Saka Energy Must Remove the Sanga-Sanga

If Saka Energy wants to go back to the Sanga-Sanga, should buy more.

PT Saka Energi Indonesia, a subsidiary of PT PGN, the possibility besal must give Sanga Sanga. Therefore, the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ignatius Jonan will give Sanga-Sanga, one of eight oil and gas blocks will be exhausted in 2018, to Pertamina.

In fact, November 2016 Saka Energi Indonesia to buy shares owned by BP East Kalimantan 26.25%. That is Saka Energi Indonesia will lose rights or lose its stake in Sanga-Sanga. Understandably, a 100% stake in oil and gas block will be given over to Pertamina.

When Saka want to partner again in Sanga-Sanga, then there must be a share purchase transaction there again. However, Director of Energy Saka Tumbur Parlindungan said Saka will not be deprived of the government's decision. For all risks have been calculated prior to a corporate action. "The price of oil goes up. At least, that's the advantage," said Tumbur,

He revealed, until now showing up production contract (PSC) ended in 2018, Saka Energy will still work in Sanga-Sanga. "We are part of the joint operators of the block until the PSC is over," said Tumbur. But he did not answer when asked if saka going back into Sanga-Sanga.

Pertamina Upstream Director Syamsu Alam said, Pertamina opportunities for contractors to re-enter the Sanga-Sanga. However, Pertamina will remain the majority. Meanwhile, Pertamina president director Dwi Soetjipto said share down every field of employment termination eight regions will see the ability of partners to be included in the block to take over. As for the transfer of employees, Pertamina still requires labor. Understandably, Pertamina has limited employees. "So, we transfer those employees who are on the block. They are outsourcing there they control the area," said Dwi.

Associated with the process of the transition period, the Head of Special Unit of Upstream Oil and Gas (SKK Migas) Amien Sunaryadi explained, such as the Mahakam block, SKK Migas will keep the transition. He acknowledged that not all exactly the same field. "As ONWJ, from PHE to PHE. Some courts instead of Pertamina as the operator, but Pertamina has interest, so the transition to Pertamina will be maintained," said Amien.

Buy assets of ExxonMobil

In addition, the government has also decided to assign Pertamina operation Jambaran Fields Tiung Blue, Cepu Block in East Java. Because Pertamina EP Cepu and ExxonMobil have not also run the oil and gas projects. Therefore, ExxonMobil asking for an internal rate of return (IRR) reached about 16%. Moreover, buyers of gas there is also unclear.

For the record, the work plan or plan of development (POD) Fields Jambaran Blue Tiung been signed SKK Migas Chief since September 2015. Syamsu expect, with the assignment, the Blue Tiung Jambaran gas field could begin. During this time, according Syamsu, in the development field occur Jambaran Blue Tiung economical differences between Pertamina and ExxonMobil.

That is why in order to run the project, the government commissioned Pertamina to continue to develop the field. The trick to take over rights of participation in the field Jambaran Tiung Exxonmobil Blue. "We're going to buy, Exxonmobil shares as much as 45%. However, Pertamina could own, yes, the road itself, we can," said Syamsu.

He stated, if the decision can be taken this year, Pertamina will soon carry out a project of the Blue Tiung Jambaran. Related problems divestment project with Exxon, in parallel we are also talking about, its interest Exxonmobil we buy, "said Syamsu.

Erwin Maryoto, Vice President of Public and Government Affairs of ExxonMobil Indonesia, revealed that the company did not talk about it. So far, both Exxon and Pertamina EP Cepu was looking for a time to talk about it. "What is important for us to be talking about the search for a favorable solution," he said.

IN INDONESIAN

Saka Energi Harus Lepas Sanga-Sanga

Jika Saka Energi ingin masuk lagi ke Sanga-Sanga, harus membeli lagi.

PT Saka Energi Indonesia, anak usaha PT Perusahaan Gas Negara (PGN), kemungkinan besal harus merelakan Blok Sanga Sanga. Sebab, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan akan memberikan Blok Sanga-Sanga, satu dari delapan blok migas yang akan habis tahun 2018, kepada Pertamina. 

Padahal, November 2016 Saka Energi Indonesia membeli saham milik BP East Kalimantan sebesar 26,25%.  Artinya Saka Energi Indonesia akan kehilangan hak atau kehilangan sahamnya di Blok Sanga-Sanga. Maklum, 100% saham blok migas tersebut akan diberikan seluruhnya ke Pertamina.

Bila Saka ingin bermitra lagi di Sanga-Sanga, maka harus ada transaksi pembelian saham di sana lagi. Meski demikian, Direktur Utama Saka Energi Tumbur Parlindungan mengatakan, Saka tidak akan mendapatkan kerugian dengan keputusan pemerintah tersebut. Sebab semua risiko telah dihitung sebelum melakukan sebuah aksi korporasi tersebut. "Harga minyak naik. Paling tidak, itu keuntungannya, " kata Tumbur, 

Dia mengungkapkan, hingga saat ini sampai production showing contract (PSC) berakhir pada tahun 2018 nanti, Saka Energi masih akan bekerja dalam Blok Sanga-Sanga. "Kami bagian dari joint operator di blok tersebut sampai PSC berakhir," kata Tumbur. Namun dia tidak menjawab, ketika ditanya apakah saka akan kembali masuk ke Blok Sanga-Sanga.

Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam bilang, Pertamina membuka kesempatan bagi kontraktor untuk kembali masuk ke Blok Sanga-Sanga. Namun Pertamina akan tetap menjadi mayoritas. Sementara, Direktur Utama Pertamina, Dwi Soetjipto menyebutkan share down setiap lapangan dari delapan wilayah kerja terminasi akan melihat kemampuan mitra yang akan masuk dalam blok tersebut dalam mengambil alih. Sementara untuk pengalihan karyawan, Pertamina masih membutuhkan tenaga kerja. Maklum, Pertamina memiliki keterbatasan karyawan. "Maka, kami transfer karyawan-karyawan yang ada di blok tersebut. Mereka alih daya di situ mereka kuasai areanya," ucap Dwi.

Terkait dengan proses masa transisi, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi menerangkan, seperti blok Mahakam, SKK Migas akan menjaga transisi. Ia mengakui tak semua lapangan sama persis. "Seperti ONWJ, dari PHE ke PHE. Beberapa lapangan bukan Pertamina sebagai operator, tapi Pertamina punya interest, Jadi, transisi ke Pertamina akan dijaga, " kata Amien.

