Preparing Downstream Industry Masela

Deputy Minister of Energy and Mineral Resources Arcandra Tahar said one of Inpex's requests for Masela gas operation could be run and the Inpex party to conduct its Pre-FEED is business certainty.

This business certainty is called Archandra through a form of certainty of purchase. Unlike the nature of oil that can be stored, if gas production is done, then there must be a direct party who bought this gas production.

Inpex and the government are reviewing two options that will be used for both the state and lnpex parties to get a win win solution in the operation of the Masela Block.

Inpex is reviewing two scenarios of Masela Block production capacity. The first scenario, its production capacity of 7.5 million tons per year [mtpa] for LNG and 474 mmscfd for pipe gas. This scenario is the government's current desire.

The second scenario, Masela LNG production capacity of 9.5 mtpa. As for, as much as 150 mmscfd for gas pipeline for industry around Masela. This scenario is the desire of Inpex to develop the Masela Block.

If using the second scenario, the amount of gas allocation Masela Block for the needs of industry in the country becomes smaller. "If you do not find a gas buyer with 474 mmscfd, [choose] this second option," said Arcandra at the office of the Ministry ESDM, Jakarta.

To ensure that, Arcandra hopes, Inpex immediately completed the study and started the pre-defined project or Pre-Front End Engineering Design [pre FEED] stage.

The goal, to speed up the project because the pre-Feed stage takes about six to nine months. However, prior to Pre FEED, Inpex requested the government to provide and ensure that the gas produced by the Masela Block is readily accepted by the industry. So, the government finally prepared three petrochemical companies that will receive gas production from this Masela Block.

The government appointed PT Pupuk Indonesia, PT Kaltim Nethanol Industry, and PT. Elsoro Multi Pratama. These three companies are expected to absorb LNG / LNG produced from the Masela Block.

Even so, LNG is not the only production from the Masela Block. LNG is one part other than pure gas which will be allocated for domestic gas needs. On the one hand, the three companies claim to be ready to absorb gas, production of masela block if the economic price can be reached.

Given the three industries also have to do the processing to become ready-made goods. To be able to provide convenience and appeal to the three industries absorb gas production Masela, the government will provide incentives for the three industries.

Director of Basic Chemical Industry, Directorate General of IKTA, Ministry of Industry, Muhammad Kayam explained that the decision will be what kind of incentive will be given by the government to the three industries awaiting the results of the three companies post-Idul fitri presentation later.

"Kayam explained that the upcoming July 17 discussion will be about the economical price for the Masela gas buyers." Kayam explained that three of Masela's gas buyers will be PT Pupuk Indonesia, PT Kaltim Nethanol lndustry and PT Elsoro Multi Pratama, Presenting their economical prices from processing up Become petrochemical.

Kayam said, later calculation of economic prices is also the government participate in considering the cost of production of LNG also become government intervention. Later, the government will also communicate with Inpex as Block operators Masela is related to this.

"Around July 17th thought it was an integration, this economic continuity will be the government that will intervene how can this be realized.17 July this response from this meeting," said Kayam when met after meeting the masela block at the Office of the Coordinating Ministry of Maritime.

Kayam explained that the gas price of the Masela Block will Inpex request no less than 5.86 dollars per MMBTU. Although, on the one hand, the petrochemical company asked for gas price from Masela about 3 dollars per mmbtu in order to produce cheap and economical petrochemicals.

To meet the needs of two parties, Kayam said, the government opens opportunities for incentive options for the three companies. This incentive can be a tax holiday or other options so that the gas buyer Masela can earn Profit from this production.

IN INDONESIA

Mempersiapkan lndustri Hilir Masela

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, salah satu permintaan Inpex agar operasi gas Masela ini bisa berjalan dan pihak Inpex mau melakukan Pre-FEED-nya adalah kepastian usaha. 

Kepastian usaha ini disebut Archandra melalui bentuk kepastian pembelian. Berbeda dengan sifat minyak yang bisa disimpan, apabila produksi gas dilakukan, maka harus langsung ada pihak yang membeli produksi gas ini.

Inpex bersama pemerintah sedang mengkaji dua opsi yang akan digunakan agar kedua belah pihak baik negara maupun lnpex-mendapatkan win win solution dalam pengoperasian Blok Masela. 

lnpex sedang mengkaji dua 2 skenario kapasitas produksi Blok Masela. Skenario pertama, kapasitas produksinya sebesar 7,5 juta ton per tahun [mtpa] untuk LNG dan 474 mmscfd untuk gas pipa. Skenario ini merupakan keinginan pemerintah saat ini.

Skenario kedua, kapasitas produksi LNG Masela sebesar 9,5 mtpa. Adapun, sebanyak 150 mmscfd untuk gas pipa bagi industri di sekitar Masela. Skenario ini merupakan keinginan dari Inpex untuk mengembangkan Blok Masela.

Jika memakai skenario kedua, jumlah alokasi gas Blok Masela untuk kebutuhan industri di dalam negeri menjadi lebih kecil. "Kalau tidak ditemukan pembeli gas yang 474 mmscfd, [pilih] opsi kedua ini," ujar Arcandra di kantor Kementerian ESDM, Jakarta.

Untuk memastikan hal itu, Arcandra berharap, Inpex segera menyelesaikan kajian tersebut dan memulai tahap pra-pendefinisian proyek atau Pre- Front End Engineering Design [pre FEED).

Tujuannya, untuk mempercepat proyek karena tahap pre-Feed membutuhkan waktu sekitar enam sampai sembilan bulan. Namun, sebelum melakukan Pre FEED, Inpex meminta pemerintah menyediakan dan memastikan bahwa gas hasil produksi Blok Masela sudah siap diterima oleh industri. Maka, pemerintah akhirnya menyiapkan tiga perusahaan petrokimia yang akan menerima gas produksi dari Blok Masela ini.

