Pemerintah menilai kontrak bagi hasil grass split akan memberikan keadilan bagi pemerintah dan kontraktor minyak dan gas bumi dibandingkan dengan skema pengembalian biaya aperasi atau cost recovery. Pemerintah berencana memberlakukan skema bagi hasil kotor (gross split) pada awal 2017. Namun, skema itu hanya berlaku untuk kontrak baru, sedangkan kontrak migas yang masih berjalan tetap menggunakan skema cost recovery.
Menteri Energi dan sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, pemerintah ingin ada perubahan kebijakan fiskal untuk mendorong perhitungan yang lebih adil di sektor hulu migas. Kegiatan industri migas, katanya, harus lebih efisien agar dapat bertahan di tengah tekanan harga minyak. Dia berharap agar penerapan kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC) gross split bisa menggenjot kegiatan di hulu migas.
Pasalnya, kontraktor akan menghitung sendiri biaya operasi yang dikeluarkan untuk menghasilkan migas tanpa melalui proses panjang untuk memperoleh persetujuan di SKK Migas. Jonan menambahkan, pemerintah akan fokus dalam pengendalian produksi dan pengawasan kegiatan yang direncanakan agar terealisasi sesuai target yang telah disepakati oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS).
Kegiatan yang perlu diawasi misalnya aspek keselamatan dan pengeboran. Skema gross split merupakan model bagi hasil kotor antara pemerintah dan KKKS tanpa ada. Skema gross split merupakan model baqi hasil kotor antara pemerintah dan KKKS tanpa ada biaya yang dikembalikan (cost recovery). biaya yang dikembalikan (cost recovery). Melalui skema gross split, pemerintah dan kontraktor langsung membagi bagiannya masing-masing.
Pemerintah akan mendapatkan bagi hasil dan pajak dari kegiatan hulu migas tanpa menanggung biaya operasi dan investasi yang dikeluarkan kontraktor untuk menghasilkan minyak dan gas. Jonan menegaskan, secara umum penerapan bagi hasil kotor itu akan mendorong pelaku usaha mencari formula biaya yang paling efisien. Kontraktor akan memilih jasa dan barang dengan harga lebih efisien.
Peluang tersebut, katanya, harus dimanfaatkan industri penunjang di dalam negeri untuk turut berperan karena tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) akan menjadi salah satu variabel yang memengaruhi bagi hasil (split) antara kontraktor dan pemerintah. “Kalau gunakan TKDN berapa persen, insentifnya berapa. Misal 30% [TKDN], splitnya tambah 4%. Jadi riil, kalau sekarang ini kan [penerapan TKDN] setengah maksa.
Menurutnya, penghapusan cost recovery untuk kontrak baru tidak akan menghapus fungsi pengawasan dari SKK Migas. Skema gross split hanya akan berlaku untuk kontrak baru dan blok migas yang sudah habis kontrak. Sementara itu, blok lama yang belum habis kontrak masih tetap menggunakan skema cost recovery. Dari sekitar 85 wilayah kerja, pada 2025 akan ada sekitar 35 blok migas yang habis. Blok migas yang habis kontrak itu akan beralih dari PSC cost recovery menjadi PSC gross split.
Dengan demikian, masih ada sekitar 50 kontrak blok migas yang menerapkan PSC cost recovery. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, dalam penerapannya, pihaknya akan menetapkan titik dasar pemberian bagi hasil terhadap sebuah wilayah kerja. Setelah itu, terdapat beberapa pertimbangan yang akan mempengaruhi prosi bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor.
Pertama, aspek lokasi blok migas. Blok migas darat (onshore) tidak akan mendapatkan tambahan bagi hasil. Sementara itu, lokasi blok migas di laut dalam akan mendapatkan tambahan bagi hasil.
Kedua, aspek geologi yakni konvensional dan nonkonvensional. Dari kegiatan pengembangan migas konvensional atau kegiatan dari lapisan di bawah permukaan tanah yang tersusun dari air, gas, dan minyak tak akan menambah split kontraktor. Sementara itu, kegiatan pengembangan migas nonkonvensional seperti hidrokarbon yang diperoleh dari rekahan batu bara akan memberi nilai tambah terhadap porsi bagi hasil yang diterima KKKS.
Ketiga, aspek komposisi hidrokarbon. Jika hidrokarbon mengandung zat ikutan (impurities) seperti karbondioksida (CO2) dan hidrogen sulfida (H2S), porsi bagian kontraktor bisa bertambah karena membutuhkan fasilitas pemisahan tambahan.
Keempat, aspek, penggunaan TKDN yang lebih tinggi akan mengerek porsi pendapatan KKKS. Kelima, aspek fase produksi tersulit yang membutuhkan upaya lebih juga akan menaikkan bagian kontraktor. Arcandra menambahkan, aspek harga minyak juga akan menjadi pertimbangan dalam pemberian bagi hasil pemerintah dan kontraktor.
Dia mencontohkan, jika harga minyak rendah, kontraktor mendapat bagian lebih tinggi. Sebaliknya, bila harga minyak tinggi, pemerintah memperoleh bagian lebih besar. Menurutnya, penerapan skema gross split tidak akan berpengaruh secara langsung terhadap penaikan produksi dan cadangan migas terbukti.
