Pertamina Rp 175 Trillion to Build Refinery

wait tuban become an industrial city

Tuban community would not want to immediately improve itself facing the investment climate so fast. Anyone have never imagined that Tuban refinery will have the most modern in the world with an investment of Rp 175 trillion.

Investment build an oil refinery in Tuban, a joint venture between PT Pertamina and Russian oil company, Rosneft value of about Rp 175 trillion. Construction of the refinery will begin in June 2017 and was completed in 2021. The shares held pertamina by 55 percent and 45 percent-owned Rosneft. Director megaproject Processing and Petrochemical PT Pertamina, Rachmad Hardadi revealed that after the Public Consultation and EIA Study of Integrated Development KORPRI building oil refinery in Tuban.

Rachmat said, the refinery will be built on an area of 340 hectares belonging to the Ministry of Environment and Forests. Currently there are 129 employees who are working on preparing the land for development. Now this is the first phase of the study EIA (environmental impact assessment). We expect this project ends in 2021, could eventually produce between 300 thousand to 400 thousand barrels per Rachmadi said.

According Rachmadi. all products from the refinery euro 5 standards, levels exceeding the world standard which requires euro 4. The refinery was touted to be the largest project in Indonesia and most modern in the world. It will be integrated with the refinery TPPI (Trans Pacific Petrochemical INDOTAMA) existing (located nearby) said.

Absorb Labor

Tuban oil refinery construction is done Joint Venture between PT Pertamina with Rosneft, Russia will impact the economic multiplier effect in Tuban. In addition to the processing plant in need of labor between 35 thousand to 50 thousand, the economy of the community around the refinery will increase five times. 

Much labor as it must need to eat, sleep, and transportation. That will give a multiplier effect on the economy in Tuban, said Director megaproject Processing and Petrochemical PT Pertamina, Rachmad Hardadi EIA Study after public consultation Refinery Building Construction KORPRI. Rachmadi asserted, the choice of the government to build an oil refinery in Tuban not because of land to be used is already ready. The land belongs to the Ministry of Forestry and the ministry of the environment, the extent of 340 hectares.

In addition, its location adjacent to the Trans Pacific Petrochemical refinery Indotama (TPPI). Later, word Rachmadi, between TPPI, with new integrated refinery. Meanwhile, the Regent of Tuban, Fatkhul Huda asked the project provide benefits to the surrounding community.

If there is no improvement of the economy and a decline in unemployment, means that there is no error, "said Huda. He is also asking the builder that employs people who liberated their land (purchased), lest they abandoned.

IN INDONESIAN
menunggu Tuban menjadi kota industri

Pertamina Bangun Kilang Rp 175 Triliun

Masyarakat Tuban mau tidak mau harus segera berbenah diri menghadapi iklim investasi yang demikian cepat. Siapapun tidak pernah membayangkan bahwa Tuban nantinya memiliki kilang minyak paling modern di dunia dengan investasi Rp 175 triliun.

Investasi pembangunan kilang minyak di Tuban, Joint Venture antara PT Pertamina dengan perusahaan minyak asal Rusia, Rosneft nilainya sekitar Rp 175 Triliun. Pembangunan kilang minyak itu akan dimulai pada Juni 2017 dan selesai pada 2021. Adapun saham yang dimiliki pertamina sebesar 55 persen dan 45 persennya milik Rosneft. Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia PT Pertamina, Rachmad Hardadi mengungkapkan itu setelah acara Konsultasi Publik dan Studi Amdal Terpadu Pembangunan Kilang Minyak di gedung Korpri Tuban.

Rachmad menyebut, kilang itu akan dibangun di atas lahan seluas 340 hektare milik Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Saat ini ada 129 pekerja yang sedang menggarap mempersiapkan lahan untuk pembangunan. Sekarang ini tahap pertama studi Amdal (analisis mengenai dampak lingkungan). Kami harapkan proyek ini berakhir 2021, nantinya bisa memproduksi antara 300 ribu sampai 400 ribu barrel per kata Rachmadi.

Menurut Rachmadi. seluruh produk dari kilang ini berstandar euro 5, levelnya melebihi standar dunia yang mensyaratkan euro 4. Kilang itu disebut-sebut akan menjadi proyek terbesar di Indonesia dan termodern di dunia. Nanti akan di integrasikan dengan kilang TPPI (Trans Pacific Petrochemical Indotama) yang sudah ada (lokasinya berdekatan) katanya.

Menyerap Tenaga Kerja 

Pembangunan kilang minyak Tuban yang dilakukan Joint Venture antara PT Pertamina dengan Rosneft,
Rusia akan memberi dampak multiplier effect ekonomi di Tuban. Selain pembangunan kilang tersebut membutuhkan tenaga kerja antara 35 ribu orang hingga 50 ribu orang itu, perekonomian masyarakat di sekitar kilang akan meningkat lima kali lipat.

Tenaga kerja sebanyak itu pasti butuh makan, tidur, dan alat transportasi. ltu akan memberi multiplier effect terhadap perekonomian di Tuban, kata Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia PT Pertamina, Rachmad Hardadi setelah Konsultasi Publik Studi Amdal Pembangunan Kilang di Gedung Korpri. Rachmadi menegaskan, pilihan pemerintah membangun kilang minyak di Tuban tidak lain karena lahan yang akan dipakai sudah siap. Lahan tersebut milik kementerian kehutanan dan kementerian lingkungan hidup, luasnya 340 hektare.

Selain itu, lokasinya Berdekatan dengan kilang Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI). Nantinya, kata Rachmadi, antara TPPI, dengan kilang baru di integrasikan. Sementara itu, Bupati Tuban, Fatkhul Huda minta proyek itu memberi manfaat kepada masyarakat sekitar.

Kalau tidak ada peningkatan ekonomi dan penurunan pengangguran, berarti ada yang error," kata Huda. Ia juga minta kepada pihak pembangun supaya mempekerjakan warga yang tanahnya dibebaskan (dibeli), jangan sampai
mereka ditelantarkan.

Surya, Page-4, Saturday, Jan, 14, 2017

Oil Refinery in Tuban, the Most Modern in the World

Oil refinery construction Tuban which is a joint venture between PT Pertamina with Rosneft, Russia, is the most modern refineries in the world. Oil refinery construction in about 340 hectares of land in the Regional District of Jenu, planned for completion in 2021.

        In addition, the refinery will also be the largest oil refinery in Indonesia. Thus, will impact economic development in Tuban high enough. Construction of the refinery will provide a multiplier effect on the economy in Tuban.

        Rachmad Hardadi, Director of Processing and Petrochemical megaproject PT Pertamina, after attending a public consultation EIA study to build a refinery in Tuban KORPRI Building. The plan to build a refinery in Indonesia in need of manpower, between 35 thousand to 50 thousand people.

