Imports of Oil and Gas Contractor Goods Will be Shortened

The government hopes the oil and gas industry can produce oil and gas faster

Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) signed a memorandum of understanding with the Directorate of Customs of the Ministry of Finance for the development of information system integration. The objective is the provision of fiscal facilities on the import of goods for the operation of KKKS for upstream oil and gas activities. KKKS is expected to work faster to produce oil and gas.

Just so you know, the Minister of Finance has long published this duty-free rule based on PMK No. 177/2007 regarding the exemption of import duty on the import of goods for upstream oil and gas and geothermal business activities. But all this time, the period of care is very long.

Director General of Customs, Heru Pambudi added that with this cooperation, the government will provide incentives for import duty exemption of imported goods for Contractor Cooperation Contract (KKKS) and tax exemption of imported goods both VAT and import tax. This synergy is expected to facilitate KKKS in applying for fiscal exemption facility on the import of operating goods for Upstream Oil and Gas business activities.

"Therefore, KKKS is expected to be interested in investing in exploration and exploitation in Indonesia," said Heru, at the ESDM Ministry office on Thursday (16/11).

After conducting system integration, service to the provision of fiscal facilities to the import of goods for the operation of KKKS for upstream oil and gas business activities will be faster. If the previous transaction is done six times, then after the integrated system will only be twice or faster 66%.

"As for the total time required in the management of this facility will only be 24 working days or approximately 42.8% faster," he explained.

With this synergy step is expected to import value can be bigger. Based on Customs data, the provision of oil and gas facilities that have been issued by Customs in 2015 as many as 1,392 decree of oil and gas facilities and in 2016 as many as 1,221 letters.

"The value of imports increased by US $ 2.3 billion in 2015 to US $ 13.9 billion in 2016. Our state revenues increase and if there is cost recovery we are efficiency," Heru said.

One example of the efficiency that KKKS can obtain through the provision of oil and gas facilities is the efficiency of 14 rigs worth Rp 300 billion. Head of SKK Migas Amien Sunaryadi also optimistic, this synergy will create efficiency from the budget side of cost recovery next year.

Because there will be time savings to take care of imported goods at customs. With synergy, the time spent by KKKS can be shorter. He has not been able to estimate what percentage of efficiency or the value of dollars that can be saved.

"But cost recovery will decrease because the time spent on KKKS is shorter, so KKKS personnel will be able to use the time for other work, so it is more productive," explained Amien

Director General of Oil and Gas of the ESDM Ministry Ego Syahrial explained that the purpose of this cooperation is for the upstream oil and gas industry to return on the track. One of them is efforts to increase oil and gas production. Because oil needs reached 1.6 million barrels per day. But production is only 800,000 barrels per day.

Under these conditions, Indonesia must import about 800,000 oil per day. Therefore, it is hoped that KKKS can perform production quickly by simplifying the license and free of excise duty on KKKS production goods.

"The average time to produce oil from a field oil and gas reaches 10 years," he said.

He stated that currently there are several strategic upstream oil and gas projects such as IDD project in Bangka Strait Makassar, Tangguh Train 3 project, Tiung Biru field project, and the largest is Masela Field development in Eastern Indonesia.

In addition to increasing production, Ego is hoping with this synergy then the investment target next year of US $ 13.5 billion can be achieved. This year, oil and gas investment target of US $ 14 billion is difficult to achieve. As of October, oil and gas investment realization was only US $ 6.4 billion.

"Beginning in 2018, the oil and gas investment activities are expected to be more enthusiastic, with many groundbreaking projects such as Tiung Biru project, Duri-Dumai pipeline, and next year we hope that oil and gas fields will be onstream," Ego explained.

IN INDONESIA

Impor Barang Kontraktor Migas Akan Dipersingkat

Pemerintah berharap industri migas bisa memproduksi migas Iebih cepat

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menandatangani nota kesepahaman dengan Direktorat Bea Cukai Kementerian Keuangan untuk pengembangan integrasi sistem informasi. Tujuannya adalah pemberian fasilitas fiskal terhadap impor barang operasi keperluan KKKS untuk kegiatan hulu migas. KKKS diharapkan bisa lebih cepat bekerja untuk memproduksi migas.

Asal tahu saja, Menteri Keuangan sudah lama menerbitkan aturan tentang bebas bea ini berdasarkan PMK Nomor 177/2007 mengenai pembebasan bea masuk atas impor barang untuk kegiatan usaha hulu migas dan panas bumi. Namun selama ini, jangka waktu mengurusnya sangat lama.

Direktur Jenderal Bea Cukai, Heru Pambudi menambahkan dengan kerjasama ini, pemerintah akan memberikan insentif pembebasan bea masuk barang impor untuk Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) dan pembebasan pajak barang impor baik PPN maupun PPh impor. Sinergi ini diharapkan dapat mempermudah KKKS dalam mengajukan permohonan fasilitas pembebasan fiskal atas impor barang operasi untuk kegiatan Usaha Hulu Migas. 

"Sehingga diharapkan KKKS tertarik untuk berinvestasi melakukan eksplorasi dan eksploitasi di Indonesia," kata Heru, di Kantor Kementerian ESDM, Kamis (16/11).

