Profit sharing

    On many occasions introduced the concept of gross split or of the oil and gas based on gross production, Minister of Energy and Mineral Resources Ignatius Jonan provides an interesting illustration, the office employees who travel by plane. If the duty office, the employees fly with Garuda Indonesia.

    However, for personal or family affairs, he uses budget airlines. Fly with Garuda Indonesia deifying concept for the results of the component cost recovery or operating costs refunded. The operational costs are the costs of oil and gas contractor if his quest for a successful oil and gas reserves or to produce.

    All of these costs, after going through the audit process, to be replaced by the state as the owner of natural resources. Reimbursement through the production of oil and gas, not cash. Because affairs department, the employee is not worried using Garuda Indonesia as the cost of air tickets are not out of pocket. Why should there be cost recovery in upstream oil and gas business in Indonesia?

    Upstream oil and gas business is at high risk can disrupt state finances if exploration to oil and gas field development from the state budget. Therefore, cost recovery is given if the contractor actually managed to find oil and gas reserves and is able to develop economies of scale.

    If the contractor failed to find oil and gas reserves are economical, all expenses incurred during the exploration is a risk that should be borne by the company. State does not replace it. Of note Special Unit of Upstream Oil and Gas (SKK Migas), in 2002-2016, about Rp 50 trillion in investment upstream oil and gas exploration activities have failed to find oil and gas reserves.

    Affairs would be worse if the financing money from the state budget. However, many sound bad about cost recovery, for example about the visits of state officials to an oil and gas field and all ready the feast put in component cost recovery by the company. While the audit cost recovery plated, from SKK Migas, Audit Board, the Financial and Development Supervisory Agency, the Directorate General of Taxation at the Finance Ministry, as well as the independent auditor of the company.

    Nevertheless, cost recovery is considered to have a lot of gaps to cause inefficient practices. Moreover, the process is assessed complicated. In 2016, data sourced from SKK Migas, cost recovery should be borne by the state 11.4 billion US dollars.

    As for the parts of the country 9.3 billion dollars and 3.2 billion dollars part of US contractors. Finally raised the concept of gross revenue share split to substitute for the results of the cost recovery component. In gross split, no component cost recovery.

    All operating costs, both failed and successful, rests entirely with the contractor. This concept is considered to create more administrative and bureaucratic matters simpler. How's work safety in the concept of gross split if it is associated with employees who fly with budget airlines on a personal level? It is one of the issues disputed by the parties that have not fully agree about the gross split. In the end, safety and the greatest benefits to the nation are some major things that still must be foremost in oil and gas revenue sharing concept with any model.

IN INDONESIAN

Bagi Hasil

    Dalam berbagai kesempatan mengenalkan konsep gross split atau bagi hasil minyak dan gas bumi berdasarkan produksi bruto, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan memberikan ilustrasi menarik, yakni pegawai kantoran yang bepergian menggunakan pesawat terbang. Jika menjalankan tugas kantor, pegawai itu terbang menggunakan maskapai Garuda Indonesia.

    Namun, untuk urusan pribadi atau keluarga, ia memakai maskapai berbiaya murah. Terbang bersama Garuda Indonesia di ibaratkan konsep bagi hasil dengan komponen cost recovery atau biaya operasional yang dikembalikan. Biaya operasional ini adalah biaya yang dikeluarkan kontraktor migas jika usahanya mencari cadangan migas berhasil atau sampai berproduksi.

    Semua biaya tersebut, setelah melalui proses audit, diganti oleh negara selaku pemilik sumber daya alam. Penggantian melalui bagi hasil produksi migas, bukan secara tunai. Lantaran urusan dinas, pegawai itu tak khawatir menggunakan maskapai Garuda Indonesia karena ongkos tiket pesawat tidak keluar dari kantong pribadi. Kenapa harus ada cost recovery dalam bisnis hulu migas di Indonesia?

    Bisnis hulu migas yang berisiko tinggi bisa mengganggu keuangan negara jika eksplorasi hingga pengembangan lapangan migas bersumber dari APBN. Oleh karena itu, cost recovery diberikan jika kontraktor benar-benar berhasil menemukan cadangan migas dan mampu mengembangkannya dalam skala ekonomis.

    Apabila kontraktor migas gagal menemukan cadangan yang ekonomis, semua biaya yang dikeluarkan pada masa eksplorasi adalah risiko yang harus ditanggung perusahaan. Negara tidak menggantinya. Dari catatan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), pada 2002-2016, sekitar Rp 50 triliun investasi hulu migas untuk kegiatan eksplorasi gagal menemukan cadangan migas.

    Urusan akan runyam jika uang pembiayaan tersebut dari APBN. Namun, banyak suara tak enak soal cost recovery ini, misalnya soal kunjungan pejabat negara ke sebuah lapangan migas beserta segala perjamuannya dimasukkan ke dalam komponen cost recovery oleh perusahaan. Sementara audit cost recovery berlapis, dari SKK Migas, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Direktorat Jenderal Pajak pada Kementerian Keuangan, serta auditor independen di perusahaan.

    Kendati demikian, cost recovery dianggap punya banyak celah untuk menimbulkan praktik yang tidak efisien. Selain itu, prosesnya dinilai rumit. Pada 2016, bersumber dari data SKK Migas, cost recovery yang harus ditanggung negara 11,4 miliar dollar AS.

    Adapun yang menjadi bagian negara 9,3 miliar dollar AS dan bagian kontraktor 3,2 miliar dollar AS. Akhirnya dimunculkan konsep bagi hasil gross split untuk menggantikan bagi hasil dengan komponen cost recovery. Dalam gross split, tidak ada komponen cost recovery.

    Semua biaya operasi, baik gagal maupun berhasil, sepenuhnya menjadi tanggungan kontraktor. Konsep ini dianggap membuat urusan lebih administratif dan birokrasi lebih sederhana. Bagaimana urusan keselamatan kerja dalam konsep gross split jika dikaitkan dengan pegawai yang terbang dengan maskapai berbiaya murah untuk urusan pribadi? Ini adalah salah satu isu yang dipersoalkan oleh pihak-pihak yang belum bersepakat penuh soal gross split. Pada akhirnya, keselamatan kerja dan manfaat terbesar bagi bangsa adalah sebagian hal utama yang tetap harus diutamakan dalam konsep bagi hasil migas dengan model apa pun.

Kompas, Page-17, Wednesday, Jan, 4, 2017