone as a private company, but a government contractor, so in operation, KKKS is fully responsible to the state," Ali Aliyuddin explained.

IN INDONESIA

SKK Migas Beri Kuliah Umum Peran Industri Hulu Migas

SKK Migas perwakilan wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) menggandeng perguruan tinggi di Kabupaten Sumenep untuk mensosialisasikan peran perusahaan hulu migas bagi masyarakat setempat. 

Sosialisasi itu dilakukan dengan mengadakan kuliah umum yang menghadirkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas yang beroperasi di Sumenep yakni Kangean Energy Indonesia (KEI), Santos, dan Husky Cnooc Madura Limited (HCML).

Humas SKK Migas perwakilan Jabanusa, Ami Herawawati mengatakan, kegiatan berupa kuliah umum bertema "Peran Perusahaan Hulu Migas dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat" yang diadakan di dua perguruan tinggi, yakni Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Bangkalan, dan STKIP PGRI Sumenep bermaksud untuk mensosialisasikan peran perusahaan hulu migas, sebab selama ini masyarakat masih kurang memahami hal tersebut.

"Ini merupakan kegiatan rutin SKK Migas setiap tahun untuk sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh. Sebab, dengan mensosialisasikan kepada masyarakat kampus, bisa diteruskan kepada masyarakat Iain, karena kami sadar dengan keterbatasan kami, sulit untuk menjangkau seluruh Iapisan masyarakat," kata Ami Hermawati, di Sumenep, Rabu (15/11).

Ami berharap, kuliah umum dengan materi tentang peran perusahaan hulu migas itu bisa sampai kepada Iapisan masyarakat umum yang ada di wilayah kerja KKKS, termasuk di Sumenep, Madura. Dengan menggandeng perguruan tinggi seperti ini, dalam kurun waktu 5 hingga 10 tahun ke depan, masyarakat akan terbiasa dengan Industri hulu migas di Madura, termasuk di Sumenep.

“Sosialisasi ini manfaatnya mungkin tidak bisa dirasakan Iangsung saat ini. Tapi kami optimis sangat membantu proses perubahan paradigma masyarakat tentang industri migas. Pemanfaatan energi yang baik harus dimulai dari diri sendiri," tegasnya.

Sementara itu, Community Relations and Development Coordinator HCML, Ali Aliyuddin menyatakan, Perusahaan Hulu Migas yang beroperasi di Indonesia merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang diawasi oleh pemerintah, dalam hal ini SKK Migas. 

"Artinya, perusahaan Hulu Migas tidak murni berdiri sendiri sebagai perusahaan swasta, tapi kontraktor pemerintah. Sehingga dalam beroperasi, KKKS bertanggung jawab sepenuhnya kepada negara," jelas Ali Aliyuddin.

Bhirawa, Page-6, Thursday, Nov 16, 2017

KPPU's Decision on PGN Bad Predictions for SOEs

The legal team of PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) assessed the decision of the panel of judges of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in the trial of the alleged monopoly of the selling price of natural gas in Medan, North Sumatra. Because the testimony of the witnesses is not displayed intact so obscure the facts on the ground.

"The opinions of expert witnesses are not comprehensive and only partial. So many considerations of the verdict of the wrong assembly, "said PGN lawyer, Yahdy Salampessy.

Yahdy continued that also the spotlight of the legal counsel over the verdict of the trial is the lack of competence of the judges in understanding the downstream gas business scheme. With the KPPU's decision, PGN's legal team will first learn a copy of the decision to take further legal action.

"What is clear this decision will be a bad precedent for other SOEs in conducting business activities."

As is known, the polemic about the high gas prices for the industrial sector in Medan appeared some time last. The high selling price due to the number of companies owning gas quota but does not have facilities (gas brokers).

On the other hand, in running the business, PGN which is a state-owned company in the national downstream natural gas sector has a number of legal basis in buying, distributing, and determining the selling price of gas to consumers. There are two regulations that regulate it, namely Article 27 of Law No. 22 of 2001 on Oil and Natural Gas and Article 51 of Law Number 5 Year 1999 on Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition.

"Unfortunately the decision of the assembly did not touch the point on the ground and we were blamed. It is very clear that such practices (gas brokers) can be seen directly, "said Yahdy.

IN INDONESIA

Putusan KPPU atas PGN Preseden Buruk bagi BUMN

Tim kuasa hukum PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) menilai putusan majelis hakim Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam persidangan dugaan monopoli harga jual gas bumi di wilayah Medan, Sumatra Utara, sangat keliru. Pasalnya, keterangan para saksi tidak ditampilkan utuh sehingga mengaburkan fakta di lapangan.

