Laba Pertamina Melonjak 209%

PT Pertamina membukukan laba US$ 2,83 miliar atau Rp 36,8 triliun hingga September lalu. Angka itu melonjak 209% dibandingkan periode sama tahun silam sebesar US$ 914 juta. Efisiensi menjadi faktor utama perolehan laba BUMN migas tersebut. Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, laba Pertamima melonjak karena perseroan melakukan berbagai langkah efisiensi dari kegiatan inisiatif. Dari pendapatan, realisasi perolehan hingga September 2016 justru turun 16,8% dibanding periode sama tahun silam dari US$ 32 miliar menjadi US$ 26,62 miliar. Namun, adanya efisiensi membuat perseroan mampu memangkas biaya hingga 27%.

Dia menambahkan, dampak efisiensi cukup besar. Melalui Breakthrough Project (BTP), Pertamina berhasil melakukan etisiensi hingga US$ 1,6 miliar sampai September lalu. Penghematan ini di antaranya diperoleh dari sentralisasi pengadaan nonhydro US$185 juta, eisiensi pengadaan hydro melalui integrated supply chain (ISC) US$ 166 juta, pengumngan angka losses US$ 137 juta, pemasaran US$ 288 juta, dan efisiensi biaya hulu US$ 834 juta. Direktur Keuangan Pertamina Arif Budiman belum dapat memastikan besaran laba US$ 2,83 juta itu dapat dipertahankan atau dinaikkan pada akhir tahun.

Sebab bisa terjadi pelemahan (impairment) yang dikhawatirkan mengubah besaran laba secara akuntansi. Secara neraca keuangan, menurut dia, kondisi Pertamina sangat bagus. Pada Desember 2015, total utang jangka pendek Pertamina tercatat US$ 1,81 miliar. Angka ini berhasil dipangkas menjadi hanya US$ 140 juta pada September lalu. Secara keseluruhan, jumlah utang jangka pendek dan jangka panjang Pertamina diperkirakan dapat dipangkas dari US$ 13 miliar menjadi US$ 11 miliar.

Dari kinerja operasi, Pertamina juga mencatatkan realisasi yang cukup bagus. Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam mengungkapkan, realisasi produksi migas Pertamina tercatat 646 ribu barel setara minyak per hari (barrel oil equivalent per day/boepd) pada September lalu, naik 12,3% dibandingkan periode sama 2015. Rinciannya, produksi minyak 309 ribu barel per hari (bph) dan gas 1.953 juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/ mmscfd).

Pada 2016 produksi migas Pertamina sudah menembus 600 ribu boepd. Dia menambahkan, pencapaian produksi listrik panas bumi mencapai 2.233 gigawatt hour (GWh) setara listrik. Adapun transportasi gas mencapai 393 miliar kaki kubik (BSCF) dengan penjualan gas perusahaan 530 miliar british thermal unit (BBTU). Direktur Mega Proyek Pengolahan dan Petrokimia Pertamina Rachmad Hardadi mengungkapkan, Pertamina juga berhasil menekan biaya pokok produksi kilang dari kisaran 104,2% MOPS hingga September 2015 menjadi 98,2% pada periode yang sama tahun ini.

Alhasil, harga produk kilang Pertamina lebih kompetitif, di mana yield valuable product kilang meningkat dari 74,39% menjadi 77,79%. Penjualan BBM dan non BBM meningkat tipis dibandingkan tahun lalu. Wakil Direktur Pertamina Ahmad Bambang mengatakan, penjualan BBM pada triwulan III-2016 mencapai 47,77 juta kl, naik tipis 4,396 dari 45,81 juta kl pada periode sama tahun lalu. Sedangkan penjualan non BBM sampai akhir September 2016 mencapai 6,64 juta kl, naik 4,8% dari periode sama tahun sebelumnya.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto menambahkan, perolehan laba akan dipakai Pertamina untuk investasi yang lebih besar tahun depan. Untuk bisnis hulu saja, Pertamina membutuhan investasi US$ 3-4 miliar. Kemudian untuk merampungkan proyek-proyek kilang diperlukan anggaran hingga US$ 40 miliar dalam 10 tahun mendatang. Dengan tingginya kebutuhan investasi, menurut Dwi, Pertamina bakal mencari pendanaan. Selain itu, perseroan akan menggandeng perusahaan swasta untuk menggarap proyek-proyeknya, baik proyek hulu migas maupun infrastruktur hilir.