Beli aset ExxonMobil

Selain itu, pemerintah akhirnya juga memutuskan menugaskan Pertamina dalam pengoperasian Lapangan Jambaran Tiung Biru, Blok Cepu Jawa Timur. Pasalnya Pertamina EP Cepu dan ExxonMobil belum juga menjalankan proyek migas tersebut. Sebab, ExxonMobil meminta internal rate of return (IRR) mencapai sekitar 16%. Apalagi pembeli gas di sana juga belum jelas.

Sebagai catatan, rencana kerja atau plan of development (POD) Lapangan Jambaran Tiung Biru sudah diteken Kepala SKK Migas sejak September 2015. Syamsu mengharapkan, dengan penugasan tersebut, Lapangan gas Jambaran Tiung Biru bisa segera dimulai. Selama ini menurut Syamsu, dalam pengembangan Lapangan Jambaran Tiung Biru terjadi perbedaan keekonomian antara Pertamina dan ExxonMobil.

Itulah mengapa agar proyek bisa berjalan, pemerintah menugaskan Pertamina untuk tetap mengembangkan lapangan tersebut. Caranya mengambil alih hak partisipasi Exxonmobil di lapangan Jambaran Tiung Biru. "Kami akan beli, saham Exxonmobil sebanyak 45%. Kalau Pertamina sanggup sendiri, ya jalan sendiri, kita sanggup," ungkap Syamsu.

Dia menyatakan, jika keputusan tersebut bisa diambil tahun ini, Pertamina akan segera menjalankan proyek Jambaran Tiung Biru tersebut. Terkait masalah divestasi proyek itu dengan Exxon, kami secara paralel juga bicarakan, interest-nya Exxonmobil kita beli," ujar Syamsu.

Erwin Maryoto, Vice President of Public and Government Affairs of ExxonMobil Indonesia, mengungkapkan, pihaknya memang belum membicarakan masalah itu. Sejauh ini, baik Exxon dan Pertamina EP Cepu sedang mencari waktu untuk membicarakan hal tersebut. "Yang penting bagi kami akan membicarakan soal itu mencari solusi yang menguntungkan," ujarnya.

Kontan, Page-14, Friday, Jan, 20, 2017 

Pertamina Signed contract extension ONWJ

    The Government, through the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM), approved contractors gross revenue share split Offshore North West Java (ONWJ). With the signing of this contract extension, then Pertamina again entrusted by the government to manage the ONWJ block.

  The agreement was signed at the Ministry of Energy and Mineral Resources Head of Unit Special Oil and Gas (SKK Migas) Amien Sunaryadi and President Director of PT Pertamina Hulu Energy Offshore North West Java (PHE ONWJ) Beni Jaffilius Ibradi, witnessed by Minister Ignatius Jonan.

"Pertamina is ready to implement what the government policy. With the new scheme's gross split, Pertamina as a cooperation contract was challenged to manage the working area of ​​oil and gas efficiently, "said Pertamina President Director Dwi Soetjipto.

  Dwi added that Pertamina can confidently manage ONWJ well and will make a positive contribution to the improvement of the national oil and gas production. In the production sharing contract gross ONWJ split, split the specified final scheme is for 475% of the government's oil and 52.5% of the contractor. Meanwhile, the distribution of gas that is 37.5% of the government and 62.5% of the contractor.

    By the end of 2016 PHE ONWJ production has reached the level of oil production of 35,800 barrels per day (bpd) and gas production by 155 million cubic feet per day (MMSCFD). Production of oil and natural gas PHE ONWJ channeled entirely to the domestic demand.

     Since its development, the total investments made in the block ONWJ reached USD 13.8 billion. Since 2009 PT PHE ONWJ as ONWJ operator has issued a total investment of USD 3.9 billion. "This shows the strong commitment of Pertamina in support of national energy security," said Director of PHE Mount Sardjono.

     Since being taken over by Pertamina in 2009, ONWJ block production increased by nearly twice the figure to 40,000 bpd, some of achievements that have been achieved, among others, the successful completion of the project "Five Subsidence

Remediation "or removal of the bridge simultaneously at Five Fields, using the method of appointment of synchronized hydraulic jacking system.

     This was the first system in the world. In addition, the success was also achieved in the development of new fields GG timely and safe able to increase gas production by 20 MMSCFD.

  Deputy Minister Arcandra Tahar emphasized that the scheme processing of oil and gas production sharing contract gross split which rules are officially published on Wednesday (18/1) through the Minister of Energy and Mineral Resources No. 8 of 2016 concerning the Production Sharing Contract Gross Split, will not eliminate the control of the state as feared for some ,

"The issue of state sovereignty, the determination of the working area in the hands of the state," said Arcandra yesterday.

  The scheme will calculate your revenue share based on the gross production of oil and gas. There are three types of schemes are applied, namely Base Split (profit sharing basis), Variable Split, and Progressive Split. Base split is the basic division of forms of cooperation, while variable progressive split and split are factors addition to or deduction base split.

IN INDONESIAN

Pertamina Teken Pérpanjangan Kontrak Blok ONWJ

  Pemerintah, melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menyetujui kontraktor bagi hasil gross split Blok Offshore North West Java (ONWJ). Dengan ditandatanganinya perpanjangan kontrak ini, maka Pertamina kembali diberikan  kepercayaan oleh pemerintah untuk mengelola blok ONWJ .

  Penandatanganan dilakukan di Kantor Kementerian ESDM oleh Kepala Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi dan Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) Beni Jaffilius Ibradi, disaksikan oleh Menteri ESDM Ignasius Jonan.

“Pertamina siap melaksanakan apa yang menjadi kebijakan pemerintah. Dengan skema baru gross split ini, Pertamina sebagai kontraktor kontrak kerja sama merasa tertantang untuk mengelola wilayah kerja migas secara efisien," kata Direktur Utama  Pertamina Dwi Soetjipto.

  Dwi menambahkan, Pertamina percaya diri dapat mengelola Blok ONWJ dengan baik dan akan memberikan kontribusi positif bagi peningkatan produksi migas nasional. Dalam kontrak bagi hasil gross split Blok ONWJ, skema final split yang ditetapkan adalah untuk minyak 475% bagian pemerintah dan 52,5% bagian kontraktor. Sedangkan, pembagian gas yaitu 37,5% bagian pemerintah dan 62,5% bagian kontraktor.

    Hingga akhir tahun 2016 produksi PHE ONWJ telah mencapai tingkat produksi minyak 35.800 barel per hari (bph) dan produksi  gas sebesar 155 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Produksi minyak dan gas bumi PHE ONWJ disalurkan seluruhnya untuk kebutuhan dalam negeri.

