google.com, pub-9591068673925608, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Connecting Gas Pipe Line in Java - MEDIA MONITORING OIL AND GAS -->

Wikipedia

Search results

Monday, October 30, 2017

Connecting Gas Pipe Line in Java



Apparently until now, only the Governor-General Herman Willem Daendels in the colonial era that can connect the northern to eastern Java. The proof, a highway built from Anyer (West Java) to Panarukan (East Java) it became one of the unparalleled legacy of the Netherlands.

 The government wants to follow Daendels' way of connecting the north of Java to the east with a gas transmission and distribution pipeline network. In fact, it is even more sophisticated by connecting the pipelines from southern Sumatra through the already established South Sumatra West Java (SSWJ) to connect East Kalimantan and East Java through the uncertain Javanese (Kalija) II Kalimantan.

 The trans-Java project consists of three main projects. First, West Java with an investment of US $ 300 million with Cirebon-Kandang Haur Timur (Indramayu) along the length of 84 km and Tegalgede-Muara Tawar 50 km. Second, northern Java worth US $ 400 million with Cirebon-Semarang line 235 km along.

 Third, east Java worth US $ 360 million with 271 km Semarang-Gresik line and East Java Gas Pipeline (EJGP) -Grati worth US $ 58 million along 22.1 km.

 Efforts to realize the project did exist, but not immediately visible form until now. For example, one of the construction projects of the Cirebon-Semarang transmission pipeline which since its winner has been set since 2006, is not immediately visible.

 PT Rekayasa Industri as the winner of the auction is still busy looking for potential buyers of gas. So what about the plan to connect gas pipelines? Why has not long been able to move the construction of the pipeline?

 In a discussion, Section Head of Implementation of Oil and Gas Infrastructure Development of the Ministry of Energy and Mineral Resources Agung Kuswardono said that the government wants the gas pipeline project to be built. On the other hand, the government wants to ensure that its development is efficient and there is a synergy of business entities in the downstream gas sector.

 Primarily, when it is associated with the high price of gas in the hands of the end consumer due to the cost factor of gas transportation (toll fee).

"We have not seen a good synergy between the existing business entities in the oil and gas sector to jointly reduce the price of natural gas."

DISTRIBUTION

 To streamline the construction of gas pipelines, the government will divide the Distribution Network Area (WJD) and Certain Commercial Areas (WNT). With this division of territory, there will be no overlapping business entities in one area simply because of the high demand.

 This makes the pipeline construction inefficient and makes a high toll fee. Based on data from BPH Migas, toll fees in 55 pipelines are very unbalanced with the range of US $ 0.1 per Mscf to the most expensive US $ 2.5 per Mscf. Price
most expensive in the Arun-Belawan pipeline, Kepodang-Tambaklorok, South Sumatra-West Java (SSWJ) I and SSWJ II.

 The lowest cost is in the Citarik-Dawuan pipeline, Iayang-Pupuk Sriwijaya and Gresik-PLN Gresik with prices below US $ 0.5 per Mscf. In fact, the average toll fee under US $ 1 is US $ 0.89 per Mscf.

 The government that sets the toll fee for the transmission network will also be involved in regulating tariffs on the distribution network. The government also issued options such as in certain areas that have not been connected, business entities can build their own transmission network until distribution. 

    These areas will be stipulated by the government which will be regulated in the revision of Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources no. 19/2009 on Natural Gas Business Activities through Pipes.

"There is one business entity that trades in certain areas, so there are no two business entities in one region," he said.

 The construction of pipelines, such as infrastructure development, do require a low cost. However, if the infrastructure is important, anything will be done just as Daendels can finally connect the area of ​​Anyer to Panarukan.

 The government may not be able to build on its own, therefore it should be able to offer certain schemes in order for business entities interested in getting involved. Moreover, new gas buyers are popping up after the pipes are built.

IN INDONESIA

Menyambung Jalur Pipa Gas di Jawa


Ternyata hingga saat ini, hanya Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels di era kolonial yang bisa menghubungkan Jawa bagian utara hingga timur. Buktinya, jalan raya yang dibangun dari Anyer (Jawa Barat) sampai Panarukan (Jawa Timur) itu menjadi salah satu warisan Belanda yang belum tertandingi. 

Pemerintah ingin mengikuti cara Daendels, yaitu menghubungkan wilayah utara Jawa hingga timur dengan jaringan pipa transmisi dan distribusi gas. Bahkan, lebih canggih lagi dengan menghubungkan jaringan pipa dari selatan Sumatra melalui South Sumatra West Java (SSWJ) yang telah terbangun hingga menghubungkan Kalimantan Timur dan Jawa Timur melalui Kalimantan Jawa (Kalija) II yang masih belum pasti.

