Giant Fields Become a Stack

The investment in the oil and gas sector can only accelerate significantly if there are already findings of giant work areas in Indonesia.

The Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas) said that the increase in investment in the oil and gas sector had a lot to expect from the findings of the giant working area. 

    Reflecting on the investment realization up to 31 October 2018 which reached US $ 8.7 billion or 61% of the total planned target for this year, the Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas) stressed that the future potential does not change performance .

the Masela Block

At least until the production facilities of the Masela Block are realized, which is around the year 2021-2022 and the deep-sea oil and gas project. SKK Migas Head Amien Sunaryadi said that the investment in the oil and gas sector in Indonesia does not seem to be big, because there is no work area (WK) that has large-scale oil and gas reserves. "So investment will be large if there is a large discovery. "This year [targets] have not been achieved, there are various factors," he said

The stagnant oil and gas investment in 2018 was also triggered by the overtaking of exploration and exploitation drilling, because it was postponed next year. In the future, SKK Migas emphasizes that it is more committed to guarding the exploration exploration. 

     In 2019, the main upstream oil and gas project which is planned to produce only comes from the Gajah Puteri Bison Iguana Block. Production from the oil and gas field in Riau Islands is planned to be carried out in the third / 2019 quarter.

If next year oil and gas investment is relatively stagnant, the investment plan in 2020 looks more passionate. Because, there are four oil and gas blocks that will begin production. Call it like the Badik Block from West Badik (quarter III / 2020) which is currently in the development of the Front End Engineering Design (FEED) tender, Tangguh Train-3 Block (quarter III / 2020) which is in the construction phase, Wasambo Block (IV quarter / 2020) in the FEED process, as well as the MDA and MBH Blocks by HCML which are planned to produce in the third quarter / 2020.

the MDA and MBH Blocks by HCML

Amien said that for the 2019 investment target it could not be predicted considering the cooperation contract work plan and budget (WPNB) of the contractor contractors (KKKS) were still being discussed. The oil and gas sector investment, according to Amien, can also be encouraged by the realization of a definite work commitment (KKP) for KKKS who already have the right to manage oil and gas block auctions with the Gross Split scheme.

Later, SKK Migas oversees the realization of the KKP contracted by the contractor in the first 5 years. Amien acknowledged that the KKP plan reported by the contractor was still based on the amount of investment and implementation per year, but did not include the projects being carried out. Especially for KKP, exploration activities are divided into WK and outside the WK or open area.

For exploration activities within the WK, KKKS can conduct surveys, airborne magnetic, airborne gravity, seismic, and exploration drilling. Meanwhile for the open area, activities ranging from surveys, airborne magnetic, airborne gravity and seismic.

"Especially for the CTF, it is ensured that this money must be spent on exploration. What we have to guard, do not let them report large amounts of exploration in open areas, apparently the realization is smaller, "Amien said.

Previously, Deputy Minister of ESDM Arcandra Tahar stressed that by relying on the KKP presented in the Gross Split, the management of the exploration block was more directed.

"The oil and gas business is indeed risky. Yes, it is calculated, because there is already initial data, if not from there, relying on government funds is not enough.

The KKP mechanism provides more certainty of investment funds for exploration than relying on funds issued through the State Budget (APBN). At least this is recorded from the amount of investment in the period 2010-2019 by the Geological Agency.

IN INDONESIAN

Ladang Raksasa Menjadi Tumpuan

Investasi sektor minyak dan gas bumi hanya bisa melesat signifikan bila sudah ada temuan wilayah kerja raksasa di Indonesia.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menyatakan meningkatnya investasi sektor minyak dan gas berharap banyak pada temuan wilayah kerja raksasa. Berkaca dari realisasi investasi hingga 31 Oktober 2018 yang mencapai US$ 8,7 miliar atau 61% dari total target rencana tahun ini, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menegaskan bahwa potensi ke

depan tidak banyak perubahan kinerja. 

Setidaknya sampai fasilitas produksi Blok Masela terealisasi yaitu sekitar tahun pada 2021-2022 dan proyek migas laut dalam. Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan investasi sektor migas di Indoensia terkesan tidak besar, karena belum ditemukan wilayah kerja (WK) yang memiliki cadangan migas skala besar “Jadi investasi akan besar kalau ada discovery besar. Nah tahun ini tidak tercapai [target], ada macam-macam faktornya,” katanya 

Tersendatnya investasi migas 2018 juga dipicu pergesaran pengeboran ekplorasi dan eksploitasi yang batal dilaksanakan, karena diundur tahun depan. Ke depan SKK Migas menegaskan untuk lebih berkomitmen mengawal realiasi ekplorasi. Pada 2019, proyek utama hulu migas yang rencananya berproduksi hanya bersumber dari Blok Bison Iguana Gajah Puteri. Produksi dari lapangan migas di Kepulauan Riau ini rencananya terlaksana pada kuartal III/2019.

Jika pada tahun depan investasi migas relatif stagnan, rencana penanaman modal pada 2020 tampak lebih bergairah. Pasalnya, ada empat blok migas yang akan mulai berproduksi. Sebut saja seperti Blok Badik dari West Badik (kuartal III/2020) yang saat ini dalam perkembangan tender Front End Engineering Design (FEED), Blok Tangguh Train-3 (kuartal III/2020) yang berada pada tahap konstruksi, Blok Wasambo (kuartal IV/2020) dalam proses FEED, serta Blok MDA dan MBH milik HCML yang rencananya berproduksi pada kuartal lll/2020.

Amien mengatakan untuk target investasi 2019 belum dapat diperkirakan mengingat rencana kerja dan anggaran (WPNB) kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) masih dibahas. Investasi sektor migas, menurut Amien, juga dapat didorong dengan realisasi komitmen kerja pasti (KKP) bagi KKKS yang sudah memiliki hak mengelola lelang blok migas dengan skema Gross Split.  