     Sejak dikembangkan, total investasi yang telah dikeluarkan di blok ONWJ mencapai USD 13,8 miliar. Sejak 2009 PT PHE ONWJ sebagai operator Blok ONWJ telah mengeluarkan total investasi sebesar USD 3,9 miliar. "Ini menunjukkan komitmen kuat Pertamina dalam mendukung ketahanan energi nasional,” kata  Direktur Utama PHE Gunung Sardjono.

     Sejak diambil alih oleh Pertamina pada 2009, produksi blok ONWJ meningkat hingga hampir dua kali  ke angka 40.000 bph,  Beberapa prestasi membanggakan yang pernah diraih antara lain keberhasilan menyelesaikan proyek “Lima Subsidence  Remediation" atau pengangkatan anjungan secara simultan di Lapangan Lima, dengan menggunakan metode pengangkatan synchronized hydraulic jacking system. 

     Sistem ini baru pertama kali di dunia. Selain itu, keberhasilan juga dicapai dalam pengembangan lapangan baru GG secara tepat waktu dan aman yang mampu menambah produksi gas sebesar 20 MMSCFD.

  Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menegaskan, skema pengolahan migas dengan kontrak bagi hasil gross split yang aturannya resmi diterbitkan Rabu (18/ 1) melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split, tidak akan menghilangkan kendali negara sebagaimana dikhawatirkan berbagai pihak.

“Soal kedaulatan negara, penentuan wilayah kerja ada di tangan negara,”tegas Arcandra kemarin.

  Skema tersebut akan menghitung pembagian hasil berdasarkan hasil produksi bruto migas. Ada tiga jenis skema yang diaplikasikan, yakni Base Split (bagi hasil dasar), Variable Split, dan Progressive Split. Base split adalah pembagian dasar dari bentuk  kerja sama, sedangkan variable split dan progressive split adalah faktor-faktor penambah atau pengurang base split.

Koran Sindo, Page-8, Friday, Jan, 20, 2017

Gross schemes Split Effective

        Official government assigned PT Pertamina to manage a contract extension with the full participation rights of the Offshore North West Java (ONWJ) the production sharing contracts (production sharing contract / PSC) was ended January 18, 2017

Pertamina was the first company to use the new scheme based on gross split. "The government has assigned PT Pertamina, which was sent to Pertamina Hulu Energi (PHE), to manage the working area ONWJ," said Minister Ignatius Jonan.

Jonan precondition to Pertamina that the amount of production in ONWJ should not be decreased. With gross revenue sharing scheme split produces gas division at the government as much as 37.5%, while the cooperation contract (PSC) of 62.50%. Later on oil, governments get a share of 42.5% and 57.5% PSC. Jonan also invited Pertamina to bring back the first partners interested to continue their cooperation with both B to B.

The scheme is a gross split that was first performed. This management is not a contract extension Work Area (WK). Jonan also explains the presence of gross splits, cost recovery or operating costs will be borne by PSC so that it will not burden the state budget.

"Gross split is actually beneficial in terms of government and PSC also more profitable, efficient which is important," he said.

Pertamina appreciate assignment from the government even though the amount of split obtained in ONWJ PSC is not for the split in the previous contract at the time of contracting earn a share 85% oil and 70% gas. However, Pertamina looked at these conditions is a challenge for efficiency. "Split is still lacking. From the split was about 5%, which should be closed efficiency, clearly a challenge for our operations, "said Pertamina President Director Dwi Soetjipto.

Observers energy of Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto doubted renewal scheme will raise investment interest. "It is probably true to facilitate the licensing, but does not excite (investment). The scheme is more suitable for mature fields (parents) because of the risk it is definitely like what, "said Pri.

IN INDONESIAN

Skema Gross Split Berlaku

        Pemerintah resmi menugasi PT Pertamina mengelola perpanjangan kontrak dengan hak partisipasi penuh dari Blok Offshore North West Java (ONWJ) yang kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC)-nya berakhir 18 Januari 2017 

Pertamina menjadi perusahaan pertama yang menggunakan skema baru berbasis gross split. “Pemerintah telah menugasi PT Pertamina, yang diturunkan kepada Pertamina Hulu Energi (PHE) , untuk mengelola wilayah kerja ONWJ,” kata Menteri ESDM Ignasius Jonan.

Jonan memberikan syarat kepada Pertamina bahwa jumlah produksi di ONWJ tidak boleh menurun. Pembagian hasil dengan skema gross split menghasilkan pembagian gas pada pemerintah sebanyak 37,5%, sedangkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sebanyak 62,50%. Kemudian untuk minyak, pemerintah mendapatkan pembagian 42,5% dan KKKS 57,5%. Jonan juga mempersilakan Pertamina untuk mengajak kembali mitra-mitra yang dulu berminat untuk meneruskan kerja sama mereka dengan baik secara B to B.

Skema itu merupakan gross split yang pertama kali dilakukan. Pengelolaan ini bukan perpanjangan kontrak Wilayah Kerja (WK). Jonan juga menjelaskan dengan adanya gross split, cost recovery atau biaya operasional akan ditanggung KKKS sehingga tidak akan membebani APBN.

“Gross split ini justru menguntungkan dari segi pemerintah dan KKKS juga lebih untung, yang penting efisien,” kata dia.

Pertamina mengapresiasi penugasan dari pemerintah meski besaran split yang diperoleh dalam PSC ONWJ tidak sebesar split dalam kontrak sebelumnya di saat kontraktor memperoleh bagi hasil minyak 85% dan gas 70%. Namun, Pertamina memandang kondisi tersebut menjadi tantangan untuk melakukan efisiensi. “Split memang masih kurang. Dari split itu sekitar 5% yang harus ditutup efisiensi, jelas menjadi tantangan operasi bagi kami,” ujar Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto.

Pengamat energi dari Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto menyangsikan pembaruan skema akan menaikkan gairah investasi. “Mungkin benar untuk memudahkan perizinan, tapi tidak menggairahkan (investasi). Skema itu lebih cocok untuk lapangan-lapangan mature (tua) karena risiko sudah jelas seperti apa,” kata Pri.

