google.com, pub-9591068673925608, DIRECT, f08c47fec0942fa0 December 2016 -->

Saturday, December 31, 2016

Safe at sea, Family Comfortable


    Do not go near, it is much more secure, "a fisherman shouted to his friend who sail close to Ship Flow Load Floating (Floating Storage & Offloading / FSO) Crow Rimang. Fishermen else chimed in," Why? There's nothing here. "His friend back replied, "that ship has the security and safety zone rules that we must follow." the conversation of two fishermen are quoted dialogue in T-shirt design worn by the fishermen in the District Cross, Tuban.

    T-shirts they have used since 2015, is part of a safety campaign at area facilities and unloading ships floating crude oil flow from oil and gas field Banyu Urip Cepu. A state-operated projects Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL). "EMCL with us and the government work together in the success of this effort," said Secretary of the Branch Council Fishermen Association of Indonesia (HNSI) Tuban Musleh.
   
    According Musleh, facilities Floating Boat Load Flow Crow Rimang on the high seas entice fishermen when fishing the number of fish in the area. She suspected the lighting around the facility to attract fish to congregate. This makes the fishermen want to catch fish in the area around Crow Rimang. "However, we must know the limits of safety in the area of ​​the facility," said the man who had dozens of years dependent on the results of that sea.

    To maintain the safety of the fishermen Musleh as a driver of fishermen's organizations have consulted the Integrated Maritime Security (Kamladu) together with the Department of Fisheries and Marine Resources (DPK) Tuban and EMCL. Then, some discussion and socialization to the fishermen. Now people know that a 500 meter radius of the facility is a restricted area. In the forbidden zone, all types of vessels are not allowed to pass, while the 1,250-meter radius of the restricted zone into a limited area.

    In a restricted zone passing ship is still allowed, but not allowed to lower the anchor or anchors. The division of this zone stipulated in Government Regulation No. 5/2010 on navigation, "he said. Musleh added, to clarify the limits of the zone, with the support of EMCL, it put up a maritime boundary (buoy). He said, with the buoy, calm fishermen would sail without worry over the limit safe zone. We all understand that these rules were made for our safety.

    External Affairs Manager Dave EMCL A Seta reveals EMCL continue to work together with the government of Tuban through relevant agencies, districts, up to the village. EMCL as Contractor of Cooperation Contract (PSC) government under the supervision of SKK Migas, has committed to contribute to improving standards of living Tuban. 72 km long oil pipeline from the Oil and Gas Fields Banyu Urip in Bojonegoro, Tuban up to the shoreline, past the 32 villages of seven districts in Tuban.

    Plus subsea pipeline along 23 km up to the tower mooring facilities Floating Boat Load Flow Crow Rimang. We appreciate all the support from the community during this time so that our operations run safely and efficiently, "said he. Safety, says Dave, a value upheld by EMCL in running its operations. EMCL strive to always keep the safety of workers, surrounding communities, and the environment. In this case, the safety for the fishermen around Crow Rimang be part of EMCL priority.

      In improving the living conditions of fishing communities, said Dave, EMCL initiated various community programs in education, health, and economic development. Upon approval SKK Migas and partner support Cepu: Pertamina EP Cepu and Cooperation Agency PI Cepu, EMCL has built mooring anchor in the village of Glodok and Karangagung District of Cross, set up a post fisherman in front of Fish Auction Place Karangagung, provide assistance 112 reef , fishing gear to the fishermen, livelihood improvement programs, and to implement empowerment programs fisherman's wife in the village of Glodok, Leran Kulon, and Village Karangagung. During the program, EMCL in collaboration with NGOs and community involvement in every implementation of its activities, "said Dave.

    About Crow Rimang To drain the oil processed from the Central Processing Facility (Central Processing Facility / CPF) to the beach Cross, Tuban, EMCL build onshore pipeline are planted along 72 kilometers. Four homes valves placed along the pipeline 20 inches in diameter and are insulated. Beach Cross, onshore pipelines connected to the subsea pipeline along the 23 kilometers to the mooring tower.

    Mooring towers weighing 1,200 tonnes was planted on the seabed at a depth of 33 meters. Construction tower is made such that the associated FSO can rotate 360 degrees, adjust the direction with the wind or waves and ocean currents without interrupting the flow of oil to the ship. Crow Rimang FSO vessel can accommodate 1.7 million barrels of crude oil flowed through the land and sea pipeline from CPF.

    This ship measuring 327 meters or roughly equivalent to three times the length of a football field. FSO unladen vessel has a net weight of 46,500 tons, or the equivalent weight of 60,000 elephants. Name of Ravens Rimang inaugurated by the Minister of Energy and Mineral Resources on August 19, 2014. The name comes from the name of the legendary horse belonging to Arya Penangsang; duke Jipang in the sixteenth century who believed his territory covers an area Cepu, Blora, Bojonegoro and Tuban. The name was chosen to take the philosophy of strength and reliability of the horse.

IN INDONESIAN

Melaut Aman, Keluarga Nyaman

    Jangan dekat-dekat,  lebih jauh lebih aman, " seorang nelayan berteriak kepada temannya yang melaut dekat Kapal Alir Muat Terapung (Floating Storage& Offloading/ FSO) Gagak Rimang. Nelayan yang lain menimpali, “Kenapa? Tidak ada apa di sini .” Temannya kembali menjawab, “Kapal itu punya aturan zona keamanan dan keselamatan yang harus kita taati.” Percakapan dua nelayan ini merupakan cuplikan dialog dalam desain kaus yang dikenakan para nelayan di Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban.

    Kaus yang telah mereka gunakan séjak 2015 tersebut merupakan bagian dari kampanye keselamatan di area fasilitas kapal alir muat terapung minyak mentah dari Lapangan minyak dan gas Banyu Urip Blok Cepu. Sebuah proyek negara yang dioperasikan Exxon Mobil Cepu Limited (EMCL). “EMCL bersama kami dan pemerintah bekerja sama dalam menyukseskan upaya ini," ungkap Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Tuban Muslih.

    Menurut Muslih, fasilitas Kapal Alir Muat Terapung Gagak Rimang di laut lepas menarik perhatian para nelayan ketika melaut karena banyaknya ikan di area tersebut. Dia menduga penerangan di sekitar fasilitas tersebut menarik ikan untuk berkumpul. Hal inilah yang membuat para nelayan ingin menangkap ikan di area sekitar Gagak Rimang. “Namun, kita harus tahu batasan keselamatan di area fasilitas tersebut," ujar pria yang sudah puluhan tahun menggantungkan hidupnya dari hasil laut itu.

    Untuk menjaga keselamatan para nelayan Muslih sebagai penggerak organisasi nelayan telah berkonsultasi dengan pihak Keamanan Laut Terpadu (Kamladu) bersama Dinas Perikanan dan Kelautan (DPK) Kabupaten Tuban serta EMCL. Kemudian, beberapa diskusi dan sosialisasi dilakukan kepada para nelayan. Kini masyarakat tahu bahwa radius 500 meter dari fasilitas tersebut merupakan area terlarang. Di zona terlarang, semua jenis kapal tidak diperbolehkan melintas, sedangkan radius 1.250 meter dari zona terlarang itu menjadi wilayah terbatas.

    Di zona terbatas kapal masih boleh melintas, tapi tidak diperkenankan menurunkan sauh atau jangkar. Pembagian zona ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No 5/2010 tentang navigasi,” ucap dia. Muslih menambahkan, untuk memperjelas batas zona tersebut, dengan dukungan EMCL, pihaknya memasang tanda batas laut (buoy). Dia menuturkan, dengan adanya buoy, nelayan akan tenang berlayar tanpa khawatir melewati batas zona aman. Kita semua paham bahwa peraturan tersebut dibuat untuk keselamatan kita.

    External Affairs Manager EMCL Dave A Seta mengungkapkan EMCL terus bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Tuban melalui dinas-dinas terkait, kecamatan, hingga desa. EMCL sebagai Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) pemerintah di bawah pengawasan SKK Migas, memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam peningkatan taraf hidup masyarakat Kabupaten Tuban. Pipa minyak sepanjang 72 km dari Lapangan Minyak dan Gas Banyu Urip di Bojonegoro hingga bibir pantai Tuban, melewati 32 desa dari tujuh kecamatan di Kabupaten Tuban.

    Ditambah pipa bawah laut sepanjang 23 km hingga menara tambat fasilitas Kapal Alir Muat Terapung Gagak Rimang. Kami mengapresiasi semua dukungan dari masyarakat selama ini sehingga operasi kami berjalan aman dan efisien,” ucap
dia.  Keselamatan, kata Dave, merupakan nilai yang dijunjung tinggi oleh EMCL dalam menjalankan operasinya. EMCL berusaha keras untuk selalu menjaga keselamatan bagi pekerja, masyarakat sekitar, dan lingkungan. Dalam hal ini, keselamatan bagi para nelayan di sekitar Gagak Rimang menjadi bagian dari prioritas EMCL.

    Dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat nelayan, tutur Dave, EMCL memprakarsai berbagai program kemasyarakatan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi. Atas persetujuan SKK Migas dan dukungan mitra Blok Cepu: Pertamina EP Cepu dan Badan Kerja Sama PI Blok Cepu, EMCL telah membangun tambat labuh di Desa Glodok dan Karangagung Kecamatan Palang, mendirikan pos jaga nelayan di depan Tempat Pelelangan Ikan Karangagung, memberikan bantuan 112 terumbu karang, alat tangkap ikan kepada para nelayan, program peningkatan mata pencaharian, serta melaksanakan program pemberdayaan istri nelayan di Desa Glodok, Leran Kulon, dan Desa Karangagung. Selama program, EMCL bekerja sama dengan LSM dan melibatkan masyarakat dalam setiap pelaksanaan kegiatannya,” kata Dave.

    Tentang Gagak Rimang Untuk mengalirkan minyak yang diproses dari Fasilitas Pusat Pengolahan (Central Processing Facility/ CPF) menuju Pantai Palang, Tuban, EMCL membangun pipa darat yang ditanam sepanjang 72 kilometer. Empat rumah katup ditempatkan di sepanjang jalur pipa berdiameter 20 inci dan berinsulasi tersebut.  Dari Pantai Palang, pipa darat tersambung dengan pipa bawah laut sepanjang 23 kilometer menuju menara tambat.

    Menara tambat seberat 1.200 ton ini ditanam di dasar laut pada kedalaman 33 meter. Konstruksi menara dibuat sedemikian rupa sehingga FSO yang dikaitkan dapat berputar 360 derajat, menyesuaikan arah dengan angin atau ombak dan arus laut tanpa mengganggu aliran minyak kekapal tersebut. Kapal FSO Gagak Rimang dapat menampung 1,7 juta barel minyak mentah yang dialirkan lewat pipa darat dan laut dari CPF.

    Kapal ini berukuran 327 meter atau kira-kira setara dengan 3 kali panjang lapangan sepak bola. Kapal FSO tanpa muatan memiliki berat bersih 46.500 ton atau setara berat 60.000 gajah. Nama Gagak Rimang diresmikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral pada 19 Agustus 2014. Nama tersebut diambil dari nama kuda legendaris milik Arya Penangsang; adipati Jipang pada abad XVI yang wilayah kekuasaannya yakini meliputi daerah Cepu, Blora, Bojonegoro, dan Tuban. Nama tersebut dipilih untuk mengambil filosofi kekuatan dan keandalan kuda tersebut.

