October, Jambaran-Tiung Biru Official So Pertamina

PT Pertamina will hold the majority ownership of 91%, at the Jambaran-Tiung Biru Project in the next two weeks. Now Pertamina and ExxonMobil are still completing the administration of the transfer of ownership rights.

As reported by letter No. 9/13 / MEM.M / 2017 dated January 3, 2017, the government through the Ministry of ESDM ordered Pertamina c.q. PT Pertamina EP Cepu (PEPC) to fully develop the JTB Field, and complete the process of transferring the field with a business scheme with ExxonMobil Cepu Limited. It is necessary that the Project Jambaran-Tiung Biru can be done immediately.

President Director of PT Pertamina EP Cepu (PEPC) Adriansyah said the company and ExxonMobil have reached agreement on the transfer of ownership. However, both still have to finalize the administrative problems of the agreement. Primarily, administrative affairs at ExxonMobil's internal headquarters-in the United States.

"This transfer of ownership is almost over, at most two weeks from now it's done. Hope it can be faster, "he said.

Prior to the transfer of rights, ownership, PEPC became operator and with ExxonMobil in Jambaran-Tiung Biru with 41.4% ownership portion. Regional-owned enterprises (BUMD) have 9.2% and the remaining 8% is controlled by Pertamina EP. When the transition is over, PEPC will control 82.8% ownership rights in the Jambaran-Tiung Biru Field. In addition to Pertamina EP, Pertamina holds 91% ownership interest.

He explained that the transfer of ownership rights is not the acquisition of participating interest (PI), but the application of a permanent sole risk scheme. That is, Pertamina took over the ownership of ExxonMobil in Lapangan Jambaran, as well as its obligations. Instead, ExxonMobil no longer holds any rights to anything in this project.

In fact, it must also bear the obligation to drill a well that had previously been ExxonMobil's quota. Originally, both Pertamina EP Cepu and ExxonMobil each financed the drilling of three wells. After the transfer of ownership rights is completed, these six wells must be funded by Pertamina EP Cepu.

"We are ready to drill two wells next year," he said.

The Jambaran-Tiung Biru project is planned for completion in 36 months. The investment required in the Jambaran-Tiung Biru Project is also the responsibility of Pertamina. The investment of this project has been cut from the beginning of US $ 2.1 billion in the plan of development (POD), to US $ 1.54 billion. Impact, PEPC must make adjustments to the price of procurement contracts such as the cost of information technology to the salary of the workforce.

After the transfer of ownership has been formally completed, after which the gas sale and purchase agreement (PJBG) with PT Perusahaan Lisirik Negara can be signed. Because the transfer of rights to the right to contain aspects of taxation. Thus, PJBG needs to wait for the transfer of rights process.

"If without tax ruling its forming factor (PJBG) is still variable," he said.

It hopes that the agreed gas price of US $ 7.6 per million british thermal unit / MMbtu flat during the contract period at PLN plant gate. It will also try to make the Project Jambaran-Tiung Biru can be completed on time. This is to say, if two things do not happen, the project economy will continue to fall. Although Pertamina has received 5% profit sharing, the contractor gets 45%.

The Jambaran-Tiung Biru project has a high complexity with 34% carbon dioxide and 330 million cubic feet per day / MMscfd gas processing facility. Meanwhile, the selling gas produced is 172 Mmscfd, of which 100 MMscfd will be sold to PLN and the rest is supplied to the surrounding industry.

The ground breaking of the Jambaran-Tiung Biru Project was carried out at the beginning of last week. Prior to that, Pertamina also has been working on the construction of wells and roads in the Field Jambaran-Tiung Biru. Not only that, engineering work (engineering) has also been done. With these advances, Pertamina is optimistic that the Jambaran-Tiung Biru Project will produce 2021.

Not just working on the upstream side, Pertamina is also building a transmission pipeline Gresik-Semarang through another subsidiary, PT Pertamina Gas (Pertagas). The pipeline with an investment value of US $ 515.7 million will extend along 267 kilometers (km) with a capacity of 500 MMscfd. 

    The pipeline, equipped with 19 future connections, has the potential to channel gas to industries in seven districts along Central Java and East Java that pass through the pipeline. The project will start operating by 2018.

IN INDONESIA

Oktober, Jambaran-Tiung Biru Resmi Jadi Milik Pertamina

PT Pertamina akan menjadi pemegang hak kepemilikan mayoritas, yakni 91%, di Proyek Jambaran-Tiung Biru dalam dua pekan mendatang. Kini Pertamina dan ExxonMobil masih merampungkan administrasi pengalihan hak kepemilikan ini.

Seperti diketahaui, melalui Surat No 9/ 13/MEM.M/2017 tertanggal 3 Januari 2017, pemerintah melalui Kementerian ESDM memerintahkan Pertamina c.q. PT Pertamina EP Cepu (PEPC) untuk mengembangkan secara penuh Lapangan JTB,dan menyelesaikan proses pengalihan lapangan dengan skema bisnis bersama ExxonMobil Cepu Limited. Hal ini diperlukan agar Proyek Jambaran-Tiung Biru dapat segera dikerjakan.

Presiden Direktur PT Pertamina EP Cepu (PEPC) Adriansyah mengatakan, perseroan dan ExxonMobil telah mencapai kesepakatan soal pengalihan kepemilikan tersebut. Namun, keduanya masih harus merampungkan masalah administratif dari kesepakatan tersebut. Utamanya, urusan administrasi di internal ExxonMobil yang berada di kantor pusat-di Amerika Serikat.

“Ini pengalihan hak kepemilikan sudah hampir selesai, paling lama dua minggu dari sekarang sudah beres. Semoga bisa lebih cepat,” kata dia.

Sebelum ada pengalihan hak, kepemilikan, PEPC menjadi operator dan bersama ExxonMobil di Jambaran-Tiung Biru dengan porsi kepemilikan masing-masing 41,4%. Badan usaha milik daerah (BUMD) memiliki 9,2% dan sisanya sebanyak 8% dikuasai Pertamina EP Bila peralihan usai, maka PEPC akan menguasai 82,8% hak kepemilikan atas Lapangan Jambaran-Tiung Biru. Ditambah jatah Pertamina EP, maka Pertamina memegang hak kepemilikan 91%.

Dijelaskannya, pengalihan hak kepemilikan ini bukan akuisisi hak partisipasi (participating interest/PI), melainkan penerapan skema permanent sole risk. Artinya, Pertamina mengambil alih porsi kepemilikan ExxonMobil di Lapangan Jambaran, sekaligus kewajiban-kewajibannya. Sebaliknya, ExxonMobil tidak lagi memegang hak atas apapun di proyek ini.

