Inovasion of Petroleum Contracts Gross Split

    One inovasion Minister of Energy and Mineral Resources Ignatius Jonan is scheduled use of petroleum contracts gross split. Many people are enthusiastic and supportive, but there are also pessimistic and opposed it. Is the gross split system implementation can improve Indonesian petroleum industry is going down right now?

    In recent years appear commotion about Cost Recovery (CR). Companies accused of arbitrarily charge into the CR. SKK Oil and Gas and Mineral Resources Ministry is not considered tight. Oil workers instead there is a victim and go to jail.

    The amount CR is inserted into the state budget, although in practice there is never in heed. CR which determines the revenue sharing fund, also complained about the area because they are not transparent. In short, in recent CR, who were not considered a problem has been considered a good idea for sustained involvement. Thought for not wearing a CR system has surfaced since about seven years ago.

    In a system of production sharing contract (PSC) using CR, the first priority is not given to sharing the results of the government, but to the company (contractor) to restore the CR plus insentifs The rest (equity to be split) new shared between the government and the contractor. State, which represented the government as the owner of the resource, not a priority. 3

    PSC is now actually be more appropriate if called profit-sharing contract for the division is not based production, but profit after deducting the net proceeds. The government apparently misjudged the cause of the decline of the oil and gas industry in Indonesia. Never considered this happens because of low oil prices alone. It should be understood that Indonesia is no longer attractive in the eyes of investors in the investment climate here is not conducive.

    Many large companies these days to pull out of Indonesia. If it was due to low oil prices, why in other countries they do not leave? Offer new working area proved less takers. Such conditions are very dangerous. Therefore, to fix it, took a long time because it is associated with the restoration of confidence.

    The search for oil and gas reserves to rely on big companies because of the high risk factor and a huge funding needs. Moreover, land exploration in Indonesia has been increasingly difficult, which leads to the deep sea and remote. Efforts gross application of split is intended to break out of the shackles of the CR. The main principle is the division of the gross split between the government and the contractor is calculated from the production (gross), not of profit as it is today.

    With this, the existing calculation is expected to be more simple, transparent, and ensure certainty of state revenue. In the application, whether the contract form to be used, given the split gross principle can be used in various forms of petroleum fiscal system? At this time, you should still used to wear a form of production sharing contracts.

    The result of the application of gross split may not correspond with the expectation if meticulous implementation so it is not attractive to investors. Dissemination to the stakeholders is very important to reduce noise and will also determine the success. What is the role SKK Migas will be lost? Institutions such as the SKK Migas certainly still needed. Plan of Development (POD) and the Work Programme and Budget (WP & B) must remain.

    But budget problems and the process of buying goods does not require approval. Surveillance activities should also keep running as the realization of the mandate that oil and gas resources are owned and controlled by the state. The role of SKK Migas will be more focus on technical matters, as mandated by law, which is currently not fully implemented.

    The tender process and the purchase of goods that no longer need to seek approval would cut a lot of the bureaucratic process which is now complained of by businesses. However all purchased goods remain the property of the state. To protect the interests of the country, the use of goods and services of domestic products should be regulated and supervised strictly government.

    As a new initiative, the simplicity of the concept is vital to be easily understandable and interesting, so that will determine the success of the implementation. The government should not be too complicated, such as applying a sliding scale split and too many variables in determining the amount split. To see the market acceptance and in order not to disrupt oil and gas lifting, should be tried in this new concept offers a new working area first, not on a new contract extension, especially for Pertamina.

    Lastly, in order to maintain credibility, should the concept of gross split should not rush made public prior to be studied thoroughly and mature so as not to cause noise. The parties are afraid of losing their authority and have long worked with CR normally would oppose it and this is something that is reasonable and should be tolerated.

IN INDONESIAN

Terobosan Kontrak Perminyakan Gross Split

    Salah satu gebrakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan adalah mengagendakan pemakaian kontrak perminyakan gross split. Banyak pihak yang antusias dan mendukung, tapi ada juga yang pesimistis dan menentangnya. Apakah implementasi sistem gross split bisa memperbaiki industri perminyakan Indonesia yang sedang terpuruk saat ini?

    Dalam beberapa tahun terakhir muncul kegaduhan soal Cost Recovery (CR). Perusahaan dituduh seenaknya membebankan biaya ke dalam CR. SKK Migas dan Kementerian ESDM dianggap tidak ketat. Pekerja perusahaan minyak malah sudah ada yang menjadi korban dan masuk penjara.

    Besarnya CR dimasukkan ke APBN, meski pada prakteknya tidak pernah di indahkan. CR yang menentukan dana bagi hasil juga dikeluhkan daerah karena dianggap tidak transparan. Pendek kata, belakangan ini CR, yang dulu tidak di anggap masalah sudah dianggap tidak ada baiknya Iagi untuk dipertahankan. Pemikiran untuk tidak memakai sistem CR sudah mengemuka sejak sekitar tujuh tahun lalu.