Media Indonesia, Page-17, Thursday, Jan, 19, 2017

Non-public enterprises Sell Shares Participating Interest

Ministry of Energy and Mineral Resources prohibit Regional Owned Enterprises (enterprises) or limited liability company belonging to the area to transfer or sell the rights of ownership (participating interest or PI) that has been gained over a working area of ​​oil and gas. When rules are violated, the government will impose sanctions. Secretary of the Directorate General of Oil and Gas of the Ministry of Energy, Susyanto, said the sanctions were intended can be mild to severe. "It could be a written warning. Can also suspension, freezing PI, or the rights contained in the contract is not awarded, up to revocation PI, "he said.

Susyanto explained, based on the Minister of Energy and Mineral NorNor 37 2016, owned by the local government got deals PI of 10 percent in oil and gas working areas. When the energy minister agreed, they then must hold themselves such ownership "We hope, with this restriction became more apparent."

Minister Regulation number 37 Year 2016 that apply to oil and gas contractors who will develop the field with initial production. "Based on that provision, the contractor shall offer a PI of 10 percent to the public enterprises, since the approval of a development plan document / POD first," said Susyanto.

Oil and gas fields that may be offered to only those within the area of ​​the province or regency / city. "Could be on land or at sea up to a maximum of 12 nautical miles. Susyanto added, oil and gas field is located in a provincial land or water 0-4 miles will be awarded to the enterprises that are coordinated by the Governor, with the involvement of the Regent or Mayor. When you are in the waters 4-12 miles, submitted to the provincial enterprises coordinated by the Governor.

And if it were on land or water border provinces, the handover by agreement between the Governor. The Ministry of Energy gave a maximum period of three months for the governor to make a deal. If they fail to agree, the Minister of Energy will set the amount each province PI PI division will be based on the existence of reservoirs of oil and gas reserves in each area. A local government enterprises gets his ownership rights over oil and gas fields should simplify and speed up the issuing of licenses in the area.

IN INDONESIAN

BUMD Dilarang Jual Saham Participating Interest

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral melarang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau perseroan terbatas milik daerah untuk mengalihkan atau menjual hak kepemilikan (participating interest atau PI) yang telah diperolehnya atas suatu Wilayah kerja minyak dan gas. Bila aturan itu dilanggar, pemerintah akan menjatuhkan sanksi. Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi, Susyanto, mengatakan sanksi yang dimaksud bisa ringan hingga berat. “Bisa berupa teguran tertulis. Bisa juga penangguhan, pembekuan PI, atau hak-hak yang ada di kontrak tidak diberikan, hingga pencabutan PI,” ujar dia .

Susyanto menjelaskan, berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nornor 37 Tahun 2016, perusahaan milik pemerintah daerah mendapat penawaran PI sebesar 10 persen di wilayah kerja migas. Bila menteri energi menyetujuinya, selanjutnya perusahaan harus memegang sendiri kepemilikan tersebut  “Kami harap, dengan adanya batasan ini menjadi lebih jelas."

Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2016 itu berlaku bagi kontraktor migas yang akan mengembangkan lapangan dengan produksi perdana. “Berdasarkan ketentuan itu, kontraktor wajib menawarkan PI sebesar 10 persen kepada BUMD, sejak disetujuinya dokumen plan of development/POD pertama," tutur Susyanto. 

Lapangan migas yang boleh ditawarkan kepada daerah hanya yang berada wilayah provinsi atau kabupaten/kota tersebut. “Bisa di darat dan atau di laut hingga maksimal 12 mil laut. Susyanto menambahkan, lapangan migas yang berada di daratan suatu provinsi atau perairan 0-4 mil akan diberikan kepada satu BUMD yang dikoordinasikan oleh Gubernur, dengan melibatkan Bupati atau Wali Kota. Bila berada di perairan 4-12 mil, diserahkan kepada BUMD provinsi yang dikoordinasikan oleh Gubernur. 

Dan jika berada di daratan atau perairan perbatasan provinsi, penyerahannya melalui kesepakatan antar Gubernur. Kementerian Energi memberi waktu maksimal tiga bulan bagi Gubernur untuk membuat kesepakatan. Jika gagal bersepakat, Menteri Energi yang akan menetapkan besaran PI masing-masing provinsi Pembagian PI akan didasarkan pada keberadaan reservoir cadangan migas di masing-masing wilayah. Pemerintah daerah yang BUMD-nya mendapat hak kepemilikan atas lapangan migas harus mempermudah dan mempercepat proses penerbitan perizinan di daerah.

Koran Tempo, Page-16, Thursday, Jan, 19, 2017

Section Governments in ONWJ Down

The government officially give 100 per cent ownership of the Offshore North West Java or ONWJ to PT Pertamina. Production sharing contract signed between both parties in Jakarta, yesterday.

"We assign Pertamina manage these work areas, on condition that production may not decline and disturbed," said Minister of Energy and Mineral Resources Ignatius Jonan after signing.

ONWJ well as a work area using the first management contract for gross proceeds (gross split production sharing contract). The new scheme was set up in the Ministry of Energy No. 8 of 2016, which was signed on January 13 last Jonan.

Suctioning oil and gas in the area of work had been done since the Independent Indonesian American Company contracting with the government in 1966 ago. Management then switched to Pertamina since 2009. Because of relatively weak oil and gas fields.

Jonan agree on oil revenue to Pertamina Hulu Energi (PHE) ONWJ subsidiary of Pertamina amounted to 57.5 percent and 62.5 percent gas section. The government only take part of oil and gas by 42.5 percent to 37.5 percent. This figure is far less than the previous contract, in which part of government to 85 percent of oil and gas as much as 65 percent.

The government promised additional revenue by 2.5 percent if oil prices reach US $ 85 per barrel. Conversely, if the price on top of that, the revenue share of 2.5 percent would be acceptable state.

       Deputy Minister of Energy Arcandra Tahar said the government received the results are final, with no replacement cut operational costs (cost recovery). In the old contract, the amount of the average cost of replacement would make oil and gas portion of the government is reduced to 45 percent. "Based on studies of the contract in 10 areas of work. (portion of the countries) could be 40 percent. "

He assured split gross scheme will not harm the contractor. Instead, the contract could make the company's revenue to grow if its operations efficiently.

IN INDONESIAN

Bagian Hasil Pemerintah di Blok ONWJ Anjlok

Pemerintah secara resmi memberikan 100 persen kepemilikan Blok Offshore North West Java atau ONWJ kepada PT Pertamina. Kontrak bagi hasil ditanda-tangani kedua pihak di Jakarta, kemarin.

“Kami tugaskan Pertamina mengelola wilayah kerja ini, dengan syarat produksi tidak boleh menurun dan terganggu,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan seusai penandatanganan.

