google.com, pub-9591068673925608, DIRECT, f08c47fec0942fa0 All Posts - MEDIA MONITORING OIL AND GAS -->

Wikipedia

Search results

Friday, September 29, 2017

National Banking Needs More Contribution



The contribution of the national banking to the financing of the oil and gas sector in the country is considered not optimal. At least that assessment of Deputy Minister of Energy and Human Resources (ESDM) Arcandra Tahar. According to him, the national banking has not maximally assumed a big risk in supporting the development of oil and gas field in Indonesia. In fact, oil well drilling process requires a lot of money.

"One well just to find the oil is US $ 250 million. Then we need four wells, if US $ 250 million multiplied by four, US $ 1 billion. That is equivalent to Rp 13 trillion and not necessarily the result. There is no Indonesian banking that would approximate drilling in the deep water? "Asked Arcandra on one occasion in Sumbawa, West Nusa Tenggara, on Monday (25/9). Conditions that become one of the challenges that need to find a way out.

"These risks in the development of natural resources. Need big funds, need technology and need human resources (HR) is qualified, "he added.

Under these conditions, it is not surprising that investment or funding coming from overseas is still very much needed. Today, the Indonesian nation should be more open in insight, do not make nationalism narrow to not use funding, technology, or human resources from outside which in fact Indonesia has not been able to fulfill it all.

"For the time being we should not feel that the nationalism we develop is narrow. We should think about how we can advance as much as we can. What do we do to develop our Natural Resources according to mandate of Article 33 (UUD 1945) for the utmost benefit for the people of Indonesia, "he asserted.

According to him, in managing oil and gas resources in Indonesia, contractors still need technology, funding, and human resources from overseas. Of course, oil and gas management is expected to be maximal and will have a positive effect on energy security in Indonesia

"However, in reality in terms of human resources, technology, and funding, we are still far away. We still need funding from foreigners, "concluded Arcandra.

Royke Tumilaar, Director of Wholesale Banking at Bank Mandiri, said that in general, the mining sector's performance is very good because most of the risk of mining commodity price volatility has been hedged 'so that the flow of funds is relatively stable. However, he admitted that domestic banks have not been able to meet the needs of the mining industry as a whole, "It is because the investment mine is very large," he said Wednesday (27/9)

Vain

On the other hand, the investment climate of Indonesia's oil and gas sector, especially the upstream sector, is still criticized by investors. PT Chevron Pacific Indonesia, one of the contractors of the cooperation contract (KKKS), admitted that only wasted time had to take care of the bureaucracy in investing upstream oil and gas sector in Indonesia.

Senior Vice President of Policy, Government and Public Affairs (PGPA) Chevron Pacific Indonesia Yanto Sianipar said there is still a lot of bureaucracy and inter-ministerial cooperation that is quite disturbing the course of investment. According to him, a lot of time must be spent by contractors to take care of things that do not have a direct impact on production activities.

"How much time we spend just to fix the problems that are not unnecessary, but do not have an impact on direct production," Yanto said during the 72nd Anniversary of Mining and Energy event at JW Marriott Hotel, Jakarta.

He said, in managing a working area, KKKS contracted with the government. Supposedly, the government coordinates with the regions and areas of licensing to facilitate it, however, the reality is just the opposite.

"Our time is up for it. Earlier I also talked about how we should spend time to deal with a tremendous audit, which many findings are irrational, unfounded, "he explained. In addition, which incriminates the KKKS, Yanto added, KKKS also faced with several legal cases, auction cases and people's demands. The cases have nothing to do with production activities.

"Everything makes our time runs out for things that are not directly related to production," he snapped.

Even so, the Ministry of Energy and Mineral Resources has actually been working on improving the investment climate of the oil and gas sector by cutting the number of permits. Of the 42 permissions that had existed, it is now smaller to only 6. Of the six types of licenses remaining, 2 licenses in upstream oil and gas sector and 4 permits downstream of oil and gas. In upstream oil and gas, there is only permit of survey and permit of utilization of oil and gas data.

Furthermore, the ministry is also accelerating the scheme of oil and gas permit management via online channels and is targeted to be operational by the end of this year. With the online system, permissions can be completed in 4-5 days instead of 10-15 days. This year, the government is targeting oil and gas sector investment of US $ 23 billion (around Rp 309 trillion), rising above 130% compared to the target of investment in 2016 which amounted to US $ 9.8 billion.

IN INDONESIA

Perbankan Nasional Perlu Lebih Berkontribusi


Kontribusi perbankan nasional terhadap pembiayaan sektor migas di Tanah Air dianggap belum optimal. Paling tidak itu penilaian Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) Arcandra Tahar. Menurutnya, perbankan nasional belum maksimal menanggung risiko besar dalam mendukung pengembangan Iapangan migas di Indonesia. Padahal, proses pengeboran sumur minyak memerlukan biaya yang tidak sedikit.

“Satu sumur hanya untuk mencari minyak itu US$ 250 juta. Kemudian kita butuh empat sumur, kalau US$ 250 juta dikali empat, US$ 1 miliar. Itu setara Rp 13 triliun dan belum tentu dapat hasil. Ada tidak perbankan Indonesia yang kira-kira mau drilling di deep water?” tanya Arcandra pada suatu kesempatan di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Senin (25/9). Kondisi itu menjadi salah satu tantangan yang perlu dicarikan jalan keluar. 

“Ini risiko-risiko dalam pengembangan sumber daya alam. Butuh dana besar, butuh teknologi dan butuh sumber daya manusia (SDM) yang mumpuni,” imbuh dia.

Dengan kondisi tersebut, tidak mengherankan apabila investasi atau pendanaan yang berasal dari Iuar negeri masih amat diperlukan. Sekarang ini, bangsa Indonesia harus lebih terbuka secara wawasan, jangan menjadikan nasionalisme hal yang sempit untuk tidak menggunakan pendanaan, teknologi, atau Sumber daya manusia dari luar yang kenyataannya Indonesia belum bisa memenuhi itu semua.

“Untuk sementara waktu jangan kita merasa bahwa nasionalisme yang kita kembangkan itu sempit. Sudah selayaknya kita berpikir bagaimana kita memajukan sebisa mungkin. Apa yang kita perbuat untuk mengembangkan Sumber daya alam kita sesuai dengan amanat Pasal 33 (UUD 1945) untuk kebermanfaatan sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia,” tegas dia.

Menurutnya, dalam mengelola sumber daya migas di Indonesia, kontraktor masih sangat memerlukan teknologi, pendanaan, dan sumber daya manusia dari Iuar negeri. Tentu diharapkan, pengelolaan migas bisa maksimal dan nantinya memberi efek positif bagi ketahanan energi di Indonesia

“Namun, kenyataannya dari segi sumber daya manusia, teknologi, dan pendanaan, kita masih jauh. Kita masih membutuhkan
pendanaan dari asing,” pungkas Arcandra. 

Direktur Wholesale Banking Bank Mandiri Royke Tumilaar mengatakan, secara umum kinerja kredit sektor pertambangan sangat baik karena sebagian besar risiko volatilitas harga komoditas tambang sudah di-hedging' sehingga aliran dana relatif stabil. Namun, ia mengakui, perbankan dalam negeri memang belum bisa memenuhi kebutuhan industri pertambangan secara keseluruhan,”Itu karena tambang investasinya sangatlah besar,” katanya Rabu (27/9)

Sia-sia

Di sisi lain, iklim investasi sektor migas Indonesia, khususnya sektor hulu, masih mendapat kritisi dari investor. PT Chevron Pacific Indonesia, salah satu kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), mengakui hanya waktu yang terbuang sia-sia lantaran harus mengurusi birokrasi dalam melakukan investasi sektor hulu migas di Indonesia.

