Oil and Gas Holding This Year Completed

The Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN) is seeking the establishment of state-owned oil and gas holding companies to be realized this year. The two companies incorporated in the holding are Pertamina and Perusahaan Gas Negara (PGN).

I hope to finish the first semester of this year. At the latest this year is completed, said Deputy of Energy Business Logistics Region and Tourism Ministry of SOE Edwin Hidayat Abdullah. The unification of the two oil and gas companies is expected to run well and in accordance with legal and commercial aspects. "It should really be beneficial to society, government, and Pertamina-PGN in corporation," he said.

Currently the two state-owned companies are pioneering cooperation to lower gas prices. One of them, in North Sumatra that successfully lowered the price of industrial gas from USD 12 per mmbtu to USD 9 per mmbtu. "So, there's a 20 percent drop," said Edwin.

The two companies also cooperate in gas distribution so Pertamina gas refueling station (SPBG) is now getting gas supply from PGN. So, the synergy of Pertamina-PGN is not just a nonsense or a chancy in each book.

IN INDONESIAN

Holding Migas Tahun Ini Tuntas

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengupayakan pembentukan holding BUMN migas dapat terealisasi pada tahun ini.  Dua perseroan yang tergabung dalam holding adalah Pertamina dan Perusahaan Gas Negara (PGN).

Saya harap selesai semester I tahun ini. Paling lambat tahun ini selesai, kata Deputi Bidang Usaha Energi Logistik Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah. Penyatuan dua perusahaan migas tersebut diharapkan berjalan baik serta sesuai dengan aspek legal maupun komersial. "Harus benar-benar bermanfaat untuk masyarakat, pemerintah, Serta Pertamina-PGN secara korporasi, ujarnya.

Saat ini dua perusahaan pelat merah itu merintis kerja sama untuk menurunkan harga gas. Salah satunya, di Sumatera Utara yang berhasil menurunkan harga gas industri dari USD 12 per mmbtu menjadi USD 9 per mmbtu. ”Jadi, ada penurunan 20 persen,” kata Edwin.

Kedua perseroan juga bekerja sama dalam distribusi gas sehingga stasiun pengisian bahan bakar gas (SPBG) milik Pertamina kini mendapatkan pasokan gas dari PGN. Jadi, sinergi Pertamina-PGN bukan sekadar omong kosong atau untung-untungan di buku masing-masing.

Jawa Pos, Page-5, Friday, April, 28, 2017

Deputy Minister of EMR: Illegal Drilling Must Be Acted

The practice of oil drilling, especially by grabbing a well that is a state asset managed by a contractor of cooperation contracts (KKKS) is a violation of Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas so that the perpetrators must be immediately dealt with.

Deputy Minister of Energy and Mineral Resources (EMR) Archandra Tahar said oil drilling practices in KKKS working areas and the supply of oil wells managed by KKKS can not be justified. Under the Oil and Gas Law, oil drilling activities are conducted by companies that have signed contracts with the government represented by the Special Unit for Upstream Oil and Gas Business Executives (SKK Migas).

Clearly illegal drilling is against the law. That used to be. Then if there is an incident in the first investigation of illegal drilling activities in whose working area. KKKS who have permission in the region that must start by reporting to the Director General of Oil and Gas and SKK Migas then together do action with the authorities, "said Archandra.

Asked about the plans of the Government of Musi Banyuasin Regency, South Sumatra, which will close 27 oil wells in Pertamina EP Asset 1 Field Ramba at the end of April 2017. Archandra does not know yet. He claimed to have not received a report on why the closure of oil wells in Mangunjaya, BabatToman Sub-district in Muba until delayed controlling.

Task Force Regent Muba Yusnin previously stated that the Muba Regency Government will close 27 wells in the working area and become state assets managed by Pertamina EP Asset 1 Field Ramba in Mangunjaya. Of the total 104 old oil wells in the Field Ramba area of Muba, about 74% have been cemented by Pertamina EP in cooperation with the police and army and the Muba regency in October last year.

The control is done because Pertamina EP management assesses that oil drilling activities violate the law and endanger the miners because the activity is not through standard operating procedure of oil drilling. On the other hand, oil drilling activities are also dangerous for the miners and also the surrounding community, in addition to environmental damage due to spilled oil waste.

Several incidents of explosions at illegal oil wells outside the KKKS area caused casualties and dozens of miners burned. Syamsir Abduh, National Energy Council Member, acknowledged that illegal drilling practices are not only related to security and social aspects but also because of the gap-regulation that allows illegal drilling. 

     Among the regulations that have the potential to generate such practices is the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 01 of 2008 on Guidelines for the Petroleum Mining Concession on Old Wells.

Therefore, Syamsir proposed a number of strategic steps to resolve the issue. First, immediately complete the revision of the Oil and Gas Draft Law as a comprehensive legal basis in the oil and gas sector. 

     Secondly, it is necessary for the commitment of the government or regional government and business entities to a comprehensive and integrative solution to the practice of illegal drilling so as not to impact the security, safety and sustainability of environmental functions. 

     Third, strict and sustained supervision is necessary so that this practice does not harm the parties.

In addition, there needs to be socialization (counseling and education) of the community for the purpose of increasing national petroleum production by reactivating old wells can be achieved, and on the other hand is not problematic with security aspects, safety and environmental function preservation.

Police Brigadier General Supriyanto Tarah, Assistant Deputy for Coordination of National Crime Handling and Crime Against State's wealth Ministry of Political, Legal and Security (Kemen Polhukham), said to curb illegal practices in the oil and gas sector need synergy among all stakeholders either Ministry of Energy and Mineral Resources, KKKS, local government, and security apparatus (TNI / Polri). These parties need to synergize, especially in the socialization of the closure of oil wells and the danger of illegal drilling activities.

On the other hand, social aspects as well as the impact of closure of illegally managed oil wells should be considered. This needs synergy between the central and regional governments with KKKS and SKK Migas.