The project will be done in mid-June 2017, due to the land acquisition has been completed. I'm sure at the end of 2021 can be operated. In early 2022, the refinery already meets 100 percent of production as the initial design production of 300,000 barrels per day.

Meanwhile, the Regent of Tuban, Fathul Huda asked that the project would provide benefits to the surrounding community. So the presence of the refinery it can be felt to people Tuban. If there is no improvement of the economy and a decline in unemployment, means that there is an error added Fath Huda, Tuban Regent hope with the establishment of the oil refinery not to harm the public, especially during this time dependent on the land to be set up the refinery.

Do not let people who previously dependent on the land to be set up refineries will lose their jobs for granted. Companies should think how the community gain new jobs.

IN INDONESIAN

Kilang Minyak Tuban Paling Moderen di Dunia

Pembangunan kilang minyak Kabupaten Tuban yang merupakan joint venture antara PT Pertamina dengan Rosneft, Rusia, merupakan kilang minyak termodern di dunia. Pembangunan kilang minyak di lahan sekitar 340 hektar di Wilayah Kecamatan Jenu, direncanakan selesai tahun 2021.

Selain itu, kilang minyak tersebut juga akan menjadi kilang minyak terbesar di Indonesia. Sehingga, nantinya akan memberikan dampak perkembangan ekonomi di Tuban yang cukup tinggi. Pembangunan kilang tersebut akan memberi multiplier effect terhadap perekonomian di Tuban.

Rachmad Hardadi, Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia PT Pertamina, usai mengikuti konsultasi publik studi amdal pembangunan kilang di Gedung Korpri Tuban. Rencananya pembangunan kilang terbesar di Indonesia membutuhkan tenaga kerja, diantara 35 ribu orang sampai 50 ribu orang. 

Proyek tersebut akan di kerjakan di pertengahan bulan Juni 2017, karena pembebasan lahan sudah selesai. Saya pastikan di akhir 2021 sudah bisa beroperasi. Pada awal tahun 2022, kilang minyak ini sudah memenuhi produksi 100 persen seperti desain awal yakni produksi 300.000 barel perhari.

Sementara itu, Bupati Tuban, Fathul Huda minta bahwa proyek itu memberi manfaat kepada masyarakat sekitar. Sehingga keberadaan kilang itu bisa dirasakan secara baik bagi masyarakat Tuban. Kalau tidak ada peningkatan ekonomi dan penurunan pengangguran, berarti ada yang error tambah Fathul Huda, Bupati Tuban berharap dengan berdirinya kilang minyak tersebut jangan sampai merugikan masyarakat, terutama yang selama ini hidupnya tergantung dari lahan yang akan didirikan kilang minyak tersebut.

Jangan sampai masyarakat yang sebelumnya hidupnya tergantung di lahan yang akan didirikan kilang itu nantinya kehilangan mata pencaharian begitu saja. Perusahaan harus berfikir bagaimana caranya masyarakat itu memperoleh lapangan pekerjaan baru.

Memorandum, Page-2, Saturday, Jan, 14, 2017

Pertamina and Rosneft Build Refinery Rp 175 Trilliun

PT Pertamina and Russian oil company, Rosneft, to build oil refinery worth Rp 175 trillion in Tuban. The oil refinery that will begin construction in June 2017 and scheduled for completion in 2021 it had a composition of 55% stocks and 45% Rosneft Pertamina.

Director megaproject Processing and Petrochemical PT Pertamina, Hardadi Rachmat said the refinery will be built on an area of ​​340 hectares belonging to the Ministry of Environment and Forests. Currently there are 129 employees who are working on preparing the land for development. Now this is the first stage of study EIA (environmental impact assessment). We expect this project ends in 2021, will be able to produce between 300 thousand to 400 thousand barrels per day, "said Rachmadi

According to Rachmat, the entire product of the refinery is Euro 5 standards, levels exceeding the world standard that requires Euro 4. The refinery was touted to be the largest project in Indonesia and most modern in the world. It will be integrated with the refinery TPPI (Trans Pasicific Petrochemical INDOTAMA) existing (located nearby).

Tuban oil refinery construction is done Joint Venture PT Pertamina with Rosneft, Russia, is believed to be impacting the economic multiplier effect in Tuban. In addition to requiring labor between 35,000-50,000 people, the economy of the community around the refinery will increase fivefold. Much labor as it must need to eat, sleep, and transportation. It will give multiplier effect on the economy in Tuban, said Rachmat.

Tuban Regent Fatkhul Huda hope refinery construction project could provide benefits to the surrounding community. Because of that, he also asked the Pertamina in order to employ those whose land was released (purchased). If there is no improvement of the economy and a decline in unemployment, means that there is an error.

IN INDONESIAN

Pertamina Rosneft Bangun Kilang Rp 175 Triliun

PT Pertamina dan perusahaan minyak asal Rusia, Rosneft, membangun kilang minyak senilai Rp175 triliun di Kabupaten Tuban. Kilang minyak yang akan mulai dibangun pada Juni 2017 dan ditargetkan selesai pada 2021 tersebut memiliki komposisi saham 55% Pertamina dan 45% Rosneft.

Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia PT Pertamina, Rachmad Hardadi mengungkapkan, kilang itu akan di bangun di atas lahan seluas 340 hektare milik Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Saat ini ada 129 pekerja yang sedang menggarap mempersiapkan lahan untuk pembangunan. Sekarang ini tahap pertama Studi amdal (analisis mengenai dampak lingkungan). Kami harapkan proyek ini berakhir 2021, nanti bisa memproduksi antara 300 ribu sampai 400 ribu barel per hari," kata Rachmadi 

Menurut Rachmad, seluruh produk dari kilang ini berstandar Euro 5, levelnya melebihi standar dunia yang mensyaratkan Euro 4. Kilang itu disebut-sebut akan menjadi proyek terbesar di Indonesia dan termodern di dunia. Nanti akan di integrasikan dengan kilang TPPI (Trans Pasicif Petrochemical Indotama) yang sudah ada (lokasinya berdekatan).

Pembangunan kilang minyak Tuban yang dilakukan Joint Venture PT Pertamina dengan Rosneft, Rusia, diyakini bakal memberi dampak multiplier effect ekonomi di Tuban. Selain membutuhkan tenaga kerja antara 35.000-50.000 orang, perekonomian masyarakat di sekitar kilang akan meningkat lima kali lipat. Tenaga kerja sebanyak itu pasti butuh makan, tidur, dan alat transportasi. Itu akan memberi multiplier effect terhadap perekonomian  di Tuban, kata Rachmad.

