The transfer of participating interest (PI) of 10% in the Mahakam block to the local government has not been completed yet. The reason, there has been no agreement on the distribution of rights of this participation between the areas that became the location of the Mahakam Block.
the Mahakam Block
Deputy Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Arcandra Tahar said the transfer of 10% participation rights to the area is still under discussion since there is only one BUMD that will officially hold this section. However, the BUMD is owned by several local governments as well as the location of the Mahakam Block. Until now, there has been no agreement on the distribution of rights of participation between local governments.
"The 10% share for districts, how much for the province, is submitted to the local governments discussing. They have not agreed, "he said.
He said the central government has provided guidance on the distribution of the PI in ESDM Ministerial Regulation No. 37 of 2016. If offshore oil and gas blocks are located less than 4 miles from the mainland, the districts and provinces each earn a 50% share. Meanwhile, if the location is 4-12 miles from the mainland then the province gets 100%.
It wants immediate agreement between local governments before the Mahakam block is officially switched to PT Pertamina on January 1, 2018. It is reluctant to mention the anticipation if there has been no agreement on the deadline, including whether Pertamina will hold 100% participation right in advance.
"This is being discussed. It could then count how. I think it is starting, "said Arcandra.
Referring to Ministerial Regulation 37/2016, stating if no agreement is reached within three months, the Minister shall determine the amount of participation rights of each province. The percentage distribution is based on the reservoir area of oil and gas reserves in each region.
As for offshore waters over 12 miles, the Minister will set a 10% PI offer policy. Arcandra explained, although holding the right of participation of 10%, BUMD will not be burdened with investment costs at the beginning. All investment costs required to manage the Mahakam Block will be borne by Pertamina first. BUMD can pay the investment cost that becomes its obligation with the deduction of its income.
"Reduced cost-all cost, can be net profit, keep 10% go into local government. Of the 10%, it will be cut for the 10% (investment), "he explained.
In accordance with the above regulation, this financing scheme is not subject to interest, can be returned annually on a business-as-usual basis, and the payback period begins at the time of production until the obligation is fulfilled. Meanwhile, Upstream Director of Pertamina Syamsu Alam revealed that the transfer of management is not a time limit for the release of 10% participation rights to the regions. Thus, there should be no agreement on this matter before Pertamina manages the Mahakam Block.
"Farm-in-or farm-out process is a common thing to do without being limited only by the transfer process," he said.
Previously, Pertamina through PT Pertamina Hulu Energi (PHE), has completed the transfer of 10% PI in Offshore North West Java Block (ONWJ) to BUMD DKI Jakarta and West Java, PT Migas Hulu Jabar ONWJ (MUJ ONWJ).
Referring to Ministerial Regulation 37/2016, PHE assumes all the capital required for the management of this block. Arcandra had revealed Ministerial Regulation 37/2016 aims to increase regional participation in the management of oil and gas by BUMD or by Perusahaan Daerah (Perusda).
10% PI can not be traded, transferred or pledged. The BUMD is authorized through a regional regulation and in the form of Perusda with 100% ownership or limited liability company with 99% ownership of the local government and the rest is affiliated with the local Government.
IN INDONESIA
Daerah Belum Setuju Pembagian Pl 10% Blok Mahakam
Pengalihan hak partisipasi (partisipating interest/PI) 10% di Blok Mahakam kepada pemerintah daerah hingga kini belum selesai. Pasalnya, belum ada kata sepakat soal pembagian hak partisipasi ini antara daerah-daerah yang menjadi lokasi Blok Mahakam.
Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, pengalihan hak partisipasi 10% ke daerah tersebut masih dalam pembahasan, mengingat hanya ada satu BUMD yang nantinya secara resmi memegang bagian ini. Namun, BUMD ini dimiliki oleh beberapa pemerintah daerah sekaligus yang menjadi lokasi Blok Mahakam. Hingga kini, belum ada kesepakatan tentang pembagian hak partisipasi tersebut antar pemerintah daerah.
