Cilacap Project Wait Financial Close Done

Financial close is targeted to be finished November 20, Pertamina Workers Union reject inbreng assets

The oil refinery project in Cilacap in collaboration with Saudi Aramco is still at a dead end. One of the stigma related financial closing project worth US $ 6 billion. In fact, referring to the agreement forming a joint venture between Pertamina and Saudi Aramco was signed since December 22, 2016 "then.

In fact, the Cilacap Refinery Development Master Plan project (RDMP) is actually a measure to modernize the Cilacap refinery to increase production from initially 358,000 bpd to 400,000 bpd.

Deputy of Energy, Logistics, Regions and Tourism Enterprises Ministry of State Owned Enterprises (BUMN), Edwin Hidayat Abdullah stated, the preparation process of construction of refinery development is still in accordance with the schedule and agreement. The settlement of financial problems that had surfaced must be completed no later than 20 November.

"All the issues discussed by the negotiations on November 20 have to be completed, it is a mutual agreement," said Edwin who is also Pertamina Commissioner.

President of the United Pertamina Workers Union Federation (FSPPB), Noviandli said, so far, FSSB has no objection to the formation of a joint venture between Pertamina and Saudi Aramco. Only FSPPB does not agree with project finance that mentions the existence of inbreng Pertamina assets to the joint venture company.

"Because it will harm Pertamina, RDMP assets to be excluded from Pertamina assets which will become JV assets," he said.

Therefore, he asked Pertamina directors to evaluate the cooperation first. Ardhy Mokobombang, Director of Pertamina's Megaproject and Petrochemicals, said that the joint venture between Pertamina and Saudi Aramco will continue. Even in the near future Pertamina and Saudi Aramco will soon sign the Joint Venture Development Agreement (JV DA) Amendment.

"This is for the preparation of Engineering Package or Front End Engineering Design (FEED) which we plan to start at the beginning of next year," he said.

Ardhy further explained while doing various preparations Pertamina construction is also still doing land acquisition.

"The land acquisition is on going, it is expected that the end of the year will be finished," he said.

However, it can not guarantee the commencement of refinery construction to reach the refinery's completion target by 2021.

"We finish one by one first, engineering package first, after that later construction," he said.

For information, Pertamina in this project will have a majority stake of 55%. Foreign investors Saudi Aramco controlled 45 percent. This share distribution is in accordance with the agreement of both companies in the Head Of Agreement

which is signed by the end of 2016.

Cilacap refinery revitalization will increase from 358,000 bpd to 400,000 bpd, processing quality at Cilacap refinery will also grow with the standard of Nelson Complexity Index (NCI) to 9.4 increase rapidly from previously only 4.

IN INDONESIA

Proyek Cilacap Tunggu Financial Close Selesai

Financial close ditargetkan kelar 20 November, Serikat Pekerja Pertamina tolak inbreng aset

Proyek kilang minyak di Cilacap hasil kerjasama dengan Saudi Aramco hingga kini masih menemui jalan buntu. Salah satu yang mengganjal terkait financial closing proyek senilai US$ 6 miliar itu. Padahal, merujuk perjanjian pembentukan joint venture antara Pertamina dan Saudi Aramco itu diteken sejak 22 Desember 2016“ lalu.

Padahal, proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Cilacap ini sebenarnya menjadi ukuran untuk memodernisasi kilang Cilacap agar produksi bisa bertambah dari awalnya 358.000 bph menjadi 400.000 bph.

Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Edwin Hidayat Abdullah menyatakan, proses persiapan konstruksi pengembangan kilang itu masih sesuai dengan jadwal dan kesepakatan. Adapun penyelesaian permasalah financial yang sempat mengemuka harus diselesaikan paling lambat pada 20 November mendatang. 

"Semua permasalahan yang dibahas negosiasinya tanggal 20 November sudah harus tuntas. Itu kesepakatan bersama," kata Edwin yang juga Komisaris Pertamina.

Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB), Noviandli bilang, sejauh ini, FSSB tidak keberatan dengan pembentukan usaha patungan antara Pertamina dan Saudi Aramco. Hanya FSPPB tidak sepakat dengan project finance yang menyebutkan adanya inbreng aset-aset Pertamina ke perusahaan patungan itu. 

“Karena itu akan merugikan Pertamina, aset-aset RDMP yang akan dikeluarkan dari aset Pertamina yang nantinya akan menjadi aset JV,” tegasnya.

Makanya, ia minta ke direksi Pertamina untuk mengevaluasi kerjasama itu dulu. Ardhy Mokobombang, Direktur Megaproyek dan Petrokimia Pertamina menyatakan joint venture antara Pertamina dan Saudi Aramco terus berjalan. Bahkan dalam Waktu dekat Pertamina dan Saudi Aramco akan segera menandatangani Amendemen Joint Venture Development Agreement (JV DA). 