Nantinya, SKK Migas mengawasi realisasi KKP yang disusun kontraktor dalam 5 tahun pertama. Amien mengakui rencana KKP yang dilaporkan kontraktor masih berdasarkan jumlah investasi dan pelaksanaan per tahunnya, tetapi tidak menyertakan proyek yang dikerjakan. Khusus untuk KKP, aktivitas eksplorasi terbagi di dalam WK dan di luar WK atau open area. 

Untuk aktivitas eksplorasi di dalam WK, KKKS dapat melakukan survei, airborne magnetic, airborne gravity, seismik, dan pengeboran eksplorasi. Sementara itu untuk open area, aktivitasnya mulai dari survei, airborne magnetic, airborne gravity dan seismik.

“Khusus untuk KKP dipastikan, bahwa uang ini harus dibelanjakan untuk eksplorasi. Yang harus kami jaga, jangan sampai mereka melaporkan eksplorasi di area terbuka dengan jumlah besar, ternyata realisasinya lebih kecil,” kata Amien.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menegaskan dengan mengandalkan KKP yang dihadirkan dalam Gross Split, pengelolaan blok eksplorasi lebih terarah. 

“Bisnis migas itu memang berisiko. Ya dihitung, karena sudah ada data awalnya, kalau tidak dari situ, mengandalkan dari dana pemerintah tidak cukup.”

Mekanisme KKP lebih memberikan kepastian dana investasi untuk eksplorasi daripada mengandalkan dana yang dikeluarkan lewat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setidaknya hal ini terekam dari jumlah investasi dalam kurun 2010-2019 oleh Badan Geologi.

Bisnis Indonesia, Page-2, Monday, Nov 19, 2018

Huda Promises to Prepare NGRR Oil Field

Three years of land acquisition were not immediately completed for the New Grass Root Refinery (NGRR) oil refinery plan in Remen and Mentoso Village, Jenu District, Tuban Regency. Pertamina's Managing Director Nicke Widyawati signaled a change of location.

Nicke Widyawati

Tuban Regent Fathul Huda hastily promised to work hard to complete land acquisition so that the NGRR plan remained in Tuban. NGRR is a Pertamina joint venture and Rosneft from Russia.

Rosneft Oil Company Russia

"Whatever is needed [NGRR] on this issue we are ready," said Fathul Huda, Thursday (11/15).

It is reported that NGRR requires 340 hectares of land in Jenu District. Some 15 percent of the land can be obtained because of the Ministry of Environment and Forestry (KLHK). 

     The remaining 85 percent of the land owned by residents does not want to be released. For this problem, Huda asked, so that all parties think broadly, do not think for themselves or personally. This NGRR project will improve the economy in Tuban.

Plan of Rosneft Refinery in Tuban East Java

"What do we want our children and grandchildren to work for, everything must be discussed, don't just refuse" Huda ordered.

The man born in Montong Tuban also expressed his desire that the two-state cooperation project be built in Tuban. Because it can prosper the survival of the people of Tuban. This oil refinery is important. How will our children and grandchildren continue "he concluded.

IN INDONESIAN

Huda Berjanji Siapkan Lahan Minyak NGRR

Tiga tahun pembebasan lahan tidak segera selasai untuk rencana kilang minyak New Grass Root Refinery (NGRR) di Desa Remen dan Mentoso, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati memberi sinyal pindah lokasi.

Bupati Tuban Fathul Huda buru-buru berjanji akan berupaya keras menyelesaikan pembebasan lahan agar rencana NGRR tetap di Tuban. NGRR adalah perusahaan patungan Pertamina dan Rosneft dari Rusia. 

"Apapun yang dibutuhkan [NGRR] atas masalah ini kami siap," kata Fathul Huda, Kamis (15/11).

Diberitakan NGRR membutuhkan lahan 340 hektare di Kecamatan Jenu. Sebagian lahan sekitar 15 persen bisa diperoleh lantaran milik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Selebihnya 85 persen lahan milik warga belum mau dibebaskan. Untuk masalah ini, Huda meminta, agar semua pihak berpikir secara luas, jangan berpikir untuk diri sendiri atau pribadi. Proyek NGRR ini akan meningkatkan ekonomi di Tuban.

"Mau kerja apa anak cucu kita nanti, semua harus dibicarakan, jangan asal menolak" pesan Huda.

Pria kelahiran Montong Tuban itu juga menyatakan keinginannya agar proyek kerja sama dua negara itu tetap dibangun di Tuban. Karena bisa menyejahterakan kelangsungan hidup masyarakat Tuban.  Kilang minyak ini penting. Bagaimana kelangsungan anak cucu kita nanti" pungkasnya.

Surya, Page-3, Friday, Nov 16, 2018

The Government Found Five New Oil and Gas Reserves

The Geological Agency of the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) found five new potential oil and gas reserves in the eastern region of Indonesia. The government claims the reserves are very economical to be developed and can enter the oil and gas block auction specifications.

The Head of the ESDM Geological Agency, Rudy Suhendra, said the five potential oil and gas reserves are located in West Singkawang, Banyumas Basin, Papua Boka Area, Kutai Basin and West Agats Area (Papua). However, the Geology Agency has not been able to explain in detail the potential of oil and gas reserves from the five regions. Understandably, the potential for oil and gas reserves can later be proven through exploration activities.

Banyumas Basin

"Resources are not yet known, only indications of a reserve, will be resumed. The process is at the Ministry of Energy and Mineral Resources Directorate General of Oil and Gas, there will be a sequence of exploration," added Rudy, Thursday (11/15).

Thus, the government expects five potential reserves to be included in the oil and gas block auction process. As a result, cooperation contract contractors (KKKS) can carry out further exploration activities. Moreover, according to Rudy, the five potential oil and gas reserves are very economical to develop.