IN INDONESIAN

Wakil Menteri ESDM: Illegal Drilling Harus Ditindak

Praktik pengeboran minyak apalagi dengan menyerobot sumur yang menjadi aset negara yang dikelola oleh kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) adalah perbuatan melanggar Undang-Undang No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sehingga pelakunya harus segera ditindak.

Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Archandra Tahar mengatakan praktik pengeboran minyak di wilayah kerja KKKS maupun penyerbotan sumur minyak yang dikelola KKKS tidak dapat dibenarkan. 

     Sesuai UU Migas, kegiatan pengeboran minyak dilakukan oleh perusahaan yang telah menandatangani kontrak kerja sama dengan pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Yang jelas illegal drilling itu melanggar hukum. ltu dulu. Kemudian bila ada kejadian di selidiki dulu kegiatan pengeboran ilegal itu di wilayah kerja siapa. KKKS yang punya izin di wilayah itu yang harus memulai dengan lapor ke Dirjen Migas dan SKK Migas lalu bersama lakukan tindakan dengan aparat,” kata Archandra.

Ditanya tentang rencana Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan yang akan melakukan penutupan 27 sumur minyak di wilayah kerja Pertamina EP Asset 1 Field Ramba pada akhir April 2017. Archandra belum mengetahuinya. Dia mengaku belum mendapatkan laporan mengapa penutupan sumur minyak di Mangunjaya, Kecamatan BabatToman di Muba sampai diundur penertibannya.

Pelaksana Tugas Bupati Muba Yusnin sebelumnya menyatakan Pemerintah Kabupaten Muba akan melakukan penutupan 27 sumur di Wilayah kerja dan menjadi aset negara yang dikelola Pertamina EP Asset 1 Field Ramba di Mangunjaya. 

     Dari total 104 sumur minyak tua di wilayah kerja Field Ramba di Muba, sekitar 74% sudah dilakukan penyemenan oleh pihak Pertamina EP bekerja sama dengan aparat kepolisian dan TNI serta Pemkab Muba pada Oktober tahun lalu.

Penertiban dilakukan karena manajemen Pertamina EP menilai kegiatan pengeboran minyak itu melanggar hukum dan membahayakan penambang karena aktivitas itu tidak melalui standar prosedur operasi pengeboran minyak. 

     Di sisi lain, kegiatan pengeboran minyak itu juga membahayakan bagi para penambang dan juga masyarakat sekitar, selain adanya kerusakan lingkungan akibat limbah minyak yang tumpah. 

Beberapa kejadian ledakan pada sejumlah sumur minyak ilegal di luar Wilayah KKKS menimbulkan korban jiwa dan puluhan penambang terbakar.  Syamsir Abduh, Anggota Dewan Energi Nasional, mengakui bahwa praktik illegal drilling bukan hanya terkait aspek keamanan maupun sosial semata tetapi juga disebabkan adanya celah-regulasi yang memungkinkan terjadinya tindakan illegal drilling. 

     Di antara regulasi yang ditengarai berpotensi menimbulkan praktik tersebut adalah Peraturan Menteri ESDM No 01 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua.

Karena itu, Syamsir mengusulkan sejumlah langkah strategis untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pertama, segera menyelesaikan revisi RUU Migas sebagai landasan hukum yang komprehensif di sektor migas. 

     Kedua, perlu komitmen pemerintah atau pemerintah daerah serta badan usaha atas penyelesaian komprehensif dan integratif terhadap praktik illegal drilling agar tidak menimbulkan dampak keamanan, keselamatan dan kelestarian fungsi lingkungan hidup. 

    Ketiga, perlu pengawasan secara ketat dan berkelanjutan agar praktik ini tidak merugikan para pihak.

Selain itu, perlu adanya sosialisasi (penyuluhan dan edukasi) masyarakat agar tujuan meningkatkan produksi minyak bumi nasional dengan mereaktivasi sumur tua dapat tercapai, dan di sisi yang lain tidak bermasalah dengan aspek keamanan, keselamatan dan kelestarian fungsi lingkungan.

Brigadir Jenderal Polisi Supriyanto Tarah, Assisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Nasional dan kejahatan Terhadap kekayaan Negara Kementerian Politik Hukum dan Keamanan (Kemen Polhukham), mengatakan untuk menertibkan praktik ilegal di sektor migas perlu sinergi di antara semua pemangku kepentingan, baik Kementerian ESDM, SKK Migas, KKKS, pemerintah daerah, dan aparat keamanan (TNI/Polri). Para pihak ini perlu bersinergi terutama dalam sosialisasi penutupan sumur minyak dan bahaya kegiatan illegal drilling.

Di sisi lain juga perlu diperhatikan aspek sosial sebagai dampak dari penutupan sumur-sumur minyak yang dikelola secara ilegal. lni perlu sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dengan KKKS dan SKK Migas.

Investor Daily, Page-9, Thursday, April, 27, 2017

PGN is exploring LNG business

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk is expanding its business of buying and selling gas not only through pipes, but also in the form of liquefied natural gas / LNG. The state-owned gas company is currently participating in a LNG procurement tender for electricity and smelter plant,

Director of Strategy and Business Development PGN Wahid Sutopo said it is still in the process of preparing for the auction of procurement of LNG held by PT PLN (Persero). PGN will participate in auctions for several power plant projects, including gas procurement for Central Indonesia.

For PLN auction, participate in several locations, including in Central Indonesia. If the one in Central Indonesia has just started, just get out the RFP (request for proposal), so it's still preparation.

He explained that PGN participated in the auction to help PLN to fulfill gas needs for domestic electricity. In addition, this step is also in line with PGN's strategy of expanding the market to Eastern Indonesia with its LNG supply business. The LNG model was chosen because the gas needs in Eastern Indonesia tend to be fragmented.

