Gross Split Lebih Berkeadilan

    Pemerintah menilai kontrak bagi hasil grass split akan memberikan keadilan bagi pemerintah dan kontraktor minyak dan gas bumi dibandingkan dengan skema pengembalian biaya aperasi atau cost recovery. Pemerintah berencana memberlakukan skema bagi hasil kotor (gross split) pada awal 2017. Namun, skema itu hanya berlaku untuk kontrak baru, sedangkan kontrak migas yang masih berjalan tetap menggunakan skema cost recovery.

    Menteri Energi dan sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, pemerintah ingin ada perubahan kebijakan fiskal untuk mendorong perhitungan yang lebih adil di sektor hulu migas. Kegiatan industri migas, katanya, harus lebih efisien agar dapat bertahan di tengah tekanan harga minyak. Dia berharap agar penerapan kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC) gross split bisa menggenjot kegiatan di hulu migas.

    Pasalnya, kontraktor akan menghitung sendiri biaya operasi yang dikeluarkan untuk menghasilkan migas tanpa melalui proses panjang untuk memperoleh persetujuan di SKK Migas. Jonan menambahkan, pemerintah akan fokus dalam pengendalian produksi dan pengawasan kegiatan yang direncanakan agar terealisasi sesuai target yang telah disepakati oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).

    Kegiatan yang perlu diawasi misalnya aspek keselamatan dan pengeboran. Skema gross split merupakan model bagi hasil kotor antara pemerintah dan KKKS tanpa ada. Skema gross split merupakan model baqi hasil kotor antara pemerintah dan KKKS tanpa ada biaya yang dikembalikan (cost recovery). biaya yang dikembalikan (cost recovery). Melalui skema gross split, pemerintah dan kontraktor langsung membagi bagiannya masing-masing.

    Pemerintah akan mendapatkan bagi hasil dan pajak dari kegiatan hulu migas tanpa menanggung biaya operasi dan investasi yang dikeluarkan kontraktor untuk menghasilkan minyak dan gas. Jonan menegaskan, secara umum penerapan bagi hasil kotor itu akan mendorong pelaku usaha mencari formula biaya yang paling efisien. Kontraktor akan memilih jasa dan barang dengan harga lebih efisien.

    Peluang tersebut, katanya, harus dimanfaatkan industri penunjang di dalam negeri untuk turut berperan karena tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) akan menjadi salah satu variabel yang memengaruhi bagi hasil (split) antara kontraktor dan pemerintah. “Kalau gunakan TKDN berapa persen, insentifnya berapa. Misal 30% [TKDN], splitnya tambah 4%. Jadi riil, kalau sekarang ini kan [penerapan TKDN] setengah maksa.

    Menurutnya, penghapusan cost recovery untuk kontrak baru tidak akan menghapus fungsi pengawasan dari SKK Migas. Skema gross split hanya akan berlaku untuk kontrak baru dan blok migas yang sudah habis kontrak. Sementara itu, blok lama yang belum habis kontrak masih tetap menggunakan skema cost recovery. Dari sekitar 85 wilayah kerja, pada 2025 akan ada sekitar 35 blok migas yang habis. Blok migas yang habis kontrak itu akan beralih dari PSC cost recovery menjadi PSC gross split.

    Dengan demikian, masih ada sekitar 50 kontrak blok  migas yang menerapkan PSC cost recovery. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, dalam penerapannya, pihaknya akan menetapkan titik dasar pemberian bagi hasil terhadap sebuah wilayah kerja. Setelah itu, terdapat beberapa pertimbangan yang akan mempengaruhi prosi bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor.

    Pertama, aspek lokasi blok migas. Blok migas darat (onshore) tidak akan mendapatkan tambahan bagi hasil. Sementara itu, lokasi blok migas di laut dalam akan mendapatkan tambahan bagi hasil.

    Kedua, aspek geologi yakni konvensional dan nonkonvensional. Dari kegiatan pengembangan migas konvensional atau kegiatan dari lapisan di bawah permukaan tanah yang tersusun dari air, gas, dan minyak tak akan menambah split kontraktor. Sementara itu, kegiatan pengembangan migas nonkonvensional seperti hidrokarbon yang diperoleh dari rekahan batu bara akan memberi nilai tambah terhadap porsi bagi hasil yang diterima KKKS.

    Ketiga, aspek komposisi hidrokarbon. Jika hidrokarbon mengandung zat ikutan (impurities) seperti karbondioksida (CO2) dan hidrogen sulfida (H2S), porsi bagian kontraktor bisa bertambah karena membutuhkan fasilitas pemisahan tambahan.

Keempat, aspek, penggunaan TKDN yang lebih tinggi akan mengerek porsi pendapatan KKKS. Kelima, aspek fase produksi tersulit yang membutuhkan upaya lebih juga akan menaikkan bagian kontraktor. Arcandra menambahkan, aspek harga minyak juga akan menjadi pertimbangan dalam pemberian bagi hasil pemerintah dan kontraktor.

    Dia mencontohkan, jika harga minyak rendah, kontraktor mendapat bagian lebih tinggi. Sebaliknya, bila harga minyak tinggi, pemerintah memperoleh bagian lebih besar. Menurutnya, penerapan skema gross split tidak akan berpengaruh secara langsung terhadap penaikan produksi dan cadangan migas terbukti.

    Namun, skema itu diharapkan dapat mendongkrak kegiatan eksplorasi. Wakil Ketua Umum Kadin lndonesia Bidang Energi dan Migas Bobby Gafur Umar berharap agar kebijakan fiskal apapun yang diterapkan pemerintah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi bukan sekadar menambah penerimaan negara.

    Dengan demikian, kegiatan apapun yang dilakukan akan memberikan dampak positif optimal terhadap industri dalam negeri. Sumber migas harus digunakan sebagai economic driver [penggerak perekonomian] dan bukan hanya revenue driver [penggerak penerimaan] sehingga dapat memunculkan multiplier effect [efek pengganda] dari pengelolaan migas.

IN ENGLISH

Gross Split is more Fair

    The government considers split grass production sharing contract will provide justice for the government and oil and gas contractors compared to the cost recovery scheme aperasi or cost recovery. The government plans to introduce a scheme for gross proceeds (gross split) at the beginning of 2017. However, the scheme applies only to new contracts, while the oil and gas contracts that are still running to keep using the cost recovery scheme.

    Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ignatius Jonan said the government wanted no change in fiscal policy to encourage a fairer calculation in the upstream oil and gas sector. Activities of the oil and gas industry, he said, must be more efficient in order to survive in the midst of pressure on oil prices. He hoped that the implementation of production sharing contracts (production sharing contract / PSC) could boost the gross split in the upstream oil and gas activities.

    Because the contractor will calculate its own operating costs incurred to produce oil and gas without going through a lengthy process to obtain approval in SKK Migas. Jonan added, the government will focus on production control and supervision of the activities planned to be realized according to the agreed targets by cooperation contracts (PSC).

    Activities that need to be monitored for example aspects of safety and drilling. Scheme gross split a model for gross proceeds between the government and PSC without. Scheme gross split a model Baqi gross proceeds between the government and PSC without fee refunded (cost recovery). refundable fee (cost recovery). Through the split gross scheme, the government and the contractor immediately divide their share.