"From the preliminary study, the potential for oil and gas reserves is very economical. Therefore, the data already exists. We hope this will be included in the auction process, then we will socialize to interested parties," said Rudy.

He acknowledged the efforts of the Geological Agency to find potential oil and gas reserves supported by funding as basic as possible from the State Expenditures Budget (APBN), which is worth Rp. 70 billion, for exploration activities.

IN INDONESIAN

Pemerintah Menemukan Lima Cadangan Migas Baru

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menemukan lima potensi cadangan minyak dan gas (migas) baru di Wilayah timur Indonesia. Pemerintah mengklaim cadangan tersebut sangat ekonomis untuk dikembangkan dan bisa masuk spesifikasi lelang blok migas.

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Rudy Suhendra, menyebutkan lima potensi cadangan migas tersebut berlokasi di West Singkawang, Banyumas Basin, Boka Area Papua, Kutai Basin dan West Agats Area (Papua). Namun Badan Geologi belum bisa menjelaskan secara mendetail berapa potensi cadangan migas dari lima wilayah tersebut. Maklum, potensi cadangan migas nanti bisa dibuktikan melalui kegiatan eksplorasi. 

"Resources belum diketahui, hanya indikasi ada cadangan, nanti dilanjutkan. Prosesnya ada pada Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, nanti ada urutan eksplorasi," imbuh Rudy, Kamis (15/11).

Dengan demikian, pemerintah mengharapkan lima potensi cadangan bisa diikut sertakan dalam proses lelang blok migas. Alhasil, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) bisa melaksanakan kegiatan eksplorasi lebih lanjut. Apalagi, menurut Rudy, kelima potensi cadangan migas tersebut sangat ekonomis untuk dikembangkan.

"Dari kajian awal, potensi cadangan migas tersebut sangat ekonomis. Oleh karena itu, datanya sudah ada. Kami mengharapkan ini masuk dalam proses lelang, nanti kami akan mensosialisasikan kepada peminat,“ ungkap Rudy.

Dia mengakui upaya Badan Geologi menemukan potensi cadangan migas didukung oleh pendanaan ala kadarnya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yakni senilai Rp 70 miliar, untuk kegiatan eksplorasi.

Kontan, Page-14, Friday, Nov 16, 2018

Rekind Targeting Gas Tiung Biru

PT Rekayasa Industri, the developer of the Cirebon-Semarang segment of the transmission gas pipeline project, is targeting the supply of natural gas from the Jambaran Tiung Biru Field in Bojonegoro, Central Java to be channeled through the Cirebon-Semarang gas pipeline.

Yanuar Budinorman, Managing Director of Industri Industri (Rekind), said that the process of discussing the construction of the Cirebon-Semarang gas pipeline project has entered the final stage, including regarding the source of gas supply. Currently there are two gas sources being tested by the subsidiary, PT Pupuk Indonesia (Persero).

Jambaran-Tiung Biru, Cepu Block

The two gas sources come from Jambaran-Tiung Biru, Cepu Block which is managed by PT Pertamina EP Cepu (PEPC) as many as 20 million cubic feet per day (MMscfd). The natural gas supply will also be imported and the Madura BD Field, the Madura Strait Block managed by Husky CNOOC Madura Ltd. (HCML).

"That 20 MMscfd from Jambaran-Tiung Biru is one of them. We begged again, another 20 MMscfd plus from Husky. So because we have partnered with Pertagas [PT Pertamina Gas] and BBG [PT Bayu Buana Gemilang] who are looking for their source, but they already know the source and everything, "he said recently.

Rekind targets the physical construction of the gas pipeline to begin at the end of December 2018. PT Pertamina EP Cepu said that it would be available the addition of gas production from the Jambaran-Tiung Biru Field development project amounted to 20 MMscfd.

Pertamina EP President Director Cepu Jamsaton Nababan said the increase in production from the initial estimate of 172 MMscfd came from optimizing project design. Later, from the total production of 192 MMscfd, the allocation of 100 MMscfd is for Pertamina (Persero), which is then channeled to PLN for electricity needs in East and Central Java.

Gas of 72 MMscfd will supply industrial needs in Central and East Java. Meanwhile, his side is currently looking for potential buyers for gas allocation of 20 MMscfd.

"Is the process going to all Persero or other buyers. If there is interest, please. "

Meanwhile, Rekind, a provider of engineering, procurement and construction (engineering, procurement, construction / EPC), was awarded in the construction of the Kamojang 5 Geothermal Power Plant (PLTP).

Through the holding of the Conference of the Asean Federation of Engineering Organization (CAFEO 36th) on 12-14 November 2018, Rekind was awarded the 2018 Asean Engineering Award, for the company category. This award was given by AFEO for Rekind's achievements and innovations for engineering projects in the Asean region.

"We strongly support and appreciate the implementation of the 2018 Asean Engineering Award because it helped boost the growth and achievement of Rekind performance through good BUMN corporate governance, high competitive human resource management and maximizing the company's real contribution to society," said Yanuar Budinonnan

Yanuar stressed, the company he led received this year's award through the selection of the Indonesian Engineers Association for Rekind's innovation in the Kamojang-5 PLTP project with a capacity of 1x35 Megawatts (MW).

The project auction in 2012 was an international tender which was attended by four foreign contractors. The auction starts in the fourth quarter of 2012. through a process of technical and commercial evaluation. The Rekind-Sumitomo Corporation Consortium was announced as the auction winner in mid-2013.

"In the Kamojang-5 PLTP project, Rekind was trusted as the consortium leader with Sumitomo Corporation as a member of the consortium.