Pemerintah menunjuk PT Pupuk Indonesia, PT Kaltim Nethanol Industry, dan PT. Elsoro Multi Pratama. Tiga perusahaan ini nantinya diharapkan bisa menyerap gas alam cair/LNG yang diproduksi dari Blok Masela. 

Meski begitu, LNG bukan satu satunya produksi dari Blok Masela. LNG merupakan salah satu bagian selain gas murni yang nantinya akan diperuntukan bagi kebutuhan gas dalam negeri. Di satu sisi, ketiga perusahaan tersebut mengaku siap menyerap gas, produksi blok masela jika harga keekonomiannya bisa terjangkau.

Mengingat ketiga industri tersebut juga harus melakukan pengolahan hingga menjadi barang siap pakai. Untuk bisa memberikan kemudahan dan daya tarik bagi tiga industri tersebut menyerap produksi gas Masela, pemerintah akan memberikan insentif bagi tiga industri tersebut.

Direktur lndustri Kimia Dasar,  Ditjen IKTA, Kementerian Perindustrian, Muhammad Kayam menjelaskan, nantinya keputusan apa saja jenis insentif yang akan diberikan pemerintah terhadap tiga industri tersebut menunggu hasil presentasi ketiga perusahaan tersebut pasca idul fitri nanti.

" Kayam menjelaskan, nantinya pembahasan pada 17 Juli mendatang adalah mengenai harga keekonomian yang wajar bagi para pembeli gas Masela ini. Kayam menjelaskan, nantinya tiga perusahaan pembeli gas Masela dalam hal ini PT Pupuk Indonesia, PT Kaltim Nethanol lndustry, dan PT Elsoro Multi Pratama, mempresentasikan harga keekonomian mereka dari pengolahan hingga

menjadi petrokimia.

Kayam mengatakan, nantinya perhitungan harga keekonomian ini juga pemerintah ikut andil mengingat biaya produksi LNG juga menjadi campur tangan pemerintah. Nantinya, pemerintah juga akan berkomunikasi dengan Inpex selaku operator Blok

Masela terkait hal ini. 

"Sekitar tanggal 17 Juli berpikirnya secara integrasi, terus ini keekonomiannya nanti pemerintah yang akan turun tangan bagaimana ini bisa direalisasikan. 17 Juli ini respons dari pertemuan ini," ujar Kayam saat ditemui usai rapat blok masela di Kantor Kemenko Maritim.

Kayam menjelaskan, harga gas Blok Masela nantinya Inpex meminta tidak kurang dari 5,86 dolar per MMBTU. Meski, di satu sisi pihak perusahaan petrokimia meminta harga gas dari Masela sekitar 3 dolar per mmbtu agar bisa memproduksi petrokimia yang murah dan ekonomis.

Untuk memenuhi kebutuhan dua pihak, Kayam mengatakan, pemerintah membuka peluang opsi insentif bagi tiga perusahaan tersebut. insentif ini bisa berupa tax holiday atau opsi-opsi lain sehingga pihak pembeli gas Masela bisa memperoleh keuntungan dari produksi ini.

Republika, Page-14, Saturday, July 1, 2017

PGN seeks higher role in law revision

State-owned gas company PT Perusahaan Gas Negara (PGN) is seeking a greater role in national gas planning to expedite the development of gas infrastructures nationwide and centralize downstream gas business activities in the country.

During a recent closed hearing with the House of Representatives’ Legislation Body (Baleg), it discussed the formulation of a national gas procurement plan (RPGN) as part of an ongoing deliberation of the 2001 Oil and Gas Law revision. 

“We just wanted a clear direction on the infrastructure development. For instance, if the government wants to develop an industrial park, it should ideally be located near existing gas networks, hence the ensuing efficiency” PGN president director Jobi Triananda Hasjim said.

According to documents seen by The Jakarta Post, the RPGN will comprise two parts a national gas infrastructure plan and anational gas balance and the plan will be proposed annually by PGN, as a national gas company, to the Energy and Mineral Resources Ministry.

However, if PGN is unable to carry out the gas infrastructure development as ,laid out in the plan, the government can offer the work to other parties through a tender.

PGN also proposed during the hearing to be the gas aggregator to coordinate all gas supplies, whether from domestic production or imports, and sell it at an aggregate price to customers.

It also sought the authority to import gas Whenever local supply is insufficient to meet demand. The government recently launched the 2016-2030 road map for gas infrastructure development, which is estimated to have a total investment value of US$48.2 billion.

According to the road map, $25.6 billion will be needed for liquefaction, $12 billion for pipeline development and $6.1 billion for regasification.

Moreover, $2.2 billion will be used to establish gas networks, $1.93 billion for gas stations and compressed natural gas (CNG) facilities and around $400 million for liquefied petroleum gas (LPG) processing and distribution facilities.

The Energy and Mineral Resources Ministerial Regulation No. 6/2016 stipulates that gas supply should be prioritized for the transportation sector, house holds and small customers.

Next on the priority list is support for oil and gas production, followed by support for the fertilizer industry, gas based industry electricity procurement and gas fueled industry

“We can help manage gas allocation for these sectors by coordinating With stakeholders such as [state energy firms] Pertamina and PLN,” Jobi said.

PGN’s dominance in the gas distribution sector has so far been under scrutiny by the Business Competition Supervisory Commission(KPPU), which accused the firm of monopolistic practices that led to high gas prices at the consumer level.

The company’s Wish of a bigger role in the industry also comes in the wake ofthe government’s plan to establish six state holding companies, including in the oil and gas sector.

If it succeeds with the plan, the government Will transfer its assets Within PGN to Pertamina. Pertamina Will then act as the oil and gas holding company While PGN will run as a subsidiary.

The measure is expected to create synergy between PGN and Pertagas, which is Pertamina’s own gas unit. PGN director Dilo Seno Widagdo previously voiced optimism that the merger of the two companies would increase their investment capacity in the gas sector to up to $33 billion for the next 14 years.

