Medcol Akuisisi Dua Anak Usaha ConocoPhillips

    PT Medco Energi Intemasional (MEDC) merampungkan akuisisi dua anak usaha ConocoPhillips, yakni ConocoPhillips Indonesia Inc Ltd (CHL) dan ConocoPhillips Singapore Operations Pte Ltd (CSOP). Kepala Eksekutif MEDC, Roberto Lorato mengatakan Prioritas kami adalah mempertahankan keamanan operasi dan keberlangsungan usaha. CHL adalah operator lapangan South Natuna Sea Block B dengan hak partisipasi sebesar 40 persen serta mengoperasikan West Natuna Transportation System (WNTS).

    Adapun CSOP mengoperasikan Onshore Receiving Facility (ORF) di Singapura. Lorato mengatakan, infrastruktur WNTS beserta jaringan pipa gas Malaysia akan terus memegang peran penting dalam komersialisasi temuan minyak dan gas hasil eksplorasi dan eksploitasi di Natuna. Direktur Utama Medco Energi, Hilmi Panigoro, mengatakan akuisisi CHL dan CSOP merupakan tonggak terpenting kedua bagi MEDC setelah pengambilan saham PT Newmont Nusa Tenggara.

    Dengan menguasai hak partisipasi di Blok B Natuna, MEDC akan mendapat kemampuan operasi minyak dan gas lepas pantai kelas dunia. Sebelumnya, MEDC mengumumkan akuisisi saham Kris Energy di Blok A, Aceh, sebesar 26,6 persen. Aksi korporasi ini merupakan langkah lanjutan untuk menguasai 85 persen saham di Blok A. Awalnya, Medco hanya memiliki 41,6 persen kepemilikan di wilayah kerja ini. Kemudian perusahaan ini mencaplok saham Japex pada Mei lalu sebesar 16,67 persen, sehingga kepemilikannya di Blok A mencapai 58,34 persen.

    Analis Indosurya Securities, William Surya Wijaya, mengatakan akuisisi seharusnya bisa menyehatkan kinerja perusahaan untuk jangka panjang. Ekspansi perusahaan, menurut dia, jamak terjadi, khususnya di sektor ekstraktif. Mereka perlu menjaga kondisi perusahaan supaya stabil.

IN ENGLISH

Medco Acquisition of Two Subsidiaries ConocoPhillips

    PT Medco Energi Internasional (MEDC) completed the acquisition of two subsidiaries of ConocoPhillips, namely ConocoPhillips Indonesia Inc. Ltd. (CHL) and ConocoPhillips Singapore Operations Pte Ltd (CSop). MEDC Chief Executive Officer, said Roberto Lorato Our priority is to maintain the security of operations and business continuity. CHL is the field operator South Natuna Sea Block B with a 40 percent participating interest and operates the West Natuna Transportation System (Wnts).

    The CSop operate Onshore Receiving Facility (ORF) in Singapore. Lorato said Wnts infrastructure along the gas pipelines Malaysia will continue to play an important role in the commercialization of finding oil and gas exploration and exploitation in Natuna. President Director of Medco, Hilmi Panigoro, said the acquisition of CHL and CSop an important milestone both for MEDC after taking a stake in PT Newmont Nusa Tenggara.

    By mastering the participating interest in Block B Natuna, MEDC will have the ability of oil and gas operations offshore world class. Earlier, MEDC announced the acquisition of shares Kris Energy in Block A, Aceh, amounting to 26.6 percent. This corporate action is the next step to controlling 85 percent stake in Block A. Initially, Medco has only 41.6 per cent ownership interest in this work area. Then the company was annexed Japex shares in May by 16.67 percent, so its interest in Block A reached 58.34 percent.

    Indosurya Securities analyst, William Surya Wijaya, said the acquisition should be healthy for the long term performance of the company. Expansion of the company, according to him, the plural occur, particularly in the extractive sector. They need to maintain the condition that the company is stable.