Senior Vice President Policy, Government and Public Affairs (PGPA) Chevron Pasific Indonesia Yanto Sianipar mengatakan masih banyak birokrasi dan kerja sama antar kementerian yang cukup mengganggu jalannya investasi. Menurutnya, banyak waktu mesti dihabiskan para kontraktor untuk membereskan hal-hal yang tidak memberikan dampak langsung pada kegiatan produksi tersebut. 

“Berapa banyak waktu kita habis hanya untuk membereskan masalah - masalah yang bukan tidak perlu, tapi tidak memberikan dampak pada produksi langsung,” kata Yanto dalam acara Hari Jadi Ke-72 Pertambangan dan Energi, di Hotel JW Marriott, Jakarta.

Ia menuturkan, dalam mengelola suatu wilayah kerja, KKKS berkontrak dengan pemerintah. Seharusnya, pemerintah berkoordinasi dengan daerah dan bidang perizinan untuk memudahkannya, Namun, realitas yang ada justru sebaliknya.

“Waktu kita habis untuk itu. Tadi saya juga bicara soal bagaimana kita harus spend waktu untuk menghadapi audit yang luar biasa, yang banyak temuannya yang tidak rasional, tidak berdasar,” jelas dia. Selain itu, yang memberatkan para KKKS, Yanto menambahkan, KKKS juga dihadapkan dengan beberapa kasus hukum, kasus lelang dan tuntutan rakyat. Kasus-kasus itu tidak ada hubungannya dengan aktivitas produksi. 

“Semuanya membuat waktu kita habis untuk hal yang tidak berkaitan langsung dengan produksi,” sergahnya. 

Meski Demikian, Kementerian ESDM sebenarnya telah mengupayakan perbaikan iklim investasi sektor migas melalui pemangkasan jumlah izin. Dari 42 perizinan yang sempat ada, kini mengecil menjadi hanya 6 saja. Dari 6 jenis perizinan yang tersisa itu, 2 perizinan di sektor hulu migas dan 4 perizinan di hilir migas. Di hulu migas, hanya ada izin survei dan izin pemanfaatan data migas. 

Lebih lanjut, kementerian itu pun seang mempercepat skama pengurusan izin migas via kanal daring (online) dan ditargetkan bisa beroperasi akhir tahun ini. Dengan sistem online, izin bisa diselesaikan dalam 4-5 hari, bukan lagi 10-15 hari. Tahun ini, pemerintah menargetkan investasi sektor migas US$ 23 miliar (sekitar Rp 309 triliun), naik di atas 130% jika dibandingkan dengan target investasi pada 2016 yang sebesar US$ 9,8 miliar.

Media Indonesia, Page-D, Thursday, Sept 28, 2017

Pertamina and State Budget Safe from Oil Price Fluctuation



Fluctuations in world crude oil prices have not disrupted the performance of PT Pertamina's business. Pertamina's ongoing oil and gas projects are still safe However, the oil price fluctuation to above US $ 50 per barrel should be wary because it could undermine Pertamina's investment capability and narrow the fiscal space of APBN-P 2017.

Lately there have been fears of crude oil prices back in turmoil after the Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), Russia and several other major producers cut production by about 1.8 million barrels per day since early 2017. The condition helped trigger an increase in oil prices by 15 % in the last month. Another trigger is reduced utilization United States oil fields (USA). The price of light sweet crude for November delivery was at US $ 52.07 per barrel, while Brent crude oil in the range of US $ 58.19 per barrel.



In APBN-P 2017, the assumption of national crude price (ICP) is set at US $ 48 per barrel. Based on data from the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), ICP average during January to August 2017 reached US $ 48.41 per barrel. Pertamina's Finance Director Arief Budiman revealed that the relatively safe crude oil price for Pertamina is at US $ 45-50 per barrel.

"You see, the volume balance is still much downstream compared to upstream oil and gas. Not to mention the price of fuel oil (BBM) retail is still following the government's decree price, "said Arief.

Asked about the possibility of Pertamina's financial condition if the oil price jumped above US $ 50 per barrel in the long term, Arief Budiman replied diplomatically, "If above that, his name can be relative yes. If on going operations, of course, may still be able to achieve profit, but will undermine the ability of investment. "

Arief explained that Pertamina booked 19 percent revenue, higher in the first half of 2017 compared to the same period last year, reaching US $ 20.5 billion. However, due to eroded crude oil prices continue to rise, while fuel prices are held steady, Pertamina's profit fell 24% to US $ 1.4 billion. Arief did not specify the impact of world oil price hike on Pertamina's investment.

"We have to calculate how high the oil price is," he said.

Nevertheless, according to Arief Budiman, Pertamina is ready if the price of crude oil continues to strengthen.

"We already have the scenario. There are several steps that can be done. The point is still many ways and solutions, such as inviting partners, "he said.

Separately, Director of Investment Planning and Risk Management Pertamina Gigih Prakoso admitted, in terms of finance, Pertamina has many limitations. On the one hand, Pertamina should consider dividends for the government. On the other hand, the BUMN must be able to maintain its financial capability. That is why, Pertamina is now a lot of cooperation cooperation with partners
strategic.

"We open the joint venture or joint operation. If it was all alone. Nowadays, taking into account the conditions and challenges that exist, we welcome the welcome for strategic partners. We are committed to increase oil and gas production by acquiring oil and gas fields overseas. It requires funding and credible partners, "he said.

On the other hand, Head of Bureau of Communications, Public Information Service and Cooperation of Ministry of Energy and Mineral Resources, Dadan Kusdiana, stated that the strengthening of world crude oil price correlated with state revenue. However, the ESDM Ministry has not calculated the state revenue in relation to oil price fluctuations during the year (year to date / ytd).

"The strengthening of oil prices will boost revenues from the oil and gas sector. But it also helped to increase the amount of fuel subsidy. In essence, the non-tax state revenue (PNBP) of the oil and gas sector, both central and regional, will rise. However, the amount of fuel subsidy also went up, "he said.

Meanwhile, Director General of Oil and Gas Ministry of ESDM Ego Syahrial asserted, the government did not raise the price of premium fuel and diesel fuel until the end of this year despite the world oil price strengthened. The decision fully considers the purchasing power of the people.

"There has been no change, still remain until the end of the year," he said.

Ego believes Pertamina is still able to bear the difference in the price of subsidized fuel economy as the world oil price increases. However, it does not mean the government does not care about the condition of losers faced by Pertamina in distributing subsidized fuel. According to Ego, the government is also thinking about the development of Pertamina's investment, such as in the Mahakam Block.

"The government must look at everything comprehensively. Do not see anything from the marketing side of BBM alone. The government also thinks of the corporate side. In time the government also does not remain silent, "he asserted.

APBN Realistic

Member of Commission XI of the House of Representatives, Karya M Sarmuji, said the assumption of national crude oil price (ICP) in APBN-P 2017 of US $ 48 per barrel is still sufficient and not too low when the oil price trend is gradually rising. In fact, before fixing the price in the approval of APBN-P 2017, the House of Representatives actually assess the figure is still too high.

"So, before approving the oil price of US $ 48 per barrel in APBN-P 2017, the House once considered it too high. We of Commission XI had worried about the average ICP will move below that, "he said.