Jakarta Post, Page-11, Friday, June 30, 2017

Eni Save the Rhinoceros NGL

The supply of natural gas from Jangkrik Field, Muara Bakau managed by Eni, an Italian oil and gas company, is the savior of PT Badak NGL's sustainability as a natural gas processing company to liquefied natural gas (LNG).

Salis S. Aprilian, CEO of PT Badak NGL, said that natural gas supply from Eni-managed Jangkrik Field is the future for the company's business continuity. Because the company's production capacity continues to decline due to the decline of natural gas supply to the company's LNG refinery.

During this time, Badak NGL relies on natural gas supply from Mahakam Block, East Kalimantan, and Sanga-sanga. Gas from the Chevron-run Indonesia Deep Water project has not been able to boost the company's LNG production.

"Eni provides a bright future for our business continuity [Badak NGL], in the current decline in natural gas supply," he said in Bontang, Thursday (22/6).

Salis said that in the first stage Eni supplies natural gas of 200 million standard cubic feet per day (MMscfd), and will be 400 MMscfd in the next few years. The NGL rhino asked Eni to ensure the supply of 400 MMscfd of natural gas for the LNG plant in Bontang to run well.

With the assumption of 2 million Trub Cubic feet (TCF) of Natural Gas reserves at Jangkrik Field, the supply from Eni can guarantee the continuity of Badak NGL's business for 12 years. The Company has signed a cooperation agreement with Eni for a period of 20 years with an option renewable.

With the entry of gas and Eni, Salis targets the Badak NGL to produce 160 LNG cargoes throughout the year, "higher than the original target of 146 cargoes.

"With this new gas supply, Badak NGL will be more sustainable as an LNG processing plant," he said.

Sukandar, Deputy Head of Special Unit for Upstream Oil and Gas Operations, said the Badak NGL should again prepare its facilities to accommodate gas from Jangkrik Field. The reason, Eni has committed to continue to increase its production up to 1,000 MMscfd.

Sukandar said that natural gas from Muara Bakau will be prioritized to meet the needs of LNG and fertilizer industry in the country. In addition, LNG and Cricket Fields are intended for power generation in some areas.

IN INDONESIA

Eni Selamatkan Badak NGL

Pasokan gas alam dari Lapangan Jangkrik, Muara Bakau yang dikelola oleh Eni, perusahaan migas asal Italia menjadi penyelamat keberlanjutan usaha PT Badak NGL sebagai perusahaan pengolah gas bumi menjadi liquefied natural gas (LNG).

Salis S. Aprilian, CEO PT Badak NGL, mengatakan pasokan gas alam dari Lapangan Jangkrik yang dikelola Eni menjadi masa depan bagi keberlangsungan usaha perusahaan. Pasalnya, kapasitas produksi perusahaan terus merosot akibat turunnya pasokan gas alam ke kilang LNG milik perusahaan.

Selama ini, Badak NGL mengandalkan pasokan gas bumi dari Blok Mahakam, East Kalimantan, dan Sanga-sanga. Gas dari proyek Indonesian Deep Water yang dikelola Chevron pun belum dapat menggenjot produksi LNG perusahaan.

“Eni memberikan masa depan yang cerah bagi keberlangsungan usaha kami [Badak NGL], di saat penurunan pasokan gas alam saat ini,” katanya di Bontang, Kamis (22/6).

Salis menuturkan pada tahap pertama Eni memasok gas alam sebanyak 200 million standard cubic feet per day (MMscfd), dan akan menjadi 400 MMscfd dalam beherapa waktu mendatang. Badak NGL meminta Eni memastikan pasokan gas alam 400 MMscfd agar kilang LNG di Bontang berjalan baik.

Dengan asumsi cadangan gas alam di Lapangan Jangkrik sebanyak 2 Trillion cubic feet (TCF), maka pasokan dari Eni dapat menjamin keberlangsungan usaha Badak NGL selama 12 tahun. Perusahaan telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Eni untuk jangka waktu 20 tahun dengan opsi dapat diperpanjang.

Dengan masuknya gas dan Eni, Salis menargetkan Badak NGL mampu memproduksi 160 kargo LNG sepanjang tahun "ini, lebih tinggi dibandingkan dengan target semula 146 kargo.

“Dengan adanya pasokan gas baru ini, Badak NGL akan semakin sustain sebagai kilang pengolahan LNG,” ujarnya.

Sukandar, Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, mengatakan Badak NGL harus kembali mempersiapkan fasilitasnya untuk menampung gas dari Lapangan Jangkrik. Alasannya, Eni telah berkomitmen untuk terus meningkatkan produksinya hingga 1.000 MMscfd.

Sukandar menyebut gas alam dari Muara Bakau akan diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan LNG dan industri pupuk di dalam negeri. Selain itu, LNG dan Iapangan Jangkrik ditujukan untuk pembangkit listrik di sejumlah daerah.

Bisnis Indonesia, Page-7, Friday, June 23, 2017

PGN Ready to Supply Gas Requirement in Dumai

PT Perusahaan Gas Negara (PGN) is ready to meet gas demand in Duri, Riau Province, through a 56 km (km) of natural gas distribution pipeline network in Dumai. The pipeline project is connected to a 67km-long Duri-Dumai natural gas transmission pipeline under construction with PT Pertamina.

"Some time ago we signed a head of agreement for the Duri-Durnai transmission pipeline project with Pertamina at the Ministry of State-Owned Enterprises as a follow-up to the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 5975 K / 12 / MEM / 2016." With the exclusion of the project, "said PGN President Director Jobi Triananda Hasjim.

Two natural gas infrastructure projects in Duri-Dumai are estimated to require an investment of approximately USD 140 million. According to him, the natural gas distribution pipeline in Dumai aims to meet the needs of natural gas in Dumai City that can be used for industry, commercial, and household. In addition, there are potential new prospects in the Dumai region, such as Pelintung Industrial Estate, Pelindo, Lubuk Gaung Industrial Area.