"Ini untuk penyusunan Engineering Package atau Front End Engineering Design (FEED) yang kami rencanakan dimulai pada awal tahun depan," ungkapnya

Lebih lanjut Ardhy menjeIaskan sambil melakukan berbagai persiapan konstruksi Pertamina juga masih melakukan pembebasan lahan. 

"Pembebasan lahan on going, diharapkan akhir tahun semuanya selesai," ujarnya.

Namun demikian, ia tidak bisa menjamin dimulainya konstruksi kilang untuk bisa dicapai target penyelesaian kilang di tahun 2021. 

"Kami selesaikan satu demi satu dulu, engineering package dulu, setelah itu nanti konstruksinya," katanya.

Sebagai informasi, Pertamina dalam proyek ini akan memiliki saham mayoritas 55%. Adapun investor asing yakni Saudi Aramco menguasai 45%. Pembagian saham ini sudah sesuai dengan kesepakatan kedua perusahaan yang ada dalam Head Of Agreement yang ditandatangani akhir 2016.

Jika selesai revitalisasi kilang Cilacap nantinya akan mengalami peningkatan kapasitas dari 358.000 bph menjadi 400.000 bph, kualitias pengolahan di kilang Cilacap setelah juga akan berkembang dengan standar Nelson Complexity Index  (NCI) menjadi 9,4 meningkat pesat dari sebelumnya yang hanya 4. 

Kontan, Page-14, Tuesday, October 24, 2017

Vico & Pertamina Compete Bid Sanga-Sanga Block

The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) emphasized that PT Pertamina is not necessarily the operator of the Sanga-Sanga Block in Kutai Kartanegara, East Kalimantan after the end of PT Vico Indonesia's contract next year. Moreover, there is PT Saka Energi Indonesia who also wants to be operator there because it already has 26.25% shares.

Director of Upstream Oil and Gas Business Development, Ministry of ESDM Tunggal said Pertamina was asked to make a presentation of interest in managing the Sanga Sanga Block whose contract will expire at the end of 2018.

"The program is told in detail and we want to evaluate it, for the important government we can not maintain the production," he explained, at the Office of the Ministry of Energy and Mineral Resources on Monday (23/10).

However, Tunggal asserted, Pertamina is not necessarily the operator of the Sanga Sanga Block, although it has been assigned through Ministerial Regulation No. 15/2015 on the Management of Oil and Gas Working Areas that Ends the Contract Period.

"It is not necessarily the operator, the assignment is there, we talk term and conditioning, each of us we have the presentation, because the existing one is Vico filed as well," he said.

Vico as the existing operator has also made a presentation on the desire to extend his contract in the Sanga Sanga Block.

"Depending on the evaluation team, such existing commitments, then what Pertamina's commitment is," he said.

IN INDONESIA

Vico & Pertamina Bersaing Menawar Blok Sanga-Sanga

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menekankan, PT Pertamina belum tentu menjadi operator di Blok Sanga-Sanga di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur pasca berakhirnya kontrak PT Vico Indonesia pada tahun depan. Apalagi ada PT Saka Energi Indonesia yang juga ingin menjadi operator di sana karena sudah memiliki 26,25% saham.

Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas, Kementerian ESDM Tunggal menyatakan, Pertamina diminta melakukan presentasi minatnya mengelola Blok Sanga Sanga yang kontraknya akan berakhir di akhir tahun 2018. 

"Programnya diceritakan detail, mau ngebor sekian. Nah itu kita evaluasi, bagi pemerintah yang penting bisa tidak kita mempertahankan produksi," terangnya, di Kantor Kementerian ESDM, Senin (23/10).

Namun, Tunggal menegaskan, Pertamina belum tentu menjadi operator Blok Sanga Sanga, meskipun telah mendapatkan penugasan melalui Peraturan Menteri Nomor 15/2015 tentang Pengelolaan Wilayah Kerja Migas Yang Berakhir Masa Kontraknya. 

"Memang belum tentu menjadi operator, penugasan memang ada, kita bicara term and conditioning, masing-masing kita suruh presentasi. Karena yang eksisting yaitu Vico mengajukan juga," ungkapnya.

Vico selaku operator eksisting juga telah melakukan presentasi atas keinginan memperpanjang kontraknya di Blok Sanga Sanga itu. 

"Tergantung tim evaluasi. Komitmen yang eksisting seperti ini, lalu komitmen Pertamina seperti apa," kata dia.

Kontan, Page-14, Tuesday, October 24, 2017

Oil and Gas Workers Union Unions Demand Revision of Oil and Gas Law Completed

The Working Unions of the Upstream Oil and Gas Upstream Business Unit (SP SKK Migas) together with the National Trade Unions Confederation encourage the completion of the revision of the Oil and Gas Law (UU). Currently the revision of this Act is still under discussion by the House of Representatives (DPR) for approximately five years.