    The government will get the results and taxes from oil and gas upstream activities without the operating costs and investment incurred contractors to produce oil and gas. Jonan confirms, in general the application for gross proceeds that would encourage businesses looking for the most cost efficient formula. The contractor will choose goods and services with prices more efficiently.

    These opportunities, he said, should be used to support the industry in the country to play a role for local content (local content) will be one of the variables that affect the outcome (split) between the contractor and the government. "If you use the DCL what percentage, how much incentive. For example 30% [DCL], splitnya added 4%. So real, now that it's [the application DCL] half the force.

    According to him, the elimination of cost recovery for the new contract will not remove the oversight function of SKK Migas. Split gross scheme will apply only to new contracts and oil and gas blocks that have finished their contracts. Meanwhile, the old block unexpired contracts still use cost recovery scheme. Of the approximately 85 working areas, by 2025 there will be about 35 blocks of oil and gas are depleted. Depleted oil and gas block contracts will shift from PSC PSC gross cost recovery be split.

    Thus, there are still about 50 oil and gas blocks that implement contracts PSC cost recovery. Deputy Minister Arcandra Tahar said, in his application, it will establish the basic point of administration for the results of a working area. After that, there are some considerations that will affect prosi profit sharing between the government and the contractor.

    First, the location aspects of oil and gas blocks. Oil and gas blocks of land (onshore) will not get additional revenue. Meanwhile, the location of oil and gas blocks in the deep sea will get additional revenue.

    Secondly, the geological aspects of conventional and non-conventional. Of conventional oil and gas development activities or the activities of layers in the subsurface is composed of water, gas, and oil will not add split contractor. Meanwhile, non-conventional oil and gas development activities such as hydrocarbons obtained from coal fracture will give added value to the share of revenue received KKKS.

    Third, aspects of the hydrocarbon composition. If the follow-up hydrocarbons contain substances (impurities) such as carbon dioxide (CO2) and hydrogen sulfide (H2S), upper portion could increase due to the contractor requires additional separation facilities.

    Fourth, the aspect, the use of a higher level of local content will hoist PSC's share of revenue. Fifth, the most difficult aspects of the production phase will also require more effort to raise part of the contractor. Arcandra added aspect of oil prices also will be a consideration in the provision for the results of the government and the contractor.
   
    He gave an example, if oil prices are low, the contractor gets higher part. Conversely, when high oil prices, the government gained a larger share. According to him, the implementation of the scheme gross split will not directly affect production enhancement and proven oil and gas reserves.

    However, the scheme is expected to boost exploration activities. Vice Chairman of the Indonesian Chamber of Energy and Oil and Gas Field Bobby Gafur Umar hoped that any fiscal policy implemented by the government will facilitate economic growth rather than simply add to state revenues.

    Thus, any activity undertaken will provide optimal positive impact on the domestic industry. Oil and gas sources should be used as an economic driver [for economic growth] and not just revenue driver [mover reception] so as to bring a multiplier effect [the multiplier effect] of oil and gas management.

Bisnis Indonesia, Page-30,Tuesday, Dec,20,2016

Gross Scheme Split in Oil and Gas Contract

   

    Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ignatius Jonan had planned schema changes contract oil and gas (oil) of production sharing contract (PSC) split into a gross scheme. Not only planned course, Jonan even been set into force of the new scheme in early January 2017 for new oil and gas contracts. However, after briefly being debated in public and questioned by the House of Representatives, Deputy Minister (Deputy Minister) EMR Arcandra Tahar hurriedly asked the Parliament to be patient.

    According to the Deputy Minister, the concept of gross split scheme is under review by the Ministry of Energy and Mineral Resources with the Special Unit of the Upstream Oil and Gas (SKK Migas). Gross split scheme is a form of cooperation contracts in the upstream oil and gas sector is set for the results of the government and the contractor based on the gross production of oil and gas produced. Gross split is a modification of the scheme PSC, which eliminate cost recovery in exchange for enlarging the part the result of the contractor 85/15 becomes 50/50.

    Gross split, that discourse Jonan, is actually not a new mechanism that contract at all, because it never applied to the PSC scheme of the first generation. PSC scheme that first generation establishes the proportion of 65/35 revenue share, without cost recovery. Then on the second generation of the determination of the PSC, the government raises the cost recovery of 40%. The third generation of the PSC, the government changed the amount of the cost recovery of 40% increased to full cost recovery, 100% borne by the government in proportion to the results of 85/15, which applies today.

    The main considerations for the government to change the cost recovery of 40% rising to 100% at the time was to attract investors in making investment in Indonesian oil and gas fields, in order to increase production of oil and gas lifting. In addition to more modest, the determination of the proportion of the gross revenue share split is also more accurate, can achieve 50/50 as a whole, because the result set from the gross production. While the determination of the results of the PSC with the cost recovery more complicated and inaccurate.

    Because the determination of 85/15 revenue share is calculated from the net profit after deduction of cost recovery and the taxes paid by the government. The impact, for the determination of the results fall right not 85/15, but reduced to 71/29. Changes in the proportion that caused the calculation for the result of gross production revenue net of cost recovery and the tax borne by the government. Along with eliminating cost recovery in gross split scheme, the government could save cost recovery which is charged to the state budget for the current year in large numbers, reaching US $ 10.4 billion in the 2017 state budget.

    Implementation of the scheme can also force the split gross 141 contractors to make savings and efficiency, as all capital expenditures (capex) and operating costs (operational expenditure) borne by the contractor, with no reimbursement from the government in the form of cost recovery. In the scheme of the PSC with the cost recovery of capital expenditure and operational expenditure is part of cost recovery should be replaced by the Government, if the contractor discovered oil and gas.

    With the replacement, contractors tend to be wasteful and inefficient, and often the determination of cost recovery into a mode of fraud that cost the state. Although the gross scheme split more beneficial for the country, but its application should not be hasty. In addition, the concept of gross split should be studied in depth, its implementation must be gradual.

    Beginning with a pilot scheme of gross split on oil and gas lands managed by PT Pertamina. The trial for the first time can be applied to the contract the Offshore North West Java (ONWJ) on the North Coast of Java, which will be fully managed and operated by Pertamina upon termination of the contract on January 18, 2017. As she waited for the test results, the government needs to do dissemination to potential investors, both national and foreign oil and gas investors.

    The goal, in addition to providing an overview as contractors to make savings and efficiency, as all capital expenditures (capex) and operating costs (operational expenditure) borne by the contractor, with no reimbursement from the government in the form of cost recovery. In the scheme of the PSC with the cost recovery of capital expenditure and operational expenditure is part of cost recovery should be replaced by the Government, if the contractor discovered oil and gas.

    With the replacement, contractors tend to be wasteful and inefficient, and often the determination of cost recovery into a mode of fraud that cost the state. Although the gross scheme split more beneficial for the country, but its application should not be hasty. In addition, the concept of gross split should be studied in depth, its implementation must be gradual. Beginning with a pilot scheme of gross split on oil and gas lands managed by PT Pertamina.