    Pada sistem production sharing contract (PSC) yang memakai CR, prioritas pertama pembagian hasil diberikan bukan kepada pemerintah, melainkan kepada perusahaan (kontraktor) untuk mengembalikan CR plus insentifinsentif. Sisanya (equity to be split) baru dibagi antara pemerintah dan kontraktor. Negara, yang diwakili pemerintah sebagai pemilik sumber daya, bukan menjadi prioritas. 3

    PSC saat ini sebetulnya lebih sesuai jika dinamakan profit sharing contract karena pembagiannya tidak didasari produksi, melainkan laba hasil bersih setelah dikurangi biaya. Pemerintah tampaknya keliru menilai penyebab terpuruknya industri migas Indonesia. Jangan dianggap hal ini terjadi karena faktor harga minyak rendah semata. Harus dimengerti bahwa Indonesia saat ini tidak menarik lagi di mata investor Iklim investasi di sini tidak kondusif.

    Banyak perusahaan besar belakangan ini hengkang dari Indonesia. Kalau memang karena harga minyak rendah, mengapa di negara lain mereka tidak hengkang? Penawaran wilayah kerja baru terbukti kurang peminat. Kondisi semacam ini sangat berbahaya. Sebab, untuk memperbaikinya, butuh waktu lama karena terkait dengan pemulihan kepercayaan.

    Upaya pencarian cadangan migas mengandalkan perusahaan besar karena faktor risiko yang tinggi dan kebutuhan dana sangat besar. Apalagi, lahan eksplorasi di Indonesia sudah semakin sulit, yakni mengarah ke laut dalam dan remote. Upaya penerapan gross split dimaksudkan untuk keluar dari jeratan CR. Prinsip utama gross split adalah pembagian hasil antara pemerintah dan kontraktor dihitung dari produksi (gross), tidak dari laba seperti saat ini.

    Dengan ini, diharapkan perhitungan yang ada menjadi lebih sederhana, transparan, dan menjamin kepastian penerimaan negara. Dalam penerapan, apakah bentuk kontrak akan dipakai, mengingat prinsip gross split dapat digunakan dalam berbagai bentuk sistem fiskal perminyakan? Saat ini, sebaiknya tetap dulu memakai bentuk kontrak production sharing.

    Hasil penerapan gross split bisa saja tidak sesuai dengan harapan jika implementasinya njelimet  sehingga tidak menarik bagi investor. Sosialisasi kepada para pemangku kepentingan amat penting untuk mengurangi kegaduhan dan akan menentukan pula keberhasilannya. Apakah peran SKK Migas akan hilang? Lembaga seperti SKK Migas tentunya masih tetap dibutuhkan. Plan of Development (POD) dan Work Program and Budget (WP&B) harus tetap ada.

    Tapi masalah anggaran dan proses pembelian barang tidak membutuhkan persetujuan. Pengawasan kegiatan juga harus tetap dijalankan sebagai perwujudan amanat bahwa sumber daya migas adalah milik dan dikuasai oleh negara. Peran SKK Migas akan lebih berfokus pada hal-hal teknis, seperti diamanatkan undang-undang, yang saat ini belum sepenuhnya dijalankan.

    Proses tender dan pembelian barang yang tidak perlu lagi meminta persetujuan akan memangkas banyak proses birokrasi yang saat ini dikeluhkan oleh pelaku usaha. Namun semua barang yang dibeli tetap menjadi milik negara. Untuk melindungi kepentingan dalam negeri, pemanfaatan barang dan jasa produk dalam negeri harus diatur dan diawasi pemerintah secara ketat.

    Sebagai suatu gagasan baru, kesederhanaan dari konsep bersifat vital agar mudah dimengerti dan menarik, sehingga akan menentukan keberhasilan implementasi. Seharusnya pemerintah tidak terlalu rumit, seperti menerapkan sliding scale split dan terlalu banyak variable dalam menetapkan besaran split. Untuk melihat penerimaan pasar dan agar tidak mengganggu lifting migas, sebaiknya konsep baru ini dicoba dalam penawaran wilayah kerja baru dulu, bukan pada perpanjangan kontrak baru, apalagi untuk Pertamina.

    Terakhir, untuk menjaga kredibilitas, sebaiknya konsep gross split ini jangan terburu-buru disampaikan ke publik sebelum dikaji dengan cermat dan matang agar tidak menimbulkan kegaduhan. Para pihak yang takut kehilangan otoritasnya dan sudah lama bekerja dengan CR biasanya akan menentang dan ini adalah sesuatu yang wajar dan harus dimaklumi.

Koran Tempo, Page-11, Wednesday, Jan, 4, 2017