Bambang Dwi Djanuarto, Chief of Workers Union of SKK Migas, said that the revision of the Oil and Gas Law has been in circulation for less than five years, namely from 2012 until now in 2017. The revision of the Oil and Gas Law is considered important, given the current situation of Indonesia are in a state of energy crisis.

According to him, there is no legal certainty in the context of upstream oil and gas governance to date.

"We, together with KSPN, have requested the Government and the House of Representatives to immediately complete the mandate of the Constitutional Court, namely to establish a permanent agency or entity that can carry out the exploitation of Indonesia's natural resources to manage upstream oil and gas," Bambang said in a press release received on Monday (23/10).

He said Indonesia is currently in an energy crisis, because the consumption of fuel needs (BBM) Indonesia of 1.6 million barrels per day (bpd). While crude oil production in the range of 800,000 bpd and oil refinery capacity Indonesia only 1 million bpd. This means that Indonesia must import about 1.5 million bpd of crude oil and BBM.

IN INDONESIA

SP SKK Migas Tuntut Revisi UU Migas Diselesaikan 

Serikat Pekerja Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SP SKK Migas) menggandeng Konfederasi Serikat Pekerja Nasional mendorong penyelesaian revisi Undang-undang (UU) Migas. Saat ini revisi UU ini masih dalam tahap pembahasan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama kurang lebih lima tahun.

Bambang Dwi Djanuarto, Pengurus Serikat Pekerja SKK Migas, mengatakan, revisi Undang-Undang Migas sudah terkatung-katung selama kurang Iebih lima tahun, yakni dari tahun 2012 hingga sekarang tahun 2017. Revisi Undang-Undang Migas ini dinilai penting, mengingat situasi Indonesia saat ini berada dalam kondisi krisis energi.

Menurut dia, belum ada kepastian hukum dalam konteks tata kelola hulu migas hingga saat ini. 

"Kami bersama KSPN meminta Penierintah dan DPR segera menyelesaikan amanat Mahkamah Konstitusi yaitu membentuk lembaga atau badan usaha permanen yang bisa melakukan pengusahaan sumber daya alam Indonesia untuk mengelola hulu migas," jelas Bambang melalui siaran pers yang diterima, Senin (23/10).

     Ia bilang, Indonesia saat ini berada dalam krisis energi, lantaran kebutuhan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) Indonesia sebesar 1,6 juta barel per hari (bph). Sementara produksi minyak mentah di kisaran 800.000 bph dan kapasitas kilang minyak Indonesia hanya 1 juta bph. Artinya Indonesia harus mengimpor sekitar 1.5 juta bph minyak mentah dan BBM.

Kontan, Page-14, Tuesday, October 24, 2017

Govt reluctant to cut gas prices at risk of state income

A plan to cut gas prices for several sectors has been put on hold as the government is concerned about the significant decrease in state revenue such a move would result in.

Although the current administration issued a government regulation to allow lower gas prices for certain industrial sectors in January last year, Deputy Energy and Mineral Resources Minister Arcandra Tahar said the government was still studying which industries would provide the largest multiplier effect to make up for the possibility of lower state revenues from the oil and gas sector.

“We need to see which [industry] has the biggest multiplier effect. For every US$ 1 per mmbtu [million British thermal unit] of gas, how much would it contribute to non-tax revenue?” he said recently. 

“lf a reduction of $ 1 does not provide a multiplier effect, then it would mean that the state is simply subsidizing the industry” Last year, President Joko “Jokowi’ Widodo instructed his Cabinet to cut end-user gas prices to below $ 6 per mmbtu for seven industrial sectors in order to develop the downstream sector and create a significant multiplier effect in the economy.

However, only state-owned petrochemical, fertilizer and steel industries have been party to the price cut starting Jan. 1 this year, following the issuance of a decree by the Energy and Mineral Resources Ministry late last year. Meanwhile, gas prices for the four other sectors consisting of the oleochemical, glass, ceramics and rubber glove sectors - and all industries from the private sector remain in limbo.

Some have suggested that gas prices could easilybe cut if the government was willing to lower its expectations of revenues from the gas sector. The government estimates a revenue target of Rp 124.6 trillion ($9.2 billion) from the oil and gas sector in next year’s state budget. 

The government is also working to cut costs in the midstream sector to ensure lower gas prices at the plant gate. The Energy and Mineral Resources Ministry will soon issue a regulation limiting the internal rate of return to 11 percent and the margin for traders to be at 7 percent.

However, gas users from the industrial sector say that price cuts are not being made fast enough. The Forum for Natural Gas-Using Industries (FIGB) claim that the national gas price remains at about $ 9 per mmbtu. 

Moreover, the high prices have led to many factories operating at a much lower capacity, or even going bankrupt, including eight in the ceramic sector, one in the sheet glass sector and 35 in the glove and latex sectors.