“Pendapat para saksi ahli tidak menyeluruh dan hanya sebagian. Jadi banyak pertimbangan putusan majelis yang keliru,” ujar kuasa hukum PGN, Yahdy Salampessy.

Yahdy melanjutkan yang juga jadi sorotan kuasa hukum atas putusan sidang ialah kurangnya kompetensi majelis Hakim dalam memahami skema bisnis hilir gas bumi. Dengan keputusan KPPU itu, tim kuasa hukum PGN akan mempelajari lebih dulu salinan keputusan untuk mengambil langkah hukum selanjutnya.

“Yang jelas putusan ini akan jadi preseden buruk bagi BUMN lainnya dalam melakukan kegiatan usaha.”

Seperti diketahui, polemik tentang tingginya harga gas untuk kalangan industri di Medan muncul beberapa waktu terakhir. Tingginya harga jual akibat banyaknya perusahaan pemilik kuota gas tapi tidak memiliki fasilitas (calo gas).

Di sisi lain, dalam menjalankan bisnis, PGN yang merupakan BUMN di sektor hilir gas bumi nasional memiliki sejumlah landasan hukum dalam membeli, menyalurkan, sekaligus menentukan harga jual gas tadi ke konsumen. Ada dua peraturan yang mengatur itu, yakni Pasal 27 UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Pasal 51 UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha tidak Sehat.

“Sayangnya keputusan majelis tidak menyentuh pokok permasalahan di lapangan dan kami yang disalahkan. Padahal sangat jelas praktik semacam itu (calo gas) dapat dilihat langsung,” kata Yahdy.

Media Indonesia, Page-17, Wednesday, Nov 15, 2017

CNPC International-Pertamina Hulu Sign Oil and Gas Cooperation

The parent company of PetroChina, CNPC (China National Petroleum Corporation) International, signed a Memorandum of Understanding (MoU) with PT Pertamina in an effort to increase cooperation in oil and gas business development both in Indonesia and abroad.

The MOU was signed by CNPC International President Lyu Gongxun and Senior Vice President of Upstream Business Development of Pertamina Denie Tampubolon in Jakarata.

Upstream Director of Pertamina Syamsu Alam, several Pertamina directors, and President of PetroChina International Companies in Indonesia, Gong Bencai, witnessed the signing of the cooperation.

The Memorandum of Understanding contains several key points in the effort to enhance cooperation between CNPC International and Pertamina, including oil and gas project management cooperation in upstream and downstream sectors, both in Indonesia and internationally as well as cooperation in oil and gas services both in Indonesia and in the country other.

CNPC is a Chinese state-owned oil and gas company operating in many countries around the world, including Indonesia through its subsidiary PetroChina International Companies in Indonesia.

Until now, PetroChina has cooperation with Pertamina in the development of Oil and Gas Block, among others Jabung Block in Jambi, Joint Operating Body (JOB) Pertamina-PetroChina East Java (PPEJ) in Tuban Block, and JOB Pertamina-PetroChina Salawati (PPS) in the Salawati Island Block in West Papua.

PetroChina officially started its oil and gas business in Indonesia in June 2002 after it acquired all assets of the oil and gas company from the United States, Devon Energy Companies.

During 15 years of operations in Indonesia, PetroChina has been involved in nine oil and gas blocks and is able to maintain the average oil and gas production at 80,000 barrels of oil equivalent per day. In fact, by 2016 PetroChina's oil and gas production has surpassed 80,000 barrels of oil equivalent per day.

Under the supervision and control of SKK Migas, PetroChina is operator of Jabung Block and Bangko Block in Jambi. PetroChina is also the operator of South Jambi Block "B" through a form of Joint Operation with Pertamina. In the Strait Block (Riau) and the Salawati Basin Bird Head Challenge in West Papua, PetroChina is a non-operator partner.

IN INDONESIA

CNPC International-Pertamina Hulu Teken Kerja Sama Migas

Induk perusahaan PetroChina, CNPC (China National Petroleum Corporation) International, menandatangani MoU (Memorandum of Understanding/ Nota Kesepahaman) dengan PT Pertamina dalam upaya peningkatan kerja sama pengembangan bidang usaha minyak dan gas bumi, baik di Indonesia maupun di mancanegara.

MOU tersebut ditandatangani President CNPC International Lyu Gongxun dan Senior Vice President Upstream Business Development Pertamina Denie Tampubolon di Jakarata.

Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam, beberapa jajaran direksi Pertamina, serta Presiden PetroChina International Companies di Indonesia, Gong Bencai, turut menyaksikan penandatanganan kerja sama tersebut.

