The Mahakam Shares Division is dim

The government has verbally allowed PT Pertamina to impose a maximum transfer of participation rights (PI) or share down in the Mahakam Block. Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ignatius Jonan has stated, Pertamina can do 39%.

Even the share down process can be done without a decision letter from the Ministry of Energy and Mineral Resources. Jonan said if Pertamina wants to share down in Mahakam block. Pertamina must send a letter to the Minister of Energy and Mineral Resources. According to him, the matter of share down is Pertamina.

"When held by Sudirman Said share down 30% .If Pertamina want to expand enough with 51% may not share 39% share, please only.But if Pertamina want to share down 39% please write to us," he explained, Thursday (28 / 9).

It's just that he asserted, the Pertamina should still be a majority in the Mahakam block.

the Mahakam block

"The minimum we mandate 51% .If the government assigned to Pertamina not up to 51% less ethical, because 10% is Pl area, the remaining 39%, so want to share down whatever may. Only Pertamina at least 51%, "he said.

In addition, Jonan also requires Pertamina as operator of the Mahakam Block as of January 1, 2018 to keep the block's cost recovery no larger than it is today. And no less important, Pertamina can maintain production of Mahakam Block.

"Requirements that are not negotiable, cost recovery should not be greater than existing operator, if there should be a bigger technical studies, the production also should not go down," he said.

Under these conditions Pertamina may conduct joint operation in the Mahakam Block. The government submitted the joint operation decision to Pertamina. Meanwhile, Director of Investment Planning and Risk Management (PIMR) Pertamina Gigih Prakoso revealed, until now it is just waiting for an official letter from the government about 39% share down shares.

"So far there is no letter, we follow the government policy only, so it must be from the government all, we just go," he said.

However, if there is no letter, it means Pertamina will keep running like a letter ever delivered in the time of Minister of Energy and Mineral Resources Sudirman Said.

"We are ready for investment January 1, 2018, have prepared the budget and drilled wells," he said.

He also hopes, Total EP can be together at the beginning of managing the Mahakam, not in the middle of the driveway. "It would be good if it was early," he said.

IN INDONESIA

Pembagian Saham Mahakam Redup

Pemerintah secara lisan telah mengizinkan PT Pertamina melakukan batasan maksimal transfer hak partisipasi (PI) atau share down di Blok Mahakam. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan telah menyatakan, Pertamina bisa melakukan 39%.

Bahkan proses share down tersebut bisa dilakukan tanpa surat keputusan dari Kementerian ESDM. Jonan mengatakan, jika Pertamina ingin melakukan share down di Blok Mahakam. Pertamina yang justru harus mengirimkan surat kepada Menteri ESDM. Menurutnya, soal share down terserah Pertamina.

"Saat dipegang Sudirman Said share down 30%. Kalau Pertamina mau ekspansi cukup dengan 51% boleh tidak di share down 39%, silakan saja. Tapi kalau Pertamina mau share down 39% silakan tulis Surat ke kami," jelasnya, Kamis (28/9). 

    Hanya saja ia menegaskan, pihak Pertamina tetap harus menjadi mayoritas di Blok Mahakam. 

"Minimal yang kami wajibkan 51%. Kalau pemerintah menugaskan ke Pertamina tidak sampai 51% kurang etis. Karena 10% merupakan Pl daerah, sisa 39%, jadi mau share down berapapun boleh. Hanya Pertamina minimal 51%," tegasnya.

Selain itu, Jonan juga mewajibkan Pertamina selaku operator Blok Mahakam per 1 Januari 2018 menjaga cost recovery blok tersebut tidak lebih besar dari saat ini. Dan tidak kalah penting, Pertamina bisa menjaga produksi Blok Mahakam. 

"Persyaratan yang tidak bisa ditawar, cost recovery tidak boleh lebih besar dari eksisting operator, kalau lebih besar harus ada kajian teknis. Produksi juga tidak boleh turun," tegasnya.

Dengan berbagai syarat tersebut, Pertamina boleh melakukan joint operation di Blok Mahakam. Pemerintah menyerahkan keputusan joint operation tersebut ke Pertamina. Sementara itu Direktur Perencanaan Investasi dan Manajemen Risiko (PIMR) Pertamina Gigih Prakoso mengungkapkan, sampai saat ini pihaknya hanya menunggu Surat resmi dari pemerintah soal share down 39% Saham itu. 

"Selama ini tidak ada surat, kami mengikuti policy pemerintah saja. Jadi harus dari pemerintah semuanya, kita ikut saja" ujarnya.

Namun jika tidak ada surat, artinya Pertamina akan tetap menjalankan seperti surat yang pernah disampaikan pada masa Menteri ESDM Sudirman Said. 

"Kami sudah siap investasi 1 Januari 2018, sudah siapkan bujet dan sumur yang dibor," kata dia.

     Dia juga berharap, Total EP bisa bersama-sama di awal mengelola Mahakam, jangan di tengah jalan masuk. "Akan bagus jika awal," kata dia.

Kontan, Page-14, Friday, Sept 29, 2017