Sarmuji explained that when the DPR and the government discuss and approve the ICP assumption in APBN-P 2017 of US $ 48 per barrel, ICP during the first half of 2017 is still at the level of US $ 43 per barrel. Then, the price of oil in the APBN-P is agreed at US $ 48 per barrel considering the oil price usually tends to rise by the end of the year.

The trend of rising world crude oil prices will occur in the last 1-2 months (August-September). It's linked to the winter cycle in the US and Europe, requiring more fuel supply to keep the air warm both at home and office.

Brent North Sea oil price on September 26 reached US $ 58.01 per barrel for November 2017 contract compared to the beginning of January around-US $ 56.82 per barrel. Meanwhile, light sweet crude prices in the Nymex market on September 26 reached US $ 52.00 per barrel compared to the beginning of January at US $ 52, 33 per barrel. With these assumptions, Sarmuji believes that oil and gas revenues in APBN-P 2017 and fuel subsidies are relatively unchanged.

"We believe the assumption of US $ 50 per barrel oil price will be met, so the assumption of state revenues and fuel subsidies will not change," he said.

Moderate-Realistic

In line with M Sarmuji, economist Indef Eko Listiyanto revealed, in the current trend of rising oil prices due to increased demand in Europe and America, ICP assumption in APBN-P 2017 of US $ 48 per barrel is still realistic. Therefore,
assumptions on oil and gas revenues and fuel subsidies need not be changed. In APBN-P 2017, the subsidy is set at Rp 168.87 trillion. Of that amount, Rp 50.2 trillion is allocated for fuel and LPG.

"The winter factors are fueling the rise in oil prices in Western countries. But due to the abundant supply and supply and world economic growth tends to be flat, the average oil price this year will not rise significantly. So, the assumption of oil price of US $ 48 per barrel in APBN-P 2017 is still moderet and realistic, "he said.

Eko Listiyanto estimates ICP until the end of this year does not move far from the current range of US $ 50 per barrel, although Brent crude oil is approaching the level of US $ 60 per barrel.

"That is assuming the absence of geopolitical turmoil, both in the Middle East as a major supplier of world oil and supply disruption due to turmoil in other regions," he said.

According to him, the government and parliament's decision to increase ICP's assumption in APBN-2017 to US $ 48 per barrel from the assumption of State Budget of US $ 45 per barrel will also not significantly affect Pertamina's business.

"Pertamina can still record profits not far as projected, although it must import more crude oil 50% of its product capability to ensure domestic fuel supply," he said.

Therefore, Eko also estimates that Pertamina's expenditure to finance the public service obligation (PSO) of BBM Satu Price in the foremost, lagging, and outermost areas (3T) will not change much from the initial assumption. The BBM Satu Price program should still be implemented and maintained to ensure justice for people to get the same fuel prices as in Java.

Pertamina President Director Elia Massa Manik recently said that the average price of crude oil during the first half of 2017 compared to the same period last year rose 30% from US $ 36.16 per barrel to US $ 48.9 per barrel. However, the price of subsidized fuel and assignment are retained. In fact, Elijah said, the current price of fuel is formed with benchmark crude oil prices far below current prices.

"Not only that, the realization of investment disbursed by Pertamina also increased from US $ 810 million to US $ 1.49 billion," he said.

Pertamina Finance Director Arief Budiman some time ago explained that the company's revenue was driven by the increase in fuel consumption of non-subsidized fuel price increase. As a result, in terms of cash flow, Pertamina's finances improved.

"The position in the first quarter, operating cash flow is still negative, now it is positive. But still must be in-balance with the payment of short-term debt, so that the condition can now be maintained, even improved, "he said.

Pertamina data showed that Pertamina's fuel sales rose 4 percent in the first half of 2017 compared to the first half of 2016, from 31.47 million kl to 32.6 million kl. Premium consumption fell 34% from 5.78 million kl to 3.82 million kl, but Pertamite, Pertamax Turbo and First gasoline consumption rose 25.54% from 9.75 million kl to 12.24 kl. Consumption of subsidized diesel also rose from 6.51 million kl to 6.8 million ld and Dexlite diesel consumption increased from 80 thousand kl to 250 thousand kl.

Based on data from Pertamina, Pertamina's non-fuel product sales increased during the first half of 2017. Up to the end of last June, Pertamina posted sales of liquid gas / LPG of 6.23 million MT, up 6.3% from 5.86 million MT. Meanwhile, sales of petrochemical products rose from 1.31 million kl to 1.37 million kl.

Pertamina's upstream performance is also better. Oil and gas production until the end of June reached 692 thousand barrels of oil equivalent per day (bsmph), up 8% from the same period last year 640 thousand bsmph. Pertamina is targeting oil production of 334 thousand bpd and gas is slightly lower 1% of target, 2,080 mmscfd. However, this year's net profit projection is not projected as high as the current fuel price is set with ICP of US $ 30 per barrel or Brent crude price of US $ 40 per barrel. In fact, the current price of Brent crude oil already above US $ 50 per barrel.

Based on the company's budget plan, Pertamina's net profit in 2017 is targeted at US $ 3.04 billion, but its realization is estimated at only US $ 2.3 billion assuming that oil price is unchanged and efficiency is going on. Pertamina currently receives a mandate to impose a one price BBM Program. This program refers to the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 36 of 2016 on the Accelerated Enforcement of One Price of Specific Fuel (JBT) and Types of Special Fuel Assignment (JBKP).

Based on this beleid, 148 districts are designated as the location for the distribution of BBM in BBM One Price Program gradually in the period 2017-2020. In Indonesia there are currently around 160 districts / cities included in the 3T category covering about 2 thousand subdistricts and 21 thousand villages.

While the BBM One Price Program implemented until 2019 only reaches 150 points. Pertamina's investment of fuel needed is around Rp 2030 million per point. In the Roadmap of BBM Satu Price, the government targets the operation of 150 channeling institutions by 2019. In detail, 54 points will be completed by 2017, then 50 points in 2018 and 46 in 2019. Two business entities assigned to implement the program are Pertamina and PT AKR Corporindo.

During the first semester of 2017, Pertamina has realized the BBM One Price Program at 21 points from the 54 point target this year. A total of 21 points consists of eight points which are part of the Papua One Price Program, a point in Krayan, North Kalimantan, and 12 points from 54 points which became the target of the implementation of Indonesia One Price program this year.

The 12 tiliks are spread on Pulau Batu in North Sumatra, Central Siberut in West Sumatra, Karimun Islands in Central Java, Raas Island in East Java, Tanjung Pengamas in West Nusa Tenggara, Waingapu in East Nusa Tenggara, Wangi-Wangi in Southeast Sulawesi , Moswaren in West Papua, Long Apari in East Kalimantan, North Morotai in North Maluku, West Paniai District in Papua, and Jagoi Babang in West Kalimantan.

Until last July, Pertamina has added four more BBM Satu Price, namely in South Halmahera, North Maluku, Kabaruan Island and Karakelang Island, North Sulawesi, and West Seram, Maluku.

If the program is realized, fuel consumption in 3T areas will increase, Fuel Supply in target areas of BBM One Price program is estimated to reach 215 thousand kl in 2017 and become 580 thousand kl by 2019. To distribute BBM in BBM One Price Program, Pertamina is estimated to spend around Rp 2 trillion per year.