At the same time, PGN also participated in a gas procurement auction for smelters in Pomalaa, Southeast Sulawesi. Where entered East Indonesia starting from PLN auction, smelters as well. The one at the auction at Pomalaa is also still preparing,

Previously, PLN has announced PGN as one of the companies that passed prequalification for gas auction procurement in Central Indonesia. A total of 11 companies or consortiums have passed, among others, PT Pertamina (Persero), PT Medco Energi International Tbk, Socar Petroleum SA consortium, PT Humpuss Transportasi Kimia, PT PP Tbk and PT Toba Sejahtera, and a consortium of PT Bukaka Teknik Utama Tbk, Tokyo Gas Co Ltd, and Mitsui Co Ltd, a consortium of Itochu Corporation and PT Energasindo Heksa Karya.

In this auction, the auction participants will be obliged to provide gas of 230 million standard cubic feet per day / mmscfd for some power plants in Central Indonesia. However, unlike the usual auction, the auction winner will also be responsible for building LNG Hub to accommodate LNG on a medium scale, providing a vessel that will distribute it to PLN plants, including building regasification facilities near the plant.

Wahid admitted that if he won the gas procurement auction, PGN would need additional gas allocation. The potential additional demand through this auction has not been included in the proposed additional gas allocation proposed by PGN to the government. Will add new allocations, because they do not enter the current allocation.

He added that PGN also has not considered the option to import gas to increase its gas source. He is optimistic that domestic gas sources are still sufficient to cover the growth of this demand. Supported Hulu Especially for LNG supply, Wahid said, PGN will not build its own LNG plant. The Company will utilize the existing LNG plant which is Bontang, East Kalimantan and Tangguh, West Papua.

Moreover, the gas produced from Jangkrik Field, Muara Bakau Block will also be processed at Bontang LNG plant managed by PT Badak LNG. Muara Bakau this year started production. Saka Energy is also there.

Saka Energi is a subsidiary of PGN engaged in upstream oil and gas sector. Saka Energi holds a 11.66% interest in the Muara Bakau Block. The plan is that the oil and gas block can produce up to 450 mmscfd of gas or equivalent to 3 million tons per year. Muara Bakau entered the middle of this year.

Not only that, PGN will also obtain additional production and the Sanga-Sanga Block that Saka Energy has just taken over from BP Indonesia. Thus, now PGN through Saka Energi holds a 26.25% participation interest in the block. Wahid said that the oil and gas blocks in which Saka Energi has the right to participate also become one of PGN's gas sources.

    The reason, by holding the right of participation, Saka Energy is also entitled to some of its oil and gas production. If given, if we submit to the Ministry of ESDM and given allocation, oil and gas allocation will be used. But we do not limit it.

In addition to these two blocks, Saka Energi also has the right to participate in a number of other oil and gas blocks. In detail, Saka Energi holds a 20% participating interest in Ketapang Block, 100% in Pangkah Block, 30% in Block Bangkanai, 100% in South Sesulu Block, 8.9% in Southeast Sumatera Block, 30% in West Bangkanai Block and 20 % In Muriah Block. Saka Energi also owns 36% stake in Fasken Area (Shale Gas), Texas, United States.

IN INDONESIAN

PGN Merambah Bisnis LNG

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk memperluas bisnis jual beli gasnya tidak hanya melalui pipa, tetapi juga dalam bentuk gas alam cair/LNG. Perusahaan gas pelat merah itu kini sedang mengikuti Ielang pengadaan LNG untuk kelistrikan dan pabrik pemurnian bijih tambang (smelter)

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Wahid Sutopo mengatakan, pihaknya kini masih dalam proses persiapan mengikuti lelang pengadaan LNG yang digelar oleh PT PLN (Persero). PGN akan mengikuti lelang untuk beberapa proyek pembangkit sekaligus, termasuk pengadaan gas untuk Indonesia Tengah.

Untuk lelang PLN, ikut beberapa lokasi, termasuk di Indonesia Tengah. Kalau yang di Indonesia Tengah baru saja dimulai, baru saja keluar RFP (request for-proposal), jadi masih persiapan.

Dia menjelaskan, PGN mengikuti lelang tersebut untuk membantu PLN untuk memenuhi kebutuhan gas untuk kelistrikan dalam negeri. Selain itu, langkah ini juga sejalan dengan strategi PGN memperluas pasar hingga Indonesia Timur dengan bisnis pasokan LNG. Model LNG dipilih karena kebutuhan gas di Indonesia Timur cenderung terpisah-pisah. 

Dalam waktu yang sama, PGN juga mengikuti lelang pengadaan gas untuk smelter di Pomalaa, Sulawesi Tenggara. Dimana masuk Indonesia Timur mulai dari lelang PLN, smelter juga. Yang di lelang di Pomalaa juga masih persiapan,

Sebelumnya, PLN telah mengumumkan PGN sebagai salah satu perusahaan yang lolos prakualifikasi untuk lelang pengadaan gas di Indonesia Tengah ini. Totalnya terdapat 11 perusahaan atau konsorsium yang lolos, diantaranya, PT Pertamina (Persero), PT Medco Energi Internasional Tbk, konsorsium Socar Petroleum SA, PT Humpuss Transportasi Kimia, PT PP Tbk, dan PT Toba Sejahtera, serta konsorsium PT Bukaka Teknik Utama Tbk, Tokyo Gas Co Ltd, dan Mitsui Co Ltd, konsorsium Itochu Corporation dan PT Energasindo Heksa Karya.

Dalam lelang ini, peserta lelang akan berkewajiban menyediakan gas sebesar 230 million standard cubic feet per day/mmscfd untuk beberapa pembangkit listrik di Indonesia Tengah. Namun berbeda dengan lelang biasanya, pemenang lelang juga akan bertanggung jawab membangun LNG Hub untuk menampung LNG dalam skala menengah, menyediakan kapal yang akan mendistribusikannya ke pembangkit-pembangkit PLN, termasuk membangun fasilitas regasitikasi di dekat pembangkit.