Porsi pihak swasta bisa sekitar 40% per proyek. Dwi mengungkapkan, Pertamina akan terus mencari Sumber-Sumber migas baru di dalam dan di luar negeri guna menutup produksi migas di lapangan eksisting yang terus turun. Sedangkan untuk infrastruktur, Pertamina bakal menggarap empat proyek upgrading kilang dan membangun dua unit kilang baru. Pasalnya, Pertamina sebagai NOC memiliki tanggung jawab untuk memastikan pasokan energi selalu dalam kondisi aman untuk ketahanan energi nasional.

Dwi menjelaskan, Pertamina terus fokus mengimplementasikan lima pilar strategi prioritas perusahaan, yaitu pengembangan sektor hulu, efisiensi di semua lini, peningkatan kapasitas kilang dan petrochemical, pengembangan infrastruktur dan marketing, serta perbaikan struktur keuangan.

Investor Daily, Halaman : 1, Rabu, 9 Nop 2016

Efisiensi Bikin Laba Pertamina Naik Tinggi

Harga minyak yang masih di bawah US$ 50 per barel menyebabkan pendapatan PT Pertamina hingga kuartal III 2016 masih turun dibandingkan pendapatan pada periode yang sauna tahun lalu. Laba perusahaan ini naik. Salah satu penyebab kenaikan laba itu adalah efisiensi. Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengungkapkan, sampai triwulan III-2016, pendapatan Perlamina sebesar US$ 26,62 miliar atau turun sebesar 16,8% dibandingmenduga harga minyak bisa US$ 50 per barel, tetapi kini US$ 38 per barel.

Pendapatan perusahaan periode yang sama tahun lalu sebesar US$ 32 miliar. Namun Dwi menyebutkan, kinerja keuangan Pertamina masih cukup bagus. Ia menyodorkan laba bersih perusahaan ini hingga September 2016 mencapai US$ 2,83 miliar. Angka ini naik tajam sebesar 209% dibandingkan laba bersih kuartal 111 2015 yang hanya mencapai US$ 0,914 juta. Menurut Dwi, kinerja laba bersih yang mengkilap itu tidak lepas dari upaya peninkatan efisiensi dan inencari terobosan yang menghasilkan nilai lewat program-program breakthrough project atau proyek terobosan.

Direktur Keuangan Pertamina Arief Budiman menambahkan, perusahaan telah menekan biaya operasionai hingga 27% dibandingkan tahun lalu. Dengan begitu, laba operasional tahun ini bisa mencapai sekitar US$ 5 miliar atau naik hampir 100% ketimbang laba operasional tahun lalu sebesar US$ 2,44 miliar. Beberapa efisiensi Pertamina di antaranya, efisiensi biaya operasi hulu sebesar US$ 834 juta dengan fokus pada lapangan-lapangan kerja yang berdampak finansial besar bagi perusahaan.

Pertamina juga mengklaim, berhasil menekan biaya pokok produksi kilang yang berada di kisaran 104,2% Mid Oil Platls Singapore (MOPS) hingga September 2015, turun menjadi 98,2% pada periode yang sama lahun ini dan menjadikan harga produk kilang Pertamina lebih kompetitif. Yield valuable product kilang juga meningkat dari mula di 74,39% hingga September 2015, monjadi 77,79% di September 2016. Kegiatan efisiensi lain adaah inovasi pemasaran produk dan layanan Perlamina, penekanan rugi dari program pembenahan tata kelola arus minyak dan inisiatif-inisiatif pongolahan, baik efisiensi maupun optimalisasi bottom products.

Pertamina juga memangkas biaya operasi kantor pusat yang memberikan dampak finansial. Arief memproyeksi, besar laba belum tentu bisa meningkat di akhir Iahun 2016. lni lantaran proyeksi harga minyak di awal tahun yang mencapai US$ 50 per barel, sementara hingga September 2016 hingga september rata-rata hanya mencapai US$ 538 per barel. Arief pun berharap laba bersih Pertamina masih bisa mencapai sekitar US$ 2,8 miliar hingga akhir tahun ini.

Kontan, Halaman : 14, Rabu, 9 Nop 2016

One Price Policy Pushes Economy

President Joko Widodo stressed a one-price policy on fuel oil was rolled out to boost the economy. This is also done to realize social justice for all Indonesian people. I hope this policy helps economic growth. Transportation costs, logistics costs, and prices can also be reduced.

Minister of Energy and Mineral Resources Ignasius Jonan believes that a one-price policy on fuel oil can be implemented. The policy was implemented at the consumer level which took effect on January 1, 2017. Meanwhile, the one-price policy is still in trial.