IN INDONESIA

Pertamina dan APBN Aman dari Gejolak Harga Minyak


Fluktuasi harga minyak mentah dunia belum mengganggu kinerja bisnis PT Pertamina. Proyek-proyek migas Pertamina yang sedang berjalan juga masih aman Meski demikian, gejolak harga minyak hingga di atas level US$ 50 per barel mesti diwaspadai karena bisa menggerus kemampuan investasi Pertamina dan mempersempit ruang fiskal APBN-P 2017.

Belakangan ini ada kekhawatiran harga minyak mentah kembali bergejolak setelah Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC), Rusia, dan beberapa produsen utama lainnya memangkas produksi sekitar 1,8 juta barel per hari sejak awal 2017. 

      Kondisi itu turut memicu kenaikan harga minyak sekitar 15% dalam tIga bulan terakhir. Pemicu lain adalah berkurangnya utilisasi ladang-ladang minyak Amerika Serikat (AS). Harga minyak light sweet pengiriman November di level US$ 52,07 per barel, sedangkan minyak mentah brent pada kisaran US$ 58,19 per barel.

Dalam APBN-P 2017, asumsi harga minyak mentah nasional (Indonesia Crude Price/ ICP) dipatok US$ 48 per barel. Berdasarkan data Kementerian Eenergi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), ICP rata-rata selama Januari hingga Agustus 2017 mencapai US$ 48,41 per barel. Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman mengungkapkan, harga minyak mentah yang relatif aman bagi Pertamina berada di level US$ 45-50 per barel. 

“Soalnya, secara volume balance masih banyak di hilir dibandingkan di hulu migas. Belum lagi harga bahan bakar minyak (BBM) ritel yang masih mengikuti harga ketetapan pemerintah,” kata Arief.

Ditanya tentang kemungkinan kondisi keuangan Pertamina jika harga minyak melonjak di atas US$ 50 per barel dalam jangka waktu lama, Arief Budiman menjawab diplomatis, “Kalau di atas itu, namanya sanggup ya relatif. Kalau on going operations tentunya mungkin masih bisa meraih laba, namun akan menggerus kemampuan investasi.”

Arief menjelaskan, Pertamina membukukan pendapatan 19%, lebih tinggi pada semester I-2017 dibandingkan periode sama tahun lalu, yakni mencapai US$ 20,5 miliar. Namun, karena tergerus harga minyak mentah terus naik, sementara harga BBM ditahan tetap, laba Pertamina terkoreksi 24% menjadi US$ 1,4 miliar. Arief tidak merinci dampak penguatan harga minyak dunia terhadap investasi Pertamina.

“Kami harus membuat kalkulasi seberapa tinggi kenaikan harga minyak tersebut,” ujar dia.

    Kendati demikian, menurut Arief Budiman, Pertamina sudah siap bila harga minyak mentah terus menguat. 

“Kami sudah punya skenarionya. Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Intinya masih banyak cara dan solusi, misalnya mengundang mitra,” tutur dia.

Secara terpisah, Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko Pertamina Gigih Prakoso mengakui, dari sisi finansial, Pertamina memiliki banyak keterbatasan. Di satu sisi, Pertamina harus memikirkan deviden untuk pemerintah. Di sisi lain, BUMN itu harus mampu menjaga kemampuan finansialnya. Itu sebabnya, Pertamina kini banyak menggalang kerja sama operasi dengan mitra strategis. 

“Kami buka selebarnya joint venture atau kerja sama operasi. Kalau dulu semua sendiri. Saat ini, dengan memerhatikan kondisi dan tantangan yang ada, kami buka welcome bagi strategic partner. 

    Kami berkomitmen meningkatkan produksi migas dengan mengakuisisi ladang-ladang migas di luar negeri. Itu membutuhkan pendanaan dan mitra kredibel,” tandas dia. 

Di pihak lain, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengemukakan, menguatnya harga minyak mentah dunia berkorelasi dengan penerimaan negara. Namun, Kementerian ESDM belum menghitung penerimaan negara dalam kaitannya dengan fluktuasi harga minyak selama tahun berjalan (year to date/ytd).

“Penguatan harga minyak akan mendongkrak penerimaan dari sektor migas. Tapi hal itu turut menaikkan besaran subsidi BBM. Intinya, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sektor migas, baik pusat maupun daerah, akan naik. Namun, besaran subsidi BBM juga ikut naik,” ujar dia. 

     Sementara itu, Dirjen Migas Kementerian ESDM Ego Syahrial menegaskan, pemerintah tidak menaikkan harga BBM jenis premium dan solar bersubsidi hingga akhir tahun ini meski harga minyak dunia menguat. Keputusan itu sepenuhnya mempertimbangkan kemampuan daya beli masyarakat.

“Belum ada perubahan, masih tetap sampai akhir tahun,” tandas dia.

Ego meyakini Pertamina masih mampu menanggung selisih harga keekonomian BBM bersubsidi seiring menguatnya harga minyak dunia. Namun, bukan berarti pemerintah tidak mempedulikan kondisi merugi yang dihadapi Pertamina dalam menyalurkan BBM bersubsidi. Menurut Ego, pemerintah juga memikirkan pengembangan investasi Pertamina, seperti di Blok Mahakam.

“Pemerintah harus melihat segala sesuatu secara komprehensif. Tidak melihat sesuatu dari sisi pemasaran BBM saja. Pemerintah memikirkan juga dari sisi korporasi. Pada saatnya pemerintah juga tidak tinggal diam,” tegas dia.

APBN Realistis 

Anggota Komisi XI DPR Karya M Sarmuji mengungkapkan asumsi harga minyak mentah nasional (ICP) dalam APBN-P 2017 sebesar US$ 48 per barel masih cukup memadai dan tidak terlalu rendah di saat tren harga minyak yang sedang berangsur naik. Bahkan, sebelum menetapkan harga itu dalam pengesahan APBN-P 2017, DPR justru menilai angka itu masih terlalu tinggi. 

“Jadi, sebelum menyetujui harga minyak US$ 48 per barel dalam APBN-P 2017, DPR dulu menganggapnya terlalu tinggi. Kami dari Komisi XI sempat khawatir rata-rata ICP akan bergerak di bawah itu,” tutur dia.

Sarmuji menjelaskan, ketika DPR dan pemerintah membahas dan menyetujui asumsi ICP dalam APBN-P 2017 sebesar US$ 48 per barel, ICP selama semester I-2017 rata-rata masih di level US$ 43 per barel. Kemudian, harga minyak dalam APBN-P disepakati US$ 48 per barel dengan mempertimbangkan harga minyak biasanya cenderung naik pada akhir tahun.

Tren kenaikan harga minyak mentah dunia akan terjadi dalam 1-2 bulan terakhir (Agustus-September). Itu terkait dengan siklus memasuki musim dingin di kawasan Amerika dan Eropa, sehingga membutuhkan pasokan BBM lebih banyak untuk menjaga udara tetap hangat, baik di rumah maupun di perkantoran.

Harga minyak Brent Laut Utara pada 26 September mencapai US$ 58,01 per barel untuk kontrak November 2017 dibandingkan awal Januari sekitar-US$ 56,82 per barel. Sedangkan harga minyak light sweet di pasar Nymex pada 26 September mencapai US$ 52,00 per barel dibandingkan awal Januari US$ 52, 33 per barel. Dengan asumsi-asumsi tersebut, Sarmuji yakin penerimaan minyak dan gas dalam APBN-P 2017 dan subsidi BBM relatif tidak banyak berubah. 

“Kami yakin asumsi harga minyak US$ 50 per barel akan terpenuhi, sehingga asumsi penerimaan negara dan subsidi BBM pun tidak akan berubah,” tutur dia.