Nota Kesepahaman tersebut berisi beberapa poin penting dalam upaya peningkatan kerja sama CNPC International dan Pertamina, termasuk kerja sama pengelolaan proyek migas di sektor hulu dan hilir, baik di Indonesia maupun di wilayah internasional serta kerja sama di bidang jasa migas, baik di Indonesia maupun di negara lain.

CNPC merupakan perusahaan migas milik pemerintah Tiongkok yang beroperasi di banyak negara di dunia, termasuk di Indonesia melalui anak perusahaan PetroChina International Companies di Indonesia.

Hingga saat ini, PetroChina memiliki kerja sama dengan Pertamina dalam pengembangan Blok Migas, antara lain Blok Jabung di Jambi, Joint-Operating Body (JOB) Pertamina-PetroChina East Java (PPEJ) di Blok Tuban, dan JOB Pertamina-PetroChina Salawati (PPS) di Blok Salawati Island di Papua Barat.

PetroChina secara resmi memulai kegiatan usaha migasnya di Indonesia pada Juni 2002 setelah mengakuisisi seluruh aset perusahaan minyak dan gas bumi yang berasal dari Amerika Serikat, Devon Energy Companies.

Selama 15 tahun beroperasi di Indonesia, PetroChina terlibat dalam sembilan blok migas dan hingga kini mampu mempertahankan rata-rata produksi migas pada level 80.000 barel setara minyak per hari. Bahkan, tahun 2016 produksi migas PetroChina berhasil melewati angka 80.000 barel setara minyak per hari.

Di bawah pengawasan dan pengendalian SKK Migas, PetroChina merupakan operator Blok Jabung dan Blok Bangko di Jambi. PetroChina juga merupakan operator Blok South Jambi “B” melalui bentuk Kerja Sama Operasi dengan Pertamina. Di Blok Selat Panjang (Riau) dan Blok Kepala Burung Salawati Basin di Papua Barat, PetroChina merupakan mitra non-operator.

Investor Daily, Page-9, Wednesday, Nov 15, 2017

Premiere Oil-Petrovietnam Agrees on Tuna Block Gas Sales

Premiere Oil agreed to sell gas produced from Tuna Block, North Natuna Sea to Petrovietnam. Both have signed a memorandum of understanding on gas sales on the sidelines of the 2017 Asia-Pacific Economic Cooperation Summit in DaNang, Vietnam.

"The signing of this MOU is expected to provide certainty in the development of gas reserves in Blok K Tuna," said Head of Special Unit for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas) Amien Sunaryadi in his official statement on Tuesday (14/11).

Premier Oil, operator of the Tuna Block in the North Natuna Sea, will develop a Tuna field with a gas drain target in 2023. Premier has a 65% participating interest in Tuna PSC and partners with MOECO (25%) and GS Energy (15%). Gas generated from the Tuna field will be flown to the Nam Con Son Pipeline System in Vietnam through a cross-border pipe being built.

In its official website, Premiere Oil said it is still evaluating the two-field development scenario in the Tuna Block, the Sea Horse and Sea Lion. In 2017, Premiere Oil obtained an extended exploration period in the Tuna Block for three years.

the Tuna Block

With this extension, it allows the UK-based oil and gas company to carry out an appratal drilling and develop the commercial development concepts of this block before incorporating POD.

Data from the Ministry of Energy and Mineral Resources, proven reserves for oil in the block reached 2,127 million barrels and gas of 12.36 billion cubic feet. Meanwhile, the block area reaches 2,450.29 square kilometers. Not only buying and selling gas, also agreed cooperation between Indonesia and Vietnam.

"This cooperation will be followed by cooperation to manage the border area," said Amien.

Discussion on cooperation between Indonesia and Vietnam, especially in the utilization of gas in the cross-border region of continent initiated by Directorate General of Oil and Gas (DG Migas) since March 2017. The meeting of The 7th Indonesia-Vietnam Joint Commission on Economic, Scientific and Technical Cooperation (JC-ESTC) was held in Hanoi, Vitenam on 12 August 2017.

Seismic East Natuna Western Indonesia

At JC-ESTC yesterday both sides will support and facilitate companies from both countries in implementing oil and gas exploration and exploitation cooperation projects, seeking new cooperation opportunities, especially Tuna Project in Natuna Sea, provision of oil and gas technical services, and cooperation on coal utilization.

Indonesia-Vietnam cooperation in the field of gas utilization will include a joint study for the utilization and construction of gas infrastructure at the border, a feasibility study of gas pipeline connectivity in each border region, and supervision of SKK Migas and Petrovietnam or its affiliated companies to conduct gas utilization in the region border.

This MSP will not reduce any party related to the Maritime border as well as their rights and obligations in their respective maritime zones according to UNCLOS 1982.