Bupati Tuban Fatkhul Huda berharap pembangunan proyek kilang minyak ini bisa memberikan manfaat kepada masyarakat sekitar. Karena itu, dia juga meminta kepada Pertamina agar mempekerjakan warga yang tanahnya dibebaskan (dibeli). Kalau tidak ada peningkatan ekonomi dan penurunan pengangguran, berarti ada yang error.

Koran Sindo, Page-9, Saturday, Jan, 14, 2017

Ahead of Abe visits Masela not yet Complete

     The Indonesian government has not made a deal with Inpex Corporation regarding what incentives will be given for them to work on this project. Though the government initially hoped there was an agreement, so it can be signed when Japanese Prime Minister Shinzo Abe made a state visit to Indonesia.

As an illustration, before Inpex asked for incentives for the government to run the scheme Masela gas production. The Indonesian Government commissioned Inpex asked for a change of Floating production scheme Liqufied Natural Gas (FLNG) to an LNG plant onshore.

Some incentives demanded Inpex is adding capacity to 9.5 million tonnes of LNG per year and 150 million standard cubic feet of gas per clay (MMSCFD), the turn of a planning period of 10 years, the influx of investment costs for this or sunk cost of US $ 1, 2 billion, internal rate of return (IRR) of 15%, a government license, as well as to the location of the LNG plant.

Deputy Minister Arcandra Tahar justify, the government actually wished there signatories to an agreement between the government and Inpex Masela time for Prime Minister Shinzo Abe made a visit to Indonesia starting on Sunday (16/1) tomorrow. However, until now the negotiations about incentives was still tough. For example, for the turn of the planning period is lost because of changes in the project design by the government will be replaced only 7 years old, while Inpex still insist would still like 10 years.

Meanwhile, to increase the production capacity, the government offered two scenarios. The first is the production of gas for LNG larger and less gas for petrochemicals. Second, the gas for the LNG is not too large and a large portion of gas to petrochemicals. The scenario is intended that the government can build a strong petrochemical industry in the country. Indonesia only has one cracker which converts the gas to propylene and polyethylene. Whereas imports of these two products is quite large, so we want to build the petrochemical industry in the region Masela, said Arcandra.

Additionally, two other scenarios are still being considered is about the production of the first production plant of 7.5 MTPA plus 474 MMSCFD of gas pipelines to petrochemical plants. Second, agree desire Inpex requesting production of 9.5 million tonnes of LNG per year plus a gas pipeline of 150 MMSCFD. Only Arcandra confirmed until now there has been no agreement about the industry's capacity. The government was still weighing the downstream industry's ability to absorb the gas from the Masela block. "This part of the negotiations were very tough," added Arcandra.

In response, the Senior Manager of Communications and Relations Inpex Corp., Usman Slamet said that he also hopes to be an official decision of the government. Government certainty required by the operator for the project Masela Abadi field. We've sent letters to the government, we hope to understand the government, said Usman.

IN INDONESIAN

Jelang Kunjungan Abe Masela Belum Beres

     Pemerintah Indonesia belum membuat kesepakatan dengan lnpex Corporation mengenai apa saja insentif yang akan diberikan bagi mereka untuk menggarap proyek ini. Padahal semula pemerintah berharap sudah ada kesepakatan, sehingga bisa di teken saat Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia.

Sebagai gambaran, sebelumnya Inpex meminta insentif kepada pemerintah untuk menjalankan skema produksi gas   Blok Masela. Sebab pemerintah Indonesia menugaskan Inpex meminta perubahan skema produksi dari floating liqufied natural gas (FLNG) menjadi kilang LNG darat.

Beberapa insentif yang diminta Inpex adalah penambahan kapasitas LNG menjadi 9,5 juta ton per tahun dan 150 million standard cubic feet of gas per clay (mmscfd), pergantian masa perencanaan 10 tahun, masuknya biaya investasi selama ini atau sunk cost sebesar US$ 1,2 miliar, Internal rate of return (IRR) sebesar 15%, perizinan dari pemerintah, dan juga masalah lokasi pembangunan kilang LNG.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar membenarkan, pemerintah sebenarnya berharap sudah ada penandatangan kesepakatan antara pemerintah dan Inpex untuk Blok Masela saat Perdana Menteri Shinzo Abe melakukan kunjungan ke Indonesia mulai Minggu (16/1) esok. Namun, hingga saat ini negosiasi soal insentif itu masih alot. Misalnya, untuk masa pergantian masa perencanaan yang hilang karena adanya perubahan desain proyek oleh pemerintah akan diganti hanya 7 tahun, sementara Inpex masih ngotot tetap ingin 10 tahun.

Sementara, untuk penambahan kapasitas produksi, pemerintah menawarkan dua skenario. Pertama adalah produksi gas untuk LNG lebih besar dan gas untuk petrokimia lebih sedikit. Kedua, gas untuk LNG tidak terlalu besar dan gas untuk petrokimia porsinya besar. Skenario pemerintah ini bertujuan agar bisa membangun industri petrokimia yang kuat di dalam negeri. Indonesia baru punya satu cracker yang mengonversi gas menjadi propilena dan polietilena. Padahal impor kedua produk ini cukup besar, sehingga kami ingin membangun industri petrokimia di kawasan Masela, kata Arcandra.

Selain itu dua skenario lain yang masih dipertimbangkan adalah soal produksi kilang yakni pertama produksi 7,5 MTPA plus 474 mmscfd untuk gas pipa ke pabrik petrokimia. Kedua, menyepakati keinginan Inpex yang meminta produksi LNG 9,5 juta ton per tahun plus gas pipa sebesar 150 mmscfd. Hanya saja Arcandra menegaskan hingga saat ini belum ada kesepakatan soal kapasitas industri ini. Pemerintah masih menimbang-nimbang kemampuan industri hilir untuk menyerap gas dari blok Masela. "Ini bagian dari negosiasi yang sangat alot," imbuh Arcandra.

Menanggapi ini, Senior Manager Communication and Relation Inpex Corp, Usman Slamet menyatakan juga berharap segera ada keputusan resmi pemerintah. Kepastian pemerintah dibutuhkan oleh operator untuk mengerjakan proyek lapangan Abadi Blok Masela. Kami sudah kirim surat ke pemerintah, kami berharap bisa dipahami pemerintah, kata Usman.

Kontan, Page-14, Saturday, Jan, 14, 2017

OPEC to decide possible oil cut in May

Global oil inventories will start to fall by the second quarter of the year, and crude-producing countries will decide in May whether to extend their collective output cuts beyond the first half, the Organization of  Petroleum Exporting Countries (OPEC) executive has stated. ”We have our target in accelerating those draw-downs to bring them closer to the five year level that is our target,” OPEC secretary general Mohammad Barkindo told reporters Thursday in Abu Dhabi. The OPEC is not targeting a specific price for crude, he said.

