Pemerintah Lelang Tiga Blok Migas Non-Konvensional

Pemerintah mémbuka lelang tiga blok migas non-konvensional dengan total sumber daya gas 9,9 triliun kaki kubik. Pemerintah menawarkan bagi hasil (split) yang fleksibel guna menarik investor. Direktur Hulu Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tunggal mengatakan, ketiga blok tersebut adalah blok shale gas/oil (migas nonkonvensional/MNK) Batu Ampar di Kalimantan Timur, serta blok gas metana batubara (GMB) Raja dan Bungamas di Sumatera Selatan.

Blok MNK Batu Ampar ditawarkan melalui lelang reguler. Sedangkan Blok GMB Raja dan Bungamas melalui penawaran langsung. Dia menjelaskan, Blok MNK Batu Ampar memiliki potensi gas 7,08 triliun kaki kubik dan minyak 21,37 juta barel (MMBO) dengan luas 2.452 kilo meter persegi. Selanjutnya Blok GMB Raja memiliki sumber daya gas 0,92 triliun kaki kubik dan Blok GMB Bungamas 1,92 triliun kaki kubik. Pemerintah telah menetapkan komitmen tiga tahun pertama yang harus dilakukan perusahaan pemenang lelang.

Di Blok MNK Batu Ampar, komitmen yang harus dilakukan adalah studi G&G dan pemboran satu sumur eksplorasi. Sementara di Blok GMB Raja dan Bungamas, perusahaan masing-masing harus melaksanakan studi G&G, pembuatan dua core hole, pemboran satu sumur eksplorasi, dan production test. Selain komitmen investasi, tambah Tunggal, perusahaan migas peserta lelang juga tidak bisa menawar besaran DMO (domestic market obligation) fee, dan first tranche petroleum (PTP).

Bagi hasil atau split yang bisa ditawar ini disebutnya merupakan salah satu insentif yang diberikan pemerintah kepada perusahaan migas. Split yang diusulkan perusahaan migas nantinya akan dibandingkan dengan angka hitungan pemerintah. Demikian juga dengan bonus tanda tangan. Pemerintah sebenarnya telah menerbitkan Peraturan Menteri ESDM 38/2015 tentang percepatan pengusahaan migas nonkonvensional. Tunggal mengakui, pihaknya belum dapat menerapkan Permen 38/2015. Pasalnya, perubahan skema kontrak seperti yang ada di beleid tersebut membutuhkan revisi fiskal yang ditawarkan.

Perusahaan migas yang berminat mengikuti lelang reguler dapat mengambil dokumen lelang pada 31 Oktober 2016 sampai 27 Februari 2017. Selanjutnya, forum klarifikasi akan digelar pada 4 November 2016 sampai 27 Februari 2-17 dan batas pengumpulan dokumen partisipasi pada 27 Februari. Perusahaan yang akan mengikuti penawaran langsung dapat mengambil dokumen penawaran pada 31 Oktober-15 Desember 2016. Forum klarifikasi akan diadakan pada 4 November-15 Desember 2016 dan batas pengumpulan dokumen partisipasi pada 15 Desember 2016.

Presiden Direktur PT Energi Pasir Hitam Indonesia (Ephindo) Sammy Hamzah mengapresiasi upaya pemerintah mendorong pengembangan migas nonkonvensional dengan memberikan insentif bagi hasil yang lebih tleksibel. Hanya saja, insentif ini dinilainya belum mencukupi. Industri migas nonkonvensional disebutnya justru menunggu implementasi Peraturan Menteri ESDM tentang percepatan pengusahaan migas non-konvensional. Beleid itu dinilai mewakili keinginan industri lantaran disusun pemerintah bersama pelaku bisnis migas nonkonvensional yang ada di Indonesia.

Dia menjelaskan, kontrak jenis gross split sliding scale diinginkan industri lantaran tidak ada skema biaya investasi yang dapat dikembalikan (cost recovery). Pasalnya, cost recovery selalu menjadi masalah yang terus dibicarakan setiap tahunnya. PT Pertamina juga menyatakan tidak akan mengikuti lelang kali ini. Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam menuturkan, pihaknya masih ingin fokus menggarap blok migas non-konvensional yang dimilikinya.