Setelah melakukan integrasi sistem, pelayanan terhadap pemberian fasilitas fiskal terhadap impor barang operasi keperluan KKKS untuk kegiatan usaha hulu migas akan lebih cepat. Jika sebelumnya transaksi dilakukan enam kali, maka setelah sistem terintegrasi akan hanya menjadi dua kali atau lebih cepat 66%. 

"Sementara untuk total waktu yang dibutuhkan dalam pengurusan fasilitas ini hanya akan menjadi 24 hari kerja atau kurang lebih 42.8% lebih cepat," jelasnya.

Dengan langkah sinergi ini diharapkan nilai impor bisa lebih besar. Berdasarkan data Bea Cukai, pemberian fasilitas migas yang telah dikeluarkan oleh Bea Cukai di tahun 2015 sebanyak 1.392 surat keputusan pemberian fasilitas migas dan di tahun 2016 sebanyak 1.221 surat. 

"Nilai impor yang meningkat dali US$ 2.3 miliar tahun 2015 menjadi US$ 13,9 miliar di tahun 2016. Penerimaan negara kami tingkatkan dan kalau ada cost recovery kami efisiensi," ujar Heru.

Salah satu contoh efisiensi yang bisa didapat KKKS melalui pemberian fasilitas migas adalah efisiensi 14 rig senilai Rp 300 miliar. Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi juga optimistis, sinergi ini akan menciptakan efisiensi dari sisi anggaran cost recovery pada tahun depan. 

Pasalnya akan ada penghematan waktu untuk mengurus barang impor di bea cukai. Dengan sinergi, waktu yang dihabiskan oleh KKKS bisa lebih pendek. Ia belum bisa mengestimasi berapa persen efisiensi atau nilai dollar AS yang bisa dihemat. 

"Tapi cost recovery akan turun karena waktu yang harus dihabiskan KKKS lebih pendek, sehingga personel KKKS akan bisa menggunakan waktu untuk pekerjaan lain, jadi lebih produktif," jelas Amien.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Ego Syahrial menjelaskan, tujuan kerjasama ini agar industri hulu migas kembali on the track. Salah satunya upaya meningkatkan produksi migas. Sebab kebutuhan minyak mencapai 1,6 juta barel per hari. Tapi produksi hanya 800.000 barel per hari.

Dengan kondisi tersebut, Indonesia harus mengimpor sekitar 800.000 minyak per hari. Untuk itu pihaknya berharap KKKS bisa melakukan produksi secara cepat dengan penyederhanaan izin dan bebas cukai atas barang produksi KKKS. 

"Rata-rata waktu memproduksi minyak dari suatu lapangan migas mencapai 10 tahun," kata dia.

Dia menyatakan, saat ini ada beberapa proyek hulu migas yang strategis seperti proyek IDD di Bangka Selat Makassar, proyek Tangguh Train 3, proyek Lapangan Tiung Biru, dan yang terbesar itu pengembangan Lapangan Masela yang ada di Timur Indonesia.

Selain meningkatkan produksi, Ego memang berharap dengan adanya sinergi ini maka target investasi pada tahun depan sebesar US$ 13,5 miliar bisa tercapai. Sebab pada tahun ini target investasi migas sebesar US$ 14 miliar sulit tercapai. Hingga Oktober, realisasi investasi migas hanya US$ 6,4 miliar. 

"Awal tahun 2018 kegiatan investasi migas kami harapkan bergairah lagi. Banyak proyek yang groundbreaking seperti proyek Tiung Biru, pipa Duri-Dumai. Tahun depan kami harapkan lapangan migas sudah bisa onstream," jelas Ego.

Kontan, Page-14, Friday, Nov 17, 2017

How Fiscal Incentives are Provided

The government facilitates the administrative process of providing fiscal incentives to contractors of contracts of cooperation in the upstream oil and gas industry through an integrated system.

Directorate General of Customs, Directorate General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources, and SKK Migas signed memorandum of understanding to start merging system to be integrated. The system will be used as a way to provide fiscal incentives.

In the early stages, the system will accommodate the channeling of fiscal incentives to the import of contractor cooperative contracts [KKKS] operating goods. Fiscal facilities that can be channeled through this system include import duties, sales tax (VAT) for imported goods, and income tax (PPh) import.

Currently, inter-ministerial information systems have not been linked so that there is often repetition of data and the process of applying for fiscal facilities to be long.

To obtain fiscal facilities in import activities, the contractor needs to submit three applications with a total of six transactions.

After that, the contractor must wait 42 working days to get the Masterlist Decree. Later on, the process of submitting the plan for the need of imported goods (RKBI), the import of goods plan (RIB), until the issuance of Decision Letter of import duty exemption facility, and Import Tax (PDRI) is obtained within 24 working days.

Director General of Oil and Gas ESDM Ministry Ego Syahrial said that the acceleration of administrative and bureaucratic cutting process needs to be done to increase upstream oil and gas investment.

To help restore investment, the government needs to create a system for the entire process to be accelerated. He described, at least 10 years to make a working area produce oil and gas. 

     Thus, the government needs to support through the acceleration of administrative processes. On the other hand, there are other factors, such as oil prices that can not be monitored, but also determine the investment.

In addition to fiscal incentives on import activities, the system will connect with other administrative processes at the Directorate General of Taxation, Directorate General of State Assets, and the Directorate General of Budget of the Ministry of Finance.