“Pembagian 10% berapa untuk kabupaten, berapa untuk provinsi, diserahkan ke pemerintah daerah yang membahas. Mereka belum sepakat," katanya.
Dikatakannya, pemerintah pusat telah memberikan panduan pembagian PI ini pada Peraturan Menteri ESDM No 37 Tahun 2016. Jika blok migas lepas pantai berlokasi kurang dari 4 mil dari daratan, maka kabupaten dan provinsi masing-masing memperoleh bagian 50%. Sementara jika lokasinya berada 4-12 mil dari daratan maka provinsi memperoleh jatah 100%.
Pihaknya menginginkan segera ada kesepakatan antar pemerintah daerah sebelum pengelolaan Blok Mahakam resmi beralih ke PT Pertamina pada 1 Januari 2018. Pihaknya enggan menyebut langkah antisipasi jika sampai batas waktu tersebut belum ada kesepakatan, termasuk apakah Pertamina akan memegang hak partisipasi 100% terlebih dahulu.
“Ini sedang dibahas. Hal itu bisa nanti hitungnya bagaimana. Saya pikir sedang dimulai,” ujar Arcandra.
Mengacu pada Peraturan Menteri 37/ 2016, disebutkan jika tidak dicapai kesepakatan dalam waktu tiga bulan, Menteri menetapkan besaran hak partisipasi masing-masing provinsi. Pembagian persentase didasarkan pada luasan reservoir cadangan migas pada masing-masing wilayah.
Sedangkan untuk perairan lepas pantai diatas 12 mil, Menteri yang akan menetapkan kebijakan penawaran PI 10%. Arcandra menjelaskan, meski memegang hak partisipasi 10%, BUMD tidak akan dibebani biaya investasi di awal. Seluruh biaya investasi yang dibutuhkan untuk mengelola Blok Mahakam akan ditanggung oleh Pertamina terlebih dahulu. BUMD dapat membayar biaya investasi yang menjadi kewajibannya dengan pemotongan penghasilannya.
“Dikurangi cost-cost semua, dapat laba bersih, terus 10% masuk ke pemerintah daerah. Dari 10% itu, nanti dipotong untuk yang 10% (investasi) ,” jelasnya.
Sesuai regulasi di atas, skema pembiayaan ini tanpa dikenakan bunga, dapat dikembalikan setiap tahunnya secara kelaziman bisnis, dan jangka waktu pengembalian dimulai pada saat produksi sampai dengan terpenuhinya kewajiban. Sementara itu, Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam mengungkapkan, alih kelola tidak menjadi batas waktu pelepasan hak partisipasi 10% ke daerah. Sehingga, tidak harus ada kesepakatan tentang hal ini sebelum Pertamina mengelola Blok Mahakam.
“Proses farm in-atau farm out (pelepasan saham) adalah hal yang biasa dilakukan tanpa hanya dibatasi oleh proses alih kelola,” kata dia.
Sebelumnya, Pertamina melalui PT Pertamina Hulu Energi (PHE), telah merampungkan pengalihan PI 10% di Blok Offshore North West Java (ONWJ) kepada BUMD DKI Jakarta dan Jawa Barat, PT Migas Hulu Jabar ONWJ (MHJ ONWJ).
Mengacu pada Peraturan Menteri 37/ 2016, PHE menanggung seluruh modal yang dibutuhkan untuk pengelolaan blok ini. Arcandra sempat mengungkapkan Peraturan Menteri 37/2016 bertujuan untuk meningkatkan peran serta daerah dalam pengelolaan migas oleh BUMD atau oleh Perusahaan Daerah (Perusda).
PI 10% tidak bisa diperjualbelikan, dialihkan, atau dijaminkan. BUMD tersebut disahkan melalui peraturan daerah dan berbentuk Perusda dengan kepemilikan saham 100% atau perseroan terbatas dengan kepemilikan saham 99% milik pemda dan sisanya teraliliasi dengan Pemerintah daerah setempat.
Investor Daily, Page-9, Wednesday, Dec 27, 2017
No comments:
Post a Comment