Blok ONWJ sekaligus menjadi wilayah kerja pertama yang pengelolaannya menggunakan kontrak bagi hasil kotor (gross split production sharing contract). Skema baru itu diatur dalam Peraturan Menteri Energi Nomor 8 Tahun 2016 yang diteken Jonan pada 13 Januari lalu.

Penyedotan minyak dan gas di wilayah kerja itu sudah dilakukan sejak Independent Indonesia American Company berkontrak dengan pemerintah pada 1966 silam. Pengelolaan kemudian beralih ke Pertamina sejak 2009. Karena tergolong ladang migas uzur. 

        Jonan menyepakati bagi hasil minyak untuk Pertamina Hulu Energi (PHE) ONWJ anak usaha Pertamina sebesar 57,5 persen dan bagian gas sebesar 62,5 persen. Pemerintah hanya mengambil bagian minyak 42,5 persen dan gas sebesar 37,5 persen. Angka ini jauh lebih sedikit dibanding kontrak sebelumnya, di mana bagian minyak pemerintah mencapai 85 persen dan gas sebanyak 65 persen.

Pemerintah menjanjikan tambahan bagi hasil sebesar 2,5 persen jika harga minyak mencapai US$ 85 per barel. Sebaliknya, jika harga di atas itu, bagi hasil sebesar 2,5 persen bakal diterima negara.

       Wakil Menteri Energi Arcandra Tahar mengatakan bagi hasil yang diterima pemerintah itu bersifat final, tanpa dipotong biaya pengganti operasional (cost recovery). Dalam kontrak lama, besaran biaya pengganti rata-rata justru membuat porsi migas pemerintah berkurang sampai 45 persen. “Berdasarkan studi dari kontrak di 10 wilayah kerja. (Bagian negara) bisa 40 persen.”

Dia meyakinkan skema gross split tidak akan merugikan kontraktor. Justru, kontrak tersebut bisa membuat pendapatan perusahaan bertambah jika kegiatan operasionalnya efisien.

Koran Tempo, Page-16, Thursday, Jan, 19, 2017

ONWJ block to lead gross split scheme

The maiden implementation of a gross-split sliding scale on the renewed Offshore Northwest Java (ONWJ) oil and gas field may boost the state’s coffers, but will cost state-owned oil and gas firm

Pertamina a chunk of cash. On Wednesday, the ONWJ block contract with Pertamina was renewed for a time frame of 20 years under the government brand new gross-split scheme, which will force the company to boost its efficiency programs as the state will no longer reimburse exploitation costs.

Under the previous cost-recovery scheme, investors were entitled to 15 percent of the profits of an oil project and 30 percent of a gas project, with the government scooping up the rest.

However, Pertamina will only be entitled to 57.5 percent of the oil profits and 62.5 percent of the gas profits under the new scheme. Although it seems that Pertamina will get a bigger slice of the cake, president director Dwi Soetjipto said its portion was not as substantial as it had initially sought as the company would have to bear the burden of all exploitation costs until 2037.

“We have discussed this in depth and it certainly is a challenge for operators to increase eificiency as a whole. Honestly, the split is still not enough, but we hope that we can cover it by increasing efficiency. At least 5 percent of the old costs must be covered by efhciencies,” he said during a press conference on Wednesday.

According to Ministerial Decree No. 8/2017 on gross split, contractors will not receive reimbursement from the government and the profit scheme will “slide” up and down depending on several factors. Some of the factors include the status of the Held, location, reservoir depth, reservoir type, amount of carbon dioxide, use of local industrial content and stage of production.

These variables will be added to or subtracted from the base calculation, which the new regulation has set at a minimum 43 percent for companies in oil projects and 48 percent in gas projects. Data from the Energy and Mineral Resources Ministry show that ONWJ’s oil reserves stood at 309.8 million barrels and its gas reserves amounted to 1,114.9 billion cubic feet (bcf). 

Its oil production last November amounted to 37,301 barrels of oil per day (bopd) and gas production totaled 158.2 million standard cubic feet per day (mmscfd). Investment in the ONWJ Held is expected to reach US$82.3.million in the first three years, while a total investment of $8.5 billion will be needed in the next two decades with a gross revenue of $14.8 billion.

Meanwhile, Energy and Mineral Resources Minister Ignasius Jonan said the new scheme was a breakthrough. “The contractors will be responsible for all costs, so the state budget is no longer burdened,” he said.

However, despite the government’s enthusiasm for the new gross-split scheme, ReforMiner Institute researcher Pri Agung Rakhmanto questioned whether investors would greet the new scheme with the same gusto. Pri Agung said the new scheme was more suitable for oil and gas Helds already in production, citing low risks compared to fields still in the exploration stage. “Investors may be interested in the new scheme, but there are always other factors apart from numbers that must be calculated,” he said.

Jakarta Post, Page-13, Thursday, Jan, 19, 2017

Ration Scheme Gross Split Lower State

The government and PT Pertamina Hulu Energi (PHE) signed a cooperation contract (production sharing contract / PSC) Offshore North West Java (ONWJ) with a gross scheme split or for gross proceeds. With the scheme for the first time this is done, the results (split) for the state compared to the contractor fell to 42.5: 57.5 for oil and 37.5: 62.5 for gas. In the model contract Iama, the average for the results of 85:15 to 70:30 for oil and gas.

On the other hand, Pertamina is ready to maintain oil and gas production ONWJ by pumping an investment of US $ 8.5 billion during the contract period of 20 years into the future. Of these contracts, the state obtained a signature bonus of US $ 5 billion and receipts of US $ 5.7 billion during the contract period. In addition, the state also no longer bear the costs incurred to develop ONWJ.

Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ignatius Jonan said that, in contrast to the previous contract, scheme gross split (into force of the new contract, including ONWJ, where the old contract terminated and signed a new contract. With this scheme, the cost becomes dependent contractor and does not burden the state budget, so that the result of increased rations contractor.

"To ONWJ, the results can already enter the variable split, part of the government with the contractor 37.5: 62.5 for gas and 42.5: 57.5 for oil," he said.

Deputy Minister Arcandra Tahar admit, when compared with the cost recovery scheme, for the results to state cursory indeed down with a pattern of gross split. Previously, for the results to the state rather than the contractor is 85:15 to 70:30 for oil and gas. However, the results of the cost recovery scheme also impose costs to the government. Moreover, the average value of cost recovery every year to be borne by the state budget of approximately US $ 15 billion.

