SKK Migas Proposed to Handle Land Acquisition

Special Unit for Upstream Oil and Gas Executives (SKK Migas) is proposed to handle land acquisition issues as one of the reasons for the slow pace of exploration and production activities. 

     Deputy Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Arcandra Tahar said, currently it is still reviewing the process of permit for land acquisition for upstream oil and gas activities SKK Migas. Land clearance by SKK Migas is expected to increase oil and gas exploration in Indonesia.

"The issue of land acquisition, there are ideas about the rules of the role of SKK Migas later on this land acquisition, we are currently discussing it," he said in Jakarta, last weekend.

He said the barriers of land acquisition permit in exploration activities are also still need to be sought joint solutions, both from the side of the local permit and permit Ministry of Environment and Forestry (KLHK). It believes SKK Migas as a government representative will be able to unravel the barriers of land acquisition permits.

According to him, the cost of land acquisition license will be borne by the Sarna Contract Contractor (KKKS), while SKK Migas is only a representative of negotiation with the land provider. If the land permit is handled by SKK Migas, land acquisition process can be quick. The other benefits will be cheaper, "he said.

He ensured the move was not a special treatment for the upstream oil and gas industry. The way this is done because there is a tendency of rising land prices if the KKKS that liberate the land. Head of Formalities Division of SKK Migas Didi Setiadi said that the discourse does not violate the rules because there are laws stating that the land designated for oil and gas activities is in the public interest and the procurement executor is done by the government. Meanwhile, SKK Migas can be appointed as government representative.

"From the Presidential Regulation can be more specific so how the implementation of land procurement for oil and gas activities can be synchronized" he said.

Deputy Head of SKK Migas Sukandar acknowledged that exploration activities showed a downward trend, one of the causes of land clearance constraints other than low world oil prices. Based on data from SKK Migas, since 2014 investment activities of exploitation and exploration continue to decline.

In 2014, total exploration cost reached Rp 31.01 trillion with details of Rp 12.9 trillion in WK Exploration and Rp 18.11 trillion in WK Exploitation. In 2016 the number decreased to Rp 13 trillion, including Rp 4.2 trillion in WK Exploration and Rp 8.8 trillion in WK Exploitation. Currently there are 270 KKKS, 87 of which enter the phase of exploitation. While 183 KKKS is still exploration stage.

"The government has tried but the increase of exploration activities will not be realized without the support of all stakeholders" he said.

IN INDONESIA

SKK Migas Diusulkan Tangani Pembebasan Lahan

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (SKK Migas) diusulkan menangani urusan pembebasan lahan sebagai salah satu penyebab lambannya kegiatan eksplorasi dan produksi. 

     Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, saat ini pihaknya masih mengkaji agar proses izin pembebasan lahan untuk kegiatan hulu migas dilakukan SKK Migas. Pengurusan izin lahan oleh SKK Migas diharapkan mampu meningkatkan eksplorasi migas di Indonesia.

"Masalah pembebasan lahan, ada ide-ide mengenai aturan-aturan peran SKK Migas nantinya mengenai pembebasan lahan ini. Saat ini sedang kita bahas,” ujarnya di Jakarta, akhir pekan lalu.

Dia mengatakan, hambatan izin pembebasan lahan dalam kegiatan eksplorasi juga masih perlu dicari solusi bersama, baik dari sisi izin daerah maupun izin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Pihaknya meyakini SKK Migas sebagai perwakilan pemerintah akan mampu mengurai hambatan izin pembebasan lahan.

Menurut dia, nanti biaya izin pembebasan lahan tetap ditanggung Kontraktor Kontrak Kerja Sarna (KKKS), sementara SKK Migas hanya sebagai perwakilan negosiasi dengan penyedia tanah. Apabila izin lahan ditangani SKK Migas, proses pembebasan lahan bisa cepat. Keuntungan Iain jumlah biaya akan lebih murah,” ujarnya.

Dia memastikan langkah tersebut bukan perlakuan spesial untuk industri hulu migas. Adapun cara ini dilakukan karena ada kecenderungan naiknya harga tanah jika KKKS yang membebaskan lahan. Kepala Divisi Formalitas SKK Migas Didi Setiadi menyebutkan, wacana tersebut tidak melanggar aturan karena ada undang-undang yang menyatakan tanah yang diperuntukkan bagi kegiatan migas itu termasuk kepentingan umum dan pelaksana pengadaannya dilakukan pemerintah. Sementara SKK Migas dapat ditunjuk sebagai perwakilan pemerintah.

"Dari Peraturan Presidennya bisa lebih spesifik sehingga bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah untuk kegiatan migas bisa disinkronisasi" ujarnya. 

Wakil Kepala SKK Migas Sukandar mengakui kegiatan eksplorasi menunjukkan tren penurunan, salah satu penyebabnya ada hambatan izin lahan selain rendahnya harga minyak dunia. Berdasarkan data SKK Migas, sejak tahun 2014 investasi kegiatan eksploitasi maupun eksplorasi terus menurun. 

Pada 2014, total biaya eksplorasi mencapai Rp 31,01 triliun dengan rincian Rp 12,9 triliun di WK Eksplorasi dan Rp 18,11 triliun di WK Eksploitasi. Tahun 2016 jumlahnya turun menjadi Rp 13 triliun meliputi Rp 4,2 triliun di WK Eksplorasi dan Rp 8,8 triliun di WK Eksploitasi. Saat ini terdapat 270 KKKS, 87 di antaranya masuk fase eksploitasi. Sedangkan 183 KKKS masih tahap eksplorasi.

"Pemerintah telah berupaya namun peningkatan aktivitas eksplorasi tidak akan terwujud tanpa dukungan seluruh pemangku kepentingan" kata dia.

Koran Sindo, Page-15, Monday, October 2, 2017