Wahid mengakui, jika memenangkan lelang pengadaan gas ini, PGN bakal membutuhkan tambahan alokasi gas. Pasalnya, potensi tambahan permintaan melalui lelang ini belum dimasukkan dalam usulan tambahan alokasi gas yang diajukan PGN ke pemerintah. Akan menambah alokasi baru, karena tidak masuk alokasi yang sekarang.

Dia menambahkan, PGN juga belum mempertimbangkan opsi impor gas untuk menambah sumber gasnya. Dia optimistis sumber gas dalam negeri masih cukup untuk menutup pertumbuhan permintaan ini. Didukung Hulu Khusus untuk pasokan LNG, Wahid menuturkan, PGN tidak akan membangun kilang LNG sendiri. Perseroan akan memanfaatkan kilang LNG yang sudah adalah Bontang, Kalimantan Timur dan Tangguh, Papua Barat. 

Apalagi, gas yang dihasilkan dari Lapangan Jangkrik, Blok Muara Bakau juga akan diolah di kilang LNG Bontang yang dikelola PT Badak LNG. Muara Bakau tahun ini mulai produksi. Saka Energi ada juga di situ.

Saka Energi merupakan anak usaha PGN yang bergerak di sektor hulu migas. Saka Energi memegang hak partisipasi sebesar 11,66% di Blok Muara Bakau, Rencananya, blok migas ini dapat menghasilkan gas hingga 450 mmscfd atau setara dengan 3 juta ton per tahun. Muara Bakau masuk pertengahan tahun ini.

Tidak hanya itu, PGN juga akan memperoleh tambahan produksi dan Blok Sanga-Sanga yang baru saja diambil alih Saka Energi dari BP Indonesia. Sehingga, kini PGN melalui Saka Energi memegang hak partisipasi sebesar 26,25% di blok tersebut. Wahid mengungkapkan, blok-blok migas dimana Saka Energi memiliki hak partisipasi juga menjadi salah satu sumber gas PGN. 

Pasalnya, dengan memegang hak partisipasi, Saka Energi juga berhak atas sebagian produksi migasnya. Kalau di beri, kalau kami ajukan ke Kementerian ESDM dan diberikan alokasi,  jatah migas akan dipakai. Tetapi kami tidak membatasi dari situ saja.

Selain dua blok tersebut, Saka Energi juga memiliki hak partisipasi di sejumlah blok migas lain. Rincinya, Saka Energi memegang 20% hak partisipasi di Blok Ketapang, 100% di Blok Pangkah, 30% di Blok Bangkanai, 100% di Blok South Sesulu, 8,9% di Blok Southeast Sumatera, 30% di Blok West Bangkanai, dan 20% di Blok Muriah.  Saka Energi juga memiliki saham 36% di Fasken Area (Shale Gas), Texas, Amerika Serikat.

Investor Daily, Page-9, Thursday, April, 27, 2017

Oil and Gas Law Revision Almost Completed

Revision of Law No. 22/2001 on Oil and Gas (Oil) that has been rolling in Parliament is targeted to be completed this year. The outline of the beleid revision emphasizes that strategic sector management should be shaded by specialized agencies outside the government.

The Oil and Gas Draft (RUU Migas) should have entered the latest revision. After that, submitted to the Legislature so that the middle of the year or the end of this year has been ratified, said members of Commission VII DPR.

So far, the management of the oil and gas sector is in the hands of the Special Unit for Upstream Oil and Gas Activities (SKK Migas) which is the representative of the government. However, by referring to the decision of the Constitutional Court (MK) which previously canceled the Oil and Gas Law, the provision must be changed. In this case, institutional SKK Migas should be converted into a special business entity (BUK) oil and gas outside the government.

He said that BUK will receive oil and gas concessions from the government to create cooperative contracts (KKS) with investors or contractors of cooperation contracts (KKKS). The direction of BUK Migas institution is focused as a business entity whose status is under the president. BUK Migas is like a company, but under the president directly. Not Again Government institutions such as SKK Migas.

According to him, if the old concept is maintained, the sovereignty of the state will be threatened. That's because the government position represented by SKK Migas parallel to the KKKS when contracting. Although all factions in Commission VII of the House of Representatives (DPR RI) almost agreed on the oil and gas BUK, it urged that the new institution not only include SKK Migas, but also PT Pertamina.

Separately, the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) inaugurated the Energy Efficient Furnace Testing Laboratory (TSHE), the result of cooperation with the World Bank in the Clean Stove Initiative program with a grant of US $ 300 thousand.

The inauguration of the TSHE Test Laboratory could be a solution for the community in encouraging the creation of a healthier and energy-efficient stove so that it is expected to be able to develop a healthy and energy-efficient stove market, "said Bioenergy Director of the Ministry of Energy and Mineral Resources Sudjoko Harsono Adi.

IN INDONESIAN

Revisi UU Minyak dan Gas Bumi Hampir Rampung

    Revisi Undang-Undang Nomor 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang sudah Iama bergulir di parlemen ditargetkan rampung tahun ini. Garis besar revisi beleid itu menitikberatkan pengelolaan sektor strategis harus dinaungi lembaga khusus di luar pemerintah. 

     Semestinya (RUU Migas) sudah masuk revisi terakhir. Setelah itu, diserahkan ke Badan Legislatif sehingga tengah tahun atau akhir tahun ini sudah disahkan, kata anggota Komisi VII DPR.

Selama ini, pengelolaan sektor migas ada di tangan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) yang merupakan wakil pemerintah. Namun, dengan mengacu amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang sebelumnya membatalkan Undang-Undang  Migas, ketentuan tersebut harus diubah. Dalam hal ini, kelembagaan SKK Migas harus diubah menjadi Badan Usaha Khusus (BUK) migas yang berada di Iuar naungan pemerintah.