Secara nyata, pihaknya juga harus menanggung kewajiban pengeboran sumur yang sebelumnya menjadi jatah ExxonMobil. Sedianya, baik Pertamina EP Cepu maupun ExxonMobil masing-masing membiayai pengeboran tiga sumur. Setelah pengalihan hak kepemilikan selesai, ke-enam sumur ini harus didanai Pertamina EP Cepu.

“Kami siap melakukan pengeboran dua sumur tahun depan,” ujar dia.

Proyek Jambaran-Tiung Biru ini direncanakan selesai dalam 36 bulan. Investasi yang dibutuhkan dalam Proyek Jambaran-Tiung Biru juga menjadi tanggungan Pertamina. Investasi proyek ini sudah dipotong habis-habisan dari awalnya US$ 2,1 miliar dalam rencana pengembangan (plan of development/ POD) , menjadi US$ 1,54 miliar. Dampaknya, PEPC harus melakukan penyesuaian harga kontrak pengadaan seperti biaya teknologi informasi hingga gaji tenaga kerja.

Pasca pengalihan hak kepemilikan selesai secara formal, setelah itu perjanjian jual beli gas (PJBG) dengan PT Perusahaan Lisirik Negara bisa diteken. Pasalnya, pengalihan hak kelola tersebut mengandung aspek perpajakan. Dengan demikian, PJBG perlu menanti proses pengalihan hak kelola.

“Kalau tanpa tax ruling-nya faktor pembentuknya (PJBG) masih variabel,” katanya.

Pihaknya berharap harga gas yang telah disepakati US$ 7,6 per million british thermal unit/MMbtu flat sepanjang masa kontrak di plant gate PLN. Pihaknya juga akan berupaya agar Proyek Jambaran-Tiung Biru dapat selesai tepat waktu. Hal ini mengingat, jika dua hal itu tidak terjadi, keekonomian proyek akan terus turun. Walaupun Pertamina telah mendapat tambahan bagi hasil sebesar 5% sehingga kontraktor mendapat bagian 45%.

Proyek Jambaran-Tiung Biru memiliki kompleksitas tinggi dengan kandungan karbondioksida mencapai 34% dan fasilitas pemrosesan gas 330 juta kaki kubik per hari/ MMscfd. Sementara gas jual yang dihasilkan yakni sebesar 172 Mmscfd, di mana sebanyak 100 MMscfd akan dijual ke PLN dan sisanya dipasok ke industri sekitar.

Ground breaking Proyek Jambaran-Tiung Biru ini telah dilakukan pada awal pekan lalu. Sebelum itu, Pertamina juga sudah menggarap pembangunan tapak sumur dan jalan di Lapangan Jambaran-Tiung Biru. Tidak hanya itu, pekerjaan rekayasa (engineering) juga sudah dikerjakan. Dengan berbagai kemajuan ini, Pertamina optimistis Proyek Jambaran-Tiung Biru akan berproduksi 2021.

Tidak sekedar menggarap sisi hulu, Pertamina juga sedang membangun pipa transmisi Gresik-Semarang melalui anak usahanya yang lain, PT Pertamina Gas (Pertagas). Pipa dengan nilai investasi sebesar US$ 515,7 juta ini akan membentang sepanjang 267 kilometer (km) dengan kapasitas penyaluran 500 MMscfd. 

     Pipa yang dilengkapi dengan 19 future connection ini berpotensi menyalurkan gas bagi industri di tujuh kabupaten/kota sepanjang Jawa Tengah dan Jawa Timur yang terlewati pipa. Proyek ini akan mulai beroperasi pada 2018.

Investor Daily, Page-11, Friday, Sept 29, 2017

East Kalimantan Block and Attaka will be auctioned

The government will auction simultaneously East Kalimantan Block and Attaka Block after the second contract of the block is completed. PT Pertamina, which was assigned to manage post-contract completion, decided to release both blocks. It was considered economically heavy.

Director of Upstream Business Development Directorate General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) Tunggal said it has not received a letter from Pertamina stating that the government-owned oil and gas company restores the management rights of East Kalimantan or Attaka Block. However, if Pertamina indeed removes it, these two blocks will be offered to other investors through an auction.

These two blocks, done in unitization. That is, the workmanship of these two blocks using the same production facilities. The two-block oil and gas production is also not separated.

"The Attaka block also, if returned Pertamina, yes auctioned," he said in Jakarta, Wednesday (27/9).

The auction called will be done once Pertamina sends an official letter. The government will hold special auctions for the East Kalimantan Block and the Attaka Block, so, the auction of this block will not have to wait for next year's auction next year.

"The special auction does not need to wait next year. If that [East Kalimantan and Attaka] is returned, prepare the data, announce the auction, direct the process, "explained Sole.

This is because the second contract of this block will be finished soon. Upstream Director of Pertamina Syamsu Alam explained the two blocks weight to be managed economically. Therefore, it decided to return the two blocks to the government. However, for Attaka Block, the company will manage temporarily until the East Kalimantan Block is completed in 2018. This is because the Attaka Block contract is completed this year.

"During the interval, Pertamina will remain in the Attaka Block. In the future after the East Kalimantan Block also expires his contract, Pertamina will not manage the block [Attaka and East Kalimantan Blocks], such as the mechanisms of other blocks that expire, "he said.

He explained that both blocks are currently managed by Chevron Indonesia in a unitization unit. This is indeed because the oil and gas production from the Attaka Block is too small if managed without unitization. Thus, in the future, the management of this block still needs to be diunitisasi with East Kalimantan Block. Pertamina itself feels heavy if it has to work on two blocks.

"We think the two blocks are economically heavy for us to manage. Nothing else, other than economic factors, " Alam said.

East Kalimantan and Attaka blocks are operated by Chevron Indonesia. Only in East Kalimantan, Chevron holds 100% participation right. While in Attaka, Chevron and Inpex Corporation each have 50% participation rights. The East Kalimantan Block contract was signed on January 11, 1991 and will be completed on October 24, 2018. The Attaka Block contract commences on March 31, 1997 and ends on March 31, 2017.

Map of Working Area Oil and Gas

Based on data from Pertamina, East Kalimantan Block has an area of ​​6,177 square kilometers. In 2015, oil and gas reserves were recorded at 213 million barrels of oil equivalent (MMboe). While the oil and gas production of this block is 36.5 thousand barrels of oil equivalent per day (kilo barrel oil equivalent per day / kboepd). Meanwhile, the 144.73 square kilometer Attaka Block is producing 4,900 boepd with 2.4 MMboe oil and gas reserves in 2015.

Immediately Signed

While for the other six blocks will be continued until the signing of production sharing contract (PSC). The signing of the sixth block contract had to wait for the Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources No. 52 of 2017 which is a revision of Ministerial Regulation 8/2017 regarding the gross split contract. Because, if using the old beleid, the company needs additional incentives.