The industrial sector’s sluggish operations have only made it easier and cheaper for imports of similar goods to enter the country. Jusmery Chandra from the lndonesian Ceramic Industry Association (Asaki) said gas made up 35 percent to 40 percent of production costs, and that the ‘high, prices had forced factories to operate at only 70 percent capacity.

This led to losses that factories could only burden for a short period of time, Jusmery explained. Indonesia is struggling to boost manufacturing, which has expanded at only a single digit rate for more than a decade, in contrast to that before the 1997-1998 financial crisis when it outpaced economic growth.

The Jakarta Post, Page-13, Monday, October 23, 2017

Samsung Working FSRU PLTGU Java-1

South Korean shipbuilding company, Samsung Heavy lndustry Co. Ltd., obtained a contract to build a floating storage and regasification facility for the Java-1 Gas and Steam Power Plant project. Consortium of PT Pertamina, Sojitz Corp., and Marubeni Corp. to be the operator of the Java-1 Gas and Steam Power Plant (PLTGU) project with a capacity of 1,760 megawatts (MW).

Gas-fired power plant to be built in Cilamaya. Subang, West Java requires a floating storage regasification unit (FSRU) .The Pertamina consortium has signed an engineering, procurement, and construction (EPC) operator to the subsidiary of the Samsung Group.

Director of PT Pertamina Power Indonesia Ginanjar said that the FSRU construction contract has been signed with the involvement of a South Korean shipbuilding company, Samsung Heavy lndustry Co. Ltd. The FSRU will have a capacity of 400 million cubic feet per day (MMscfd).

     FSRU will convert liquefied natural gas (LNG) from liquid to gas phase so that it can be utilized for Java gas steam power plant (PLTGU) 1.

"It has been signed with Samsung Heavy Industry," he said when contacted on Sunday (22/10).

According to him, the FSRU construction contract was signed with a value of about US $ 200 million. The working period of the regasification facility for 2 years and 3 months.

"The contract value of FSRU is about US $ 200 million more. The work is about 2 years and 3 months, "he said.

After the newly built shipping and regasification vessel was shipped to Indonesia, which is around 2020. Previously, Ginanjar mentioned the total capacity of 400 MMscfd. about 60% of which will be utilized to meet the needs of the plant, while the rest for other purposes such as industry.

But it still needs further discussion with PT Perusahaan Listrik Negara. For the gas supply to FSRU it has been obtained from the Tangguh Train III LNG Plant which is planned to start flowing in 2020.

The British Petroleum (BP British) project will ship 16 volumes of gas and can add up to 22 cargoes on a 20-year contract. According to him, Pertamina will also be involved in the PLTGU project in Bangladesh.

     It is planned that the PLTGU in Bangladesh will have a capacity of 1,200 MW to 1,400 MW. The project will be similar to the Java PLTGU l where the plant and FSRU will be built in an integrated manner.

"We are submitting a proposal to Bangladesh. The concept is the same, PLTGU is the same as Java 1, integrated, "he said.

In addition, the consortium targets PLTGU Java 1 to secure financial closure in March 2018. Initially, the consortium projected the completion of funding can only be obtained in September 2018 by calculating the completion of electricity sales agreement (PPA). However, the process could be accelerated to 6 months so that financial close in March 2018.

If the project is financed by September 2018, the largest PLTGU in Indonesia will commence commercial operation in 2021. Meanwhile, if the financial close is reached in March 2018, by 2020 the project could start to generate electricity.

    The loan portion is 80% of the total value of the project. The Pertamina Consortium already has a potential fund injector namely Japan Bank for International Corporation (JBIC), ADB and Nippon Export and Investment Insurance (NEXI).

BALANCE OF GAS

Planning for the addition of regasification facility will await the improvement of gas balance data. Deputy Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Arcandra Tahar said that it knows there are additional regasification facilities based on land or floating. According to him, the development of new units needs to consider aspects of supply and needs.

Therefore, the planned addition of new units whether the company will be in the downstream sector of gas and PT Perusahaan Listrik Negara need to get an accurate basis.

In the 2016-2035 Gas Balance 2016, the comitted demand recorded increased from the current 923 MMscfd to 1,427 MMsCfd in 2018 and 2,289 MMscfd by 2019.

Given the commitment and potential demand, Indonesia needs to start importing gas by 2019. At that time, the total needs including those already contracted reached 9,323 MMscfd. Meanwhile, the total national gas supply is only 7,651 MMscfd so it needs to import gas 1,672 MMscfd.

On the gas balance, gas imports have begun in 2016. In fact, it is explained that new import projection around 2020. Based on Wood Mackenzie's data, there are currently four storage and regasification facilities operating. First, Arun FSRU in Aceh belongs to PT Pertamina with a capacity of 3 million tons per year (mtpa).

Second, FSRU Lampung owned by PT Perusahaan Gas Negara Tbk. with a capacity of 1.8 mtpa. Third, FSRU Nusantara Regas with 3 mtpa capacity. Fourth, FSRU Benoa in Bali belongs to PT Pembangkitan Jawa-Bali.

