google.com, pub-9591068673925608, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Uptake Wait Gas Industry - MEDIA MONITORING OIL AND GAS -->

Wikipedia

Search results

Friday, January 27, 2017

Uptake Wait Gas Industry



Absorption gas pipeline from the Abadi field, Masela, Maluku, must be ensured through the commitment of the downstream industry which was built as a gas users. Until now, no common ground between the government and the contractor Masela consisting of Inpex Corporation and Shell.

Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ignatius Jonan said that the capacity of liquefied natural gas (LNG) and pipeline gas capacity Masela should be based on the study. This study is related to the interest of other parties to build downstream industries around the Masela block. The downstream industry in the fertilizer and petrochemical sectors. There are two models of gas capacity, which is 725 metric tons per year of LNG and 474 million standard cubic feet per day (MMSCFD) of gas pipelines, or 9.5 metric tons per year of LNG and 150 MMSCFD of gas pipelines.

"I think the study should be the way. About the choice of capacity, it depends on the results of the study. Is it true that there will be interested in building the downstream industry there and so on, "said Jonan.

Regarding the request of the Ministry of Industry for the allocation of pipeline gas as the raw material needs of downstream industries, according to Jonan, is a separate matter. Equally important is the commitment, there are those who will build the downstream industry as an absorber pipe gas from the Masela block. Do not let the supplied gas pipeline 474 MMSCFD, but no one wants to wake up (downstream industries). Continue, for what? "

When asked about the choice of location LNG plant onshore, Jonan declined to comment. Even if the existing appointment decisions locations, Jonan asserted, would not explain the location. "Later, the price of land is so expensive," he said.

Meanwhile, Senior Communication Manager Inpex Corporation Usman Slamet say, investors are continuing Masela results of the bilateral meeting between President Joko Widodo and Japanese Prime Minister Shinzo Abe in Bogor, West Java, some time ago. During the meeting, among other things discussed about the progress of the development of the Masela Block gas.

"Once there is agreement marked the official government decision on the request the conditions required in the project, then we can start with a pre-FEED Wont end engineering design / planning, procurement, and construction)," said Usman.

Masela contract signed in 1998. Inpex of Japan controls 65 percent stake and Shell of the Netherlands owns 35 percent. Masela contract expires 2028. Under the agreement, the government increases the time or the operating life of a contractor in the Masela for seven years as a substitute for changes Masela gas development plan, which was originally in the sea into land. The addition of the operating period is one contractor submitted a request to the government. Another point raised is the addition of an LNG plant capacity from 7.5 mtpa to 9.5 mtpa. In addition, the contractor wants the operating costs already incurred, as much as 1.2 billion US dollars, are recorded as a component of operating costs that can be replaced (cost recovery).

Potentially Retreat

Executive Director of the Institute Komaidi ReforMiner Notonegoro say, discussion of the development of gas Masela protracted will affect the national interest and the investor. Of the country side, there is the potential for cost recovery payments larger because the time will be proportional to the cost. Potential revenue also retreated due to gas commercialization schedule that is not on schedule.

"The more protracted, both parties (the state and investors) will be further disadvantaged. The following state revenue potential added value may take longer due to a decline of schedule, "said Komaidi.

Regarding the utilization of gas, further Komaidi, assurance of the absorber gas industry is a natural thing. Because, typically gas industry, gas production is done after no buyers. Governments and investors should carefully calculate the uptake of gas produced from the Masela block. Polemics Masela sticking gas development in 2015, which triggered a disagreement about gas development model, which is on land or at sea. However, in March 2016, President Joko Widodo decided Masela gas development is done on land.

IN INDONESIAN

Serapan Gas Tunggu Industri


Penyerapan gas pipa dari Lapangan Abadi, Blok Masela, Maluku, harus dipastikan melalui komitmen dari industri hilir yang dibangun sebagai pengguna gas. Sampai saat ini, belum ada titik temu antara pemerintah dan kontraktor Blok Masela yang terdiri dari Inpex Corporation dan Shell.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan menyampaikan, kapasitas kilang gas alam cair (LNG) dan kapasitas gas pipa Blok Masela harus berdasarkan studi. Studi ini terkait minat pihak lain untuk membangun industri hilir di sekitar Blok Masela. Industri hilir tersebut di sektor pupuk dan petrokimia. Ada dua model kapasitas gas, yaitu 725 metrik ton per tahun untuk kilang LNG dan 474 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) untuk gas pipa atau 9,5 metrik ton per tahun untuk kilang LNG dan 150 MMSCFD untuk gas pipa.