"Some oil and gas blocks, now existing Ministerial Regulation 52/2017, need to calculate again whether the incentive needs. Now assign SKK Migas to calculate again, "he said.

Admittedly, the sixth block of this contract needs to be signed immediately because almost the entire block finished his contract next year. It is now trying to sign a contract with Pertamina can be done as soon as possible. Pertamina also hopes the contract will be signed soon.

"If the problem of the target and other contracts, faster is certainly better," said Alam.

President Director of PT Pertamina Hulu Energi Gunung Sardjono Hadi added that his party is ready to sign the termination block contract assigned to him. It has submitted a proposal for the development of these blocks to the ESDM Ministry. Then, with the issuance of Ministerial Decree 52/2017, the five blocks handed over to PHE have already reached a sufficient economy..

"So there is an additional 6-7% split [with Ministerial Regulation 52 / 20171. This is if we see from contractor take and NPV better, "he said.

Map of Working Area Oil and Gas

It also will continue to make efficiency. As is known, the government commissioned Pertamina to manage eight working areas that will expire its contract, including East Kalimantan Block and Attaka. The other six blocks are BlokTuban, East Java (JOB Pertamina-PetroChina Eastjava); Ogan Komering Block, South Sumatera (JOB Pertamina-Talisman); Sanga-Sanga Block, East Kalimantan (Saka Energi); Southeast Sumatra Block (SES), Lampung (CNOOC SES Limited); Middle East Block (Total E & P Indonesie); and North Sumatra Offshore Block, Aceh (Pertamina).

IN INDONESIA

Blok East Kalimantan dan Attaka akan Dilelang

Pemerintah akan melelang secara bersamaan Blok East Kalimantan dan Blok Attaka pasca kontrak kedua blok tersebut selesai. PT Pertamina yang ditugaskan mengelola pasca kontrak selesai, memutuskan untuk melepas kedua blok ini Iantaran dinilai berat secara keekonomian. 

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Direktorat jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Tunggal mengatakan, pihaknya belum menerima surat dari Pertamina yang menyatakan bahwa perusahaan migas milik pemerintah itu mengembalikan hak pengelolaan Blok East Kalimantan ataupun Attaka. Namun, jika memang Pertamina melepasnya, dua blok ini akan ditawarkan ke investor lain melalui lelang.

Kedua blok ini, dikerjakan secara unitisasi. Artinya, pengerjaan dua blok ini menggunakan fasilitas produksi yang sama. Produksi migas dua blok ini juga tidak dipisahkan. 

“Blok Attaka juga, kalau dikembalikan Pertamina, ya dilelang,” kata dia di Jakarta, Rabu (27/9).

Lelang disebutnya akan dilakukan begitu Pertamina mengirim surat resmi. Pemerintah akan menggelar lelang khusus untuk Blok East Kalimantan dan Blok Attaka, sehingga, lelang blok ini tidak perlu menunggu lelang periode berikutnya di tahun depan.

“Lelang khusus itu tidak perlu menunggu tahun depan. Kalau memang itu [East Kalimantan dan Attaka] dikembalikan, siapkan datanya, umumkan lelang, langsung proses,” jelas Tunggal. 

Hal ini karena kontrak kedua blok ini akan segera selesai. Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam menjelaskan, kedua blok ini berat untuk dikelola secara keekonomian. Karenanya, pihaknya memutuskan mengembalikan kedua blok ini kepada pemerintah. Namun khusus untuk Blok Attaka, perseroan akan mengelola untuk sementara sampai kontrak Blok East Kalimantan selesai pada 2018. Hal ini mengingat kontrak Blok Attaka rampung tahun ini.

“Selama waktu jeda tersebut, Pertamina akan tetap di Blok Attaka. Ke depan setelah Blok East Kalimantan juga habis masa kontraknya, Pertamina tidak akan mengelola blok tersebut [Blok Attaka dan East Kalimantan], seperti mekanisme blok-blok lain yang habis masa kontraknya," tutur dia.

Dijelaskannya, kedua blok tersebut saat ini dikelola Chevron Indonesia secara unitisasi. Hal ini memang lantaran produksi migas dari Blok Attaka terlalu kecil jika dikelola tanpa unitisasi. Sehingga, ke depan, pengelolaan blok ini tetap perlu diunitisasi dengan Blok East Kalimatan. Pertamina sendiri merasa berat jika harus menggarap dua blok.

“Menurut kami, dua blok tersebut yang secara keekonomian berat untuk kami kelola. Tidak ada yang lain, selain faktor keekonomian,” kata Alam.

Blok East Kalimantan dan Attaka sama-sama dioperasikan oleh Chevron Indonesia. Hanya saja di East Kalimantan, Chevron memegang hak partisipasi 100%. Sementara di Attaka, Chevron dan Inpex Corporation masing-masing memiliki hak partisipasi 50%. Kontrak Blok East Kalimantan diteken pada 11 Januari 1991 dan akan selesai pada 24 Oktober 2018. Kontrak Blok Attaka dimulai pada 31 Maret 1997 dan berakhir pada 31 Maret 2017.

Berdasarkan data Pertamina, Blok East Kalimantan memiliki luas area 6.177 kilometer persegi. Pada 2015 lalu, cadangan migas ini tercatat sebesar 213 juta barel setara minyak (million barrel oil equivalent/ MMboe). Sementara produksi migas blok ini yakni sebesar 36,5 ribu barel setara minyak per hari (kilo barrel oil equivalent per day/kboepd). Sementara Blok Attaka seluas 144,73 kilometer persegi tercatat memproduksi 4.900 boepd dengan cadangan migas 2,4 MMboe pada 2015. 

Segera Diteken

Sementara untuk enam blok lainnya akan dilanjutkan sampai tanda tangan kontrak kerja sama (production sharing contract/ PSC). Penandatanganan kontrak keenam blok ini sempat harus menunggu Peraturan Menteri ESDM No 52 Tahun 2017 yang merupakan revisi Peraturan Menteri 8/2017 soal kontrak gross split. Pasalnya, jika menggunakan beleid lama, perseroan membutuhkan tambahan insentif.

“Beberapa blok migas, sekarang sudah ada Peraturan Menteri 52/ 2017, perlu hitung lagi apakah perlu insentif. Sekarang tugaskan SKK Migas untuk hitung lagi," ujarnya.

Diakuinya, kontrak keenam blok ini perlu segera diteken lantaran hampir seluruh blok selesai kontraknya pada tahun depan. Pihaknya kini berupaya agar penandatanganan kontrak dengan Pertamina bisa segera dilakukan secepatnya. Pertamina juga berharap kontrak segera diteken. 

“Kalau masalah target kontrak dan lainya, lebih cepat tentu lebih baik,” kata Alam.

