PT Pertamina sukses menggelar Pertamina Energi Forum (PEF) 2016, bertema Energy Security for Sustainable Economic Development and Environtment. Sesuai dengan temanya, ketahanan energi nasional dan berbagai langkah terobosan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kinerja perusahaan migas menjadi isu hangat yang dibahas oleh para narasumber dalam dan Iuar negeri yang berbicara pada forum tersebut.
Forum ini benar- benar sukses menjadi ajang penyampaian pemikiran bagaimana kemandirian energi yang menjadi salah satu Nawacita (9 Harapan) pemerintahan Jokowi-JK dapat diwujudkan. Dalam ajang tersebut, Pertamina memaparkan kinerjanya selama tahun 2016 dengan jurus Iima strategi prioritas sebagai Iangkah menghadapi turunnya harga minyak dunia.Ketika membuka PEF 2016, Menteri BUMN Rini Soemarno mengingatkan, saat ini masing~masing negara berusaha memastikan ketersediaan energi maupun ketahanan energinya.
Sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi setelah India dan China, maka Indonesia menjadikan energi sebagai sektor strategis. Energi memang tidak Iagi dapat dianggap sebagai komoditas dagang belaka, tetapi juga penggerak ekonomi nasional. Rini Soemarno menyebut Nawacita Pemerintahan Jokowi-JK, ingin menciptakan kemandirian ekonomi dengan pencapaian kemandirian energi, untuk itu ketahanan energi menjadi urusan strategis yang harus dicapai.
Tanpa ketahanan energi, maka berpotensi memunculkan dampak negatif di sektor ekonomi dan sosial. "Dalam upaya mencapai ketahanan energi, terdapat empat hal yang harus dipenuhi dan ditingkatkan yaitu ketersediaan, kemudahan, akses, harga terjangkau dan keberlanjutan pemanfaatan energi," kata Rini. Menurut Rini, ketahanan energi dapat terjadi apabila sinergi antara PT Pertamina dan BUMN Iain serta swasta terwujud.
Di masa lalu, Indonesia mampu menjadi pemain yang diperhitungkan di sektor energi, namun kondisi tersebut sudah berubah bahkan menjadikan Indonesia sebagai net importir. Sehingga perlu Iangkah antisipasi menghadapi perubahan sektor energi dengan menyiapkan Iangkah-Iangkah strategis. Arahan dan himbauan Menteri BUMN ini, disambut Pertamina dengan tetap menetapkan lima Iangkah strategis yaitu; Pengembangan Sektor Hulu, Efisiensi di semua lini, Peningkatan Kapasitas Kilang dan Petrokimia, Pengembangan Infrastruktur dan Marketing Serta Perbaikan Struktur Keuangan.
Wakil Direktur Utama Pertamina Ahmad Bambang mengungkapkan lima strategi itu untuk menyokong kemandirian energi sekaligus mewujudkan visi menjadi perusahaan energi keias dunia. Bambang menyebut, kondisi saat ini sektor migas masih mengalami kelesuan, indikasi itu terlihat dari penurunan harga minyak yang berlangsung selama 24 bulan terkahir terakhir dengan level penurunan mencapai 75 persen. "Indonesia masih memiliki sumber energi yang berlimpah, namun ketergantungan impor masih tinggi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi domestik. Untuk itu, kita sudah siapkan lima langkah strategis," kata Bambang.
Setidaknya, dalam Sembilan bulan pertama 2016 ini Pertamina sukses menaikkan produksi migas hingga 12.3% menjadi 646 ribu barel setara minyak per hari. Efisiensi Pertamina melalui Breakthrough Project 2016 dalam periode tersebut mencapai US$1,64 miliar atau setara dengan target setahun, baik dari pengadaan non minyak, minyak dan produk minyak, pembenahan tata kelola arus minyak, maupun berbagai inisiatif efisiensi-yang lahir dari masing-masing direktorat dan anak perusahaan.
Dari pilar peningkatan kapasitas kilang Pertamina terus melakukan percepatan-percepatan proyek Refinery Development Master Plan dan New Grass Root Refinery untuk bisa mewujudkan RI swasembada BBM pada 2023. Dari sisi infrastruktur dan marketing, Pertamina tidak hentinya membangun infrastruktur migas: seperti pipa transmisi gas open access Arbel-KIM-KEK, Semarang-Gresik, Muara Karang-Muara Tawar, Porong-Grati dan beberapa titik jaringan gas penugasan pemerintah, pembangunan TBBM skala besar di R Sambu dan Tanjung Uban, dan beberapa proyek penambahan kapasitas tangka BBM di daerah-daerah terluar Kawasan Indonesia Timur.