Indonesia memiliki potensi gas metana batubara sampai 453 triliun kaki kubik. Sampai saat ini terdapat 54 wilayah kerja yang sudah diberikan kepada KKKS memiliki potensi 138 triliun kaki kubik. Belum ada satupun blok gas metana batubara yang telah berproduksi signifikan, untuk potensi shale gas, Indonesia diprediksi memiliki hingga 574 triliun kaki kubik. Pemerintah telah menekan empat kontrak pengembangan shale gas/ oil ini, tetapi seluruhnya kini masih dalam tahap eksplorasi.

Investor Daily, Halaman : 9, Selasa, 1 Nop 2016

Sisa Ganti Rugi Korban Lumpur Cair Rp. 54 M

Korban lumpur yang belum mendapat sisa ganti rugi akhirnya bisa tersenyum lega. Ganti rugi sebkmyak 84 berkas tersebut akan dibayar bulan ini. Kepastian ini setelah pemerintah pusat mencairkan anggaran Rp 54 miliar untuk pembayaran sisa ganti rugi korban lumpur yang belum terbayar sebelumnya. Ketua Tim Verifikasi Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) Khusnul Khuluk mengatakan, korban lumpur pemilik 84 berkas tersebut bisa me- ngurus verifikasi langsung ke kantor BPLS di Surabaya.

Berkas yang sudah diverifikasi dan dinyatakan lengkap langsung dibayar. Sebelum dicairkan, seperti biasa, BPLS melakukan Verifikasi data bersama PT Minarak Lapindo Jaya. Setelah ada persetujuan dan datanya cocok, baru bisa dicairkan. Khusnul berharap sebelum tutup tahun 2016 persoalan ganti rugi korban lumpuryang tersendat selama 10 tahun bisa selesai. Selain aset korban lumpur, menurut Khusnul, tahun ini juga sudah dialokasikan anggaran untuk tanah wakaf.

BPLS belum bisa memproses karena menunggu rekomendasi dari kementerian agama (kemenag). Ketua Pansus Lumpur DPRD Sidoarjo, Isa Hasanudin me-ngaku belum mendapat laporan terkait pembayaran aset warga korban lumpur. Dia berharap anggaran ganti rugi dari APBN bisa terserap semuanya. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, pemerintah tidak akan memberikan dana talangan kepada Lapindo Brantas Inc untuk melunasi pembelian tanah dan bangunan para pengusaha yang lokasi usahanya berada di dalam peta area terdampak lumpur.

Menurut dia, dana talangan hanya untuk mengganti kerugian masyarakat yang berstatus rumah tangga, bukan pengusaha. Sri Mulyani menambahkan, pemerintah konsisten melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bahwa yang bertanggung jawab mengganti rugi unsur pengusaha adalah Lapindo. Dalam rapat kami dengan Lapindo, mereka menolak pemerintah masuk. Mereka mengatakan pemerintah jangan masuk, kami yang bertanggung jawab.

Radar Sidoarjo, Halaman : 3, Selasa, 1 Nop 2016

KKKS dan Forum Pemred Kunjungi Desa Wisata Migas Wonocolo

Tim Manajemen SKK Migas beserta KKKS dan Forum Pimred berkesempatan mengunjungi Desa Wisata Migas Wonocolo di Kabupaten Bojonegoro. Bagi Anda yang ingin tahu sejarah perminyakan di lndonesia, Wonocolo merupakan Salah satu tempat yang layak untuk dikunjungi. Sudah lebih dari seabad sumur minyak tradisional di Wilayah Desa Wonocolo, Kabupaten Bojonegoro dikelola oleh masyarakat setempat, kata Sunaryadi Kepala SKK Migas saat ditemui di Wonocolo.