Presiden Direktur PT Pertamina Hulu Energi Gunung Sardjono Hadi menambahkan, pihaknya siap meneken kontrak blok terminasi yang ditugaskan kepadanya. Pihaknya telah mengirimkan proposal rencana pengembangan blok-blok ini kepada Kementerian ESDM. Kemudian, dengan terbitnya Peraturan Menteri 52/2017, lima blok yang diserahkan pengelolaannya ke PHE sudah mencapai keekonomian yang mencukupi.

“Jadi ada tambahan split 6-7% [dengan Peraturan Menteri 52/ 20171. Ini kalau kami lihat dari contractor take maupun NPV

lebih bagus,” kata dia. 

Pihaknya juga akan terus melakukan efisiensi. Seperti diketahui, pemerintah menugaskan Pertamina untuk mengelola delapan wilayah kerja yang akan habis masa kontraknya, termasuk Blok East Kalimantan dan Attaka. Keenam blok lainnya adalah BlokTuban, Jawa Timur (JOB Pertamina-PetroChina Eastjava); Blok Ogan Komering, Sumatera Selatan (JOB Pertamina-Talisman); Blok Sanga-Sanga, Kalimantan Timur (Saka Energi); Blok Southeast Sumatera (SES), Lampung (CNOOC SES Limited); Blok Tengah Timur (Total E&P Indonesie); dan Blok North Sumatera Offshore, Aceh (Pertamina).

Investor Daily, Page-11, Friday, Sept 29, 2017

PNBP Migas and Mineral and Coal Achieved Rp 118.7 Trillion

The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) is optimistic that the target of non tax revenues (PNBP) in this year's ESDM sector is achieved, even exceeded. The realization of PNBP of oil and gas (oil and gas) as of September reached Rp 92.43 trillion or 96.7 percent of the target of Rp 95.6 trillion. While the realization of mineral and coal minerals (minerba) or mining reached Rp 25.73 trillion from the target of Rp 33 trillion (78%).

ESDM Minister Ignasius Jonan revealed that the realization of PNBP in the EMR sector shows a positive trend and in line with

target of APBN-P 2017.

"Realization of oil and gas PNBP as per September reached Rp 92 trillion more, by the end of the year may be Rp 120 trillion. Realization of PNBP Mineral and Coal even until the end of the year should be more than Rp 25 trillion or at least reach Rp 33 trillion, "said Jonan in Jakarta, Thursday (28/9).

Data from the Ministry of Energy and Mineral Resources show that the PNBP of the ESDM sector over the past three years tends to decline. In 2014, oil and gas PNBP reached Rp 320.25 trillion, in 2015 fell to Rp 122.52 trillion, and in 2016 fell again to Rp 83.83 trillion. While PNBP mining in 2014 reached Rp 34.40 trillion. That number in 2015 and 2016 fell to Rp 29.63 trillion and Rp 27.21 trillion respectively.

On the other hand, referring to the Ministry of Energy and Mineral Resources, New and Renewable Energy (EBT) revenues, although the numbers are still small. In 2014, PNBP EBT amounts to Rp 750 billion, rising to Rp 880 billion in 2015, and increasing again to Rp 930 billion in 2016. Until this September, the realization of PNBP EBT reached Rp 530 billion. Minister of EMR explained that the downward trend of realization of non-tax revenues is influenced by commodity prices.

"The government can not control the movement of commodity prices because it is entirely market dependent," he said.

Jonan added, in 2014 to 2016, world crude oil prices and coal weakened. But in 2017 improved and able to boost state revenues.

"The price of oil and gas commodities and minerals refer to international prices. So, global market price, so that we can not control, "he said.

Lifting Oil and Gas

Reforminer Institute Executive Director Komaidi Notonegoro estimates that the realization of the ESDM sector's non-tax revenues could exceed the target this year, with the target of oil and gas lifting achieved based on the APBN-P 2017 assumption. In APBN-P this year, oil and gas lifting is set at 815 thousand barrels per day (bpd) and 1.150 million barrels per day oil equivalent (bphsm). Achievement, PNBP of EMR sector, according to Komaidi, among others supported by the rising trend of oil and gas commodity prices and coal.

"So, if it refers to the figure as of September 2017, it is fair that the realization of the ESDM sector non-tax revenues at the end of the year reaches the revised budget target of APBN-P 2017 and exceeded last year's achievements. However, oil lifting should be pursued to achieve the target as well, "he said.

Although the price of oil and gas commodities and minerals shows an increasing trend, the government should strive for the realization of oil lifting is not below the target of 815 thousand bpd. You see, the price of oil and gas and minerba can not be controlled by the government, so that it can change at any time.

On the other hand, the government is rather pessimistic that the realization of oil lifting reaches the target. ESDM Minister Ignasius Jonan once said, oil lifting this year will not reach 815 thousand bpd as pegged in APBN-P 2017.

Based on data from the Ministry of Energy and Mineral Resources, until August 2017 the realization of oil lifting reached 792 thousand bpd. However, gas lifting until August 2017 reached 1.134 million bpdm. Almost ascertained, this year's gas lifting exceeded the target of APBN-P 2017 of 1.150 million bpdm.

"For oil lifting, the foundation of the government initially Cepu Block and recovery Mahakam block. The government has tried, including appointing Pertamina to enter the Mahakam Block with the aim of increasing oil production. However, it must be understood, oil and gas production can not be encouraged in a short time. The government also needs to take strategic steps to increase oil lifting, "he asserted

Importer of Oil

Separately, Yusri Usman, Executive Director of the Center for Energy and Resources Indonesia (CERI) also estimates that the realization of the ESDM sector's non-tax revenues could increase and reach the 2017 APBN-P target. However, he warned that the government should take anticipatory measures if oil prices soar. The problem is that Indonesia is a net oil importer, so that oil price hikes that are too high will put pressure on the state budget, as the cost of imported fuel oil (BBM) will increase.

"The condition has been complained of Pertamina to the minister of Energy and Mineral Resources.

The selling price of Premium 88 is not allowed to go up and diesel fuel is only given a fixed subsidy of Rp 500 per liter. It could reduce Pertamina's profit this year, "he said.

Yusri predicts the realization of oil and gas PNBP this year increased significantly if the price of crude oil above US $ 50 per barrel.

"Only the strange thing, the non-tax revenues of the ESDM sector has been falling steadily in the last three years. In fact, coal prices have gone up and there is export raw minerals of about 20 million metric tons by the end of the year, "he said.

According to Yusri, it is difficult to increase oil and gas PNBP if oil price continues below US $ 50 per barrel.

"All contracting contractors (KKKS) will not invest in drilling to increase production because it is not economical, while if the sector of Mineral and Coal is boosted, it would be funny if the exports are intense, the mineral downstream program will be destroyed," he said.