"It's as if the lower (parts of the country) because we divide the gross (gross income), in which the cost was on the side of the contractor. If the first, coat replaced in net income (net), "he said. Historically, he added, the results of the government ration system with cost recovery by an average of 45%. However, for gross this split, the government provides an additional split with the condition of oil and gas blocks. And with regard to variable reservoir conditions, locations, and infrastructure around the block of oil and gas, as well as the price of oil in the international market.

"It is expected that the state is not harmed, but if contractors efficiently then it could be more profitable," said Arcandra. Especially for ONWJ, Pertamina received additional split because some variables. PT Pertamina President Director Dwi Soetjipto admit, split acquired the company for ONWJ is still lacking.

However, it will conduct efficiency to cover the shortfall for this result. "The calculation of cost must come down in order to split up 5% as production is maintained," he said. The same thing also disclosed upstream director Syamsu Alam. This scheme makes the contractor should have thought more mature so that investments are disbursed more effective and more efficient execution.

One of them in terms of risk-taking by the contractor, given the absence of cost recovery means that the contractor must bear the entire risk arising.

"It means that in the past might dare to take a big risk because 85% shared to the government. Now the risk is 100%. It's definitely different, "he explained. Spice Related Investment gross application of the split, the government is optimistic that the scheme will stimulate the national oil and gas investment. According jonan, with this scheme, which should be taken care licensing contractors will be cut significantly. During this time, the contractor could take months to years to complete licensing.

However, Jonan admit, there are other factors that determine the national oil and gas investment climate that is the price of crude oil. "If oil prices go down, certainly the passion investment to fall. That we could not get anything because the price of oil is determined by the global market. We only aids through regulation, "he explained.

Arcandra added, gross scheme has split anticipating fluctuations in oil prices in order to minimize the impact of falling prices as happened two years later. In this scheme, if oil prices are low, konntaktor will obtain a higher split. When the oil price at US $ 85 per barrel, then no additional split, and when oil prices exceed US $ 85 per barrel, the government split increases. "When prices go down investors by split incentives," he said.

Implementation of the scheme gross ONWJ split in the contract is based on the Minister of Energy and Mineral 8Tahun No. 2016 About the Production Sharing Contract Gross Split. This policy states, contract revenue share split gross requires ownership of natural resources remain in the hands of the government to the point of delivery, management control operations are in SKK Migas, as well as capital and risks are entirely borne by the contractor.

Regulation of the Minister mentions for baseline scores (base split) of oil by 57% for the state and 43% to the contractor. As for gas, the state quota of 52% and 48% contractors. In the contract finally signed, the base of this split will change based on the variable components and progressive. Variable components include block status, location, depth, up to the amount of local content. Progressive component consisting of oil prices and the cumulative amount of oil and gas production. Investment of US $ 8.5 M

Jonan said that, with the signing of this new contract, Pertamina holds 100% ownership rights of participation in the ONWJ. In the previous contract ended on 18 January last, the right of participation of these blocks 58.8% owned Pertamina, PT Energi Mega Persada 36.72%, and 5% Kufpec Indonesia.

"Now Pertamina assigned to manage the full production notes should not be dropped. In addition, Pertamina also welcome to invite partners who used to be able to continue to work with both B to B (business to business), "he said.

Dwi said, it is open if long-time partner ONWJ again participating interest (share down). But if the old partner is not interested, Pertamina also ready to partner with other oil and gas companies. Partnership is necessary because of the needs of the company's investment is even greater for a variety of projects, including the construction of the refinery. "Share down (ONWJ) is targeted to be 10% for local governments and about 25% to exsisting partners," he explained.

Oil reserves in ONWJ recorded was 309.8 million barrels and gas 1114.9 billion cubic feet. Under the new contract, Pertamina agreed to disburse the funds of US $ 82.3 million during the first three years and $ 8.5 billion during the contract period of 20 years to work on the potential ONWJ. In addition, the contract also mentions the gross receipts from ONWJ amounted to US $ 14.8 billion, US $ 5.7 billion of which is the state quota.

General Manager of PT Pertamina Hulu Energi ONWJ Irwansyah added, gross split scheme used in the contract will not change work plans and budgets agreed with SKK Migas. ONWJ oil and gas production in 2017 is targeted to be higher than last year. "Crude oil production in 2017, we are targeting 36 thousand barrels per day (bpd) and gas 172 MMSCFD (million standard cubic feet per day / million cubic feet per day). Realized in 2016, 36 thousand barrels of oil and 164-165 MMSCFD gas, "he said.

Given 8 Blocks

In addition to the contract signed ONWJ, the government also commissioned the management of eight oil and gas blocks that will be out of contract in 2018 to Pertamina. According Jonan, as ONWJ, eighth contract will be terminated later this block will sign a new contract using gross scheme split.

Dwi said the eight blocks that are assigned to Pertamina Tuban Block, Ogan Ogan, Sanga-Sanga, South East Sumatra, Central, North Sumatra Offshore, East Kalimantan, and Attaka. Pertamina will perform more accurate calculations so as to have enough time to transfer in management. In addition, Pertamina is also ready to share down the ownership rights of participation with an existing partner.

Arcandra explained, kedepalan this block awarded to Pertamina because the government wants to strengthen the national oil company. Because the contribution of oil and gas production, Pertamina national oil and gas production compared to only about 24%. While the contribution of the national oil company of other countries the average was 90% of total oil and gas production of the country.

Privileged to Pertamina will reduce the chance of another oil company. Other companies may manage the block out of contract when Pertamina-are not interested or do not have the technology needed. In addition, another oil and gas company also still have a chance to manage other oil and gas blocks that are not block out of contract but the old block.

Observers economic and energy Hymn Mada University (UGM) Fahmi Radhi said, the amount of profit sharing (split) to the government in gross split mechanism is smaller than the PSC. However, gross split more flexible and beneficial for the country, because the more accurate the results are calculated. Moreover, during this often cost recovery is often misused. In the absence of cost recovery, all the risks and capital expenditure borne by the contractor, so that 'no longer a burden on the state budget.

However, Fahmi said, the question is whether this is convenient for the contractor? Moreover, gross split test is applied in Pertamina that in fact SOEs. "Pertamina as a state will certainly obey what the government requested," said Fahmi. Therefore, according to Fahmi, preferably during this transition, contractors must be given a choice whether to remain willing to use the old model or gross split.

At the time of low oil prices, the contractor would  be count the pros and cons and compare with other countries. "In many countries generally apply the PSC mechanism. Even those many facilitates as a competitive advantage. Certainly investors will choose countries that provide the highest profit and the lowest risk, "said Fahmi.