Moderat-Realistis

Senada dengan M Sarmuji, ekonom Indef Eko Listiyanto mengungkapkan, di saat tren harga minyak yang sedang naik akibat meningkatnya permintaan di Eropa dan Amerika, asumsi ICP dalam APBN-P 2017 sebesar US$ 48 per barel masih realistis. Karena itu, asumsi penerimaan migas dan subsidi BBM pun tidak perlu diubah. Dalam APBN-P 2017, subsidi ditetapkan Rp 168,87 triliun. Dari jumlah itu, Rp 50,2 triliun dialokasikan untuk BBM dan elpiji.

“Faktor-faktor musim dingin memang memicu kenaikan harga minyak di negara-negara Barat. Tapi karena poduksi dan pasokan yang melimpah dan pertumbuhan ekonomi dunia cenderung flat, harga minyak secara rata-rata tahun ini tidak akan naik signifikan. Jadi, asumsi harga minyak US$ 48 per barel dalam APBN-P 2017 masih moderet dan realistis," papar dia.

Eko Listiyanto memperkirakan ICP hingga akhir tahun ini tidak bergerak jauh dari kisaran saat ini US$ 50 per barel, walaupun minyak mentah jenis Brent sudah mendekati level US$ 60 per barel. 

“Itu dengan asumsi tidak adanya gejolak geopolitik, baik di Timur Tengah sebagai pemasok utama minyak dunia maupun gangguan pasokan akibat gejolak di wilayah lain,” ucap dia.

Menurut dia, keputusan pemerintah dan DPR menaikkan asumsi ICP di APBN-2017 menjadi US$ 48 per barel dari asumsi APBN sebesar US$ 45 per barel juga tidak akan berpengaruh signifikan terhadap bisnis Pertamina.

“Pertamina tetap bisa membukukan keuntungan tidak jauh seperti yang diproyeksikan, walaupun harus mengimpor minyak mentah lebih banyak 50% dari kemampuan produknya untuk menjamin pasokan BBM di dalam negeri,” ujar dia.

Karena itu, Eko juga memperkirakan pengeluaran Pertamina untuk membiaya kegiatan public service obligation (PSO) BBM Satu Harga di daerah terdepan, tertinggal, dan terluar (3T) tidak akan banyak berubah dari asumsi awal. Program BBM Satu Harga juga tetap harus dijalankan dan dipertahankan untuk menjamin keadilan bagi masyarakat untuk mendapatkan harga BBM yang sama seperti di Pulau Jawa.

Direktur Utama Pertamina Elia Massa Manik baru-baru ini mengatakan, rata-rata harga minyak mentah selama semester I-2017 dibandingkan periode sama tahun silam naik 30% dari US$ 36,16 per barel menjadi US$ US$ 48,9 per barel. Namun, harga BBM bersubsidi dan penugasan ditahan tetap. Padahal, kata Elia, harga BBM saat ini dibentuk dengan patokan harga minyak mentah jauh di bawah harga saat ini. 

“Tidak hanya itu, realisasi investasi yang dikucurkan Pertamina juga meningkat dari US$ 810 juta menjadi US$ 1,49 miliar,” tutur dia. 

Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman beberapa waktu lalu menjelaskan, pendapatan perusahaan naik didorong kenaikan konsumsi BBM kenaikan harga BBM non-subsidi. Alhasil, dari sisi arus kas, keuangan Pertamina membaik.

“Posisi pada kuartal I, operating cash flow masih negatif, sekarang sudah positif. Tetapi tetap harus di-balance dengan pembayaran utang jangka pendek, sehingga kondisi sekarang bisa dipertahankan, bahkan membaik,” kata dia.

Data Pertamina menunjukkan, penjualan BBM Pertamina naik 4% pada semester I-2017 dibandingkan semester I-2016, yakni dari 31,47 juta kl menjadi 32,6 juta kl. Konsumsi Premium turun 34% dari 5,78 juta kl menjadi 3,82 juta kl, namun konsumsi bensin jenis Pertalite, Pertamax Turbo, dan Pertama naik 25,54% dari 9,75 juta kl menjadi 12,24 kl. Konsumsi solar bersubsidi juga naik dari 6,51 juta kl menjadi 6,8 juta ld dan konsumsi solar Dexlite meningkat dari 80 ribu kl menjadi 250 ribu kl.

Berdasarkan data Pertamina, penjualan produk non-BBM Pertamina meningkat selama semester I-2017, Sampai akhir Juni lalu, Pertamina membukukan penjualan gas minyak cair/LPG sebesar 6,23 juta MT, naik 6,3% dari 5,86 juta MT. Sedangkan penjualan produk petrokimia naik dari 1,31 juta kl menjadi 1,37 juta kl.

Kinerja hulu Pertamina juga lebih baik. Produksi migas sampai akhir Juni lalu mencapai 692 ribu barel setara minyak per hari (bsmph), naik 8% dari periode sama tahun lalu 640 ribu bsmph. Pertamina menargetkan produksi minyak sekitar 334 ribu bph dan gas sedikit lebih rendah 1% dari target,2.080 mmscfd. 

    Meski demikian, realisasi laba bersih tahun ini diproyeksikan tidak setinggi target karena harga BBM saat ini dibentuk dengan ICP US$ 30 per barel atau harga minyak mentah Brent US$ 40 per barel. Padahal, saat ini harga minyak mentah Brent sudah di atas US$ 50 per barel.

Berdasarkan rencana kerja anggaran perusahaan, laba bersih Pertamina pada 2017 ditargetkan US$ 3,04 miliar, namun realisasinya diperkirakan hanya sekitar US$ 2,3 miliar dengan asumsi harga minyak tidak berubah dan terjadi efisiensi. 

     Pertamina saat ini mendapat amanat untuk memberlakukan Program BBM satu Harga. Program ini mengacu ke Peraturan Menteri ESDM No 36 Tahun 2016 tentang Percepatan Pemberlakuan Satu Harga jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP). 

Berdasarkan beleid ini, 148 kabupaten ditetapkan sebagai lokasi pendistribusian BBM dalam Program BBM Satu Harga secara bertahap pada periode 2017-2020. Di Indonesia saat ini terdapat sekitar 160 kabupaten/kota yang masuk kategori 3T mencakup sekitar 2 ribu kecamatan dan 21 ribu desa. 

Sedangkan Program BBM Satu Harga yang dilaksanakan hingga 2019 hanya menjangkau 150 titik.  Investasi penyaluran BBM yang dibutuhkan Pertamina berkisar Rp 2030 juta per titik. Dalam Roadmap BBM Satu Harga, pemerintah menargetkan pengoperasian 150 lembaga penyalur hingga tahun 2019. 

     Rincinya, sebanyak 54 titik akan diselesaikan pada 2017, selanjutnya 50 titik pada 2018, dan 46 titik pada 2019. Dua badan usaha yang ditugaskan untuk melaksanakan program ini adalah Pertamina dan PT AKR Corporindo.

Selama semester I-2017, Pertamina telah merealisasikan Program BBM Satu Harga di 21 titik dari target 54 titik tahun ini. Sebanyak 21 titik itu terdiri atas delapan titik yang merupakan bagian Program Papua Satu Harga, satu titik di Krayan, Kalimantan Utara, serta 12 titik dari 54 titik yang menjadi target pelaksanaan program Indonesia Satu Harga tahun ini.

