Petronas Ketapang Genjot Produksi Gas

    Meski harga minyak dunia masih belum menyentuh di angka dari level USD 50 per barel. Namun, Petronas Carigali Ketapang ll Ltd terus menggenjot produksi gasnya, ‘Hingga saat ini, perusahaan anak Petronas Malaysia ini mampu memproduksi minyak hingga 17 ribu Barrel per hari. Scmentara untuk gas sendiri mampu memproduksi mencapai 15,4 juta kaki kubik per hari (MMSCFD). Petronas salah satu perusahaan minyak yang cukup besar. Dan ini membuat wilayah Jabanusa menjadi penyumbang minyak yang cukup besar yakni sekitar 20 persen di sumbang dari Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S) yang ada Wilayah Jawa Bali dan Nusa Tenggara (Jabanusa), dengan target produksi minyak nasional 800 ribu Barrel per hari,” terang Humas SKK Migas Jabnusa, Priandono Hernanto.

    Senior CAA Manager Petronas Carigali Ketapang II Ltd, Andiono Setiawan, mengungkapkan, pihaknya akan tetap konsisten pada produksi minyak maksimal saat ini yakni 17 ribu Barrel per hari. Sebab Petronas juga menjadi penyumbang perusahaan ke 8 terbesar untuk minyak nasional. Harga yang cenderung rendah tak menghalang komitmen yang kami buat dengn SKK Migas.

IN ENGLISH

Petronas Gas Production Boosts Ketapang

     Although world oil prices still have not touched on the figure of USD 50 per barrel level. However, Petronas Carigali Ltd Ketapang ll continue to boost its gas production, "Until now, a subsidiary Petronas Malaysia is capable of producing up to 17 thousand Barrels of oil per day. As for the gas itself is capable of producing 15.4 million cubic feet per day (MMSCFD). One of the Petronas oil company is large enough. And this makes the area Jabanusa a contributor to the oil that is large enough for about 20 percent in the jarring of the Cooperation Contract (K3S) existing Java Region Bali and Nusa Tenggara (Jabanusa), with a target of national oil production of 800 thousand Barrel per day, "said Public Relations SKK Migas Jabnusa, Priandono Hernanto.

     CAA Senior Manager of Petronas Carigali Ketapang II Ltd., Andiono Setiawan, revealed, it will remain consistent at the maximum oil production today that 17 thousand Barrels per day. For Petronas is also a contributor to the company's 8th largest national oil. Low prices tend to not hinder the commitments we made to SKK Migas.

Surabaya Pagi, Page-11, Wednesday, Nov,30,2016

Pemerintah Diminta Segera Putuskan Skema Pembangunan NGRR Bontang

    Pemerintah diminta segera memutuskan skema pembangunan New Grass Root Refinery (NGRR) Bontang di KalimantanTimur untuk memberikan kepastian jaminan pasokan bahan baku. Jika persoalan ini berlarut akan terjadi eskalasi biaya yang sangat signifikan mengingat potensi kenaikan harga minyak ke depan. Pemerintah harus segera memutuskan dan memberikan kepastian,” ujar pengamat ketahanan energi dan staf pengajar geoekonomi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Dirgo Purbo.

    Pemerintah menginginkan pembangunan kilang dipercepat, salah satunya dengan mengkaji perubahan skema pembangunan kilang Bontang. Pasalnya, skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) butuh waktu sekitar dua tahun dari proses sampai pemilihan siapa yang menjadi pengembang proyek, sedangkan jika menggunakan skema penugasan hanya lima sampai delapan bulan sehingga mempercepat proses konstruksi proyek dan kilang cepat terbangun.

    Dalam skema KPBU, Pertamina ditunjuk pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai penanggungjawab proyek kerja sama (PJPK). Dengan skema ini, Pertamina harusmenunggu rekomendasi dari International Finance Consultant (IFC) yang telah ditunjuk pemerintah sebagai konsultan dalam pemilihan mitra untuk bisa membangun kilang. Menurut Dirgo, seharusnya pemerintah menyerahkan sepenuhnya ke Pertamina karena memiliki rangkaian unit bisnis sebagai penjamin untuk pemasok energi ke kilang tersebut, Serahkan saja ke Pertamina sepenuhnya. pihak ketiga tidak perlu dilibatkan.

    Hanya menambah rangkaian ketergantungan dalam segala aspek," tegas dia. Jika menggunakan skema KPBU, proyek pembangunan kilang Bontang ditargetkan bisa rampung pada pertengahan 2023 dan memproduksi bahan bakar berstandar euro 5. Kilang Bontang akan bisa diselesaikan lebih cepat, yakni pada 2022 jika skema yang dipilih adalah penugasan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) IGN Wiratmaja Puja mengatakan skema pembangunan kilang Bontang masih dalam pembahasan.

    Yang jelas Bontang butuh investor, bagaimana pun cara seleksinya, kita tunggu surat resmi dari pemerintah,” kata Wiratmaja. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan jika menggunakan skema KPBU, waktu yang dibutuhkan bisa mencapai 48 bulan hingga mendapatkan mitra. Berbeda jika skema penugasan yang dipilih, Pertamina bisa menyelesaikannya dalam waktu 5-8 bulan. Kalau dihemat begini, kita harapkan kilang Bontang bisa dipercepat seperti kilang Tuban,” katanya.

    Menurut Arcandra, semua pihak berkepentingan terhadap percepatan pembangunan kilang. Apalagi mengingat deisit bahan bakar minyak yang sudah mencapai 800 ribu barel per hari. Kapasitas kilang sekarang hanya 800 ribu bph, kebutuhan kita sekarang sudah méncapai 1,6 juta bph," tukas dia. Meski belum ada keputusan, arahnya pemerintah akan memilih skema penugasan. Hal ini mempertimbangkan pembangunan kilang bisa dipercepat. Tapi belum diputuskan, kami masih koordinasikan bagaimana caranya ini dipercepat.

    Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro, menegaskan Pertamina siap menjalankan apapun keputusan pemerintah terkait pembangunan kilang Bontang. Kami akan persiapkan apapun kebutuhan dengan berbagai opsi skema secara maksimal,” tandas Wianda. NGRR Bontang rencananya memiliki kapasitas 300 ribu bare per hari. Pemilihan Bontang sebagai lokasi NGRR dimaksudkan untuk dapat melakukan akselerasi pembangunan.

    Apalagi, lokasi proyek berdampingan dengan lokasi operasi PT Badak NGL, anak perusahaan dengan 50% sahamnya .dikuasai Pertarnina, yang mengoperasikan kilang LNG. Selain ketersediaan lahan yang sangat krusial, beberapa fasilitas dan infrastruktur pendukung operasi kilang LNG, seperti 21 unit boiler kualitas tinggi, pembangkit listrik, tangki penyimpanan, dan fasilitas umum lainnya dapat digunakan untuk mendukung pengoperasian kilang NGRR Bontang nantinya.

IN ENGLISH

Government Asked To Decide Soon NGRR Development Scheme Bontang

    Government asked to decide development schemes New Grass Root Refinery (NGRR) Bontang in East Kalimantan to provide assurance of supply of raw materials. If the issue is drawn will happen very significant cost escalation given the potential rise in oil prices in the future. The government must soon decide and provide certainty, "said an energy security and the teaching staff geoekonomi Institute of National Defense (Defense) Dirgo Purbo.

    The government wants to build a refinery accelerated, one of them by assessing changes in Bontang refinery construction scheme. Because the scheme of government cooperation with business entities (KPBU) took about two years of the process until the election who is the developer of the project, whereas if you use the assignment scheme only five to eight months so as to accelerate the construction process and refinery project quickly awakened.

    In KPBU scheme, Pertamina appointed by the government through the Ministry of Energy and Mineral Resources in charge of the cooperation project (PJPK). With this scheme, Pertamina must await the recommendations of the International Finance Consultant (IFC) which has been appointed by the government as a consultant in the selection of partners in order to build a refinery. According Dirgo, the government should surrender completely to Pertamina because it has a series of business units as a guarantor for energy supplier to refineries, Pertamina Leave it to the fullest. the third party does not need to be involved.

    Just add a series of reliance in all aspects, "he stated. If using KPBU scheme, Bontang refinery construction project is targeted to be completed by mid 2023 and producing fuel standards euro 5. Bontang will be completed more quickly, ie in 2022 if the chosen scheme is assigned to. Director General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) IGN Wiratmaja Puja said Bontang refinery construction scheme is still under discussion.

    What is clear Bontang need investors, no matter how the selection, we are waiting for an official letter from the government, "said Wiratmaja. Deputy Minister Arcandra Tahar said if using KPBU scheme, the time needed to reach the 48 months to get a partner. In contrast, if the selected assignment scheme, Pertamina can finish within 5-8 months. If you saved this way, we expect the Bontang refinery could be accelerated as Tuban refinery, "he said.

    According Arcandra, all stakeholders towards the accelerated development of the refinery. Especially considering deisit fuel has reached 800 thousand barrels per day. Current refining capacity of 800 thousand bpd, our need has now reached 1.6 million bpd, "he said. Although there is no decision, the government will choose the direction assignment scheme. It is considering the construction of refineries can be accelerated. But it has not been decided, we still coordinate how is accelerated.

    Vice President Corporate Communications of Pertamina Wianda Pusponegoro, confirmed Pertamina is ready to run any government decisions related to the construction of the Bontang plant. We will prepare any scheme needs with a variety of options to the fullest, "said Wianda. NGRR Bontang planned to have a capacity of 300 thousand bare per day. Bontang election as the location NGRR intended to accelerate development.

    Moreover, the project site adjacent to the site of the surgery PT Badak NGL, a subsidiary with a 50% stake .dikuasai Pertamina, which operates the LNG plant. In addition to the availability of land are crucial, facilities and supporting infrastructure LNG plant operations, such as 21 units of high quality boiler, power plant, storage tanks, and other public facilities can be used to support the operation of the refinery NGRR Bontang later.

Investor Daily, Page-9, Wednesday, Nov,30,2016

Jonan Hadiri Acara OPEC di Wina

    Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan bertolak ke Wina, Austria menghadiri The 171st Meeting of the OPEC Conference. Jonan bersama delegasi lainnya dari Indonesia menuju ke Wina sejak Senin (28/11) kemarin. Acara OPEC tersebut akan diselenggarakan pada 30 November 2016. Pertemuan ini merupakan pembahasan lanjutan dari pertemuan terakhir (170th Meeting) di Algiers, dalam rangka menjaga keberlangsungan dan keseimbangan pasokan minyak di pasar dunia,” kata Jonan dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa (29/11).

    Seperti yang diketahui, telah dilakukan Economic Commission Board (ECB) dan High Level Committee (HLC) Meeting antar negara anggota OPEC untuk melakukan finalisasi dari kesepakatan yang telah dibahas pada pertemuan di Aljazair bulan September yang lalu. Sebagai gambaran, saat ini total cadangan minyak (terbukti) yang dimiliki oleh OPEC mencapai 1,213,113 miliar barrel dengan Venezuela sebagai negara yang memiliki cadangan terbesar sebanyak 300,88 miliar barrel.