Ia mengatakan nantinya BUK menerima konsesi migas dari pemerintah untuk membuat kontrak kerja sama (KKS) dengan investor atau kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). Arah dari kelembagaan BUK migas berfokus sebagai entitas bisnis yang statusnya ada di bawah presiden. BUK migas ini seperti perusahaan, tapi di bawah presiden Iangsung. Bukan Iagi Iembaga pemerintah seperti SKK Migas.

Menurut dia, jika konsep lama dipertahankan, kedaulatan negara akan terancam. Itu disebabkan posisi pemerintah yang diwakilkan SKK Migas sejajar dengan KKKS saat berkontrak. Meskipun semua fraksi di Komisi VII DPR RI hampir bersepakat soal BUK migas, pihaknya mendesak agar lembaga baru itu tidak hanya mencakup SKK Migas, tetapi juga PT Pertamina. 

Secara terpisah, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) meresmikan Laboratorium Uji Tungku Sehat Hemat Energi (TSHE), hasil kerja sama dengan World Bank dalam program Clean Stove Initiative dengan dana hihah sebesar US$300 ribu.

Peresmian Laboratorium Uji TSHE ini bisa jadi solusi bagi masyarakat dalam mendorong terciptanya tungku Iebih sehat dan hemat energi sehingga diharapkan mampu mengembangkan pasar tungku sehat dan hemat energi secara berkelanjutan, kata Direktur Bioenergi Kementerian ESDM Sudjoko Harsono Adi.

Media Indonesia, Page-17, Thursday, April, 27, 2017

PGN Gas absorption PT Gresik Migas

Gas supply PT Gresik Migas finally get new customers namely PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Later, gas owned by PT Gresik Migas will be absorbed by the state-owned company in the gas field.

President Director of PD Gresik Migas, Bukhari, said that the gas distribution contract to PT PGN is executed in early April. Meanwhile, the initial distribution will be conducted on April 21, 2017. Gas supplied to PGN in accordance with gas supply allocation is from PT Pertamina Hulu Energi West Madura offshore (PHE WMO). The amount is about 5 million feet cubic metric or MMSCFD.

Bukhari admitted, his side took profit margin of 0.5 / MMBTU per US dollar with purchase price from Pertamina of 7.99 / MMBtu per US dollar. PHE WMO sells gas at 7.99 / MMBtu per US dollar. We get a profit of only 0.5 / MMBtu per dollar AAS, so about 8.4 / MMBtu per US dollar. We are selling directly to end user.

Admittedly, during the last year PD Gresik Migas continue to lose. That's because the company he leads has to manipulate the gas costs that lately are quiet buyers. Our customers are currently only two, first PT Bahtera Abadi Gas and PGN. Why no one wants to take the gas to us, because the price of the upstream is already expensive.

Meanwhile, Manager of PT PGN SBU Distribution Region II Jatim, Krisdyan Widagdo Adhi confirmed that it has absorbed gas owned by PT Gresik Migas. Nevertheless, he was reluctant to comment further and submit this to the ranks of central management. It's the head office that has the authority to speak, we can not issue a statement said Krisdyan Widagdo

IN INDONESIAN

PGN Serap Gas PT Gresik Migas

Pasokan gas PT Gresik Migas akhirnya mendapatkan konsumen baru yakni PT Perusahaan Gas Negara (PGN). Nantinya gas milik PT Gresik Migas akan diserap oleh BUMN di bidang gas tersebut.

Direktur Utama PD Gresik Migas, Bukhari mengatakan, kontrak penyaluran gas ke PT PGN dilaksanakan awal April. Sementara penyaluran awal dilakukan pada 21 April 2017. Gas yang disalurkan ke PGN sesuai dengan alokasi suplai gas berasal dari PT Pertamina Hulu Energi West Madura offshore (PHE WMO). Jumlahnya sekitar 5 juta kaki metrik kubik atau MMSCFD.

Bukhari mengaku, pihaknya mengambil margin keuntungan sebesar 0,5/MMBTU per dollar AS dengan harga beli dari Pertamina sebesar 7,99/MMBtu per dollar AS. PHE WMO menjual gas sebesar 7,99/MMBtu per dollar AS. Kita mendapatkan keuntungan hanya 0,5/ MMBtu per dollar AAS, jadi sekitar 8,4/ MMBtu per dollar AS. Kita jual langsung ke end user.

Diakuinya, selama setahun terakhir PD Gresik Migas terus mengalami kerugian. Itu dikarenakan perusahaanyang dia pimpin harus menalangi biaya gas yang belakangan ini sepi pembeli. Konsumen kami saat ini hanya ada dua, pertama PT Bahtera Abadi Gas dan PGN. Mengapa tidak ada yang mau mengambil gas ke kita, karena harga dari hulunya sudah terlanjur mahal.

Sementara itu, Manager PT PGN SBU Wilayah Distribusi II Jatim, Krisdyan Widagdo Adhi membenarkan bahwa pihaknya telah menyerap gas milik PT Gresik Migas. Kendati demikian, dia enggan berkomentar lebih lanjut dan menyerahkan hal ini pada jajaran manajemen pusat. Itu kantor pusat yang mempunyai kewenangan berbicara, kami tidak bisa mengeluarkan statement kata Krisdyan Widagdo

Radar Gresik, Page-4, Thursday, April, 27, 2017

Gross Split Still Worries Industry

Oil and gas supporting entrepreneurs are eager for exploration work

The Indonesian Association of Oil, Gas and Geothermal Drilling Companies (APMI) is still concerned about the implementation of oil and gas revenue sharing with the gross split scheme. Until now enthusiasts from the block of oil and gas are auctioned is still minimal.

Chairman of the Association of Indonesian Oil, Gas and Geothermal (APMI) Drilling Company (APMI) Wargono Soenarko stated that currently the influence of the gross split scheme does not yet exist. After three years of signature gross split, then we are in the work order. Later can be seen whether we used or not used.