Ke-12 tilik ini tersebar di Pulau Batu di Sumatera Utara, Siberut Tengah di Sumatera Barat, Kepulauan Karimun di Jawa Tengah, Pulau Raas di Jawa Timur, Tanjung Pengamas di Nusa Tenggara Barat, Waingapu di Nusa Tenggara Timur, Wangi-Wangi di Sulawesi Tenggara, Moswaren di Papua Barat, Long Apari di Kalimantan Timur, Morotai Utara di Maluku Utara, Distrik Paniai Barat di Papua, serta Jagoi Babang di Kalimantan Barat.

Hingga Juli lalu, Pertamina menambah empat lagi lembaga penyalur BBM Satu Harga, yakni di Halmahera Selatan, Maluku Utara, Pulau Kabaruan dan Pulau Karakelang, di Sulawesi Utara, serta Seram Bagian Barat, Maluku.

Jika program ini terealisasi, konsumsi BBM di wilayah-wilayah 3T akan meningkat, Penyaluran BBM di daerah-daerah target program BBM Satu Harga diestimasikan mencapai 215 ribu kl pada 2017 dan menjadi 580 ribu kl pada 2019. Untuk menyalurkan BBM dalam Program BBM Satu Harga, Pertamina diperkirakan mengeluarkan biaya distribusi sekitar Rp 2 triliun per tahun.

Investor Daily, Page-1, Thursday, Sept 28, 2017

Thursday, September 28, 2017

ExxonMobil Release Done October



The finalization of the transfer of rights to ExxonMobil Cepu Limited as the Jamabaran-Tiung Biru Field partner to PT Pertamina EP Cepu is targeted for completion in October 2017.

President Director of PT Pertamina EP Cepu (PEPC) Adriansyah said the negotiations with ExxonMobil have been completed. Currently still in the administrative stage of ExxonMobil's internal residence at headquarters in the United States. He called the longest time to complete the administration for three weeks.

"Three weeks is the longest because we are waiting for this to board Exxon [board of directors]," he said after attending the ground breaking event of Jambaran-Tiung Biru Field in Bojonegoro on Monday (25/9).

After the transfer of management rights is formally completed, then the gas purchase agreement (PJBC) with PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) can be signed. The reason is that the transfer of management rights contains aspects of taxation. Thus, PJBG needs to wait for the transfer of rights process.

The project is a merger of two fields and two different working areas. Jambaran Field is part of the work area of ​​Cepu and Tiung Biru Field which is part of Pertamina EP work area. In Cepu Block, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) becomes operator and controls 20.5% of participating interest, Ampolex 24.5%, Pertamina EP Cepu (PEPC) 45%, and some 10% BUMD.

Meanwhile, in the project, PEPC becomes operator and with EMCL each has 41, 4% share. Regional-owned enterprises (BUMD) has a share of 9.2% and the remaining 8% controlled by Pertamina EP. When the transfer of management rights is over, PEPC will control 82.8% of the rights to manage the Jambaran-Tiung Biru field.

According to him, for every transaction of rights will lead to taxation. As for, since the beginning of negotiations with EMCL, the tax value to be borne has been calculated. However, it is necessary to ascertain the amount of tax to be paid in order to avoid any more impacts on the gas sale price.

"Transactions of this size we can not allocate taxes based on our assumptions because if the slip difference can be very significant. Therefore we need official documents so there is certainty of the amount of tax to be paid, "he said

TRANSITION RULES

Adriansyah considers that the tax problem is not the main one in the process of transferring the right to manage in the Jambaran-Tiung Biru project. The issue of drilling responsibilities and subsurface data should also be regulated.

"Tax is not the main thing. Many other issues relate to managing technical activities such as drilling and subsurface data that need more complex transition rules, "he said.

The transfer of rights is carried out under a sole risks scheme, ie the partners disclaim their rights and obligations on the project even though the project is a field and two different working areas. Although the risk will be borne alone, he hopes that the gas sale price will no longer change and the agreement in the form of heads of agreement (HoA) signed in August and the project can be completed on schedule.

Otherwise, the project's economy continues to decline even though to continue the project PEPC has received a 5% profit-sharing share so the contractor gets 45%. Separately, Vice President of Public & Government Affairs ExxonMobil Cepu Limited Erwin Maryoto said that the key points in the negotiations have been reached. Currently, entering the final stage for the administration process.

"All that matters important is done all just the legal language that is being finalized."

IN INDONESIA

Pelepasan ExxonMobil Selesai Oktober


Finalisasi pengalihan hak kelolaPT ExxonMobil Cepu Limited sebagai mitra Lapangan Jamabaran-Tiung Biru kepada PT Pertamina EP Cepu ditargetkan selesai pada oktober 2017.

Direktur Utama PT Pertamina EP Cepu (PEPC) Adriansyah mengatakan negosiasi dengan ExxonMobil telah tuntas. Saat ini masih dalam tahap administrasi di internal ExxonMobil yang berada di kantor pusat di Amerika Serikat. Dia menyebut waktu paling lama untuk penyelesaian administrasi selama tiga pekan.

"Tiga minggu paling lama karena kita menunggu ini masuk ke board [direksi] Exxon,” ujarnya usai menghadiri acara peletakan batu pertama Lapangan Jambaran-Tiung Biru di Bojonegoro, Senin (25/9).

Setelah pengalihan hak kelola selesai secara formal, barulah perjanjian jual beli gas (PJBC) dengan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) bisa diteken. Alasannya, pengalihan hak kelola tersebut mengandung aspek perpajakan. Dengan demikian, PJBG perlu menanti proses pengalihan hak kelola.

Proyek tersebut merupakan penggabungan dua lapangan dan dua wilayah kerja berbeda. Lapangan Jambaran merupakan bagian dari wilayah kerja Cepu dan Lapangan Tiung Biru yang menjadi bagian dari wilayah kerja Pertamina EP. Pada Blok Cepu, ExxonMobil Cepu Limited (EMCL) menjadi operator dan menguasai saham partisipasi sebesar 20,5 %, Ampolex 24,5%, Pertamina EP Cepu (PEPC) 45%, dan beberapa BUMD 10%.

Sementara itu, dalam proyek itu, PEPC menjadi operator dan bersama EMCL masing-masing memiliki porsi 41 ,4%. Badan usaha milik daerah (BUMD) itu memiliki saham 9,2% dan sisanya sebanyak 8% dikuasai oleh Pertamina EP. Bila peralihan hak kelola usai, PEPC akan menguasai 82,8% hak kelola atas Iapangan Jambaran-Tiung Biru.

Menurutnya, untuk setiap transaksi hak kelola akan menimbulkan perpajakan. Adapun, sejak awal negosiasi dengan EMCL, nilai pajak yang harus ditanggung sudah dihitung. Namun, perlu dipastikan jumlah pajak yang harus dibayarkan agar tidak ada lagi pembahan yang berdampak pada harga jual gas.

“Transaksi sebesar ini kan kita tidak bisa mengalokasikan pajak berdasarkan asumsi kita karena kalau meleset selisihnya bisa sangat signifikan. Karena itu kita butuh dokumen resmi sehingga ada kepastian jumlah pajak yang harus dibayar,” ujarnya 

ATURAN TRANSISI

Adriansyah menilai bahwa masalah pajak bukanlah yang utama dalam proses peralihan hak kelola dalam proyek Jambaran-Tiung Biru. Masalah tanggung jawab pengeboran dan data bawah permukaan juga harus diatur.