The minister said that the mechanism of gross split draw, then the government should provide easiness for example in terms of the licensing process. The second proposal, governments are required to eliminate taxes that are a burden for investors, especially those which are imposed before the contractor enters the production stage (commercial). Meanwhile, Ignatius Tenny Wibowo of Indonesia Petroleum Association (IPA) said that the company has yet to learn the complete contents of the provisions of gross split.

IN INDONESIAN

Skema Gross Split Turunkan Jatah Negara

Pemerintah dan PT Pertamina Hulu Energi (PHE) menandatangani kontrak kerja sama (production sharing contract/PSC) Blok Offshore North West Java (ONWJ) dengan skema gross split atau bagi hasil kotor. Dengan skema yang baru pertama kali dilakukan ini, bagi hasil (split) untuk negara dibanding kontraktor turun menjadi 42,5:57,5 untuk minyak dan 37,5:62,5 untuk gas. Dalam kontrak model Iama, rata-rata bagi hasil 85:15 untuk minyak dan 70:30 untuk gas.

Di sisi lain, Pertamina siap mempertahankan produksi migas Blok ONWJ dengan mengucurkan investasi sebesar US$ 8,5 miliar selama masa kontrak 20 tahun ke depan. Dari kontrak ini, negara memperoleh bonus tanda tangan sebesar US$ 5 miliar dan penerimaan US$ 5,7 miliar selama masa kontrak. Selain itu, negara juga tidak lagi menanggung biaya yang dikeluarkan untuk mengembangkan Blok ONWJ . 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, berbeda dengan kontrak sebelumnya, skema gross split (di berlakukan bagi kontrak baru, termasuk Blok ONWJ, di mana kontrak lama diputus dan ditandatangani kontrak baru. Dengan skema ini, biaya yang dikeluarkan menjadi tanggungan kontraktor dan tidak membebani anggaran negara, sehingga bagi hasil jatah kontraktor meningkat.

“Untuk Blok ONWJ, bagi hasil sudah memasukkan variable split, bagian pemerintah dengan kontraktor yakni 37,5:62,5 untuk gas dan 42,5:57,5 untuk minyak,” kata dia.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengakui, jika dibandingkan dengan skema cost recovery, bagi hasil untuk negara sepintas memang turun dengan pola gross split. Sebelumnya, bagi hasil untuk negara dibanding kontraktor adalah 85:15 untuk minyak dan 70:30 untuk gas. Namun, bagi hasil dengan skema cost recovery juga membebankan biaya kepada pemerintah. Apalagi rata-rata nilai cost recovery setiap tahun yang harus ditanggung APBN mencapai sekitar US$ 15 miliar. 

“Sekarang seolah-olah lebih rendah (bagian negara) karena kita membagi gross (pendapatan kotor), di mana cost itu pada sisi kontraktor. Kalau dulu, coat digantikan di pendapatan bersih (net),” kata dia. Secara historis, lanjutnya, bagi hasil jatah pemerintah dengan sistem cost recovery rata-rata sebesar 45%. Namun, untuk gross split ini, pemerintah memberikan tambahan split dengan melihat kondisi  blok migas. Serta memperhatikan variabel kondisi reservoir, lokasi, dan infrastruktur di sekitar blok migas, Serta harga minyak di pasar internasional.

“Dengan demikian, diharapkan negara tidak dirugikan, tetapi kalau kontraktor efisien maka bisa lebih untung,” jelas Arcandra. Khusus untuk Blok ONWJ, Pertamina mendapat tambahan split lantaran beberapa variabel. Direktur Utama PT Pertamina Dwi Soetjipto mengakui, split yang diperoleh perseroan untuk Blok ONWJ sebenarnya masih kurang.

Namun, pihaknya akan melakukan efisiensi untuk menutup kekurangan bagi hasil ini. “Kalkulasinya cost harus turun agar seolah split naik 5% dengan produksi tetap dipertahankan,” kata dia. Hal yang sama juga diungkapkan Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam. Skema ini membuat kontraktor harus berpikir lebih matang agar investasi yang dikucurkan lebih efektif dan eksekusinya lebih efisien.

Salah satunya dalam hal pengambilan risiko oleh kontraktor, mengingat tidak adanya cost recovery berarti kontraktor harus menanggung seluruh risiko yang timbul.

“Artinya kalau dulu mungkin berani mengambil risiko besar karena 85% di-share ke pemerintah. Sekarang kan risikonya 100%. Ini pasti beda,” paparnya. Gairahkan Investasi Terkait penerapan gross split, pemerintah optimistis skema ini akan menggairahkan investasi migas nasional. Menurut jonan, dengan skema ini, maka perizinan yang harus diurus kontraktor akan terpotong signifikan. Selama ini, kontraktor bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan sampai bertahun-tahun untuk merampungkan perizinan.

       Namun, Jonan mengakui, ada faktor lain yang menentukan iklim investasi migas nasional yakni harga minyak mentah. “Kalau harga minyak turun, pasti gairah investasi turun. Itu kita tidak bisa apa-apa karena harga minyak ditentukan oleh pasar global. Kita hanya bantu lewat regulasi," jelasnya.

Arcandra menambahkan, skema gross split telah mengantisipasi adanya fluktuasi harga minyak guna meminimalkan dampak anjloknya harga seperti yang terjadi dua tahun belakangan. Dalam skema ini, jika harga minyak rendah, konntaktor akan memperoleh split lebih tinggi. Ketika harga minyak US$ 85 per barel, maka tidak ada tambahan split, dan saat harga minyak melampaui US$ 85 per barel maka split pemerintah meningkat. “Pada saat harga turun investor diberi insentif split,” kata dia.

Penerapan skema gross split dalam kontrak Blok ONWJ ini berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No 8Tahun 2016 Tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Beleid ini menyatakan, kontrak bagi hasil gross split mensyaratkan kepemilikan sumber daya alam tetap di tangan pemerintah sampai pada titik penyerahan, pengendalian manajemen operasional berada pada SKK Migas, serta modal dan risiko seluruhnya ditanggung oleh kontraktor.