IN INDONESIA

Premiere Oil-Petrovietnam Sepakati Penjualan Gas Blok Tuna

Premiere Oil sepakat menjual gas yang dihasilkan dari Blok Tuna, Laut Natuna Utara ke Petrovietnam. Keduanya telah menandatangani nota kesepahaman penjualan gas ini di sela Konferensi Tingkat Tinggi Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik 2017 di DaNang, Vietnam.

“Penandatanganan MOU ini diharapkan akan memberikan kepastian pengembangan cadangan gas di Blok K Tuna,” kata Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi dalam keterangan resminya, Selasa (14/ 11). 

Premier Oil, sebagai operator Blok Tuna di Laut Natuna Utara, akan mengembangkan lapangan Tuna dengan target pengaliran gas pada 2023. Premier memiliki participating interest sebesar 65% di Tuna PSC dan bermitra dengan MOECO (25%) dan GS Energy (15%). Gas yang dihasilkan dari lapangan Tuna akan dialirkan ke Nam Con Son Pipeline System di Vietnam melalui pipa lintas batas negara yang sedang dibangun.

Dalam laman resminya, Premiere Oil menyatakan masih mengevaluasi skenario pengembangan dua lapangan di Blok Tuna, yakni Kuda Laut dan Singa Laut. Pada 2017, Premiere Oil memperoleh perpanjangan masa eksplorasi di Blok Tuna selama tiga tahun. 

Dengan perpanjangan ini, maka memungkinkan perusahaan migas yang berasal dari Inggris ini untuk melaksanakan pengeboran apprasial dan menyusun konsep pengembangan komersial dari blok ini sebelum memasukkan POD.

Data Kementerian ESDM, cadangan terbukti untuk minyak yang ada di blok tersebut mencapai 2.127 juta barel dan gas sebesar 12,36 miliar kaki kubik. Adapun, luas bloknya mencapai 2.450,29 kilometer persegi. Tidak hanya jual beli gas, disepakati juga kerja sama antara Indonesia dan Vietnam. 

“Kerja sama ini akan diikuti dengan kerja sama untuk mengelola wilayah perbatasan,” ujar Amien.

Pembahasan kerjasama Indonesia dan Vietnam terutama di pemanfaatan gas pada wilayah lintas batas kontinen diinisiasi oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Ditjen Migas) sejak Maret 2017 lalu. Kemudian dilakukan pertemuan The 7th Indonesia-Vietnam Joint Commission on Economic, Scientific, and Technical Cooperation (JC-ESTC) di Hanoi, Vitenam pada 12 Agustus 2017.

Pada JC-ESTC kemarin kedua pihak akan mendukung dan memfasilitasi perusahaan-perusahaan dari kedua negara dalam mengimplementasikan proyek kerja sama eksplorasi dan eksploitasi migas, mencari peluang kerja sama baru khususnya Proyek Tuna di Laut Natuna, penyediaan jasa teknis migas, dan kerjasama pemanfaatan batubara.

Kerja sama Indonesia-Vietnam di bidang pemanfaatan gas diantaranya akan mencakup studi bersama untuk pemanfaatan dan pembangan infrastruktur gas di perbatasan, studi kelayakan konektivitas pipa gas di masing-masing wilayah perbatasan, dan pengawasan SKK Migas dan Petrovietnam atau perusahaan afiliasinya untuk melakukan pemanfaatan gas di wilayah perbatasan. 

MSP ini tidak akan mengurangi pihak manapun yang berkaitan dengan perbatasan Maritim serta hak dan kewajiban mereka di zona maritim masing-masing sesuai dengan UNCLOS 1982.

Investor Daily, Page-9, Wednesday, Nov 15, 2017

The Price of Downstream Gas is Now in Jonan's Hand

After issuing the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) regarding the limitation of gas margin of only 7%, now the Ministry of Energy and Mineral Resources will revise the Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources No. 19/2009 on Gas Gas Business Activities Through Pipe.

Head of Downstream Oil and Gas Regulatory Agency (BPH Migas) M. Fanshurullah Asa revealed, there are two important points in the change of the rules. First, BPH Migas will divide the distribution network area and establish the holding business entity

the region.

If there is an existing business entity in an area, the business entity will be included in the gas pipeline of the business entity of the owner of the distribution network area. According to him, BPH Migas will regulate the widest or highest business entity.

"BPH Migas will regulate the area, we give the most there in terms of existing distribution channels are not harmed," explained Fanshurullah, Tuesday (14/11).

In addition to points concerning the division of gas network territory, the second revision of Ministerial Regulation No. 19/2009 will change the rules of downstream dedicated. According to him, dedicated downstream that makes gas prices to end consumers become expensive.

In Presidential Regulation No. 40/2016 on the Determination of Natural Gas Prices, the government determines not only the upstream gas price, but downstream.