IN INDONESIAN

Rekind Incar Gas Tiung Biru

PT Rekayasa Industri, pengembang proyek pipa gas transmisi ruas Cirebon-Semarang, mentargetkan suplai gas bumi dari Lapangan Jambaran Tiung Biru di Bojonegoro, Jawa Tengah untuk dialirkan melalui pipa gas Cirebon-Semarang.

Direktur Utama Rekayasa Industri (Rekind) Yanuar Budinorman mengatakan, proses pembahasan pembangunan proyek pipa gas ruas Cirebon-Semarang telah memasuki tahap akhir, termasuk mengenai sumber pasokan gas. Saat ini sudah ada dua sumber gas yang tengah dicoba oleh anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero) tersebut.

Dua sumber gas tersebut berasal dari Jambaran-Tiung Biru, Blok Cepu yang dikelola PT Pertamina EP Cepu sebanyak 20 juta kaki kubik per hari (MMscfd). Suplai gas bumi juga akan didatangkan dan Lapangan Madura BD, Blok Madura Strait yang dikelola oleh Husky CNOOC Madura Ltd. (HCML).

“Itu 20 MMscfd dari Jambaran-Tiung Biru salah satunya. Kami lagi mohonkan, 20 MMscfd lagi plus dari Husky. Jadi karena kami sudah bermitra dengan Pertagas [PT Pertamina Gas] dan BBG [PT Bayu Buana Gemilang] yang mencari sumbernya mereka, tetapi sudah tahu sumber dan mana aja,” katanya, belum lama ini.

Rekind menargetkan, pembangunan fisik pipa gas tersebut dimulai pada akhir Desember 2018. PT Pertamina EP Cepu menyatakan akan terdapat

penambahan produksi gas dari proyek pengembangan Lapangan Jambaran-Tiung Biru sebesar 20 MMscfd. 

Direktur Utama Pertamina EP Cepu Jamsaton Nababan mengatakan, peningkatan produksi dari perkiraan awal sebesar 172 MMscfd tersebut berasal dari optimalisasi desain proyek. Nantinya, dari total produksi 192 MMscfd tersebut, alokasi sebesar 100 MMscfd diperuntukkan untuk Pertamina (Persero), yang kemudian dialirkan ke PLN untuk kebutuhan listrik di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Gas sebanyak 72 MMscfd akan memasok kebutuhan industri di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara itu, pihaknya saat ini sedang mencari calon pembeli untuk alokasi gas sebesar 20 MMscfd. 

“Sedang proses apakah ke Persero semua atau pembeli lain. Kalau ada yang minat silahkan.”

Sementara itu, Rekind, perusahaan penyedia rekayasa, pengadaan dan konstruksi (engineering, procurement, Construction/EPC) , mendapatkan penghargaan dalam pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Kamojang 5.

Melalui penyelenggaraan Conference of Asean Federation of Engineering Organization (CAFEO Ke-36) pada 12-14 November 2018, Rekind dianugerahi penghargaan Asean Engineering Award 2018, untuk kategori perusahaan. Penghargaan ini diberikan AFEO untuk prestasi dan inovasi Rekind untuk proyek rekayasa di kawasan Asean. 

“Kami sangat mendukung dan mengapresiasi penyelenggaraan penghargaan Asean Engineering Award 2018 ini karena turut mendorong pertumbuhan dan pencapaian kinerja Rekind melalui tata kelola perusahaan BUMN yang baik, pengelolaan SDM yang berdaya saing tinggi dan memaksimalkan kontribusi nyata perusahaan bagi masyarakat," ujar Yanuar Budinonnan.

Yanuar menegaskan, perusahaan yang dipimpinnya tersebut menerima penghargaan tahun ini melalui seleksi Persatuan lnsinyur Indonesia atas inovasi Rekind dalam proyek PLTP Kamojang-5 berkapasitas 1x35 Megawatt (MW).

Pelelangan proyek pada 2012 ini merupakan tender internasional yang diikuti oleh empat kontraktor asing. Pelelangan dimulai pada kuartal IV/2012. melalui proses evaluasi teknis dan komersial. Konsorsium Rekind-Sumitomo Corporation diumumkan sebagai pemenang lelang pada pertengahan 2013. 

“Dalam proyek PLTP Kamojang-5, Rekind dipercaya sebagai pemimpin konsorsium dengan Sumitomo Corporation sebagai anggota konsorsium.

Bisnis Indonesia, Page-24, Friday, Nov 16, 2018

The contractor only thinks of IRR & legal certainty

How do you see the national oil and gas sector?

I don't look too much at the regime because this has nothing to do with exploration. So, what I see is the facts in the upstream oil and gas sector. Which is a problem where. Then I looked for a solution. Which is my authority, I do it. Because this is indeed the case, discovery [oil and gas field discovery] is indeed when seen from the year already, existed since the era of the First Order, the New Order, until the Reformation.

However, it has nothing to do. Discovery is related to exploration, not with its cabinet. So, what I did since becoming the Head of SKK Migas in 2014 I observed first. What is the situation like? Oh this is funny, after that I see which one I can take care of. Oh oh that, oh this is important, but this is not my authority, it is allowed.

The way it works is that. So, not everything I see as a problem can be done. There are also problems that I know the solution is like this, but I don't have the ability. Yes, let it go first.

How is the oil and gas sector going forward?

What kind of policy will come, I don't know, because in the future the cabinet is also different. For me, I have asked investors and also use my own logic. Cost recovery and gross split are not a problem. Investors see investment in the country as a royalty system, then with country B with cost recovery, it doesn't matter.

They will later ask the Investment office in Indonesia for example. His name is boss does not ask details, most questions asked are like this. How much investment in Indonesia is the Internal Rate of Return (IRR)? How many other countries? how much do we get?

As a boss, what do you think? What is seen is the IRR. Second, legal certainty. Well, they will decide with two things, the IRR and the legal certainty.