    Sedangkan cadangan minyak (terbukti) Indonesia mencapai 3,23 miliar barrel, sesuai data pada OPEC Annual Statistic Bulletin 2016. Indonesia akan terus meningkatkan kontribusi terbaiknya dalam sidang ini untuk perkembangan OPEC dan Indonesia,” pungkas Menteri Jonan. Sebelumnya, Menteri ESDM juga dijadwalkan melakukan pertemuan bilateral pada tanggal 29 November 2016 dengan menteri perminyakan berbagai Negara seperti Irak, Gabon, Uni Emirat Arab; dan Iran kemudian dilanjutkan pertemuan dengan para komunitas bisnis Austria, serta bertemu dengan WNI yang ada di Austria.

    Pertemuan bilateral tersebut memiliki tujuan utama meningkatkan kerja sama sektor energi secara luas terutama minyak bumi. Berdasarkan catatan Investor Daily, dalam pertemuan OPEC itu akan dibahas mengenai pergantian pejabat Gubenur OPEC dari Indonesia. Saat ini Widhyawan Prawiraatmadja menjabat sebagai Gubenur OPEC Indonesia. Adapun yang ditunjuk menggantikan Widhyawan ialah Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya saat ini menjabat sebagai Staf Khusus Menteri Koordinator bidang Kemaritiman. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian ESDM Sujatmiko enggan berkomentar ketika dikonfirmasi mengenai rotasi Gubernur OPEC dari Indonesia.

IN ENGLISH

Jonan Attend Events OPEC in Vienna

    Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ignatius Jonan flew to Vienna, Austria to attend the 171st Meeting of the OPEC Conference. Jonan along with other delegates from Indonesia heading to Vienna on Monday (28/11) yesterday. OPEC event will be held on 30 November 2016. This meeting is a continuation of the discussion of the last meeting (170TH Meeting) in Algiers, in order to maintain the continuity and the balance of oil supply in the world market, "said Jonan in an official statement received on Tuesday ( 29/11).

    As is known, has done the Economic Commission Board (ECB) and the High Level Committee (HLC) Meeting between OPEC member countries to finalize the agreement that had been discussed at a meeting in Algeria last September. As an illustration, the current total oil reserves (proven) owned by OPEC reached 1,213,113 billion barrels to Venezuela as a country that has the largest reserves total 300.88 billion barrels.

    While oil reserves (proven) Indonesia reached 3.23 billion barrels, according to the data on OPEC Annual Statistic Bulletin, 2016. Indonesia will continue to enhance the best contributions in this trial for the development of OPEC and Indonesia, "said Minister Jonan. Earlier, the Minister is also scheduled to have bilateral meetings on 29 November 2016, with oil ministers of various countries such as Iraq, Gabon, United Arab Emirates; and Iran followed a meeting with the Austrian business community, as well as meet with the citizen who is in Austria.

    The bilateral meeting has the main goal of improving energy-sector cooperation is widely particularly oil. Based on the record Investor Daily, the OPEC meeting will be discussed on the removal of Governors of OPEC officials from Indonesia. Currently Widhyawan Prawiraatmadja served as Governor of OPEC Indonesia. As for who was appointed to replace Widhyawan is Purbaya Yudhi Sadewa. Purbaya currently serves as a Special Staff Coordinating Minister maritime field. Head of Communications, Public Information Service, and the Ministry of Energy and Mineral Resources Cooperation Sujatmiko declined to comment when confirmed about the rotation of Indonesia's OPEC governor.

Investor Daily, Page-9, Wednesday, Nov,30,2016

Pertamina Dinilai Lebih Baik Kelola Sendiri Blok ONWJ

    PT Pertamina dinilai mampu melanjutkan dan mengelola sendiri mengelola lapangan-lapangan minyak dan gas (migas) yang telah habis kontrak, termasuk Blok Offshore North West Java (ONWJ). Pengamat energi dari ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, untuk pengelolaan, Pertamina bisa mengelola sendiri atau menjalin dengan pihak -lain. Masalah pengelolaan saya kira fleksibel. Jika keuangan mencukupi, lebih baik dikelola sendiri.

    Namun, tidak ada salahnya membuka peluang kerja sama dengan pihak lain. Pemerintah resmi menyerahkan pengelolaan Blok ONWJ sepenuhnya kepada Pertamina mulai 19 Januari 2017. Namun, pemerintah juga memberikan hak partisipasi sebesar 10 persen kepada PT Migas Hulu Jabar, badan usaha milik daerah Provinsi Jawa Barat. Setelah Kuwait Foriegn Petroleum Exploration Company (Kupfec) mundur dari Blok ONWJ pasca berakhirnya kontrak pertengahan Januari tahun depan, PT Energi Mega Petrsada Tbk (ENRG) , pemegang hak partisipasi Blok ONWJ lainnya, hingga kini belum menyatakan minatnya untuk berpartisipasi kembali.

    Komposisi hak kelola Blok ONWJ terdiri atas Pertamina Hulu Energi (PHE) ONWJ sebesar 58,28 persen, Energi Mega Persada ONWJ Ltd sebesar 36,72 persen, dan Kufpec Indonesia (ONWD BV sebesar 5 persen. Pada akhir Desember 2015, SKK Migas dan Pertamina meneken perpanjangan kontrak Blok ONWJ. Dari hasil perjanjian disetujui komposisi hak kelola blok pasca berakhirnya kontrak per 19 Januari 2017, berubah menjadi PHE ONWJ sebesar 73,5%, Energi Mega 24%, dan Kufpec 2,5%.

    Namun, seusai penandatangan kontrak, kedua mitra Pertamina itu tidak menunjukkan kepastian komitmen. Menurut Ketua Alumni Minyak dan Gas Ibrahim Hasyim, banyak lapangan yang akan jatuh tempo dan arahnya ke penguasaan badan usaha milik negara (BUMN) dan sebagian partisipasi daerah. Bagaimana selanjutnya, tentu ada aksi korporasi, apakah dikelola sendiri atau bisa masuk badan usaha lain, manajemen Pertamina yang akan memutuskan hal ini karena ini sebuah keputusan strategis.