The good news is that gas lifting is estimated to reach 1.150 million bphsm target, as until August the realization has reached 1.134 million bpd. The achievement of gas lifting is supported by the field gas field of Jangkrik Field.

He explained that the government should more seriously encourage the development and use of EBT and diversify energy. The ESDM ministerial decree assigning Pertamina to 150 fuel stations for public (gas stations) in Java to prepare gas fuel dispenser (BBG) for vehicles also needs to be supported.

"The president should also pay the same attention to the primary energy infrastructure and the EBI as well as the attention to civil infrastructure," he said.

IN INDONESIA

PNBP Migas dan Mineral dan Batubara Mencapai Rp 118,7 Triliun

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis target penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor ESDM tahun ini tercapai, bahkan bisa terlampaui. Realisasi PNBP minyak dan gas bumi (migas) per September mencapai Rp 92,43 triliun atau 96,7% dari target Rp 95,6 triliun. Sedangkan realisasi PNBP mineral dan batubara (minerba) atau pertambangan mencapai Rp 25,73 triliun dari target Rp 33 triliun (78%).

Menteri ESDM Ignasius Jonan mengungkapkan, realisasi PNBP di sektor ESDM menunjukkan tren positif dan sejalan dengan

target APBN-P 2017. 

“Realisasi PNBP migas yang per September mencapai Rp 92 triliun lebih, pada akhir tahun mungkin bisa Rp 120 triliun. Realisasi PNBP Mineral dan Batubara pun sampai akhir tahun mestinya lebih dari Rp 25 triliun atau setidaknya mencapai Rp 33 triliun,” kata Jonan di Jakarta, Kamis (28/9).

Data Kementerian ESDM menunjukkan, PNBP sektor ESDM selama tiga tahun terakhir cenderung menurun. Pada 2014, PNBP migas mencapai Rp 320,25 triliun, pada 2015 turun menjadi Rp 122,52 triliun, dan pada 2016 turun lagi menjadi Rp 83,83 triliun. Sedangkan PNBP pertambangan pada 2014 mencapai Rp 34,40 triliun. Angka itu pada 2015 dan 2016 masing-masing turun menjadi Rp 29,63 triliun dan Rp 27,21 triliun.

Di sisi lain, merujuk data Kementerian ESDM, PNBP Energi Baru dan Terbarukan (EBT) naik meski angkanya masih kecil. Pada 2014, PNBP EBT berjumlah Rp 750 miliar, naik menjadi Rp 880 miliar pada 2015, dan naik lagi menjadi Rp 930 miliar pada 2016. Hingga September ini, realisasi PNBP EBT mencapai Rp 530 miliar. Menteri ESDM menjelaskan, tren penurunan realisasi PNBP dipengaruhi harga komoditas. 

“Pemerintah tidak bisa mengendalikan pergerakan harga komoditas karena hal itu sepenuhnya tergantung pasar,” ujar dia.

Jonan menambahkan, pada 2014 hingga 2016, harga minyak mentah dunia dan batubara melemah. Namun pada 2017 membaik dan mampu mendongkrak penerimaan negara. 

“Harga komoditas migas dan minerba mengacu pada harga internasional. Jadi, global market price, sehingga ini tidak bisa kita kendalikan,” tandas dia.

Lifting Migas

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro memperkirakan realisasi PNBP sektor ESDM tahun ini bisa melampaui target, dengan catatan target lifting migas tercapai sesuai asumsi APBN-P 2017. Dalam APBN-P tahun ini, lifting minyak bumi dan gas masing-masing dipatok 815 ribu barel per hari (bph) dan 1,150 juta barel per hari setara minyak (bphsm). Pencapaian, PNBP sektor ESDM, menurut Komaidi, antara lain ditopang tren kenaikan harga komoditas migas dan batubara. 

“Jadi, jika merujuk angka per September 2017, wajar bila realisasi PNBP sektor ESDM pada akhir tahun mencapai target APBN-P 2017 dan melebihi pencapaian tahun lalu. Namun, lifting minyak harus diupayakan mencapai target pula,” tutur dia.

Meski harga komoditas migas dan minerba menunjukkan tren meningkat, pemerintah perlu mengupayakan agar realisasi lifting minyak tidak di bawah target 815 ribu bph. Soalnya, harga migas dan minerba tidak bisa dikendalikan pemerintah, sehingga bisa berubah sewaktu-waktu. 

Di sisi lain, pemerintah agak pesimistis realisasi lifting minyak mencapai target. Menteri ESDM Ignasius Jonan pernah mengatakan, lifting minyak tahun ini tidak akan mencapai 815 ribu bph sebagaimana dipatok dalam APBN-P 2017.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, hingga Agustus 2017 realisasi lifting minyak mencapai 792 ribu bph. Namun, lifting gas hingga Agustus 2017 mencapai 1,134 juta bphsm. Hampir dipastikan, lifting gas tahun ini melampaui target APBN-P 2017 sebanyak 1,150 juta bphsm.

“Untuk lifting minyak, tumpuan pemerintah awalnya Blok Cepu dan recovery Blok Mahakam. Pemerintah sudah berupaya, termasuk menunjuk Pertamina masuk Blok Mahakam dengan tujuan menaikkan produksi minyak. Namun, harus dipahami, produksi migas tidak bisa digenjot dalam waktu singkat. Pemerintah juga perlu menempuh langkah-langkah strategis untuk menaikkan lifting minyak,” tegas dia 

Importir Minyak

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Center of Energy and Resources Indonesia (CERI) Yusri Usman juga memperkirakan realisasi PNBP sektor ESDM bisa meningkat dan mencapai target APBN-P 2017. Namun, ia mengingatkan, pemerintah harus menempuh langkah-langkah antisipasi jika harga minyak melonjak. 

       Soalnya, saat ini Indonesia merupakan negara importir sejati minyak (net oil importer), sehingga kenaikan harga minyak yang terlampau tinggi bakal memberikan tekanan terhadap APBN, karena biaya impor bahan bakar minyak (BBM) akan meningkat.

“Kondisi itu sudah dikeluhkan Pertamina kepada menteri ESDM. 

Harga jual Premium 88 kan tidak boleh naik dan solar hanya diberikan subsidi tetap Rp 500 per liter. Itu bisa mengurangi laba Pertamina tahun ini,” ucap dia.

Yusri memprediksi realisasi PNBP migas tahun ini meningkat signifikan jika harga minyak mentah di atas US$ 50 per barel. 

“Hanya yang aneh, PNBP sektor ESDM malah turun terus dalam tiga tahun terakhir. Padahal, harga batubara sudah naik dan ada ekspor mineral mentah sekitar 20 juta metrik ton sampai akhir tahun,” papar dia.