    The trial for the first time can be applied to the contract the Offshore North West Java (ONWJ) on the North Coast of Java, which will be fully managed and operated by Pertamina upon termination of the contract on January 18, 2017. As she waited for the test results, the government needs to do dissemination to potential investors, both national oil and gas investors. and foreign.

    The goal, in addition to providing a comprehensive picture, also to obtain a response from investors regarding the application of GMSS split. In the midst of investing their decline in oil and gas fields in Indonesia, along with the decline in world oil prices, not to the implementation of the scheme GMSS split even further lower investor interest in investing, who already feel comfortable using PSC scheme.

    To minimize resitensi investors' gross scheme split, perhaps the government at an early stage should not impose gross schemes use split as the sole mechanism of oil and gas contracts, which replaces the PSC scheme as a substitution scheme. However, the government can offer a gross scheme split as one of the options scheme, which complements the PSC as a complementary option scheme.

    Of course, the selection of one of these options by applying some to the terms, among them: the amount of potential oil and gas reserves, the level of difficulty in the exploration and exploitation, the sophistication of the technology used, and the location of oil and gas fields, between land and sea.

    With still provides two alternative options as a complementary scheme, the government provides the flexibility for investors to decide the chosen schemes in investing in oil and gas fields in Indonesia. With such flexibility, application of gross split is not solely consider saving factor Budget allocation for cost recovery, but also provide alternative options that can be selected for each investor.

    Do not let the savings considerations in the application of cost recovery scheme split precisely gross blunders that can reduce the interest of investors to invest, leading to lifting the target set in the 2017 state budget will not be achieved.

IN INDONESIAN

Skema Gross Split dalam Kontrak Migas

     Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan telah merencanakan perubahan skema kontrak minyak dan gas (migas) dari production sharing contract (PSC) menjadi skema gross split. Tidak hanya merencanakan saja, Jonan bahkan sudah menetapkan berlakunya skema baru itu pada awal Januari 2017 untuk kontrak migas yang baru. Namun, setelah sempat menjadi polemik di publik dan dipertanyakan oleh DPR, Wakil Menteri (Wamen) ESDM Arcandra Tahar buru-buru meminta DPR bersabar.

     Menurut Wamen, konsep skema gross split sedang ditinjau oleh Kementerian ESDM dengan Satuan Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas). Skema gross split merupakan bentuk kontrak kerja sama di sektor hulu migas yang menetapkan bagi hasil antara pemerintah dengan kontraktor berdasarkan hasil produksi bruto migas yang dihasilkan. Gross split merupakan modifikasi dari skema PSC, yang menghapuskan cost recovery dengan imbalan memperbesar bagi hasil bagian kontraktor dari 85/15 menjadi 50/50.

     Gross split, yang diwacanakan Jonan, sesungguhnya bukan merupakan mekanisme kontrak yang baru sama sekali, karena pemah diterapkan pada skema PSC generasi pertama. Skema PSC generasi pertama itu menetapkan proporsi bagi hasil 65/35, tanpa cost recovery. Lalu pada generasi kedua penetapan PSC, pemerintah memunculkan cost recovery sebesar 40%. Generasi ketiga PSC, pemerintah mengubah besaran cost recovery dari 40% naik menjadi full cost recovery, 100% ditanggung oleh pemerintah dengan proporsi bagi hasil 85/ 15, yang berlaku hingga sekarang.

     Pertimbangan utama bagi pemerintah untuk mengubah cost recovery dari 40% naik menjadi 100% pada waktu itu adalah untuk menarik minat investor dalam melakukan investasi di lahan migas Indonesia, agar dapat menaikan lifting produksi Migas. Selain lebih sederhana, penetapan proporsi bagi hasil dalam gross split juga lebih akurat, bisa mencapai 50/50 secara utuh, lantaran bagi hasil ditetapkan dari hasil produksi bruto. Sedangkan penetapan bagi hasil dalam PSC dengan cost recovery lebih rumit dan tidak akurat.

     Pasalnya, penetapan bagi hasil 85/15 diperhitungkan dari net profit setelah dikurangi cost recovery dan pajak yang ditanggung pemerintah. Dampaknya, penetapan bagi hasil jatuhnya tidak tepat 85/15, melainkan susut menjadi 71/29. Perubahan proporsi itu disebabkan perhitungan bagi hasil dari pendapatan produksi bruto setelah dikurangi cost recovery dan pajak yang ditanggung oleh pemerintah. Sejalan dengan menghapuskan cost recovery dalam skema gross split, pemerintah bisa menghemat pengeluaran cost recovery yang selama ini dibebankan pada APBN tahun berjalan dalam jumlah yang besar, mencapai US$ 10,4 miliar pada APBN 2017.

    Penerapan skema gross split dapat juga memaksa 141 kontraktor untuk melakukan penghematan dan efisiensi, karena semua pengeluaran investasi (capital expenditure) dan biaya operasi (operational expenditure) ditanggung kontraktor, tanpa ada penggantian dari pemerintah dalam bentuk cost recovery. Dalam skema PSC dengan cost recovery capital expenditure dan operational expenditure merupakan bagian dari cost recovery yang harus diganti oleh Pemerintah, jika kontraktor menemukan Migas.

    Dengan penggantian tersebut, kontraktor cenderung boros dan tidak efisien, bahkan sering kali penetapan cost recovery menjadi modus penyelewengan yang merugikan negara. Kendati skema gross split lebih menguntungkan bagi negara, tetapi penerapannya tidak boleh gegabah. Selain, konsep gross split harus dikaji secara mendalam, penerapannya pun harus dilakukan secara bertahap.

    Diawali dengan uji coba skema gross split pada lahan migas yang dikelola oleh PT Pertamina. Uji coba tersebut untuk pertama kalinya bisa diterapkan pada kontrak Blok Offshore North West Java (ONWJ) di Pantai Utara Pulau Jawa, yang sepenuhnya akan dikelola dan dioperasikan oleh Pertamina pada saat berakhirnya kontrak pada 18 Januari 2017. Sambil menungu hasil uji coba, pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada investor potensial, baik investor migas nasional maupun asing.

    Tujuannya, selain memberikan gambaran secara kontraktor untuk melakukan penghematan dan efisiensi, karena semua pengeluaran investasi (capital expenditure) dan biaya operasi (operational expenditure) ditanggung kontraktor, tanpa ada penggantian dari pemerintah dalam bentuk cost recovery. Dalam skema PSC dengan cost recovery capital expenditure dan operational expenditure merupakan bagian dari cost recovery yang harus diganti oleh Pemerintah, jika kontraktor menemukan Migas.

    Dengan penggantian tersebut, kontraktor cenderung boros dan tidak efisien, bahkan sering kali penetapan cost recovery menjadi modus penyelewengan yang merugikan negara. Kendati skema gross split lebih menguntungkan bagi negara, tetapi penerapannya tidak boleh gegabah. Selain, konsep gross split harus dikaji secara mendalam, penerapannya pun harus dilakukan secara bertahap. Diawali dengan uji coba skema gross split pada lahan migas yang dikelola oleh PT Pertamina.