Dari sisi keuangan, rasanya Pertamina saat ini dalam kondisi terkuatnya sejak berdirinya perusahaan, dengan cash on hand relative tinggi, utang jangka pendek yang tersisa US$ 0,15 miliar. Peran Pemerintah Mendukung Investasi Migas Dari aspek kebijakan di sektor energi. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto menyatakan pemerintah melalui Kementerian ESDM telah memberikan berbagai insentif fiskal dan formula bagi hasil dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas yang menarik.
Salah satunya, dengan mengeluarkan PP 79 Tahun 2010, tentang biaya pemulihan, guna menarik minat investor. Terkait dengan PP tersebut, pemerintah juga telah melakukan penataan perizinan yang Iebih sederhana, transparan, dan cepat. ini diharapkan bisa tetap memberikan iklim yang sejuk untuk industri hulu migas di tengah penurunan tajam harga minyak mentah yang berdampak pada kelesuan industri migas secara global.
Dari aspek hilir migas, Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Setyorini Tri Hutami mengatakan pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk menarik investor termasuk dengan mempermudah peraturan investasi di sektor hilir. Langkah ini untuk meningkatkan daya saing, sekaligus menarik investor. Kita permudah prosedur investasi jadi Iebih cepat dan mudah, dari sebelumnya 100 perizinan menjadi hanya 6 perizinan saja,” kata Setyorini.
Selain penyederhanaan izin, langkah pemerintah juga didukung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang turut serta dalam mengawasi tata kelola perusahaan yang baik dari hulu hingga hilir. Setidaknya dengan sinergi pengadaan sektor migas yang menggandeng KPK, telah menyelamatkan uang negara dari potensi korupsi di sektor ESDM. ”Dari tahun 2008 sampai saat ini, KPK telah berhasil menyelamatkan Rp 197 triliun dari potensi korupsi di sektor ESDM, Semestinya negara bisa untung Iebih banyak dari sektor ini jika menjalankan tata kelola usaha dengan baik, jelasnya.
Berdasarkan data dari Citibank Indonesia, hingga semester I-2016, investasi di sektor hulu migas tercatat US$5,6S miliar, turun dari periode yang sama tahun sebelumnya sebesar USS 7,74 miliar. Penurunan nilai investasi tersebut, dipicu oleh penurunan harga minyak mentah. Penurunan investasi migas di tahun ini, merupakan kelanjutan dari penurunan yang terjadi di-tahun 2015. Tren penurunan harga tersebut, membuat investor menunda investasi dan mengakibatkan realisasi investasi hulu migas tahun ini lebih rendah.
Karena itu berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah diharapkan bisa menarik lebih banyak investor dan investasi baru di bidang migas. Bagaimanapun kehadiran investor baik dari dalam maupun Iuar negeri sangat diperlukan untuk mendukung ketahanan energi indonesia.
IN ENGLISH
Pertamina Energy Forum: Towards Energy Independence Pertamina Prepare Nawacita (9 Hope) Five Strategies Priority
PT Pertamina successfully held Pertamina Energy Forum (PEF) 2016, entitled Energy Security for Sustainable Economic Development and Environtment. In accordance with the theme, national energy security and the various breakthroughs that can be done to improve the performance of oil and gas companies became a hot issue discussed by the speakers in the country and Iuar who spoke at the forum.
This forum became really successful delivery of the event thought to how energy independence is becoming one Nawacita (9 Hope) Jokowi-JK government can be realized. In such event, Pertamina presents its performance during 2016 with a stance Iima priority strategy as Iangkah face of falling oil prices dunia.Ketika open PEF 2016, SOE Minister Rini Soemarno remind, today respective countries try to ensure the availability of energy and energy security.
As a country with the highest economic growth after India and China, Indonesia made energy as a strategic sector. Energy is not involvement can be considered as a mere commercial commodity, but also drive the national economy. Rini Soemarno call Nawacita Jokowi-JK administration, wants to create economic independence to the achievement of energy independence, to the energy security into a strategic affairs is to be achieved.