The President considered that the flow of development funds for Papua and West Papua was not much felt by local residents. Development programs carried out in the area are still focused in areas that are easily accessible. The President requested that all programs in eastern Indonesia be jointly synergized and synergized.

Joko Widodo considered that the development problems of Papua and West Papua were not related to the budget. Much of the budget has been disbursed in the province, but the changes are not significant. The President's Note said that in 2016 alone, the funds for the two provinces in the ministries, institutions and transfer funds to the regions reached Rp 85.7 trillion. This amount of funds is very large.

However, the budget flow was not proportional to the progress to be achieved. That is, the problem there is not solely on the amount of the budget, but on the planning process involving various sectors and regions that are not yet fully integrated and good so that development spending is not effective. One of the information received by the President stated that 46 percent of ministry and agency programs tend to be located in easy locations.

This fact occurs because there are indeed many areas of Papua and West Papua that are difficult to reach. But this pattern is not true if done continuously. Ministries must work together to improve social welfare. The President requested that his staff focus on access and quality of education and health.

In addition, the President also requested the acceleration of road infrastructure development between regencies in Papua. Minister of Public Works and Public Housing (PUPR) Basuki Hadimuljono said development in Papua and West Papua was not related to the size of the allocation of funds.

Going forward, all development programs for Papua and West Papua are coordinated at the National Development Planning Agency (Bappenas). According to Basuki, the flow of funds given to the people there was not proportional to the impact felt by residents.

IN INDONESIA

Kebijakan Satu Harga Dorong Ekonomi

Presiden Joko Widodo menegaskan, kebijakan satu harga pada bahan bakar minyak digulirkan untuk mendorong perekonomian. Ini juga dilakukan untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya mengharapkan kebijakan ini membantu pertumbuhan ekonomi. Biaya transportasi, biaya logistik, dan harga-harga juga bisa diturunkan. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan yakin bahwa kebijakan satu harga pada bahan bakar minyak dapat diterapkan. Kebijakan itu diberlakukan di tingkat konsumen yang berlaku efektif pada 1 Januari 2017. Sementara ini, kebijakan satu harga masih dalam uji coba.

Presiden menilai bahwa aliran dana pembangunan untuk Papua dan Papua Barat belum banyak dirasakan warga setempat. Program pembangunan yang dilakukan di wilayah itu masih terfokus di wilayah yang mudah dijangkau. Presiden meminta agar semua program di wilayah timur Indonesia itu dapat difinasliasi dan disinergikan bersama. 

Joko Widodo menilai bahwa masalah pembangunan Papua dan Papua Barat bukan terkait dengan anggaran. Sudah banyak anggaran yang dialirkan di provinsi itu, tetapi perubahan tidak signifikan. Catatan Presiden menyebutkan, pada 2016 saja, dana untuk dua provinsi itu di kementerian, lembaga, dan dana transfer ke daerah mencapai Rp 85,7 triliun. Jumlah dana ini sangat besar.

Namun, aliran anggaran itu tidak sebanding dengan kemajuan yang ingin dicapai. Artinya, permasalahan di sana bukan semata-mata pada besaran anggaran, tetapi pada proses perencanaan yang melibatkan berbagai sektor dan daerah belum sepenuhnya terpadu dan baik sehingga belanja pembangunan tidak efektif. Salah satu informasi yang diterima Presiden menyebutkan 46 persen program kementerian dan lembaga cenderung berada di lokasi yang mudah.

Kenyataan ini terjadi karena memang banyak daerah Papua dan Papua Barat yang sulit dijangkau. Namun pola seperti ini tidak benar jika dilakukan terus-menerus. Kementerian harus bekerja bersama untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Presiden meminta supaya jajarannya fokus pada akses dan kualitas pendidikan serta kesehatan. 

Selain itu, Presiden juga meminta percepatan pembangunan infrastruktur jalan antar kabupaten di Papua. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, pembangunan di Papua dan Papua Barat bukan terkait dengan besarnya alokasi dana.

Ke depan, semua program pembangunan untuk Papua dan Papua Barat dikoordinasikan di Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Menurut Basuki, aliran dana yang diberikan untuk masyarakat di sana tidak sebanding dengan dampak yang dirasakan warga.