Koran Sindo,Page-1, Saturday, Dec, 31, 2016

The Year Ahead Apexindo Gas and Geothermal Project Aims



    Next year PT Apexindo Pratama Duta Tbk will continue to target a number of projects supporting services, oil and gas and geothermal generation drilling projects. Just so you know, is a client Apexindo Total EP Indonesie in Mahakam block. Frieda Salvantina, Apexindo corporate secretary, said this year the company APEX-coded in the Indonesia Stock Exchange following the 20 tender. But just to pick three new contracts and some contract extension.

    Throughout 2016, APEX managed to get a contract from Pertamina Hulu Energi Nunukan, M3nergy and Pertamina EP. The current climate of competition is increasingly fierce. The tight of project tender for some mining services company formerly fasting because of low oil prices, starting this year again following the tenders, as rising oil prices. Next year, Paolo Kartadjoemena, General Manager of Finance and Investor Relations Corpoorate APEX, expressed, by the application of the scheme to split the gross result, the chances of winning would be great Apex.

    It is precisely when the next open KKKS company can directly appoint contractors without tender. In addition, APEX also still glancing geothermal project. This year alone, from some tender followed, at least three geothermal tender being targeted. He hoped that the government continues to develop geothermal. So far, the geothermal portion of the revenue contributed 20%. Most of the drilling rig leased for the working gas. Looking ahead geothermal portions could be bigger, selling the government's plans to develop geothermal plants up to 7,000 MW in 2025. It does not matter most or all of our rigs for geothermal.

IN INDONESIAN

Tahun Depan Apexindo Incar Proyek Migas dan PLTP

    Tahun depan PT Apexindo Pratama Duta Tbk akan terus mengincar beberapa proyek jasa penunjang migas dan proyek pengeboran pembangkit geotermal. Asal tahu saja, Apexindo adalah klien Total EP Indonesie di Blok Mahakam. Frieda Salvantina, Sekretaris Perusahaan Apexindo, mengatakan, tahun ini perusahaan berkode APEX di Bursa Efek Indonesia tersebut mengikuti 20 tender. Tapi hanya menggaet tiga kontrak baru dan beberapa kontrak perpanjangan.

    Sepanjang tahun 2016, APEX berhasil mendapatkan kontrak dari Pertamina Hulu Energi Nunukan, M3nergy dan Pertamina EP.  Saat ini iklim kompetisi memang semakin sengit. Sengitnya lelang proyek karena beberapa perusahaan jasa penambangan yang sebelumnya puasa karena harga minyak rendah, mulai tahun ini kembali mengikuti tender-tender, seiring kenaikan harga migas. Tahun depan, Paolo Kartadjoemena, General Manager Corpoomte Finance and Investor Relation APEX, menyatakan, dengan penerapan skema bagi hasil gross split, peluang menang Apex akan besar.

    Justru terbuka bila ke depan perusahaan KKKS bisa menunjuk langsung kontraktor tanpa melakukan tender. Selain itu, APEX juga masih melirik proyek geotermal. Tahun ini saja, dari beberapa tender yang diikuti, setidaknya ada tiga tender geotermal yang tengah dibidik. Dia berharap, pemerintah terus mengembangkan geotermal. Sejauh ini, porsi geotermal terhadap pendapatan berkontribusi 20%. Sebagian besar rig disewa untuk pengerjaan pengeboran gas. Ke depan porsi geotermal bisa lebih besar, selling rencana pemerintah mengembangkan pembangkit geotermal hingga 7.000 MW di tahun 2025. Tak masalah sebagian besar atau seluruh rig kami untuk geothermal.

Kontan,Page-14, Saturday, Dec, 31, 2016

Auction enthusiasts Block Oil and Gas Continues Yawning



    Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) notes, since 2013 to 2016 the number of oil and gas blocks auction winner continues to decline. Even this year from 14 oil and gas blocks auction scheme direct offers seven oil and gas blocks and regular scheme 7 oil and gas blocks, continued to evaporate. Related direct deals, actually there are three oil and gas blocks that are already in demand and four have not been in great demand. Who bought the document there are four, but four had continued to offer only three companies to three oil and gas blocks "Director of Upstream Oil and Gas MEMR Single.

    Third, oil and gas blocks are Block Ebuny get a quote, Onin Block, and Block Wesk Kaimana. Tunggal said this week the Director General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources Wiratmaja Puja IGN will soon decide the winner of the auction. The auction winner will be announced on J anuari 2017. While the four oil and gas blocks that have not been in demand of direct deals is Block Batu Gajah, Block Kasongan Sampit, Block Powerful, and block the West Hill. Therefore, the four oil and gas blocks to be auctioned off again next year.

    He indicated, lack of interest in the oil and gas investors not because they do not want to participate. But many investors do not fulfill the investment commitments being administrative requirements. Most likely due to induced decline in oil prices, so investors depress investment budget. Meanwhile, the regular scheme, there are seven oil and gas blocks are still being offered until next year. Namely Block South CPP, Suremana I, Oti, Manakarra Mamuju, SE Mandar, North Argunim, and Kasmi II.

    Single states, actually has a lot of blocks in demand, proved no purchase bidding documents by investors, especially from abroad. In terms of interest such as Statoil, Total Indonesia, Aspect, the foreign-foreigner wants to buy the document. Of course they see the documents. So far the government is still searching auction enthusiasts regular scheme seven oil and gas block.

    Vice President of the Indonesian Petroleum Association (IPA), Ignatius says Tenny Wibowo, the general availability of the funds for the oil and gas industry oil prices. So the competition is to invest in various countries became louder. To attract these investments, fiscal terms and processes, should be more attractive than other countries.

IN INDONESIAN

Peminat Lelang Blok Migas Terus Menguap

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat, sejak tahun 2013 sampai 2016 jumlah pemenang lelang blok migas terus menurun. Bahkan tahun ini dari 14 lelang blok migas dengan skema penawaran langsung 7 blok migas dan skema reguler 7 blok migas, terus menguap. Terkait penawaran langsung, sejatinya ada tiga blok migas yang sudah diminati dan empat belum diminati. Yang beli dokumen ada empat, tapi dari empat tadi yang berlanjut sampai penawaran hanya tiga perusahaan untuk tiga blok migas“ kata Direktur Pembinaan Hulu Migas Kementerian ESDM Tunggal.

    Ketiga , blok migas yang mendapatkan penawaran adalah Blok Ebuny, Blok Onin, dan Blok Wesk Kaimana. Tunggal bilang, dalam pekan ini Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja akan segera menetapkan pemenang lelang tersebut. Pemenang lelang akan diumumkan pada J anuari 2017 mendatang. Sementara empat blok migas yang belum diminati dari penawaran langsung adalah Blok Batu Gajah, Blok Kasongan Sampit, Blok Ampuh, dan Blok Bukit Barat. Maka dari itu, keempat blok migas itu akan dilelang ulang pada tahun depan.

    Dia mensinyalir, minimnya  minat para investor migas bukan karena mereka tidak ingin ikut. Tapi banyak investor tidak memenuhi komitmen investasi yang menjadi syarat administrasi. Kemungkinan besar karena terimbas penurunan harga minyak, sehingga investor menekan budget investasi. Sementara, pada skema reguler, ada tujuh blok migas yang masih terus ditawarkan hingga tahun depan. Yakni Blok South CPP, Suremana I, Oti, Manakarra Mamuju, SE Mandar, North Argunim, dan Kasmi II.

    Tunggal menyatakan, sebenarnya sudah banyak blok diminati, terbukti ada pembelian dokumen lelang oleh investor, terutama dari luar negeri. Dari segi minat seperti Statoil, Total Indonesia, Aspect, itu asing-asing ingin membeli dokumen. Tentu saja mereka melihat kelengkapan dokumen. Sejauh ini pemerintah masih menelusuri peminat lelang skema reguler tujuh blok migas itu.

    Vice President Indonesian Petroleum Association (IPA), Ignatius Tenny Wibowo bilang, secara umum ketersediaan dana industri migas untuk harga minyak. Sehingga kompetisi berinvestasi di berbagai negara menjadi lebih keras. Untuk menarik investasi tersebut, fiscal term dan berbagai proses, harus lebih menarik dibandingkan negara lain.

Kontan,Page-14, Saturday, Dec, 31, 2016

ABP-01 wells in Kenduruan Start Explored



    White Albatros wells (ABP-01) Pertamina EP in Jamprong Village, District Kenduruan, Tuban beginning to be explored. The exploration process was drilled using the Ring D100 / 52-owned Pertamina Indonesia Driling Service (PDSI). ABP-01 is planned to be drilled to a depth of 1,725 ​​meters True Vertical Deep (mTVD). Whereas, since December 22, 2016 began yesterday drilling process has reached 550 MTD \ L.

    The timing of the exploration wells ABP-01 is predicted to be faster, and will be completed approximately 58 days into the future starting from December 22, VP Exploration of Pertamina EP, Safrizal. He explained that the location of the wells are located in an area of ​​approximately 4.6 hectares, it will continue to do the search, in order to increase production and increase oil and gas reserves. At the moment there is only one point that has been drilled, can be predicted as oil and gas reserves.

    Therefore, the content below are millions of barrels. If the amount of oil content, we can not be certain how the calculation in detail. Hopefully, the process of exploration activities successfully and according to expectations. He explained, for the project ABP-01 wells in the village had already commenced in 2013 Jamrong ago.

    Process of exploration activities targeted projects to study, go-ahead 5 years. Details, 3-year and 2-year project exploration process. Our predictions for the process of the project to the exploration will be faster. Pertamina EP held a thanksgiving and conduct orphans compensation to local residents. This is done because the installation trowel to the exploitation process runs smoothly. So that drilling activities run smoothly. We expect the support of local government, community leaders, clergy and the entire community.

IN INDONESIAN

Sumur ABP-01 di Kenduruan Mulai Dieksplorasi

    Sumur Albatros Putih (ABP-01) Pertamina EP di Desa Jamprong, Kecamatan Kenduruan, Kabupaten Tuban mulai dieksplorasi. Proses ekplorasi tersebut ditajak dengan menggunakan Ring D100/52 milik Pertamina Driling Service Indonesia (PDSI). Rencananya ABP-01 akan dibor sampai kedalaman 1.725 meter True Vertical Deep (mTVD). Sedangkan, sejak dimulai 22 Desember 2016 kemarin proses pemboran sudah mencapai 550 mTD\L.

    Waktu pelaksanaan eksplorasi di sumur ABP-01 ini diprediksi lebih cepat, dan akan selesai sekitar 58 hari ke depan terhitung sejak 22 Desember,  kata VP Eksplorasi Pertamina EP, Safrizal. Ia menjelaskan, lokasi sumur yang berada di luasan sekitar 4,6 hektar itu bakal terus dilakukan pencarian, guna meningkatkan produksi dan menambah cadangan migas. Pada saat ini baru ada satu titik yang telah dibor, diprediksi bisa sebagai cadangan migas.

    Sebab, kandungan di bawah terdapat berjuta-juta barel. Kalau jumlah kandungan minyak, kami belum bisa secara pasti berapa hitungannya secara detail. Semoga saja proses kegiatan eksplorasi berhasil dan sesuai harapan. Ia menjelaskan, untuk pengerjaan proyek Sumur ABP-01 di Desa Jamrong tersebut sudah dimulai 2013 lalu.