"So far the downstream dedicated that determines who? Yes, business entities," he explained.

As an illustration, Ministerial Regulation Number 19/2009 Article 8 states that in certain commercial areas, natural gas business activities can be conducted through pipes by more than one business entity holding natural gas business license through pipeline. 

     While Article 9 of the regulation stipulates that in carrying out the business activities of the natural gas business through pipes, the business entity as referred to in Article 6 shall use transmission pipes and or distribution pipes available to be able to be utilized together (open access) on the transmission segment and / or distribution network territory certain.

Fanshurullah explained, this policy has been discussed by stakeholders both business entities and associations engaged in downstream gas sector. Like Pertamina, Perusahaan Gas Negara, SKK Migas and also one of the associations is the Indonesian Natural Gas Distributors Association (INGTA).

IN INDONESIA

Harga GaS Hilir Kini di Tangan Jonan

Setelah menerbitkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) tentang pembatasan margin gas hanya sebesar 7%, kini Kementerian ESDM akan merevisi Peraturan Menteri ESDM Nomor 19/2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi Melalui Pipa.

Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) M. Fanshurullah Asa mengungkapkan, ada dua poin penting dalam perubahan aturan tersebut. Pertama, BPH Migas akan membagi wilayah jaringan distribusi dan menetapkan badan usaha yang memegang

wilayah tersebut. 

Jika di suatu wilayah telah ada badan usaha eksisting, badan usaha itu akan masuk dalam jaringan pipa gas badan usaha pemilik wilayah jaringan distribusi. Menurut dia, BPH Migas akan mengatur badan usaha paling luas atau paling tinggi.

"BPH Migas akan mengatur kawasan, kami memberikan kepada yang paling banyak di sana dari sisi jalur distribusi yang sudah ada tidak dirugikan," jelas Fanshurullah, Selasa (14/11).

Selain poin soal pembagian Wilayah jaringan gas, revisi kedua Peraturan Menteri Nomor 19/2009 akan mengubah aturan tentang dedicated hilir. Menurutnya, dedicated hilir yang membuat harga gas hingga konsumen akhir menjadi mahal.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, pemerintah menentukan bukan hanya harga gas di hulu, melainkan sampai hilir. 

"Selama ini dedicated hilir yang menentukan siapa? Ya, badan usaha," jelasnya.

Sebagai gambaran, Peraturan Menteri Nomor 19/2009 Pasal 8 menyebutkan, pada wilayah niaga tertentu dapat dilaksanakan kegiatan usaha niaga gas bumi melalui pipa oleh lebih dari satu badan usaha pemegang izin usaha niaga gas bumi melalui pipa. 

     Sementara Pasal 9 aturan tersebut menyatakan, dalam melaksanakan kegiatan usaha niaga gas bumi melalui pipa, badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 wajib menggunakan pipa transmisi dan atau pipa distribusi yang tersedia untuk dapat dimanfaatkan bersama (open access) pada ruas transmisi dan atau vwilayah jaringan distribusi tertentu.

Fanshurullah menjelaskan, kebijakan ini sudah dibahas oleh para pemangku kepentingan baik badan usaha maupun asosiasi yang bergerak di sektor hilir gas. Seperti Pertamina, Perusahaan Gas Negara, SKK Migas dan juga asosiasi salah satunya adalah Asosiasi Penyalur Gas Alam Indonesia (INGTA).

Kontan, Page-14, Wednesday, Nov 15, 2017

Pertamina EP Cepu Shares Became 82.8%

The shares of PT Pertamina EP Cepu at Jambaran-Tiung Biru Field, Cepu Block rose to 82.8% after taking over the ownership of ExxonMobil Cepu Limited's 41% -1% stake. The subsidiary of PT Pertamina becomes the operator of Lapangan Jambaran-Tiung Biru located in Bojonegoro, East Java.

The completion of the 41.4% transfer of rights process owned by ExxonMobil Cepu Limited was marked by the submission of the transfer document. The oil and gas field is targeted to start producing gas in 2021.

The transfer of rights is carried out under a sole risks scheme, ie the partner releases his / her rights and obligations on the project. The Jambaran-Tiung Biru field is a merger of two fields from different working areas of oil and gas.

The project is a merger of two fields from two different work areas. Jambaran Field is part of the work area of ​​Cepu and Tiung Biru Field which is part of the working area of ​​PT Pertamina EP.

ExxonMobil Cepu Limited became operator of Cepu Block with 20.5% share ownership, Ampolex 24.5%, Pertamina EP Cepu 45%, and several regional owned enterprises 10%.

Currently, the composition of ownership of Jambaran-Tiung Biru Field is Pertamina EP Cepu (82.8%), regional-owned enterprises (BUMD) in East Java 9.2%, and the remaining 8% is controlled by Pertamina EP.