Menurut Yusri, sulit menaikkan PNBP migas jika harga minyak terus di bawah US$ 50 per barel. 

"Semua kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) tidak akan melakukan investasi pengeboran untuk meningkatkan produksi karena tidak ekonomis. Di pihak lain, bila sektor Mineral dan Batubara digenjot, tentu lucu. Kalau ekspornya gencar, program hilirisasi mineral akan hancur,” tutur dia.

Berita baiknya, lifting gas diperkirakan mencapai target 1,150 juta bphsm karena hingga Agustus realisasinya sudah mencapai 1,134 juta bphsm. Pencapaian lifting gas antara lain ditopang mulai berproduksiya lapangan gas Lapangan Jangkrik. 

Dia menjelaskan, pemerintah harus lebih serius mendorong pengembangan dan penggunaan EBT dan melakukan diversifikasi energi. Keputusan menteri ESDM yang menugaskan Pertamina agar 150 stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di Jawa menyiapkan dispenser bahan bakar gas (BBG) untuk kendaraan juga perlu didukung.

“Sudah seharusnya pula presiden memberikan perhatian yang sama terhadap infrastruktur energi primer dan EBI seperti halnya perhatian terhadap infrastruktur sipil,” tegas dia.

Investor Daily, Page-1, Friday, Sept 29, 2017

The Mahakam Shares Division is dim

The government has verbally allowed PT Pertamina to impose a maximum transfer of participation rights (PI) or share down in the Mahakam Block. Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ignatius Jonan has stated, Pertamina can do 39%.

Even the share down process can be done without a decision letter from the Ministry of Energy and Mineral Resources. Jonan said if Pertamina wants to share down in Mahakam block. Pertamina must send a letter to the Minister of Energy and Mineral Resources. According to him, the matter of share down is Pertamina.

"When held by Sudirman Said share down 30% .If Pertamina want to expand enough with 51% may not share 39% share, please only.But if Pertamina want to share down 39% please write to us," he explained, Thursday (28 / 9).

It's just that he asserted, the Pertamina should still be a majority in the Mahakam block.

the Mahakam block

"The minimum we mandate 51% .If the government assigned to Pertamina not up to 51% less ethical, because 10% is Pl area, the remaining 39%, so want to share down whatever may. Only Pertamina at least 51%, "he said.

In addition, Jonan also requires Pertamina as operator of the Mahakam Block as of January 1, 2018 to keep the block's cost recovery no larger than it is today. And no less important, Pertamina can maintain production of Mahakam Block.

"Requirements that are not negotiable, cost recovery should not be greater than existing operator, if there should be a bigger technical studies, the production also should not go down," he said.

Under these conditions Pertamina may conduct joint operation in the Mahakam Block. The government submitted the joint operation decision to Pertamina. Meanwhile, Director of Investment Planning and Risk Management (PIMR) Pertamina Gigih Prakoso revealed, until now it is just waiting for an official letter from the government about 39% share down shares.

"So far there is no letter, we follow the government policy only, so it must be from the government all, we just go," he said.

However, if there is no letter, it means Pertamina will keep running like a letter ever delivered in the time of Minister of Energy and Mineral Resources Sudirman Said.

"We are ready for investment January 1, 2018, have prepared the budget and drilled wells," he said.

He also hopes, Total EP can be together at the beginning of managing the Mahakam, not in the middle of the driveway. "It would be good if it was early," he said.

IN INDONESIA

Pembagian Saham Mahakam Redup

Pemerintah secara lisan telah mengizinkan PT Pertamina melakukan batasan maksimal transfer hak partisipasi (PI) atau share down di Blok Mahakam. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan telah menyatakan, Pertamina bisa melakukan 39%.

Bahkan proses share down tersebut bisa dilakukan tanpa surat keputusan dari Kementerian ESDM. Jonan mengatakan, jika Pertamina ingin melakukan share down di Blok Mahakam. Pertamina yang justru harus mengirimkan surat kepada Menteri ESDM. Menurutnya, soal share down terserah Pertamina.

"Saat dipegang Sudirman Said share down 30%. Kalau Pertamina mau ekspansi cukup dengan 51% boleh tidak di share down 39%, silakan saja. Tapi kalau Pertamina mau share down 39% silakan tulis Surat ke kami," jelasnya, Kamis (28/9). 

    Hanya saja ia menegaskan, pihak Pertamina tetap harus menjadi mayoritas di Blok Mahakam. 

"Minimal yang kami wajibkan 51%. Kalau pemerintah menugaskan ke Pertamina tidak sampai 51% kurang etis. Karena 10% merupakan Pl daerah, sisa 39%, jadi mau share down berapapun boleh. Hanya Pertamina minimal 51%," tegasnya.

Selain itu, Jonan juga mewajibkan Pertamina selaku operator Blok Mahakam per 1 Januari 2018 menjaga cost recovery blok tersebut tidak lebih besar dari saat ini. Dan tidak kalah penting, Pertamina bisa menjaga produksi Blok Mahakam. 

"Persyaratan yang tidak bisa ditawar, cost recovery tidak boleh lebih besar dari eksisting operator, kalau lebih besar harus ada kajian teknis. Produksi juga tidak boleh turun," tegasnya.

Dengan berbagai syarat tersebut, Pertamina boleh melakukan joint operation di Blok Mahakam. Pemerintah menyerahkan keputusan joint operation tersebut ke Pertamina. Sementara itu Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko (PIMR) Pertamina Gigih Prakoso mengungkapkan, sampai saat ini pihaknya hanya menunggu Surat resmi dari pemerintah soal share down 39% Saham itu. 

"Selama ini tidak ada surat, kami mengikuti policy pemerintah saja. Jadi harus dari pemerintah semuanya, kita ikut saja" ujarnya.

Namun jika tidak ada surat, artinya Pertamina akan tetap menjalankan seperti surat yang pernah disampaikan pada masa Menteri ESDM Sudirman Said. 

"Kami sudah siap investasi 1 Januari 2018, sudah siapkan bujet dan sumur yang dibor," kata dia.

     Dia juga berharap, Total EP bisa bersama-sama di awal mengelola Mahakam, jangan di tengah jalan masuk. "Akan bagus jika awal," kata dia.

Kontan, Page-14, Friday, Sept 29, 2017

State Revenue from ESDM Optimistic Up

Lifting oil in September was down compared to the first half of 2017.

The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) is optimistic that the state revenue from the ESDM sector will rise this year. Although acknowledged, commodity prices as a driver of the increase in state revenues can not be predicted, because it refers to the market.

ESDM Minister Ignasius Johan explained, there are two major factors that affect the state revenue in the sector of ESDM. First, commodity prices and quantity of production in the ESDM sector. Regarding commodity prices, the government can not control commodity prices because it refers to international prices. According to Jonan, oil and gas commodities as well as minerals and coal (minerba) is a global market price.