Global macroeconomic numbers have responded "positively" to the agreement between OPEC and non-OPEC producers to pare output in a drive to end a worldwide supply glut, Barkindo said. OPEC's Nov. 30 decision reversed the group's policy of pumping without limits, and other major producers including Russia have promised cuts of their own in a joint effort to support prices. Benchmark Brent crude was 14 cents higher at $55.24 a barrel in London at 8:18 a.m. local time.

The cuts began on jan. T and are to stay in effect for six months. Barkindo expressed confidence in the level of commitment from all countries participating in the agreement to decrease supply.

Jakarta Post, Page-17, Friday, Jan, 13, 2016

Government Offer Scheme Gross Split

Oil and Gas Auction in 2017

The government will auction the oil and gas blocks that are not in demand in the auction period last year. Auction resetting is done by offering a gross scheme split in the contract of cooperation. Director General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmaja said it still sees the development of oil and gas blocks auction is still ongoing. The reason, new to the auction through direct deals are already winners, while the regular auction is still ongoing. However, it intends to auction the oil and gas blocks that are not in demand. "We see that now baseball behavior. Later we can auction again, "he said.

At the auction, the institute will offer the use of cooperation contracts (production sharing contract / PSC) with a gross scheme split. The government will determine the revenue share basis for this scheme, where the results can be changed in accordance with proper incentives received by the company migas.Nanti its existing base. After the base, there are factors (the cause) to rise, there are factors fell yes, said Wiratmaja. Related to oil and gas blocks auction period in 2016, he stated, has been assigned one winner for auction through direct deals. However, he was reluctant to specify who the winner of this auction companies and oil and gas blocks which are obtained.

In fact, the government offered seven oil and gas blocks through auction these direct deals. Demand is not enough after our evaluation, but which might qualify for one company alone. Earlier, the Director of Upstream Oil and Gas Directorate General of the Ministry of Energy Tunggal said, initially there are four companies participating in bidding directly. However, companies that continue to offer stage only for three oil and gas blocks. Namely Block Ebuny, Onin, and West Kaimana, "he said.

Conventional oil and gas block auction is open government last July. For the auction through direct deals, revenue participation document has indeed been closed on August 31 last. The third addition to the block, other blocks offered by the Bloc West Hill, Batu Gajah Two, Kasongan Sampit, and Powerful. As for regular auctions, there are seven blocks offered by the South Block CPR Oti, Suremana I, Manakarra Mamuju, South East Mandar, North Arguni, and Kasuri II.

Entry of auction participation documents these schemes have been closed on 14 November. However, single block claimed not to mention anywhere that attractive to investors. Now they evaluate financial capability, still processes. If the technical evaluation has been. Regular auction of oil and gas blocks anticipated to be completed in January 2017 were evaluated.

Single recognized, although many companies are interested in participating in the regular auction oil and gas blocks, not all of them then follow up by buying the bidding documents. However, he dismissed it because investors are still waiting for the matter of gross split. Investors decided to resign may be because they do not meet the financial aspects. The government instead of doing nothing to attract investors to invest in oil and gas projects
national.

At times even this auction, the government has changed the scheme to be a model of open bid auctions split. With this concept, investors can bid the amount of profit sharing with the government according to a count of the project economics. Bidders are also free offers signature bonus. Furthermore, the government chose the best deals with certain restrictions to the owner estimate has been determined.

IN INDONESIAN

TENDER MIGAS 2017

Pemerintah Tawarkan Skema Gross Split

Pemerintah akan melelang ulang blok migas yang tidak diminati pada periode lelang tahun lalu. Lelang ulang dilakukan dengan menawarkan skema gross split dalam kontrak kerja samanya. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan, pihaknya masih melihat perkembangan lelang blok migas yang saat ini masih berlangsung. Pasalnya, baru untuk lelang melalui penawaran langsung saja yang sudah ada pemenangnya, sementara lelang reguler masih berlangsung. Tetapi, pihaknya berniat akan melelang ulang blok migas yang tidak diminati. “Kami lihat yang sekarang enggak laku. Nanti bisa kami lelang lagi,” kata dia.

Pada lelang ulang ini, pihaknya akan menawarkan penggunaan kontrak kerja sama (production sharing contract/ PSC) dengan skema gross split. Pemerintah nantinya akan menentukan bagi hasil dasar untuk skema ini, di mana bagi hasil dapat berubah sesuai insentif yang layak diterima perusahaan migas.Nanti ada base-nya. Setelah base , ada faktor (yang menyebabkan) naik, ada faktor turun ya, kata Wiratmaja. Terkait lelang blok migas periode 2016, dia menyatakan, telah ditetapkan satu pemenang untuk lelang melalui penawaran langsung. Namun, dia masih enggan merinci siapa perusahaan pemenang lelang ini dan blok migas mana yang diperolehnya.

Padahal, pemerintah menawarkan tujuh blok migas melalui lelang penawaran langsung ini. Peminatnya tidak cukup banyak setelah kami evaluasi, tetapi yang lolos mungkin satu perusahaan saja. Sebelumnya, Direktur Pembinaan Hulu Ditjen Migas Kementerian ESDM Tunggal mengatakan, awalnya ada empat perusahaan yang mengikuti lelang penawaran langsung. Tetapi, perusahaan yang melanjutkan sampai tahap penawaran hanya untuk tiga blok migas. Yakni Blok Ebuny, Onin, dan West Kaimana,” kata dia.

Lelang blok migas konvensional ini dibuka pemerintah pada Juli lalu. Untuk lelang melalui penawaran langsung, pemasukan dokumen partisipasi memang telah ditutup pada 31 Agustus lalu. Selain ketiga blok tadi, blok lain yang ditawarkan yakni Blok Bukit Barat, Batu Gajah Dua, Kasongan Sampit, dan Ampuh. Sementara untuk lelang reguler terdapat tujuh blok yang ditawarkan yaitu Blok South CPR Oti, Suremana I, Manakarra Mamuju, South East Mandar,
North Arguni, dan Kasuri II. 

Pemasukan dokumen partisipasi lelang skema ini telah ditutup pada 14 November. Namun, Tunggal mengaku belum bisa menyebutkan blok mana saja yang diminati investor. Sekarang masih evaluasi kemampuan keuangan, masih proses. Kalau evaluasi teknis sudah. Lelang reguler blok migas diperkirakan akan selesai dievaluasi pada Januari 2017. 