    Keraguan pada Pertamina seharusnya tidak perlu terjadi karena perusahaan ini telah menunjukkan produksi yang terus naik, kata Ibrahim. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menegaskan kontrak pengelolaan Blok ONWJ telah selesai, dan Pertamina yang akan melanjutkan pengelolaannya. Keputusan untuk mengajak mitra atau tidak, sepenuhnya berada di tangan Pertamina.

IN ENGLISH

Pertamina Judged Better Manage Your Own ONWJ

    PT Pertamina considered able to continue and manage its own managing oil fields and gas (oil) that has been out of contract, including the Offshore North West Java (ONWJ). Observers energy of ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro say, for the management, Pertamina can manage itself or to establish with other parties. I think the problem of managing flexible. If sufficient finance, better managed.

    However, there is no harm in opening opportunities for cooperation with other parties. The government officially handed over the management of Pertamina ONWJ fully to begin January 19, 2017. However, the government also gives the right of participation of 10 percent to the Oil and Gas Upstream PT Jabar, owned area of ​​West Java Province. After foriegn Kuwait Petroleum Exploration Company (Kupfec) withdrew from ONWJ after expiration of the contract in mid-January next year, PT Energi Mega Petrsada Tbk (ENRG), the holder of participation rights ONWJ other, has yet expressed interest to participate again. he said

    The composition of the management rights ONWJ consist of Pertamina Hulu Energi (PHE) ONWJ amounted to 58.28 percent, Energi Mega Persada ONWJ Ltd. amounted to 36.72 percent, and Kufpec Indonesia (ONWD BV amounting to 5 per cent. At the end of December 2015, SKK Migas and Pertamina ONWJ signed a contract extension. The result of the agreement approved by the composition of the management rights for a block after the expiration of the contract per January 19, 2017, turned into a PHE ONWJ for 73.5%, Energi Mega 24%, and Kufpec 2.5%.

    However, after signing the contract, both partners Pertamina did not show the certainty of commitment. According to the Chairman of Oil and Gas Alumni Ibrahim Hasyim, many fields are maturing and direction to the control of state-owned enterprises (SOEs) and some regional participation. What next, there must be corporate actions, whether administered alone or can enter another business entity, Pertamina's management who will decide this case because it is a strategic decision.

    Doubts on Pertamina should not have occurred because the company has demonstrated the production continues to rise, said Ibrahim. Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ignatius Jonan confirms ONWJ management contract has been completed, and Pertamina will continue to manage. The decision to invite partners or not, rests with Pertamina.

Investor Daily, Page-9, Wednesday, Nov,30,2016

Oil and Gas Production Data Accuracy addressed Again

    Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) discovered data discrepancies Lifting or sale of oil by oil production data. To make data production and lifting one direction, the government will make the rules installation of flow meters in the field of oil and gas. Flow meter is a device used to detect a stream of material (liquid, gas, powder) in a flow path. The price is between Rp 250,000 to Rp 500,000 per unit. Currently there are 263 oil and gas blocks belonging to Indonesia.

    A total of 79 oil and gas blocks are already 184 production and exploration blocks still. Director of the Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources, IGN revealed during the Puja Wiratmaja government only install flow meters when the oil will enter the vessel for sale (Lifting). While at the production facility was never fitted flow meter. As a result there is no definite count of the number of Indonesia's oil production. Tragically, during this time the government and the Special Task Force of Upstream Oil and Gas (SKK Migas) only receive data from the production amount Cooperation Contract (PSC). With this ministerial regulation we had the size and realtime.

     During production we received statements from the PSC, said Wiratmaja. The ministerial regulation on flow meter is also to supervise the production of petroleum. Later we have the data Lifting and production data. If there is a leak quickly monitor. Head of Public Relations of SKK Migas, Taslim Z, Yunus said the installation of new flow meter is done in the next year. Now there are no funds. Vice President Corporate Communications of Pertamina Wianda Pusponegoro said, for all the pipeline gas flow-owned Pertamina already installed flow, meter. Sammy Hamzah, Board of Director Indonesia Indonesian Petroleum Association (IPA) said the entire PSC use flow meter. He did not know the basic installation of the flow meter.

IN INDONESIAN  

Akurasi Data Produksi Migas Dibenahi Lagi

  Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menemukan ketidak sesuaian data Lifting atau penjualan minyak dengan data produksi minyak. Agar data produksi dan lifting sejalan, pemerintah akan membuat aturan pemasangan flow meter di lapangan migas. Flow meter adalah alat yang digunakan untuk mengetahui adanya suatu aliran material (liquid, gas, powder) dalam suatu jalur aliran. Harganya antara Rp 250.000 sampai Rp 500.000 per unit. Saat ini ada 263 blok migas milik Indonesia.

    Sebanyak 79 blok migas sudah produksi dan 184 blok masih eksplorasi. Direktur Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, IGN Wiratmaja Puja mengungkapkan selama ini pemerintah hanya memasang flow meter ketika minyak akan masuk kapal untuk dijual (Lifting). Sementara di fasilitas produksi tak pernah dipasang flow meter. Akibatnya tidak ada hitungan pasti jumlah produksi minyak Indonesia. Tragisnya, selama ini pemerintah dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) hanya menerima data jumlah produksi dari Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS). Dengan peraturan menteri ini kami punya ukurannya dan realtime.