"This is what we are looking at. The plan should be more accurate with the gas balance," he said during a visit to FSRU Nusantara Regas off the coast of the Java Sea to the west, Thursday (19/10).

He also considered that the price of regasification or the conversion of liquid phase to gas is still relatively cheap. Thus, for now in the arrangement of gas governance, no regasification price regulation is required. Currently, according to him, regasification costs US $ 0.8 per MMBtu

"Now the cost of regasification that is here enough in the future is quite cheap," he said.

President Director of Nusantara Regas Tammy Meidhanna said that the current capacity of 500 MMscfd, the average distribution of 220 MMscd for electricity needs.

The gas power plant (PLTGU), which becomes the dominant consumer is actually a supporter during peak load so that its absorption is dynamic. For the night alone, its absorption drops to 150 MMscfd and daylight can reach 300 MMscfd.

"Afternoon can be up to 300 MMscfd, but if the night is 150 MMscfd absorption," he said.

Previously, Senior Experts Gas 81 Power Wood Mackenzie Edi Sagutra said that the addition of infrastructure in the form of regasification facilities both on land and floating is needed to improve gas utilization.

IN INDONESIA

Samsung Garap FSRU PLTGU Jawa-1

Perusahaan galangan kapal asal Korea Selatan, Samsung Heavy lndustry Co. Ltd., mendapatkan kontrak untuk membangun fasilitas penyimpanan dan regasifikasi terapung unfuk proyak Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap Jawa-1. Konsorsium PT Pertamina, Sojitz Corp., dan Marubeni Corp. menjadi pelaksana proyek Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) Jawa-1 berkapasitas 1.760 megawatl (MW).

Pembangkit listrik berbahan bakar gas yang akan dibangun di Cilamaya. Subang, Jawa Barat ilu membutuhkan fasilitas penyimpanan dan (egasifikasi terapung (floating storage regasification unit/FSRU). Konsorsium Pertamina telah menandatangani pelaksana rekayasa, pengadaan dan konstruksi (enginering, Procurement & construction/EPC) kepada anak perusahaan Grup Samsung tersebut.

Direktur PT Pertamina Power Indonesia Ginanjar mengatakan bahwa kontrak pembangunan FSRU telah ditandatangani dengan melibatkan perusahaan galangan kapal asal Korea Selatan, yaitu Samsung Heavy lndustry Co. Ltd. FSRU tersebut akan memiliki kapasitas 400 juta kaki kubik per hari (MMscfd). FSRU akan mengubah gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) dari fase cair ke gas sehingga bisa dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) Jawa 1.

“Sudah ditandatangan dengan Samsung Heavy Industry,” ujarnya saat dihubungi, Minggu (22/10).

Menurutnya, kontrak pembangunan FSRU itu diteken dengan nilai sekitar US$ 200 juta. Masa pengerjaan fasilitas regasifikasi itu selama 2 tahun 3 bulan. 

“Nilai kontrak FSRU sekitar US$ 200 juta lebih. Pengerjaan sekitar 2 tahun 3 bulan,” katanya.

Setelah kapal penyimpan dan regasifikasi itu selesai dibangun baru dikirim ke Indonesia, yaitu sekitar 2020. Sebelumnya, Ginanjar menyebut dari total kapasitas 400 MMscfd. sekitar 60% di antaranya akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pembangkit, sedangkan sisanya untuk keperluan lain seperti industri.

Namun hal itu masih perlu diskusi lebih lanjut dengan PT Perusahaan Listrik Negara. Untuk pasokan gas ke FSRU itu telah didapatkan dari Kilang LNG Tangguh Train III yang rencananya akan mulai mengalir pada 2020.

Proyek yang dioperasikan British Petroleum (BP Inggris) itu akan mengirim gas dengan volume 16 kargo dan dapat ditambah hingga 22 kargo dengan kontrak selama 20 tahun. Menurutnya, Pertamina juga akan terlibat dalam proyek PLTGU di Bangladesh. Rencananya, PLTGU di Bangladesh akan memiliki kapasitas 1.200 MW hingga 1.400 MW Proyek tersebut akan sama dengan PLTGU Jawa l di mana pembangkit dan FSRU akan dibangun secara terintegrasi.

“Kami sedang memasukkan proposal ke Bangladesh. Konsepnya sama, PLTGU sama seperti Jawa 1, integrated," katanya.

Selain itu, konsorsium menargetkan PLTGU Jawa 1 mendapatkan kepastian pendanaan (financial close) pada Maret 2018. Pada awalnya, konsorsium memproyeksikan penuntasan pendanaan hanya bisa diperoleh pada September 2018 dengan menghitung penyelesaian transaksi penjualan Iistrik (power purchase agreement/PPA). Namun, proses bisa dipercepat menjadi 6 bulan sehingga financial close pada Maret 2018.