Indonesia is quite competitive about legal certainty?

According to them enough, quite competitive. They also see which big potential? In country A, for example, if the IRR is large, but the lead [oil and gas potential] is small, what for? This lead becomes a prospect, if the lead is small, big companies don't want it, different from medium or small companies. What I know in the oil and gas industry is that there are characters. So it is only natural that small oil and gas blocks do not appeal to large-scale oil and gas investors.

What about Pertamina, which gets the termination oil and gas block?

If I become the ruler of Pertamina, I say I don't want to. Look, like someone who has a car and wants to sell it after using 4 years, if I have money, of course I don't buy the auctioned car?

If I don't have money, then I buy it. If I drive a company, what is my performance index? Of course talk of profit. One measure of KPI is that my company's stock rises high. It turns out this way, we see ENI found the Zhor [Mediterranean] Block of that size, ENI shares rose. Of course directors can get a big bonus.

Well indeed for upstream companies, what is sought is a large field because fortunately there. However, if you operate a mature field, fortunately from where? Indeed there is no risk, so the return is small. Indeed, the discovery of the risk is big, but if you get the benefits are also large.

What is the secret of your leadership?

If I see the key is problem solving. So the problem is what is the solution. So, if I meet partners [the contractor of the contract] says, the problem is my business, so if you have any problems let me know I will solve it. The direction is just like that.

And they are open?

Wow they are very happy. Formerly like British Petroleum, they suddenly received a letter from the KPK. I did not know the story, there was no wind, there was no rain, came a letter from the Corruption Eradication Commission (CEC/KPK). Notifying them they may not use the Trustee Borrowing Scheme (TBS) scheme.

Now BP is coming back and forth. I help communicate with the KPK. Then finally there is a letter from the KPK which says please proceed. After that there was no problem. When investor problems are over, they will focus on the core business. Look for oil and find gas. Now that will help SKK Migas KPI. So, what I do is managing upstream oil and gas, right?

Do you have enough bureaucratic reform?

There is something funny that I consider to be a problem. In SKK Migas when I was invited to the meeting of the deputies, the invitation was in the form of a letter. I wasn't used to that before.

Then I thought, if this invitation from SKK Migas, on this day, can reach me, it can arrive tomorrow. So I tried the Commercial Division, if I just made an invitation in an email, I could. Finally all must be so. Paperless doesn't. Reduced yes. So if internal use email. I spent 3 months.

IN INDONESIAN

Kontraktor hanya Berpikir IRR & Kepastian Hukum

Bagaimana Anda melihat sektor migas nasional?

Saya tidak terlalu melihat ke rezim karena ini tidak ada hubungannya dengan eksplorasi. Jadi, yang saya lihat fakta-fakta di hulu migas ini seperti apa. Yang merupakan masalah di mana. Terus saya mencari solusi. Mana yang menjadi kewenangan saya, saya kerjakan. Karena memang begini, discovery [penemuan lapangan migas] ini memang kalau dilihat dari tahunnya sudah, ada sejak era Orde Iama, Orde Baru, hingga Reformasi.

Namun, tidak ada hubungannya. Discovery ini berhubungan dengan eksplorasi, bukan dengan kabinetnya. Jadi, yang saya lakukan sejak menjadi Kepala SKK Migas pada 2014 saya mengamati terlebih dahulu. Situasinya seperti apa? Oh ini lucu nih, setelah itu saya lihat mana yang bisa saya urus. Oh oh itu, oh ini penting, tapi ini bukan kewenangan saya, maka dibiarkan.

Cara kerjanya begitu. Jadi, tidak semua yang saya lihat sebagai masalah bisa dikerjakan. Ada juga masalah yang saya tahu solusinya begini, tetapi saya tidak punya kemampuan. Ya sudah biarkan dulu. 

Bagaimana sektor migas ke depan?

Kebijakan yang akan datang seperti apa, saya tidak tahu, karena ke depan kabinetnya juga berbeda. Kalau saya, sudah tanya  investor dan juga menggunakan logika saya sendiri. Cost recovery dan gross split itu tidak masalah. Investor itu melihat investasi di negara ada dengan sistem royalty, lalu dengan negara B dengan cost recovery, tidak masalah.

Mereka nanti minta ke kantor Investasi di Indonesia  misalnya. Namanya bos tidak tanya detail, paling pertanyaan yang diajukan begini. Kalau investasi di Indonesia Internal Rate of Return (IRR) kita dapat berapa? Kalau di negara lain berapa? kita dapat berapa? 

Sebagai bos mikirnya bagaimana? Yang dilihat adalah IRR-nya. Kedua, kepastian hukum. Nah, mereka akan memutuskan dengan dua hal itu, IRR dan kepastian hukum. 

Indonesia cukup kompetitif masalah kepastian hukum?

Menurut mereka cukup, cukup kompetitif. Mereka juga melihat potensi yang besar mana? Kalau di negara A misalnya kalau IRR besar, tetapi lead [potensi migas] kecil, buat apa? Lead ini menjadi prospek, kalau lead-nya kecil perusahaan besar itu tidak mau, berbeda dengan perusahaan medium atau kecil. Yang saya tahu di industri migas ada karakter seperti itu. Makanya wajar kalau blok migas kecil tidak menarik bagi investor migas skala besar. 

Bagaimana dengan Pertamina yang mendapat blok migas terminasi?

Kalau saya jadi penguasa Pertamina, aku bilang tidak mau. Begini, semisal ada yang punya mobil lalu ingin menjualnya setelah memakai 4 tahun, kalau semisal saya punya uang tentu tidak membeli mobil yang dilelang itu dong?

