The government is seeking to increase oil and gas exploration investment to support oil and gas exploration and production activities that continue to decline since 2014. Deputy Head of Special Unit for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas) Sukandar explains, in 2014 total exploration cost reached Rp 31 , 01 trillion with details of Rp 12.9 trillion in exploration working area (WK) and Rp 18.11 trillion in WK exploitation. In 2016 the number decreased to Rp 13 trillion, which includes Rp 4.2 trillion in exploration WK and Rp 8.8 trillion in WK exploitation.
On the other hand, out of 270 contractors of cooperation contracts (KKKS) currently only 87 KKKS enter the exploitation phase. A total of 183 KKKS are still exploration, both conventional and non-conventional.
"The declining trend in oil exploration and investment activities is driven by the decline in world oil prices
improved. In addition, the failure of exploration in the eastern seas of Indonesia in the period 2006-2012, the regulations are not conducive, as well as non-technical constraints such as licensing, "he explained in the dialog on the performance of oil and gas exploration, at the Office SKK Migas, Jakarta, weekend then.
Therefore, the government continues to make various improvements. For example, issuing Government Regulation No. 27/2017 on Amendment to Government Regulation 79/2010. Then free of import duties on goods and tax incentives such as value added tax (VAT), luxury sales tax (PPBM), income tax (PPh), and accelerate property tax (PBB).
The government also gave eight additional incentives to the gross split PSC as set out in Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 52/2017 relating to the revision of the gross split. Deputy of Oil and Gas SKK Jaffee Arizon Suardin said the declining investment has had an impact on exploration activities. It can be seen from the number of exploration drilling down from 96 wells in 2012 to 34 wells by 2016.
To ensure the realization of exploration activities, every three months the Ministry of Energy and Mineral Resources and the Ministry of Energy and Mineral Resources monitors the commitment of KKKS led by Vice Minister of EMR, Arcandra Tahar.
"The government also supports access to oil and gas data openness and intensified the general survey in providing complete data for exploration."
IN INDONESIA
Pemerintah Terus Genjot Investasi Migas
Pemerintah berupaya meningkatkan investasi eksplorasi minyak dan gas bumi untuk menunjang kegiatan eksplorasi serta produksi migas yang terus menurun sejak 2014. Wakil Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Sukandar menjelaskan, pada 2014 total biaya eksplorasi mencapai Rp 31,01 triliun dengan perincian Rp 12,9 triliun di wilayah kerja (WK) eksplorasi dan Rp 18,11 triliun di WK eksploitasi. Pada 2016 jumlahnya turun menjadi Rp 13 triliun yang meliputi Rp 4,2 triliun di WK eksplorasi serta Rp 8,8 triliun di WK eksploitasi.
Di sisi lain, dari 270 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) saat ini hanya 87 KKKS yang masuk fase eksploitasi. Sebanyak 183 KKKS masih tahap eksplorasi, baik konvensional maupun non-konvensional.
“Tren penurunan aktivitas dan penanaman investasi eksplorasi migas ini banyak didorong penurunan harga minyak dunia yang belum membaik. Selain itu, gagalnya eksplorasi di laut dalam Wilayah Timur Indonesia pada periode 2006-2012, peraturan-peraturan yang tidak kondusif, serta kendala non-teknis seperti perizinan,” paparnya dalam dialog tentang kinerja eksplorasi migas, di Kantor SKK Migas, Jakarta, akhir pekan lalu.
Karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai perbaikan. Misalnya, menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 79/2010. Kemudian bebas bea masuk impor barang dan insentif pajak seperti pajak pertambahan nilai (PPN), pajak penjualan atas barang mewah (PPBM), pajak penghasilan (PPh), serta mempercepat pajak bumi dan bangunan (PBB).
Pemerintah juga memberi delapan tambahan insentif pada PSC gross split yang termaktub dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 52/2017 terkait dengan revisi bagi hasil gross split. Deputi Perencanaan SKK Migas Jaffee Arizon Suardin mengatakan turunnya investasi berdampak pada kegiatan eksplorasi. Itu dapat dilihat dari jumlah pengeboran eksplorasi yang menurun dari 96 sumur bor pada 2012 menjadi 34 Sumur pada 2016.
Untuk memastikan realisasi kegiatan eksplorasi, setiap tiga bulan Kementerian ESDM dan SKK Migas memonitor komitmen dari KKKS yang dipimpin langsung Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar.
“Pemerintah pun mendukung akses keterbukaan data migas dan mengintensifkan survei umum dalam menyediakan data yang lengkap untuk eksplorasi.”
Media Indonesia, Page-14, Monday, October 2, 2017
No comments:
Post a Comment