    Proses pengerjaan proyek sampai kegiatan eksplorasi ditarget hinggga 5 tahun-ke depan. Rinciannya, 3 tahun pengerjaan proyek dan 2 tahun proses eksplorasi. Prediksi kami untuk proses pengerjaan proyek hingga eksplorasi akan lebih cepat.

    Pertamina EP menggelar tasyakuran sekaligus melakukan santunan anak yatim pada warga setempat. Hal ini dilakukan lantaran pemasangan tajak untuk proses eksploitasi berjalan lancar. Agar kegiatan pemboran berjalan dengan lancar. Kami mengharapkan dukungan dari pemerintah daerah, tokoh masyarakat, alim ulama dan seluruh masyarakat.

Harian Bangsa,Page-9, Saturday, Dec, 31, 2016

Friday, December 30, 2016

Masela Gas Project still Wait Letter From Inpex



Additional production time from the government for seven years.

    Ministry of Energy and Mineral Resources agreed on continuation Masela gas project in the Arafura Sea, Maluku, alongside Inpex as a contractor. The attitude was decided that the project's largest gas suction can be economical. Director of Engineering and the Directorate General of Oil and Gas, Djoko Siswanto, said he had agreed. Djoko is present in a meeting with Coordinating Minister Luhut Binsar Pandjaitan maritime and CEO Inpex, Toshiaki Kitamura, Japan, last week.

    Inpex known to request the replacement of a 10-year contract period because since 2007 the production activity not being approved. Suction gas is also hampered by the government to reject the recommendation Inpex liquefied natural gas processing in the refinery float (floating LNG). President Joko Widodo want the gas processed in the refineries onshore. The rejection was forced Inpex change development plan (plan of development) based refinery land (onshore). Minister Luhut previously suggested the government plans to reimburse the production period of seven years.

    If the figure agreed, Inpex contract, which will expire in 2028, will be extended until 2035. The match is intended to extend the production period. The Japanese company also requested an increase in liquefied natural gas production capacity from 7.5 tons to 9.5 million tons per year. Others demand reimbursement claims for the Study of the development plan of US $ 1.2 billion.

    Agreement between the government and Inpex Masela also recognized for developing the Deputy Minister of Energy Arcandra Tahar. However, the government is still waiting for a letter from Inpex containing project proposal development. We wait until they send a response letter. Inpex spokesman, Usman Slamet, confirmed the dialogue between his party and the government led to the agreement.

    Currently, Inpex is preparing a final gesture before the government decided the continuation of the project. But Usman reluctant to confirm when the letter would be sent. While we were preparing this letter as requested Deputy Minister of Energy, "he said. We are optimistic that the government understands the requirements needed In order to study the pre-feed (front end engineering design) can begin.

    Usman did not deny or confirm that the replacement of the production period to seven years Inpex proposal. We continue to meet with the Ministry of Energy and Oil and Gas SKK to discuss the conditions necessary for the project to reach into the economy. Previously, the Ministry of Energy to prepare a document for targeting Inpex POD starting next year. The document is planned to be completed in 2019 and production could be done in 2026.

    Originally planned gas production in 2022. The project is targeted Masela Masela gas becomes positioned for future gas production of 7.5 million tons per year, equivalent to 1,200 MMSCFD. If no new gas production, Indonesia threatened to import up to 1,777 MMSCFD gas by 2019.

IN INDONESIAN

Proyek Gas Masela Tunggu Surat lnpex

Tambahan Waktu produksi dari pemerintah selama tujuh tahun.
    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyepakati kelanjutan proyek gas Blok Masela di Laut Arafura, Maluku, bersama Inpex selaku kontraktor. Sikap tersebut diputuskan agar proyek penyedotan gas terbesar itu bisa ekonomis. Direktur Teknik dan Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Djoko Siswanto, mengatakan sudah sepakat. Djoko hadir dalam rapat bersama Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan CEO Inpex, Toshiaki Kitamura, di Jepang, pekan lalu.

    Inpex diketahui meminta penggantian waktu 10 tahun masa kontrak karena sejak 2007 aktivitas produksi tidak kunjung disetujui. Penyedotan gas juga terhambat lantaran pemerintah menolak usul Inpex yang mengolah gas alam cair di kilang terapung (floating LNG). Presiden Joko Widodo menginginkan gas diproses di kilang darat. Penolakan itu memaksa Inpex mengubah rencana pengembangan (plan of development) berbasis kilang darat (onshore). Menteri Luhut sebelumnya mengemukakan pemerintah berencana memberi penggantian masa produksi selama tujuh tahun.

    Jika angka itu disepakati, kontrak Inpex, yang akan habis pada 2028, bakal diperpanjang hingga 2035. Penggantian tersebut bertujuan memperpanjang masa produksi. Perusahaan Jepang itu juga meminta penambahan kapasitas produksi gas alam cair dari 7,5 ton menjadi 9,5 juta ton per tahun. Permintaan lainnya adalah klaim penggantian biaya Studi untuk rencana pengembangan sebesar US$ 1,2 miliar.

    Kesepakatan pemerintah dan Inpex untuk mengembangkan Masela juga diakui Wakil Menteri Energi Arcandra Tahar. Namun, pemerintah masih menunggu surat dari Inpex yang berisi usul pengembangan proyek. Kami tunggu sampai akhirnya mereka mengirimkan surat tanggapan. Juru bicara Inpex, Usman Slamet, membenarkan dialog antara pihaknya dan pemerintah menuju pada suatu kesepakatan.

    Saat ini, Inpex sedang menyusun sikap terakhir sebelum pemerintah memutuskan kelanjutan proyek. Namun Usman enggan memastikan kapan Surat tersebut akan dikirim. Sementara ini kami sedang menyiapkan Surat sebagaimana yang diminta Wakil Menteri Energi,” ujarnya. Kami optimistis pemerintah memahami syarat yang dibutuhkan Supaya Studi pre-feed (front end engineering design) sudah bisa dimulai.

    Usman tidak menampik ataupun membenarkan bahwa penggantian masa produksi usulan Inpex menjadi tujuh tahun. Kami terus bertemu dengan Kementerian Energi dan SKK Migas untuk membahas kondisi yang dibutuhkan agar proyek mencapai ke ekonomian. Sebelumnya, Kementerian Energi menargetkan Inpex bisa menyusun dokumen POD mulai tahun depan. Dokumen tersebut direncanakan rampung pada 2019 dan produksi bisa dilakukan pada 2026.

    Semula rencana produksi gas Masela ditargetkan pada 2022. Proyek gas Masela menjadi strategis karena bakal memproduksi gas sebesar 7,5 juta ton per tahun atau setara dengan 1.200 MMSCFD. Jika tidak ada produksi gas baru, Indonesia terancam harus mengimpor gas hingga 1.777 MMSCFD pada 2019.

Investor Daily, Page-9, Friday, Dec,30,2016

Taxes In accordance Target Tuban Failed to DBH Rp 12 Billion


    Tuban regency government, failing to receive disbursements of DBH (DBH) Migas fourth quarter amounted to Rp 12 billion that was promised the governments center, this happens because of the incompatibility of national tax revenue targets that affect the oil and gas producing regions of the earth

    Previously it was promised to be allocated in the revised state budget in 2016, but did not because there is no budget, "said Teguh Setyabudi. In response to these conditions Regency Tuban could not do anything, let alone force. Information received Teguh, many infrastructure projects under President Joko Widodo not comparable with the amount of the State Budget (APBN), if the center there is no budget, we can not do anything just cross out the planned work program.

    Meanwhile, Head of Revenue, Department of Revenue, Finance and Asset (DPPKAD) Tuban, Joko Priyono, said some time ago, DBH oil and gas that are not transferred approximately Rp 12 billion. No disbursement of DBH due to the impact of not achieving the national tax. National tax in 2015 only reached 85 percent of the initial target, thus affecting the distribution of funds to the regions.

    This condition makes it difficult to liquidate central government tax revenues. The central government previously pledged the funds will be transferred after the audit of the State Audit Board (BPK). DBH oil will certainly not be lost, though redeemed passed the state budget in 2015. Until the end of 2016 confirmed the DBH can not be realized

IN INDONESIAN

Pajak Sesuai Target Tuban Gagal Dapat DBH Rp 12 Miliar

    Pemerintah Kabupaten Tuban, gagal menerima kucuran Dana Bagi Hasil (DBH) Migas kuartal IV sebesar Rp 12 miliar yang pernah dijanjikan pamerintah pusat, hal ini terjadi karena tidak sesuainya target pendapatan pajak Nasional yang berdampak kepada daerah penghasil minyak dan gas bumi

    Dulu memang dijanjikan akan dialokasikan dalam APBN Perubahan 2016, namun tidak jadi karena tidak ada anggarannya," kata Teguh Setyabudi. Menyikapi kondisi tersebut Pemkab Tuban tidak dapat berbuat apapun, apalagi memaksa. Informasi yang diterima Teguh, banyaknya proyek infrastruktur era Presiden Joko Widodo tidak sebanding dengan besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Kalau pusat tidak ada anggarannya, kami tidak dapat berbuat apa-apa hanya mencoret program kerja yang sudah direncanakan.

    Sementara itu, Kepala Bidang Pendapatan, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (DPPKAD) Tuban, Joko Priyono, beberapa waktu lalu mengatakan, DBH Migas yang tidak ditransfer kurang lebih Rp 12 Miliar. Tidak dicairkannya DBH karena dampak dari belum tercapainya pajak Nasional. Pajak Nasional tahun 2015 hanya tercapai 85 persen dari target awal, sehingga mempengaruhi pembagian dana ke daerah.

    Kondisi ini menyulitkan pemerintah pusat melikuidasi hasil pajak. Sebelumnya Pemerintah pusat berjanji dana tersebut akan ditransfer pasca audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). DBH minyak dipastikan tidak akan hilang, meskipun pencairannya melewati APBN tahun 2015. Sampai penghujung 2016 dipastikan Dana Bagi Hasil tidak bisa terealisasi

Bhirawa, Page-6, Friday, Dec,30,2016

Only Three Blocks Gas Attracts Investors



    The Government noted that only three oil and gas blocks auction attractive to investors in 2016, namely Block Ebuny Onin, and West Kaimana. In fact, the government is offering up to 14 oil and gas blocks through deals and regular indirectly. Director of Upstream Directorate General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources GESDM) Single said it has completed processing of oil and gas blocks auction with direct bidding scheme (direct offer).

    Of the seven blocks offered, only three blocks that eventually demand by oil and gas companies. He added that the three companies did not necessarily set out to be the winner of the three blocks. The three new entry in the list of companies eligible to win the auction. The third block of oil and gas could be re-tendered if the three companies that passed have not completed the requirements. Let the Director General of Oil and Gas I Gusti Nyoman Wiratmaja) that establishes the winner.

    Conventional oil and gas block auction is open government last July. For the auction through direct deals, revenue participation document has indeed been closed on August 31 last. The third addition to the block, other blocks offered by the Bloc West Hill, Two Elephant  Stone, Kasongan Sampit, and Powerful. As for regular auctions, there are seven blocks offered by the South Block CPR Oti, Suremana I, Manakarra Mamuju, South East Mandar, North Arguni, and Kasuri II.