"So this can not be controlled," said Jonan in a press conference at the Office of the Ministry of Energy and Mineral Resources Jakarta on Thursday (28/9). He pointed out, by 2015, the price of oil is more than 100 per barrel. The total state revenue can reach about Rp 357 trillion from the EMR sector. However, in 2016, oil prices stay at US $ 38 per barrel, then the state revenue directly reduced.

Second, the problem of production quantity. Jonan explained, the problem of quantity can indeed be controlled by the government. But when production can be improved, the market is not necessarily absorbable. He gives an example, gas production is now quite a lot, so it can not be absorbed by the market.

"The production of gas a lot, sometimes there is in the mind want to sell where? Sometimes the sale of the nature spot, sudden or direct," he said.

In addition to these two factors, the state revenue from the ESDM sector is also from the imposition of tariffs or royalties or profit sharing. With commodity prices still low, the government can not increase tariffs, royalties or high yields. According to Jonan, the government tries to impose tariffs on non-tax revenues or royalties or so-called fair share results so as not to burden the business world.

 "If the business world weighs closing down, job opportunities will decrease," said Jonan.

Even though the condition of the ESDM sector is slowing down, by 2017 there has been an improvement from the state revenue side. Seen from the increase in state revenue in 2017 compared to 2016.

Oil target missed

Until August 2017, oil lifting is only 792,000 barrels per day or barrel oil per day (bopd). Whereas the target, oil lifting this year is set at 815,000 bph. Whereas in the first half of 2017 the average oil lifting 802,000 barrels per day. This means that there is a decrease in production in September 2017. The biggest contributors to oil lifting are Chevron Pacific Indonesia, Mobil Cepu Ltd, Pertamina EP, Total EP Indonesie, PHE ONWJ, Cnooc Ses Ltd, Medco Natuna, Chevron Indonesia, PC Ketapang II Ltd and Vico.

Jonan said, Indonesia's oil lifting is average until now still below 800,000 bpd. Until the end of the year projected will not reach the targel of the Revised State Budget (APBN-P) 2017.

"In my opinion, the oil until the end of the year outlook below 815,000 barrels per day," he said.

For gas, he is still quite optimistic target lifting this year is achieved. Because until August 2017, gas lifting has reached 1.134 million barrels of oil equivalent per day (boepd).

"If the gas above it, maybe 10% -15% above that target 1.115.000 boepd," he said. Contribution of gas production from Total EP Indonesie, BP Tangguh, Pertamina EP, Conoco Philips Grissik Ltd, JOB Pertamina-Medco Medco Natuna.

IN INDONESIA

Pendapatan Negara dari ESDM Optimistis Naik

Lifting minyak pada September ini turun dibandingkan semester pertama 2017.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) optimistis, pendapatan negara dari sektor ESDM akan naik tahun ini. Meski diakui, harga komoditas sebagai pendorong kenaikan pendapatan negara tidak bisa diprediksi, karena mengacu pasar.

Menteri ESDM Ignasius Johan menjelaskan, ada dua faktor besar yang mempengaruhi penerimaan negara di sektor ESDM. Pertama, harga komoditas dan kuantitas produksi di sektor ESDM. Terkait harga komoditas, pemerintah tidak bisa mengendalikan harga komoditas karena mengacu pada harga internasional. Menurut Jonan, komoditas migas serta mineral dan batubara (minerba) itu global market price. 

"Sehingga ini tidak bisa kita kendalikan," ujar Jonan dalam konferensi pers di Kantor Kementerian ESDM Jakarta pada Kamis (28/9). la mencontohkan, pada tahun 2015, harga minyak lebih dari 100 per barel. Total penerimaan negara bisa mencapai sekitar Rp 357 triliun dari sektor ESDM. Namun pada tahun 2016, harga minyak tinggal US$ 38 per barel, maka penerimaan negara langsung mengecil.

Kedua, masalah kuantitas produksi. Jonan memaparkan, masalah kuantitas memang bisa saja dikendalikan oleh pemerintah. Namun ketika produksi bisa ditingkatkan, pasar belum tentu bisa menyerap, la memberi contoh, produksi gas kini cukup banyak, sehingga tidak bisa diserap oleh pasar. 

"Produksi gas banyak, kadang-kadang ada dalam pikiran mau di jual ke mana? Kadang terjadi penjualan sifatnya spot, mendadak atau langsung," ujarnya.

Selain kedua faktor tersebut, penerimaan negara dari sektor ESDM juga dari pengenaan tarif atau royalti atau bagi hasil. Dengan harga komoditas masih rendah, pemerintah tidak bisa meningkatkan pengenaan tarif, royalti atau bagi hasil yang tinggi. Menurut Jonan, pemerintah berusaha mengenakan tarif PNBP atau royalti atau yang disebut bagi hasil fair supaya tidak memberatkan dunia usaha. 

 "Kalau dunia usaha berat nanti tutup, lapangan kerja berkurang," kata Jonan. 

Biarpun kondisi sektor ESDM mengalami perlambatan, pada tahun 2017 sudah terjadi perbaikan dari sisi penerimaan negara. Terlihat dari adanya peningkatan penerimaan negara di tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016.

Target minyak meleset

Hingga Agustus 2017, lifting minyak hanya 792.000 barel per hari atau barrel oil per day (bopd). Padahal target, lifting minyak tahun ini dipatok sebesar 815.000 bph. Padahal pada semester I-2017 rerata lifting minyak 802.000 barel per hari. Artinya ada penurunan produksi pada September 2017. Kontributor terbesar lifting minyak adalah Chevron Pacific Indonesia, Mobil Cepu Ltd, Pertamina EP, Total EP Indonesie, PHE ONWJ, Cnooc Ses Ltd, Medco Natuna, Chevron Indonesia, PC Ketapang II Ltd dan Vico.

Jonan mengatakan, lifting minyak Indonesia memang rata-rata sampai saat ini masih di bawah 800.000 bph. Hingga akhir tahun diproyeksi tidak akan mencapai targel Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2017. 

"Menurut saya, minyak sampai akhir tahun outlook di bawah 815.000 barel per hari," ujarnya.

Untuk gas, ia masih cukup optimistis target lifting pada tahun ini tercapai. Pasalnya hingga Agustus 2017, lifting gas sudah mencapai 1.134.000 barrel oil equivalent per day (boepd). 

"Kalau gas di atas itu, mungkin 10%-15% di atas itu. Targetnya 1.115.000 boepd," katanya. Kontribusi produksi gas dari Total EP Indonesie, BP Tangguh, Pertamina EP, Conoco Philips Grissik Ltd, JOB Pertamina-Medco Medco Natuna.