Meanwhile, the gas distribution pipeline development project is targeted to be completed together with the completion of the Duri-Dumai transmission pipeline project by the end of 2018.

Related to natural gas supply, PGN has secured the allocation of natural gas from ConocoPhillips by 37 Billion British Thermal Units per Day (BBTUD) which will flow from 2018 until 2030. In addition, PGN also received additional gas allocation of BBTUD 2 from Jambi Merang.

In addition to Duri-Dumai PGN is also expanding the national natural gas infrastructure network in various other regions. Currently PGN is also developing West Natuna Transmission System (WNTS) transmission pipeline infrastructure to Pemping Island, Riau Islands Province.

PGN also develops natural gas pipeline in Muara Karang Muara Bekasi along 42 km, development of gas infrastructure in Gresik, East Java. PGN also builds natural gas distribution pipelines in Pasuruan, Mojokerto, and increases the number of natural gas users, especially in the industrial sector in various existing PGN areas.

"This is a form of PGN's commitment as a state-owned gas company to the country, in the hope that more and more people will enjoy PGN gas that is more efficient, cleaner, easier and safer," he said.

IN INDONESIA

PGN Siap Pasok Kebutuhan Gas di Dumai

PT Perusahaan Gas Negara (PGN) siap memenuhi kebutuhan gas di wilayah Duri, Provinsi Riau, melalui jaringan pipa distribusi gas bumi di Dumai sepanjang 56 kilometer (km). Proyek pipa tersebut terkoneksi dengan pipa transmisi gas bumi Duri-Dumai sepanjang 67 km yang sedang dibangun bersama PT Pertamina.

"Beberapa waktu lalu kami telah menandatangani head of agreement untuk proyek pipa transmisi Duri-Durnai bersama dengan Pertamina di Kementerian BUMN sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri ESDM Nomor 5975 K/12/MEM/2016. Bersamaan dengan dimualinya proyek tersebut,”kata Direktur Utama PGN Jobi Triananda Hasjim.

Dua proyek infrastruktur gas bumi di Duri-Dumai ini diperkirakan membutuhkan dana investasi sekitar USD 140 juta. Menurut dia, pipa distribusi gas bumi di Dumai bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gas bumi di Kota Dumai yang dapat digunakan untuk industri, komersial, dan rumah tangga. Selain itu, ada potensi calon pelanggan baru di wilayah Dumai, seperti Kawasan Industri Pelintung, Pelindo, Kawasan Industri Lubuk Gaung.

Adapun, proyek pembangunan pipa distribusi gas bumi tersebut ditargetkan selesai bersama-sama dengan selesainya proyek pipa transmisi Duri-Dumai pada akhir 2018.

Terkait pasokan gas bumi, PGN telah mendapatkan kepastian alokasi gas bumi dari ConocoPhillips sebanyak 37 Billion British Thermal Units per Day (BBTUD) yang akan mengalir pada 2018 sampai 2030. Selain itu, PGN juga mendapatkan tambahan alokasi gas bumi sebesar2 BBTUD dari Jambi Merang.

Selain Duri-Dumai PGN juga memperluas jaringan infrastruktur gas bumi nasional di berbagai daerah lain. Saat ini PGN juga sedang mengembangkan infrastruktur pipa transmisi gas bumi West Natuna Transmission System (WNTS) ke Pulau Pemping, Provinsi Kepulauan Riau. 

PGN juga mengembangkan pipa gas bumi di Muara Karang Muara Bekasi sepanjang 42 km, pengembangan infrastruktur gas bumi di Gresik, Jawa Timur. Kemudian PGN juga membangun jaringan pipa distribusi gas bumi di Pasuruan, Mojokerto, dan menambah jumlah pengguna gas bumi, terutama di sektor industri di berbagai wilayah existing PGN.

“Ini bentuk komitmen PGN sebagai BUMN gas kepada negeri, dengan harapan semakin banyak masyarakat menikmati gas bumi PGN yang lebih efisien, bersih, mudah dan aman," tuturnya.

Koran Sindo, Page-8, Friday, June 23, 2017

Pertagas Profit Grows 9.1% to US $ 68.6 Million

Until May 2017, PT Pertamina Gas (Pertagas) recorded a net profit of US $ 68.6 million, up 9.1 percent compared to last year's US $ 62.9 million. The composition of the profit contributor is still from gas transportation which reaches 80%. The remaining 20% ​​of trading.

Because the biggest contribution is still from pipeline transportation, Pertagas is diligent in building the project. This year Pertagas will build a 513 km project spread across Grissik-Semarang, Grissik-Pusri and Grissik-Gresik Looping.

Hatim Ilwan, Public Relation & CSR Manager of Pertagas, said that besides the 513 km project, there are still four other projects this year. The four are Duri-Dumai gas pipeline, Senipah-Balikpapan, Kuala Tanjung-East Kalimantan and Pasuruan-East Java. The total length of the project is 175 km.

The project will increase the company's gas distribution capability. Pertagas now has a length of 2,463 km of gas network throughout Indonesia. "The Duri-Dumai gas pipeline project is in synergy with Perusahaan Gas Negara (PGN)," Hatim said

According to him, the synergy with PGN will also provide its own benefits for the company, because the initial step and the government's discourse can realize the oil and gas holding.

"Concerning the holding principle we are following the government's decision, so when asked for readiness, yes, we are ready," Hatim said.

So far, the Toll fee from Pertagas pipeline is US $ 2.53 per mmbtu. But in Medan the price of Tol Fee fell to US $ 1.8 per mmbtu, due to government policy. "To support industries in the region of North Sumatra," he said.

In addition to building an open access gas pipeline, Pertagas also continues to build a gas network to residents' homes. There are six areas to be built gas network. However, not all will be done by Pertagas. "There is a contractor working on and putting Pertagas as operator and maintenance," Hatim said.