Kalau tidak punya uang, setelah itu saya beli. Kalau saya menyetir perusahaan, apa itu KPI [indeks kinerja] saya? Tentu bicara profit. Salah satu ukuran KPI adalah kalau saham perusahaan saya naik tinggi. Ternyata begini, kita lihat ENI menemukan Blok Zhor [Mediterania] dengan ukuran sebesar itu, saham ENI naik. Tentu direksi dapat bonus besar.

Nah memang untuk perusahaan hulu, yang dicari adalah lapangan besar Karena untungnya di situ. Namun, kalau mengoperasikan lapangan mature [tua], tapi untungnya dari mana? Memang tidak ada risiko, makanya return-nya kecil. Memang discovery risikonya besar, tapi kalau dapatkan keuntungannya juga besar.

Apa rahasia kepemimpinan Anda?

Kalau saya lihat kuncinya adalah problem solving. Jadi, masalahnya apa solusinya apa. Makanya saya kalau ketemu mitra [kontraktor kontrak kerja sama] bilang, problem is my business, so if you have any problem let me know i will solve it. Arahnya begitu aja. 

Dan mereka terbuka?

Wah mereka sangat senang. Dulu seperti British Petroleum, mereka tiba-tiba dapat surat dari KPK. Saya tidak tahu ceritanya, tidak ada angin tidak ada hujan, datang surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Memberitahukan mereka tidak boleh menggunakan skema Trustee Borrowing Scheme (TBS).

Nah BP ke sini bolak-balik. Saya bantu berkomunikasi dengan KPK. Terus akhirnya ada surat dari KPK yang isinya silakan dilanjutkan. Setelah itu tidak ada masalah. Kalau masalah investor selesai, mereka akan fokus ke inti bisnisnya. Cari minyak dan mencari gas. Nah itu yang akan bantu KPI SKK Migas. Jadi, cara kelola hulu migas yang saya lakukan ya begitu.

Cukup banyak reformasi birokrasi yang Bapak lakukan?

Ada yang lucu-lucu saja nih yang saya anggap sebagai masalah. Di dalam SKK Migas dulu waktu saya masuk diundang rapat deputi, undangannya itu berbentuk surat. Saya sebelumnya tidak terbiasa begitu.

Lalu saya pikir, kalau begini undangan dari SKK Migas, pada hari ini, bisa sampai pada saya, bisa sampai besok. Jadi saya coba Divisi Komersial, kalau memo undangan di email saja, bisa. Akhirnya semua harus gitu. Paperless sih tidak. Berkurang iya. Jadi kalau internal memakai email. Itu 3 bulan saya menghabiskan waktu.

Bisnis Indonesia, Page-24, Friday, Nov 16, 2018

Pertamina ships First LNG from Sanga-sanga

State-owned energy holding company Pertamina has shipped the first cargo of liquefied natural gas (LNG) from its recently awarded Sanga-Sanga oil and gas block in East Kalimantan in what has become the first LNG shipment for a unit operated under the gross-split scheme.

Pertamina subsidiary Pertamina Hulu Sanga-Sanga (PHSS) took over the asset from oil and gas company PT Virginia indonesia Company (VICO), which had operated the block for more than four decades. PHSS director Andi Wisnu expressed his appreciation to all stakeholders that had helped in the production, commercialization and monetization of LNG from the block.

”We appreciate [the efforts of] all that were involved, starting from the preparation and processing to the LNG shipment from the Badak LNG refinery, which is operated by PT Badak NGL in Bontang, East Kalimantan,” he said. He did not disclose the volume of LNG on the maiden shipment.

Sanga-Sanga Block East Kalimantan

The block currently produces around 16,000 barrels of oil equivalent per day (boepd) and 70 million metric standard cubic feet per day (mmscfd) of gas.

Jakarta Post, Page-14, Thursday, Nov 15, 2018

Pertamina Encouraged to Complete the Land Constraints in Tuban Refinery

The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) ordered PT Pertamina (Persero) to send a team to solve the problem of land acquisition which is the location of the 300 thousand barrel per day (bpd) refinery project in Tuban, East Java. Tuban is considered the most strategic location to build refineries. ESDM Minister Ignasius Jonan said the government had determined the location of the construction of this new refinery in Tuban, East Java.

Location determination in Tuban has gone through comprehensive studies and considerations, both location, topography, and consideration of earth studies. Tuban is histologically a minimal area affected by natural disasters such as earthquakes and tsunamis.

"But for the past few years we have received reports of problems with land acquisition that are not easy," he said in his official statement on Wednesday (11/14).

For this reason, his party ordered Pertamina to send a team back to resolve the land problem. It wants the issue of land acquisition to be completed soon.

Pertamina's Managing Director Nicke Widyawati

"Try Mrs. Nicke (Managing Director, Pertamina) to send the team again, try checking again, if possible quickly. If it cannot be resolved, it is forced to move locations construction of the refinery, "continued Jonan.

Pertamina's Managing Director Nicke Widyawati admitted that land acquisition needed for the construction of an 800-hectare refinery was still an obstacle. At the location of the plan to be built by the refinery, there is 350 hectares of land belonging to the Ministry of Environment, while the rest belongs to the community. He said, in the past three years, his party had made various efforts to complete the land acquisition.

"To follow up on the request of the Minister of Energy and Mineral Resources, Pertamina will send a team to complete the release, so in this month we will send another team to solve this land problem," Nicke explained.

In fact, previously Pertamina and the East Java Provincial Government had previously signed a memorandum of understanding on the use of land assets of the Ministry of Environment and Forestry in Tanjung Awar-Awar, Tuban, East Java.

In the memorandum of understanding, the East Java Provincial Government supports the Ministry of Environment and Forestry's land use for the construction of the Tuban Refinery.

Nicke added, Pertamina was very eager to build a refinery in Tuban because at that location there was a Petrochemical Complex so that it could be integrated. The planned construction of the refinery in Tuban has been planned since 2016.