Kompas, Page-17, Wednesday, 9 Nov 9, 2016

Pertamina Garap Bontang

          Melalui pengubahan skema tersebut, proyek Kilang Bontang diharapkan dapat berjalan lebih cepat sehingga ditargetkan rampung pada 2023. Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, perusahaan minyak nasional tersebut telah memperoleh penugasan dari pemerintah untuk pembangunan Kilang Bontang. 
         Direktur Megaproyek dan Petrokimia Pertamina Rachmad Hardadi mengatakan, pemberitahuan secara lisan sudah diperoleh. Hardadi menyebut, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah menetapkan pengubahan skema pembangunan sejak dua hari lalu. Namun, hingga saat ini perseroan masih menanti Surat resmi penugasan tersebut. 
          Hardadi memaparkan, proses selanjutnya akan serupa dengan proyek Kilang Tuban yakni mencari mitra baru. Setelah mendapat surat resmi penugasan dari pemerintah, perseroan akan memperoleh mitra baru dalam waktu 3-4 bulan. 
          Menurutnya, pemilihan mitra tak akan sulit karena hanya akan diambil dari calon mitra yang sebelumnya mengikuti lelang pada proyek pembangunan kilang lainnya. Beberapa calon mitra Pertamina yang sudah menyatakan minat yakni Oman, Iran, Kuwait, dan China yang umumnya telah terlibat dalam proses lelang pada Kilang Tuban. 
         Kilang Bontang memiliki kapasitas 300.000 bph dengan target produksi Premium diperkirakan 120.000 bph. Kilang tersebut juga memiliki tingkat intemal rate of return (IRR) sebesar 7%, sedangkan skema pembangunan kilang terintegrasi menghasilkan gasolin yang lebih kecil yaitu 60.000 bph. lnvestasi Kilang Bontang sekitar US$12 miliar-US$13 miliar. 
          Hardadi memperkirakan, Pertamina telah memperoleh mitra pada Maret 2017 dalam pembangunan Kilang Bontang. Hardadi menuturkan, tantangan dalam proyek Kilang Tuban yaitu lokasi yang berada di lahan berbukit dan berair. 
          Pertamina, tidak mudah dalam menyiapkan lahan sebagai lokasi proyek. Terkait dengan pendanaan proyek, perseroan masih akan melakukan evaluasi. Pasalnya, pemerintah sebelumnya mempertimbangkan kemampuan keuangan Pertamina yang sedang menjalankan sejumlah proyek kilang secara bersamaan yakni Kilang Tuban, Kilang Dumai, Kilang Balikpapan, Kilang Balongan, Kilang Cilacap, dan Kilang Balikpapan. 
          Direktur Pembinaan Usaha Hilir Kementerian ESDM Setyorini Tri Hutami mengatakan, hingga saat ini pihaknya belum membuat naskah keputusan menteri terkait dengan penugasan Pertamina untuk membangun Kilang Bontang

Bisnis Indonesia, Halaman : 30,  Rabu, 9 Nop 2016

FITRA Tawarkan Tiga Skema PI Blok Tuban Tuban

         

 Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran ( Fitra) Jawa Timur, menyarankan pemerintah Kabupaten Tuban untuk memilih Liga skema penyertaan modal (Participating Interest/Pl) Blok Tuban tanpa menggandeng pihak swasta sebagai penyandang dana. Usulan tersebut sebagai dukungan supaya pengalaman pahit Pl Blok Cepu yang menimpa Pemkab Bojonegoro tidak dialami oleh Pemkab Tuban. 

         Tiga skema Pl tanpa swasta yang dapat menjadi referensi Pemkab yakni, pertama saham rakyat artinya seluruh biaya Pl ditanggung bersama sesuai kemampuan rakyat. Kedua melalui invetasi Pemerintah (PIP), dan ketiga dengan menggandeng BUMN. Miftah berharap Pemkab Tuban harus belajar dari pengalaman Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bojonegoro jika ingin menggandeng swasta dalam Pl, Pengelolaan Pl 10 % Blok Cepu oleh BUMD Bojonegoro, bersama PT. Asri Dharma Sejahtera (ADS) jelas merugikan. 

          Saat itu skema bagi basil yang diterima Bojonegoro cukup kecil yakni 25% untuk PT. ADS, dan 75% untuk penyandang dana yaitu PT Surya Energi Raya (SER). Selain itu, keuntungan dari Pl Blok Cepu baru diterima BUMD Bojonegoro sotelah semua biaya yang dikeluarkan PT SER kembali atau balik modal. Menurutnya, salah satu skema PI Blok Tuban tanpa swasta sangat efektif dilakukan, mengingat ABPD Tuban tidak mampu menanggung seluruh biaya Pl. Terpenting memastikan BUMD yang bakal mengeloa Pl mampu secara pendanaan, maupun pengalaman bisnis Migas.