     Selama ini produksi kami terima Iaporan dari KKKS, kata Wiratmaja. Peraturan menteri tentang flow meter ini juga untuk melakukan pengawasan produksi minyak bumi. Nanti kami punya data Lifting dan data produksi. Kalau ada bocor cepat memonitor. Kepala Humas SKK Migas, Taslim Z, Yunus menyatakan, pemasangan flow meter ini baru dilakukan pada tahun depan. Sekarang belum ada dananya. Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan, selama ini semua pipeline aliran migas milik Pertamina sudah terpasang flow, meter. Sammy Hamzah, Board of Director Indonesia Indonesian Petroleum Association (IPA) mengatakan, seluruh KKKS memakai flow meter. Ia tak mengetahui dasar pemasangan flow meter tersebut.


Kontan, Page-14,Wednesday, Nov,30,2016

Bangun Kilang Bontang, ESDM Mengundang Iran

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terus mengundang investor asing untuk menggarap kilang di Indonesia. Salah satu negara yang tertarik membangun kilang minyak di sini adalah Iran. Apalagi perangkat hukumnya ini sudah ada dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 35/2016 tentang Pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak di Dalam Negeri oleh Badan Usaha Swasta.

    Dirjen Migas Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja mengatakan, pemerintah telah mengundang beberapa investor, salah satunya Iran, untuk membangun kilang di Indonesia. Ada dua cara yang bisa ditempuh oleh investor Iran yaitu salah satunya melalui keikutsertaan dalam kilang Bontang. Selain melalui keikutsertaan dalam kilang Bontang, Wiratmaja juga menyatakan, investor Iran bisa membangun kilang sendiri.

    Pemerintah akan memberikan insentif, seperti insentif fiskal dan non fiskal, kebebasan untuk menentukan kapasitas kilang dan sumber pasokan minyak dan pemberian izin badan usaha niaga bagi investor.

IN ENGKISH

Buils Bontang Refinery, EMR Inviting Iran

     Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) continues to invite foreign investors to work on a refinery in Indonesia. One of the countries that are interested in building a refinery here is Iran. Moreover, this legal device already exists with Regulation No. 35/2016 Minister of the Development of Domestic Oil Refinery by privately owned companies.

     Director General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral IGN Wiratmaja Puja said, the government has invited several investors, one of which Iran, to build a refinery in Indonesia. There are two ways this can be achieved by investor Iran is one of them through participation in Bontang. In addition to through participation in Bontang, Wiratmaja also said Iranian investors can build their own refinery.

     The government will provide incentives, such as fiscal and non-fiscal incentives, the freedom to determine the capacity of the refinery and oil supply source and commercial licensing business entity for investors.

Kontan, Page-14,Wednesday, Nov,30,2016

Penerimaan Negara Bisa Dikurangi

    Salah satu langkah cepat untuk menurunkan harga gas industri adalah dengan mengurangi penerimaan negara di bagian hulu. Hingga saat ini, baru tiga sektor yang sudah dipastikan menikmati penurunan harga gas, yaitu industri baja, pupuk, dan petrokimia. Penurunan harga gas untuk industri diharapkan efektif mulai 1 Januari 2017. Usulan agar penerimaan negara dikurangi di bagian hulu diungkapkan mantan Direktur Utama PT Pertamina  Ari Soemarno, Selasa (29/11), di Jakarta. Menurut Ari, tak mudah menurunkan harga gas industri menjadi sekitar 6 dollar AS per MMBTU.

    Keekonomian lapangan gas di Indonesia berbeda-beda dan tidak bisa diperlakukan sama. Harga gas yang tinggi memang menyebabkan industri kita sulit bersaing. Namun, menurunkan harga gas juga tak mudah. Membandingkan harga gas dalam negeri dengan negara tetangga tidaklah tepat karena keekonoinian gas setiap lapangan berbeda-beda, tergantung dari tingkat kesulitan yang memengaruhi ongkos produksi dan jarak distribusi,” kata Ari. Agar harga gas industri bisa turun dengan cepat, pemerintah sebaiknya berkorban dengan mengurangi penerimaan negara dari sektor migas.

    Ia juga mengkritisi penerimaan migas yang tidak setimpal untuk belanja infrastruktur dan pengembangan migas di dalam negeri. Hal itu bisa dilihat dari tidak seimbangnya penerimaan migas dengan anggaran di kementerian terkait. Dalam hitungan saya, penerimaan migas dalam 50 tahun terakhir sekitar 500 miliar dollar AS. Namun, apa yang kita peroleh? Selama ini, uang yang kembali untuk pengembangan infrastruktur gas dan turunannya sangat kecil. Hampir susah dihitung kalau kita lihat anggaran di Kementerian ESDM, kata Ari. Minimnya infrastruktur migas turut memengaruhi harga gas di dalam negeri.

    Ia menyebut infrastruktur gas di Indonesia jauh tertinggal dari negara lain. Infrastruktur yang dimaksud adalah pipa gas, terminal penerimaan gas dan regasiiikasi (mengubah gas alam cair/LNG menjadi gas pipa). Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan, sejauh ini, konsep penurunan harga gas industri banl bisa diterapkan pada jenis industri baja, petrokimia, dan pupuki Sektor lainnya, yaitu industri keramik, kaca, sarung tangan, dan oleokimia, sedang dikaji. Penurunan harga tersebut direncanakan berlaku mulai 1 Januari 2017.

IN ENGLISH

State Revenues Could Less
    One of the immediate measures to lower the price of gas industry is to reduce state revenues in the upstream. Until now, only three sectors that have been determined to enjoy a decrease in gas prices, the steel industry, fertilizers and petrochemicals. The decline in gas prices for industry will be effective starting January 1, 2017. The proposal that reduced state revenues in the upstream disclosed former President Director of PT Pertamina Ari Soemarno, Tuesday (29/11) in Jakarta. According to Ari, you simply lower prices of industrial gas to about 6 US dollars per MMBTU.

