Business Actor Requires Legal Certainty

Business actors in upstream oil and gas industry need legal certainty in doing business. A volatile rule will confuse investment decisions. Decision-alignment at the central and regional levels is also required. 

     According to the President of the Indonesian Petroleum Association (IPA) Ronald Gunawan, the upstream oil and gas industry is a business that is covered in obscurity. Drilling of oil and gas wells will not necessarily produce beneficial results. Upstream oil and gas is also a capital-intensive and long-term industry.

"Therefore, legal certainty is very important. In addition to its capital-intensive and long-term nature, upstream oil and gas is also covered by the uncertainty of successful drilling wells, "Ronald said during a discussion session at the 42nd IPA Convention and Exhibition on Thursday (5/3/2018) in Jakarta.

Satya Widya Yudha

Entrepreneurs are also faced with the lack of implementation of rules at the central and regional levels of government. Although central government has simplified the regulation, local government is not necessarily similar. He cited the land acquisition is still difficult. 

     Regarding the law in the oil and gas sector, according to Vice Chairman of Commission I of DPR Satya Widya Yudha, the revision of Law Number 22 Year 2001 on Oil and Natural Gas has not been completed yet. He admitted, the revision process is very long. Currently, the revision stage is still in the Legislative Council of the House of Representatives. Satya acknowledges that the revision of this Law is highly anticipated by oil and gas business actors.

"There are still differences of opinion in Commission VII which handles the energy sector with Commission VI which handles state-owned enterprises. The difference is related to Pertamina's status, which wants to become a special business entity, "Satya said.

Head of Special Unit for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas) Amien Sunaryadi said that to ease the business and investment upstream of oil and gas in Indonesia, the government has cut a number of rules that are considered to complicate the investment. 

     As of March 2018, the Ministry of Energy and Mineral Resources has cut 18 regulations and 23 certifications or recommendations concerning the licensing of the oil and gas sector. Not only in the Ministry of Energy and Mineral Resources, SKK Migas also remove 12 regulations, while the Downstream Oil and Gas Regulatory Agency (BPH Migas) cut 3 regulations.

IN INDONESIA

Pelaku Usaha Membutuhkan Kepastian Hukum

Pelaku usaha industri hulu minyak dan gas bumi membutuhkan kepastian hukum dalam berbisnis. Aturan yang mudah berubah akan membingungkan pengambilan keputusan berinvestasi. Keselarasan keputusan di tingkat pusat dan daerah juga diperlukan. 

    Menurut Presiden Asosiasi Perminyakan Indonesia (IPA) Ronald Gunawan, industri hulu minyak dan gas bumi adalah bisnis yang diliputi ketidakjelasan. Pengeboran sumur migas belum tentu memberikan hasil menguntungkan. Hulu migas juga merupakan industri padat modal dan bersifat jangka panjang.

”Karena itu, kepastian hukum sangat penting. Selain sifatnya padat modal dan jangka panjang, hulu migas juga diliputi ketidakpastian keberhasilan pengeboran sumur,” kata Ronald dalam salah satu sesi diskusi di Konvensi dan Pameran IPA Ke-42, Kamis (3/5/2018), di Jakarta.

Pengusaha juga dihadapkan pada belum padunya pelaksanaan aturan di tingkat pemerintah pusat dan daerah. Kendati pemerintah pusat sudah menyederhanakan peraturan, di pemerintah daerah belum tentu serupa. Ia mencontohkan pembebasan lahan yang masih sulit. 

     Soal undang-undang di sektor migas, menurut Wakil Ketua Komisi I DPR Satya Widya Yudha, revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi belum tuntas. Ia mengakui, proses revisi sangat panjang. Saat ini, tahapan revisi masih ada di Badan Legislatif Dewan Perwakilan Rakyat. Satya mengakui bahwa revisi Undang-Undang ini sangat dinantikan oleh pelaku usaha sektor migas.

”Masih ada perbedaan pendapat di Komisi VII yang menangani sektor energi dengan Komisi VI yang menangani badan usaha milik negara. Perbedaan itu berhubungan dengan status Pertamina yang hendak menjadi badan usaha khusus,” ujar Satya.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi mengatakan, untuk mempermudah bisnis dan investasi hulu migas di Indonesia, pemerintah sudah memangkas sejumlah aturan yang dianggap mempersulit investasi. 

     Sampai dengan Maret 2018, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral telah memangkas 18 regulasi dan 23 sertifikasi atau rekomendasi yang menyangkut perizinan sektor migas. Tidak hanya di Kementerian ESDM, SKK Migas juga menghapus 12 regulasi, sedangkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memangkas 3 peraturan.

Kompas, Page-20, Friday, May 4, 2018