Bila proyek mendapat kepastian pendanaan pada September 2018, PLTGU terbesar di Indonesia itu akan mulai beroperasi secara komersial pada 2021. Sementara, bila financial close dicapai pada Maret 2018, pada 2020 proyek bisa mulai mengalirkan listrik. 

     Porsi pinjaman sebesar 80% dari nilai total proyek. Konsorsium Pertamina telah memiliki calon penyuntik dana yakni Japan Bank for International Coorporation (JBIC), ADB dan Nippon Export and Investment Insurance (NEXI).

NERACA GAS

Perencanaan penambahan fasiIitas regasifikasi akan menunggu perbaikan data neraca gas. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar mengatakan bahwa pihaknya mengetahui terdapat penambahan fasilitas regasifikasi berbasis darat atau terapung. Menurutnya, pembangunan unit-unit baru perlu mempertimbangkan aspek pasokan dan kebutuhannya.

Oleh karena itu, perencanaan penambahan unit baru baik yang akan dilakukan perusahaan di sektor hilir gas maupun PT Perusahaan Listrik Negara perlu mendapat dasar yang akurat.

Dalam Neraca Gas 2016-2035, komitmen permintaan (comitted demand) tercatat meningkat dari saat ini 923 MMscfd menjadi 1.427 MMsCfd pada 2018 dan 2.289 MMscfd pada 2019.  

Dengan adanya komitmen dan potensial permintaan itu, Indonesia perlu mulai impor gas pada 2019. Pada saat itu, total kebutuhan termasuk dengan yang sudah terkontrak mencapai 9.323 MMscfd. Sementara itu, total pasokan gas nasional hanya 7.651 MMscfd sehingga diperlukan impor gas 1.672 MMscfd.

Pada neraca gas itu, impor gas telah dimulai pada 2016. Padahal, dijelaskan bahwa proyeksi impor baru di sekitar tahun 2020. Berdasarkan data Wood Mackenzie, saat ini terdapat empat fasilitas penyimpanan dan regasifikasi yang beroperasi. Pertama, FSRU Arun di Aceh milik PT Pertamina yang berkapasitas 3 juta ton per tahun (mtpa).

Kedua, FSRU Lampung milik PT Perusahaan Gas Negara Tbk. berkapasitas 1,8 mtpa. Ketiga, FSRU Nusantara Regas berkapasitas 3 mtpa. Keempat, FSRU Benoa di Bali milik PT Pembangkitan Jawa-Bali.

“Ini yang sedang kita lihat perencanaannya harus bisa lebih akurat dengan neraca gas,” ujarnya di sela kunjungan ke FSRU Nusantara Regas di lepas pantai Laut Jawa sebelah barat, Kamis (19/10).

Dia pun menilai bahwa harga regasifikasi atau pengubahan fasa cair ke gas masih tergolong murah. Dengan demikian, untuk saat ini di saat penataan tata kelola gas, belum diperlukan pengaturan harga regasifikasi. Saat ini, menurutnya, biaya regasifikasi US$ 0.8 per MMBtu 

"Sekarang biaya regasifikasi yang ada di sini cukup ke depan ini cukup murah," katanya.

Direktur Utama Nusantara Regas Tammy Meidhanna mengatakan bahwa saat ini dari kapasitas 500 MMscfd, rata-rata penyalurannya sebesar 220 MMscd untuk kebutuhan ketenagalistrikan.

Pembangkit listrik tenaga gas (PLTGU), yang menjadi konsumen dominan sebenarnya bersifat pendukung saat beban puncak sehingga penyerapannya dinamis. Untuk malam saja, penyerapannya turun menjadi 150 MMscfd dan siang hari bisa mencapai 300 MMscfd.

“Siang bisa sampai 300 MMscfd, tetapi kalau malam 150 MMscfd penyerapannya," katanya.

Sebelumnya, Senior Experts Gas 81 Power Wood Mackenzie Edi Sagutra mengatakan bahwa penambahan infrastruktur berupa fasilitas regasifikasi baik di darat maupun terapung memang diperlukan untuk meningkatkan pemanfaatan gas. 

Bisnis Indonesia, Page-30, Monday, October 23, 2017

Oil and Gas Supporting Industries Take Opportunity

The petroleum and natural gas supporting industries will take advantage of the new policy in oil and gas sharing contracts, the gross split sharing scheme. The government imposes a gross profit-sharing scheme-since the beginning of this year through Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 8/2017 on the gross split-sharing contract. The regulation was subsequently revised into Ministerial Regulation No. 52/2017.

The gross split scheme that replaces the net profit sharing (cost recovery) applies only to new contracts. Chairman of the Indonesian Oil and Gas Facility Experts Association (IAFMI) Rudianto Rimbono said that in every policy change there must be some inconvenience, including what happened in the gross split scheme. However, IAFMI members will focus on finding opportunities from the new scheme.