    Entry of auction participation documents these schemes have been closed on 14 November. However, single block claimed not to mention anywhere that attractive to investors. Now they evaluate financial capability, still processes. If the technical evaluation has been. Regular auction of oil and gas blocks anticipated to be completed in January 2017 were evaluated.

    Single recognized, although many companies are interested in participating in the regular auction oil and gas blocks, not all of them then follow up by buying the bidding documents. However, he dismissed it because investors are still waiting for the matter of gross split Investors decided to resign could be because they do not meet the financial aspects. Oil and gas blocks that are not sold at the auction will be auctioned calls back next year.

    Thus, the amount of oil and gas blocks offered in the next year will likely be many more, including the re-tendered. The government instead of doing nothing to attract investors to invest in domestic oil and gas projects. At times even this auction, the government has changed the scheme to be a model of open bid auctions split.

    With this concept, investors can bid on the amount of profit sharing (split) with the appropriate government count project economics. Bidders are also free offers signature bonus. Furthermore, the government chose the best deals with certain restrictions to the owner estimate has been determined. Later we will re-auction, there was that later split gross new ministerial regulation, Government Regulation No 79/2010 on cost recovery revisions, we expect more attractive again, right, "said the Director General of Oil and Gas I Gusti Nyoman Wiratmaja.

Should be Realized

    Asia Pacific Research Director for Oil and Gas Uptsream Wood Mackenzie Adrew Harwood says that although Indonesia has been working to improve the fiscal aspects of the oil and gas business, there has been no significant changes. Small changes such as the model of open bid split judged to be a positive impact.

    So there needs to be more effort to be carried out more quickly. Because Indonesia will not be able to feel the benefits, such as more investment and the number of wells drilled, until at least the end of this decade, "he said. The government's plan to apply oil and gas contracts with gross schemes split, said Harwood, could have a positive impact. Unfortunately it has not been able to ascertain the effect of this scheme because the government has not explained in detail the details.

    If this scheme there are changes in fiscal but have not been able to make the company achieve an adequate return on capital, this scheme is not enough to attract investment. "But if gross split could overcome some challenges, such as ease the administrative burden, quick budget approval and contract signing can be accelerated, investors may wish to consider for investment," he explained.

    With still not reach completion this problem, Harwood assess Indonesia will not feel the impact of oil prices started to creep up. Because, when companies start investing again, they would choose the countries that provide an adequate rate of return on capital and quickly, as well as having the lowest risk. I see Indonesia still faces challenges in some of these, "said Harwood. Moreover, many oil and gas companies release management of oil and gas blocks in Indonesia. "The number of companies that plan to the outside Indonesia indicate that they plan to invest elsewhere

IN INDONESIAN

Hanya Tiga Blok Migas Diminati Investor

    Pemerintah mencatat hanya tiga blok migas yang diminati investor pada lelang 2016 ini, yakni Blok Ebuny Onin, dan West Kaimana. Padahal, pemerintah menawarkan hingga 14 blok migas melalui penawaran Iangsung dan reguler. Direktur Pembinaan Hulu Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral GESDM) Tunggal mengatakan, pihaknya telah selesai memproses lelang blok migas dengan skema penawaran langsung (direct offer).

    Dari tujuh blok yang ditawarkan, hanya tiga blok yang akhirnya diminati oleh perusahaan migas. Dia menambahkan, tiga perusahaan tersebut tidak lantas ditetapkan menjadi pemenang tiga blok tersebut. Ketiganya baru masuk dalam daftar perusahaan yang layak memenangkan lelang. Ketiga blok migas ini bisa saja dilelang ulang jika ketiga perusahaan yang lolos belum melengkapi persyaratan. Biar Direktur Jenderal  minyak dan Gas Bumi I Gusti Nyoman Wiratmaja) yang menetapkan pemenang.

    Lelang blok migas konvensional ini dibuka pemerintah pada Juli lalu. Untuk lelang melalui penawaran langsung, pemasukan dokumen partisipasi memang telah ditutup pada 31 Agustus lalu. Selain ketiga blok tadi, blok lain yang ditawarkan yakni Blok Bukit Barat, Batu Gajah Dua, Kasongan Sampit, dan Ampuh. Sementara untuk lelang reguler terdapat tujuh blok yang ditawarkan yaitu Blok South CPR Oti, Suremana I, Manakarra Mamuju, South East Mandar, North Arguni, dan Kasuri II.

    Pemasukan dokumen partisipasi lelang skema ini telah ditutup pada 14 November. Namun, Tunggal mengaku belum bisa menyebutkan blok mana saja yang diminati investor. Sekarang masih evaluasi kemampuan keuangan, masih proses. Kalau evaluasi teknis sudah. Lelang reguler blok migas diperkirakannya akan selesai dievaluasi pada Januari 2017.

    Diakui Tunggal, meski banyak perusahaan yang berminat mengikuti lelang reguler blok migas, tidak semuanya kemudian menindaklanjuti dengan membeli dokumen lelang. Namun, dia menampik hal ini lantaran investor masih menunggu kepastian soal gross split Investor memutuskan mundur bisa saja karena tidak memenuhi aspek keuangan. Blok migas yang tidak laku pada lelang kali ini disebutnya akan dilelang kembali pada tahun depan.

    Sehingga, jumlah blok migas yang ditawarkan pada tahun depan kemungkinan akan lebih banyak lagi, termasuk yang dilelang ulang. Pemerintah bukannya tidak melakukan apapun untuk menarik investor menanamkan modalnya dalam proyek migas nasional. Pada lelang kali inipun, pemerintah telah mengubah skema lelang menjadi model open bid split.

    Dengan konsep ini, investor dapat menawar besaran bagi hasil (split) dengan pemerintah sesuai hitungan keekonomian proyek. Peserta lelang juga bebas memberikan penawaran bonus tanda tangan. Selanjutnya, Pemerintah memilih penawaran terbaik dengan batasan tertentu terhadap owner estimate yang telah ditetapkan. Nanti kami lelang ulang, nanti kan ada peraturan menteri gross split baru, Peraturan Pemerintah 79/2010 soal cost recovery ada revisinya, kami harapkan lebih atraktif lagi kan,” kata Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi I Gusti Nyoman Wiratmaja.

Harus Direalisasikan

    Asia Pacific Research Director for Uptsream Oil and Gas Wood Mackenzie Adrew Harwood mengatakan, meski Indonesia telah berupaya memperbaiki aspek fiskal bisnis migas, belum ada perubahan yang signifikan. Perubahan kecil seperti model open bid split dinilai tidak memberikan dampak positif.

    Sehingga perlu ada upaya lebih yang harus dilaksanakan lebih cepat. Karena Indonesia tidak akan dapat merasakan manfaatnya, seperti lebih banyak investasi dan sumur yang dibor, sampai setidaknya akhir dekade ini,” kata dia. Rencana pemerintah menerapkan kontrak migas dengan skema gross split, tutur Harwood, bisa saja berdampak positif. Sayangnya pihaknya belum dapat memastikan efek skema ini mengingat pemerintah belum secara detail memaparkan rinciannya.

    Jika dengan skema ini terdapat perubahan fiskal tetapi belum dapat membuat perusahaan meraih tingkat pengembalian modal yang mencukupi, skema ini tidak cukup untuk menarik investasi. "Tetapi jika gross split bisa mengatasi beberapa tantangan, seperti meringankan beban administratif, anggaran cepat disetujui, dan penandatangan kontrak bisa dipercepat, investor mungkin akan mempertimbangkan untuk investasi,” jelasnya.

    Dengan masih belum selesainya berbagai masalah ini, Harwood menilai Indonesia belum akan merasakan dampak harga minyak yang mulai merangkak naik. Pasalnya, ketika perusahaan mulai investasi lagi, mereka akan memilih negara yang memberikan tingkat pengembalian modal yang memadai dan cepat, serta memiliki resiko paling rendah. Saya melihat Indonesia masih menghadapi tantangan dalam beberapa hal tersebut,” ujar Harwood. Apalagi, banyak perusahaan migas yang melepas pengelolaan blok migas di Indonesia. “Jumlah perusahaan yang berencana ke luar Indonesia menunjukkan bahwa mereka berencana investasi di tempat lain

Investor Daily, Page-9, Friday, Dec,30,2016

Thursday, December 29, 2016

National Petrochemical Industry Not Affected


Raw Material Based Shale Gas

    Incessant United States to increase production capacity of polyolefins based shale gas with cheaper production costs will not impact on the domestic industry. Secretary General of the Association of Industrial Olefin, Aromatic and Plastic Indonesia (Inaplas) Dawn Budiyono assess polyolefins produced by the US that will be flowing to China and India, and did not get to Indonesia.

    According to him, China needs polyethylene reach 11-12 million tons with domestic capacity of 8 million tons, while the polypropylene needs 10 million tons with a capacity of 6 million tons. That is, China has no other choice but to buy and the United States. United States has set up a US $ 125 billion to develop shale gas, one of which polyethylene. That will not go into here.

    Later that hit is the Middle East, but the price of polyethylene will remain much alone, "he said. Based on observations made S & P Global Platts, countries in North America will increase production through investment amounted to 2 million tons of polyethylene based shale gas in 2017 and 1.4 million tons in 2018. One of them is the construction of the plant with a capacity of 421,000 tonnes of polyolefins in Canada will begin commercial operation at the beginning of the quarter 1/201 7.

    The market in North America is expected to continue to supply up over the next 10 years following the investment increase in shale gas, so the flow of exports will go to the European and Asian markets. In fact, the European polyolefin imports from the United States rose by 66% in January-September 2016 compared with the same period in 2015. The investment project of North America intensified when oil prices rise.

    With these conditions, the United States and Middle Eastern countries will be scrambling in the Chinese market due to the closure of some production facilities in Japan and South Korea. Although shale gas is cheaper, for
Indonesia, naphta-based polymer is still more profitable than natural gas and coal. According to him, shale
gas will enter Indonesia is still in a long time, namely in 2022.

    Dawn believes expansion can be started with the rise in consumption of naphtha in 2016 that will touch 5 million tonnes, up 4% from this year's 4.8 million tons. PT Chandra Asri Tbk next year [capacity naphta] to 5 million tons by adding naphta cracker again, "he said.

IN INDONESIAN

Bahan Baku Berbasis Shale Gas

Industri Petrokimia Nasional Tak Terdampak

    Gencamya Amerika Serikat meningkatkan kapasitas produksi poliolefin berbasis shale gas dengan ongkos produksi lebih murah tidak akan berdampak bagi industri domestik. Sekretaris Jenderal Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) Fajar Budiyono menilai poliolefin yang bakal diproduksi Amerika Serikat akan mengalir ke China dan India dan tidak sampai ke Indonesia.

Menurutnya, saat ini kebutuhan polietilena China mencapai 11-12 juta ton dengan kapasitas domestiknya 8 juta ton, sementara kebutuhan polipropilena 10 juta ton dengan kapasitas 6 juta ton. Artinya, China tidak punya pilihan lain selain membeli dan Amerika Serikat. Amerika Serikat memang menyiapkan US$ 125 miliar untuk membangun shale gas, salah satunya polietilena. Itu tidak akan masuk ke sini.

    Nanti yang terpukul adalah Middle East, tapi harga polietilena akan tetap segitu saja,” katanya. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan S&P Global Platts, negara di Amerika Utara bakal meningkatkan produksi lewat investasi yang mencapai 2 juta ton polietilena berbasis shale gas pada 2017 dan 1,4 juta ton pada 2018. Salah satunya adalah dengan pembangunan pabrik poliolefin berkapasitas 421.000 ton di Kanada yang akan mulai beroperasi secara komersial pada awal kuartal 1/201 7.