    Economical gas field in Indonesia is different and can not be treated equally. High gas prices is causing our industry is difficult to compete. However, lowering the price of gas is also not easy. Comparing the price of gas in the country with neighboring countries is not appropriate for every field keekonoinian gas vary, depending on the difficulty level that affect the cost of production and distribution of distance, "said Ari. In order for industrial gas prices can come down quickly, the government should make sacrifices to reduce state revenues from oil and gas sector.

    He also criticized oil and gas revenues are not worth of infrastructure spending and development of oil and gas in the country. It can be seen from the imbalance of oil and gas revenues to the budget at the relevant ministries. In my calculations, oil and gas revenues in the last 50 years about 500 billion US dollars. However, what we get? During this time, the money is returned to the development of gas infrastructure and its derivatives are very small. Almost hard to count if we look at the budget of the Ministry of Energy and Mineral Resources, said Ari. The lack of oil and gas infrastructure also affect the price of gas in the country.

    He called the gas infrastructure in Indonesia is far behind from other countries. The infrastructure in question is a gas pipeline, gas receiving terminal and regasiiikasi (change liquefied natural gas / LNG into gas pipeline). Director General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources I Gusti Nyoman Wiratmaja said, so far, the concept of decline in industrial gas prices banl can be applied to the type of steel industry, the petrochemical and pupuki Other sectors, namely industrial ceramics, glass, gloves, and oleochemicals, being assessed. The planned price reduction is valid from January 1, 2017

Kompas, Page-20,Wednesday, Nov,30,2016

PetroChina Ingin Bertahan

    PetroChina bermitra dengan PT Pertamina dalam mengelola Blok Tuban dengan skema kerja sama operasi (joint operating body/JOB). Vice President Partnership and Government Relations PT PetroChina lnternational Indonesia Budi Setiadi mengatakan, pihaknya masih berminat memperpanjang kontrak yang akan berakhir pada Februari 2018. Dia menilai, blok tersebut masih potensial untuk dikembangkan. Dengan bentuk kerja sama bagi hasil produksi JOB, PetroChina dan Pertamina bermitra dan keduanya menjadi operator dalam melakukan kegiatan hulu migas.

    Biasanya, terdapat satu operator dalam sebuah wilayah kerja kendati terdapat beberapa kontraktor yang memiliki saham partisipasi. Saat ini, terdapat beberapa model kerja sama operasi bersama seperti JOB Tuban (Pertamina-Petro-China), JOB Salawati (Pertamina-PetroChina), JOB Ogan Komering (Penamina--Talisman), JOB Simenggaris (Pertamina-Medco), dan JOB Tomori (Pertamina-Medco). PetroChina masih berminat melanjutkan kemitraan dengan Pertamina dalam pengelolaan Blok Tuban setelah kontrak PSC [production sharing contract/kontrak bagi hasil produksi] berakhir pada Februari 2018.

    Produksi migas dari Blok Tuban berasal dari Lapangan Mudi dan Lapangan Sukowati. Produksi minyak dari Blok Tuban mencapai 28.000 bph. Produksi JOB Salawati di Papua hanya 2.000 bph. Produksi dari Blok Salawati untuk menyuplai kebutuhan minyak ke Kilang Kasim. Produksi harian rata-rata minyak dan gas dari semua blok yang dimiliki PetroChina saat ini dalam kisaran 83.000 boepd. PetroChina mengoperatori Blok Bangko, Jambi yang ditarget menghasilkan migas 52.938 boepd dan Blok Jabung, Jambi.

    Budi berharap perusahaan dapat mempertahankan produksi migas pada tahun depan melalui pengeboran sumur pengembangan. Selain itu, kegiatan seperti penyelesaian survei seismik 3D dengan luas 320 kilometer persegi masih dilakukan. Direktur Utama PT Pertamina Hulu Energi Gunung Sardjono Hadi mengatakan, pihaknya telah mengajukan proposal yang menyatakan anak perusahaan Pertamina tersebut masih berminat mengelola Blok Tuban dan Blok Ogan Komering. Gunung menjelaskan, pihaknya tertarik untuk menjadi operator pada perpanjangan kontrak Blok Ogan Komeling dan Blok Tuban yang kini dioperasikan dalam bentuk JOB.

    Pertamina dan Kementerian ESDM, katanya, telah membahas pengelolaan Blok Tuban dan Ogan Komering. Berdasarkan data Kementerian ESDM, Blok Tuban dioperatori oleh JOB Pertamina- Petrochina East Java dengan produksi 5.257, 10 Mboed. Dari sisi cadangan terbukti, terdapat`27.884 mstb minyak dan 20,60 bscf gas. Sementara itu, Blok Ogan Komering di operasikan JOB Pertamina-Talisman Ogan Komering dengan produksi 2.746,48 Mboepd. Dari sisi cadangan Pl, terdapat 3.191 mstb minyak dan 18,80 bscf gas.

    Nantinya, ujar Gunung, wilayah kerja tersebut tak lagi menggu-nakan skema JOB, tetapi kembali dalam bentuk kontrak bagi hasil seperti biasanya. Artinya, bila mitra dalam pengelolaan blok tersebut masih berminat, harus membeli saham partisipasi yang nantinya ditawarkan setelah blok dikembalikan kepada pemerintah

IN ENGLISH

PetroChina Want to Survive

    PetroChina is partnering with PT Pertamina in managing Tuban Block with joint operation scheme (joint operating body / JOB). Vice President of Government Relations Partnership and PetroChina lnternational PT Indonesia Budi Setiadi said it was still interested in extending the contract which will expire in February 2018. He added, the bloc is still potential for development. With this form of cooperation for the production of JOB, Pertamina PetroChina and partnership and both became the operator in upstream oil and gas activities.