”Saya kira studinya harus segera jalan. Soal pilihan kapasitas, itu tergantung hasil studi. Apa betul nanti ada yang berminat membangun industri hilir di sana dan sebagainya,” kata Jonan. 

Mengenai permintaan Kementerian Perindustrian untuk alokasi gas pipa sebagai kebutuhan bahan baku industri hilir, menurut Jonan, merupakan hal tersendiri. Yang tak kalah penting adalah komitmen, ada pihak yang akan membangun industri hilir sebagai penyerap gas pipa dari Blok Masela. Jangan sampai nanti sudah disediakan gas pipa 474 MMSCFD, tetapi tidak ada yang mau bangun (industri hilir-nya). Terus, buat apa?” 

Saat ditanya pemilihan lokasi pembangunan kilang LNG di darat, Jonan menolak berkomentar. Bahkan, seandainya sudah ada keputusan penunjukan lokasi, Jonan menegaskan, tidak akan menjelaskan lokasi tersebut. ”Nanti harga tanahnya jadi mahal,” katanya.

Sementara itu, Senior Communication Manager Inpex Corporation Usman Slamet mengatakan, investor Blok Masela sedang melanjutkan hasil pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe di Bogor, Jawa Barat, beberapa Waktu lalu. Dalam pertemuan tersebut, antara lain dibahas mengenai kemajuan pengembangan gas Blok Masela. 

”Begitu ada kesepakatan yang ditandai dengan keputusan resmi pemerintah atas permohonan kondisi yang dibutuhkan dalam proyek, baru kami bisa memulai dengan pra-FEED Wont end engineering design/perencanaan, pengadaan, dan konstruksi),” kata Usman.

Kontrak Blok Masela ditandatangani pada 1998. Inpex dari Jepang menguasai 65 persen saham dan Shell dari Belanda menguasai 35 persen. Kontrak Blok Masela berakhir 2028. Berdasar kesepakatan, pemerintah menambah waktu atau masa operasi kontraktor di Blok Masela selama tujuh tahun sebagai pengganti perubahan rencana pengembangan gas Blok Masela, yang semula di laut menjadi di darat. Penambahan masa operasi merupakan salah satu permintaan yang diajukan kontraktor kepada pemerintah. Hal lain yang diajukan adalah penambahan kapasitas kilang LNG dari 7,5 metrik ton per tahun menjadi 9,5 metrik ton per tahun. Selain itu, kontraktor menginginkan biaya operasi yang sudah dikeluarkan, sebanyak 1,2 miliar dollar AS, dicatat sebagai komponen biaya operasi yang bisa digantikan (cost recovery).

Berpotensi mundur

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, pembahasan pengembangan gas Blok Masela yang berlarut-larut akan berdampak terhadap kepentingan nasional dan investor. Dari sisi negara, ada potensi pembayaran cost recovery yang lebih besar karena waktu akan berbanding lurus dengan biaya. Potensi penerimaan negara juga mundur lantaran jadwal komersialisasi gas yang tak sesuai jadwal.

”Semakin berlarut-larut, kedua belah pihak (negara dan investor) akan semakin dirugikan. Potensi penerimaan negara berikut nilai tambahnya bisa lebih lama akibat ada kemunduran jadwal,” ujar Komaidi.

Mengenai pemanfaatan gas pipa, lanjut Komaidi, kepastian tentang industri penyerap gas merupakan hal yang wajar. Sebab, lazimnya industri gas, produksi gas dilakukan setelah ada pembeli. Pemerintah dan investor harus cermat menghitung serapan gas pipa yang diproduksi dari Blok Masela. Polemik pengembangan gas Blok Masela mencuat pada 2015, yang dipicu perbedaan pendapat tentang model pengembangan gas, yakni di darat atau di laut. Namun, pada Maret 2016, Presiden Joko Widodo memutuskan pengembangan gas Blok Masela dilakukan di darat.

Kompas,  Page-18 Friday, Jan, 27, 2017

No comments:

Post a Comment

POP UNDER

Iklan Tengah Artikel 1

NATIVE ASYNC

Iklan Bawah Artikel