President Director of PT Pertamina EP Cepu Adriansyah said that the transaction has been broken so the project can go to the stage. next. However, it is reluctant to mention how much the value to be paid for the transfer of rights Jambaran-Tiung Blue.

The Company has signed amendments to joint operation agreements, consolidation agreements, merger operations, and termination of Cepu gas marketing agreement, and agreement on transfer of management rights.

Further, it will sign a contract for an engineering procurement construction (EPC) package involving PT Rekayasa Industri and Japan Gas Corporation (JGC). In 2018, the company started working on the physical construction of a gas processing facility (GPF) along with drilling two of the total of six targeted wells.

"Next step is signature EPC contract. Industrial Engineering is the same as JGC, "he said after signing the transfer of documents and gas sale and purchase agreement at the Ministry of Energy and Mineral Resources on Monday (13/11).

IN INDONESIA

Saham Pertamina EP Cepu Menjadi 82,8%

Saham PT Pertamina EP Cepu di Lapangan Jambaran-Tiung Biru, Blok Cepu naik menjadi 82,8% setelah mengambil alih kepemilikan saham partisipasi ExxonMobil Cepu Limited sebesar 41/1%. Anak perusahaan PT Pertamina itu menjadi operator Lapangan Jambaran-Tiung Biru yang berlokasi di Bojonegoro, Jawa Timur.

Penyelesaian proses pengalihan hak kelola sebesar 41,4% milik ExxonMobil Cepu Limited itu ditandai dengan penyerahan dokumen pengalihan. Lapangan migas itu ditargetkan mulai menghasilkan gas pada 2021.

Pengalihan hak kelola dilakukan dengan skema sole risks, yakni mitra melepas hak dan kewajibannya atas proyek tersebut. Lapangan Jambaran-Tiung Biru merupakan penggabungan dua lapangan dari wilayah kerja migas yang berbeda.

Proyek tersebut merupakan penggabungan dua lapangan dari dua wilayah kerja berbeda. Lapangan Jambaran merupakan bagian dari wilayah kerja Cepu dan Lapangan Tiung Biru yang menjadi bagian dari Wilayah kerja PT Pertamina EP.

ExxonMobil Cepu Limited menjadi operator Blok Cepu dengan kepemilikan saham 20,5 % , Ampolex 24,5%, Pertamina EP Cepu 45 % , dan beberapa badan usaha milik daerah 10%.

Saat ini, komposisi kepemilikan saham Lapangan Jambaran-Tiung Biru adalah Pertamina EP Cepu (82,8%), badan usaha milik daerah (BUMD) di Jawa Timur 9,2%, dan sisanya sebanyak 8% dikuasai oleh Pertamina EP.

Direktur Utama PT Pertamina EPCepu Adriansyah mengatakan bahwa transaksi telah putus sehingga proyek bisa melaju ke tahap. berikutnya. Namun, pihaknya enggan menyebut berapa nilai yang harus dibayar untuk pengalihan hak kelola Jambaran-Tiung Biru.

Perseroan telah menandatangani amendemen kesepakatan operasi bersama, kesepakatan penggabungan, penggabungan operasi, dan terminasi kesepakatan pemasaran gas Cepu, dan kesepakatan pengalihkan hak kelola.

Selanjutnya, pihaknya akan meneken kontrak untuk paket rekayasa, pengadaan dan konstruksi (engineering procurement construction/ EPC) yang melibatkan PT Rekayasa Industri dan Japan Gas Corporation (JGC). Pada 2018, perseroan mulai mengerjakan konstruksi fisik fasilitas pemrosesan gas (gas processing facility/ GPF) beserta pengeboran dua dari total enam sumur yang ditargetkan.

“Next step-nya tanda tangan kontrak EPC. Rekayasa Industri sama JGC,” ujarnya usai penandatanganan pengalihan dokumen dan perjanjian jual beli gas di Kementerian ESDM, Senin (13/11).

Bisnis Indonesia, Page-30, Wednesday, Nov 15, 2017

Finding the Right Gas Price

Yesterday, Tuesday (14/11), the Commission for the Supervision of Business Competition decided PT Perusahaan Gas NegaraTbk. monopolistic practice by setting the excessive price for industrial gas in North Sumatra.

PGN is considered guilty of violating Article 17 of Law Number 5/1999 on Unfair Business Competition so that it is punished to pay a fine of Rp 9.9 billion. According to the judge, due to PGN's actions the business actors in North Sumatra can not compete with other products because they bear high expenditure costs.