    Usually, there is only one operator in a work area although there are some contractors who have the participation shares. Currently, there are several models of cooperation of joint operations such as JOB Tuban (Pertamina-Petro-China), JOB Salawati (Pertamina-PetroChina), JOB Ogan Komering (Penamina - Talisman), JOB Simenggaris (Pertamina-Medco), and JOB Tomori (Pertamina-Medco). PetroChina is still interested in continuing its partnership with Pertamina in the block management after contract Tuban PSC [production sharing contract / production sharing contract] ended in February 2018.

    Production of oil and gas from Block Tuban derived from Mudi Field and Field Sukowati. Oil production from Block Tuban reached 28,000 bpd. JOB production in Papua Salawati just 2,000 bpd. Production of Block Salawati to supply oil to the refinery Kasim. The average daily production of oil and gas from all the blocks owned PetroChina is currently in the range of 83,000 boepd. PetroChina mengoperatori Block Bangko, Jambi targeted to produce 52 938 boepd gas and Block Jabung, Jambi.

    Budi expects the company to maintain oil and gas production in the next year through the drilling of development wells. In addition, activities such as the completion of a 3D seismic survey with an area of ​​320 square kilometers still do. President Director of PT Pertamina Hulu Energi Mount Sardjono Hadi said it has submitted a proposal stating subsidiary of Pertamina is still interested in managing Tuban Block and Block Ogan Komering. Mount explained that it was interested to become the operator on Block Ogan Komeling contract extension and Tuban block currently operated in the form JOB.

    Pertamina and the Ministry of Energy, he said, have been discussing Tuban block management and Ogan Komering. Based on data from the Ministry of Energy, Tuban Block dioperatori by JOB Pertamina-Petrochina East Java with a production of 5257, 10 Mboed. In terms of proven reserves, terdapat`27.884 mstb 20.60 BSCF of oil and gas. Meanwhile, Block Ogan Komering operated JOB Pertamina-Talisman Ogan Komering with production 2746.48 MBOEPD. Of Pl reserve side, there are 3,191 mstb 18.80 BSCF of oil and gas.

    Later, Mount said, the work area is no longer achieved such menggu JOB scheme, but returned in the form of production sharing contracts as usual. That is, if a partner in the management of the block are still interested, should buy shares of participation that will be offered after the block was returned to the government

Bisnis Indonesia, Page-30,Wednesday, Nov,30,2016

Skema Proyek Bontang Segera Diputuskan

    Pemerintah diminta segera memutuskan skema pembangunan Kilang Bontang di Kalimantan Timur untuk memberikan kepastian pasokan minyak mentah sebagai bahan baku. Keputusan proyek kilang yang molor akan menyebabkan eskalasi biaya yang signifikan karena ada potensi kenaikan harga minyak ke depan. Pengamat ketahanan energi dari Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas) Dirgo Purbo mengatakan, pemerintah perlu segera memutuskan skema pembangunan Kilang Bontang dan memberikan kepastian pasokan minyak mentah.

    Pemerintah menginginkan pembangunan kilang dipercepat, salah satunya dengan mengkaji perubahan skema pembangunan Kilang Bontang. Pasalnya, skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) butuh waktu sekitar dua tahun dari proses sampai pemilihan mitra proyek. Jika menggunakan skema penugasan, hanya butuh waktu 5-8 bulan sehingga mempercepat proses konstruksi proyek dan kilang cepat terbangun. Dalam skema KPBU, Pertamina ditunjuk pemerintah melalui Kementerian ESDM sebagai penanggung jawab proyek kerja sama (PJPK).

    Dengan skema ini, Pertamina harus menunggu rekomendasi dari International Finance Consultant (IFC) yang telah ditunjuk pemerintah sebagai konsultan dalam pemilihan mitra untuk bisa membangun kilang. Menurut Dirgo, seharusnya pemerintah menyerahkan sepenuhnya ke Pertamina karena memiliki rangkaian unit bisnis sebagai penjamin untuk pemasok energi ke kilang tersebut. Jika menggunakan skema KPBU, proyek pembangunan Kilang Bontang ditargetkan bisa rampung pada penengahan 2023 dan memproduksi bahan bakar berstandar Euro 5.
    Kilang Bontang akan bisa diselesaikan lebih cepat, yakni pada 2022 jika skema yang dipilih adalah penugasan. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Kementerian ESDM~ IGN Wiratmaja Puja mengatakan, skema pembangunan Kilang Bontang masih dalam pembahasan. Yang jelas Bontang butuh investor, bagaimana pun cara seleksinya, kita tunggu surat resmi dari pemerintah, kata Wiratmaja.

    Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar mengatakan, jika menggunakan skema KPBU, Waktu yang dibutuhkan bisa mencapai 48 bulan hingga mendapatkan mitra. Berbeda jika skema penugasan yang dipilih, Pertamina bisa menyelesaikannya dalam Waktu 5-8 bulan. Menurut Arcandra, semua pihak berkepentingan terhadap percepatan pembangunan kilang.

    Apalagi mengingat defisit bahan bakar minyak yang sudah mencapai 800.000 barel per hari. Meski belum ada keputusan, arahnya pemerintah akan memilih skema penugasan. Hal itu mempertimbangkan pembangunan kilang bisa dipercepat. Vice President Corporate Commtmication Pertamina Wianda Pusponegoro menegaskan, perseroan siap menjalankan apapun keputusan pemerintah terkait dengan pembangunan Kilang Bontang.