    Uji coba tersebut untuk pertama kalinya bisa diterapkan pada kontrak Blok Offshore North West Java (ONWJ) di Pantai Utara Pulau Jawa, yang sepenuhnya akan dikelola dan dioperasikan oleh Pertamina pada saat berakhirnya kontrak pada 18 Januari 2017. Sambil menungu hasil uji coba, pemerintah perlu melakukan sosialisasi kepada investor potensial, baik investor migas nasional. maupun asing.

    Tujuannya, selain memberikan gambaran secara komprehensif, juga untuk memperoleh respons dari investor terkait dengan penerapan gmss split. Di tengah penurunan invetasi pada lahan migas di Indonesia, seiring dengan penurunan harga minyak dunia, jangan sampai penerapan skema gmss split justru semakin menurunkan minat investor melakukan investasi, yang sudah merasa nyaman dengan menggunakan skema PSC.

    Untuk meminimkan resitensi investor terhadap skema gross split, barangkali pemerintah pada tahap awal tidak boleh memaksakan penggunaan skema gross split sebagai satu-satunya mekanisme kontrak migas, yang menggantikan skema PSC sebagai substitution scheme. Namun, pemerintah bisa menawarkan skema gross split sebagai salah satu opsi skema, yang melengkapi opsi PSC sebagai complementary scheme.

    Tentunya, pemilihan salah satu opsi tersebut dengan menerapkan beberapa persayaratan, di antaranya: besaran potensi cadangan migas, tingkat kesulitan dalam eksplorasi dan eksploitasi, kecanggihan teknologi yang digunakan, dan lokasi lahan migas, antara di darat dan di laut dalam.

    Dengan masih memberikan altematif dua opsi sebagai complementary scheme, pemerintah memberikan fleksibilitas bagi investor untuk memutuskan skema yang diplih dalam melakukan investasi di lahan migas Indonesia. Dengan fleksibilitas tersebut, penerapan mekanisme gross split tidak semata-mata mempertimbangkan faktor penghematan alokasi APBN untuk cost recovery, tetapi juga memberikan altematif opsi yang bisa diplih oleh investor.

    Jangan sampai pertimbangan penghematan cost recovery dalam penerapan skema gross split justru blunder yang dapat menurunkan minat investor untuk berinvestasi, sehingga menyebabkan target lifting yang ditetapkan pada APBN 2017 tidak akan tercapai.

Bisnis Indonesia, Page-2,Tuesday, Dec,20,2016

Jonan: Fokus Cadangan dan Efisiensi KKKS

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) fokus menambah cadangan migas yang terus menurun. Tahun depan Menteri ESDM Ignasius Jonan akan berupaya meningkatkan cadangan migas. Merujuk BP Statistical Review of World Enefrgy, cadangan minyak Indonesia akhir tahun 2015 tinggal 3,6 miliar barel. Padahal tahun 1995 mencapai 5 miliar barel. Selain berkonsentrasi menggenjot cadangan migas, Jonan juga menargetkan efisiensi produksi migas.

    Ia juga siap mengubah aturan demi mencapai target tersebut. "Targetnya dua, eksplorasi agar cadangan baru naik dan kedua itu efisiensi. Kalau ada yang tidak efisien, peraturannya diperbaiki entah Peraturan Menteri atau Peraturan Pemerintah. Salah satu Cara yang sedang dipersiapkan Kementerian ESDM untuk mencapai target tersebut adalah aturan gross split. Jonan menyatakan; gross split yang merupakan arahan Presiden Joko Widodo ini akan membuat produksi migas Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) menjadi lebih efisien.

    Dengan efisiensi, Jonan tidak khawatir tingkat komponen dalam negeri (TKDN) menjadi minim. Sebab, efisiensi justru membuat KKKS mencari harga barang yang lebih murah di dalam negeri. "Kalau berusaha efisien, pasti kesempatan pasar dalam negeri lebih besar karena lebih murah," imbuh Jonan. , Di sisi lain, pemerintah juga akan menyiapkan insentif yang masuk bagi hasil KKKS yang menggunakan TKDN. Akan banyak insentif dalam penerapan gross split Januari 2017 nanti. Jonan mencontohkan jika menggunakan TKDN sebesar 30%, diberi insentif 4%.

    Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menambahkan, selain insentif TKDN pemerintah akan memberikan tambahan split dari risiko-risiko produksi migas, seperti proyek migas di laut dalam bisa menambah split 4%. Bisa juga split ditambah, jika lapangan migas adalah non konvensional, ini ada tambahan 5%. Selain itu ada juga risiko reservoir yang mengandung H20 atau H2O, juga mendapatkan tambahan splitt dari 1%-5%, tergantung banyaknya kandungan H2S dan CO2. Harga minyak turut jadi pertimbangan. Ketika harga minyak rendah misalnya US$ 30 per barel, ada tambahan split sebesar 5%. Jika harga minyak naik, split dikurangi. Jika harga minyak US$ 120 per barel, split berkurang 2%. Kemudian production taste, misalnya yang secondary dapat split 2% "Jadi kita tambahkan semua. Nanti akan muncul angka.

IN ENGLISH

Jonan: Backup and Efficiency Focus KKKS
    Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) focus on adding oil and gas reserves continue to decline. Next year the Minister Ignatius Jonan will work to improve oil and gas reserves. Referring to the BP Statistical Review of World Enefrgy, Indonesia's oil reserves by 2015 lived 3.6 billion barrels. Whereas in 1995 reached 5 billion barrels. In addition to concentrating boost oil and gas reserves, Jonan also targets the efficiency of oil and gas production.

    He is also prepared to change the rules in order to achieve these targets. "The target of two, to discover that new reserves rise and both the efficiency. If there is not efficient, the rules are fixed either regulation or government regulation. One way is being prepared in the Ministry of Energy to achieve these targets is the rule gross split. Jonan states; gross split which is the direction of the President Joko Widodo will make oil and gas production Cooperation Contract (PSC) becomes more efficient.

    With efficiency, Jonan not worry about the level of domestic component (DCL) becomes minimal. Therefore, it makes the efficiency of PSC's looking for a cheaper goods in the country. "If trying efficient, certainly the domestic market opportunity is greater because it is cheaper," said Jonan. , On the other hand, the government will also prepare the incoming incentive for using the results of the PSC's DCL. Will be a lot of incentives in the application of gross later split in January 2017. Jonan cited when using the DCL by 30%, given an incentive of 4%.

    Deputy Minister Arcandra Tahar added, in addition to government incentives DCL will provide an additional split of the risks of oil and gas production, such as oil and gas projects in the deep ocean can add split 4%. Split could also be added, if the field is non-conventional oil and gas, there is an additional 5%. There was also the risk of a reservoir containing H20 or H2O, also received an additional splitt of 1% -5%, depending on the amount of H2S and CO2 content. Oil prices helped consideration. When the low oil prices for example, US $ 30 per barrel, there is an additional split of 5%. If oil prices rise, split reduced. If the oil price of US $ 120 per barrel, split reduced by 2%. Then taste production, for example, the secondary can be split 2% "So we add all. Later will come the numbers.