Kontan, Page-14, Friday, Sept 29, 2017

Pertamina Supply Gas to PLTG Sambera Kaltim

PT Pertamina and PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) have just signed a gas sale and purchase agreement to meet the electricity needs of Sambera Gas Power Plant (PLTG), East Kalimantan. PT Pertamina through its subsidiary PT Pertagas Niaga (PTGN), supplies liquefied natural gas for PLTG with a capacity of 2x20 MW

The signing of the comemorative ceremony of the LNG Gas Sale and Purchase Agreement for Sembera power plant needs is done by Pertamina Gas Director Yenni Andayani and PLN Superintendent Procurement Director Supangkat Iwan Santoso in Jakarta on Thursday (28/9). Yenni said, this cooperation as an effort to optimize existing LNG infrastructure such as Badak LNG Plant. This is also an innovation Pertamina when gas supply is done using LNG truck mode.

The LNG supply will start in April 2018 with a total need of 7.9 mmscfd. The mechanism of supply using ISO tank truck mode from Bontang covering a distance of about 70 kilometers to the Sembera power plant. Before disbursed, Pertamina also prepares infrastructure in the form of regasification facility around PLTG Sembara.

"Pertamina has prepared 20 ISO tank trucks that are replacing LNG," Yenni said in a press release on Thursday (28/9). In the initial phase, the cooperation lasted for five years and extended as needed.

IN INDONESIA

Pertamina Menyuplai Gas ke PLTG Sambera Kaltim

PT Pertamina dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) baru saja menandatangani kerjasama jual beli gas untuk memenuhi kebutuhan listrik Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) Sambera, Kalimantan Timur. PT Pertamina melalui anak perusahaannya PT Pertagas Niaga (PTGN), menyuplai liquefied natural gas untuk PLTG dengan kapasitas 2x20 MW

Penandatanganan comemorative ceremony Perjanjian Jual Beli Gas LNG untuk kebutuhan PLTG Sembera dilakukan oleh Direktur Gas Pertamina Yenni Andayani dan Direktur Pengadaan Strategis PLN Supangkat Iwan Santoso di Jakarta, Kamis (28/9). Yenni bilang, kerjasama ini sebagai upaya mengoptimalkan infrastruktur LNG eksisting seperti di Kilang LNG Badak. Ini juga merupakan inovasi Pertamina ketika suplai gas dilakukan menggunakan moda truk LNG.

Suplai LNG akan dimulai pada April 2018 dengan jumlah kebutuhan 7,9 mmscfd. Adapun mekanisme suplai menggunakan moda truk ISO tank dari Bontang menempuh jarak sekitar 70 kilometer hingga ke PLTG Sembera. Sebelum disalurkan, Pertamina juga menyiapkan infrastruktur berupa fasilitas regasifikasi di sekitar PLTG Sembara. 

"Pertamina telah menyiapkan 20 truk ISO tank yang bergantian mengisi LNG," kata Yenni dalam siaran pers, Kamis (28/9). Tahap awal, kerja sama ini berlangsung selama lima tahun dan diperpanjang sesuai kebutuhan.

Kontan, Page-14, Friday, Sept 29, 2017

Pertamina Ep Socialization to Citizens

Pertamina EP Asset 4 Cepu re-disseminates the planned drilling activities of Tapen Field well field located in Sidoharjo Village, Senori Sub-district, Tuban Regency. The socialization presented representatives of Sidoharjo villagers who were accompanied by the local Sub District Leadership Communication Forum (Forkopimca).

In the socialization, in addition to submitting drilling plans, also discussed about perioritas skil and non skil labor which amounted to 41 people. Camat Senori, Tuban district government, Sugeng Purnomo said, there are several points submitted by the company. The meeting emphasized the agreement on skill and non-skill labor. 

    While the workforce to be recruited in the drilling process required as many as 41 people. Meanwhile, for another PT (sub cooperation cooperation) with Pertamina EP will soon informated soon to the village, so that the needs of local labor can be ascertained.

"In addition to the labor agreement, Pertamina EP promised that in the future it will conduct intensive communication, especially the cooperation of the company with the areas of the villages entering the ring zone have an impact on the activities of the company, especially in improving the welfare the level of the economy, "said Sugeng so familiar greeting.

He added, for the implementation of drill mobilization done for 14 days ahead. "Mobilization plans today are up to 14 days ahead," he said.

Confirmed separately, Public Relations or Government & Public Relation Assistant Manager of PT Pertamina EP, Pandjie Galih Anoraga, has not provided answers related to the results of meeting with a number of villagers Sidoharjo, District Senori-Tuban.

IN INDONESIA

Pertamina Ep Sosialisasi pada Warga

Pertamina EP Asset 4 Cepu kembali melakukan sosialisasi rencana kegiatan pengeboran sumur minyak Lapangan Tapen yang berlokasi di Desa Sidoharjo, Kecamatan Senori, Kabupaten Tuban. Sosialisasi tersebut menghadirkan sejumlah perwakilan warga Desa Sidoharjo yang didampingi Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimca) setempat.

Dalam sosialisasi tersebut, selain menyampaikan rencana pengeboran, juga dibahas tentang perioritas tenaga kerja skil dan non skil yang berjumlah 41 orang. Camat Senori, Pemerintah kabupaten Tuban, Sugeng Purnomo mengatakan, ada beberapa poin yang disampaikan oleh perusahaan. Pertemuan itu menekankan pada kesepakatan tentang tenaga kerja skill dan non skill. 

      Sementara tenaga kerja yang akan direkrut dalam proses pengeboran dibutuhkan sebanyak 41 orang. Sedangkan, bagi PT yang lain (sub kerjasama operasi) dengan Pertamina EP akan segera diinfokan secepatnya kepada desa, agar kebutuhan tenaga kerja lokal bisa dipastikan.

"Selain kesepakatan tenaga kerja, Pertamina EP berjanji kedepannya akan lakukan komunikasi intensif. Terutama kerjasama perusahan dengan wilayah desa - desa yang masuk zona ring berdampak aktifitas kegiatan perusahaan. Terlebih, dalam peningkatan kesejahteraan taraf perekonomian," kata Sugeng begitu sapaan akrabnya.

Ia menambahkan, untuk pelaksanaan mobilisasi pengeboran dilakukan selama 14 hari kedepan. "Rencana Mobilisasi hari ini sampai 14 hari kedepan," katanya.

Dikonfirmasi terpisah, Humas atau Government & Public Relation Assistant Manager PT Pertamina EP, Pandjie Galih Anoraga, belum memberikan jawaban terkait hasil pertemuan dengan sejumlah warga Desa Sidoharjo, Kecamatan Senori-Kabupaten Tuban.

Harian Bangsa, Page-9, Friday, Sept 29, 2017