Bhirawa, Halaman : 7,Rabu, 9 Nop 2016

Peningkatan Produksi asih Tunggu Revisi Amdal

ExxonMobil Cepu Limited menyatakan realisasi peningkatan produksi Lapangan Banyu Urip, Blok Cepu menjadi 200 ribu bph masih menunggu revisi dokumen analisis dampak lingkungan (Amdal). Pasalnya, dalam Amdal yang ada, Blok Cepu hanya diizinkan diproduksikan maksimal 185 ribu bph. Vice President Public and Government Affair's ExxonMobil Cepu Limited Erwin Maryoto mengatakan, secara prinsip, peningkatan produksi menjadi 200 ribu bph itu sudah disetujui pemerintah.

Namun, pihaknya tidak bisa serta merata menaikkan produksi Blok Cepu tanpa merevisi Amdal terlebih dahulu. Jika Amdal sudah disetujui, disebutnya tidak akan membutuhkan waktu lama untuk menggenjot produksi Blok Cepu menjadi 200 ribu bph. Saat ini pun, produksi minyak di blok tersebut sudah stabil di kisaran 185 ribu bph. Jika pemerintah menargetkan produksi rata-rata setahun blok migas di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur ini sebesar 200 ribu bph pada 2017, peningkatan produksi harus dimulai dari awal tahun.

Pihaknya sendiri sudah siap menaikkan produksi minyak di Blok Cepu. Apalagi, peningkatan produksi ini tidak membutuhkan penambahan alat yang cukup signitikan. Kapasitas produksi fasilitas yang ada masih dapat disesuaikan. Sehingga, tidak perlu ada tambahan investasi untuk mendorong produksi Blok Cepu menjadi 200 ribu bph. Terkait kapasitas fasilitas produksi, penampungan, dan bongkar muat terapung (floating production, storage, and offloading/ FPSO) Gagak Rimang yang didesain dengan asumsi puncak produksi Blok Cepu 185 ribu bph, Erwin menyatakan sudah diantisipasi.

Pihaknya telah membahasnya antisipasi yang dilakukan dengan PT Pertamina EP Cepu, selaku anak usaha PT Pertamina untuk menghindari terjadinya top tank (tangki penuh). Bisa pakai kapal tanker yang lebih besar. Yang mengambil (minyak) paling banyak kan Pertamina. Peningkatan produksi Blok Cepu merupakan Salah satu keputusan dalam rapat pemerintah dengan Komisi VII DPR RI. Desakan itu mengemuka lantaran resiko lain dari tidak digenjotnya produksi Blok Cepu adalah semakin besarnya impor minyak mentah.

Selain itu, Blok Cepu juga menjadi andalan mengejar target produksi tahun depan sebesar 815 ribu bph. Lapangan Banyu Urip diharapkan dapat menghasilkan 450 juta barel minyak selama masa operasi proyek. Dalam beberapa dekade terakhir, Lapangan Banyu Urip merupakan proyek minyak terbesar di Indonesia. Saat ini, komposisi saham di Blok Cepu adalah ExxonMobil Cepu Limited sebagai operator memiliki saham 45%, PT Pertamina EP Cepu 45%, serta empat Badan Usaha Milik Daerah 10%. Keempat BUMD itu yaitu PT Blora Patragas Hulu, PT Petrogas Jatim Utama Cendana, PT Asri Darma Sejahtera, dan PT Sarana Patra Hulu Cepu.

Investor Daily, Halaman : 9, Selasa, 8 Nop 2016

Pemkab Bojonegoro Protes Terkait DBH Migas

Protes dilayangkan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro kepada Menteri Keuangan terkait kebijakan dan penyaluran dana bagi hasil (DBH) migas yang mengalami kelebihan bayar Rp 549.508.726. 027 pada 2015. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pemkab Bojonegoro, Herry Sudjarwo, mengatakan sesuai laporan dari Menteri Keuangan, kata dia, perolehan DBH migas 2015 untuk daerahnya yang sudah diterima sebesar Rp 663 miliar mengalami kelebihan bayar sebesar Rp 549.508.726.027. Perolehan DBH Migas 2015 sebesar Rp 663 miliar itu ya jelas sudah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan.

Dengan adanya kelebihan bayar sekitar Rp 550 miliar, berarti perolehan DBH migas pada 2015 sangat kecil jika dibandingkan produksi minyak Blok Cepu rata-rata ketika itu sekitar 58 ribu bph. Menurutnya, munculnya keputusan kelebihan bayar DBH migas 2015 untuk daerahnya disebabkan perolehan dari penjualan minyak Blok Cepu dimanfaatkan untuk membayar ‘cost recovery’. Padahal produksi minyak Blok Cepu pada 2015 mencapai 26,7 juta barel dengan harga minyak dunia rata-rata 45 dolar per barel bisa memperoleh 1.200.500.000 dolar.