    Pasar di Amerika Utara diprediksi akan terus mengalami over supply hingga 10 tahun ke depan mengikuti meningkatnya investasi shale gas, sehingga aliran ekspor akan masuk ke pasar Eropa dan Asia. Bahkan, impor poliolefin Eropa dari Amerika Serikat naik hingga 66% pada periode Januari-September 2016 dibandingkan dengan penode yang sama pada 2015. Proyek investasi Amerika Utara semakin gencar ketika harga minyak naik.

    Dengan kondisi seperti ini, Amerika Serikat dan negara Timur Tengah bakal berebut pasar di China seiring dengan ditutupnya beberapa fasilitas produksi di Jepang dan Korea Selatan. Meski shale gas lebih murah, bagi
Indonesia, polimer berbasis naphta masih lebih menguntungkan daripada natural gas dan batu bara. Menurutnya, shale
gas bakal masuk Indonesia masih dalam waktu yang cukup lama, yaitu pada 2022.

    Fajar meyakini ekspansi bisa dimulai dengan naiknya konsumsi naphta pada 2016 yang bakal menyentuh 5 juta ton, atau naik 4% dari tahun ini yang sebanyak 4,8 juta ton. PT Chandra Asri Tbk tahun depan [kapasitas naphta] bisa 5 juta ton dengan menambah naphta cracker lagi,” ujarnya.

Bisnis Indonesia, Page-1, Thursday, Dec, 29, 2016

Old Oil Well Travel Can be Mainstay



    Nowadays many sights in Bojonegoro that can be visited during the holidays of Christmas and New Year. One of them, Geoheritage Wonocolo tourist destinations located in the village Wonocolo, District Kedewan, Bojonegoro. Geoheritage Wonocolo tourist attractions are located in the area Kendeng Mountains in the north of the Solo River. This tourist spot is also called Texas Wonocolo.

    To get to this attraction, visitors can through the Malo and Padangan subdistrict, Bojonegoro or from the territory of Cepu, Blora, Central Java. During the trip, travelers will be treated to green forests and winding roads and uphill. Tourism development in the middle of the traditional oil drilling have opened this year.

    Arriving at the site, visitors can see the direct local residents to drill for oil in the traditional way. Traditional miners that utilize large vehicle engines that are not used as a towing machine oil bucket. They also do the processing of crude oil drawn from the bowels of the earth it is traditionally or commonly called distillation.

    If you want to enjoy the natural potential of the other, visitors can climb to the top of the hill. Enjoy the view from the observation point, visitors can see exotic nature hills and poles tripod traditional oil drilling. For visitors who have an adventurous spirit, in the tourist area Geoheritage Wonocolo there is also a track for off-road, good for a four-wheel, dirt bike, and a mountain bike

    So, anyone can come together with the community, family, or yourself. Geoheritage Wonocolo Tourism is currently the leading attractions for the Government of Bojonegoro. Head of Tourism Development, Culture and Tourism (Disbudpar) Bojonegoro Regency Suyanto said the nature Wonocolo plans to become the leading tourist destinations in Bojonegoro, in addition to travel and Agro Blimbing Upper Wind and the District Grabah Malo. "We differentiate into three categories, there is an advanced program Dander Park, Goda Fire, and Pacal Reservoir.

    Featured travel Geoherigate Wonocolo, Agro Blimbing, Grabah Malo and Upper Bukit Angin. As for the pilot travel there Mojodesa Village Creative Village, Kampong Samin, Watu Gandul/Stone Baldy in Temayang, Spring Ngunut, and in the village of Kampung Salak Wedi, Cotton, "he explained. It believes, any visitor in several tourist destinations will continue to grow. Moreover, coupled with the many activities held in the sights and the addition of rides at some locations. The district government, he added, is also currently developing village-based Travel, Each village is expected to explore the territory in order to become a tourist spot.

see this link for Old Oil Well Travel

IN INDONESIAN

Sumur Minyak Tua Jadi Wisata Andalan

    Saat ini banyak tempat wisata di Kabupaten Bojonegoro yang bisa dikunjungi saat liburan Natal dan Tahun Baru. Salah satunya, destinasi wisata Geoheritage Wonocolo yang terletak di Desa Wonocolo, Kecamatan Kedewan, Kabupaten Bojonegoro. Tempat wisata Geoheritage Wonocolo ini berada di daerah Pegunungan Kendeng di sebelah utara Sungai Bengawan Solo. Tempat wisata ini disebut pula Teksas Wonocolo.

    Untuk menuju objek wisata ini, pengunjung bisa melalui jalur Kecamatan Malo dan Padangan, Kabupaten Bojonegoro ataupun dari wilayah Cepu, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Selama perjalanan, wisatawan akan disuguhi hijaunya hutan serta jalan berliku dan menanjak. Pengembangan wisata di tengah pengeboran minyak tradisional ini baru dibuka tahun ini.

    Sampai di lokasi, pengunjung bisa melihat langsung warga setempat mengebor minyak dengan cara tradisional. Penambang tradisional itu memanfaatkan mesin kendaraan besar yang sudah tidak terpakai sebagai mesin penarik timba minyak. Mereka juga melakukan pengolahan minyak mentah yang ditimba dari perut bumi itu secara tradisional atau biasa disebut penyulingan.

    Jika hendak menikmati potensi alam lainnya, pengunjung bisa naik ke puncak bukit. Menikmati pemandangan dari tempat pengamatan pengunjung bisa melihat eksotisme alam perbukitan dan tiang-tiang tripot pengeboran minyak tradisional. Bagi pengunjung yang memiliki jiwa petualang, di kawasan wisata Geoheritage Wonocolo ini juga ada track untuk offroad, baik untuk roda empat, sepeda motor trail, maupun sepeda gunung

    Jadi, siapapun bisa datang bersama dengan komunitas, keluarga, ataupun sendiri.  Wisata Geoheritage Wonocolo saat ini menjadi wisata unggulan bagi Pemerintah Kabupaten Bojonegoro. Kepala Bidang Pengembangan Pariwisata, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Pemkab Bojonegoro Suyanto mengungkapkan, wisata alam Wonocolo rencananya akan menjadi destinasi wisata unggulan di Bojonegoro, selain wisata Atas Angin dan Agro Blimbing dan Grabah Kecamatan Malo. "Kita bedakan menjadi tiga  kategori, program lanjutan ada Dander Park, Kahyangan Api, dan Waduk Pacal.

    Wisata unggulan Geoherigate Wonocolo, Agro Blimbing, Grabah Malo, dan Bukit Atas Angin. Sementara untuk wisata rintisan ada Kampung Kreatif Desa Mojodesa, Kampung Samin, Watu Gandul di Temayang, Sendang  Ngunut, dan Kampung Salak di Desa Wedi, Kapas,” terangnya. Pihaknya yakin, pengunjung yang ada di beberapa destinasi wisata tersebut akan terus bertambah. Apalagi ditambah dengan banyaknya kegiatan yang digelar di objek-objek wisata dan penambahan wahana di beberapa lokasi. Pihak Pemkab, lanjut dia, saat ini juga sedang mengembangkan Wisata berbasis desa, Masing-masing desa diharapkan bisa mengeksplor wilayahnya agar bisa menjadi tempat wisata.




Koran Sindo, Page-4, Thursday, Dec, 29, 2016

Waiting Actual Gas Price Decline



    Industry players waiting for the realization of the decline in gas prices by the government by January 2017 according to the instructions of President Joko Widodo. Competitive gas prices are believed to increase the competitiveness of industry and revive industry die Iebih absorb a lot of labor. One of the managers of PT Abdi Rakyat Bakti, a glass company in Jalan Yos Sudarso, Medan, which closed in 2005 due to the gas crisis, Nurbahagia said, there are investors from China that will drain the fresh funds to PT Abdi Rakyat Bakti if gas prices fall to $ 4 US per MMBTU. Injection of funds reached Rp 500 billion.

    The fund will make the plant back to life and absorb 1,000 workers. Meanwhile, in Aceh, Corporate Secretary of PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) Eddy Alyzzuddin, the company has closed a plant for the gas crisis in 2003, said that if gas prices could fall to 4-5 dollars per MMBTU, PT PIM is believed to be urea for commercial manufacture and export.

    If gas prices affordable and stable supplies, the company was also able to turn the PT PIM II. Currently, PT PIM is only capable of producing subsidized fertilizer because it is not able to follow gas prices reach 60-70 per cent of their needs and total cost of production of the company. Eddy said that, because of the high gas prices, the cost of production of urea companies that soared to Rp 8.13 million per ton.

    The figure is far higher than the international standard cost price of about Rp 2.84 million per ton in December 2016. The gas crisis and soaring gas prices that occurred in North Sumatra-Aceh over the last decade have made at least six companies in Medan closed, PT Glovindo Health Care, Multicorpora PT WRP Buana, PT Flora Sawita, PT Cakra Compact, PT Abdi Kingdom Bakti and PT Ecogreen Oleochemical.

    Companies gloves, oleochemical, and glass, which is in dire need of gas as part of the production process, are not viable because of the scarcity of gas and gas prices skyrocketing to 14 US dollars per MMBTU. Many companies reduce production, such as PT Kedaung, companies glass and glass blocks. Companies engaged in the steel industry such as PT Gunung Gahapi Sakti, PT Intan Suar Kartika, and PT Growth Sumatra, PT Growth Asia, and PT Putra Steel Deli threatened with bankruptcy because of competition from steel companies SOEs have reduced the price of gas from the government.

    In Lhoksenunawe and North Aceh, three of the four mega industry that became the backbone of the region's economy in the 1980-1990 era now collapsed after stopping production in the 2000s as gas prices rose from US $ 1 per MMBTU to 5 US dollars per MMBTU. Three industries were dead, company urea PT Asean Aceh Fertilizer (AAF) in 2004, the company paper cement bag PT Kertas Kraft Aceh (KKA) in North Aceh in 2007, and producing aromatic products PT Humpuss Aromatics in Lhokseumawe in 2005.

    Impact, hundreds of people unemployed. PT AAF lay off 846 employees, PT KKA lay off 935 employees, and PT Humpuss Aromatic lay off 100-200 employees. However, until the end of the year, signs of decline in prices has not been visible. The price of gas in North Sumatra in practice is still 12.22 US dollars per MMBTU, even in the Industrial Area Sei Mangkei in Simalungun reached 14 US dollars per MMBTU.

    Plans decline in gas prices in North Sumatra corresponding Presidential Decree No. 14 of 2016, ie from January to June 2016 amounted to 1.09 US dollars to 11.13 US dollars per MMBTU and from July to December 2016 the price dropped from 11.13 dollars to 9.99 dollars US, until now there is no realization. Five companies have been price reductions with the various requirements of which the financial statements of companies that have legalized public accountants are still waiting.

    Sales Area Head of PT PGN Medan Saeful Hadi said it also asked the government to lower the price. Especially lately in the field there companies that obtain gas is no longer of PGN, but from PT Pertagas Commerce. Pertagas Commerce distributes gas through the pipeline, but with a regasification tanker in the machine mini built regasification company. The price of gas was cheaper, 10.5 US dollars.