Areas that are built are Pali, Muara Enim, Mojokerto, Pekanbaru, Samarinda, and Bontang. A total of 31,000 household connections. Last year the company built a gas network of three locations, such as Prabumulih, Cilegon and Balikpapan with a total of 39,000 household connections. In the business of gas traders, carried out by a subsidiary of Pertagas. Namely PT Pertagas Niaga, PT Perta Arun Gas, PT Perta Samtan Gas and PT Perta Daya Gas.

IN INDONESIA

Laba Pertagas Tumbuh 9,1% Menjadi US$ 68,6 Juta

Sampai Mei 2017, PT Pertamina Gas (Pertagas) mencatatkan laba bersih sebesar US$ 68,6 juta, naik 9,1% dibandingkan pencapaian periode sama tahun lalu yang sebesar US$ 62,9 juta. Komposisi kontributor laba masih dari transportasi gas yang mencapai 80%. Sisanya sebesar 20% dari trading.

Lantaran kontribusi terbesar masih dari transportasi pipa, Pertagas rajin membangun proyek. Tahun ini Pertagas akan membangun proyek sepanjang 513 km yang tersebar di Grissik-Semarang, Grissik-Pusri dan Grissik-Gresik Looping.

Hatim Ilwan, Manajer Public Relation & CSR Pertagas, menyatakan, selain proyek sepanjang 513 km itu, masih ada empat proyek lain di tahun ini. Keempatnya adalah pipa gas Duri-Dumai, Senipah-Balikpapan, Kuala Tanjung-Kalimantan Timur dan Pasuruan- Jawa Timur. Total keseluruhan panjang proyek tersebut mencapai 175 km.

Proyek tersebut akan meningkatkan kemampuan penyaluran gas perusahaan tersebut. Kini, Pertagas memiliki panjang jaringan gas mencapai 2.463 km di seluruh Indonesia. "Proyek pipa gas Duri-Dumai sinergi dengan Perusahaan Gas Negara (PGN)," ungkap Hatim 

Menurut dia, sinergi dengan PGN juga akan memberikan keuntungan sendiri bagi perusahaan tersebut, karena langkah awal dan wacana pemerintah bisa mewujudkan holding migas. 

"Soal holding pada prinsipnya kami ikut dengan keputusan pemerintah, Jadi kalau ditanya kesiapan, ya, kami siap," kata Hatim.

Sejauh ini harga Tol fee dari pipa Pertagas sebesar US$ 2,53 per mmbtu. Tapi di Medan harga Tol Fee turun menjadi US$ 1,8 per mmbtu, karena ada kebijakan pemerintah. "Untuk mendukung industri di wilayah Sumatra Utara," kata dia.

Selain membangun pipa gas open access, Pertagas juga terus membangun jaringan gas ke rumah-rumah warga. Ada enam daerah yang akan dibangun jaringan gas. Namun, tidak semua akan dikerjakan oleh Pertagas. "Ada yang dikerjakan kontraktor dan menempatkan Pertagas sebagai operator dan maintenance, ujar Hatim.

Wilayah yang dibangun itu adalah Pali, Muara Enim, Mojokerto, Pekanbaru, Samarinda, dan Bontang. Totalnya 31.000 sambungan rumah tangga. Tahun lalu perusahaan ini membangun jaringan gas Tiga lokasi, seperti Prabumulih, Cilegon dan Balikpapan dengan total 39.000 sambungan rumah tangga. Di bisnis trader gas, dilakukan oleh anak usaha Pertagas. Yakni PT Pertagas Niaga, PT Perta Arun Gas, PT Perta Samtan Gas dan PT Perta Daya Gas.

Kontan, Page-14, Friday, June 23, 2017

Government Fix Tax Gross Split

Oil and gas contract rules

The Indonesian Petroleum Association (IPA) has asked the government to issue a tax regulation if it wants to use a gross split scheme. Because if using the previous tax system oil and gas activities will not be economical.

IPA Executive Director Marjolijn Wajong said, with the existence of a new contract system, the government should also issue new tax rules. Moreover, the government is currently auctioning 15 Oil and Gas Blocks using a gross split scheme.

So far, taxation in gross split is still subject to the taxation of cost recovery that is subject to value added tax (VAT), income tax (PPh) and import tax. "IPA argues it would be nice if the tax regulations are clear when investors consider taking new blocks through the auction of oil and gas blocks," said Marjolijn

According to her, input from the IPA was reportedly will be followed up by the government. "In the near future the government will formulate Government Regulation (PP) on tax in the gross split scheme," her said.

Deputy Minister of Energy and Mineral Resources (EMR), Arcandra Tahar revealed, the government will issue a PP similar to the PP. 79 of 2010 on Refundable Operating Costs and Tax Treatment for Upstream Oil and Gas Industry. "There will be a PP like PP 79/2010, if PP 79 for cost recovery, if this is specific to gross split," said Arcandra.

The ESDM Ministry and the Ministry of Finance are discussing the draft PP on taxes for the gross split scheme. After the Eid al-Fitr holiday, the government will summon business actors to discuss together the draft regulation.

Oil and gas business actors welcomed the plan to issue tax rules for gross split. Gunung Sardjono Hadi, President Director of Pertamina Hulu Energi, said that the tax regulation is important for upstream oil and gas actors, especially those using the gross split scheme.

And so far there is no clear rule about the taxation of gross split contracts. "It is very necessary to have a special tax regulation of gross split, because now there is no reference," said Gunung.

If the clear tax rules do not go up, Mount predicts, the use of gross split scheme will affect the economy of oil and gas field. "If there is a tax rule, it is expected that the oil and gas field's economy can be more attractive," he said.

IN INDONESIA

Pemerintah Tetapkan Pajak Gross Split

Indonesian Petroleum Association (IPA) meminta pemerintah menerbitkan aturan soal perpajakan jika ingin memakai skema gross split. Sebab jika memakai sistem perpajakan sebelumnya kegiatan migas tidak akan ekonomis.

Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong menyebutkan, dengan adanya sistem kontrak baru, sebaiknya pemerintah juga menerbitkan aturan perpajakan yang baru. Apalagi saat ini pemerintah sedang melakukan lelang 15 Blok Migas dengan menggunakan skema gross split.

Sejauh ini perpajakan dalam gross split masih mengikuti perpajakan cost recovery yakni dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penghasilan (PPh) dan pajak impor. "IPA berpendapat alangkah baiknya kalau peraturan perpajakan sudah jelas pada saat investor mempertimbangkan akan mengambil blok baru melalui lelang blok migas," kata Marjolijn

Menurut dia, masukan dari IPA teiisebut kabarnya akan ditindaklanjuti oleh pemerintah. "Dalam waktu dekat pemerintah akan merumuskan Peraturan Pemerintah (PP) soal pajak dalam skema gross split," ungkap dia.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar mengungkapkan, pemerintah akan menerbitkan PP yang mirip dengan PP No. 79 tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Perpajakan Bagi Industri Hulu Migas. "Nanti ada PP seperti PP 79/2010, kalau PP 79 untuk cost recovery, kalau ini khusus untuk gross split," ujar Arcandra.

Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan sedang membahas rancangan PP mengenai pajak untuk skema gross split ini. Setelah libur Hari Raya Idul Fitri nanti, pemerintah akan memanggil pelaku usaha untuk membahas bersama rancangan PP tersebut. 

Pelaku usaha migas menyambut baik rencana penerbitan aturan perpajakan untuk gross split. Gunung Sardjono Hadi, Presiden Direktur Pertamina Hulu Energi, menyebutkan, aturan perpajakan ini penting bagi pelaku hulu migas terutama yang menggunakan skema gross split.

Dan sejauh ini memang belum ada aturan yang jelas soal perpajakan kontrak gross split. "Sangat perlu peraturan perpajakan khusus gross split. Karena memang saat ini belum ada acuannya," kata Gunung.

Jika aturan pajak yang jelas tidak kunjung terbit, Gunung memprediksi, penggunaan skema gross split akan mempengaruhi keekonomian lapangan migas. "Kalau ada aturan pajak diharapkan keekonomian lapangan migas bisa lebih menarik," ujarnya.

Kontan, Page-14, Friday, June 23, 2017

Investigator Wait for Pertamina Loss Value

The Bintan Police Investigator, Riau Islands, focused on obtaining data on Pertamina's losses from theft involving Trust Honor tankers. Investigators have the opportunity to examine Pertamina employees and partners to uncover the case.

Bintan Resort Police Chief Adjunct Senior Commissioner Febrianto Guntur said that the calculation of loss is one of the need to complete the case file. "We are still waiting for the audit result," he said on Thursday (22/6), in Bintan.

The police need certainty of the amount of oil stolen and transferred to Trust Honor tankers. Investigators also need to make sure how many times the theft is done. In addition to waiting for the calculation of losses, the investigators focus on digging information from the suspects. Up to now, six people have been named as suspects in the case. They include Yurzely Visady (39), Denny Yolanda (40), Densi (55), and Agus M Zakaria (44).

Corporate Secretary of PT Pertamina Trans Continental Nurkasa Siregar in a letter dated June 21, 2017 to Kompas stated, the four suspects are not workers of Pertamina Trans Continental. Previously written Yurzery Visady (39), Denny Yolanda (40), Densi (55), and Agus M Zakaria (44) are employees of PT Pertamina Trans Continental (Kompas, 21/6). Nurkasa states, the company's name is PT Pertamina Trans Continental. In addition to the four men, the Honor Trust Honor, Fahrizal, and PT Surveyor Indonesia employee Achmad Hidayat (25) were also suspects.

Check partner

Guntur said the investigators will examine the other parties based on the information of the suspects. Investigators will examine Pertamina employees and partners in the Riau Archipelago and North Sumatra.

Investigation to North Sumatra is required because Pertamina Territory Marketing Office I is located in Medan. The stolen oil is owned by Pertamina. In addition, there is information of stolen oil sold in Belawan Port, North Sumatra. The crime was revealed when colleague Achmad Hidayat complained to Jakarta. Fellow Achmad refused to be involved in the syndicate. He did not want to conspire, he chose to report the conspiracy. Supposedly, Achmad is in charge of ensuring the oil is moved in accordance with the provisions. However, he falsified the report to cover the theft.

The mode, taking oil from ships used Pertamina send oil between the depot or refinery. The gang moved some of the oil from Pertamina's rented tankers to MT Trust Honor.

In addition to reports of colleagues Achmad, there are also reports from Pertamina to the police. Pertamina's management at Tanjung Uban depot, Bintan, found the fact that hundreds of tons of oil did not reach the depot. It was revealed early June 2017.

The reports received the attention of Pertamina's internal team and police checks. From the examination, the police set six suspects. However, for more than three weeks, management at the depot of Pertamina Tanjung Uban did not provide information to journalists. The duty officers at the depot compound always stated the boss was busy or not in place when the reporters came and claimed to confirm the case.

IN INDONESIA

Penyidik Tunggu Nilai Kerugian Pertamina

Penyidik Polres Bintan, Kepulauan Riau, fokus memperoleh data kerugian Pertamina akibat pencurian yang melibatkan tanker Trust Honor. Penyidik membuka peluang memeriksa para pegawai dan rekanan Pertamina untuk mengungkap kasus itu.

Kepala Polisi Resort Bintan Ajun Komisaris Besar Febrianto Guntur menuturkan, penghitungan kerugian adalah salah satu kebutuhan untuk melengkapi berkas perkara. ”Kami masih menunggu hasil audit,” ujarnya, Kamis (22/6), di Bintan.