"The return is needed to accelerate, can not carry out with business as usual," he said after attending the signing of a memorandum of understanding on the information system of fiscal facility granting to KKKS at the Directorate General of Customs office on Thursday (16/11).

Head of SKK Migas Amien Sunaryadi said it could not yet calculate exactly what percentage of cost recovery savings created from the enactment of this System. He ensures, if the process gets shorter, the project can be completed on time in accordance with the established project economy.

IN INDONESIA

Cara Pemberian lnsentif Fiskal Dipermudah

Pemerintah mempermudah proses administrasi pemberian insentif fiskal kepada kontraktor kontrak kerja sama di industri hulu minyak dan gas bumi melalui sistem terintegrasi.

Ditjen Bea Cukai, Ditjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, dan SKK Migas meneken nota kesepahaman untuk memulai penggabungan sistem agar terintegrasi. Sistem itu akan digunakan sebagai cara untuk pemberian insentif fiskal. 

Pada tahap awal, sistem akan mengakomodasi penyaluran insentif fiskal terhadap impor barang operasi kontraktor kontrak kerja sama [KKKS). Fasilitas fiskal yang bisa disalurkan melalui sistem ini mencakup bea masuk, pajak penjualan (PPn) untuk barang impor, dan pajak penghasilan (PPh) impor.

Saat ini, sistem informasi antar kementerian belum saling terhubung sehingga sering terdapat pengulangan data dan proses permohonan pemberian fasilitas fiskal menjadi panjang.

Untuk mendapatkan fasilitas fiskal dalam kegiatan impor, kontraktor perlu mengajukan tiga Surat permohonan dengan total transaksi mencapai enam kali.

Setelah itu, kontraktor harus menanti 42 hari kerja untuk mendapatkan Surat Keputusan Masterlist. Nantinya, proses pengajuan rencana kebutuhan barang impor (RKBI), Rencana Impor Barang (RIB), sampai keluarnya Surat keputusan fasilitas pembebasan bea masuk, dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) diperoleh dalam waktu 24 hari kerja.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan bahwa percepatan proses administrasi dan pemangkasan rantai birokrasi perlu dilakukan untuk meningkatkan investasi sektor hulu migas.

Untuk membantu memulihkan investasi, pemerintah perlu menciptakan sistem agar seluruh proses bisa dipercepat. Dia menggambarkan, paling tidak perlu 10 tahun untuk membuat sebuah wilayah kerja menghasilkan minyak dan gas bumi. 

    Dengan demikian, pemerintah perlu mendukung melalui percepatan proses administrasi. Di sisi lain, terdapat faktor lain, seperti harga minyak yang tidak bisa diawasi, tetapi turut menentukan investasi.

Selain insentif fiskal pada kegiatan impor, sistem itu akan menghubungkan dengan proses administrasi lain di Ditjen Pajak, Ditjen Kekayaan Negara, dan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.

“Mengembalikan itu butuh percepatan, tidak bisa melaksanakan dengan business as usual  ujarnya usai menghadiri penandatanganan nota kesepahaman sistem informasi pemberian fasilitas fiskal kepada KKKS di kantor Ditjen Bea Cukai, Kamis (16/11).

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan, pihaknya belum bisa menghitung secara pasti berapa persen penghematan Cost Recovery yang diciptakan dari berlakunya Sistem ini. Dia memastikan, bila proses semakin pendek, proyek bisa selesai tepat waktu sesuai dengan keekonomian proyek yang telah ditetapkan.

Bisnis Indonesia, Page-30, Friday, Nov 17, 2017

Oil and Gas Block Auction Is Restarted

The government has the opportunity to re-extend the limitation of return of the auction document of oil and gas working area this year.

Director General of Oil and Gas at the Ministry of ESDM Ego Syahrial said that on this occasion there is an option to extend the limitation of return of tender documents. According to him, if in the next seven days Government Regulation on Taxation Gross Split has not come out, the government will extend the return of documents auction.

At the 2017 oil and gas block auction, the government has twice extended the capture and return limits of tender documents. At the beginning of the auction opening, the government set the limits for access and return of tender documents in July 2017. Then the government extended the auction deadline to August 9, 2017 on the grounds of waiting for regulation of gross split. The government again extended the auction until September 11, 2017.

Under the revised Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources on gross split, the ESDM Ministry extended the auction time until November 20, 2017 and the limit of return of documents on November 27, 2017.

"Until a week has not come out the Government Regulation on Gross Split Tax. if necessary we extend, "he said after attending the signing of a memorandum of understanding of fiscal information system to contractors cooperation contract at the Directorate General of Customs office on Thursday (16/11).

This year, the government offers 15 oil and gas working areas consisting of 10 conventional blocks and five non-conventional oil and gas blocks.

conventional blocks and non-conventional

A total of seven conventional oil and gas blocks offered directly include the Andaman 1 Block (offshore Aceh), Andaman Il (offshore Aceh), South Tuna (offshore Natuna), Merak Lampung (offshore and Banten-Lampung mainland), Pekawai ( offshore East Kalimantan), West Yamdena (offshore and mainland Maluku, and Kasuri III Block (mainland West Papua).

Three conventional oil and gas blocks are offered through regular auctions, the Tongkol Block (offshore Natuna), East Tanimbar (offshore Maluku), and Mamberamo (mainland and offshore Papua).

Currently, there are 19 documents accessed from 10 conventional oil and gas blocks offered. However, he did not mention in detail the 19 documents referring to any block.