    Vice President Corporate Communications of Pertamina Wianda Pusponegoro said PT Pertagas Commerce has been supplying LNG trucking models of the PT Kedaung Medan Industrial companies producing glass and glass blocks in Tanjung Morawa much as 0.4 MMSCFD. "This is still a trial stage to see the reliability of supply and compliance with consumer expectations before we market extensively," he said.

    Chairman of the Association of Gas Users (Apigas) North Sumatra Johan Brien said Arun-Belawan gas influx at the beginning of 2015, the construction of pipelines and regasification facilities require an investment of 570 million US dollars, it raised the price of gas from 8.7 dollars to 13.86 US dollars per MMBTU. The price then dropped to 12.22 US dollars which lasted until 2016. 3

    Previously, the plan to establish a regasification vessel (FRSU) in Belawan, then shifted to the Lampung to make the users of gas in North Sumatra disappointed. Saeful said sales trucking system was not a threat. However, the infrastructure built by the government through Pertamina, including Arun pipe-Belawan 350 kilometers worth 420 million US dollars, has not been fully utilized.

    If the price can be cheap, why not through the pipeline, the aim is also to my customers, "he said. According to Johan, the current industrial customers would definitely choose to buy gas through the sale of trucking by PT Pertagas Commerce for cheaper gas prices. "Sales are able to extend the life breath trucking industry in North Sumatra," said Johan.

    In addition to PT Kedaung already utilizing LNG channeled PT Pertagas Commerce, there are other companies that also have built mini regasification facilities following the steps PT Kedaung. "We request that the Minister may make a decision soon on lower gas prices in North Sumatra, according to the mission to make the oil and gas ministry as national development capital and not as a commodity merchandise. We also hope that the steel industry can be entered in a decrease in gas prices and gas prices for private as well confused with the private sector so that SOEs do not feel stepchildren in the family, "said Johan.

IN INDONESIAN

Menunggu Realisasi Penurunan Harga Gas

    Pelaku industri menunggu realisasi penurunan harga gas oleh pemerintah per Januari 2017 sesuai instruksi Presiden Joko Widodo. Harga gas yang kompetitif diyakini akan menaikkan daya saing industri menghidupkan industri yang mati dan menyerap Iebih banyak tenaga kerja. Salah seorang manajer PT Abdi Rakyat Bakti, perusahaan kaca di Jalan Yos Sudarso, Medan, yang tutup pada tahun 2005 karena krisis gas, Nurbahagia mengatakan, ada investor asal Tiongkok yang akan mengalirkan dana segar ke PT Abdi Rakyat Bakti jika harga gas turun menjadi 4 dollar AS per MMBTU. Injeksi dana mencapai Rp 500 miliar.

    Dana itu akan membuat pabrik kembali hidup dan menyerap 1.000 orang tenaga kerja. Sementara itu, di Aceh, Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) Eddy Alyzzuddin, perusahaan yang telah menutup satu pabriknya karena krisis gas pada tahun 2003, menuturkan, jika harga gas bisa turun menjadi 4-5 dollar per MMBTU, PT PIM diyakini bisa memproduksi urea untuk komersial dan ekspor.

    Jika harga gas terjangkau dan pasokan stabil, perusahaan itu juga bisa menghidupkan PT PIM II. Saat ini, PT PIM hanya mampu memproduksi pupuk bersubsidi karena tidak mampu mengikuti harga gas yang kebutuhannya mencapai 60-70 persen dan total biaya produksi perusahaan itu. Eddy menuturkan, karena harga gas tinggi, harga pokok produksi urea perusahaan itu melonjak mencapai Rp 8,13 juta per ton.

    Angka itu jauh lebih tinggi daripada standar harga pokok internasional sekitar Rp 2,84 juta per ton per Desember 2016. Krisis gas dan harga gas yang melambung yang terjadi di Sumatera Utara-Aceh lebih dari satu dekade terakhir telah membuat sedikitnya enam perusahaan di Medan tutup, yakni PT Glovindo Health Care, PT WRP Buana Multicorpora, PT Flora Sawita, PT Cakra Compact, PT Abdi Raya Bakti, dan PT Ecogreen Oleochemical.

    Perusahaan sarung tangan, oleochemical, dan kaca, yang sangat membutuhkan gas sebagai bagian dari proses produksi, tak mampu bertahan karena kelangkaan gas dan harga gas yang meroket hingga 14 dollar AS per MMBTU. Banyak perusahaan mengurangi produksi seperti PT Kedaung, perusahaan gelas dan blok kaca. Perusahaan yang bergerak di industri baja seperti PT Gunung Gahapi Sakti, PT Intan Suar Kartika, dan PT Growth Sumatera, PT Growth Asia, dan PT Putra Baja Deli terancam gulung tikar karena kalah bersaing dengan perusahaan baja BUMN yang mendapat pengurangan harga gas dari pemerintah.

    Di Lhoksenunawe dan Aceh Utara, tiga dari empat mega industri yang menjadi penopang ekonomi kawasan itu di era 1980-1990 kini ambruk setelah berhenti berproduksi pada tahun 2000-an karena harga gas naik dari 1 dollar AS per MMBTU menjadi 5 dollar AS per MMBTU. Tiga industri yang mati itu, adalah perusahaan pupuk urea PT ASEAN Aceh Fertilizer (AAF) pada 2004, perusahaan kertas kantong semen PT Kertas Kraft Aceh (KKA) di Aceh Utara pada 2007, dan penghasil produk aromatik PT Humpuss Aromatik di Lhok Seumawe pada 2005.

    Dampaknya, ratusan orang menganggur. PT AAF memberhentikan 846 karyawan, PT KKA memberhentikan 935 karyawan, dan PT Humpuss Aromatik memberhentikan 100-200 karyawan. Namun, hingga akhir tahun, tanda-tanda penurunan harga belum tampak. Harga gas di Sumatera Utara pada praktiknya masih 12,22 dollar AS per MMBTU, bahkan di Kawasan Industri Sei Mangkei di Simalungun mencapai 14 dollar AS per MMBTU.

    Rencana penurunan harga gas di Sumut sesuai Perpres Nomor 14 Tahun 2016, yakni Januari-Juni 2016 sebesar 1,09 dollar AS menjadi 11,13 dollar AS per MMBTU dan Juli-Desember 2016 harga turun dari 11,13 dollar AS menjadi 9,99 dollar AS, hingga kini tidak ada realisasinya. Lima perusahaan yang sudah mengajukan penurunan harga dengan berbagai persyaratan di antaranya laporan keuangan perusahaan yang telah disyahkan akuntan publik masih menunggu.

    Sales Area Head PT PGN Medan Saeful Hadi mengatakan, pihaknya juga meminta pemerintah menurunkan harga. Apalagi belakangan di Medan ada perusahaan yang mendapatkan gas bukan lagi dari PGN, melainkan dari PT Pertagas Niaga. Pertagas Niaga mendistribusikan gas tidak melalui pipa, tetapi dengan truk tangki yang di regasifikasi dengan mesin regasifikasi mini yang dibangun perusahaan. Harga gas itu lebih murah, 10,5 dollar AS.

    Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan, PT Pertagas Niaga telah memasok LNG model trucking pada PT Kedaung Medan Industrial, perusahaan produsen gelas dan kaca blok di Tanjung Morawa sebanyak 0,4 MMSCFD. ”Ini masih merupakan tahapan uji coba untuk melihat keandalan pasokan dan kesesuaiannya dengan ekspektasi konsumen sebelum kami pasarkan secara luas,” katanya.

    Ketua Asosiasi Perusahaan Pengguna Gas (Apigas) SuMatera Utara Johan Brien mengatakan, masuknya gas Arun-Belawan pada awal 2015, yang pembangunan pipa dan sarana regasifikasi menelan investasi 570 juta dollar AS, justru menaikkan harga gas dari 8,7 dollar AS menjadi 13,86 dollar AS per MMBTU. Harganya lalu turun menjadi 12,22 dollar AS yang bertahan hingga 2016. 3

    Sebelumnya, rencana pendirian kapal regasifikasi (FRSU) di Belawan yang kemudian digeser ke Lampung membuat para pengguna gas di Sumatera Utara kecewa. Saeful mengatakan, penjualan sistem trucking itu bukan ancaman. Hanya saja, infrastruktur yang dibangun pemerintah lewat Pertamina, yakni pipa Arun-Belawan sepanjang 350 kilometer senilai 420 juta dollar AS, belum dimanfaatkan secara maksimal. 

    Jika harga bisa murah, mengapa tidak melalui pipa, tujuannya juga ke pelanggan saya,” katanya. Menurut Johan, saat ini pelanggan industri pasti akan memilih membeli gas melalui penjualan trucking yang dilakukan PT Pertagas Niaga karena harga gas lebih murah. "Penjualan secara trucking dapat memperpanjang nafas kehidupan industri di Sumatera Utara,” kata Johan.

    Selain PT Kedaung yang sudah memanfaatkan LNG yang disalurkan PT Pertagas Niaga, ada perusahaan lain yang juga telah membangun sarana regasifikasi mini mengikuti langkah PT Kedaung. ”Kami meminta agar Menteri ESDM dapat segera membuat keputusan khusus untuk menurunkan harga gas di Sumatera Utara sesuai misi kementerian menjadikan migas sebagai modal pembangunan nasional, bukan sebagai komoditas barang dagangan. Kami juga berharap industri baja diikut sertakan dalam penurunan harga gas dan harga gas untuk swasta juga disamakan dengan BUMN supaya swasta tidak merasa dianak tirikan,” kata Johan.

Kompas, Page-21, Thursday, Dec, 29, 2016

Gross Split Lower Interest Oil and Gas Exploration



    National Energy Council (DEN) to assess changes in oil and gas production sharing scheme of cost recovery be able to break the deadlock split gross oil and gas development in Indonesia. DEN members Andang Bachtiar stated that gross split more practical and accelerate business decision making as much government involvement is reduced to almost nothing. Gross split is also more efficient and reduce political interference in the discovery cost recovery.

    Nevertheless, there are a number of Andang assess potential problems if the gross split scheme is applied. First, the state control of the national oil and gas production almost disappeared so that the availability of energy has the potential to become a problem. Similarly, the loss of state control of the oil and gas reserves. Another potential problem is the threatened failure of a government plan to increase oil and gas exploration.

    Therefore, contractors prioritize cost efficiency and boost production in order to earn revenue when compared with investing for exploration. Another drawback is the opportunity slipping of the production target of enhanced oil recovery 2.5 billion barrels in the reservoir well as the difficulty of developing marginal oil and gas fields because of heavy investment and the return on investment (IRR) which is small.

    To overcome these problems, the Ministry of Energy shall make the terms and conditions in order to secure energy security. Among other things, gross split is only applicable to productive oil and gas blocks that will be out of contract and its oil and gas potential oil and gas blocks have been known. Liabilities backup management is also needed to enable the sustainability of production in accordance with the rate set by the government.

    So, there was no peak production rapidly and drastically decrease production levels to boost production at the beginning of the contract period, "said Andang. Gross split should also be regressive so the incentives when world oil prices below the baseline price and there are windfall profits to the government if world oil prices drastic.