Amin menambahkan bahwa mayoritas warga Desa Wonocolo bergantung hidup pada kclangsungan sumur minyak tradisional tersebut. Aktivitas warga dalam mengelola sumur minyak tersebut menjadi hal unik yang berpotensi menjadi daya tarik wisata daerah setempat. Untuk menjaga keunikan local heritage disini, PT Pertamina EP bersama SKK Migas dan Pcmda Bojonegoro serta dari seluruh stakeholder mencoba membuat sebuah desa wisata migas yang kami beri nama Petroleum Geoheritage Wonocolo”, ujar Wisnu Hindadari, Asset 4 General Manager. Wisnu menjelaskan bahwa pendirian Petroleum Geoheritage Wonocolo ini juga didasari oleh keunikan yang dimiliki oleh struktur geologi di Desa Wonocolo ini.

Surabaya Pagi, Halaman : 11, Selasa, 1 Nop 2016

Kini, Peserta Lelang Bisa Tawar Bagi Hasil

Selasa, 1 Nop 2016 Kementerian ESDM kembali mengumumkan tiga lelang blok migas non konvensional tahun ini. Namun, para pengusaha belum melihar insentif signifikan dari lelang itu. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Direktorat Jenderal Migas, Kementerian ESDM, Tunggal mengatakan, pemerintah akan memberikan insentif, sama seperti lelang blok migas konvensional. Insentif memang menjadi salah satu stimulus yang dibutuhkan investor dalam kondisi migas saat ini.

Selasa, 1 Nop 2016 Lesunya Sektor hulu migas indonesia bisa terlihat dari sepinya minat kontraktor memberikan penawaran blok migas konvensional tahun ini. Pada tahun ini, dari tujuh blok migas konvensional yang ditawarkan, hanya tiga blok migas konvensional yang memiliki peminat. Sepinya penawaran di blok migas konvensional bisa juga terjadi dalam lelang blok migas non konvensional. Apalagi tingkat kesulitan melakukan kegiatan eksplorasi lebih tinggi. Tunggal memastikan, pemerintah optimistis tiga blok migas non konvensional tetap memiliki peminat.

Selasa, 1 Nop 2016 Pemerintah kembali menavvarkan blok dengan dua mekanisme penawaran, yakni penawaran langsung untuk Blok Gas Metana Batubara (GMB) Raja dan Blok GMB Bungamas di Sumatra Selatan serta Blok Shale Hidrokarbon Batu Ampar yang merupakan di Wilayah Kalimantan Timur. Timggal menyatakan, lelang kali ini akan berbeda dengan sebelumnya. Juga akan lebih transparan, mengingat semua proses dilakukan secara online, menggunakan sistem yang sudah disiapkan.

Selasa, 1 Nop 2016 Lelang dilakukan secara online, jadi idak ada berhubungan face to face datang ke kantor. Chief Executive Officer Ephindo Sammy Hamzah mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah, dengan menjadikan komponen skema bagi hasil dan bonus yang turut dilelang. Dengan demikian, pelaku usaha bisa menetapkan sendiri skema bagi hasil dan bonus signature mereka. Menurut Sammy, skema bagi hasil gross split sliding scale yang dianggap cocok untuk pengembangan coal bed methane (CBM) atau gas metana batubara dan minyak gas satuan dangkal atau shale hidrokarbon belum dilirik, meski memiliki potensi.

Kontan, Halaman : 14, Selasa, 1 Nop 2016

Kuartal III, Pendapatan PGN Meningkat 0,93%

PT PGN alias PGN membukukan pendapatan bersih sebesar USS; 2,16 miliar pada kuartal III 2016. Nilai pendapatan tersebut masih tumbuh tipis (),93%-dibandingkan pendapatan kuartal III 2015, yakni US$ 2,14 miliar. Salah satu pemicu peningkatan pendapatan adalah beroperasinya pipa transmisi gas bumi Kalija I yang beroperasi melalui PT Kalimantan Jawa Gas. Penopang lain adalah kontribusi penjualan gas dari sektor hulu melalui PT Saka Energi Indonesia. Asal tahu saja, sepanjang periode Januari-September 2016, PGN menyalurkan gas bumi sebanyak 1.595 mmscfd. Volume penyaluran itu lebih tinggi ketimbang periode yang sama tahun lalu yaitu 1.556 mmscfd.