Polisi membutuhkan kepastian jumlah minyak yang dicuri dan dipindahkan ke tanker Trust Honor. Penyidik juga perlu memastikan berapa kali pencurian dilakukan. Selain menunggu penghitungan kerugian, para penyidik fokus menggali keterangan dari para tersangka. Sampai sekarang, enam orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu. Mereka antara lain Yurzely Visady (39), Denny Yolanda (40), Densi (55), dan Agus M Zakaria (44).

Sekretaris Perusahaan PT Pertamina Trans Kontinental Nurkasa Siregar dalam surat tertanggal 21 Juni 2017 kepada Kompas menyatakan, keempat tersangka bukan pekerja Pertamina Trans Kontinental. Sebelumnya tertulis Yurzery Visady (39), Denny Yolanda (40), Densi (55), dan Agus M Zakaria (44) adalah pegawai PT Pertamina Trans Kontinental (Kompas, 21/6). Nurkasa menyatakan, nama perusahaannya adalah PT Pertamina Trans Kontinental. Selain keempat orang itu, mualim Trust Honor, Fahrizal, dan pegawai PT Surveyor Indonesia, Achmad Hidayat (25), juga menjadi tersangka. 

Periksa rekanan

Guntur menyatakan, penyidik akan memeriksa pihak-pihak lain berdasarkan keterangan para tersangka. Penyidik akan memeriksa pegawai dan rekanan Pertamina di Kepulauan Riau dan Sumatera Utara.

Penyelidikan ke Sumatera Utara diperlukan karena Kantor Pertamina Wilayah Pemasaran I terletak di Medan. Minyak yang dicuri merupakan milik Pertamina. Selain itu, ada informasi minyak curian dijual di Pelabuhan Belawan, Sumatera Utara. Kejahatan itu terungkap saat rekan kerja Achmad Hidayat mengadu ke Jakarta. Rekan Achmad menolak dilibatkan dalam sindikat itu. Dia tidak mau berkomplot, ia memilih melaporkan persekongkolan itu. Seharusnya, Achmad bertugas memastikan minyak yang dipindahkan sesuai ketentuan. Namun, ia memalsukan laporan untuk menutupi pencurian.

Modusnya, mengambil minyak dari kapal yang dipakai Pertamina mengirim minyak antar depo atau kilang. Komplotan itu memindahkan sebagian minyak dari tanker sewaan Pertamina ke MT Trust Honor.

Selain laporan rekan Achmad, ada pula laporan dari Pertamina ke polisi. Manajemen Pertamina di depo Tanjung Uban, Bintan, mendapati fakta ratusan ton minyak tidak sampai ke depo itu. Hal itu terungkap awal Juni 2017.

Laporan-laporan itu mendapatkan perhatian pemeriksaan tim internal Pertamina dan polisi. Dari pemeriksaan itu, polisi menetapkan enam tersangka. Namun, selama lebih dari tiga pekan, manajemen di depo Pertamina Tanjung Uban tidak memberikan keterangan kepada wartawan. Para petugas jaga di kompleks depo selalu menyatakan pimpinan sibuk atau tidak di tempat saat para pewarta datang dan menyatakan akan mengonfirmasi kasus itu.

Kompas, Page-22, Friday, June 23, 2017

Gas Supply Make Batam Paradise for Investors

Perusahaan Gas Negara (PGN) targets Batam, Riau Islands, to become a natural gas city. Reliable energy supply will attract many investors investing in cities bordering Singapore. Director of PGN Infrastructure and Technology Dilo Seno Widagdo said it is continuing to expand its infrastructure network and increase the supply of natural gas to various areas in Batam.

"Since 2004 we have continued to build a natural gas distribution network to customers in Batam. PGN supplies directly to industries, commercial businesses, to power plants and households, "Dilo said

Currently for the Batam area, PGN has served 3,497 household customers, 53 commercial customers, and 43 industrial customers and power plants. Nationwide PGN has supplied 1,658 large industries and power plants, 1,930 commercial customers, and 204 thousand household customers spread across 19 districts / cities in 12 provinces across Indonesia.

Dilo said that in the near future PGN will also complete the WNTS transmission pipeline project at the point of Sub Sea Tie In-Batam (SSTI-B) to Pemping Island. This project is a government assignment to PGN to build and operate gas pipeline from SSTI-B to Pemping Island.

"The development of the WNTS transmission pipeline infrastructure project at the point of Sub Sea Tie In-Batam (SSTI-B) to Pulau Pemping will provide the benefits of alternative gas supply for Riau Islands (Batam, Bintan and Karimun) and one of PGN's contribution in supporting the program Government for national energy sustainability and independence, "explained Dilo.

With the construction of this gas pipeline project, PGN Batam will have a total energy capacity of 40 BBtud. In fact, the volume of natural gas can be increased up to 100 BBtud in subsequent years, according to customer requirements.

"PGN is growing with all customers and other stakeholders in the development of an independent domestic competitiveness. Guaranteed and reliable energy supply, it is not possible Batam will become a haven for investors to invest, "he concluded.

IN INDONESIA

Pasokan Gas Jadikan Batam Surga bagi Investor

Perusahaan Gas Negara (PGN) menargetkan Batam, Kepulauan Riau, akan menjadi kota gas bumi. Pasokan energi yang andal akan menarik banyak investor berinvestasi di kota yang berbatasan langsung dengan Singapura. Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN Dilo Seno Widagdo mengatakan pihaknya terus memperluas jaringan infrastruktur dan meningkatkan pasokan gas bumi ke berbagai wilayah di Batam.

“Sejak 2004 kami terus bangun jaringan distribusi gas bumi ke pelanggan di Batam. PGN memasok langsung ke industri, usaha komersial, sampai pembangkit listrik dan rumah tangga,” kata Dilo 

Saat ini untuk wilayah Batam, PGN telah melayani 3.497 pelanggan rumah tangga, 53 pelanggan komersial, dan 43 pelanggan industri dan pembangkit listrik. Secara nasional PGN telah memasok 1.658 industri besar dan pembangkit listrik, 1.930 pelanggan komersial, dan 204 ribu pelanggan rumah tangga yang tersebar di 19 kabupaten/kota di 12 provinsi di seluruh Indonesia.