“Tax bukanlah hal yang utama. Banyak isu lain terkait alih kelola kegiatan teknis seperti drilling [pengeboran] dan data subsurface yang perlu aturan-aturan transisi yang lebih kompleks,” katanya.

Pengalihan hak kelola dilakukan dengan skema sole risks, yakni mitra melepas hak dan kewajibannya atas proyek tersebut meskipun proyek merupakan lapangan dan dua wilayah kerja berbeda. Kendati risiko nantinya ditanggung sendiri, dia berharap agar harga jual gas tidak lagi mengalami perubahan dan kesepakatan berupa heads of agreement (HoA) yang diteken pada Agustus dan proyek bisa selesai sesuai jadwal yang ditetapkan. 

Bila tidak, keekonomian proyek terus turun meskipun untuk melanjutkan proyek tersebut PEPC telah mendapat tambahan bagi hasil sebesar 5% sehingga kontraktor mendapat bagian 45%. Secara terpisah, Vice President Public & Government Affairs ExxonMobil Cepu Limited Erwin Maryoto mengatakan bahwa poin-poin penting dalam negosiasi telah tercapai. Saat ini, masuk tahap final untuk proses administrasi. 

“Semua yang penting penting sudah selesai semua hanya bahasa hukumnya yang sedang difinalisasi."

Bisnis Indonesia, Page-28, Thursday, Sept 28, 2017

Continue to Increase Oil and Gas Production in Bukit Tua



The Bukit Tua block of oil and gas fields is still sweet to Petronas (Petroliam Nasional Berhad), a Malaysian company playing in upstream oil and gas sector in Indonesia. From the oil and gas field on the north coast of Madura Island, Petronas operations show a positive performance. Since the signing of PSC [production sharing contrast] contract with Indonesian government through SKK Migas in 1998, there are already five oil and gas wells producing.

Total gas production from the five wells reached 37 mmsfd [million standart cubic feet per day]. Its oil production is around 15,000 barrels per day [bph]. The results that make Petronas increasingly eager to lift the fortune from the bowels of the earth. Two drilling points are currently underway with a target of 4,000 bpd.

"We expect oil production to be boosted to an optimum yield of 20,000 bpd, while gas production is up to 50 mmsfd," he said. Senior Manager of Corporate Affairs and Administrative PC Muriah, Andiono Setiawan in Gresik, Wednesday (27/9).

The two new wells are all located in the Bukit Tua field, which is the result of exploration in 2012. The two new wells are scheduled to open in February 2018.

"Our target in 2018 is to maximize gas production to 50 mmsfd and oil production up to 20,000 bpd." he said.

During this time, the production gas from the Bukit Tua field is channeled to PT PLN to support electricity supply in East Java through PT PJU [Petrogas Jatim Utama], BUMD owned by East Java Provincial Government. Petronas itself, in cooperation contract with PT PJU, maximum supply gas up to 50 mmsfd. 

     But so far the supply from Petronas to PJU only about 37 mmsfd. To channel gas production from the Bukit Tua field, Petronas built a 110 km-long seabed pipe from a 70 mmsfd Onshore Receiving Facilities (ORF) facility located in Maspion Industrial Area, Manyar, Gresik.

In addition, Petronas also uses FPSO units (floating production storage and offloading), a floating unit used to extract oil in the ocean as well as process it into finished oil and directly discharged into Pertamina.

IN INDONESIA

Terus Genjot Produksi Migas di Bukit Tua


Lapangan minyak dan gas Bukit Tua blok Ketapang masih berasa manis bagi Petronas (Petroliam Nasional Berhad), perusahaan asal Malaysia yang bermain di sektor hulu migas di Indonesia. Dari lapangan migas di pantai utara Pulau Madura itu, kegiatan operasi Petronas menunjukkan kinerja positif. Sejak ditandatanganinya kontrak PSC [production sharing contrast) dengan pemerintah Indonesia melalui SKK Migas tahun 1998 silam, sudah ada lima sumur migas yang berproduksi.

Total produksi gas dari lima sumur itu mencapai 37 mmsfd [million standart cubic feet per day). Sedang produksi minyaknya berkisar 15.000 barel per hari [bph). Hasil itu membuat Petronas semakin bersemangat mengangkat rejeki dari perut bumi. Dua titik pengeboran sedang dikerjakan saat ini dengan target 4.000 bph.

"Kami berharap produksi minyak dapat digenjot hingga hasil optimum 20.000 bph. Sedang produksi gas hingga 50 mmsfd," kata Senior Manager Corporate Affairs and Administrative PC Muriah, Andiono Setiawan di Gresik, Rabu (27/ 9).

Dua sumur baru yang disiapkan itu semuanya juga berada di lapangan Bukit Tua, yang merupakan hasil eksplorasi tahun 2012. Dua sumur baru tersebut dijadwalkan beroperasi Februari 2018 mendatang. 

"Target kami di 2018 memang itu. Memaksimalkan produksi gas sampai 50 mmsfd dan produksi minyak hingga 20.000 bph." kata dia.

Selama ini, gas produksi dari lapangan Bukit Tua dialirkan ke PT PLN untuk mendukung penyediaan listrik di Jawa Timur melalui PT PJU [Petrogas Jatim Utama), BUMD milik Pemerintah Provinsi Jatim. Petronas sendiri, dalam kontrak kerjasamanya dengan PT PJU, maksimal menyuplai gas hingga 50 mmsfd. 

     Tapi selama ini suplai dari Petronas ke PJU baru sekitar 37 mmsfd. Untuk mengalirkan produksi gas dari lapangan Bukit Tua, Petronas membangun pipa dasar laut sepanjang 110 km dari fasilitas penerimaan darat atau Onshore Receiving Facilities (ORF) berkapasitas 70 mmsfd yang terletak di Kawasan Industri Maspion, Manyar, Gresik.

Selain itu, Petronas juga menggunakan unit FPSO (floating production storage and offloading), unit terapung yang digunakan untuk mengambil minyak di lautan sekaligus memprosesnya menjadi minyak jadi dan langsung dialirkan ke Pertamina.

Surya, Page-17, Thursday, Sept 28, 2017

Oil Prices Rise Up US $ 52



West Texas intermediate (WTI) crude oil is moving in a positive trend. Although it had corrected after reaching its highest level since May 2017, now energy commodities are back up.

As of 6:30 pm yesterday, WTI oil futures for November delivery climbed 0.1396 to $ 51.95 a barrel. Even in the middle of the trading session had touched US $ 52.28 per barrel. Oil prices rose as market participants believe the Organization of Petroleum Exporting Cotuitries (OPEC) will continue its production cuts program.

Monex Investindo Futures analyst Putu Agus Pransuamitra said there was an expectation of OPEC's production cuts program to be extended, although there has been no official decision yet. With this price increase, analysts say OPEC will be able to meet the set price target. The organization of this oil-producing country set a target price of oil at US $ 55 per barrel.

However, according to Asia Tradepoint Futures analyst Deddy Yusuf Siregar, if until the end of the year target oil prices have been reached, OPEC will re-regulate the production level. Russian Energy Minister Alexander Novak once said, if prices are as expected, then production cuts will end in March 2018.

Supply disruption in Iraq also contributed to positive sentiment. On Monday (25/9), Turkish President Tayyip Erdogan threatened to cut the Kurdish pipeline supplying world oil. In addition, Deddy said oil prices bounced on the back of data sentiment The American Petroleum Institute (API), on Tuesday (26/9). The data shows, US crude oil stock (US) down.