Perincian volume penyaluran gas bumi pada kuartal III 2016 yakni, 793 mmscfd gas distribusi dan 802 mmscfd transmisi atau pengangkutan gas bumi. Laba bersih PGN pada kuartal III 2016 tercatat US$ 241,99 juta atau Rp 3,23 triliun dengan kurs rata-rata sembilan bulan tahun ini Rp 13.328 per dollar AS. Selain mengejar kinerja perusahaan bakal semakin agresif membangun infrastruktur gas bumi. Pada kuartal III 2016, infrastruktur pipa gas PGN bertambah lebih dari 241 km. Dus, saat ini total panjang pipa gas PGN menjadi 7.267 km atau setara 78% pipa gas bumi hilir nasional.

Kontan, Halaman : 13, Selasa, 1 Nop 2016

Prohibited from Selling Oil and Gas Manage Parts to the Private Sector

The central government ensures that local governments will prohibit selling part of the management or Participating Interest to the private sector. This certainty was stated by ESDM Minister Ignasius Jonan.

According to Jonan, this prohibition aims to prevent the loss of parts of the bloodstream in the management of oil and gas blocks in their area. As is known, so far local governments have a 10% management share of oil and gas blocks in their area. This part is regulated in Government Regulation (PP) No. 35/2004 concerning Upstream Oil and Gas Business Activities.

As stated in the regulation, the part must be offered to Regional Owned Enterprises (BUMD) Article 35 paragraph 1 said, if the BUMD is interested and able to take part in managing the region, they must declare within a period of 60 days from the time the bidding is given by the contractor.

According to Jonan, this plan became one of the points of the report submitted when he was called by President Joko Widodo to the Palace on Monday (10/31). Deputy Minister of Energy and Mineral Resources Arcandra Tahar added that the government hopes that with this tightening person in the regions will be able to feel the results of the natural wealth in their area.

INDONESIA

Daerah Dilarang Menjual Bagian Kelola Migas ke Swasta

Pemerintah pusat memastikan akan melarang pemerintah daerah menjual bagian kelola atau Participating Interest ke pihak swasta. Kepastian ini dikemukakan Menteri ESDM Ignasius Jonan. 

Menurut Jonan, larangan ini bertujuan untuk mencegah hilangnya bagian daarah pada pengelolaan blok migas di wilayah mereka. Seperti diketahui, selama ini pemerintah daerah memiliki bagian pengelolaan atas blok minyak dan gas di wilayah mereka sebesar 10%. Bagian ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas.

Di aturan disebutkan, bagian tersebut wajib ditawarkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pasal 35 ayat 1 mengatakan, bila BUMD berminat dan sanggup mengambil bagian kelola daerah, mereka harus menyatakan dalam jangka waktu paling lama 60 hari sejak ada penawaran oleh kontraktor. 

Menurut Jonan, rencana ini menjadi salah satu poin laporan yang disampaikan saat dia dipanggil Presiden Joko Widodo ke Istana, Senin (31/10). Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menambahkan pemerintah berharap dengan pengetatan ini nantinya masyarakat di daerah bisa merasakan hasil kekayaan alam di daerah mereka.

Kontan, Page-2, Tueasday, Nop 1, 2016

Lelang Tidak Diminati Investor

Sebanyak 15 Wilayah kerja minyak dan gas bumi, baik konvensional maupun nonkonvensional, yang dilelang tahun ini kurang diminati investor. Pemerintah harus menyederhanakan perizinan dan mernberi berbagai kemudahan untuk menarik minat investor. Penawaran 15 blok migas itu dilakukan pada Mei 2016 di sela acara pameran dan konvensi Asosiasi Perminyakan Indonesia. Blok tersebut terdiri dari 14 Wilayah kerja konvensional dan satu Wilayah kerja nonkonvensional. Adapun 14 Wilayah kerja konvensional tersebut dibagi menjadi tujuh Wilayah kerja ditawarkan langsung dan tujuh Wilayah kerja lewat tender reguler.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tunggal mengatakan untuk tujuh blok yang ditawarkan langsung, ada empat perusahaan yang mengambil formulir. Namun, satu perusahaan tidak mengembalikan sehingga dinyatakan gugur dan tiga perusahaan lainnya sedang kami evaluasi dari segi teknis dan kemampuan finansial. Untuk tujuh Wilayah kerja konvensional lewat tender reguler, sampai saat ini belum ada satu pun yang mengajukan minat. Tender tersebut akan ditutup pada pertengahan November.