Dilo mengatakan, dalam waktu dekat PGN juga kembali menyelesaikan proyek pipa trasmisi WNTS di titik Sub Sea Tie In-Batam (SSTI-B) ke Pulau Pemping. Proyek ini merupakan penugasan pemerintah kepada PGN untuk membangun dan mengoperasikan pipa gas dari SSTI-B ke Pulau Pemping.

“Pengembangan proyek infrastruktur pipa transmisi WNTS di titik Sub Sea Tie In-Batam (SSTI-B) ke Pulau Pemping akan memberikan manfaat berupa alternatif pasokan gas bagi Kepulauan Riau (Batam, Bintan, dan Karimun) dan salah satu wujud kontribusi PGN dalam mendukung program pemerintah untuk ketahanan dan kemandirian energi nasional,” jelas Dilo.

Dengan terbangunnya proyek pipa gas ini, PGN wilayah Batam akan memiliki tamhahan total kapasitas energi sebesar 40 BBtud. Bahkan, volume gas bumi dapat ditingkatkan hingga 100 BBtud di tahun-tahun berikutnya, sesuai dengan kebutuhan pelanggan.

“PGN bertumbuh bersama seluruh pelanggan dan stakeholder lainnya dalam pembangunan daya saing negeri yang mandiri. Pasokan energi terjamin dan andal, bukan tidak mungkin Batam akan menjadi surga bagi investor berinvestasi,” tutupnya.

Media Indonesia, Page-17, Thursday, June 22, 2017

PGN Make Batam Gas City

PT PGN Tbk wants to make Batam, Riau Islands, as a natural gas city. The company believes reliable energy supply will attract many investors to invest in the area. "Since 2004, we have continued to build a natural gas distribution network to customers in Batam.

PGN supplies directly to industries, commercial businesses, power plants and households, "said Director of PGN Infrastructure and Technology Dilo Seno Widagdo.

According Dilo, in the near future, Batam can be called as a natural gas city. Therefore, PGN continues to expand the infrastructure network and increase the supply of natural gas to various areas in Batam. Currently, PGN has serviced 3,497 household customers, 53 commercial customers, and 43 industrial and power generation customers in Batam.

Overall, PGN has supplied 1,658 large industries and power plants, 1,930 commercial customers, and 204 thousand household customers spread across 19 districts / cities in 12 provinces in the country. Dilo added that in the near future, PGN will complete the West Natuna Transmission System (WNTS) transmission pipeline project at the point of Sub-Sea Tie In-Batam (SSTI-B) to Pulau Pemping.

This project is a government assignment to PGN to build and operate gas pipeline from SSTI-B to Pemping Island. He believes the development of the WNTS transmission pipeline infrastructure project will be beneficial, among others, as an alternative gas supply for the Riau Islands (Batam, Bintan and Karimun) as well as supporting the national energy security and sustainability program.

With the construction of the gas pipeline project, Batam Island PGN will have an additional total energy capacity of 40 billion British terrnal units per day (Bbtud). The volume of gas can be increased to 100 BBtud in subsequent years. PGN hopes to support the availability of large energy in Batam that can be utilized Batam City Government to attract investors and build the commercial sector, industry, and electricity.

IN INDONESIA

PGN Jadikan Batam Kota Gas Bumi

PT PGN Tbk ingin menjadikan Batam, Kepulauan Riau, sebagai kota gas bumi. Perusahaan yakin pasokan energi yang andal akan menarik banyak investor untuk menanamkan modal di daerah itu. “Sejak 2004, kami terus membangun jaringan distribusi gas bumi kepada pelanggan di Batam. 

PGN memasok langsung ke industri, usaha komersial, pembangkit listrik, dan runah tangga," ujar Direktur Infrastruktur dan Teknologi PGN, Dilo Seno Widagdo.

Menurut Dilo, dalam waktu dekat, Batam bisa disebut sebagai kota gas bumi. Sebab, PGN terus memperluas jaringan infrastruktur dan meningkatkan pasokan gas bumi ke berbagai wilayah di Batam. Saat ini, PGN telah rnelayani 3.497 pelanggan rumah tangga, 53 pelanggan komersial, serta 43 pelanggan industri dan pembangkit listrik di Batam.

Secara keseluruhan, PGN telah memasok 1.658 industri besar dan pembangkit listrik, 1.930 pelanggan komersial, dan 204 ribu pelanggan rumah tangga yang tersebar di 19 kabupaten/kota di 12 provinsi di Tanah Air. Dilo menambahkan, dalam waktu dekat, PGN akan menyelesaikan proyek pipa transmisi West Natuna Transmission System (WNTS) di titik Sub-Sea Tie In-Batam (SSTI-B) ke Pulau Pemping. 

Proyek ini merupakan penugasan pemerintah kepada PGN untuk membangun dan mengoperasikan pipa gas dari SSTI-B ke Pulau Pemping. Ia yakin pengembangan proyek infrastruktur pipa transmisi WNTS itu akan bermanfaat, antara lain, sebagai alternatif pasokan gas bagi Kepulauan Riau (Batam, Bintan, dan Karimun) serta mendukung program ketahanan dan kemandirian energi nasional.

Dengan dibangunnya proyek pipa gas itu, PGN wilayah Batam akan memiliki tambahan total kapasitas energi sebesar 40 miliar British terrnal unit per hari (Bbtud). Volume gas dapat ditingkatkan hingga 100 BBtud pada tahun-tahun berikutnya. PGN berharap dukungan ketersediaan energi yang besar di Batam itu dapat dimanfaatkan Pemerintah Kota Batam untuk menarik investor dan membangun sektor komersial, industri, dan kelistrikan.

Koran Tempo, Page-21, Thursday, June 22, 2017