From the time of collection of tender documents opened in May-July 2017, five documents in the Andaman II Block and two documents in the East Tanimbar Block. Mamberamo Block, Cokkol, West Yamdena, Pekawai, and Andaman I are each one document. The auction will contribute to the increase of oil and gas production in the country in the future.

IN INDONESIA

Lelang Blok Migas Kembali Diperpanjang

Pemerintah berpeluang kembali memperpanjang batas pengembalian dokumen lelang wilayah kerja minyak dan gas bumi pada tahun ini.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan bahwa pada kesempatan lelang kali ini masih terdapat opsi memperpanjang batas pengembalian dokumen lelang. Menurutnya, bila pada tujuh hari mendatang Peraturan Pemerintah tentang Perpajakan Gross Split belum keluar, pemerintah akan memperpanjang waktu pengembalian dokumen lelang.

Pada lelang blok migas 2017, pemerintah telah melakukan dua kali perpanjangan batas pengambilan dan pengembalian dokumen tender. Pada awal pembukaan lelang, pemerintah menetapkan batas akses dan pengembalian dokumen tender pada Juli 2017. Kemudian pemerintah memperpanjang batas waktu lelang hingga 9 Agustus 2017 dengan alasan menunggu regulasi tentang gross split. Pemerintah pun kembali memperpanjang lelang hingga 11 September 2017.

Dengan alasan adanya revisi Peraturan Menteri ESDM tentang gross split, Kementerian ESDM kembali memperpanjang waktu lelang hingga 20 November 2017 dan batas pengembalian dokumen pada 27 November 2017.

“Sampai seminggu lagi belum keluar Peraturan Pemerintah tentang Pajak Gross Split. bila perlu kita perpanjang,” ujarnya usai menghadiri penandatanganan nota kesepahaman sistem informasi pemberian fiskal kepada kontraktor kontrak kerja sama di kantor Ditjen Bea Cukai, Kamis (16/11).

Pada tahun ini, pemerintah menawarkan 15 wilayah kerja migas yang terdiri atas 10 blok konvensional dan lima blok migas non-konvensional.

Sebanyak tujuh blok migas konvensional yang ditawarkan secara langsung antara lain Blok Andaman 1 (lepas pantai Aceh), Andaman Il (lepas pantai Aceh), South Tuna (lepas pantai Natuna), Merak Lampung (lepas pantai dan daratan Banten-Lampung), Pekawai (lepas pantai Kalimantan Timur), West Yamdena (lepas pantai dan daratan Maluku, dan Blok Kasuri III (daratan Papua Barat).

Tiga blok migas konvensional ditawarkan melalui lelang reguler, yaitu Blok Tongkol (lepas pantai Natuna) , East Tanimbar (lepas pantai Maluku), dan Mamberamo (daratan dan lepas pantai Papua).

Saat ini, terdapat 19 dokumen yang diakses dari 10 blok migas konvensional yang ditawarkan. Namun, dia tidak menyebut secara detail 19 dokumen itu merujuk pada blok mana saja.

Sejak masa pengambilan dokumen lelang dibuka pada Mei-Juli 2017, lima dokumen di Blok Andaman II dan dua dokumen di Blok East Tanimbar. Blok Mamberamo, Tongkol, West Yamdena, Pekawai, dan Andaman I masing-masing satu dokumen. Lelang itu akan berkontribusi terhadap peningkatan produksi migas di Tanah Air ke depan.

Bisnis Indonesia, Page-30, Friday, Nov 17, 2017

PGN Gas Business Managed Transparently

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) is ready to deliver in a transparent and accountable manner in the management of natural gas. This follows the decision of the panel of judges of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in the trial of monopoly case of natural gas price that occurred in Medan, North Sumatra.

PGN Corporate Secretary Rachmat Hutama said that so far the implementation of PGN's business, especially in pricing, has been based on the prevailing laws and regulations.

"The high gas price in the period of August-November 2015 is due to additional gas coming from LNG in addition to the costs incurred in each business chain (trader without facility), besides and gas supply and Pertamina EP," said Rachmat Hutama, in Jakarta , yesterday.

As is known, in the last trial held on Tuesday (14/11), the panel of judges KPPU decided PGN management is guilty in determining the selling price of natural gas in Medan. In its decision, PGN is declared to have set the excessive price by not considering the ability of domestic consumer purchasing power in determining the increase of gas price in the period of August-November 2015.

In addition, in a number of Gas Purchase Agreements (PJBG) signed between PGN and consumers there is an adverse raw clause. In response, PGN management will take more steps to study the copy of the verdict.

As for things that also become the focus of PGN management on the verdict of the trial that in the aspects of governance has not been seen holistically, especially the downstream gas business scheme.

PGN as an open state enterprise ready to transparently to prove the accountability of gas management in its business activities. Especially PGN has been running pioneering functions in the downstream sector of gas for more than 52 years.

"We believe that the pricing we are running is appropriate and meets the applicable legal aspects," said the man who is familiarly called Temmy.

IN INDONESIA

Bisnis Gas PGN Dikelola Transparan

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) siap menyampaikan secara transparan dan akuntabel dalam pengelolaan gas bumi. Hal ini menyusul putusan majelis hakim Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam persidangan perkara monopoli harga gas bumi yang terjadi di Medan, Sumatera Utara.

Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama mengatakan, sejauh ini pelaksanaan bisnis PGN, khususnya dalam penetapan harga, telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

”Tingginya harga gas pada periode Agustus-November 2015 disebabkan masuknya gas tambahan yang bersumber dari LNG di tambah biaya yang timbul pada masing-masing rantai bisnis (trader tanpa fasilitas), selain dan pasokan gas dan Pertamina EP," kata Rachmat Hutama, di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, dalam persidangan terakhir yang digelar Selasa (14/11), majelis hakim KPPU memutuskan manajemen PGN bersalah dalam penetapan harga jual gas bumi di Medan. 

     Dalam amar putusannya, PGN dinyatakan telah menetapkan harga yang berlebihan (excessive price) dengan tidak mempertimbangkan kemampuan daya beli konsumen dalam negeri dalam menetapkan kenaikan harga gas dalam kurun waktu Agustus-November 2015. 

Selain itu, dalam sejumlah Perjanjian Jual beli Gas (PJBG) yang diteken antara PGN dan konsumen terdapat adanya klausul baku yang bersifat merugikan. Menanggapi hal tersebut, manajemen PGN akan mangambil langkah lebih untuk mempelajari salinan putusan tersebut. 

Adapun hal yang juga menjadi sorotan manajemen PGN terhadap putusan persidangan bahwa dalam aspek tata kelola belum dilihat secara holistik, khususnya skema bisnis hilir gas bumi.

PGN selaku BUMN dengan status terbuka siap secara transparan untuk membuktikan akuntabilitas pengelolaan gas dalam kegiatan usahanya. Terutama PGN yang telah menjalankan fungsi pioneering disektor hilir gas selama lebih dari 52 tahun.

"Kami berkeyakinan bahwa penetapan harga yang kami jalankan sudah sesuai dan memenuhi aspek hukum yang berlaku,” tutur pria yang akrab disapa Temmy.

Koran Sindo, Page-19, Thursday, Nov 16, 2017

SKK Migas Holds Socialization to All Layers

Socialization is an important activity which should be conducted by Special Unit for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas). By cooperating with the Contractor of Cooperation Contract (K3S) of Madura Island working area, it has socialized to all levels, including the affected communities.

Among K3S is Pertamina Hulu Energy West Madura Offshore (PHE WMO), Husky CNOOC Madura Limited (HCML), Petronas, Santos and also supported by Kangean Energi Indonesia (KEI). Each describes the Corporate Social Responsibility (CSR) program.

"This is a work program of SKK Migas with K3S," explained the representative of SKK Migas Ami Hermawati.

In addition, his side also had given a public lecture to the students. The activities are also part of the socialization of academics. The objective is to provide information on upstream oil and gas industry.

"So we do socialization to all the layers, to the bottom of the community affected by the upstream oil and gas industry," he explained.

In the implementation in the field, it also did not hesitate to give warning in the form of warning to K3S operators. It will be done, when knowing the upstream oil and gas industry activities are not in accordance with Standart Operating Procedure (SOP).

"It's our job. Because the oil and gas industry activity is a high risk, high cost and high technology, "She said.

PHE Field Manager WMO Muchammad Yani added, providing assistance to education, community and the environment is a form of real corporate support. Therefore, his side will not forget all the obligations.

"We will not forget what has become our duty and responsibility," he said.

It can be seen that some of the assistance done by PHE WMO together with Bangkalan community has been affected by the Establishment of Drinking Water User Association (HIPPAM) in Bandang Dajah Village, Tanjung Bumi Subdistrict. Then there is the reforestation of the coastal area, a Mangrove Education Park (TPM) in Labuhan Village Sepulu District.

"Now in TPM has done a lot of international-scale research, on migratory birds and some Labuhan residents have not returned to Indonesian Workers (TKI). Now in TPM there are already tens of thousands of visitors, with unusual economic benefits. Some Indonesian students have done marine biota research for the purpose of thesis, "he explained.

In addition to Bangkalan Madura regency, CSR program is also conducted in Gresik regency. PHE-WMO together with the people of Gresik, has built Kampung Hijau Sumber Rejeki in Sidorukun Village, Gresik Regency.

IN INDONESIA

SKK Migas Gelar Sosialisasi ke Semua Lapisan

Sosialisasi merupakan kegiatan penting yang perIu dilakukan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Dengan menggandeng Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S) Wilayah kerja Pulau Madura, pihaknya telah bersosialisasi ke semua lapisan, termasuk masyarakat yang terdampak.

Di antara K3S yang dimaksud adalah Pertamina Hulu Energy West Madura Offshore (PHE WMO), Husky CNOOC Madura Limited (HCML), Petronas, Santos dan juga didukung Kangean Energi Indonesia (KEI). Masing-rnasing memaparkan program Corporate Social Responsibility (CSR). 

“Ini merupakan program kerja SKK Migas dengan K3S,” terang perwakilan SKK Migas Ami Hermawati.

Selain itu, pihaknya juga sempat memberikan kuliah umum kepada para mahasiswa. Adapun kegiatan tersebut, juga merupakan bagian dari sosialisasi terhadap para akademisi. Tujuannya untuk memberikan informasi tentang industri hulu migas. 

“Jadi kami lakukan sosialisasi ke semua lapisan, hingga masyarakat paling bawah yang terdampak kegiatan industri hulu migas," paparnya.