Kontan, Page-14,Tuesday, Dec,20,2016

Harga Naik Jelang Penurunan Produksi

    Meski sempat terkoreksi pasca keputusan The Fed menaikkan suku bunga, kini harga minyak mentah mulai naik. Mengutip Bloomberg, Senin (19/12), pukul 14.34 WIB, harga minyak WTI kontrak pengiriman Januari terbang 0,62% jadi US$ 52,22 per barel. Kenaikan ini terjadi setelah harga minyak terkikis 1,15% dalam sepekan.

    Research cmd Analyst Monex Investindo Futures Faisyal menyebut, penguatan terjadi karena pasar mulai mengantisipasi pengurangan produksi minyak yang akan dilakukan anggota OPEC dan non OPEC. Secara teknis, pemangkasan baru resmi dimulai per Januari tahun depan. Tapi, sejumlah negara sudah memastikan akan menjalankan pemangkasan. "Kuwait sudah menginformasikan ke pembelinya bahwa tahun depan akan memangkas produksi," ujar Faisyal.

    Rusia, melalui Menteri Energi Alexander Novak, juga mengatakan, semua perusahaan minyak Rusia telah sepakat mengurangi produksi hingga 300.000 barel. Tapi penguatan harga diprediksi tidak akan berlangsung lama. Data penggunaan rig minyak di Amerika Serikat (AS) per 16 Desember justru menunjukkan jumlah rig yang berproduksi bertambah 12 menjadi 510 buah.

    Artinya, produksi minyak AS berpotensi bertambah menjadi 8,8 juta barel per hari pada Desember ini, yang adalah rekor tertinggi sejak Januari lalu.” Cuma, meski harga turun, pelemahan tidak akan dalam. Harga minyak tertolong pelemahan indeks dollar AS yang turun sekitar 0,23%. "Kalau sudah sampai level seperti ini, kemungkinan pergerakan akan konstan," kata Faisyal Analis Central Capital Futures Wahyu Tribowo Laksono optimistis harga” minyak akan mencapai keseimbangan baru di US$ 60 per barel.

    Dengan catatan realisasi pemangkasan produksi berhasil dilakukan. "Itu target yang mudah, bahkan mungkin bisa sampai US$ 70 per barel," terang dia. Permintaan dari China juga diprediksi meningkat. Kebutuhan minyak Negeri Tirai Bambu terkerek menjadi 1,3 juta barel per hari. Berbeda, Faisyal menganalisa harga minyak tahun depan tidak akan naik drastis. Batu sandungan terbesar datang dari rencana The Fed menaikkan suku bunga sebanyak tiga kali tahun depan.

    Alhasil, harga minyak hanya akan sekitar US$ 60 per barel. Dari sisi teknikal harga minyak WTI saat ini telah berada difatas MA 50, MA 100 dan MA 200. Indikator moving con vergence divergence (MACD) berada di level 0,288 yang menunjukkan potensi bulish. Tapi indikator stochastic dan RSI sudah berada di area jenuh beli, sehingga ada kemungkinan akan terjadi koreksi untuk jangka pendek. Faisyal memprediksi harga minyak hari ini (20/12) berpotensi naik terbatas dan bergerak antara US$ 51,65-US$ 54,50 per barel. Sedang menurut hitungan Wahyu, dalam sepekan harga minyak akan bergerak di kisaran US$ 47-US$ 57 per barel.

IN ENGLISH

Prices Up Ahead of Production Decline

    Although time was corrected after the Fed's decision to raise interest rates, now the price of crude oil began to rise. According to Bloomberg, Monday (19/12), at 14:34 pm, the price of WTI oil contract for January delivery fly by 0.62% to US $ 52.22 per barrel. This increase came after oil prices eroded 1.15% for the week.

    Cmd Research Analyst Monex Investindo Futures Faisyal call, strengthening occurs as the market began to anticipate a reduction in oil production that will be performed OPEC and non-OPEC members. Technically, the new cuts officially started as of January next year. However, several countries have confirmed that it will carry out pruning. "Kuwait had informed the purchasers that the next year would cut production," said Faisyal.

    Russia, through the Minister of Energy Alexander Novak, also said that all Russian oil companies have agreed to reduce production by 300,000 barrels. But the predicted price gains will not last long. Data usage of oil rigs in the United States (US) per December 16 would indicate the number of rigs in production to grow 12 to 510 pieces.

    That is, the US has the potential to increase oil production to 8.8 million barrels per day in December, which was the highest level since January. "But, although prices fell, weakening will not be in. Oil prices helped weakening US dollar index is down about 0.23%. "If it were up to this level, it is likely to be constant movement," said Faisyal Central Capital Futures analyst Wahyu Laksono Tribowo optimistic price "of oil will reach a new balance at US $ 60 per barrel.

    With a record of successful realization of production cuts. "It was an easy target, and possibly up to US $ 70 per barrel," he explained. Demand from China is also expected to increase. Bamboo Curtain country needs terkerek oil to 1.3 million barrels per day. In contrast, Faisyal analyzing oil prices next year will not rise dramatically. The biggest stumbling block comes from the plan the Fed raised interest rates three times next year.

As a result, oil prices would only be about US $ 60 per barrel. From a technical perspective the current WTI oil price has been difatas MA 50, MA 100 and MA 200 moving con vergence divergence indicator (MACD) is in the 0.288 level which indicates a potential bullish. But the stochastic indicator and the RSI is in the overbought area, so there is likely to be a correction in the short term. Faisyal predict the price of oil today (20/12) limited potential to rise and move between US $ 51.65 and US $ 54.50 per barrel. Medium according to the count of Revelation, in a week the oil price will move in the range of US $ 47-US $ 57 per barrel.

Kontan, Page-7,Tuesday, Dec,20,2016

Oil and Gas Industry Efficiency

    

    Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ignasius Jonan challenged the oil and gas sector industry players to be efficient. This efficient practice will be applied to the gross split concept of profit sharing or oil and gas revenue sharing based on gross production. According to Jonan, the gross split concept is a directive from President Joko Widodo, who asks the upstream oil and gas industry in Indonesia to be efficient.

    If the concept of cost recovery (operating costs that can be returned) which has been abandoned by a number of countries is maintained, it will be difficult for Indonesia's upstream oil and gas industry to be efficient. It is the people who bear the cost of recovery. With a gross split with no cost recovery, the company must be efficient. However, for contracts with cost recovery, they are still respected until the expiration date,” said Jonan.

    Amien added that controlling cost recovery is more difficult than increasing Indonesia's ready-to-sell oil production. This year, it is estimated that the cost recovery to be paid to contractors is 11.4 billion US dollars, while the state's share is 9.29 billion US dollars and the contractor's share is 3.175 billion US dollars. Talking about the gross split described by Jonan, Syamsu believes that efficiency will be the key to winning the competition in the Indonesian oil and gas industry.

    The role of technology is very important in terms of efficiency. The efficiency that has been carried out by Pertamina during quarter III-2106 resulted in a net profit of 2.83 billion US dollars. Satya does not object to the government applying the gross split concept as long as there is still state control. 

    This concept is expected to prevent budget waste by contractors which must be borne by the state in the concept of cost recovery. The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) is preparing legal protection for the gross split concept which is planned to be implemented starting 2017. This concept is intended for new oil and gas contracts.