"The government wants the refinery to be built to reduce imports of fuel oil to cover the needs of consumers in the country, so we cannot wait anymore. We will immediately do another discussion with the Regional Government here so that a decision can be taken immediately, "She continued.

Previously, Deputy Minister of ESDM Arcandra Tahar said that Pertamina had reported that the Tubah Refinery Project could potentially be moved to Situbondo. But this is difficult because the location is close to a military training ground. In addition, there are other considerations in doing so location study in Situbondo. Another study took the Geological Agency regarding potential hazards because Situbondo was close to Mount Ijen.

Ijen Mount, Banuwangi - East Java

He said, there were other locations which were the options of the Tuban refinery. It's just that he still doesn't want to say his location. He was also reluctant to approve his location in the East Java area. "There are (other alternatives)," he said.

As is known, Pertamina cooperates with oil and gas companies from Russia, Rosneft Oil Company in working on the Tuban Refinery. The two companies have formed a joint venture, namely PT Pertamina Rosneft Processing and Petrochemicals (PRPP), which will work on the Tuban Refinery Project worth US $ 15 billion. Pertamina holds a 55% shareholding and Rosneft 45%.

The plan, Tuban Refinery will produce gasoline (gasoline) products of 80 thousand bpd, solar 90 thousand bpd, and 26 thousand bp avtur. Not only that, Tuban Refinery will also produce new petrochemical products. The details of this product are 1.3 million tons of polypropylene per year, polyethylene 0.65 million tons per year, styrene 0.5 million tons per year and paraxylene 1.3 million tons per year.

In addition to increasing the supply of fuel and petrochemicals, the Tuban Refinery Project is also planned to be able to absorb 20 thousand to 40 thousand workers during construction and 2,000 workers after operating. This project will also have a positive chain effect, in the form of taxes for the government and economic growth of national and regional communities.

IN INDONESIA

Pertamina Didorong Selesaikan Kendala Lahan Kilang Tuban

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memerintahkan PT Pertamina (Persero) untuk mengirim tim untuk menyelesaikan masalah pembebasan lahan yang menjadi lokasi proyek kilang 300 ribu barel per hari (bph) di Tuban, Jawa Timur. Tuban dinilai sebagai lokasi paling strategis untuk membangun kilang. Menteri ESDM Ignasius Jonan mengatakan, pemerintah telah menentukan lokasi pembangunan kilang baru ini di Tuban, Jawa Timur.

Penentuan lokasi di Tuban tersebut sudah melalui kajian dan pertimbangan yang menyeluruh, baik lokasi, topografi, dan pertimbangan studi kebumian. Tuban secara histons merupakan daerah yang minim terkena bencana alam seperti gempa dan tsunami.

“Namun sudah beberapa tahun ini kami mendapat laporan masalah pembebasan lahan yang tidak mudah,” kata dia dalam keterangan resminya, Rabu (14/ 11).

Untuk itu, pihaknya memerintahkan Pertamina untuk mengirimkan tim kembali untuk menyelesaikan permasalahan lahan tersebut. Pihaknya ingin agar masalah pembebasan lahan ini segera rampung. 

“Coba Ibu Nicke (Direktur Utama, Pertamina) kirim tim lagi, coba dicek lagi, kalau bisa cepat. Jika tidak bisa diselesaikan, terpaksa harus pindah lokasi pembangunan kilangnya,” lanjut Jonan.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengakui, pembebasan lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan kilang seluas 800 hektar masih menjadi kendala. Di lokasi rencana yang akan dibangun kilang, ada lahan milik Kementerian Lingkungan Hidup seluas 350 hektar, sementara sisanya milik masyarakat. Dikatakannya, dalam tiga tahun terakhir, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk merampungkan pembebasan lahan ini.

“Untuk menindaklanjuti permintaan Menteri ESDM agar Pertamina kembali mengirimkan tim untuk menyelesaikan pembebasan Iahan, maka dalam bulan ini segera kami akan kirim tim lagi untuk menyelesaikan masalah lahan ini,” jelas Nicke.

Padahal, sebelumnya Pertamina dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur sebelumnya telah menandatangani nota kesepahaman pemanfaatan lahan aset Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Tanjung Awar-Awar, Tuban Jawa Timur.

Dalam nota kesepahaman itu, Pemprov Jawa Timur mendukung pemanfaatan lahan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk pembangunan Kilang Tuban. 

Nicke menambahkan, Pertamina sangat berkeinginan untuk membangun kilang di Tuban karena di lokasi tersebut sudah ada Kompleks Petrokimia sehingga dapat diintegrasikan. Rencana pembangunan kilang di Tuban ini sudah direncanakan sejak 2016 lalu. 

“Pemerintah ingin sekali kilang ini dibangun untuk mengurangi impor bahan bakar minyak untuk menutupi kebutuhan konsumen didalam negeri, karena itu kita tidak bisa menunggu lagi. Kami segera lakukan lagi pembahasan dengan Pemerintah Daerah di sini agar dapat segera diambil-keputusan,” lanjut dia.

Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, Pertamina sudah melaporkan bahwa Proyek Kilang Tubah berpotensi dipindah ke Situbondo. Namun hal ini sulit dilakukan lantaran lokasi tersebut dekat dengan tempat latihan militer. Selain itu, ada pertimbangan lain dalam melakukan kajian lokasi di Situbondo. Kajian lainnya itu menggandeng Badan Geologi mengenai potensi bahaya lantaran Situbondo dekat dengan Gunung Ijen.

Dikatakannya, ada lokasi lain yang menjadi opsi dari kilang Tuban. Hanya saja dia masih belum mau mengatakan lokasinya. Dia pun enggan menyetujui lokasinya masih di daerah Jawa Timur. “Ada (alternatif lain),” ujarnya.