Koran Tempo, Page-15, Friday, Nov,18-2016

Govt Gives Greenlight to Private Refineries

    Private companies may now grab their own piece of the oil refinery cake as a new regulation allows them to build refineries without cooperating with state-owned oil and gas company Pertamina. Indonesia is in dire need of more oil refineries to , minimize refined fuel imports in the next decade, which are set to skyrocket in order to accommodate rising demand. At present, the country’s refineries are only capable of processing around 830,000 barrels of oil per day (bopd), a littleover half of the current refined fuel demand.

    Although Pertamina has already set the ball rolling with plans to build two new refineries and upgrade three others in the next decade, progress has been slower than expected, increasing concern that the fuel supply deficit will remain large in the coming years. To offset a possible shortfall, the Energy and Mineral Resources Ministry last Friday issued Ministerial Regulation No. 35/2016, which allows private companies to build refineries of their own as long as they use technology approved by the government and prioritize meeting domestic demand over exporting the final products.

    Based on existing regulations, private companies that decide to build oil refineries may be offered fiscal and non-fiscal incentives, including the ability to integrate petrochemical production in the refineries built. The regulation also allows companies to directly import crude for production and decide freely on the fuel they wish to produce. The ministry’s oil and gas director general, IGN Wiratmadja Puja, emphasized that the private refineries would be allowed to sell their fuel to off-takers other than Pertamina.

    BMI Research, a subsidiary of Fitch Group, expects national fuel demand to increase by an average annual rate of 2.7 percent from 1.78 million bopd to 2.28 million in 2025. However, this estimate does not take into account any proposed greenfield refineries, due to the lack of a concrete time line and the risk of delays. BMI Research also expects im-ports of refined fuels to skyrocket to 1.4 million bopd in 2025 from the current 941,000 bopd. Unlike BMI Research, however, Pertamina projects that demand will only reach 1.8 million bopd by 2030.

    To accommodate that projected increase, Pertamina is set to upgrade refineries in Cilacap in Central Java, Balikpapan in East Kalimantan, Dumai in Riau and Balongan in West Java. It will also build several new refineries, including one in Bontang, East Kalimantan, and Tuban, East Java. Even though these measures are set to increase production to 2.6 bopd, Pertamina still expects to see a small deficit of 231,000 bopd in 2030 - comprising only of gasoline if the projects complete on time.

    Wiratmaja said the ministry had not set a total capacity target for private refineries, as that would depend largely on national demand at the time. Moreover, the ministry did not set a minimum capacity for each refinery. Meanwhile, ReforMiner Institute executive director Komaidi Notonegoro applauded the new regulation, saying it would expedite refinery development and support Pertamina’s efforts to increase domestic production. Pertamina’s refinery segment is more of an obligation, because as a business it’s not that profitable, he said, adding that the private refineries could fill the production gap Pertamina projects for 2030.

IN INDONESIA

Pemerintah Memberikan Lampu Hijau untuk Kilang Swasta

    Perusahaan swasta sekarang dapat ambil bagian mereka sendiri kue kilang minyak sebagai peraturan baru memungkinkan mereka untuk membangun kilang tanpa bekerja sama dengan perusahaan minyak dan gas milik negara Pertamina. Indonesia sangat membutuhkan kilang minyak lebih, meminimalkan impor bahan bakar halus dalam dekade berikutnya, yang ditetapkan untuk meroket untuk mengakomodasi meningkatnya permintaan. Saat ini, kilang negara itu hanya mampu memproses sekitar 830.000 barel minyak per hari (bopd), sebuah Littleover setengah dari permintaan bahan bakar halus saat.

    Meskipun Pertamina telah menetapkan bola menggelinding dengan rencana untuk membangun dua kilang baru dan upgrade tiga orang lainnya pada dekade berikutnya, kemajuan telah lambat dari yang diharapkan, meningkatkan kekhawatiran bahwa defisit pasokan bahan bakar akan tetap besar di tahun-tahun mendatang. Untuk mengimbangi kekurangan mungkin, Jumat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral lalu mengeluarkan Peraturan Menteri No. 35/2016, yang memungkinkan perusahaan swasta untuk membangun kilang sendiri selama mereka menggunakan teknologi yang disetujui oleh pemerintah dan memprioritaskan memenuhi permintaan domestik lebih mengekspor produk akhir.