Perolehan penjualan minyak itu dibayarkan untuk membayar ‘cost recovery’ sebesar 1.133. 400.000 dolar. Seharusnya pembayaran ‘cost recovery’ atau biaya produksi tidak langsung dibebankan kepada daerah sekaligus, tapi bisa dilakukan bertahap selama lima tahun. Karena itu, menurutnya, di dalam Surat yang ditandatangani Bupati Bojonegoro Suyoto tertanggal 4 November 2016 berisi permintaan penjelasan kepada Menteri Keuangan terkait adanya keputusan kelebihan bayar DBH migas 2015.

Masih di dalam Surat itu juga disampaikan kebijakan ‘cost recovery’ minyak Blok Cepu harus diperhitungkan dalam lima tahun ke depan. Ia juga menambahkan, pemkab mendesak Menkeu meninjau ulang penghitungan pengurangan pembagian dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) bagi daerahnya sebagai daerah penghasil migas. Perolehan DAU dan DAK Bojonegoro berkurang karena masuk daerah migas, padahal perolehan DBH migas kenyataan tidak sebanding berkurangnya DAU dan DAK. Surat protes itu juga disampaikan kepada Presiden RI dan Komisi VII DPR RI sebagai tembusan. Komisi VII DPR RI memperoleh tembusan karena yang menyetujui adanya pengurangan perolehan DBH migas 2015 untuk daerah kami.

IN ENGLISH

Protests aimed Bojonegoro Regency Government to the Minister of Finance related to policy and distribution of funds for oil and gas that had surpluses to pay Rp 549 508 726. 027 in 2015. Head of the Department of Revenue Bojonegoro Regency, Herry Sudjarwo, said that according to reports from the Ministry of Finance, he said, the acquisition of oil and gas DBH 2015 to regions that have received Rp 663 billion in excess pay Rp 549 508 726 027. DBH acquisition of oil and gas in 2015 amounted to Rp 663 billion it so obviously been used for various purposes.

With the overpayment of about Rp 550 billion, meaning the acquisition of oil and gas revenue sharing in 2015 was very small compared to the Cepu Block oil production average when it was about 58 thousand bpd. According to him, the emergence of overpayment decision DBH 2015 to a local oil and gas due to the acquisition of the Cepu Block oil sales be used to pay the 'cost recovery'. Whereas the Cepu Block oil production in 2015 to reach 26.7 million barrels, with world oil prices average 45 dollars per barrel could obtain 1.2005 billion dollars.

Acquisition of oil sales is paid to pay the 'cost recovery' amounted to 1.1334 billion dollars. Supposedly payments 'cost recovery' or indirect production costs charged to the area as well, but could be phased in over five years. Therefore, he argued, in the letter signed Bojonegoro Regent Suyoto dated 4 November 2016 contains an explanation to the Minister of Finance related to their decision DBH overpayment for oil and gas in 2015.

Still in the letter was also delivered a policy of 'cost recovery' Cepu oil should be taken into account in the next five years. He also added, the local government minister urged to review the calculation of the reduction the division of general allocation funds (GAF) and Special Allocation Fund (SAF) for the region as oil and gas producing regions. Acquisition GAF and SAF Bojonegoro reduced due to enter the area of ​​oil and gas, whereas the acquisition of oil and gas revenue sharing fact not comparable decrease in GAF and SAF. Letter protests were also submitted to the President and Commission VII of the House of Representatives as a copy. Commission VII of the House of Representatives obtained a copy for the approved a reduction in the acquisition of oil and gas DBH 2015 for our area.

Republika, Page, 13, Tuesday, Nop, 8, 2016

Lifting Oil Support GDP East Java

     East Java print economic growth higher than the national. In the third quarter, economic growth in East Java reached 5.61 percent compared with the same period last year. Gross domestic product (GDP) Java supported mining and quarrying sector, especially the increase in oil production in Bojonegoro. Growth in oil and gas lifting in the third quarter reached 23 percent yesterday. The highest contribution of oil while gas only slightly.

        In addition to the oil and gas sector of accommodation and food and beverages as well as information and communication grow quite large. While the sector has decreased is the procurement of electricity, gas, and the production of ice. Natural gas exploration activities are not as many as usual. The increase in tariff resulted in electricity consumption in households and industry declined. The contractions reached 1.55 percent. Economic growth was also influenced government spending declined 3.63 percent.