IN ENGLISH

Project Scheme Bontang Soon Resolved

    Government asked to decide development schemes Bontang in East Kalimantan to provide certainty of supply of crude oil as a raw material. Decision delayed refinery projects which will lead to significant cost escalation due to the potential increase in oil prices in the future. Observers energy security of the National Defense Institute (National Resilience Institute) Dirgo Purbo said the government should immediately decide Bontang development schemes, and to ensure the supply of crude oil.

    The government wants to build a refinery accelerated, one of them by assessing changes in Bontang refinery construction scheme. Because the scheme of government cooperation with business entities (KPBU) took about two years until the election of the project partners. If using the assignment scheme, only takes 5-8 months so as to accelerate the construction process and refinery project quickly awakened. In KPBU scheme, Pertamina appointed by the government through the Ministry of Energy in charge of the cooperation project (PJPK).

    With this scheme, Pertamina must await the recommendations of the International Finance Consultant (IFC) which has been appointed by the government as a consultant in the selection of partners in order to build a refinery. According Dirgo, the government should surrender completely to Pertamina because it has a series of business units as a guarantor for energy suppliers to the refinery. If using KPBU scheme, Bontang refinery construction project is targeted to be completed in mediation in 2023 and producing Euro 5 standard fuel.
Bontang refinery will be completed more quickly, ie in 2022 if the scheme is selected assignment. Director General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources ~ IGN Wiratmaja Puja said Bontang development schemes are under discussion. What is clear Bontang need investors, no matter how the selection, we are waiting for an official letter from the government, said Wiratmaja.

    Deputy Minister Arcandra Tahar said, if using KPBU scheme, time needed to reach the 48 months to get a partner. In contrast, if the selected assignment scheme, Pertamina could finish in 5-8 months time. According Arcandra, all stakeholders towards the accelerated development of the refinery.

    Moreover, given the deficit of fuel oil has reached 800,000 barrels per day. Although there is no decision, the government will choose the direction assignment scheme. It was considering the construction of refineries can be accelerated. Pertamina Vice President Corporate Commtmication Wianda Pusponegoro asserted, the company is ready to run any government decisions related to the construction Bontang.

Bisnis Indonesia, Page-30,Wednesday, Nov,30,2016

The government will Replace Gauge Oil and Gas Production

    Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) will put gauges production of oil and gas (flow meter) placed in oil and gas wells. This is to ensure the level of oil and gas production each well. Director General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources said during the Puja Wiratmaja IGN's total production is only based on the report from the Contractor of Cooperation Contract (PSC). There are no obligations flow meter placement in oil and gas production facilities.

    The purpose of this flow meter for monitoring produsi. This real time how much data there SKK Migas (Special Unit of Upstream Oil and Gas), then to the Energy and Mineral Resources, said Wiratmaja. Wiratmaja said flow meter for this is just to measure the level of oil ready to sell alias lifting. The device was placed in a facility that drain the oil into the vessel to be transported. With the placement of the flow meter production facility, the monitoring of oil and gas production is known at all times.

    That way there is no certainty in recording oil and gas production. Of course, later on the amount of oil and gas production will be greater than for the lifting out of the well was not only in the form of oil and gas. Because there is still water content in it that must be channeled into the production facility to be separated. Lifting and production are not always the same, can vary from 0.25 to 1.6 percent depending on its field. He said liability installation of flow meters at the production facility will be regulated by the legal protection level of regulation the Minister.

    He said the procurement of these gauges will not burden the PSC. Because the purchase flow meter will use the funds from the state budget (APBN). Then the installation of the device was conducted and supervised by SKK Migas. However Wiratmaja not presented when the application flow meter is applied. Flow meter is the property of the country. SKK Migas assigned installed and operated SKK Migas also.

IN INDONESIAN

Pemerintah akan Pasang Alat Pengukur Produksi Migas

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan menempatkan alat pengukur produksi minyak dan gas bumi (flow meter) yang ditempatkan di sumur-sumur migas. Hal ini guna memastikan tingkat produksi migas setiap sumur. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja mengatakan selama ini jumlah produksi hanya berdasarkan laporan dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS). Belum ada kewajiban penempatan flow meter di fasilitas produksi migas.

    Tujuan flow meter ini untuk monitoring produsi. Ini real time disana berapa datanya masuk ke SKK Migas (Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi), kemudian ke ESDM, kata Wiratmaja. Wiratmaja menuturkan flow meter selama ini hanya untuk mengukur tingkat migas siap jual alias lifting. Perangkat tersebut ditempatkan di fasilitas yang mengalirkan migas ke kapal untuk diangkut. Dengan penempatan flow meter pada fasilitas produksi maka monitoring produksi migas dapat diketahui secara pasti disetiap waktu.

    Dengan begitu ada kepastian dalam pencatatan produksi migas. Tentunya nanti jumlah produksi migas akan lebih besar dari lifting karena yang keluar dari sumur itu bukan hanya berupa minyak dan gas bumi. Pasalnya masih ada kandungan air di dalamnya yang harus dialirkan ke fasilitas produksi untuk dipisahkan. Lifting dan produksi tidak selalu sama, bisa berbeda 0,25-1,6 persen tergantung lapangannya. Dikatakannya kewajiban pemasangan flow meter di fasilitas produksi nantinya diatur oleh payung hukum setingkat Peraturan Menteri ESDM.

    Dia bilang pengadaan alat pengukur ini tidak akan membebani KKKS. Pasalnya pembelian flow meter akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Kemudian instalasi perangkat itu dilakukan dan diawasi oleh SKK Migas. Namun Wiratmaja belum memaparkan kapan penerapan flow meter ini diberlakukan. Flow meter ini properti negara. SKK Migas yang ditugaskan memasang dan dioperasikan SKK Migas juga.





Investor Daily, Page-9, Tuesday, Nov,29,2016