Menurut Tunggal, saat ini adalah waktu yang tepat untuk berinvestasi karena harga minyak rendah, sekitar 50 dollar AS per barrel atau sekitar separuh dari harga pada 2014 yang lebih dari 100 dollar AS per barrel. Saat harga minyak murah, ongkos jasa di sektor hulu migas juga turun. Direktur Eksekutif Refor Miner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, selain anjloknya harga minyak yang menjadi penyebab, rumitnya perizinan sektor hulu migas di Indonesia juga menjadikan investor enggan berinvestasi.

Lokasi blok migas yang ditawarkan saat ini kebanyakan ada di Wilayah dengan tingkat kesulitan tinggi. Anggota Kornisi VII DPR dari Partai Golkar, Satya Widya Yudha, mengatakan, pemerintah sebaiknya memberikan insentif di tengah lesunya iklim investasi sektor hulu migas di Indonesia. Insentif itu dapat berupa skema bagi hasil yang fleksibel. Saat harga minyak rendah, bagian investor bisa diperbesar dan saat harga minyak tinggi, bagian negara yang diperbesar.

Pemerintah kembali mengumumkan lelang reguler dan penawaran langsung tiga Wilayah kerja nonkonvensional. Ketiga Wilayah kerja itu adalah blok shale hidrokarbon Batu Ampar di Kalimantan Timur dan dua blok gas metana batubara di Sumatera Selatan, yaitu Raja dan Bunga Mas. Pengalihan Blok Mahakam dari pengelola saat ini, yakni Total Exploration & Production Indonesie, ke PT Pertaniina telah selesai. Kepastian itu disampaikan Menteri ESDM Ignasius Jonan seusai bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta.

Sejalan dengan berakhirnya proses ini, pemerintah memastikan hak partisipasi pemerintah terkait pengelolaan blok tersebut. Pengalihan Blok Mahakam ke PT Pertamina tahun 2018 sudah selesai. Blok Mahakam akan dikelola sepenuhnya oleh Pertamina. Presiden meminta agar hak partisipasi pengelolaan pemerintah daerah sebesar 10 persen dipenuhi. Pemerintah memastikan 10 persen kepemilikan pengelolaan milik pemerintah daerah. Hak partisipasi itu tidak boleh dijual dan digadaikan.

Caranya bagaimana, nanti akan kami buat payung hukumnya. Payung hukum tersebut disiapkan demi pemerataan pembangunan sebagaimana pengelolaan Blok Mahakam. Hak daerah dibuat agar tetap ada atau tidak hilang. Blok Mahakam yang memiliki luas 2.738,51 kilometer persegi mulai berproduksi pada 1974. Rata-rata produksi tahunan Blok Mahakam 1.74259 MMSCFD gas serta 69.186 bph minyak dan kondensat.

Kompas, Halaman : 18, Selasa, 1 Nop 2016

Kementerian ESDM Lelang WK Shale Gas

Lesunya bisnis pengeboran minyak dan gas tidak membuat Kernenterian ESDM menahan lelang Wilayah kerja (WK). Ditjen Migas kernann secara resmi Inengumumkan lelang reguler dan penawaran langsung tiga WK migas non-konvensional (MNK). Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementenan ESDM Tunggal menyatakan, WK ditawarkan untuk menambah kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Tujuannya, meningkatkan cadangan migas nasional. Ada satu WK MNK blok shale hidrokarbon dan dua WK MNK gas metana batu bara.