On the other hand, PGN's Legal Counsel judges the verdict related to the alleged monopoly of the selling price of natural gas in the area of ​​Medan, North Sumatra, it is mistaken. For us, the events experienced by PGN in North Sumatra again opened up issues that have not been fully resolved in the current gas trading system.

The problems of infrastructure constraints such as gas pipes and limited gas storage and regasification facilities make the utilization of natural gas for domestic needs is not optimal.

Currently, part of natural gas production in the country is still exported abroad. On the other hand, some industrial users of gas, such as in North Sumatra, still get a relatively high price.

Indeed, the price of gas borne by the industry varies depending on the region, the agreement with the contractor, and the incentives provided by the government. Compare current gas prices in West Java US $ 9.2 per MMBtu, and East Java US $ 8.2 MMBtu.

In North Sumatra in particular, this gas issue is not new at this time just talked about. For industry players in North Sumatra, expensive gas prices make production costs inefficient.

In the province led by Governor Tengku Erry Nuradi, many investors are 'feeling uncomfortable' with the issue of high gas prices, some even have to lay off their labor. The impact is real, some industry players also moved to other areas that cost cheaper production. The impact of gas demand for North Sumatra industry is now down from 25 MMScfd to 10 MMScfd.

However, the issue has not been fully answered. Gas prices are still complained. Indeed, a number of solutions have been given several times, but the problem remains the same. Prices are still expensive.

We know, some time ago, the price of gas in North Sumatra was lowered from US $ 13.86 per MMBtu to US $ 12.22 per MMBtu. However, for business actors, the price is still far from the previous price of US $ 8.7 per MMBtu.

Even Presidential Regulation No. 40/2016 on Natural Gas Price Determination and Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 16/2016 on Pricing and Certain Gas User Practices does not affect the price of gas for industries in North Sumatra.

It is only natural that the North Sumatra and North Sumatra Provincial Gas User Association (Apigas) and the Provincial Government repeatedly sent letters of application for a decline in gas prices since last year.

We also know that the central government is not silent about the gas in North Sumatra. The ESDM Ministry has responded by releasing Ministerial Decree No. 434 K / 12 / MEM / 2017 on February 13, 2017 on Natural Gas Price for Industry in Medan and surrounding areas.

In the regulation, the price of upstream gas is suppressed, ie from PT Pertamina and its affiliates with Pertamina Hulu Energi NSO Block manufacturer, Pertamina EP and from Triangle Pase Inc. producers.

Similarly, the tariff for gas distribution through pipes is also lowered for the Arun-Belawan transmission segment and Milk-Wampu Base. Meanwhile, PGN's distribution cost was reduced to US $ 0.9 per m3 from US $ 1.35 per m3. This decision is in effect since February 1, 2017. However, again the price is still considered expensive. For business actors, they have felt a much cheaper price that can be used for North Sumatra's business actors to be competitive.

In addition, the special price facility of US $ 6 per MMBtu for state-owned steel industry players since January 1, 2017 should also be enjoyed by private actors. In North Sumatra there are five private steel industries with 8,000 workers.

Not to mention if we talk about gas distribution for the sake of electricity supply in Sei Mangkei special economic area. Once again the PGN case in North Sumatra, we hope to be a valuable lesson for this trading system to be re-evaluated by the government.

The complicated issue of the complex natural gas administration in Indonesia needs to be resolved so that abundant local gas supplies can be enjoyed by the user industry at affordable prices and continuous supply.

Of course, we hope that the right gas price in each region in the country can make the producers, distributors and user industries not harmed.

IN INDONESIA

Mencari Harga Gas yang Pas 

Kemarin, Selasa [14/11), Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha memutuskan PT Perusahaan Gas NegaraTbk. melakukan praktik monopoli dengan menetapkan harga yang berlebihan untuk gas industri di Sumatra Utara.

PGN dianggap bersalah melanggar pasal 17 UU Nomor 5/1999 tentang Persaingan Usaha Tidak Sehat sehingga dihukum membayar denda Rp 9,9 miliar. Menurut hakim, akibat tindakan PGN tersebut para pelaku usaha di Sumatra Utara tidak dapat bersaing dengan produk lain karena menanggung biaya pengeluaran yang tinggi.

Di pihak lain, Kuasa Hukum PGN menilai putusan yang terkait dengan dugaan monopoli harga jual gas bumi di wilayah Medan, Sumatra Utara, itu adalah keliru. Bagi kita, kejadian yang dialami PGN di Sumatra Utara kembali membuka persoalan yang belum sepenuhnya terselesaikan di tata niaga gas saat ini. 

Persoalan keterbatasan infrastruktur seperti pipa gas dan fasilitas penyimpanan dan regasifikasi gas yang terbatas membuat pemanfaatan gas bumi untuk kebutuhan domestik tidak optimal.