Proyek trans-Jawa terdiri dari tiga proyek utama. Pertama, Jawa bagian barat dengan nilai investasi US$ 300 juta dengan jalur Cirebon-Kandang Haur Timur (Indramayu) sepanjang 84 km dan Tegalgede-Muara Tawar 50 km. Kedua, Jawa bagian utara senilai US$ 400 juta dengan jalur Cirebon-Semarang 235 km sepanjang.

Ketiga, Jawa bagian timur senilai US$ 360 juta dengan jalur Semarang-Gresik sepanjang 271 km dan East Java Gas Pipeline (EJGP)-Grati senilai US$ 58 juta sepanjang 22,1 km.

Upaya untuk merealisasikan proyek itu memang ada, tetapi belum segera terlihat wujudnya hingga kini. Sebagai contoh, salah satu proyek pembangunan pipa transmisi Cirebon-Semarang yang sejak ditetapkan pemenang lelangnya sejak 2006, tidak segera terlihat sambungan pipanya. 

PT Rekayasa Industri sebagai pemenang lelang masih sibuk mencari calon pembeli gas. Lalu bagaimana dengan rencana menghubungkan jaringan pipa gas? Kenapa sudah cukup lama belum bisa menggerakkan pembangunan jaringan pipa itu? 

Dalam sebuah diskusi, Kepala Seksi Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Agung Kuswardono mengatakan bahwa pemerintah memang menginginkan agar proyek pipa gas terbangun. Di sisi lain, pemerintah ingin memastikan agar pembangunannya efisien dan terdapat sinergi badan usaha di sektor hilir gas. 

Utamanya, bila dikaitkan dengan mahalnya harga gas di tangan konsumen akhir karena faktor biaya transportasi gas (toll fee). 

"Kami belum melihat sinergi yang cukup bagus antara badan usaha yang ada di sektor migas untuk dalam usaha bersama-sama menurunkan harga gas bumi." 

PEMBAGIAN

Untuk mengefisienkan pembangunan jaringan pipa gas, pemerintah akan membagi Wilayah Jaringan Distribusi (WJD) dan Wilayah Niaga Tertentu (WNT). Dengan pembagian wilayah ini, tidak akan ada badan usaha yang tumpang tindih di satu wilayah hanya karena tingginya permintaan.

Hal itu yang membuat pembangunan pipa yang ada belum efisien dan membuat toll fee tinggi. Berdasarkan data BPH Migas, toll fee di 55 ruas pipa sangat tidak seimbang dengan kisaran US$ 0,1 per Mscf hingga yang termahal US$2,5 per Mscf. Harga termahal di ruas pipa Arun-Belawan, Kepodang-Tambaklorok, South Sumatera-West Java (SSWJ) I dan SSWJ II. 

Biaya terendah di ruas pipa Citarik-Dawuan, Pulau Iayang-Pupuk Sriwijaya dan Gresik-PLN Gresik dengan harga di bawah US$ 0,5 per Mscf. Padahal, rata-rata toll fee di bawah US$ 1 yakni US$ 0,89 per Mscf.

Pemerintah yang ikut menetapkan toll fee untuk jaringan transmisi juga akan ikut terlibat mengatur tarif pada jaringan distribusi. Pemerintah juga mengeluarkan opsi-opsi seperti di wilayah tertentu yang belum terhubung, badan usaha bisa membangun sendiri jaringan transmisi hingga distribusinya.

       Wilayah-wilayah tersebut nantinya ditetapkan pemerintah yang akan diatur dalam revisi Peraturan Menteri ESDM No. 19/2009 tentang Kegiatan Usaha Gas Bumi melalui Pipa.

"Ada satu badan usaha yang berniaga di wilayah tertentu. Jadi tidak ada dua badan usaha di satu wilayah,“ katanya.

Pembangunan pipa, seperti pembangunan infrastruktur memang membutuhkan ongkos yang tidak murah. Namun, bila infrastruktur itu penting, apapun akan dilakukan sama seperti Daendels yang akhirnya bisa menghubungkan wilayah Anyer sampai Panarukan.

Pemerintah mungkin tidak bisa membangun sendiri, oleh karena itu seharusnya bisa menawarkan skema tertentu agar badan usaha tertarik untuk turut terlibat. Apalagi pembeli gas baru bermunculan setelah pipa-pipanya dibangun.

Bisnis Indonesia, Page-30, Monday, October 30, 2017

No comments:

Post a Comment

POP UNDER

Iklan Tengah Artikel 1

NATIVE ASYNC

Iklan Bawah Artikel