         Another factor is the inter-regional net exports grew 20.81 percent. Exports and imports each grew 3.99 percent and 0.43 percent. The lack of export growth affected the economic slowdown countries trading partners in East Java, especially Singapore, China, and Europe. What was experienced nationally is also experienced in East Java. Because 15-20 percent of Indonesia's economy of East Java. Foreign imports growing thin is the stuff of raw materials / auxiliary materials and capital goods.

       That is, the import of machinery decreased making it less able to push the performance of the industrial sector. The increase in imports would occur in consumer goods. Based on the trend, foreign exports and foreign imports until the end of the year will continue to decline.

IN INDONESIAN

Lifting Minyak Topang PDB Jatim

         Jawa Timur mencetak pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan nasional. Pada triwulan ketiga, pertumbuhan ekonomi Jatim mencapai 5,61 persen bila dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu. Produk domestik bruto (PDB) Jatim ditopang sektor pertambangan dan penggalian, terutama peningkatan produksi minyak di Bojonegoro. Pertumbuhan lifting migas pada triwulan ketiga kemarin mencapai 23 persen. Minyak yang kontribusinya paling tinggi sedangkan gas hanya sedikit.

        Selain migas, sektor akomodasi dan makanan-minuman serta informasi dan komunikasi bertumbuh cukup besar. Sedangkan sektor yang mengalami penurunan adalah pengadaan listrik, gas, dan produksi es. Kegiatan eksplorasi gas alam tidak sebanyak biasanya. Kenaikan tarif mengakibatkan pemakaian listrik di rumah tangga dan industri menurun. Kontraksinya mencapai 1,55 persen. Pertumbuhan ekonomi juga di pengaruh belanja pemerintah yang menurun 3,63 persen.

        Faktor lainnya adalah net ekspor antar daerah yang tumbuh 20,81 persen. Ekspor dan impor masing-masing bertumbuh 3,99 persen dan 0,43 persen. Minimnya pertumbuhan ekspor dipengaruhi melemahnya kondisi perekonomian negara-negara yang menjadi mitra dagang Jawa Timur, terutama Singapura, Tiongkok, dan Eropa. Apa yang dialami secara nasional juga dialami Jawa Timur. Karena 15-20 persen ekonomi Indonesia ini dari Jawa Timur. Impor luar negeri yang tumbuh tipis adalah barang bahan baku/ bahan penolong dan barang modal.

        Artinya, impor permesinan menurun sehingga kurang mampu mendorong kinerja sektor industri. Peningkatan impor justru terjadi pada barang konsumsi. Berdasar tren, ekspor luar negeri dan impor luar negeri hingga akhir tahun akan terus menurun.

Jawa Pos, Page-5, Tuesday,Nov, 8, 2016

Pengeboran Minyak Ilegal masih Marak

Ilegal drilling (pengeboran ilegal) di Indonesia kian marak. Sekretaris Dinas ESDM Provinsi Jatim, Supoyo menjelaskan, pengelolaan sumur tua diatur dalam Peraturan Menteri ESDM No 01 tahun 2008 tentang Pedoinan Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi Pada Sumur Tua. Dalam aturan itu, ditetapkan bahwa KUD atau BUMD yang ingin bekerja sama memproduksi minyak bumi pada sumur ma, dapat mengajukan permohonan kepada KKKS dengan tembusan kepada Menteri ESDM cq Dirjen Migas dan BPMIGAS (kini SK Migas).

Jika permohonan disetujui, maka Dirjen Migas atas nama Menteri ESDM memberikan persetujuan rnemproduksi kepada KKKS. Selanjutnya, KKKS dan KUD atau BUMD wajib menindaklanjuti dengan perjanjian memproduksi minyak bumi. Jangka waktu perjanjian tidak melebihi sisa waktu KKS dan diberikan paling lama 5 tahun serta dapat diperpanjang untuk jangka waktu 5 tahun. Perpanjangan ini wajib mendapat persetujuan Menteri ESDM. Supoyo menerangkan, KUD atau BUMD dapat mulai memproduksi minyak setelah ada perjanjian dengan KKKS.

Hasil yang diperoleh, harus diserahkan kepada KKKS dan untuk itu, KUD atau BUMD mendapat imbalan jasa yang besarannya didasarkan kesepakatan kesepakatan kedua helah pihak. Ketika ditanya, daerah di Jatim yang masih memanfaatkan sumur tua, Supoyo menerangkan, Jatim ada empat daerah yakni Kota Surabaya sebanyak 800 sumur, Kabupaten Gresik kurang lebih 10 sumur, Kabupaten Tuban kurang lebih 10 sumur dan Kabupaten Bojonegoro kurang lebih 250 sumur. Saat ini, hanya Surabaya yang memilih menutup sumur tersebut.