Kompas, Page-19, Tuesday, Dec, 20, 2016

Emiten Minyak dan gas Tancap Gas

    Proyeksi harga minyak mentah dunia menembus US$ 60 per barel, membuat emiten komoditas minyak dan gas ancang-ancang tancap pedal gas mengejar target kinerja perseroan. Komisaris Utama PT Sugih Energy Erros Djarot mengungkapkan harga minyak mentah dunia telah rebound dari harga terendah dalam beberapa waktu belakangan. Kenaikan itu diproyeksikan bakal menguntungkan kineria perseroan pada tahun depan. "Justru sekarang ini ada satu yang menjanjikan yakni peningkatan harga, ke depan akan lebih bagus.

    Sekarang sudah dikelola oleh orang-orang mantan Pertamina,". Emiten bersandi saham SUGI itu memang sedang didera sengkarut pencopotan sementara jajaran direksi perseroan. Namun, rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) yang digelar akhir pekan lalu akhimya menyepakati perombakan jajaran direksi dan komisaris perseroan. Komisaris SUGI terdiri dari Komisaris Utama Erros Djarot, Wakil Komisaris Utama Eteng A. Salam, dan Komisaris Agus Sigit Kusnadi.

    Adapun, direksi terdiri dari Direktur Utama Supriyanto, Wakil Direktur Utama Rahman Akil, dan Direktur Andhika Anindyaguna. Erros mengungkapkan, dua manajemen baru perseroan berasal dari PT Pertamina. Sehingga, dia optimistis kinerja perseroan bakal melaju seiring dengan pengalaman yang dimiliki punggawa-punggawa baru SUGI. Ditargetkan, pundi-pundi keuntungan SUGI pada tahun depan dapat diperoleh dari blok Migas Lemang PSC.

    Tercatat, Sugih Energy memiliki tiga blok, yakni Selat Panjang, lemang, dan Kalyani. SUGI sebelumnya telah melepas 15% hak partisipasi di blok Migas lemang PSC kepada Ramba Energy Ltd, senilai US$ 77 juta. Aksi ini merupakan bagian dari penjualan 35% hak partisipasi Blok Lemang oleh Ramba Energy senilai US$179,6 juta kepada Mandala Energy Ltd, perusahaan yang dikendalikan oleh Kohlberg Kravis Robert & Co (KKR). Eastwin Global telah menandatangani farm-in agreement penjualan 15% hak partisipasi Blok Lemang.

IN ENGLISH

Oil and gas issuers Speeding

    Projections of crude oil prices above US $ 60 per barrel, making oil and gas issuers square off step on the gas pedal to pursue the target company's performance. Commissioner of PT Sugih Energy Erros Djarot reveals world crude oil prices have rebounded from the lowest price in recent times. The increase was projected to be profitable performance of your company in the next year. "It is now no one is promising that the increase in prices, the future will be better.

    Now it is managed by the former Pertamina ". Issuer coded stock SUGI it was being plagued by chaos removal of the temporary board of directors of the company. However, the general meeting of extraordinary shareholders (EGM) held last week finally agreed to reshuffle the board of directors and commissioners company. Commissioner SUGI consists of Erros Djarot Commissioner, Deputy Commissioner of Eteng A. Salam, and Commissioner Sigit Agus Kusnadi.

    Meanwhile, the board of directors consists of Managing Director Supriyanto, Deputy Director Akil Rahman and Director Andhika Anindyaguna. Erros revealed two new management company from PT Pertamina. Thus, he is optimistic that the company's performance will be sped along by the experience of retainer-new retainer SUGI. Targeted, SUGI profit coffers next year can be obtained from oil and gas blocks Lemang PSC.

    Noted, Sugih Energy has three blocks, namely Selat Panjang, lemang, and Kalyani. SUGI previously has released a 15% participating interest in the block of oil and gas lemang PSC to Ramba Energy Ltd, for US $ 77 million. This action is part of a sale of a 35% participating interest Block Lemang by Ramba Energy for US $ 179.6 million to Mandala Energy Ltd., a company controlled by Kohlberg Kravis Robert & Co. (KKR). Eastwin Global has signed a farm-in agreement the sale of a 15% participating interest Block Lemang.

Bisnis Indonesia, Page-13,Tuesday, Dec,20,2016

Kontraktor Diminta Proaktif

    Pernerintah Provinsi Riau meminta kontraktor kontrak kerja sama atau KKKS di Wilayah Riau lebih proaktif mengomunikasikan kendala agar target lifting bisa direalisasikan pada tahun depan. SKK Migas mematok target internal lifting untuk 2017 mencapai 825.000 barel per hari [bph]. Ini meningkat dari target tahun ini yang hanya 822.000 bph. lni bukan hal yang mudah. Jika operator KKKS mengalami kendala, hendaknya [mereka] lebih komunikatif,” ujar Gubemur Riau Arsyadjuliandi Rachman.

    Kepala daerah yang biasa disapa Andi Rachman ini mengatakan pencapaian tersebut bukan hal yang mudah. Dalam upaya menggenjot produksi, perusahaan kerap menghadapi kendala seperti masalah analisis mengenai dampak lingkungan ataupun permasalahan sengketa lahan. Selain itu, eksplorasi sumur baru juga membutuhkan konsultasi dan perizinan dari pernerintah pusat. Untuk mengatasi kendala itu, perusahaan harus mampu menjalin kerja sama yang baik kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” kata Andi Rachman.

    Pemerintah Provinsi Riau, kata Andi Rachman, tentu mendorong pihak setiap operator KKKS di wilayah itu untuk menggenjot produksinya. Berdasarkan data Pemprov Riau kontribusi sektor industri migas terhadap PDRB terus mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir. PDRB sektor migas pada tahun 2011 tercatat 24,73%, terus meningkat pada 2012 mencapai 25/16%, pada 2013 mencapai 26,57%. Selanjutnya pada 2014 menyentuh 27,53% dan tahun 2015 mencapai 28,26%.

    Tahun ini, diprediksi mencapai 29% meski pemerintah belum merilisnya secara resmi. Tahun depan, presentasi ini diharapkan menyentuh 30%,” sebutnya. Riau merupakan daerah penghasil migas terbesar dengan dominasi 40% dari total produksi secara nasional. Riau memiliki delapan wilayah kerja (blok) yang dikelola oleh beberapa perusahaan, PT Chevron Pacific Indonesia, PT Penamina, PT Energi Mega Persada, PT Bumi Siak Pusako dan PT Sarana Pembangunan Riau.

    Adapun PT Chevron-Pacific Indonesia menargetkan produksi minyak siap jual pada tahun depan mencapai 330.000 bph. Chevron mengelola dua blok migas yaitu blok Rokan dan Blok Siak. Presiden Direktur Chevron Pacific Indonesia Alben Simanjuntak mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk mengejar target yang ditetapkan.

IN ENGLISH

Requested contractors Proactive
    Riau Province governmental request cooperation contract or PSC in Riau region more proactively communicate the constraints that lifting the target can be realized in the next year. SKK Migas lifting internal target set for 2017 reached 825,000 barrels per day [bpd]. This increase from this year's target of just 822 000 bpd. This is not an easy thing. If the PSC operator experiencing problems, should [they] more communicative, "said the governor of Riau Arsyadjuliandi Rachman.