    Berdasarkan peraturan yang ada, perusahaan swasta yang memutuskan untuk membangun kilang minyak dapat menawarkan insentif fiskal dan non-fiskal, termasuk kemampuan untuk mengintegrasikan produksi petrokimia di kilang dibangun. Peraturan ini juga memungkinkan perusahaan untuk langsung mengimpor minyak mentah untuk produksi dan memutuskan secara bebas pada bahan bakar yang mereka inginkan untuk menghasilkan. Kementerian Direktur Jenderal Minyak dan gas, IGN Wiratmadja Puja, menekankan bahwa kilang swasta akan diizinkan untuk menjual bahan bakar mereka untuk off-taker selain Pertamina.

    BMI Research, sebuah anak perusahaan dari Fitch Group, mengharapkan permintaan BBM nasional meningkat tingkat tahunan rata-rata 2,7 persen dari 1,78 juta bopd menjadi 2,28 juta pada tahun 2025. Namun, perkiraan ini tidak memperhitungkan kilang Lapangan Hijau diusulkan, karena kurangnya garis waktu beton dan risiko penundaan. BMI Penelitian juga mengharapkan impor bahan bakar melambung menjadi 1,4 juta bopd pada tahun 2025 dari saat ini 941.000 bopd. Tidak seperti BMI Research, bagaimanapun, proyek-proyek Pertamina yang menuntut hanya akan mencapai 1,8 juta bopd pada tahun 2030.

    Untuk mengakomodasi bahwa proyeksi kenaikan, Pertamina diatur untuk meng-upgrade kilang di Cilacap, Jawa Tengah, Balikpapan, Kalimantan Timur, Dumai di Riau dan Balongan di Jawa Barat. Hal ini juga akan membangun beberapa kilang baru, termasuk satu di Bontang, Kalimantan Timur, dan Tuban, Jawa Timur. Meskipun langkah-langkah ini ditetapkan untuk meningkatkan produksi menjadi 2,6 bopd, Pertamina masih mengharapkan untuk melihat defisit kecil 231.000 bopd pada tahun 2030 yang terdiri hanya dari bensin jika proyek selesai tepat waktu.

    Wiratmaja mengatakan kementerian tidak menetapkan target total kapasitas untuk kilang swasta, seperti yang akan tergantung pada permintaan nasional pada saat itu. Selain itu, kementerian tidak menetapkan kapasitas minimum untuk setiap kilang. Sementara itu, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro memuji peraturan baru, mengatakan akan mempercepat pengembangan kilang dan mendukung upaya Pertamina untuk meningkatkan produksi dalam negeri. Segmen kilang Pertamina adalah lebih dari sebuah kewajiban, karena sebagai bisnis itu tidak menguntungkan, katanya, Ia menambahkan bahwa kilang swasta bisa mengisi kesenjangan produksi proyek Pertamina untuk tahun 2030.

Jakarta Post, Page-13, Friday, Nov,13-2016

Peraturan Menteri Harga Gas Minggu Depan Dikeluarkan

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) lgnasius Jonan memastikan tiga sektor industri yaitu petrokimia, pupuk dan baja akan mendapatkan penurunan harga gas di bawah US$ 6 per mmbtu. Jonan mengatakan, peraturan menteri sedang disiapkan untuk mendukung penurunan harga gas untuk tiga sektor industri tersebut, dan berlaku sepenuhnya pada 1 Januari 2017. Jonan menambahkan belum ada pembahasan lebih lanjut untuk sektor industri lainnya, sehingga belum ada penurunan harga gas, selain tiga sektor yang telah disepakati.

    Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar belum mau mengungkapkan strategi penurunan harga gas di tiga sektor industri tersebut, karena saat ini sedang dikaji lebih lanjut dalam tim kecil. Ini tetap sesuai arahan Presiden (di bawah) US$ 6 per mmbtu kita akan mencoba harga segitu. Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian I Gusti Putu Suryawirawan menambahkan nantinya ada formula khusus untuk menentukan harga gas industri.