IN INDONESIAN

Gross Split Turunkan Minat Eksplorasi Migas


    Dewan Energi Nasional (DEN) menilai perubahan skema bagi hasil migas dari cost recovery menjadi gross split mampu memecah kebuntuan pengembangan minyak dan gas di Indonesia. Anggota DEN Andang Bachtiar menyatakan bahwa gross split lebih praktis dan mempercepat pengambilan keputusan bisnis karena keterlibatan pemerintah jauh berkurang hingga nyaris tidak ada. Gross split juga lebih efisien dan mengurangi campur tangan politik dalam penemuan cost recovery.

    Meski demikian, Andang menilai ada sejumlah potensi masalah jika skema gross split diterapkan. Pertama, kendali negara terhadap produksi migas nasional nyaris hilang sehingga ketersediaan energi berpotensi menjadi masalah. Demikian pula hilangnya kendali negara terhadap cadangan migas. Potensi masalah lain adalah terancam gagalnya rencana pemerintah untuk meningkatkan eksplorasi migas.

    Sebab, kontraktor mengutamakan efisiensi biaya dan menggenjot produksi agar memperoleh revenue jika dibandingkan dengan berinvestasi untuk eksplorasi. Kelemahan lain adalah peluang melesetnya target produksi dari enhanced oil recovery 2,5 miliar barel di reservoir Serta sulitnya pengembangan lapangan migas marginal lantaran investasi besar dan tingkat pengembalian investasi (IRR) yang kecil.

    Untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian ESDM wajib membuat syarat dan ketentuan demi mengamankan ketahanan energi. Di antaranya, gross split hanya diterapkan pada blok migas produktif yang akan habis kontrak dan blok migas yang potensi migasnya telah diketahui pasti. Kewajiban manajemen cadangan juga dibutuhkan agar terjadi keberlanjutan produksi sesuai dengan rate yang ditetapkan pemerintah.

    Jadi, tidak terjadi peak production secara cepat dan penurunan level produksi secara drastis dengan menggenjot produksi pada awal masa kontrak,” terang Andang. Gross split juga harus bersifat regresif sehingga ada insentif bila harga minyak dunia di bawah baseline price dan ada windfall profit untuk pemerintah jika harga migas dunia melonjak drastis.

Jawa Pos, Page-5, Thursday, Dec, 29, 2016

Cost Recovery Cut Five Times



    Regency (Regency) Bojonegoro, asked the Minister of Finance to "costrecovery" Cepu block oil are the responsibility of the regions of Rp 550 billion was cut five times (five years). Regency propose burden 'cost recovery' installment five times, but the Minister of Finance approved only cut three times, "said Head of the Department of Revenue Bojonegoro Regency Herry Sudjarwo.

    According to him, the district government has twice sent a letter to the Minister of Finance related burden "cost recovery" and investment Cepu oil field development began deducted from the acquisition of the Cepu Block oil production. Burden "cost recovery" and investments which are the responsibility of the region, he said, the amount reached Rp 550 billion, which accounted for entry in the Fund (DBH) of oil and gas regions in 2015 have been received Rp 632.8 billion. "The calculation of cost recovery that has included the development of Cepu investment since 2009. There's more possibility of cost recovery for 2016, "he said.

    In addition, the local government also need to restore the rest of the portfolio acquisition of Funds (DBH) of oil and gas in 2014 amounted to Rp 87 billion. Acquisition Fund (DBH) in 2014, reaching US $ 628.3 billion, but from the recalculation is done happened, the rest of the disbursement of Rp 87 billion.

IN INDONESIAN

Cost Recovery Dipotong Lima Kali


    Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro, meminta kepada Menteri Keuangan untuk “costrecovery”minyak Blok Cepu yang menjadi tanggung jawab daerah sebesar Rp 550 miliar dipotong lima kali (lima tahun). Pemkab mengusulkan beban ‘cost recovery’ diangsur lima kali, tetapi Menteri Keuangan hanya menyetujui dipotong tiga kali,” kata Kepala Dinas Pendapatan Daerah Pemkab Bojonegoro Herry Sudjarwo.

    Menurut dia, pemkab sudah dua kali berkirim surat kepada Menteri Keuangan terkait beban “cost recovery” dan investasi pengembangan lapangan minyak Blok Cepu yang mulai dipotong dari perolehan produksi minyak Blok Cepu. Beban “cost recovery” dan investasi yang menjadi tanggung jawab daerahnya, kata dia, besarnya mencapai Rp 550 miliar yang diperhitungkan masuk di dalam Dana Bagi Hasil (DBH) migas 2015 yang sudah diterima daerahnya sebesar Rp 632,8 miliar. “Perhitungan cost recovery itu sudah termasuk investasi pengembangan Blok Cepu sejak 2009 lalu. Kemungkinan masih ada lagi cost recovery untuk 2016,” ungkapnya.

    Selain itu, Pemerintah Kabupaten juga harus mengembalikan sisa penyaluran perolehan Dana Bagi Hasil (DBH) migas pada 2014 sebesar Rp 87 miliar. Perolehan Dana Bagi Hasil (DBH) pada 2014, mencapai Rp 628,3 miliar, tetapi dari perhitungan ulang yang dilakukan terjadi, sisa penyaluran sebesar Rp 87 miliar.

Duta Masyarakat, Page-15, Thursday, Dec, 29, 2016

lnpex Requests Granted Potentially



    The government will grant the request signaled lnpex Masela Limited as operator Abadi field, Masela block in Maluku about replacement contract period and an increase in the production capacity of liquefied natural gas.

    Deputy Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Arcandra Tahar said the government is still reviewing the two proposals submitted by lnpex. He emphasized that the government understands Masela project should be run in accordance with the economic scale. The economics of oil and gas projects, he said, can be added in several ways. First, the revised revenue sharing between the government and the contractor.

    Second, additional production capacity. Third, the addition of operating life of oil and gas blocks. "They [operators] has been the exploration that we think is worthy of consideration [incentives," he said. He assessed the condition of current oil prices, the ratio of return on investment (internal rate of return / IRR) project could touch about 12%.

    According to him, with an IRR of 12%, the project is still running as economies of scale by assuming a production capacity exceeding 7.5 million tonnes per annum [MTPA] and the operating life of more than 20 years. He admits, it is indeed below the proposed operator IRR of 15%. Meanwhile, President Director of Indonesian lnpex Shunichiro Sugaya sent a letter to the government related to the fiscal proposals required to start defining the project through the study of pre front end engineering design (FEED) in January 2017.

    lnpex proposed that gas production capacity rose to 9.5 mtpa and increased operating life to 30 years. The operation period assuming the addition of 20-year contract period and the replacement of the contract lost because it is used to conduct a study refinery floating liquefied natural gas / FLNG for ten years. lnpex also not mention the gas refinery construction site.

    Arcandra requested that operators sent a letter to the government. From the letter, the government will eventually respond in the form of points of agreement on fiscal proposals submitted. "Until they [operators] will send it later, send a letter. He called the decision made would not be contrary to the applicable rules, including the replacement of the lost contract period.

    However, he declined to say how long the contract period which can be replaced. In fact, the Coordinating Minister for maritime Luhut Binsar Pandjaitan previously mention the possibility of replacing the contract period Masela can be granted for seven years. Associated with the contract period, the government has lost the contract term replacement of some oil and gas working areas.

    For example, in 2012, the replacement of lost time awarded contracts for three years from 2021 into 2024 to block management Petronas (Petronas), East Java because it is constrained pipeline project undertaken Java Kalimantan Bakrie & Brothers. In 2013, the government provides reimbursement contract period of five years for exploration in Block Warim (ConocoPhillips), Papua as it gets refusal with respect to the location which is a conservation area Lorentz National Park.

"Allow. Incentives possible, but the calculation make sense or not?" Arcandra reluctant to say when it must have the signing of the revised development plan (plan of development / PoD) I do. He said Japanese Prime Minister Shinzo Abe will head to Indonesia after the visit with the Minister Coordinating maritime Luhut Binsar Pandjaitan to Japan recently.

    Earlier, Luhut said Shinzo Abe will arrive in Indonesia on January 15, 2017. "Soon [Masela contract signed. I've been to Japan, Shinzo Abe later date so he'll be here." Senior Manager of Communications & Relations lnpex Indonesia Usman Slamet said, it was still coordinating with the Ministry of Energy and Mineral Resources and the Special Unit of Upstream Oil and Gas (SKK Migas) in order to keep running despite Masela project changes refinery construction scheme.

    He said he is optimistic that the government will not extend the pre-FEED decision that could be done immediately. Other proposals such as the replacement of operating costs during the contract period being sunk cost (the cost already incurred) US $ 1.2 billion and accelerated licensing process is possible. Because the Masela cooperation contract was signed in 1998 and the project is expected to produce its first gas in 2026 or two years before the contract expires in 2028. Currently, the master lnpex participation shares of 65% and Shell 35%. We are optimistic that in the near future the government would welcome the proposed PSC [cooperation contractors] lnpex Masela Ltd., "he said

IN INDONESIAN

Permintaan lnpex Berpotensi Dikabulkan

     Pemerintah memberikan isyarat bakal mengabulkan permintaan lnpex Masela Limited sebagai operator Lapangan Abadi, Blok Masela di Maluku tentang penggantian masa kontrak dan peningkatan kapasitas produksi gas alam cair.

    Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, pemerintah masih mengkaji dua usulan yang diajukan oleh lnpex. Dia menegaskan, pemerintah memahami proyek Masela harus berjalan sesuai dengan skala ekonomi. Keekonomian proyek minyak dan gas bumi, katanya, dapat ditambah melalui beberapa cara. Pertama, revisi bagi hasil antara pemerintah dan kontraktor.

    Kedua, penambahan kapasitas produksi. Ketiga, penambahan masa operasi blok migas. “Mereka [operator] kan sudah melakukan eksplorasi yang menurut kita patut dipertimbangkan [pemberian insentif,” ujarnya. Dia menilai, dengan kondisi harga minyak saat ini, rasio pengembalian investasi (internal rate of return/IRR) proyek bisa menyentuh sekitar 12%.

    Menurutnya, dengan IRR 12%, proyek masih berjalan sesuai skala ekonomi dengan asumsi kapasitas produksi melebihi 7,5 juta ton per tahun [mtpa] dan masa operasi lebih dari 20 tahun. Dia mengakui, hal tersebut memang di bawah usulan IRR operator yakni 15%. Sementara itu, Presiden Direktur lnpex Indonesia Shunichiro Sugaya mengirimkan surat kepada pemerintah terkait dengan usulan fiskal yang dibutuhkan untuk memulai pendefinisian proyek melalui kajian pre front end engineering design (FEED) pada Januari 2017.

    lnpex mengusulkan agar kapasitas produksi gas naik menjadi 9,5 mtpa dan masa operasi bertambah menjadi 30 tahun. Masa operasi itu dengan asumsi penambahan masa kontrak 20 tahun dan penggantian masa kontrak yang hilang karena digunakan untuk melakukan kajian kilang terapung gas alam cair/FLNG selama sepuluh tahun. lnpex juga belum menyebut lokasi pembangunan kilang gas.

    Arcandra meminta agar operator mengirim surat kepada pemerintah. Dari surat tersebut, nantinya pemerintah akan merespon berupa poin kesepakatan terkait usulan fiskal yang diajukan. “Sampai akhirnya mereka [operator] akan mengirim nanti, mengirim surat. Dia menyebut keputusan yang dibuat tak akan bertentangan dengan aturan yang berlaku, termasuk penggantian masa kontrak yang hilang.