Dalam pelaksanaan di lapangan, pihaknya pun tidak segan memberi peringatan berupa teguran kepada operator  K3S. Hal itu bakal dilakukan, ketika mengetahui kegiatan industri hulu migas tidak sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP).

“Itu menjadi tugas kami. Karena kegiatan industri migas itu merupakan high risk, high cost dan high technology ,” katanya.

Field Manager PHE WMO Muchammad Yani menambahkan, pemberian bantuan untuk pendidikan, masyarakat dan lingkungan adalah bentuk dukungan nyata perusahaan. Karena itu, pihaknya tidak akan melupakan semua kewajibannya. 

“Kami tidak akan melupakan apa yang telah menjadi kewajiban dan tanggungjawab kami," menurutnya.

Dapat diketahui, sejumlah bantuan yang dilakukan antara lain PHE WMO bersama masyarakat Bangkalan terdampak membangun Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) di Desa Bandang Dajah, Kecamatan Tanjung Bumi. Lalu ada penghijauan kawasan pesisir pantai, menjadi Taman Pendidikan Mangrove (TPM) di Desa Labuhan Kecamatan Sepulu.

“Sekarang di TPM sudah banyak dilakukan penelitian skala internasional, terhadap burung migran dan sejumlah warga Labuhan sudah tidak kembali menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Kini di TPM juga sudah ada puluhan ribu pengunjung, dengan manfaat ekonomi yang Iuar biasa. Beberapa mahasiswa Indonesia sudah melakukan penelitian biota laut untuk keperluan skripsi," jelasnya. 

Selain di Kabupaten Bangkalan Madura, program CSR juga dilakukan di Kabupaten Gresik. PHE-WMO bersama masyarakat Gresik, telah membangun Kampung Hijau Sumber Rejeki di Desa Sidorukun, Kabupaten Gresik. 

Memorandum, Page-16, Thursday, Nov 16, 2017

SKK Migas Clarify the Findings of State Losses

Special Unit for Upstream Oil and Gas Activities (SKK Migas) and the Supreme Audit Agency (BPK) has conducted a follow-up discussion on the results of the consolidated financial year 2015.

     In the report states, the state lost revenue of US $ 1.18 billion. In response, SKK Migas and the Cooperation Contract Contractor (KKKS) have taken a number of steps.

"The BPK audit report is an important source of information for SKK Migas, both in the form of correction of adjustment of profit-sharing calculation and other relevant evidence," said Head of Program and Communication Division of SKK Migas Wisnu Prabawa Taher, in a press release on Wednesday (15/1) 1).

Some of the things that have been done are among others the delivery of responses by SKK Migas and KKKS to the material of the findings, the sending of responses or action plan on the concept of BPK audit result and the sending of SKK Migas response to the report of inspection result.

     The last thing that has been done is the implementation of follow-up discussion with BPK. The results of the discussion are included in the minutes of the discussion of the SKK Migas, KKKS and BPK.

"From these discussions, documentary evidence of the follow-up completion of the inspection value of US $ 842.47 has been documented," said Vishnu. The remaining US $ 325.67 million is still being explored.

IN INDONESIA

SKK Migas Klarifikasi Temuan Kerugian Negara

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pembahasan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan perhitungan bagi hasil (konsolidasi) tahun buku 2015. 

     Dalam laporan tersebut menyebutkan, negara kehilangan penerimaan sebesar US$ 1,18 miliar. Menanggapi itu, SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) telah melakukan sejumlah langkah. 

"Laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut menjadi sumber informasi penting bagi SKK Migas, baik bukti berupa koreksi penyesuaian perhitungan bagi hasil maupun bukti lainnya yang relevan," ujar Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Wisnu Prabawa Taher, dalam siaran pers, Rabu (15/1 1).

Beberapa hal yang sudah dilakukan antara lain adalah pengiriman tanggapan SKK Migas dan KKKS atas materi temuan tersebut, pengiriman tanggapan atau action plan atas konsep hasil pemeriksaan BPK dan pengiriman tanggapan SKK Migas atas laporan hasil pemeriksaan. 

    Hal terakhir yang sudah dilakukan adalah pelaksanaan pembahasan tindak lanjut dengan BPK. Hasil pembahasan dimasukkan dalam berita acara pembahasan SKK Migas, KKKS dan BPK. 

"Dari pembahasan tersebut, telah dapat didokumentasikan bukti-bukti penyelesaian tindak lanjut atas nilai hasil pemeriksaan sebesar US$ 842,47," ujar Wisnu. Sisanya sebesar US$ 325,67 juta masih terus ditelusuri.

Kontan, Page-14, Thursday, Nov 16, 2017

PGN and Pertamina for Natural Gas Supply PLN

PLN is holding a tender for gas infrastructure for central Indonesia

PT Perusahaan Gas Negara Milik (PGN) together with a consortium of PT Pertamina and Engie, a French company, passed the first stage of tender gas infrastructure for Central Indonesia organized by PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). The PGN-Pertamina-Engie Consortium is preparing for the second phase of selection, which is natural gas commercial offerings.

So far, PGN is quite confident the project will belong to the consortium it follows. Understandably, only the PGN consortium passed the first phase of the tender for Central Indonesia's gas infrastructure.