Saat ini, sebagian produksi gas bumi di dalam negeri masih diekspor ke luar negeri. Di sisi lain, beberapa industri pengguna gas, seperti di Sumatra Utara, masih mendapatkan harga yang relatif tinggi.

Memang harga gas yang ditanggung oleh industri berbeda-beda tergantung dari wilayah, perjanjian dengan kontraktor, dan insentif yang diberikan oleh pemerintah. Bandingkan saat ini harga gas di Jawa Barat US$ 9,2 per MMBtu, dan Jawa Timur US$ 8,2 MMBtu.

Di Sumatra Utara khususnya, persoalan gas ini bukanlah hal yang baru saat ini saja dibicarakan. Bagi pelaku industri di Sumatra Utara, harga gas yang mahal membuat biaya produksi tidak efisien.

Di provinsi yang dipimpin Gubernur Tengku Erry Nuradi itu, banyak investor yang ‘merasa tidak nyaman’ dengan persoalan harga gas tinggi tersebut, bahkan ada yang harus merumahkan tenaga kerja mereka. Dampaknya pun nyata, beberapa pelaku industri pun pindah ke daerah lain yang biaya produksinya lebih murah. Dampaknya kebutuhan gas untuk industri Sumatra Utara pun kini turun dari 25 MMScfd menjadi 10 MMScfd.

Namun, persoalan belum sepenuhnya terjawab. Harga gas masih dikeluhkan. Memang, sejumlah solusi sudah beberapa kali diberikan, tetapi persoalan masih tetap sama. Harga masih mahal.

Kita tahu, beberapa waktu lalu, harga gas di Sumatra Utara diturunkan yakni dari US$ 13,86 per MMBtu menjadi US$ 12,22 per MMBtu. Namun, bagi pelaku usaha, harga itu masih jauh dari harga sebelumnya US$ 8,7 per MMBtu.

Bahkan Peraturan Presiden Nomor 40/2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 16/2016 tentang Tata Cara Penetapan Harga dan Pengguna Gas Bumi Tertentu pun tidak berdampak apa-apa terhadap harga gas untuk industri di Sumatra Utara.

Wajar saja bila Asosiasi Pengguna Gas (Apigas) Sumatra Utara dan Pemerintah Provinsi Sumatra Utara berulang kali mengirimkan surat permohonan penurunan harga gas sejak tahun lalu.

Kita juga mengetahui pemerintah pusat tidak diam saja tentang gas di Sumatra Utara tersebut. Kementerian ESDM telah memberikan respons dengan merilis Keputusan Menteri Nomor 434 K/12/MEM/2017 pada 13 Februari 2017 tentang Harga Gas Bumi untuk Industri di Medan dan sekitarnya.

Dalam regulasi tersebut, harga gas hulu ditekan, yakni dari PT Pertamina dan afiliasinya dengan produsen Pertamina Hulu Energi Blok NSO, Pertamina EP dan dari produsen Triangle Pase Inc.

Begitu pula dengan tarif untuk penyaluran gas melalui pipa juga diturunkan untuk ruas transmisi Arun-Belawan dan Pangkalan Susu-Wampu. Sementara itu, biaya distribusi PGN diturunkan menjadi US$ 0,9 per m3 dari US$ 1,35 per m3. Keputusan ini berlaku mundur sejak 1 Februari 2017. 

      Namun, lagi-lagi harga itu masih dinilai mahal. Bagi pelaku usaha, mereka pernah merasakan harga yang jauh lebih murah yang dapat digunakan agar pelaku usaha industri Sumatra Utara bisa kompetitif.

Selain itu, fasilitas harga khusus US$ 6 per MMBtu bagi BUMN pelaku industri baja sejak 1 Januari 2017 juga seharusnya dapat dinikmati oleh pelaku swasta. Di Sumatra Utara ini saja ada lima industri baja milik swasta yang memiliki 8.000 tenaga kerja.

Belum lagi kalau kita berbicara distribusi gas untuk kepentingan pasokan listrik di kawasan ekonomi khusus Sei Mangkei. Sekali lagi kasus PGN di Sumatra Utara, kita berharap bisa menjadi pelajaran berharga agar tata niaga ini harus selalu dievaluasi kembali oleh pemerintah.

Persoalan tata niaga gas bumi yang rumit di Indonesia perlu segera diselesaikan sehingga pasokan gas lokal yang melimpah bisa dinikmati oleh industri pengguna dengan harga terjangkau dan pasokan yang kontinyu.

Tentunya, kita berharap harga gas yang pas di masing-masing wilayah di Tanah Air bisa membuat produsen, distributor dan industri pengguna tidak dirugikan. 

Bisnis Indonesia, Page-2, Wednesday, Nov 15, 2017