Untuk menarik investor pemerintah menerapkan mekanisme baru. Peserta dibebaskan menawar persentase bagi hasil dan jumlah bonus tanda tangan. Dia menegaskan, jika hal itu dilakukan, tidak lagi ada asumsi bahwa pemerintah selalu mengambil bagi hasil kelewat banyak. Dia menyebutkan, prosesnya akan dilakukan secara online supaya fair. Jadi, nanti tidak ada proses yang mengharuskan pelelang melakukan tatap muka. Dengan begitu, kecurangan bisa ditekan. Pemerintah memilih pemenang lelang penawaran dari peserta yang lengkap.

Mulai proposal rencana kerja .dan komitmen, persentase bagi hasil, serta jumlah bonus tanda tangan terbaik berdasar terms and conditions owner estimate yang pemerintah. Pemerintah mernbebaskan peserta untuk menawar nilai bagi hasil yang diyaldni bisa mendongkrak minat investor. Sebab, diantara lelang 14 WK sebelumnya, 7 lelang reguler belum memiliki peminat. Karena itu, dia optimistis lelang kali ini bisa laku. Untuk memastikan WK MNK bisa berjalan dengan cepat, Ditjen Migas memberikan beberapa rambu-rambu.

Misalnya, ketika komitmen yang ditentukan tidak berjalan, harus diajukan terminasi. Bagaimana jika penawaran kali ini tidak laku? Tunggal enggan berandai-andai. Menurut dia, biarkan proses berjalan lebih dulu. Yang dijadikan mekanisme juga berasal dari evaluasi sebelumnya.

Jawa Pos, Halaman : 6, Selasa, 1 Nop 2016

PGN Raih Laba Rp 3,23 Triliun

PT PGN mencetak laba bersih selama Januari-September 2016 sebesar US$241,99 juta atau Rp 3,23 triliun. Kurs rata-rata selama Januari-September 2016 Rp13.328 per US$. Pendapatan perusahaan niaga gas itu US$2,16 miliar selama Januairi -September 2016 naik tipis dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu US$ 2,14 miliar. Peningkatan pendapatan emiten berkode saham PGAS tersebut terutama diperoleh dari hasil kontribusi pipa transmisi gas bumi Kalija I yang dioperasikan PT Kalimantan Jawa Gas.

Kontribusi lain berasal dari penjualan gas dari sektor hulu melalui anak usahanya PT Saka Energi Indonesia. Laba operasi selama sembilan bulan 2016 sebesar US$ 394,24 juta, EBITDA sembilan bulan 2016 sebesar US$ 641,S1 juta naik sebesar US$27,17 juta dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya US$ 614,34 juta. Selama periode Januari-September 2016, PGN menyalurkan gas bumi 1.595 MMscfd naik tipis dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu 1.556 MMscfd. Perusahaan gas milik negara itu merealisasikan gas distribusi sebanyak 793 MMscfd sepanjang Januari-September 2016 naik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu 789 MMscfd.

Volume transmisi atau pengangkutan gas bumi sebesar 802 MMscfd naik dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu 767 MMscfd. Heri menuturkan, sejalan dengan upaya pemenntah untuk meningkatkan perekonomian nasional, PGN optimistis kinerja perusahaan juga akan semakin baik. Meskipun kondisi perekonomian mengalami perlambatan, PGN tetap mengembangkan infrastruktur gas bumi untuk memperluas pemanfaatan gas bagi masyarakat.

Heri mengungkapkan, PGN akan semakin agresif membangun infrastruktur gas bumi nasional untuk meningkatkan pemanfaatan produksi gas. Pada kuartal III/2016, infrastruktur pipa gas PGN bertambah sepanjang lebih dari 241 km dan saat ini mencapai lebih dari 7.267 km atau setara dengan 78% pipa gas bumi hilir nasional. Dari infrastrukturgas bumi tersebut, PGN memasok gas bumi ke lebih dari 119.960 pelanggan rumah tangga. Selain itu, 1.929 usaha kecil, mal, hotel, rumah sakit, restoran, hingga rumah makan, serta 1.630 industri berskala besar dan pembangkit listrik.