"Of the many that we participate in, one already announces, but stage one, that is Central Indonesia, it is definitely PGN and

Pertamina, "said Mugiono, President Director of PGN LNG Indonesia, Wednesday (15/11).

In the consortium, the three companies have shares of approximately 30% each. Pertamina is still the majority shareholder, because its shares are slightly larger than PGN and Engie.

If it passes the second phase of the tender for the Central Indonesia gas project, the consortium will then seek its funds. The investment value of Central Indonesia's gas infrastructure project, Mugiono said, is around US $ 1 billion.

This consortium has been thinking of doing project financing aka loans to finance this project. If you already get a loan, the next stage is to do financial closing within the span of six months to 12 months. The next process is the Gas Sale and Purchase Agreement and build the infrastructure in ten locations.

"This is the biggest project in the world, it has never been like this," Mugiono claims.

In this Central Indonesia project, the PGN consortium will build floating storage regasification units (FSRUs), receiving terminals, to operate gas transport vessels that will connect 10 locations in the central Indonesia region in Kalimantan, Sulawesi and Nusa Tenggara West (NTB).

"There is one FSRU, two LNG feeder vessels, small LNG vessels are around, so the ship will carry LNG from the FSRU delivered to the cluster and will be divided into two clusters, so there are two LNG feeder," he explained.

Mugiono said the project requires natural gas of about 150 million cubic feet per day, aka million standard cubic feet per day (mmscfd). The gas supply will be taken from the consortium of domestic gas production.

"This year and next year, still a surplus, Head of SKK Migas said there are still 70 LNG cargoes next year, next year still

which is uncommitted, "Mugiono said.

If domestic gas supply declines, Pertamina has prepared sufficient LNG supply for this project.

"From the domestic market, Pertamina has LNG portfolio as well, so it is safe, Pertamina has LNG supply, infrastructure development," said Mugiono.

In addition, PGN still has cheap gas supplies from the United States, namely from Fasken Block. The subsidiary of PGN in the upstream oil and gas sector, Saka Energi Indonesia is indeed noted to have about 36% stake in Fasken Block.

"At any time if domestic LNG prices are less competitive, PGN will bring gas from America, it's cheap shale gas," he said.

Overall, PGN is optimistic about LNG business prospects and potential after this central Indonesia project. Currently, only western Indonesia already has facilities and gas infrastructure.

Part of the new gas infrastructure was built by issuers of shares coded PGAS on the Indonesia Stock Exchange. Its location is in Sumatra, South Sumatra West Java (SSWJ), Duri-Dumai, Singapore or infrastructure in Java Island.

"But if we talk Borneo, Sulawesi, Papua moreover, it must use LNG, because the number is small, spread far," explained Mugiono.

Mugiono is optimistic that in the future the company's LNG business will replace the gas pipeline business in PGN.

"Along with the decline in conventional gas reserves, LNG will replace the main role of gas pipelines," he said.

IN INDONESIA

PGN dan Pertamina Pasok Gas Alam PLN

PLN sedang mengadakan tender infrastruktur gas untuk Indonesia tengah

PT Perusahaan Gas Negara Milik (PGN) bersama konsorsium PT Pertamina dan Engie, perusahaan asal Prancis, lolos tahap I tender infrastruktur gas untuk Indonesia Tengah yang diselenggarakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).  Konsorsium PGN-Pertamina-Engie ini sedang bersiap mengikuti seleksi tahap II, yaitu penawaran komersial gas alam.

Sejauh ini, PGN cukup yakin proyek tersebut akan menjadi milik konsorsium yang diikutinya. Maklum, hanya konsorsium PGN yang lolos tahap pertama tender infrastruktur gas Indonesia Tengah. 

"Dari sekian banyak yang kami ikut, satu yang sudah ada pengumuman, tapi tahap satu, itu Indonesia Tengah, itu sudah pasti PGN dan Pertamina," kata Mugiono, Direktur Utama PGN LNG Indonesia, Rabu (15/11).

Dalam konsorsium tersebut, ketiga perusahaan memiliki saham masing-masing sekitar 30%. Pertamina masih menjadi pemegang saham mayoritas, karena jumlah sahamnya sedikit lebih besar daripada PGN dan Engie.

Jika lolos tahap kedua tender proyek gas Indonesia Tengah, konsorsium ini selanjutnya mencari dananya. Nilai investasi proyek infrastruktur gas Indonesia Tengah, Mugiono menyebutkan, sekitar US$ 1 miliar.

Konsorsium ini telah memikirkan melakukan project financing alias pinjaman untuk membiayai proyek ini. Jika sudah mendapatkan pinjaman, tahap selanjutnya adalah melakukan financial closing dalam rentang waktu enam bulan hingga 12 bulan. Proses selanjutnya adalah Perjanjian Jual Beli Gas dan membangun infrastuktur di sepuluh lokasi. 

"Ini merupakan proyek terbesar di dunia. Belum pernah ada seperti ini," klaim Mugiono.

Dalam proyek Indonesia Tengah ini, konsorsium PGN memang akan membangun terminal gas terapung alias floating storage regasification unit (FSRU), receiving terminal, hingga mengoperasikan kapal pengangkut gas yang akan menghubungkan 10 lokasi di kawasan Indonesia tengah yang berada di Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). 

"Ada satu FSRU, dua kapal LNG feeder, kapal LNG yang kecil-kecil yang keliling. Jadi kapal ituakan membawa LNG dari FSRU diantar ke klaster. Nanti akan dibagi dua klaster, makanya ada dua LNG feeder, jelasnya".