    Head of the region's usually called Andi Rachman said the achievement was not easy. In an effort to boost production, companies often face constraints such as environmental impact assessment problems or problems of land disputes. In addition, the exploration of new wells also require consultation and permits from governmental center. To overcome that obstacle, the company should be able to establish good cooperation to local governments and the central government, "said Andi Rachman.

    Riau Provincial Government, said Andi Rachman, of course prompted the PSC every operator in the region to be ramped up. Based on data from the Riau provincial government oil and gas sector contribution to the GDP continued to increase over the last five years. Oil sector GDP in 2011 reached 24.73%, increasing in 2012 to reach 25/16%, in 2013 reached 26.57%. Furthermore, in 2014 touched 27.53% and in 2015 reached 28.26%.

    This year is predicted to reach 29% even though the government has yet to officially release it. Next year, this presentation is expected to touch 30%, "he said. Riau is the largest oil and gas producing region with a predominance of 40% of the total national production. Riau has eight working areas (blocks) that are managed by several companies, PT Chevron Pacific Indonesia, PT Penamina, PT Energi Mega Persada, PT Bumi Siak Pusako and PT Sarana Pembangunan Riau.

    The PT Chevron Pacific Indonesia is targeting oil production ready for sale in the next year reached 330,000 bpd. Chevron operates two oil and gas blocks, namely block Rokan and Siak Block. Chevron Pacific Indonesia President Alben Simanjuntak said it is committed to the pursuit of the targets set.

Bisnis Indonesia, Page-8,Tuesday, Dec,20,2016

Cadangan Minyak di Indonesia Rp 3,7 M BPOD

    Operator Lapangan Proyek Minyak dan Gas Bumi Banyuurip Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) menggelar Lokakarya dan kunjungan lapangan yang bertajuk Pengelolaan Industri Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesial Acara tersebut dibuka di ruang pertemuan andrawina 1 dan 2 Hotel Aston Bojonegoro. Senin (19/12).

    Lokakarya ini dibuka langsung oleh Bupati Bojonegoro, Suyoto. Hadir dalam acara tersebut jajaran managemen ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), perwakilan PT Pertamina Explorasi dan Produksi Cepu (PEPCL Instansi dan Dinas terkait yang ada di Bojonegoro Serta tamu undangan.

    Dalam sambutannya, Bupati dua periode ini banyak berpesan kepada peserta lokakarya. Diharapkan dengan adanya kegiatan ini ada ekspektasi yang tinggi. Menurut, Senior Manager SKK Migas, A. Rinto Pudyantoro mengatakan, untuk ukuran kekayaan migas, didasarkan ukuran internasional dari cadangan migasnya. Dibandingkan dengan Venezuela yang memiliki sekitar 200 miliar, cadangan minyak di Indonesia tidak sampai 10 persen yakni, 3,7 milliar barrel oil per day (BPOD).

    Jika di Venezuela ngebor berharap keluar air, justru minyak yang keluar. Sedangkan di Indonesia, mengebor minyak yang keluar malah air,” ujarnya. Dari fakta tersebut, jika produksi di Indonesia saat ini 820 ribu BPOD, diprediksi minyak di Indonesia akan habis sekitar 10 tahun mendatang.

    Artinya, jika minyak habis, akan membuat Indonesia tergantung pada negara lain. Untuk rasio keberhasilan kegiatan migas di Indonesia hanya 40 %, sehingga rnembuat invest kurang begitu tertarik untuk investasi di negara ini. Menurutnya, ukuran yang dipakai oleh operator migas di Indonesia, salah satunya ExxonMobil untuk dilaporkan kepada SKK Migas ukurannya adalah proved dengan probably 90:10. Artinya, masih memiliki 10 persen potensi yang bisa digarap.  Ada undercover yang masih bisa dicari. Syaratnya seluruh masyarakat Indonesia, pemerintahan mari mengajak untuk investasi. Kemudian eksplorasi, eksplorasi dan eksplorasi.

IN ENGLISH

Oil reserves in Indonesia Rp 3.7 M BPOD

    Operator Field Oil and Gas Project Banyuurip Cepu, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) held workshops and field trips, titled Management of Upstream Oil and Gas in Indonesial The event was opened in the meeting room Andrawina 1 and 2 Aston Bojonegoro. Monday (19/12).

    The workshop was opened by the Regent of Bojonegoro, Suyoto. Attending the event management ranks ExxonMobil Cepu Limited (EMCL), representatives of PT Pertamina Exploration and Production Cepu (PEPCL Agency and related agencies in Bojonegoro well as invited guests.

    In his speech, the Regent of the two periods is plenty advised the workshop participants. It is hoped this activity there are high expectations. According, Senior Manager of SKK Migas, A. Rinto Pudyantoro say, to the size of the oil and gas wealth, based on the size of the international oil and gas reserves. Compared with Venezuela which has about 200 billion, the oil reserves in Indonesia less than 10 percent that is, 3.7 billion barrels of oil per day (BPOD).

    If in Venezuela ngebor expect out of water, instead of oil coming out. While in Indonesia, drill for oil coming out instead of water, "he said. From these facts, if production in Indonesia is currently 820 thousand BPOD, predicted oil would be depleted in Indonesia about 10 years.

    That is, if the oil runs out, would make Indonesia dependent on other countries. For the success ratio of oil and gas activities in Indonesia only 40%, so rnembuat invest less interested in investing in this country. According to him, the measures being taken by oil and gas operators in Indonesia, one of which ExxonMobil is to be reported to SKK Migas size is probably proved to 90:10. That is, it still has 10 percent of the potential that can be worked. No undercover that can still be sought. The condition of all Indonesian people, let's invite for government investment. Then exploration, exploration and exploration.

Bhirawa, Page-5,Tuesday, Dec,20,2016

Pertamina eyes deal with Saudi Aramco before year-end

    State-owned oil and gas giant Pertamina expects to strike gold on Dec. 22, when it is slated to host the CEOs of the world’s biggest crude oil producer, Saudi Aramco, in a bid to seal a joint venture agreement (JVA) for the upgrade of the Cilacap refinery in Central Java. The Cilacap project, which will cost a total of US$5.5 billion, is part of Pertamina’s Refinery Development Master Plan (RDMP) to upgrade four refineries. The other three are the Balikpapan refinery in East Kalimantan, the Dumai refinery in Riau and the Balongan refinery in West Java.

    The upgraded Cilacap refinery scheduled to resume operations in 2022, is expected to be able to produce 370,000 barrels of oil per day (bopd), up from the current 345,000 bopd. The upgrade will also increase the refiner'y’s capacity to produce petrochemicals, such as aromatics, to 600 kilotons per annum (KTPA) and polypropylene to 160 KTPA. “We’ve gone down a long road to realize the collaboration with Saudi Aramco and both parties have responded positively to the process.

    All of it will culminate on Dec. 22 when the CECS of the two companies will meet up in Indonesia,” Pertamina refinery director Raehmad Hardadi said recently. “Of course I don’t want to presage anything [...] but the meeting is expected to bring both parties to terms. Let’s hope for the best.” Previously in May the UK-based Amec Foster Wheeler Energy Limited was appointed to carry out the basic engineering design (BED) for the Cilacap refinery upgrade. The BED process is expected to be completed in March 2017, paving the way for Pertamina and Saudi Aramco to proceed with front-end engineering design (FEED) in 2018.