      Peraturan Menteri ini menyebutkan bagi hasil dasar (base split) minyak bumi sebesar 57% untuk negara dan 43% untuk kontraktor. Sementara untuk gas, jatah negara 52% dan kontraktor 48%. Dalam kontrak yang akhirnya diteken, base split ini akan berubah berdasarkan komponen variabel dan progresif. Komponen variabel diantaranya status blok, lokasi, kedalaman, hingga besaran tingkat kandungan dalam negeri. Komponen progresif terdiri dari harga minyak dan jumlah kumulatif produksi migas. Investasi US$ 8,5 M

Jonan mengatakan, dengan ditekennya kontrak baru ini, Pertamina memegang 100% kepemilikan hak partisipasi di Blok ONWJ. Dalam kontrak sebelumnya yang berakhir pada 18 januari kemarin, hak partisipasi blok ini dimiliki Pertamina 58,8%, PT Energi Mega Persada 36,72%, dan Kufpec Indonesia 5%.

“Sekarang Pertamina ditugasi mengelola penuh dengan catatan produksi tidak boleh turun. Selain itu, Pertamina juga dipersilakan untuk mengajak mitra-mitra yang dulu untuk bisa meneruskan kerja sama dengan baik secara B to B (business to business),” kata dia.

Dwi menuturkan, pihaknya terbuka jika mitra lama di Blok ONWj berminat kembali berpartisipasi (share down). Tetapi seandainya mitra lama tidak berminat, Pertamina juga siap bermitra dengan perusahaan migas lainnya. Kemitraan diperlukan lantaran kebutuhan investasi perseroan semakin besar dengan adanya berbagai proyek yang dikerjakan, termasuk pembangunan kilang. “Share down (Blok ONWJ) ditargetkan bisa 10% untuk pemerintah daerah dan sekitar 25% ke mitra exsisting,” jelasnya.

Cadangan minyak di Blok ONWJ tercatat masih 309,8 juta barel dan gas 1.114,9 miliar kaki kubik. Dalam kontrak baru, Pertamina menyanggupi untuk mengucurkan dana sebesar US$ 82,3 juta selama tiga tahun pertama dan US$ 8,5 miliar sepanjang masa kontrak 20 tahun untuk menggarap potensi Blok ONWJ. Selain itu, kontrak juga menyebutkan penerimaan kotor dari Blok ONWJ sebesar US$ 14,8 miliar, US$ 5,7 miliar di antaranya merupakan jatah negara. 

General Manager PT Pertamina Hulu Energi ONWJ Irwansyah menambahkan, skema gross split yang dipakai dalam kontrak tidak akan mengubah rencana kerja dan anggaran yang telah disepakati dengan SKK Migas. Produksi migas Blok ONWJ pada 2017 ditargetkan lebih tinggi dari tahun lalu. “Produksi minyak mentah pada 2017 kami targetkan 36 ribu barel per hari (bph) dan gas 172 mmscfd (million standard cubic feet per day/ juta kaki kubik per hari). Realisasi 2016, minyak 36 ribu bph dan gas 164-165 mmscfd," tuturnya.

Diberi 8 Blok

Selain meneken kontrak Blok ONWJ, pemerintah juga menugaskan pengelolaan delapan blok migas yang akan habis kontraknya pada 2018 kepada Pertamina. Menurut Jonan, sama seperti Blok ONWJ, kontrak kedelapan blok ini akan diputus kemudian akan di teken kontrak baru menggunakan skema gross split.

Dwi mengungkapkan, delapan blok yang ditugaskan ke Pertamina ini adalah Blok Tuban, Ogan Komering, Sanga-Sanga, South East Sumatera, Tengah, North Sumatera Offshore, East Kalimantan, dan Attaka. Pertamina akan melakukan perhitungan yang lebih akurat sehingga memiliki waktu yang cukup untuk alih kelola. Selain itu, Pertamina juga siap melakukan share down kepemilikan hak partisipasi dengan mitra yang sudah ada.

Arcandra menjelaskan, kedepalan blok ini diberikan kepada Pertamina lantaran pemerintah ingin memperkuat perusahaan migas nasional. Pasalnya, kontribusi produksi migas Pertamina dibandingkan produksi migas nasional baru sekitar 24%. Sementara kontribusi perusahaan migas nasional negara-negara lain rata-rata mencapai 90% dari total produksi migas negara tersebut. 

Keistimewaan kepada Pertamina tidak akan mengurangi kesempatan perusahaan migas lainnya. Perusahaan lain dapat mengelola blok habis kontrak ketika Pertamina-tidak berminat atau belum memiliki teknologi yang dibutuhkan. Selain itu, perusahaan migas lain juga masih mempunyai kesempatan mengelola blok migas lainnya yang bukan blok habis kontrak tapi merupakan blok tua. 

Pengamat ekonomi dan energi Universitas Gajah Madah (UGM) Fahmi Radhi mengatakan, besaran bagi hasil (split) untuk pemerintah dalam mekanisme gross split memang lebih kecil dibanding PSC. Namun, gross split lebih fleksibel dan menguntungkan bagi negara, karena bagi hasil diperhitungkan lebih akurat. Apalagi selama ini tak jarang cost recovery sering diselewengkan. Dengan tidak adanya cost recovery, semua risiko dan capital expenditure ditanggung oleh kontraktor, sehingga 'tidak lagi menjadi beban APBN. 

Namun, kata Fahmi, yang menjadi pertanyaan adalah apakah ini nyaman bagi kontraktor? Apalagi, ujicoba gross split ini diterapkan di Pertamina yang notabene BUMN. “Pertamina sebagai BUMN pastinya akan nurutapa yang diminta pemerintah,” kata Fahmi. Oleh karena itu, menurut Fahmi, sebaiknya pada masa transisi ini kontraktor tetap diberikan pilihan apakah tetap mau menggunakan model lama atau gross split. 

Di saat harga minyak rendah, kontraktor pasti akan sangat berhitung untung ruginya dan membandingkan dengan negara lain. “Di banyak negara umumnya menerapkan mekanisme PSC. Bahkan mereka banyak memberi kemudahan sebagai competitive advantage. Tentu investor akan memilih negara yang memberikan profit paling tinggi dan risiko paling rendah,” ujar Fahmi.

Menurut Fahmi, agar mekanisme gross split menarik, maka pemerintah harus memberikan kemudahan-kemudahan misalnya dalam hal proses perizinan. Usulan kedua, pemerintah diminta menghilangkan pajak-pajak yang memberatkan investor, terutama pajak yang dibebankan sebelum kontraktor memasuki tahap produksi (komersial). Sementara itu, Ignatius Tenny Wibowo dari Indonesia Petroleum Association (IPA) mengatakan bahwa saat ini pihaknya masih harus mempelajari isi lengkap mengenai ketentuan gross split.

Investor Daily, Page-1, Thursday, Jan, 19, 2017