    Formula dengan koefisien ini sedang dirumuskan oleh tim kecil agar semua pihak tidak ada yang dirugikan dengan penyesuaian harga gas terbaru untuk sektor industri ini. Ia memastikan meski harga gas untuk industri ini nantinya berfluktuasi dengan adanya formula baru, namun harganya tetap di bawah 6 per mmbtu. PGN Perluas Infrastruktur Gas PT Perusahaan Gas Negara (PGN) terus memperluas infrastruktur gas bumi di berbagai daerah, salah satunya di Bogor dan Sukabumi, Jawa Barat.

    Sales Area Head PGN Area Bogor, Elda Sutarda  mengungkapkan wilayah Sukabumi sangat potensial karena banyak sekali berdiri berbagai industri. Dia mencontohkan pabrik minuman energi, teh kemasan, susu kemasan dan banyak lagi. Selain di Sukabumi, PGN juga memperluas jaringan pipa gas bumi di wilayah Bogor, Untuk wilayah area Bogor, PGN saat ini telah menyalurkan gas bumi ke 21.948 rumah tangga, 282 pelanggan komersil seperti hotel dan restoran, dan lebih dari 250 pelanggan industri.

    Adapun pipa gas PGN di wilayah Bogor dan sekitarnya sudah mencapai lebih dari 620 kilometer. Di wilayah Bogor, PGN melayani empat area yaitu Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Sukabumi dan Depok. Secara nasional infrastruktur pipa gas PGN mencapai lebih dari 7.267 km atau setara dengan 78 persen pipa gas bumi hilir nasional. Dari infrastruktur gas bumi tersebut, PGN memasok gas bumi ke lebih dari 119.960 pelanggan rumah tangga. Selain itu, 1.929 usaha kecil, pusat perbelanjaan, hotel, rumah sakit, restoran, hingga rumah makan, serta 1.630 industri berskala besar dan pembangkit listrik

IN ENGLISH

Regulation of the Minister of Gas Prices Next Week Launched
    Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) lgnasius Jonan ensure three industry sectors of petrochemicals, fertilizers and steel will get a decrease in gas prices below $ 6 per mmbtu. Jonan said that the ministerial decree is being prepared to support the decline in gas prices for the three sectors of the industry, and in full effect on 1 January 2017. Jonan adding there has been no further discussion for other industry sectors, so there has been no decline in the price of gas, in addition to the three sectors that have been agreed.

    Deputy Minister Arcandra Tahar not want to disclose the strategy drop in gas prices in the three sectors of the industry, because it is currently being studied further in a small team. It remains as directed by the President (below) of US $ 6 per mmbtu we will try to price that much. Director General of Metal, Machinery, Transportation Equipment and Electronics Industry Ministry I Gusti Putu Suryawirawan adding later there is a special formula for determining the price of gas industry.

    Formula with coefficients being formulated by a small team that all parties no one harmed by the latest gas price adjustment for this industry sector. He made sure even the price of gas to this industry will fluctuate with the new formula, but the price remains below 6 per mmbtu. PGN Expands Gas Infrastructure PT Perusahaan Gas Negara (PGN) continues to expand natural gas infrastructure in various areas, one of them in Bogor and Sukabumi, West Java.

    Sales Area Head Area PGN Bogor, Sukabumi region Elda Sutarda reveal a potential for a lot of standing various industries. He cited the plant energy drinks, tea packaging, milk packaging and much more. Besides in Sukabumi, PGN also expand natural gas pipelines in the area of ​​Bogor, Bogor area to area, PGN has distributed natural gas to 21 948 households, 282 commercial customers such as hotels and restaurants, and more than 250 industrial customers.