According to him, support services engaged in services will not be too afraid to compete with drilling companies from abroad. Because the supporting service companies are more aware of the working area of oil and gas in Indonesia and able to provide cheaper service prices.

However, for the oil and gas supporting services industries that move in the business of leasing goods, still will not be able to fight goods from outside, especially from China. Understandably, goods from China can be cheaper, because imported goods can not be taxable. Meanwhile, if the goods made in the country actually taxable.

In addition, Chinese companies can also get interest-free loans. So in split berries may still still use goods from the outside because it is cheaper. Currently the condition of supporting services business is not too good. Of the 80 drilling activities planned by SKK Migas Lahun, only 10 drilling activities are running.

Thus, more local support services companies go into maintenance activities, such as workovers to keep the company's business running. While exploration activities are still many that can not be worked on because the average is in the deep sea and in eastern Indonesia.

For that with the implementation of gross split, Wargono suggested for its members to continue to organize themselves in order to provide cheap services with good quality. In gross split, KKKS is demanded to be efficient in carrying out activities in upstream oil and gas.

He also hopes, with the implementation of gross split scheme many activities that can be done by oil and gas supporting industries in Indonesia. So far there are 18 oil and gas blocks offered by the government, but no investors are interested. We can not ask anything to the country, we just ask the country to do exploration. Make work in the existing work area.

Meanwhile, Adiatma Sardjito Vice President of Corporate Communication Pertamina, said it had not seen the origin of a good. We if you hire goods for upstream oil and gas, according to the specifications, so it must be good for example casing (pipe sheath) or rig.

As long as the goods can not be produced domestically it must be imported from abroad. The majority is still from the outside, but it's special that can not be produced domestically. While Executive Director of the Indonesian Petroleum Association, Marjoliin Wajong admitted, not involved in KKKS operational affairs.

IN INDONESIAN

Gross Split Masih Bikin Cemas Industri

Pengusaha penunjang migas ingin segera ada pekerjaan eksplorasi

Asosiasi Perusahaan Pemboran Minyak, Gas dan Panas Bumi Indonesia (APMI) masih harap-harap cemas dengan penerapan bagi hasil migas dengan skema gross split. Sampai saat ini peminat dari blok migas yang dilelang masih minim.

Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pemboran Minyak, Gas dan Panas Bumi Indonesia (APMI) Wargono Soenarko menyatakan, saat ini pengaruh dari skema gross split belum ada. Setelah tiga tahun tandatangan gross split, lalu kami di suruh kerja. Nanti bisa dilihat apakah kami dipakai atau tidak dipakai.

Menurutnya, jasa penunjang yang bergerak di bidang jasa tidak akan terlalu takut bersaing dengan perusahaan pemboran dari luar negeri. Pasalnya, perusahaan jasa penunjang sudah lebih mengetahui wilayah kerja migas di Indonesia dan mampu memberikan harga jasa lebih murah.

Namun bagi industri jasa penunjang migas yang bargerak di bisnis penyewaan barang, tetap tidak akan bisa melawan barang-barang dari luar, terutama dari China. Maklum, barang dari Tiongkok bisa lebih murah, karena barang impor bisa tidak terkena pajak. Sedangkan jika barang dibuat di dalam negeri justru terkena pajak.

Selain itu, perusahaan China juga bisa mendapatkan pinjaman bebas bunga. Jadi di beri split berapapun mungkin masih memakai barang dari luar karena lebih murah. Saat ini kondisi bisnis jasa penunjang memang tidak terlalu baik. Dari 80 kegiatan pemboran yang direncanakan SKK Migas Lahun lalu, hanya 10 kegiatan pemboran yang berjalan.

Maka, perusahaan jasa penunjang lokal lebih banyak masuk ke kegiatan pemeliharaan, seperti workover agar bisnis perusahaan bisa tetap berjalan. Sementara kegiatan eksplorasi masih banyak yang belum bisa digarap karena rata-rata berada di laut dalam dan di timur Indonesia.

Untuk itu dengan adanya penerapan gross split, Wargono menyarankan bagi anggotanya agar terus menata diri agar bisa memberikan jasa murah dengan kualitas bagus. Di gross split, KKKS dituntut efisien dalam melakukan kegiatan di hulu migas. 

Dia juga berharap, dengan penerapan skema gross split banyak kegiatan yang bisa dikerjakan industri penunjang migas di Indonesia. Sejauh ini sudah ada 18 blok migas yang ditawarkan pemerintah, tapi tidak ada investor yang berminat. Kami tidak bisa minta apa-apa ke negara, kami minta cuma negara lakukan eksplorasi. Bikin kerjaan di wilayah kerja yang ada.

Sementara itu, Adiatma Sardjito Vice President Corporate Communication Pertamina, mengatakan, pihaknya selama ini tidak melihat asal suatu barang. Kami kalau menyewa barang untuk hulu migas, sesuai spesifikasinya, jadi harus yang baik yang misalnya casing (pipa selubung) atau rig.

Selama barang itu tidak bisa diproduksi di dalam negeri maka harus didatangkan dari luar negeri. Mayoritas memang masih dari luar, tetapi itu khusus yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri. Sementara Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association, Marjoliin Wajong mengaku, tidak terlibat urusan operasional KKKS.

Kontan, Page-14, Thursday, April, 27, 2017

Without Oil and Gas Industry

The discussion organized by the Indonesian Petroleum Association on Wednesday (26/4), in Jakarta, took an interesting theme. "Portrait of Indonesia Without Oil and Gas Industry" is the chosen theme of the organizer. Is it possible? The theme seemed to respond to the statement of Energy and Mineral Resources Minister Ignatius Jonan in an energy discussion late last month. According to him, when the price of oil and gas is low, the import of such commodities is wide open.