Diakui Tunggal, meski banyak perusahaan yang berminat mengikuti lelang reguler blok migas, tidak semuanya kemudian menindaklanjuti dengan membeli dokumen lelang. Namun, dia menampik hal ini lantaran investor masih menunggu kepastian soal gross split. Investor memutuskan mundur bisa saja karena tidak memenuhi aspek keuangan. Pemerintah bukannya tidak melakukan apapun untuk menarik investor menanamkan modalnya dalam proyek migas
nasional. 

Pada lelang kali inipun, pemerintah telah mengubah skema lelang menjadi model open bid split. Dengan konsep ini, investor dapat menawar besaran bagi hasil dengan pemerintah sesuai hitungan keekonomian proyek. Peserta lelang juga bebas memberikan penawaran bonus tanda tangan. Selanjutnya, Pemerintah memilih penawaran terbaik dengan batasan tertentu terhadap owner estimate yang telah ditetapkan.

Investor Daily, Page- 9,  Friday, Jan, 13, 2017

Without incentives, Pertamina EP Keep walking

The government decided not to provide incentives for the development of field-Tiung Jambaran Blue, Cepu, East Java. However, PT Pertamina EP Cepu, one alias participation rights holders participating interest (PI), still intends to develop. However, the intention may be not smooth, because ExxonMobil as the holder of 45% Pl, potentially incompatible. "If Exxon did not participate in this gas block, chances are there because they are somewhat mind if not given incentives so that the IRR is still below 16%," said President Director of PT Pertamina EP Cepu ardiansyah

Not to mention, the government has set the price of gas Jambaran-Tiung Blue amounted to US $ 7 per mmbtu. The price of gas is down from the original price of US $ 8 per mmbtu. Pertamina EP Cepu calculate the internal rate of return (IRR) Jambaran-Tiung Blue no incentive to reach 12% to 13%. Meanwhile, if the government incentives, rising to 16% IRR. Please note, the decline in gas prices as the Blue Tiung Jambaran-economic policy package volume III. The government promises gas price of certain industries such as fertilizer and petrochemical shrunk to US $ 6 per mmbtu.

Pertamina EP Cepu hopes to develop Jambaran-Tiung Blue began the first half of this year. Then, the target onstream in 2020 with a production volume of 172 MMSCFD of a production capacity of 830 MMSCFD. But before that, Pertamina EP Cepu had to accomplish three things. First, his business partner, namely ExxonMobil also have to agree on a development plan. There is a first agreement, which would project should go first because if the project is late, the economics change, "said Ardiansyah.

Second, Pertamina EP Cepu must sign a gas sales agreement (PJ BG) set by the government at US $ 7 per mmbtu earlier. Until now, the government has not given a letter of approval for the change of gas allocation. According to information, the prospective buyer of gas production Jambaran-Tiung Blue changed. From the beginning, PT Pupuk Kujang switch to PT Pertamina.

Third, Pertamina EP Cepu SKK Migas is still awaiting approval on the results of the tender engineering, procurement construction (EPC). Information only, the projected investment Jambaran-Tiung Blue reached US $ 2.056 billion, Details, US $ 279.5 million well costs and US $ 1.777 billion in production facilities

IN INDONESIAN

Tanpa Insentif, Pertamina EP Tetap Jalan

Pemerintah memutuskan tak memberi insentif untuk pengembangan lapangan Jambaran-Tiung Biru, Blok Cepu, Jawa Timur. Namun PT Pertamina EP Cepu, salah satu pemegang hak partisipasi alias participating interest (PI), tetap berniat mengembangkan. Hanya saja, niat tersebut bisa jadi tidak mulus, karena ExxonMobil sebagai pemegang 45% Pl, berpotensi tak sejalan. "Kalau Exxon tidak berpartisipasi di blok gas ini, kemungkinan ada karena mereka agak keberatan apabila tidak diberikan insentif sehingga IRR-nya masih di bawah 16%," kata Direktur Utama PT Pertamina EP Cepu Ardiansyah

Belum lagi, pemerintah telah menetapkan harga gas Jambaran-Tiung Biru sebesar US$ 7 per mmbtu. Harga gas tersebut turun dari harga semula US$ 8 per mmbtu. Pertamina EP Cepu menghitung, internal rate of return (IRR) Jambaran-Tiung Biru tanpa insentif mencapai 12% 13%. Sementara kalau dengan insentif pemerintah, IRR naik menjadi 16%. Perlu diketahui, penurunan harga gas Jambaran-Tiung Biru seiring kebijakan paket ekonomi jilid III. Pemerintah menjanjikan harga gas industri tertentu seperti pupuk dan petrokimia menyusut hingga US$ 6 per mmbtu.

Pertamina EP Cepu berharap, bisa mengembangkan Jambaran-Tiung Biru mulai semester I tahun ini. Lalu, target onstream tahun 2020 dengan volume produksi sebesar 172 mmscfd dari kapasitas produksi sebesar 830 mmscfd. Namun sebelum itu, Pertamina EP Cepu harus menyelesaikan tiga hal. Pertama, mitra bisnisnya, yakni ExxonMobil juga harus menyepakati rencana pengembangan. Ada kesepakatan dulu, yang pasti proyeknya harus jalan dulu karena kalau proyek terlambat, ke ekonomiannya berubah,” kata Ardiansyah.

Kedua, Pertamina EP Cepu harus menandatangani perjanjian jual beli gas (PJ BG) yang ditetapkan pemerintah sebesar US$ 7 per mmbtu tadi. Hingga kini, pemerintah belum memberikan surat persetujuan atas perubahan alokasi gas. Menurut informasi, calon pembeli produksi gas Jambaran-Tiung Biru berubah. Dari semula PT Pupuk Kujang beralih kepada PT Pertamina.

Ketiga, Pertamina EP Cepu masih menunggu persetujuan SKK Migas atas hasil tender engineering, procurement construction (EPC). Informasi saja, proyeksi investasi Jambaran-Tiung Biru mencapai US$ 2,056 miliar  Perinciannya, US$ 279,5 juta biaya sumur dan US$ 1,777 miliar fasilitas produksi

Kontan, Page-14, Friday, Jan, 13 , 2016

Gas network Start of Commercial Operations

Domestic gas network built by the government in Batam, Riau Islands province, the official operation began on Thursday (12/1). The network can reach up to 4,000 household customers. Operation of the network premiere was revisited Director General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources IGN Wiratmadja. During 2016, the government builds connections to 89,000 household customers.

The government disbursed Rp 1.18 trillion to build the network. Besides in Batam, funds are also used to build a network of household gas in Tarakan (North Borneo), Balikpapan (East Kalimantan), Surabaya (East Java), Cilegon (Banten), and Prabumulih (South Sumatra).