    The PGN gas pipeline in the area of ​​Bogor and the surrounding area has reached more than 620 kilometers. In Bogor, PGN serves four areas: the city of Bogor, Bogor, Sukabumi and Depok. Nationally PGN gas pipeline infrastructure reaching more than 7,267 km, equivalent to 78 percent of national downstream natural gas pipeline. Of the natural gas infrastructure, PGN supply natural gas to more than 119 960 household customers. In addition, 1,929 small businesses, shopping malls, hotels, hospitals, restaurants, to litle restaurants, and 1,630 large-scale industrial and power generation

Investor Daily, Page-9, Friday, Nov,18-2016

Pertamina Tambah Aset Baru di Luar Negeri

    PT Pertamina melalui anak usahanya, PT Pertamina International EP (PIEP) menambah sembilan aset baru di luar negeri hingga akhir September 2016, dibandingkan tahun 2015 hanya ada di tiga negara yaitu Aljazair, Malaysia dan Irak. Aset baru tercatat ada dua di Eropa yakni Prancis dan Italia, dua di Amerika yakni Kanada dan Kolombia serta satu di Asia yaitu di Myanmar dan aset baru Pertamina di Afrika berada di Namibia, Tanzania, Nigeria dan Gabon.

    Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro Wianda mengatakan dari tambahan aset baru itu, yang sudah produksi aset di Gabon dan Nigeria total sekitar 30 barel setara minyak per hari (BOEPD). Sisanya masih dalam tahap eksplorasi dan pengembangan. Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro Wianda mengatakan, ke depan Pertamina akan terus agresif mencari sumber-sumber minyak dan gas di berbagai negara.

    Tujuan Pertamina untuk mencapai target produksi nasional, termasuk menjaga kelangsungan pasokan minyak mentah bagi produksi BBM di Indonesia. Wianda mengatakan produksi minyak Pertamina hingga kuartal III-2016 sebesar 309 ribu barel per hari (BOPD). Sebanyak 72 persen dari kontribusi ladang migas di dalam negeri, 28 persen lagi dari luar negeri. Sedangkan produksi gas sebesar 1.953 juta kaki kubik per hari (MMSCFD), naik dibandingkan periode sama 2015 sebesar 1.728 MMSCFD.

    Sebanyak 11 persen produksi gas berasal dari ladang di luar negeri dan 89 persen dari dalam negeri. Menanggapi kian agresifnya ekspansi Pertamina ke luar negeri, pengamat ketahanan energi dan staf pengajar geo ekonomi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Dirgo Purbo mengatakan pada intinya melihat rencana strategis perusahaan untuk melakukan investasi di luar negeri sangat baik dan tepat.

    Langkah ini merupakan jawaban Indonesia sebagai negara pengimpor minyak. Jadi merupakan strategi dalam menjalankan bagian dari program jaminan pasokan energi. Dan ini memang jawaban yang paling ideal dalam percaturan kompetisi untuk mendapatkan langsung ke sumber energi. Pertamina juga harus tepat sasaran dengan melihat atas dasar potensi cekungan hidrokarbon dan mengutamakan dari negara-negara yang dekat dengan Indonesia, seperti Timor Leste, Vietnam, Myanmar, dan Malaysia.

    Menurut Dirgo, investasi yang dilakukan Pertamina di Gabon dan Nigeria cukup bagus, yang jadi soal adalah investasi di Perancis dan Italia. Jadi perlu ditinjau dari sudut geopolitik dan geostrategi, negara mana saja yang perlu fokus untuk melakukan investasi.

IN ENGLISH

Pertamina Add New Assets Abroad

    PT Pertamina, through its subsidiary, PT Pertamina EP International (PIEP) add nine new assets abroad by the end of September 2016, compared to 2015 there were only three countries, namely Algeria, Malaysia and Iraq. New assets recorded two in Europe that France and Italy, two in the United States that Canada and Colombia and one in Asia, namely in Myanmar and the new assets Pertamina in Africa are in Namibia, Tanzania, Nigeria and Gabon.

    Vice President Corporate Communications Pertamina Wianda Pusponegoro Wianda said of the addition of new assets, which is already production assets in Gabon and Nigeria a total of approximately 30 barrels of oil equivalent per day (BOEPD). The rest are still in the stage of exploration and development. Vice President Corporate Communications Pertamina Wianda Pusponegoro Wianda said forward Pertamina will continue to aggressively seek sources of oil and gas in various countries.