Import is very possible if the cost is much cheaper than producing from home. According to Professor of Petroleum Engineering Department of Bandung Institute of Technology Tutuka Ariadji, ignoring the upstream oil and gas industry in the country is not possible. Besides Indonesia still has reserves of about 3 billion barrels of crude oil and 100 trillion cubic feet of natural gas, domestic consumption needs of oil and gas continue to rise from year to year.

The electrification ratio improvement program through the 35,000 megawatt megaproject is difficult to achieve without the contribution of natural gas as fuel for the plant. Electricity becomes the pulse of the economy. Without electricity, economic activity is paralyzed. Back again, gas (and fuel oil) is also needed to power the plant.

If relying on imports, according to Executive Director of ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro, Indonesia's foreign exchange reserves could be threatened. Oil and gas imports require about 50 billion US dollars per year. That does not include imports of LPG and other derivative products of oil and gas.

In the oil and gas supporting business sector, this sector will also be hit if the spirit of oil and gas imports is greater than producing from within the country. At the moment of sluggish oil and gas investment lately due to falling oil prices, they lost 40 percent of the value of their business. So said Chairman of the Association of Oil, Gas and Geothermal Drilling Company Indonesia Wargono Soenarko.

The government listened to what Jonan said above, it will not necessarily shut down the upstream oil and gas industry in the country and choose oil and gas import channels. Natural resources in the form of oil and gas will still be utilized optimally with certain rules.

Then, what is the solution for upstream oil and gas investment in the country can be passionate and compete with other countries? Incentives are either tax or fiscal, and the simplification of the bureaucracy. The government has been working to improve the upstream oil and gas investment climate through a number of new regulations, including the simplification of bureaucracy. Again, let time prove whether incentives are more efficacious than importing oil and gas

IN INDONESIAN

Tanpa Industri Migas

Diskusi yang diselenggarakan Asosiasi Perminyakan Indonesia, Rabu (26/4), di Jakarta, mengambil tema menarik. ”Potret Indonesia Tanpa Industri Minyak dan Gas Bumi” adalah tema yang dipilih penyelenggara. Mungkinkah? Tema tersebut seolah merespons pernyataan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan dalam sebuah diskusi energi akhir bulan lalu. Menurut dia, di saat harga minyak dan gas rendah, impor komoditas jenis tersebut terbuka lebar. 

lmpor sangat memungkinkan jika ongkosnya jauh lebih murah daripada memproduksi dari dalam negeri. Menurut Guru Besar Bidang Keahlian Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung Tutuka Ariadji, mengabaikan industri hulu migas di dalam negeri adalah tidak mungkin. Selain Indonesia masih memiliki cadangan sekitar 3 miliar barrel minyak mentah dan 100 triliun kaki kubik gas bumi, kebutuhan konsumsi minyak dan gas domestik terus naik dari tahun ke tahun.

Program peningkatan rasio elektrifikasi lewat megaproyek 35.000 megawatt sulit terwujud tanpa kontribusi gas bumi sebagai bahan bakar pembangkit. Listrik menjadi urat nadi penggerak perekonomian. Tanpa listrik, aktivitas ekonomi lumpuh. Kembali lagi, gas (dan bahan bakar minyak) juga diperlukan untuk menggerakkan pembangkit listrik.

Jika mengandalkan impor, menurut Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro, cadangan devisa Indonesia bisa terancam. Impor migas membutuhkan sekitar 50 miliar dollar AS per tahun. Itu belum termasuk impor elpiji dan produk turunan migas lainnya.

Di sektor bisnis penunjang migas, sektor ini juga bakal terpukul apabila semangat impor migas lebih besar daripada memproduksi dari dalam negeri. Di saat lesunya investasi migas akhir-akhir ini akibat harga minyak anjlok, mereka kehilangan 40 persen nilai bisnisnya. Demikian kata Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pemboran Minyak, Gas, dan Panas Bumi Indonesia Wargono Soenarko.

Pemerintah menyimak apa yang diucapkan Jonan di atas, memang tidak akan serta-merta mematikan industri hulu migas dalam negeri dan memilih jalur impor migas. Sumber daya alam berupa migas tetap akan dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan kaidah-kaidah tertentu.

Lalu, apa solusi agar investasi hulu migas di dalam negeri bisa bergairah dan bersaing dengan negara lain? Insentif adalah salah satunya, baik soal pajak atau fiskal, serta penyederhanaan birokrasi. Pemerintah sudah berupaya memperbaiki iklim investasi hulu migas lewat sejumlah aturan baru, termasuk penyederhanaan birokrasi. Sekali lagi, biar waktu yang membuktikan apakah insentif lebih mujarab daripada mengimpor migas

Kompas, Page-17, Thursday, April, 27, 2017

Hundreds of Business Licenses Block Business Oil and Gas

The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) is seeking to deregulate licensing in the oil and gas sub-sectors. In the past, oil and gas business activities required 104 permits. Currently the number of oil and gas business licenses is only six.

Director General of Oil and Gas at IGN Wiratmaja Puja explained that the cutting of permits at the central level is expected to encourage the oil and gas industry to move faster. Permission pruning is also supported online licensing arrangements.

The six permits cover two upstream permits and four downstream clearances. Upstream permits relate to general surveys and utilization of oil and gas basis. Meanwhile, four downstream licenses cover processing, storage, transportation, and commercial operations.

The cuts in the oil and gas business permit continue to simplify the licenses cut to 42 permits last year. Licensing is also not done in the Ministry of ESDM because it has been delegated to the Investment Coordinating Board (BKPM).

Although permits at the central level have been cut, Wiratmaja acknowledges that oil and gas business is still full of regulations. The reason is that oil and gas business still needs 200 permits from other institutions.

IN INDONESIAN

Ratusan Izin Usaha Hambat Bisnis Migas

Kementerian Energi dan Sumber Daya, Mineral (ESDM) berupaya melakukan deregulasi perizinan di sub-sektor minyak dan migas. Dulu kegiatan usaha bidang migas membutuhkan 104 izin. Saat ini jumlah izin usaha bidang migas hanya enam. 