Without energy security, the potential to cause a negative impact on the economic and social sectors. "In order to achieve energy security, there are four things that have to be met and improved is the availability, ease of access, affordable and sustainable energy use," said Rini. According to Rini, energy security can occur if the synergy between PT Pertamina and state-owned enterprises and private Iain realized.
In the past, Indonesia is able to be a player to reckon with in the energy sector, but the conditions have changed even make Indonesia a net importer. Iangkah thus need to anticipate the changes in the energy sector by setting up strategic Iangkah-Iangkah. Tutorial and SOE Minister's appeal, welcomed Pertamina with a fixed set of five strategic Iangkah; Upstream Sector Development, Efficiency on all fronts, Capacity Refinery and Petrochemicals, Infrastructure Development and Marketing And Financial Structure Improvement.
Deputy CEO Ahmad Bambang revealed five that strategy to bolster energy independence at once realize the vision of becoming a world keias energy company. Bambang said, the current state of the oil and gas sector is still sluggish, the indication is evident from the decline in oil prices that took place during the last 24 months with a level last reached 75 percent decline. "Indonesia still has abundant energy source, but still high dependence on imports to meet domestic consumption needs. To that end, we've got five strategic move," said Bambang.
At least, in the first nine months of 2016, Pertamina successfully raise oil production by 12.3% to 646 thousand barrels of oil equivalent per day. Pertamina efficiency through Project Breakthrough in 2016 in the period reached US $ 1.64 billion, or equivalent to the target year, both on the procurement of non-oil, oil and oil products, improvement of the governance of oil flow, as well as various efficiency initiatives-born of each directorate and its subsidiaries.
Of the pillars of capacity building oil refineries continue velocities Refinery Project Development Master Plan and the New Grass Root RI Refinery to realize self-sufficiency in oil in 2023. In terms of infrastructure and marketing, Pertamina never cease building oil and gas infrastructure: such as open access gas transmission pipeline Arbel -Kim-KEK, Semarang-Gresik, Muara Karang-Muara Tawar, Porong-Grati and some point the government assignment gas networks, the construction of large-scale TBBM in R Sambu and Tanjung Uban, and some projects tangka fuel capacity additions in the outermost regions region Eastern Indonesia.
On the financial side, it feels Pertamina is currently in its strongest state since the establishment of the company, with a relatively high cash on hand, short-term debt remaining US $ 0.15 billion. Role of Government Support for Oil and Gas Investment From the aspect of policy in the energy sector. Director of Upstream Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources Siswanto Djoko said the government through the Ministry of Energy has provided various fiscal incentives and formulas for the results of the exploration and exploitation of oil and gas interest.
One of them, by issuing PP 79 of 2010 concerning the recovery costs, in order to attract investors. Related to the PP, the government has also made arrangements permitting Iebih simple, transparent, and fast. This is expected to still provide a cool climate for upstream oil and gas industry amid a sharp decline in crude oil prices which have an impact on global oil and gas industry sluggishness.
From the aspect of the downstream oil and gas, Oil and Gas Downstream Business Development Director of the Ministry of Energy Setyorini Tri Hutami said the government has made various efforts to attract investors, including investment by easing regulations in the downstream sector. This step is to improve competitiveness while also attracting investors. We make it easy Iebih investment procedures so quickly and easily, from the previous 100 to 6 licensing licensing, "said Setyorini.
Besides simplification of permits, the government's move was also supported by the Corruption Eradication Commission (KPK) which participated in overseeing good corporate governance from upstream to downstream. At least with the oil and gas sector procurement synergies which took KPK, has the potential to save the state of corruption in the ESDM sector. "From 2008 until today, the Commission has managed to save Rp 197 trillion of potential corruption in the ESDM sector, Supposedly Iebih many countries can profit from this sector if running with good corporate governance, he explained.
Based on data from Citibank Indonesia, until the first half of 2016, investment in upstream oil and gas sector reached US $ 5,6S billion, down from the same period the previous year of US $ 7.74 billion. The decline in value of the investment, triggered by a drop in crude oil prices. The decline in oil and gas investment this year, a continuation of the decline that occurred in the years 2015. The downward trend in the price, making investors defer investment and lead to the realization of upstream oil and gas investment this year is lower.
Because of the various policies introduced by the government is expected to attract more investors and new investments in oil and gas fields. However the presence of investors both local and foreign Iuar is necessary to support Indonesia's energy security.
Koran Sindo, Page-15, Monday, Dec,19,2016
No comments:
Post a Comment