    Interest Pertamina to reach the national production target, including maintaining the continuity of supply of crude oil for the production of fuel in Indonesia. Wianda said oil production in the third quarter 2016 amounted to 309 thousand barrels per day (BOPD). As many as 72 percent of the contribution of oil and gas fields in the country, 28 per cent from abroad. While gas production amounted to 1,953 million metric square cubic feet per day (MMSCFD), an increase over the same period in 2015 amounted to 1,728 MMSCFD.

    As many as 11 percent of gas production comes from fields abroad and 89 per cent of the country. In response to increasingly aggressive overseas expansion Pertamina, observers energy security and geo-economics faculty Institute of National Defense (Defense) Dirgo Purbo saying in essence see the company's strategic plan to invest overseas is good and right.

    This move is a response to Indonesia as an oil importer. So it is a strategy in the running part of the energy supply. And this is indeed the most ideal answer in the arena of competition to get straight to the source of energy. Pertamina also have to be on target with view on the basis of potential hydrocarbon basins and prioritizing of countries near Indonesia, such as Timor Leste, Vietnam, Myanmar and Malaysia.

    According Dirgo, Pertamina investments made in Gabon and Nigeria are quite nice, the matter is investing in France and Italy. So keep the terms of the geopolitics and geostrategy, which countries need to focus on investing.

Investor Daily, Page-9, Friday, Nov,18-2016

Lower Gas Prices Boost Petrochemical Growth

    The decline in gas prices is estimated to increase the growth of the petrochemical industry to 5.2 percent next year, compared to this year's projection of 5 percent. The decline in gas prices will reduce the selling price of petrochemical products by up to 5%, thereby increasing competitiveness. The decline in gas prices as a raw material is expected to encourage the petrochemical industry to expand on a large scale. A number of companies that intend to build a methanol plant will realize the investment plan.

    For example, currently, as many as two companies each from Germany and Japan are interested in building a petrochemical plant with a total investment of US$ 2 billion in Maluku. They plan to utilize the Masela Block liquefied natural gas (LNG). Apart from this, the petrochemical project in Bintuni Bay, West Papua, has the potential to be realized.

One of the investors in this area is LG Chemical, which plans to build a methanol plant with an investment of US$ 1.2 billion. Methanol can be processed into olefin products, ethylene, and propylene, to be further processed into polymer products, polypropylene (PP), and polyethylene (PE).

    PP and PE are plastics raw materials that are widely used. Currently, olefins in Indonesia are produced from the processing of naphtha, a derivative product of crude oil.

    Secretary-General of the Indonesian Association of Aromatic Olefins and Plastics (Inaplas) Fajar Budiono said that petrochemicals are the industry most ready to enjoy a decline in gas prices starting in early 2017. The price of gas as an energy source is planned to be set at US$ 6 per MMBtu at the plant gate. The price of gas as a raw material is expected not to exceed US$ 4 per MMBtu.

    He added that if the gas price was more than that number, the industry would have to recalculate. This price is the maximum price so that the industry can compete. He emphasized that if the gas price is below US$ 4 per MMBtu, the petrochemical industry can be developed in Bintuni Bay and Masela or in accordance with the Ministry of Industry's plan. That way, the petrochemical industry has the opportunity to develop methanol which can be processed into olefin and polymer products. Later more investors will develop methanol.

    Because, currently, a lot of methanol is still imported. By strengthening the methanol derivative industry, he emphasized, the industry could be more resilient from price fluctuations and changes in economic assumptions. Industry considerations at this time, he stated, the industry has two considerations in developing methanol to polymer products if it is built-in Bintuni Papua or in Masela in Maluku, the logistics price will be very expensive.

    For this reason, it is necessary to support the operation of the sea highway. If in the next four years the infrastructure is not ready, the factory will be built in Java. According to Fajar, the industry will see which one is cheaper, especially for the next four years. Ideally, the industry has a capacity of 450 thousand tons of olefin, so that it can be reduced to a polymer factory, namely 1.15 million tons of PP per year.