IN ENGLISH

Illegal drilling in Indonesia increasingly prevalent. Secretary of the Department of Energy and Mineral Resources (ESDM) East Java Province, Supoyo explained that the management of old wells arranged in the Minister of Energy and Mineral Resources No. 01 of 2008 on Guidelines for Oil Mining Concessions In the old well. Under the rules, it was determined that the Village Unit Cooperatives KUD) or Regional Owned Enterprises (enterprises) that want to work together to produce oil in old wells, may apply to the Contractor of Cooperation Contract (PSC) with a copy to the Minister of Energy and Mineral Resources cq Directorate General of Oil and Gas and Oil and Gas Regulatory Agency (now the Special Unit oil and gas).

If the application is approved, the Directorate General of Oil and Gas on behalf of the Minister of Energy and Mineral Resources rnemproduksi gave approval to the PSC. Furthermore, the PSC and KUD or local government shall follow up with an agreement to produce petroleum. Term of agreement not exceeding the PSC and given time a maximum of 5 years and can be renewed for a period of 5 years. This extension shall be approved by the Minister. Supoyo explained, cooperatives or enterprises can begin producing oil after the agreement with the PSC.

The results obtained, shall be submitted to the PSC and for the cooperatives or local government services has been rewarded with the amount based on the deal agreed by both parties. When asked, the areas in East Java that still utilize old wells, Supoyo explained, there are four areas namely East Java city of Surabaya as many as 800 wells, Gresik approximately 10 wells, approximately 10 Tuban and Bojonegoro wells of approximately 250 wells. Currently, only Surabaya who choose to close these wells.

Harian Bangsa, Page : 2, Tuesday, Nop,8, 2016

Pemkab Bojonegoro Protes DBH Migas

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, protes kepada Menteri Keuangan terkait kebijakan dan penyaluran dana bagi hasil (DBH) migas yang mengalami kelebihan bayar Rp 549.508.726.027 pada 2015. Adanya kelebihan bayar DBH migas 2015 sekitar Rp 550 miliar diketahui ketika rapat di Jakarta, 3 November lalu, kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pemkab Bojonegoro Herry Sudjarwo. Sesuai laporan dari Menteri Keuangan, perolehan DBH migas 2015 untuk daerahnya yang sudah diterima sebesar Rp 663 miliar mengalami kelebihan bayar sebesar Rp 549.508.726.027. Perolehan DBH Migas 2015 sebesar Rp 663 miliar itu, ya jelas sudah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan.

Dengan adanya kelebihan bayar sekitar Rp 550 miliar, berarti perolehan DBH migas pada 2015 sangat kecil jika dibandingkan produksi minyak Blok Cepu rata-rata ketika itu sekitar 58 ribu barel per hari. Ia menjelaskan munculnya keputusan kelebihan bayar DBH migas 2015 untuk daerahnya itu disebabkan perolehan dari, penjualan minyak Blok Cepu dimanfaatkan untuk membayar “cost recovery”. Padahal, produksi minyak Blok Cepu pada 2015 mencapai 26,77 juta barel dengan harga minyak dunia rata-rata 45 dolar Amerika Serikat per barel bisa memperoleh Rp 1.200.500.000. Perolehan penjualan minyak itu dibayarkan untuk membayar “cost recovery” sebesar Rp 1.133.400.000.

Seharusnya pembayaran ‘Cost recovery’ atau biaya produksi tidak langsung dibebankan kepada daerah sekaligus, tapi bisa dilakukan bertahap selama lima tahun. Menurut dia, di dalam surat yang di tandatangani Bupati Bojonegoro Suyoto tertanggal 4 November 2016 berisi permintaan penjelasan kepada Menteri Keuangan terkait adanya keputusan kelebihan bayar DBH migas 2015. Masih di Salam Surat itu juga disalnpaikan bahwa kebijakan “cost recovery” minyak Blok Cepu harus diperhitungkan dalam lima tah un ke depan.

Ia juga menambahkan pemkab juga mendesak Menteri Keuangan meninjau ulang penghitungan pengurangan pembagian dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) bagi daerahnya sebagai daerah penghasil migas. Perolehan DAU dan DAK Bojonegoro berkurang karena masuk daerah migas, padahal perolehan DBH migas kenyataan tidak sebanding dengan berkurangnya DAU dan DAK. Surat protes itu juga disampaikan kepada Presiden RI dan Komisi VII DPR RI sebagai tembusan.

Duta Masyarakat, Halaman : 15, Selasa, 8 Nop 2016