The network was to distribute 21,000 connections in Tarakan, 3.849 connections in Balikpapan, Surabaya (24,000), Cilegon (4,066), and Prabumulih (32.250 connection). The project was carried out in stages during 2016. Now, some already completed and started operating as in Batam. Batam utilize gas resources in gas supply from PT PGN Tbk Batam addition, the government also tasked to deliver gas distributor PT PGN households in Surabaya and Tarakan.

PGN was allocated 1.2 million standard cubic feet per day (MMSCFD) to be distributed to cities. PGN obtained gas from Pertamina-Talisman Jambi Merang in Jambi, Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore in the Java Sea, Manhattan Kalimantan Investment Pte Ltd. PT Pertamina EP and PT Medco E & P Indonesia

The task of channeling household gas in Balikpapan and Prabumulih submitted to a subsidiary of Pertamina, namely Pertamina Gas Commerce (Pertagas). Pertagas receive gas supply from a field near the city distribution. The allocation of gas to the cities will continue to be adjusted to actual usage. The allocation by the Ministry of Energy and the SKK Migas. As for the price is set 4.72 dollars per million metric British thermal unit (MMBTU).

The price applicable in the field of drilling. In the component gas prices will put more components of distribution costs. Special allocation of domestic gas, there is no minimum purchase restriction as is often applied to the gas sales agreement (GSA) industry. In PJBG industry, the seller and buyer agree on a minimum usage amount that must be paid to the buyer even though the user is not the minimal amount.

Not all

Director pegembangan PGN infrastructure and technology, Dilo Widagdo Seno said that not all 4,000 household connections flowing gas. Streaming is done in stages because not all connections are ready for use. Causes include installation at the customer's home network installed unfinished household gas in Batam built with government funds has reached 16 housing. The length of distribution pipes to reach homes 55 kilometers. In addition to networks built with government funds, we built with its own funds. Last year, 8158 PGN build connections throughout Indonesia.

PGN connections made in North Sumatra, Riau, Banten, West Java, Jakarta and East Java. Nationally, PGN distribute natural gas to 120,000 households that State-owned enterprises also distributes natural gas to 1,929 small businesses, malls, hotels, hospitals, restaurants, restaurants, and 1,630 large-scale industry and power plants. Natural gas pipeline owned and operated PGN along more than 7,200 kilometers, or about 78 percent of national downstream natural gas pipeline, said Dilo.

Head of Sales PT PGN Area Batam Hidayat Amin said, the average utilization reached 60 BBTU in Batam. Network in Batam also has covered the entire area of ​​commercial, industrial, and major settlements. The price of gas in Batam is very competitive. The problem in Batam are not many users

IN INDONESIAN

Jaringan Gas Mulai Beroperasi

Jaringan gas rumah tangga yang dibangun pemerintah di Batam, Provinsi Kepulauan Riau, resmi beroperasi mulai Kamis (12/1). Jaringan itu bisa menjangkau hingga 4.000 pelanggan rumah tangga. Pengoperasian perdana jaringan itu ditinjau Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral IGN Wiratmadja. Selama 2016, pemerintah membangun Sambungan untuk 89.000 pelanggan rumah tangga.

Pemerintah mengucurkan Rp 1,18 triliun untuk membangun jaringan itu. Selain di Batam, dana juga dipakai untuk membangun jaringan gas rumah tangga di Tarakan (Kalimantan Utara), Balikpapan (Kalimantan Timur), Surabaya (Jawa Timur), Cilegon (Banten), dan Prabumulih (Sumatera Selatan).

Jaringan itu untuk menyalurkan 21,000 sambungan di Tarakan, 3,849 sambungan di  Balikpapan, Surabaya (24,000), Cilegon (4,066), dan Prabumulih (32,250 sambungan). Proyek itu dikerjakan secara bertahap selama 2016. Kini, sebagian sudah selesai dan mulai dioperasikan seperti di Batam. Sumber gas di Batam memanfaatkan pasokan gas dari PT PGN Tbk Selain di Batam, pemerintah juga menugasi PT PGN menyalurkan gas rumah tangga di Surabaya dan Tarakan.

PGN mendapat alokasi 1,2 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) untuk disalurkan ke kota-kota. Gas didapat PGN dari Pertamina-Talisman Jambi Merang di Jambi, Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore di Laut Jawa, Manhattan Kalimantan Investment Pte Ltd. PT Pertamina EP dan PT MEdco E&P Indonesia

Tugas menyalurkan gas rumah tangga di Balikpapan dan Prabumulih diserahkan ke anak usaha Pertamina, yakni Pertamina Gas Niaga (Pertagas). Pertagas mendapat pasokan gas dari lapangan di dekat kota penyaluran. Alokasi gas untuk kota-kota itu akan terus disesuaikan dengan realisasi pemakaian. Pengalokasian dilakukan Kementerian ESDM dan SKK Migas. Sementara untuk harganya ditetapkan 4,72 dollar AS per juta metrik british thermal unit (MMBTU).

Harga itu berlaku di lapangan pengeboran. Dalam komponen harga gas akan dimasukkan lagi komponen biaya distribusi. Khusus alokasi gas rumah tangga, tidak ada batasan pembelian minimum seperti yang kerap diberlakukan pada perjanjian jual beli gas (PJBG) industri. Dalam PJBG industri, penjual dan pembeli menyepakati jumlah pemakaian minimal yang wajib dibayar pembeli meskipun pemakaian tidak sampai jumlah minimal itu.

Belum semua

Direktur Pegembangan infrastruktur dan teknologi PGN, Dilo Seno Widagdo menuturkan belum seluruh 4.000 sambungan rumah tangga dialiri gas. Pengaliran dilakukan secara bertahap karena belum semua sambungan siap dipakai. Penyebabnya antara lain instalasi di rumah pelanggan belum selesai dipasang Jaringan gas rumah tangga di Batam yang dibangun dengan dana pemerintah sudah menjangkau 16 perumahan. Panjang pipa distribusi untuk menjangkau rumah-rumah 55 kilometer. Selain jaringan yang dibangun dengan dana pemerintah, kami membangun dengan dana sendiri. Tahun lalu, PGN membangun 8.158 sambungan di seluruh Indonesia.

Sambungan yang dibuat PGN tersebar di Sumatera Utara, Kepulauan Riau, Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur. Secara nasional, PGN menyalurkan gas bumi ke 120.000 rumah tangga Badan usaha milik negara itu juga mendistribusikan gas alam ke 1.929 usaha kecil, mal, hotel, rumah sakit, restoran, rumah makan, dan 1,630 industri berskala besar dan pembangkit listrik. Pipa gas bumi yang dimiliki dan dioperasikan PGN saat ini sepanjang lebih dari 7,200 kilometer atau sekitar 78 persen pipa gas bumi hilir nasional, kata Dilo.