Direktur Jenderal Migas IGN Wiratmaja Puja menjelaskan, pemangkasan izin di tingkat pusat diharapkan mendorong industri migas bergerak lebih cepat. Pemangkasan izin juga didukung pengurusan perizinan secara online.

Enam izin itu melingkupi dua izin di bagian hulu dan empat izin di bagian hilir. Izin di bidang hulu berkaitan dengan survei umum dan pemanfaatan dasar migas. Sementara itu, empat izin di hilir mencakup pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, dan usaha niaga.

Pemangkasan izin usaha migas tersebut melanjutkan penyederhanaan izin yang dipangkas menjadi 42 izin pada tahun lalu. Pemberian izin juga tidak dilakukan di Kementerian ESDM karena telah didelegasikan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Meski izin di tingkat pusat sudah dipangkas, Wiratmaja mengakui bahwa bisnis migas masih penuh dengan regulasi. Alasannya, usaha migas masih membutuhkan 200 izin dari institusi lain. 

Jawa Pos, Page-5, Thursday, April, 27, 2017

PGN Not Import LNG

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. Relying on domestic production to support the auction of a liquefied natural gas supply project to supply PT PLN's power plants.

Director of Strategy and Business Development PGN Wahid Sutopo said it would develop a non-pipeline gas business through its involvement in the auction of natural gas / LNG supply projects. PGN through its subsidiary PT PGN LNG will participate in LNG procurement auction for PLN's gas power plant.

Wahid explained that PGN's participation in the auction is to contribute to the increase of gas consumption for power plants and while exploiting the liquefied natural gas market opportunity in the country.

In the auction, potential investors should ensure gas supply, provide infrastructure and transport. Such schemes are chosen because the installed capacity of power plants in the central and eastern regions of Indonesia tends to be small and scattered.

The auction winner must also provide an LNG hub as a gas reservoir as well as a vessel and regasification facility close to the plant site.

IN INDONESIAN

PGN Tidak lmpor LNG

PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk. mengandalkan produksi dalam negeri untuk mendukung lelang proyek penyediaan gas alam cair untuk memasok bahan bakar pembangkit listrik milik PT PLN.  

Direktur Strategi dan Pengembangan Bisnis PGN Wahid Sutopo mengatakan, pihaknya akan mengembangkan bisnis gas non pipa melalui keterlibatannya dalam lelang proyek penyediaan gas alam /LNG. PGN melalui anak usahanya PT PGN LNG akan mengikuti lelang pengadaan LNG untuk pembangkit listrik tenaga gas milik PLN.

Wahid menjelaskan, partisipasi PGN dalam lelang tersebut untuk ikut berkontribusi dalam peningkatan konsumsi gas untuk pembangkit dan sambil memanfaatkan peluang pasar gas alam cair di dalam negeri.

Dalam lelang tersebut, calon investor harus menjamin pasokan gas, menyediakan infrastruktur, dan transportasinya. Skema seperti ini dipilih karena kapasitas terpasang pembangkit listrik di wilayah tengah dan timur Indonesia cenderung kecil dan tersebar.

Pemenang lelang juga harus menyediakan hub LNG sebagai penampung gas serta kapal dan fasilitas regasifikasi yang dekat dengan lokasi pembangkit. 

Bisnis Indonesia, Page-30, Thursday, April, 27, 2017

RI bets on $200b investment to boost energy output

Indonesia plans to overhaul its energy policy to attract investment of as much as $200 billion over the next decade as the former OPEC member seeks to reverse a decline in its crude oil production.

The amendments to the energy policy, once approved by President Joko “Jokowi” Widodo, will allow explorers various financial incentives including tax-free import of drilling equipment and technology and easier cost-recovery  Energy and Mineral Resources Minister Ignasius Jonan said in an interview in Jakarta on April 22.

The nation is offering 14 unexplored oil and gas blocks, mostly offshore fields, to investors and expect both foreign and domestic companies to actively participate, he said.

Southeast Asia’s biggest economy is seeking to lift production of oil and gas as a supply deficit widens, deepening the nation’s reliance on importslIndonesia suspended its membership of the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC) in November after just one year of rejoining the group as it struggled to stem a decline in crude and gas production caused by aging fields and alack of investment in exploration for years.

While the development of a much-delayed Masela gas project may cost as much as US$16 billion, the East Natuna block with an estimated reserves of 48 trillion cubic feet of gas may require investment of $30 billion to $40 billion, Jonan said. More than a dozen oil, gas and coal-bed methane fields being offered for development next month may need explorers to pump in $20 billion to $30 billion, he said.

Pertamina, the state-owned oil behemoth, is spending billions of dollars to boost output at its oil and gas fields and expanding refining capacities in partnership with Russia’s Rosneft OAO and Saudi Arabian Oil Co. Indonesia’s crude output is seen topping 1 million barrels per day by 2019 from about 800,000 barrels now through a revamp of explorations of existing fields and the so-called enhanced oil recovery program, Jonan said.

“When people talk about oil and gas, from a business perspective, people tend to focus on upstream, production, exploration and so on, but for the government it’s all of these,” Jonan said.

“If we focus on the upstream, the question is how many reserves, how many oil and gas fields that have not been explored, that’s the issue.”

Indonesia may need to import half of its annual fuel needs even after increasing its refining capacity by 500,000 barrels a day in the next seven years, according to BMI Research. The nation’s processing capacity may grow 2 percent by 2025 while consumption surges 31 percent in the same period, according to BMI.

“For the next ten years we will continue to import,” Jonan said. “The president has said if we continue the import, it should be more of crude oil and not fuel. That’s why the president keeps pushing Pertamina to build refinery locally”

Indonesia currently produces about 800,000 barrels of crude oil a day and imports about 500,000 barrels of crude and about 800,000 barrels of' refined products, Jonan said.

Jakarta Post, Page-13, Wednesday, April, 26, 2017