Pemerintah menginginkan semua industri Semakin etisien ke depannya, termasuk industri migas. Salah satu upaya efisiensi diperoleh dengan menerapkan kontrak kerja sama dengan skema gross split (bagi hasil kotor). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan kontrak kerja sama (production sharing contract/ PSC) dengan skema biaya investasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) sudah ditinggalkan banyak negara.
Pasalnya, lantaran biayanya diganti negara, skema ini membuat negara sulit mendorong kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) lakukan efisiensi. Skema gross split dimana tidak ada cost recovery diharapkan mendorong KKKS semakin efisien dalam berbisnis. “Arahan Presiden semua industri harus efisien, gross split ini arahan Presiden. Ini (industri migas) harus sebisa mungkin efisien,” kata dia. Skema gross split membuat perusahaan migas menentukan sendiri biaya yang sesuai untuk satu proyek yang harus di tanggungnya.
Sehingga, perusahaan migas akan berbisnis mengikuti cost list yakni memakai jasa atau teknologi yang paling murah, hingga Semakin efisien. Negara juga tidak lagi diributkan dengan perdebatan biaya yang pas untuk satu proyek migas tertentu. “Orientasi SKK Migas berubah dari memerika biaya menjadi fokus ke produksi dan eksplorasi migas. Karena itu yang diperlukan oleh negara,” tutur Jonan. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menambahkan, skema gross split yang disusun pemerintah juga memberikan kepastian hitungan bagi hasil.
Pasalnya, penentuan bagi hasil akan ditentukan oleh variabel-variabel tertentu. Penentuan split akan dilakukan pada tiga tahap, sebelum eksplorasi, sesudah ditemukan cadangan migas, dan setelah produksi. “Pada awal, kami akan tentukan base split terlebih dahulu,” ujarnya. Base split ini kini masih dihitung oleh pemerintah. Selanjutnya setelah perusahaan migas memenangkan blok migas, pemerintah akan melihat lokasi blok migas, jenis migas, dan adanya zat ikutan lain (impurities).
Blok yang berlokasi di lepas pantai, masuk di laut dalam, merupakan blok migas nonkonvensional, atau mengandung impurities seperti CO2 dan H2S, akan mendapat tambahan porsi split. Sebaliknya blok migas di darat, merupakan blok migas konvensional, atau tidak mengandung impurities, tak akan dapat tambahan split. Kemudian masuk ke fase produksi, tambahan split ditentukan apakah produksinya fase primary (belum ada upaya injeksi untuk meningkatkan produksi), secondary, atau tertiery.
Ini nanti muncul variable split,” jelasnya. Pemerintah, lanjut dia, akan memasukkan faktor harga minyak dan besaran produksi migas untuk hitungan split di progressif split. Insentif split akan diberikan jika produksi migas cukup kecil. Untuk harga minyak, ketika harga minyak rendah, KKKS akan mendapat tambahan split sebagai insentif. Sebaliknya, jika harga minyak melambung tinggi, maka tidak akan ada tambahan atau bahkan split akan dikurangi. “Jadi tidak ada lagi keuntungan terlalu besar bagi KKKS ketika harga minyak sangat tinggi,” tegas Arcandra.
Jonan dan Arcandra menampik, skema gross split akan merugikan industri penunjang igas dalam negeri. Untuk memastikan perusahaan migas menggunakan barang dan jasa dalam negeri, pihaknya juga akan memberikan insentif split. Perusahaan migas yang memakai barang dan jasa dalam negeri akan memperoleh split yang lebih besar. Semakin besar Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) , semakin besar split nya. “Jadi gross split ini semestinya justru akan membuka pasar yang lebih besar bagi pelaku industri migas dalam negeri,” kata dia.
Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Wira Yudha mengingatkan pemerintah agar skema grosssplit ini tunduk pada penguasaan negara atas kekayaan migas. Pemerintah harus memastikan masih ada kendali dalam bisnis migas yang dijalankan dengan skema gross split ini. Penghitungan bagi hasil juga harus diperhatikan secara cermat. “Bagi hasil saat ini 85:15 ini kalau di gross kan berapa bagian negara. Kemudian bagaimana kalau biaya membengkak,” ujarnya. Jonan menambahkan, skema gross split hanya diberlakukan untuk kontrak baru, yakni kontrak blok baru atau perpanjangan kontrak blok eksisting. Hal ini sebagai bukti bahwa pemerintah menghormati kontrak migas yang sudah ada. Kontrak PSC dengan skema cost recovery masih akan berlaku sampai kontrak selesai.
IN ENGLISH
Government Encourages Oil and Gas Industry of the Gross Efficient Split
The government wants all etisien future industry, including the oil and gas industry. One of the efforts the efficiencies gained by implementing a cooperation contract with gross schemes split (for gross proceeds). Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ignatius Jonan said cooperation contracts (production sharing contract / PSC) scheme refundable investment costs (cost recovery) has been abandoned many countries.
The reason is, because it costs the state to be replaced, this scheme makes it difficult country to encourage cooperation contract (PSC) did efficiency. Scheme gross split where there is no cost recovery is expected to encourage more efficient PSC in business. "Tutorial president all industries should be efficient, this split gross direction of the President. This (oil and gas) should be streamlined as much as possible, "he said. Scheme gross split makes oil companies decide the appropriate fee for a project that should be in tanggungnya.
Thus, the oil companies will do business following the mailing cost to use the services or technology that is the most expensive, up more efficiently. The state also no longer fuss with the debate right cost for a particular oil and gas projects. "The orientation of SKK Migas changed from check to charge into the focus to the production and exploration of oil and gas. Because it is required by the state, "said Jonan. Deputy Minister Arcandra Tahar added, gross schemes split the government arranges also provide certainty for the results count.
Because the determination of the result will be determined by certain variables. Determination of the split will be carried out in three stages, before the exploration, after being discovered oil and gas reserves, and after production. "At the start, we will specify the split first base," he said. Base this split is still counted by the government. Furthermore, after the oil and gas companies won oil and gas blocks, the government will see the location of oil and gas blocks, the type of oil and gas, and other follow-up their substances (impurities).
Block located offshore, entered in the deep sea, a non-conventional oil and gas blocks, or contains impurities such as CO2 and H2S, will get an extra portion of the split. Instead onshore oil and gas blocks, a conventional oil and gas blocks, or does not contain impurities, there will be additional split. Then go into the production phase, additional split is determined whether the primary production phase (there has been no effort injection to increase production), secondary, or tertiery.
It later emerged variable split, "he explained. The government, he added, would be included for the price of oil and the amount of oil and gas production to count split in the progressive split. Split incentives will be granted if the oil and gas production is quite small. For the price of oil, when oil prices are low, will get an extra PSC split as an incentive. Conversely, if oil prices soar, then there will be no additional or even a split would be reduced. "So there is no longer an advantage too great for PSC when oil prices are very high," said Arcandra.
Jonan and Arcandra dismiss, the scheme will harm the split gross igas domestic supporting industries. To ensure that oil and gas companies using domestic goods and services, it will also provide incentives split. Oil and gas companies that use goods and services in the country will get a bigger split. The greater the content from local industry (DCL), the greater its split. "So this split gross properly it will open up a larger market for oil and gas industry players in the country," he said.
Vice Chairman of Commission VII of the House of Representatives Satya Wira Yudha reminded the government to grosssplit scheme is subject to state control over the oil and gas wealth. The government should make sure they control the oil and gas business which is run by the scheme's gross split. Calculation of the results should also be considered carefully. "For the moment the result is that at 85:15 the gross how many parts of the country. Then how about the cost to swell, "he said. Jonan added, gross split scheme only applied to new contracts, namely a contract to a new or existing contract extension block. This is a proof that the government honor existing oil and gas contracts. PSC contract with cost recovery scheme will still be valid until the contract is completed.
Investor Daily, Page-9, Tuesday, Dec,20,2016
No comments:
Post a Comment