"Every time there is a change, there must be some discomfort, whatever the change is. It's a necessity that exists in all sectors, "he said Friday (20/10).

He asserted that from the beginning it has appealed to the oil and gas industry not to see gross split as negative, but should focus on finding opportunities from the new policy.

According to him, with gross split, there is no longer strict rules that must be followed in the procurement process of oil and gas goods and services. Therefore, the implementation of the gross profit sharing can reduce the bureaucratic chain so that it can accelerate the time of commercialization that is expected to attract investors.

He hoped that the gross profit sharing scheme could be an innovation to improve the investment climate in the upstream oil and gas sector which is still quite depressed with oil prices in the range of US $ 50 per barrel.

In addition, the gross split policy is also expected to reduce business risk and reduce the budget from cost recovery cost so that the state of the oil and gas industry can increase.

In relation to the application of this gross split, the supply chain management is fully left to the contractor of the cooperation contract (KKKS).

INCENTIVE TKDN

Although the gloss split contract does not require limiting the level of domestic components (TKDN) in the procurement of goods and services, the high local content value becomes an incentive for increasing the profit sharing for KKKS.

In terms of EPC contractors and material suppliers, the problems that arise are how to create innovations in response to declining oil and gas project situations in order to survive and compete in a free-market business climate with imported materials and more competitive and cost-competitive foreign labor.

In response to this situation, IAFMI as an entity in the lndonesian oil and gas production facility will host the CEO Talk event with the theme of Opportunities and Challenges of the National Industry of Oil and Gas Supporting the Implementation of the Gross Split Scheme in November 2017.

"This Talk-IAFMI CEO Program is expected to invite oil and gas stakeholders in the country to support and provide inputs so that the implementation can provide real contribution for stakeholders," said Rudianto.

IAFMI Executive Director Edwin Badrusomad said that the dynamics of the procurement process from the standpoint of KKKS and contractors will be discussed in more detail in CEO Talk to explore the opportunities and synergies that stakeholders, such as governments, KKKS, EPC contractors, and vendors, can generate.

Currently, the government is finalizing the government regulations on taxation in the scheme for gross split. In the draft Peratruan Pemerintah, contractors who use the gross profit-sharing contract will get incentives in the form of tax facilities until the work area to achieve production according to field development plan.

Vice Minister of Finance Mardiasmo previously said that for contractors using gross split contracts, there may be fiscal incentives, for imposition of indirect taxes, such as value added tax (VAT) and income tax (PPh), will consider the stages in the management of oil and gas working areas. Deputy Minister of EMR, Arcandra Tahar, said that the gross split scheme will cut the bureaucratic chain.

IN INDONESIA

lndustri Penunjang Migas Ambil Peluang

lndustri penunjang minyak dan gas bumi akan mengambil peluang dari kebijakan baru dalam kontrak bagi hasil migas, yaitu skema bagi hasil kotor atau gross split. Pemerintah memberlakukan skema bagi hasil kotor-sejak awal tahun ini melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 8/2017 tentang Kontrak Bagi Hasil gross split. Regulasi itu kemudian direvisi menjadi Peraturan Menteri ESDM Nomor 52/2017.

Skema gross split yang menggantikan bagi hasil bersih (cost recovery) hanya berlaku bagi kontrak baru. Ketua lkatan Ahli Fasilitas Minyak dan Gas Indonesia (IAFMI) Rudianto Rimbono mengatakan bahwa dalam setiap perubahan kebijakan pasti ada ketidaknyamanan, termasuk yang terjadi dalam skema gross split.  Namun, anggota IAFMI akan fokus untuk mencari peluang dari skema baru tersebut.

“Setiap kali ada perubahan, pasti ada ketidaknyamanan, apa pun bentuk perubahan itu. ltu sebuah keniscayaan yang ada di semua sektor," katanya Jumat (20/10).

Dia menegaskan bahwa sejak awal pihaknya telah mengimbau agar industri migas tidak melihat gross split sebagai hal yang negatif, tetapi sebaiknya fokus mencari peluang dari kebijakan baru tersebut.

Menurutnya, dengan gross split, tidak ada lagi aturan ketat yang harus diikuti dalam proses pengadaan barang dan jasa migas. Oleh karena itu, penerapan bagi hasil kotor dapat mengurangi rantai birokrasi sehingga dapat mempercepat waktu komersialisasi yang diharapkan dapat menarik minat investor.

Dia berharap agar skema bagi hasil kotor dapat menjadi inovasi untuk memperbaiki iklim investasi di sektor hulu migas yang saat ini masih cukup tertekan dengan harga minyak di kisaran US$ 50 per barel.

Selain itu, kebijakan gross split juga diharapkan mampu mengurangi risiko bisnis serta menekan anggaran dari biaya cost recovery sehingga bagian negara dari industri migas dapat meningkat.