    Fajar assesses that this amount alone is not sufficient to meet the needs in Indonesia, which is estimated to reach 1.6-1.7 million tons in the next four years. Previously, Coordinating Minister for Maritime Affairs Luhut Binsar Panjaitan stated that the reduction in gas prices would be prioritized for three industries, namely fertilizers, petrochemicals, and steel. 

    The government will subsidize the three sectors to get cheap gas prices. Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ignasius Jonan stated that the gas price for the three industrial sub-sectors is a maximum of US$ 6 per MMBtu.

Investor Daily, Page-8, Friday, Nov 18, 2016

Pursue Production in Second Half 2017

    PT. Husky CNOOC Madura Limited (HCML) which is the operator of the working area of ​​the Madura Strait Block continues to strive to meet the production target of the first gas and oil field in the BD's second quarter of 2017. Wells-Madura BD gas's exact area is around the Mandangin archipelago, off the coast of Madura Strait in the field of development, and is a long field that is expected to produce 442 BCF (Billion Cubic Feet) Gas and 18.7 MMBL condensate for 13 years.

PT. Husky CNOOC Madura Limited (HCML)

    BD field as part of the Madura Strait Block located offshore Madura Strait, 65 kilometers east of Surabaya and 16 kilometers south of the island of Madura. Husky - CNOOC Madura Limited (HCML) in which its activities are under the supervision and control of the Special Unit of Upstream Oil and Gas (SKK Migas) are working hard to achieve this target. This is expressed by the Senior Manager of Legal, HR & Business Support HCML, Wahyudin Sunarya.

Blogger Agus Purnomo in SKK Migas

    For the initial production, will produce gas as much as 100 million cubic feet per day and 6,000 barrels per day of condensate. BD gas field development project is the first HCML court-approved Plan of Development (POD) by SKK Migas. The production of the BD field will be channeled to the buyer, PT Perusahaan Gas Negara (PGN), the core Alasindo PT Energi and PT Parna Raya. From this field, we set out to sell the entire gas into the country and to the government-owned company.

    This is in accordance with government programs that give priority to domestic supply in advance. With an emphasis on domestic, will indirectly help promote and increase the pace of the economy, especially for industries in the area. Event title FPSO Sail Away As one form of support to the government efforts to prioritize domestic gas supply, Husky - CNOOC Madura Limited (HCML) held "FPSO Sail Away" at the Keppel Shipyard, Singapore, Monday (14/11).

    The ceremony was attended by the Director-General of Oil and Gas, IGN Wiratmaja Puja and engineers, Head of Operations Support Division SKK Migas, Nurwahidi, Senior Manager Development HCML, Jonny Pasaribu and staff, VP Finance & Economic CNOOC SES Ltd., Wang Yaohui. Also present Representative of Husky Oil Madura Partnership, Kevin S. Moore, and the Representative of the SMS Development Limited, Adriansyah Chaniago, as well as representatives HCML buyers.

    The ceremony in the form of keystrokes is a symbol of the sailing ship FPSO (floating production, storage, and offloading). FPSO named "Karapan Armada Sterling III" will be placed in the BD gas field, the Madura Strait. "We should be proud because nearly 90 percent of workers in Karapan FPSO Armada Sterling III are Indonesian citizens," said Director General of Oil and Gas, IGN Wiratmaja Puja in his speech.

    Head of the Operations Support Division SKK Migas, Nurwahidi, explained that this ceremony as an immediate measure to develop and exploit oil and gas resources in Earth Indonesia. The event also plays an important role in maintaining the values ​​of relationship and cooperation in supporting the business development of natural resources in Indonesia.

    Karapan FPSO Armada Sterling III will play a very important role in the BD gas field. We put it on a scale FPSO changes a high priority because it is not only to support efforts to increase domestic oil production but also create jobs, support the regional economic and political stability, as well as supporting the Government in reducing the number of oil subsidies burden on the budget.