    Namun, dia belum bersedia menyebut berapa lama masa kontrak yang bisa digantikan. Padahal, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan sebelumnya menyebut kemungkinan penggantian masa kontrak Blok Masela bisa dikabulkan untuk tujuh tahun. Terkait dengan masa kontrak, pemerintah telah melakukan penggantian masa kontrak yang hilang terhadap beberapa wilayah kerja migas.

    Sebagai contoh, pada 2012, penggantian masa kontrak yang hilang diberikan selama tiga tahun dari 2021 menjadi 2024 kepada pengelolaan Blok Kepodang (Petronas), Jawa Timur karena terkendala proyek pembangunan pipa Kalimantan Jawa yang dikerjakan Bakrie&Brothers. Pada 2013, pemerintah memberikan penggantian masa kontrak selama lima tahun untuk eksplorasi di Blok Warim (ConocoPhillips), Papua karena mendapat penolakan berkenaan dengan lokasinya yang merupakan daerah konservasi Taman Nasional Lorentz.

"Memungkinkan. Insentif memungkinkan, tetapi hitungannya make sense atau tidak?” Arcandra enggan menyebut kapan waktu pasti penandatanganan revisi rencana pengembangan (plan of development/PoD) I dilakukan. Dia menuturkan, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe akan bertolak ke Indonesia setelah kunjungan bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan ke Jepang belum lama ini.

    Sebelumnya, Luhut mengatakan Shinzo Abe akan tiba di Indonesia pada 15 Januari 2017. "Secepatnya [kontrak Masela ditanda tangani. Saya sudah ke Jepang. Shinzo Abe nanti tanggal sekian dia akan ke sini.” Senior Manager Communication & Relation lnpex Indonesia Usman Slamet mengatakan, pihaknya masih berkoordinasi dengan Kementerian ESDM dan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) agar proyek Masela tetap berjalan kendati mengalami perubahan skema pembangunan kilang.

    Pihaknya optimistis pemerintah tak akan mengulur keputusan agar pre-FEED bisa segera dilakukan. Usulan lain seperti penggantian biaya operasi selama masa kontrak yang menjadi sunk cost (biaya yang sudah dikeluarkan) US$1,2 miliar dan proses percepatan perizinan dimungkinkan. Pasalnya, kontrak kerja sama Blok Masela ditandatangani pada 1998 dan proyek diperkirakan memproduksi gas pertamanya pada 2026 atau dua tahun sebelum kontrak berakhir pada 2028. Saat ini, lnpex menguasai saham partisipasi sebesar 65% dan Shell 35%. Kami optimistis dalam waktu dekat pemerintah akan menyambut baik usulan KKKS [kontraktor kontrak kerja sama] lnpex Masela Ltd.,” ujarnya

Bisnis Indonesia, Page-30, Thursday, Dec, 29, 2016

Inpex Consider Obtains Extension of Contract Period



    The government is considering to grant an extension of the contract period for Inpex Corporation in the Masela block. This extension to the consideration Inpex have serious exploration in the block. Deputy Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Arcandra Tahar said the government has a policy to improve the economics of oil and gas projects in the fields difficult.

    How, can be change the revenue (split) government and contractors, to raise production levels, or extend the production period when there is a time constraint during the exploration. They've been doing exploration in our opinion should be considered (by replacement time), "he said. However, it has not been able to ensure the provision of this extra time. Because the government has not found a way to change the contract period Masela, whether the terms of contracts (production sharing contract / PSC) or by mail.

    This time it ensures reimbursement does not violate existing regulations. For information, the replacement of the contract was never done by the government to Kepodang Fields, Blocks Petronas Carigali Muriah done. The project was delayed because the government changed the scheme of building a pipeline from upstream into downstream scheme or separated from Kepodang Field development. The government provides reimbursement time lost during the three years in the revised development plan (plan of development / POD) of the block.

    Earlier, Coordinating Minister maritime Luhut Binsar Panjaitan stated, Inpex will be reimbursed a maximum of seven years of the contract. This is called a compensation of changes in development schemes liquefied natural gas / LNG onshore be requested by the government. They asked for 10 years, but we can give at most only seven years old, "he said.

    Replacement of the contract period is one incentive that is requested to be able to continue the development Inpex Masela, Inpex requested the suspension of the contract for 10 years which is used to conduct a study to build a refinery on land. However, the replacement of the contract is not the only incentive The requested.

In a letter to the government, there are other incentives that prompted Inpex. Details, the increase in the production capacity of 7.5 million tonnes per year (million tonnes per annum / MTPA) to 9.5 MTPA, the ratio of return on investment (internal rate of return / IRR) of 15%, return on operating costs since the contract was signed in 1998, and acceleration of licensing.

    According Arcandra, the government is still awaiting a response from the discussion related Inpex these incentives. Letter of the Ministry of Energy stated that we agree of Understanding related to these incentives. He (Inpex) approved the first of what is offered, "he explained.

Not yet approved

    However, Arcandra asserted, does not mean the government approved all the required incentives Inpex. The letter is an invitation to Inpex government to further discuss these incentives. Related demand IRR of 15%, for example, he said, the oil and gas projects still economical with LRR 12-15% on the price of crude oil. Then for the future production capacity to be adapted to the regional economy and development projects around the Masela block. That Range (production capacity) conduction of 7.5 to 9.5 MTPA. We raise of 7.5 MTPA, he said.

    The government calls also yet to determine the location of the island which became Masela LNG plant. The government is now conducting a study of three candidate sites. "It must be fair to see it, it's how Aru Island in his study, Saumlaki island how deep, "said Arcandra. The government was targeting so that the final investment decision (final investment decision / FID) Masela can be implemented in 2019. Furthermore, the first block gas production is expected to flow in 2026.

    At the end of March 2016 the government yesterday rejected the proposed revisions filed POD Inpex Masela. In the POD revision Masela with the development of the LNG plant. floating. Inpex was asked to resubmit the POD with the scheme as directed by the government. In the POD, otherwise Masela gas reserves reach 10.7 trillion cubic feet. Gas production is estimated to be at 1,200 MMSCFD and condensate of 24 thousand barrels per day (bpd). While the planned LNG plant capacity to 7.5 MTPA.

IN INDONESIAN

Inpex Dipertimbangkan Peroleh Perpanjangan Masa Kontrak

    Inpex Dipertimbangkan Peroleh Perpanjangan Masa Kontrak

    Pemerintah mempertimbangkan untuk memberikan perpanjangan masa kontrak bagi Inpex Corporation di Blok Masela. Perpanjangan ini dengan pertimbangan lnpex telah serius melakukan eksplorasi di blok tersebut. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan, pemerintah memiliki kebijakan untuk meningkatkan keekonomian proyek migas di lapangan-lapangan yang sulit.

Caranya, bisa berupa mengubah bagi hasil (split) pemerintah dan kontraktor, menaikkan besaran produksi, atau memperpanjang masa produksi ketika ada kendala waktu saat eksplorasi.  Mereka sudah melakukan eksplorasi yang menurut kami patut dipertimbangkan (diberi penggantian waktu),” kata dia. Meski demikian, pihaknya belum dapat memastikan pemberian tambahan waktu ini. Pasalnya, pemerintah belum menemukan cara mengubah masa kontrak Blok Masela, apakah dari kontrak kerja sama (production sharing contract/ PSC) atau melalui surat.

    Pihaknya memastikan penggantian waktu ini tidak melanggar regulasi yang ada. Sebagai informasi, penggantian masa kontrak ini pernah dilakukan pemerintah untuk Lapangan Kepodang, Blok Muriah yang dikerjakan Petronas Carigali. Proyek ini tertunda lantaran pemerintah mengubah skema pembangunan pipa dari skema hulu menjadi hilir atau terpisah dari pengembangan Lapangan Kepodang. Pemerintah memberikan penggantian
waktu yang hilang selama tiga tahun dalam revisi Rencana Pengembangan (plan of development/POD) blok tersebut.

    Sebelumnya, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyatakan, Inpex maksimal akan diberi penggantian waktu kontrak selama tujuh tahun. Hal ini disebutnya sebagai kompensasi dari perubahan skema pembangunan kilang gas alam cair/LNG menjadi di darat yang diminta pemerintah. Mereka minta 10 tahun, tetapi kami bisa berikan paling banyak hanya tujuh tahun,” kata dia.

    Penggantian masa kontrak ini merupakan salah satu insentif yang diminta Inpex untuk dapat melanjutkan pengembangan Blok Masela, Inpex meminta penangguhan masa kontrak selama 10 tahun yang digunakan untuk melakukan kajian pembangunan kilang di darat. Namun, penggantian masa kontrak ini bukan satu-satunya insentif
yang diminta.

Dalam suratnya ke pemerintah, terdapat insentif lain yang diminta Inpex. Rincinya, peningkatan kapasitas produksi dari 7,5 juta ton per tahun (million ton per annum/ MTPA) menjadi 9,5 MTPA, rasio pengembalian investasi (internal rate of return/ IRR) 15%, pengembalian biaya operasi sejak kontrak diteken pada 1998, dan percepatan perizinan.

    Menurut Arcandra, pemerintah masih menunggu surat tanggapan dari Inpex terkait pembahasan insentif-insentif ini. Surat dari Kementerian ESDM menyatakan bahwa kami bersepakat sepahaman terkait insentif ini. Dia (Inpex) menyetujui dulu apa yang ditawarkan,” jelas dia.
Belum Disetujui

Meski demikian, Arcandra menegaskan, bukan berarti pemerintah menyetujui semua insentif yang diminta Inpex. Surat tersebut merupakan ajakan pemerintah kepada Inpex untuk membahas lebih lanjut insentif-insentif tersebut. Terkait permintaan IRR 15% misalnya, dia menyebut, proyek migas masih ekonomis dengan lRR 12-15% pada harga minyak mentah saat ini. Kemudian untuk kapasitas produksi nantinya harus disesuaikan dengan ke ekonomian proyek dan pengembangan regional di sekitar Blok Masela. “Rangenya (kapasitas produksi) antaran 7,5 sampai 9,5 MTPA. Kami naikkan dari 7,5 MTPA,” ujarnya.

    Pemerintah disebutnya juga belum menentukan pulau yang menjadi lokasi kilang LNG Blok Masela. Pemerintah kini tengah melakukan kajian terhadap tiga calon lokasi. “Harus fair melihatnya, Pulau Aru itu seberapa dalam dari studinya, Pulau Saumlaki seberapa dalam,” kata Arcandra. Pemerintah sempat menargetkan agar keputusan investasi akhir (final investment decision/FID) Blok Masela dapat dilaksanakan pada 2019. Selanjutnya, produksi gas pertama blok ini diharapkan dapat mengalir pada 2026.

    Pada akhir Maret 2016 kemarin pemerintah menolak usulan revisi POD Blok Masela yang diajukan Inpex. Dalam revisi POD itu masela dengan pengembangan kilang LNG. terapung. Inpex pun diminta mengajukan kembali POD dengan skema sesuai arahan pemerintah. Dalam POD itu, cadangan gas Blok Masela dinyatakan mencapai 10,7 triliun kaki kubik. Produksi gas diperkirakan dapat sebesar 1.200 mmscfd dan kondensat 24 ribu barel per hari (bph). Sementara kapasitas kilang LNG direncanakan 7,5 MTPA.

Investor Daily, Page-9, Thursday, Dec, 29, 2016