    Once the JVA is signed, Pertamina will hold a majority stake of 55 to 60 percent in the Cilacap refinery upgrade project. Rachmad is optimistic that all Pertamina refinery development plans would proceed as well as expected. He even said the company would be able to complete all the projects in 2023, two years ahead of the governments original target, so that it could produce at least 2 million bopd, double last year’s production of 1 million bopd. “We want to reach a state of energ sovereignty in 2023, when we no longer import oil and even could start exporting some excess commodities,” Rachmad said.

    By that time, Pertamina expects all of its refineries to have a Nelson Complexity Index (NCI) of more than 9, up from the current level of 5. The NCI measures the conversion capacity of a refinery to its distillation capacity. Moreover, by using state of the art technologies, Pertamina’s refineries are also expected to be able to process “sour” crude oil with sulfur content of 2 to 2.4 percent, compared Lo current refineries that are only able to process crude with less than 0.3 percent sulfur content. The oil is called “sour” when it has more than 0.5 percent sulfur level. As the impurities need to be removed before the oil is refined, oil with higher sulfur content will need a higher cost of processing, hence the higher-priced gasoline. “Therefore, if all of our refinery plans could happen, we won’t be Worried anymore about competing with other refineries across Asia because we’ll be using the newest technologies available,” Rachmad said.

Jakarta Post, Page-14, Monday,Dec,19,2016

2017, Lifting Minyak Bakal Lampaui Target APBN

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi bertekad lifting minyak bumi tahun depan mencapai 825 ribu barel per hari (bph). Angka minyak siap jual alias lifting itu lebih tinggi dari target yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Adapun target lifting minyak bumi dalam APBN tersebut hanya sebesar 815 ribu bph. Di APBN target lifing minyak 815 ribu bph. Kita janjian dengan SKK Migas 825 ribu bph. Tapi kata SKK Migas jangan 825 ribu bph, tapi 852 ribu bph,” kata Jonan.

    Jonan menuturkan, target 852 ribu bph itu hanya sebatas candaan saja. Tetapi dia bakal mengapresiasi jajaran SKK Migas bila candaan itu benar terwujud di 2017 nanti. Angka 852 ribu bph itu candaan. Tapi kalau dapatnya 852 ribu bph, maka Pak Amien dan kawan-kawan di SKK Migas hebat,” ujarnya. Amien menambahkan lifting 825 ribu bph merupakan target antara Menteri ESDM dengan SKK Migas.

    Oleh sebab itu tidak perlu penetapan dalam APBN Perubahan 2017. Dia menceritakan perjanjian internal itu dibicarakan sejak pekan lalu. Namun Amien enggan membeberkan upaya untuk mencapai 825 ribu bph tersebut. Dia hanya bilang segala upaya sedang dikaji guna merealisasikan target internal itu. Lebih lanjut Amien mengungkapkan, outlook lifting minyak hingga 17 Desember ini sekitar 821 ribu bph.

    Capaian ini melebihi target APBN Perubahan 2016 yang ditetapkan sebesar 820 ribu bph. Namun dia belum berani menyimpulkan Wing minyak tahun ini bakal melebihi target APBN Perubahan 2016. Pasalnya masih tersisa dua pekan lagi menuju akhir tahun. “Mudah-mudahan hingga 31 Desember tidak ada apa-apa,” ujarnya. Presiden Direktur Chevron Pacific Indonesia Albert Simanjutak menuturkan, Lapangan Minas menyumbang 20% dari total produksi Chevron di Indonesia. “Di Lapangan Minas, kami terus mengoptimalkan program injeksi air (waterflood).

    Pada 2015, kami melanjutkan proyek percontohan yang menggunakan proses injeksi kimia untuk meningkatkan perolehan minyak mentah ringan di lapangan Minas dan sekitarnya,” tuturnya. Sementara Lapangan Duri, sebagai lapangan terbesar yang dioperasikan Chevron, disebutnya telah beroperasi menggunakan teknologi injeksi uap (steamflood) untuk meningkatkan produksi sejak 1985 dan menjadi salah satu pengembangan injeksi uap terbesar di dunia.

    Pada 2015, teknologi injeksi uap diterapkan untuk pengelolaan 77% lapangan-lapangan di Duri. Albert mengungkapkan, total produksi akumulasi Chevron sampai saat ini lebih dari 11 miliar barel minyak. Pihaknya terus berkomitmen untuk mempertahankan operasi migas secara selamat, efektif, efisien, dan andal agar dapat memenuhi komitmen produksi untuk mendukung target pemerintah.

IN ENGLISH
 
2017, Lifting Oil Will Exceed Target Budget

    Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ignatius Jonan and Head of the Special Unit of Upstream Oil and Gas (SKK Migas) Amien Sunaryadi determined to lifting oil next year will reach 825 thousand barrels per day (bpd). Figures ready to sell alias oil lifting was higher than the target set in the State Budget (APBN) 2017. The target of oil lifting in the state budget amounted to only 815 thousand bpd. In the Budget target of 815 thousand barrels of oil lifing. We make a pact with SKK 825 thousand bpd of oil and gas. But words do not SKK 825 thousand bpd of oil and gas, but 852 thousand bpd, "said Jonan.

    Jonan said that the target of 852 thousand barrels per day it is only a joke only. But he will appreciate the range of SKK Migas when the joke was materialized in 2017. Figures 852 thousand bpd was a joke. But if the failure by 852 thousand bpd, Pak Amien and his colleagues at SKK Migas great, "he said. Amien added lifting 825 thousand bpd was the target of the Minister with SKK Migas.

    Therefore it does not need fixing in Budget 2017. Amendment She told internal agreement had been discussed since last week. But Amien reluctant to reveal an attempt to reach the 825 thousand bpd. He just said every effort is being studied in order to realize the internal target. Furthermore Amien said the outlook for oil lifting until December 17 is approximately 821 thousand bpd.

    This achievement exceeds the target of the 2016 revised state budget is set at 820 thousand bpd. But he did not dare to conclude Wing oil this year will exceed the budget target in 2016. Changes Because the remaining two weeks towards the end of the year. "Hopefully until December 31, no nothing," he said. Chevron Pacific Indonesia president director Albert Simanjuntak said Minas Fields accounted for 20% of total production of Chevron in Indonesia. "In the Minas field, we continue to optimize water injection program (waterflood).

    In 2015, we continued a pilot project that uses chemical injection process to increase light crude oil recovery in the field Minas and surrounding areas, "he said. While the Duri Field, as the largest field operated by Chevron, calls have been operating using steam injection technology (steamflood) to increase production since 1985 and become one of the largest steam injection development in the world.

    In 2015, the steam injection technology applied to the management of 77% of the fields in Duri. Albert said Chevron's total production accumulated to date more than 11 billion barrels of oil. He said he remains committed to maintaining oil and gas operations safely, effectively, efficiently, and reliably in order to meet production commitments to support the government's target.

Investor Daily, Page-9, Monday,Dec,19,2016