Namun, skema itu diharapkan dapat mendongkrak kegiatan eksplorasi. Wakil Ketua Umum Kadin lndonesia Bidang Energi dan Migas Bobby Gafur Umar berharap agar kebijakan fiskal apapun yang diterapkan pemerintah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi bukan sekadar menambah penerimaan negara.
Dengan demikian, kegiatan apapun yang dilakukan akan memberikan dampak positif optimal terhadap industri dalam negeri. Sumber migas harus digunakan sebagai economic driver [penggerak perekonomian] dan bukan hanya revenue driver [penggerak penerimaan] sehingga dapat memunculkan multiplier effect [efek pengganda] dari pengelolaan migas.
IN ENGLISH
Gross Split is more Fair
The government considers split grass production sharing contract will provide justice for the government and oil and gas contractors compared to the cost recovery scheme aperasi or cost recovery. The government plans to introduce a scheme for gross proceeds (gross split) at the beginning of 2017. However, the scheme applies only to new contracts, while the oil and gas contracts that are still running to keep using the cost recovery scheme.
Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ignatius Jonan said the government wanted no change in fiscal policy to encourage a fairer calculation in the upstream oil and gas sector. Activities of the oil and gas industry, he said, must be more efficient in order to survive in the midst of pressure on oil prices. He hoped that the implementation of production sharing contracts (production sharing contract / PSC) could boost the gross split in the upstream oil and gas activities.
Because the contractor will calculate its own operating costs incurred to produce oil and gas without going through a lengthy process to obtain approval in SKK Migas. Jonan added, the government will focus on production control and supervision of the activities planned to be realized according to the agreed targets by cooperation contracts (PSC).
Activities that need to be monitored for example aspects of safety and drilling. Scheme gross split a model for gross proceeds between the government and PSC without. Scheme gross split a model Baqi gross proceeds between the government and PSC without fee refunded (cost recovery). refundable fee (cost recovery). Through the split gross scheme, the government and the contractor immediately divide their share.
The government will get the results and taxes from oil and gas upstream activities without the operating costs and investment incurred contractors to produce oil and gas. Jonan confirms, in general the application for gross proceeds that would encourage businesses looking for the most cost efficient formula. The contractor will choose goods and services with prices more efficiently.
These opportunities, he said, should be used to support the industry in the country to play a role for local content (local content) will be one of the variables that affect the outcome (split) between the contractor and the government. "If you use the DCL what percentage, how much incentive. For example 30% [DCL], splitnya added 4%. So real, now that it's [the application DCL] half the force.
According to him, the elimination of cost recovery for the new contract will not remove the oversight function of SKK Migas. Split gross scheme will apply only to new contracts and oil and gas blocks that have finished their contracts. Meanwhile, the old block unexpired contracts still use cost recovery scheme. Of the approximately 85 working areas, by 2025 there will be about 35 blocks of oil and gas are depleted. Depleted oil and gas block contracts will shift from PSC PSC gross cost recovery be split.
Thus, there are still about 50 oil and gas blocks that implement contracts PSC cost recovery. Deputy Minister Arcandra Tahar said, in his application, it will establish the basic point of administration for the results of a working area. After that, there are some considerations that will affect prosi profit sharing between the government and the contractor.
First, the location aspects of oil and gas blocks. Oil and gas blocks of land (onshore) will not get additional revenue. Meanwhile, the location of oil and gas blocks in the deep sea will get additional revenue.
Secondly, the geological aspects of conventional and non-conventional. Of conventional oil and gas development activities or the activities of layers in the subsurface is composed of water, gas, and oil will not add split contractor. Meanwhile, non-conventional oil and gas development activities such as hydrocarbons obtained from coal fracture will give added value to the share of revenue received KKKS.
Third, aspects of the hydrocarbon composition. If the follow-up hydrocarbons contain substances (impurities) such as carbon dioxide (CO2) and hydrogen sulfide (H2S), upper portion could increase due to the contractor requires additional separation facilities.
Fourth, the aspect, the use of a higher level of local content will hoist PSC's share of revenue. Fifth, the most difficult aspects of the production phase will also require more effort to raise part of the contractor. Arcandra added aspect of oil prices also will be a consideration in the provision for the results of the government and the contractor.
He gave an example, if oil prices are low, the contractor gets higher part. Conversely, when high oil prices, the government gained a larger share. According to him, the implementation of the scheme gross split will not directly affect production enhancement and proven oil and gas reserves.
However, the scheme is expected to boost exploration activities. Vice Chairman of the Indonesian Chamber of Energy and Oil and Gas Field Bobby Gafur Umar hoped that any fiscal policy implemented by the government will facilitate economic growth rather than simply add to state revenues.
Thus, any activity undertaken will provide optimal positive impact on the domestic industry. Oil and gas sources should be used as an economic driver [for economic growth] and not just revenue driver [mover reception] so as to bring a multiplier effect [the multiplier effect] of oil and gas management.
Bisnis Indonesia, Page-30,Tuesday, Dec,20,2016
No comments:
Post a Comment