    FPSO construction project as a whole will take approximately 24 months starting from the detail engineering up to the placement offshore. The FPSO vessel has also completed all phases of tests and trials required operating with very satisfactory results, and the ship surveyor was declared fit by the American Bureau of Shipping based in Singapore. 

    We hope that the stage sails away to its placement in the offshore later be completed according to the target that has been planned, said Senior Manager of Legal, HR & Business Support HCML, Wahyudin Sunarya.

Duta Masyarakat, Page-16, Friday, Nov 18, 2016

Sinergitas Kunci Konduktivitas Keamanan Hulu Migas

    Bupati Bojonegoro Suyoto menyatakan, sinergitas stakeholder dan masyarakat menjadi kunci utama dalam menjaga kondusivitas keamanan objek vital industri minyak dan gas bumi. Komunikasi dan transparansi menjadi syarat agar sinergitas terwujud. Semua tantangan itu esensinya bisa diselesaikan.

    Asalkan memang ada kemauan antara kelompok kepentingan. Baik itu pemerintah, pebisnis, maupun masyarakat, kata Suyoto saat paparan pada acara Security Summit 2016 yang digelar Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) di Solo kemarin. Kompleksitas persoalan di lapangan yang sering ditemuinya selama ini karena antara satu dan yang lain saling bersikap kaku dan tidak ada komunikasi terbuka.

    Jadi, cukup Wajar jika upaya sinergitas sulit ditemukan khususnya dalam mewujudkan kondusivitas daerah operasi hulu migas. Kalau di Bojonegoro, untuk menyikapi persoalan itu ada empat pendekatan yang kami lakukan. Di antaranya aspek bisnis, tata kelola, dan dukungan sosial. Ketiga hal itu diupayakan dapat saling bersinergi. Caranya, melalui proses komunikasi yang baik dan transparan. Dari catatan SKK Migas, gangguan keamanan di daerah operasi hulu minyak dan gas bumi hingga Oktober lalu mencapai 893 kasus.

    Di antaranya kasus pencurian peralatan, pencurian minyak, penutupan jalan, penghentian operasi, demonstrasi hingga perusakan material. Jumlah gangguan keamanan turun signifikan dibanding periode 2015 yang terjadi 1.720 kasus. Gangguan keamanan yang terstruktur dan konvensional pada tingkat lokal dan nasional mengakibatkan tertundanya berbagai kegiatan inti hulu migas. Wakil Kepala SKK Migas M Zikrullah mengatakan, Security Summit 2016 sebagai introspeksi mengenai penanganan gangguan keamanan.

IN ENGLISH

Conductivity synergy Security Lock Upstream Oil and Gas
    Bojonegoro Regent Suyoto states, stakeholders and society synergy is the key factor in maintaining a conducive object security vital oil and gas industry. Communication and transparency is a requirement that synergy realized. All of these challenges can be resolved essence.

    Provided that there is a willingness among interest groups. Neither the government, businesses, and communities, said Suyoto time of exposure at the Security Summit 2016 held Special Unit of Upstream Oil and Gas (SKK Migas) in Solo yesterday. The complexity of the problems in the field are often seen for this as it is between one and the other being rigid with each other and there is no open communication.

    So, quite natural that the synergy effort is hard to find especially in realizing kondusivitas area upstream oil and gas operations. If in Bojonegoro, to address the matter, there are four approaches that we did. Among other aspects of business, governance, and social support. Thirdly it is striving to work in synergy. How, through a process of good communication and transparency. Of note SKK Migas, security disturbances in the upstream operations of oil and gas up to October reached 893 cases.

    Among these cases of theft of equipment, oil theft, road closures, shutdowns, demonstrations until the destruction of the material. The number of security problems dropped significantly compared to the 2015 period which occurred 1,720 cases. Security lapses and conventional structured at local and national levels lead to delays in the core upstream oil and gas activities. Deputy Head of Oil and Gas M SKK Zikrullah said Security Summit 2016 as introspection regarding the handling of security.

Koran Sindo, Page-4, Friday, Nov,18-2016