Kepala Penjualan PT PGN Area Batam Amin Hidayat menuturkan, saat ini penggunaan rata-rata di Batam mencapai 60 BBTU. Jaringan di Batam juga sudah menjangkau seluruh kawasan komersial, industri, dan permukiman utama. Harga gas di Batam amat kompetitif. Masalahnya di Batam adalah penggunanya tidak banyak

Kompas, Page-21, Friday, Jan, 13 , 2016

Pull and Tenuous Masela

Visit Prime Minister Japan

Many people see the state visit of Japanese Prime Minister Shinzo Abe appears logical to on Sunday (15/1) one of them to agree on the project Abadi field, Masela.

Masela dioperatori by Japanese company Inpex Masela Ltd. with a stake (65%) and Shell (35%). After the government decided the development of the Abadi field, Masela using LNG plant on land (onshore liquefied natural gas / OLNG) on March 23, 2016, the investment plans already built Inpex collapsed instantly. The plan that has been initiated during the 10 years it returned to zero as Inpex and Shel must reconstitute the plan after the government changed the refinery scheme floating into refineries onshore.

With the change in the scheme, Inpex and Shell had to recalculate the investment for the development of the oil and gas blocks including the scale of the return on investment (investment rate of return / IRR). It becomes natural because with the change of the investment scheme was changed. Masela project IRR is currently only about 9%. While Inpex and Shell hope that the investment rate reached 15%.

To achieve an IRR of 15%, Inpex and Shell propose the replacement of lost time during the 10 years (2007-2017). The grounds to prepare investment plans since 2007 with the scheme of offshore plant becoming extinct. To that end, Inpex asked for reimbursement as long as 10 years.

Oil and gas block contracts signed in 1998 will be out of contract in 2028. Meanwhile, with the change of the scheme to build a refinery, a new project is projected to produce (onstream) in 2026. Since the scheme became transformed from an offshore plant onshore refineries, government and Inpex yet to strike a deal new.

In addition to proposing the addition of 10 years, Inpex also asked onshore LNG plant capacity was increased from 7.5 million tonnes per year (million metric tonnes per annum / mtpa) to 9.5 mtpa and 150 MMSCFD gas pipeline. Inpex also proposed to the government the location of LNG development in the Tanimbar Islands, West Southeast Maluku District.

The Indonesian government proposed adding time to the Masela four years. To accommodate the Inpex proposal, the Coordinating Minister for maritime Luhut Binsar Pandjaitan and Deputy Minister Tahar Arcandra fly to Tokyo on December 19, 2016 meeting with the CEO Inpex to discuss issues about the development of the block located in Arafuru Sea, Maluku.

YET REACHED

Based on the information, the meeting has not reached an agreement between the Government of Indonesia and Inpex associated with three points (reimbursement period of 10 years, additional capacity of 9.5 mtpa, and the location of an LNG plant in Tanimbar). However, the representative of Indonesia at the meeting offered reimbursement within seven years instead of 10 years, however, the basis for the government deals up for lost time was questionable foundation.

Inpex proposes replacing 10-year contract due as compensation for time lost during 2007-2017. Is the number of seven years was obtained from the addition of four years and 10 years later halved? If the base is used as it is really not appropriate. There should be a study of why the government provide additional period of seven years instead of six years for example.

Until Abe ahead of a visit to Indonesia, the government and Inpex have not agreed related to the three points. The latest information, the government provided an additional seven-year contract Masela, refinery capacity is still 7.5 mtpa LNG and gas pipeline 475 MMSCFD.

Allocation of 475 MMSCFD gas pipeline intended for the petrochemical industry, which is planned to be built around the LNG plant. However, the doubts Inpex gas pipeline of prospective buyers because there are no parties interested in building the petrochemical industry in the region.

Meanwhile, with regard to the location of the refinery, there are some internal request from the government to be built in the Aru Islands. In fact, the distance from the location of oil and gas wells to achieve 600 km Aru Islands. Meanwhile, the location Tanimbarese only about 200 km.

Deputy Minister Arcandra Tahar admitted he had met with Inpex and the Japanese Ambassador to Indonesia Yasuaki Tanizaki. He hoped the visit Shinzo Abe opportunity can bring fresh air to the development of the Masela. Hope can be signed [RI-Japan agreement about Masela]

IN INDONESIAN
Kunjungan Perdana Menteri Jepang

Tarik Ulur Blok Masela

BAnyak kalangan berpendapat kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe ke Indoesia pada Minggu (15/1) salah satunya untuk menyepakati proyek Lapangan Abadi, Blok Masela.

Blok Masela dioperatori oleh perusahaan asal Jepang Inpex Masela Ltd. dengan kepemilikan saham (65%) dan Shell (35%). Setelah pemerintah memutuskan pengembangan Iapangan Abadi, Blok Masela menggunakan kilang LNG di darat (onshore Liquefied natural gas/OLNG) pada 23 Maret 2016, rencana investasi yang telah dibangun Inpex pun runtuh seketika. Rencana yang sudah dirintis selama 10 tahun itu kembali ke titik nol karena Inpex dan Shel harus menyusun kembali rencana setelah pemerintah mengubah skema kilang terapung menjadi kilang darat.

Dengan perubahan skema itu, Inpex dan Shell pun harus menghitung ulang investasi untuk pengembangan blok migas tersebut termasuk skala pengembalian investasi (investment rate of return/IRR). Hal itu menjadi wajar karena dengan perubahan skema maka investasi pun berubah. IRR proyek Masela saat ini hanya sekitar 9%. Sementara Inpex dan Shell berharap agar tingkat pengembalian investasi mencapai 15%.

Untuk mencapai IRR 15%, Inpex dan Shell mengusulkan penggantian waktu yang hilang selama 10 tahun (2007-2017). Dengan alasan penyusunan rencana investasi sejak 2007 dengan skema kilang terapung menjadi musnah. Untuk itu, Inpex meminta penggantian waktu selama 10 tahun.

Kontrak blok migas yang diteken pada 1998 itu akan habis masa kontrak pada 2028. Sementara itu, dengan perubahan skema pembangunan kilang, proyek diproyeksikan baru berproduksi (onstream) pada 2026. Sejak skema berubah dari kilang terapung menjadi kilang darat, pemerintah dan Inpex belum memperoleh kesepakatan baru. 