Seperti diketahui, Pertamina menggandeng perusahaan migas dari Rusia, Rosneft Oil Company dalam mengerjakan Kilang Tuban. Kedua perusahaan itu telah membentuk perusahaan patungan, yakni PT Pertamina Rosneft Pengolahan dan Petrokimia (PRPP), yang akan menggarap Proyek Kilang Tuban senilai US$ 15 miliar. Pertamina memegang kepemilikan saham 55% dan Rosneft 45%.

Rencananya, Kilang Tuban akan menghasilkan produk bensin (gasoline) sebesar 80 ribu bph, solar 90 ribu bph, dan avtur 26 ribu bph. Tidak hanya itu, Kilang Tuban juga akan memproduksi produk-produk baru petrokimia. Rincian produk ini adalah polipropilen 1,3 juta ton per tahun, polietilen 0,65 juta ton per tahun, stirena 0,5 juta ton per tahun dan paraksilen 1,3 juta ton per tahun.

Selain menambah pasokan BBM dan petrokimia, Proyek Kilang Tuban juga direncanakan bisa menyerap 20 ribu hingga 40 ribu tenaga kerja saat konstruksi dan 2.000 tenaga kerja setelah beroperasi. Proyek ini juga akan memberikan dampak positif berantai, berupa pajak untuk pemerintah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat nasional maupun regional.

Investor Daily, Page-9, Thursday, Nov 15, 2018

Chevron Oil Shaking Tax to Pertamina.

As an oil and gas contractor (KKKS) that has an obligation to sell oil, until now PT Chevron Pacific Indonesia has not done so. Willing to sell oil to Pertamina, Chevron still has objections to tax issues.

Minister of Finance Regulation Number 34 of 2017 makes contractors like Chevron taxable if they sell their oil domestically. Conversely, if you bring the oil abroad you are exempt from tax. This makes contractors prefer to export their oil rather than selling it to Pertamina.

Even so, the Director General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) Djoko Siswanto noted that there were nine oil and gas contractors interested in selling their part of crude oil to Pertamina.

"The deal has been sold to Pertamina," he said.

Even so, there are problems that hinder the implementation of this program, especially related to negotiations involving the sale and purchase of large volumes of oil.

Nicke Widyawati

"Like Chevron, there are tax issues. This is in the Letter from Mrs. Nicke (Pertamina's Managing Director), there is a discussion, one of which is about taxes, "he said.

The policy on the sale of oil and gas contractor products to Pertamina refers to the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 42 of 2018 concerning Priority for Utilizing Petroleum for Fulfilling Domestic Needs. Pertamina and business entities holding petroleum management business licenses must look for petroleum supplies from domestic contractors before planning to import petroleum.

As for the use of currencies in crude oil sales transactions, the government does not limit. In fact, the emergence of ESDM Ministerial Regulation 42/2018 is a response to the weakening of the rupiah exchange rate against the US dollar (US).

"Want to use the rupiah please, it's not limited," said Djoko.

PT Pertamina's Corporate Communication Vice President, Adiatma Sardjito, stated that Pertamina is still seeking all crude oil purchase transactions using the rupiah. What is certain, at present, is the total agreed oil sales volume of 3.62 million barrels of oil, and will come into effect early 2019.

"The calculation is a purchase per year," Adiatma said.

IN INDONESIAN

Pajak Ganjal Minyak Chevron ke Pertamina.

Sebagai kontraktor migas (KKKS) yang memiliki kewajiban menjual minyak, hingga kini PT Chevron Pacific Indonesia belum melakukannya. Bersedia menjual minyak ke Pertamina, Chevron masih keberatan dengan masalah perpajakan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2017 membuat kontraktor seperti Chevron terkena pajak jika menjual minyaknya ke dalam negeri. Sebaliknya, jika membawa minyaknya ke luar negeri justru dibebaskan dari pajak. Hal ini membuat kontraktor lebih memilih mengekspor minyaknya daripada menjual ke Pertamina.

Meski begitu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Djoko Siswanto mencatat, sudah ada sembilan kontraktor migas yang berminat menjual hasil minyak mentah bagian mereka ke Pertamina. 

“Sudah deal dijual kepada Pertamina," ungkap dia.

Meski begitu, ada permasalahan yang menghambat implementasi program ini, terutama terkait negosiasi yang melibatkan jual beli volume minyak dalam jumlah besar.

“Seperti Chevron, ada masalah pajak. Ini ada dalam Surat dari Bu Nicke (Dirut Pertamina), ada diskusi, salah satunya soal pajak,” ujar dia.

Kebijakan penjualan hasil minyak kontraktor migas kepada Pertamina mengacu Peraturan Menteri ESDM Nomor 42 Tahun 2018 tentang Prioritas Pemanfaatan Minyak Bumi untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri. Pertamina dan badan usaha pemegang izin usaha pengelolaan minyak bumi Wajib mencari pasokan minyak bumi dari kontraktor dalam negeri sebelum merencanakan impor minyak bumi.

Adapun penggunaan mata uang dalam transaksi penjualan minyak mentah, pemerintah tidak membatasi. Padahal, munculnya Peraturan Menteri ESDM 42/2018 merupakan respons atas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS). 

“Mau menggunakan rupiah silakan, tidak dibatasi,” ungkap Djoko.

Vice President Corporate Communication PT Pertamina, Adiatma Sardjito mengemukakan, Pertamina masih mengupayakan transaksi pembelian minyak mentah seluruhnya menggunakan mata uang rupiah. Yang sudah pasti, saat ini, total volume penjualan minyak yang disepakati sebesar 3,62 juta barel minyak, dan mulai berlaku awal 2019. 

“Hitungannya pembelian per tahun, ” kata Adiatma.

Kontan, Page-14, Thursday, Nov 15, 2018