Dalam kaitannya dengan penerapan gross split ini, pengelolaan rantai suplai sepenuhnya tetap diserahkan kepada kontraktor kontrak kerja sama (KKKS). 

lNSENTIF TKDN

Walaupun kontrak gloss split tidak mempersyaratkan pembatasan tingkat komponen dalam negeri (TKDN] dalam pengadaan barang dan jasa, nilai kandungan lokal yang tinggi menjadi insentif penambah besaran bagi hasil untuk KKKS.

Dari sisi kontraktor EPC dan penyuplai material, permasalahan yang muncul adalah bagaimana menciptakan inovasi-inovasi dalam merespons situasi proyek migas yang menurun untuk dapat bertahan dan bersaing dalam iklim usaha pasar bebas dengan material impor dan tenaga kerja asing yang lebih kompetitif dan segi harga.

Untuk merespons situasi ini, IAFMI sebagai entitas dalam fasilitas produksi migas lndonesia akan menggelar acara CEO Talk dengan tema Peluang dan Tantangan lndustri Nasional Penunjang Migas dalam Penerapan Skema Gross Split pada November 2017.

“Program CEO Talk-IAFMI kali ini diharapkan dapat mengajak para stakeholder migas di Tanah Air untuk dapat mendukung dan memberikan masukan agar dalam pelaksanaannya dapat memberikan kontribusi riil bagi stakeholder terkait," ujar Rudianto.

Direktur Eksekutif IAFMI Edwin Badrusomad mengatakan bahwa dinamika proses pengadaan dari sudut pandang KKKS dan kontraktor akan dibahas secara lebih rinci dalam CEO Talk untuk menggali peluang-peluang dan sinergi yang dapat dimunculkan oleh para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, KKKS, kontraktor EPC, dan vendor.

Saat ini, pemerintah sedang melakukan finalisasi peraturan pemerintah soal perpajakan dalam skema bagi hasil gross split. Dalam draf Peratruan Pemerintah itu, kontraktor yang menggunakan kontrak bagi hasil kotor akan mendapatkan insentif berupa fasilitas perpajakan hingga wilayah kerja mencapai produksi sesuai rencana pengembangan lapangan.

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo sebelumnya mengatakan bahwa untuk kontraktor yang menggunakan kontrak gross split dimungkinkan adanya insentif fiskal, untuk pengenaan pajak tidak langsung, seperti pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh), akan mempertimbangkan tahapan pada pengelolaan wilayah kerja migas. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menilai skema gross split akan memotong rantai birokrasi.

Bisnis Indonesia, Page-30, Monday, October 23, 2017

Appointment of Inpex Contract Renewal Only Orally

Minister of Energy and Mineral Resources (EMR) Ignatius Jonan confirmed that the extension of Inpex Corporation's contract in Abadi Square, Masela Block until 2055 is not yet official. Jonan explained, meeting himself with Inpex officials in Japan last week only verbally agreed on a contract extension.

As is known, Jonan said last week Inpex will get an additional 27-year contract from the previous contract which will end 2028.

"Yes it is extended next year, this is just an oral agreement," said Jonan after doing groundbreaking and inauguration of PLTGU in Lombok, Friday (20/10).

He disclosed that the verbal contract agreement considers the timing of construction. Construction of the Masela Block development is about 7 years time. Meanwhile, the contract will expire in 2028.

"If not renewed how? Because the remaining ten years, build it alone seven years," he explained.

About the location of the land refinery, Jonan says, he will follow the desire lnpex. Currently, the Masela project is planning stage.

IN INDONESIA

Janji Perpanjangan Kontrak Inpex hanya Secara Lisan

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan memastikan bahwa perpanjangan kontrak Inpex Corporation di Lapangan Abadi, Blok Masela sampai 2055 belum resmi. Jonan menjelaskan, pertemuan dirinya dengan petinggi Inpex di Jepang pekan lalu hanya secara lisan menyepakati perpanjangan kontrak.

Seperti diketahui, Jonan pekan lalu menyatakan Inpex akan mendapat tambahan kontrak 27 tahun dari kontrak sebelumnya yang akan berakhir 2028. 

"Iya diperpanjangnya memang tahun depan, ini cuma kesepakatan lisan saja," kata Jonan usai melakukan groundbreaking dan peresmian PLTGU di Lombok, Jumat (20/10).

Masela Block - Owner By Inoex Japan

Ia membeberkan, kesepakatan kontrak secara lisan itu mempertimbangkan waktu konstruksi. Konstruksi pengembangan Blok Masela tersebut memburuhkan waktu sekitar 7 tahun. Sementara, kontrak akan habis pada 2028. 

"Kalau tidak diperpanjang bagaimana? karena sisa sepuluh tahun, membangunnya saja tujuh tahun," jelas dia. 

Soal lokasi kilang darat, Jonan bilang, dirinya akan mengikuti keinginan lnpex. Saat ini, proyek Masela tahap perencanaan.

Kontan, Page-14, Monday, October 23, 2017