Selain mengajukan usulan penambahan waktu 10 tahun, Inpex juga meminta kapasitas kilang LNG di darat dinaikkan dari 7,5 juta ton per tahun (million metric ton per annum/mtpa) menjadi 9,5 mtpa dan gas pipa 150 MMscfd. Inpex juga mengusulkan kepada pemerintah lokasi pembangunan kilang LNG di Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Maluku Tenggara Barat. 

Pemerintah Indonesia mengusulkan penambahan waktu kepada Masela empat tahun. Untuk mengakomodasi usulan Inpex tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar terbang ke Tokyo pada 19 Desember 2016 bertemu dengan CEO Inpex untuk membicarakan berbagai hal soal pengembangan blok migas yang berlokasi di laut Arafuru, Maluku.

BELUM TERCAPAI 

Berdasarkan informasi, dalam pertemuan tersebut belum tercapai kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Inpex terkait dengan tiga poin (penggantian waktu 10 tahun, penambahan kapasitas 9,5 mtpa, dan lokasi kilang LNG di Tanimbar). Namun, perwakilan dari Indonesia pada pertemuan itu menawarkan penggantian waktu tujuh tahun bukan 10 tahun, Namun, dasar penawaran pemerintah untuk mengganti waktu yang hilang itu dipertanyakan dasarnya. 

Inpex mengusulkan penggantian kontrak 10 tahun karena sebagai kompensasi waktu yang hilang selama 2007-2017. Apakah angka tujuh tahun itu diperoleh dari penambahan empat tahun dan 10 tahun kemudian dibagi dua? Kalau dasar yang dipakai seperti itu sesungguhnya kurang tepat. Seharusnya ada kajian kenapa pemerintah memberikan tambahan waktu tujuh tahun bukan enam tahun misalnya.

Hingga jelang kunjungan Abe ke Indonesia, pemerintah dan Inpex belum sepakat terkait dengan tiga poin tersebut. Informasi terakhir, pemerintah memberikan tambahan kontrak masela tujuh tahun, kapasitas kilang LNG masih tetap 7,5 mtpa dan gas pipa 475 MMscfd.

Alokasi gas pipa 475 MMscfd bertujuan untuk industri petrokimia yang rencananya akan dibangun di sekitar kilang LNG. Namun, pihak Inpex meragukan calon pembeli gas pipa tersebut karena belum ada pihak yang tertarik membangun industri petrokimia di wilayah itu.

Sementara itu, terkait dengan lokasi kilang, ada beberapa permintaan dari internal pemerintah agar dibangun di Kepulauan Aru. Padahal, jarak dari lokasi sumur migas dengan Kepulauan Aru mencapai 600 km. Sementara itu, lokasi Tanimbar hanya sekitar 200 km.

Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengakui, pihaknya telah bertemu dengan Inpex dan Duta Besar Jepang untuk Indonesia Yasuaki Tanizaki. Dia berharap kesempatan lawatan Shinzo Abe dapat membawa angin segar bagi pengembangan Masela. Semoga bisa ditandatangani [kesepakatan RI-Jepang soal Blok Masela]

Bisnis Indonesia, Page-30, Friday, Jan, 13 , 2016

Tender winners EPC Project J-TB Wait SKK Migas

Until now the winning bidder Mega-projects Engineering, Procurement and Construction (EPC) Gas Processing Facility (GPF) Fields Jambaran-Tiung Blue (J-TB) in Bojonegoro, is still unknown. Therefore, the recommendation is sent from the gas field operator J-TB has not come out.

Legal and Public Relations Cepu Pertamina Exploration and Production (PEPC), Isnu Bahriansyah said, the process of determining the winner of the tender EPC J-TB project until now the stages are still in SKK Migas. The determination of the winning bidder is still in Riview by SKK Migas, "said Vishnu after attending a meeting with the relevant Cash Land Gayam, in the front room of Commission A DPRD Bojonegoro.

It also ensures, if Determination of winners has been set by SKK Migas, PEPC will immediately coordinate with various parties. Currently there is an official announcement out of SKK Migas, so it is not yet known. However, to do with the winning bidder for the project. One pertimbanganya is the determination of potential buyers Jambaran field gas-Tiung Blue (J -TB). Even if the results of the winners already there and the gas price has not agreed to the same thing. So it should be parallel.

Previous rumors there were three prospective buyers of gas, namely PT Pupuk Kujang Cikampek, PT PLN and PT Pertamina. However, the PT Pupuk Kujang Cikampek and PT PLN retreated, canceling the purchase of gas from the field J-TB. The grounds to ekonomisan profitable company. Formerly of fertilizers and PLN will buy. However cancel. We were expecting Pertamina. Pertamina seems pretty positive buying.

IN INDONESIAN

Pemenang Tender Proyek EPC J-TB Tunggu SKK Migas

Sampai kini pemenang tender Mega-proyek Engineering, Procurement and Construction (EPC) Gas Processing Facility (GPF) Lapangan Jambaran-Tiung Biru (J-TB) di Kabupaten Bojonegoro, masih belum diketahui. Sebab, rekomendasi yang dikirim dari operator Lapangan Gas J-TB belum keluar.

Bagian Hukum dan Humas Pertamina Eksplorasi dan Produksi Cepu (PEPC), isnu Bahriansyah mengatakan, proses penetapan pemenang tender proyek EPC J-TB sampai saat ini tahapanya masih di SKK Migas. Penetapan pemenang tender masih di riview oleh SKK Migas,” ujar Wisnu usai mengikuti rapat bersama terkait Tanah Kas Desa Gayam, di depan ruangan Komisi A DPRD Kabupaten Bojonegoro.

Pihaknya juga memastikan, jika penentapan pemenang tersebut sudah di tetapkan oleh SKK Migas, PEPC bakal Segera berkoordinasi dengan berbagai pihak. Saat ini belum keluar pengumuman resmi dari SKK Migas, jadi belum diketahui.  Kendati demikian, kaitannya dengan pemenang tender proyek tersebut. Salah satu pertimbanganya adalah ketegasan dari calon pembeli gas lapangan Jambaran-Tiung Biru (J -TB). Kalaupun hasil pemenangnya sudah ada dan harga gasnya belum sepakat kan sama saja. Jadi harus pararel.

Sebelumnya beredar kabar ada tiga calon pembeli gas, yakni PT Pupuk Kujang Cikampek, PT PLN dan PT Pertamina. Namun, pihak PT Pupuk Kujang Cikampek dan PT PLN mundur, membatalkan pembelian gas dari lapangan J-TB tersebut. Dengan alasan ke ekonomisan yang menguntungkan perusahaan. Dulunya perusahaan pupuk dan PLN juga bakal membeli. Namun membatalkannya. Kami mengharapkan Pertamina. Kelihatanya Pertamina yang positif membeli.

Bhirawa, Page-7, Friday, Jan, 13 , 2016