Sejumlah proyek yang telah diselesaikan PGN dengan tepat waktu seperti proyek pipa gas Kalisogo-Waru, Jawa Timur sepanjang 30 km. Perseroan juga menyelesaikan proyek di ruas Jetis-Ploso di Wilayah Mojokeno sampai Jombang sepanjang 27 km. Juga proyek ruas Kejayan-Purwosari di Pasuruan sepanjang 15 km.

Bisnis Indonesia, Halaman : 30, Selasa, 1 Nop 2016

Tiga Blok Non-konvensional Sepi Peminat

Lelang tiga blok minyak dan gas bumi nonkonvensional tidak diminati para kontraktor kontrak kerja sama. Pemerintah melelang tiga Wilayah kerja migas non-konvensional yakni Blok Batu Ampar, Blok Raja, dan Blok Mas. Blok shale hidrokarbon Batu Ampar berada di Kalimantan Utara dengan luas wilayah 2.452 kml. Blok itu memiliki caclangan gas 7,08 tcf dan minyak 21,37 MMbo yang ditawarkan melalui lelang reguler. Sebagai komitmen awal, kontraktor harus melakukan studi geologi dan geofisika juga mengebor satu sumur eksplorasi. Pada lelang itu, skema bagi hasil dan bonus tanda tangan bisa ditetapkan secara fleksibel.

Blok gas metana batu bara (coalbed methane/CBM), terdapat dua blok di Sumatra Selatan yang ditawarkan yakni Blok Raja seluas 580,5 kml yang mengandung cadangan 0,92 tcf gas dan Blok Bunga Mas seluas 183,6 km2 dengan cadangan gas 1,92 tcf. Kedua blok itu melalui penawaran langsung. Komitmen awal yang harus dilakukan yakni kajian geologi dan geofisika, mengebor satu sumur eksplorasi, dan tes produksi. Blok migas nonkonvensional menghasilkan minyak serpih (shale oil) dan gas serpih (shale gas).

CEO PT Energi Pasir Hitam Indonesia (Ephindo) Sammy Hamzah mengatakan, pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah dengan menjadikan komponen skema bagi hasil dan bonus tanda tangan yang turut dilelang. Dengan demikian, pelaku usaha bisa menetapkan sendiri skema bagi hasil dan bonus tanda tangan. Menurutnya, hal itu belum cukup membuat menarik pengembangan blok migas non-konvensional. Pasalnya, pengembangan blok migas nonkonvensional membutuhkan fleksibiltas lebih luas. Skema bagi hasil gross split yang dianggap cocok untuk pengembangan CBM dan minyak gas satuan dangkal atau shale hidrokarbon belum dilirik meski memiliki potensi.

Peraturan Menteri No. 38/2015 tentang Percepatan Pengembangan Wilayah Kerja Migas Non-konvensional hingga saat ini belum bisa diterapkan. Dalam beleid tersebut dituliskan beberapa jenis kontrak yang mungkin bisa diterapkan dalam mengembangkan blok migas non-konvensional. Ketiga jenis kontrak dalam beleid yakni kontrak bagi hasil dan kontrak bagi hasil dinamis seperti yang berlaku pada blok migas konvensional serta gross split sliding scale. Skema gross split merupakan bentuk kontrak bagi hasil berdasarkan pembagian produksi secara menyeluruh dan progresif setiap tahun.

Hasil penjualan nantinya akan dibagi berdasarkan ketetapan bagi hasil yang tenera pada kontrak kerja sama. Penerapan skema gross split tidak menerapkan mekanisme pengembalian biaya operasi atau cost recovery. Direktur Hulu PT Pertamina Syamsu Alam mengatakan, untuk saat ini pihaknya belum memiliki rencana untuk menambah blok migas non-konvensional. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tunggal optimistis lelang tersebut akan memperoleh peminat. Dia menilai, harga minyak rendah tak bisa dijadikan alasan berhentinya kegiatan pengembangan blok migas nonkonvensional.

Bisnis Indonesia, Halaman : 30, Selasa, 1 Nop 2016