"The decline is slim, around 761,000 barrels, but this reinforces Baker Hughes's previous data that calls for drilling activity in America to decline," said Deddy, Wednesday (27/9).

In the week ending September 22, Baker Hughes released the number of active drilling rigs reduced by five to 744 from the previous week. Putu said the strengthening of oil prices could still continue if oil stock data released by the US Energy Information Administration (EIA) also showed a decline. So far, US oil stockpiles in the week ending September 22, 2017 is estimated to only rise about 2.9 million barrels. Whereas in the previous week the increase reached 4.6 million barrels.

Technically, Putu sees oil prices moving above the moving average (MA) 50, MA 100 and MA 200. This indicates oil prices are still strong. MACD rose to the level of 0.9, But RSI dropped to 83 and the stochastic level 87 indicates potential weakness.

Today Deddy predicts oil price will move between US $ 51.70-USS 52.50 per barrel. Putu's prediction, oil prices range from US $ 50.80 - US $ 53.00 today and between US $ 50.80-US $ 53.60 per barrel at the end of the third quarter.

IN INDONESIA

Harga Minyak Naik Tembus US$ 52


Minyak mentah jenis west Texas intermediate (WTI) tengah bergerak dalam tren positif. Meski sempat terkoreksi setelah mencapai level tertingginya sejak Mei 2017, kini komoditas energi tersebut kembali naik.

Per pukul 18.30 WIB kemarin, harga minyak WTI kontrak pengiriman November 2017 menguat 0,1396 menjadi US$ 51,95 per barel. Bahkan di tengah sesi perdagangan harganya sempat menyentuh US$ 52,28 per barel. Harga minyak naik lantaran pelaku pasar yakin Organization of the Petroleum Exporting Cotuitries (OPEC) bakal melanjutkan program pemangkasan produksi. 

Analis Monex Investindo Futures Putu Agus Pransuamitra menyebut, ada ekspektasi program pemangkasan produksi oleh OPEC akan diperpanjang, meski kini belum ada keputusan resmi. Dengan penguatan harga ini, analis menilai OPEC akan mampu memenuhi target harga yang ditetapkan. Organisasi negara penghasil minyak ini mematok target harga minyak US$ 55 per barel.

Hanya saja, menurut analis Asia Tradepoint Futures Deddy Yusuf Siregar, jika sampai akhir tahun target harga minyak sudah tercapai, OPEC akan kembali mengatur tingkat produksi. Menteri Energi Rusia Alexander Novak pernah mengatakan, jika harga sudah sesuai harapan, maka pemangkasan produksi akan diakhiri pada Maret 2018.

Gangguan pasokan di lrak juga turut memberi sentimen positif. Pada Senin (25/9) lalu, Presiden Turki Tayyip Erdogan mengancam akan memotong pipa Kurdi yang memasok minyak dunia. Selain itu, Deddy menyebut harga minyak kembali melambung didorong sentimen rilis data The American Petroleum Institute (API), pada Selasa (26/9).  Data tersebut menunjukkan, stok minyak mentah Amerika Serikat (AS) turun.

"Penurunannya memang tipis, sekitar 761.000 barel, tapi ini semakin mengokohkan data Baker Hughes sebelumnya yang menyebut aktivitas pengeboran di Amerika menurun," papar Deddy, Rabu (27/9). 

Pada pekan yang berakhir 22 September kemarin, Baker Hughes merilis jumlah rig pengeboran aktif berkurang lima menjadi 744 buah dari pekan sebelumnya. Putu mengatakan, penguatan harga minyak masih bisa berlanjut jika data stok minyak yang dirilis US Energy Information Administration (EIA) juga menunjukkan penurunan. Sejauh ini stok minyak AS pada pekan yang berakhir 22 September 2017 diperkirakan hanya naik sekitar 2,9 juta barel. Padahal di pekan sebelumnya kenaikan mencapai 4,6 juta barel.

Secara teknikal, Putu melihat harga minyak bergerak di atas moving average (MA) 50, MA 100 dan MA 200. Hal ini mengindikasikan harga minyak masih menguat. MACD naik ke level 0,9, Tapi RSI turun ke level 83 dan stochastic level 87 menunjukkan potensi pelemahan.

Hari ini Deddy memprediksi harga minyak akan bergerak antara US$ 51,70-USS 52,50 per barel. Prediksi Putu, harga minyak berkisar di US$ 50,80 - US$ 53,00 hari ini dan antara US$ 50,80-US$ 53,60 per barel di akhir kuartal tiga.

Kontan, Page-11, Thursday, Sept 28, 2017

For Gas Network, Medco Sells Gas to PGN



PT Medco E & P Indonesia (Medco E & P) again supplied gas production for the needs of the city's gas network program. After being in Kota Tarakan, North Kalimantan, Palembang, South Sumatra, on September 27, 2017, it is the turn of the citizens of Sekayu City, Musi Banyuasin Regency, South Sumatra to enjoy gas supplied from the gas field owned by the national private oil and gas company.

In managing the gas supply, Medco E & P and PT Perusahaan Gas Negara Tbk will agree on a gas purchase agreement (PJBG) known by the Upstream Oil and Gas Upstream Business Unit (SKK Migas). The amount of gas to be supplied from Medco E & P to PGN is planned at 0.25 mmscfd over 10 years. The gas supply that will be used for this household needs is expected to save the cost of living of Kota Sekayu residents.

Indonesia Public Affairs and Security Manager West PT Medco E & P Indonesia Sutami said Medco E & P's gas supply for city gas program has been enjoyed by 21,000 houses in Tarakan and 5,000 in Palembang. According to the plan, gas from Medco E & P field in South Sumatra Block will be channeled by PGN to 6,031 household gas connections in Kota Sekayu gradually.

"Supply to Kota Sekayu reaffirms the company's commitment to produce gas for domestic needs," he said.

IN INDONESIA

Demi Jaringan Gas, Medco Menjual Gas ke PGN


PT Medco E&P Indonesia (Medco E&P) kembali memasok produksi gas untuk kebutuhan program jaringan gas kota. Setelah di Kota Tarakan, Kalimantan Utara, Palembang, Sumatra Selatan, pada 27 September 2017, giliran warga Kota Sekayu, Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatra Selatan akan menikmati gas yang dipasok dari lapangan gas milik perusahaan migas swasta nasional ini. 

Dalam mengelola pasokan gas tersebut, Medco E&P dan PT Perusahaan Gas Negara Tbk akan menyepakati perjanjian jual beli gas (PJBG) yang diketahui oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Jumlah gas yang akan dipasok dari Medco E&P kepada PGN rencananya sebesar 0,25 mmscfd selama 10 tahun. Pasokan gas yang akan dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga ini, diharapkan menghemat pengeluaran biaya hidup warga Kota Sekayu.

Manajer Public Affair and Security Indonesia West PT Medco E & P Indonesia Sutami menyatakan hingga saat ini pasokan gas Medco E&P untuk program gas kota sudah dinikmati oleh 21,000 rumah di Tarakan dan 5.000 runah di Palembang. Menurut rencana, gas dari lapangan-lapangan Medco E&P di Blok South Sumatra akan disalurkan oleh PGN ke 6.031 sambungan gas rumah tangga di Kota Sekayu secara bertahap. 

"Pasokan ke Kota Sekayu ini menegaskan kembali komitmen perusahaan dalam memproduksi gas untuk kebutuhan domestik," kata dia.

Kontan, Page-18, Thursday, Sept 28, 2017