Mugiono menyebutkan proyek ini membutuhkan gas alam sekitar 150 juta kaki kubik per hari alias million standard cubic feet per day (mmscfd). Pasokan gas ini akan diambil konsorsium tersebut dari produksi gas dalam negeri. 

"Tahun ini dan tahun depan, masih surplus. Kepala SKK Migas mengatakan masih ada 70 kargo LNG tahun depan, tahun depan masih ada yang uncommitted," ungkap Mugiono.

Jika pasokan gas domestik menurun, Pertamina telah menyiapkan pasokan LNG yang cukup untuk proyek ini.

"Dari domestik masih ada, tapi Pertamina punya portofolio LNG juga, jadi aman. Pertamina memiliki pasokan LNG, membangun infrastruktur," kata Mugiono.

Selain itu, PGN masih memiliki pasokan gas murah dari Amerika Serikat, yaitu dari Blok Fasken. Anak usaha PGN di sektor hulu migas, Saka Energi Indonesia memang tercatat memiliki sekitar 36% saham di Blok Fasken. 

"Kapan saja apabila harga LNG domestik kurang kompetitif, PGN akan membawa gas dari Amerika. Itu shale gas murah," katanya.

Secara keseluruhan, PGN optimistis terhadap prospek dan potensi bisnis LNG setelah ada proyek Indonesia tengah ini. Saat ini, hanya Indonesia bagian barat yang sudah memiliki fasilitas dan infrastruktur gas.

Sebagian dari infrastruktur gas yang baru itu dibangun oleh emiten saham yang berkode PGAS di Bursa Efek Indonesia itu. Lokasinya berada di Sumatra, South Sumatera West Java (SSWJ), Duri-Dumai, Singapura atau infrastruktur di Pulau Jawa. 

"Tapi kalau kami bicara Kalimantan, Sulawesi, Papua apalagi, itu harus menngunakan LNG, karena  jumlahnya kecil, menyebar jauh-jauh," jelas Mugiono.

Mugiono optimistis bahwa ke depan bisnis LNG perusahaan ini akan menggantikan bisnis pipa gas di PGN. 

"Seiring dengan penurunan cadangan gas konvensional, LNG akan menggantikan peranan utama dari gas pipa," tandasnya.

Kontan, Page-14, Thursday, Nov 16, 2017

RPS - Pertamina EP Holds Journalism School

The association of journalists who are members of Ronggolawe Press Solidarity (RPS) of Tuban District held a basic journalism school at Madrasah Aliyah (MA) Islamiyah Senori for two consecutive days, Wednesday-Thursday (15-16 / 11). The activity is in cooperation with PT Pertamina Ep Asset 4 Cepu.

Chairman of the RPS, Khoirul Huda said there were 30 students who attended this elementary school journalism. During the training, they are provided with some materials, ranging from basic journalism, reporting and interviewing techniques, photography, videography, and news writing techniques.

"The press is not only looking for news, but also educating the community, so in this training we also want to be able to share so that students who participate better understand the science of journalism," explained Huda greeting familiar.

Huda revealed that this journalism school is the first time implemented in Senori area and is an implementation program to give responsibility to educate the community, especially school students. In the future journalistic school activities will be held in other schools within the next weeks.

"Once here, continued in SMA Negeri Kenduruan," he added.

The two locations were chosen as the location of journalism school because its area happened to be adjacent to ring 1 Pertamina EP Asset 4 Cepu.

IN INDONESIA

RPS - Pertamina EP Gelar Sekolah Jurnalistik

Perkumpulan wartawan yang tergabung dalam Ronggolawe Press Solidarity (RPS) Kabupaten Tuban menggelar sekolah jurnalistik tingkat dasar di Madrasah Aliyah (MA) Islamiyah Senori selama dua hari berturut-turut, Rabu-Kamis (15-16/11). Kegiatan tersebut bekerja sama dengan PT Pertamina Ep Asset 4 Cepu.

Ketua RPS, Khoirul Huda mengatakan ada 30 siswa yang mengikuti sekolah jurnalistik tingkat dasar ini. Selama mengikuti pelatihan, mereka dibekali beberapa materi, mulai dari dasar jurnalistik, teknik reportase dan wawancara, fotografi, videografi, dan teknik menulis berita.

"Fungai pers tak hanya mencari berita, namun juga mengedukasi masyarakat. Sehingga, dalam pelatihan ini kami juga ingin bisa berbagi agar siswa yang ikut lebih memahami ilmu jurnalistik," terang Huda sapaan akrabnya.

Huda mengungkapkan jika sekolah jurnalistik ini baru pertama kali dilaksanakan di wilayah Senori dan merupakan program implementasi untuk memberikan tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat, khusunya pelajar sekolah. Ke depan kegiatan sekolah jurnalistik akan dilaksanakan di sekolah lain dalam waktu minggu kedepan.

"Setelah di sini, dilanjut di SMA Negeri Kenduruan," tambahnya.

Dua lokasi itu dipilih sebagai lokasi digelarnya sekolah jurnalistik karena wilayahnya kebetulan berdekatan dengan ring 1 Pertamina EP Asset 4 Cepu.

Harian Bangsa, Page-9, Thursday, Nov 16, 2017