How Fiscal Incentives are Provided

The government facilitates the administrative process of providing fiscal incentives to contractors of contracts of cooperation in the upstream oil and gas industry through an integrated system.

Directorate General of Customs, Directorate General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources, and SKK Migas signed memorandum of understanding to start merging system to be integrated. The system will be used as a way to provide fiscal incentives.

In the early stages, the system will accommodate the channeling of fiscal incentives to the import of contractor cooperative contracts [KKKS] operating goods. Fiscal facilities that can be channeled through this system include import duties, sales tax (VAT) for imported goods, and income tax (PPh) import.

Currently, inter-ministerial information systems have not been linked so that there is often repetition of data and the process of applying for fiscal facilities to be long.

To obtain fiscal facilities in import activities, the contractor needs to submit three applications with a total of six transactions.

After that, the contractor must wait 42 working days to get the Masterlist Decree. Later on, the process of submitting the plan for the need of imported goods (RKBI), the import of goods plan (RIB), until the issuance of Decision Letter of import duty exemption facility, and Import Tax (PDRI) is obtained within 24 working days.

Director General of Oil and Gas ESDM Ministry Ego Syahrial said that the acceleration of administrative and bureaucratic cutting process needs to be done to increase upstream oil and gas investment.

To help restore investment, the government needs to create a system for the entire process to be accelerated. He described, at least 10 years to make a working area produce oil and gas. 

     Thus, the government needs to support through the acceleration of administrative processes. On the other hand, there are other factors, such as oil prices that can not be monitored, but also determine the investment.

In addition to fiscal incentives on import activities, the system will connect with other administrative processes at the Directorate General of Taxation, Directorate General of State Assets, and the Directorate General of Budget of the Ministry of Finance.

"The return is needed to accelerate, can not carry out with business as usual," he said after attending the signing of a memorandum of understanding on the information system of fiscal facility granting to KKKS at the Directorate General of Customs office on Thursday (16/11).

Head of SKK Migas Amien Sunaryadi said it could not yet calculate exactly what percentage of cost recovery savings created from the enactment of this System. He ensures, if the process gets shorter, the project can be completed on time in accordance with the established project economy.

IN INDONESIA

Cara Pemberian lnsentif Fiskal Dipermudah

Pemerintah mempermudah proses administrasi pemberian insentif fiskal kepada kontraktor kontrak kerja sama di industri hulu minyak dan gas bumi melalui sistem terintegrasi.

Ditjen Bea Cukai, Ditjen Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, dan SKK Migas meneken nota kesepahaman untuk memulai penggabungan sistem agar terintegrasi. Sistem itu akan digunakan sebagai cara untuk pemberian insentif fiskal. 

Pada tahap awal, sistem akan mengakomodasi penyaluran insentif fiskal terhadap impor barang operasi kontraktor kontrak kerja sama [KKKS). Fasilitas fiskal yang bisa disalurkan melalui sistem ini mencakup bea masuk, pajak penjualan (PPn) untuk barang impor, dan pajak penghasilan (PPh) impor.

Saat ini, sistem informasi antar kementerian belum saling terhubung sehingga sering terdapat pengulangan data dan proses permohonan pemberian fasilitas fiskal menjadi panjang.

Untuk mendapatkan fasilitas fiskal dalam kegiatan impor, kontraktor perlu mengajukan tiga Surat permohonan dengan total transaksi mencapai enam kali.

Setelah itu, kontraktor harus menanti 42 hari kerja untuk mendapatkan Surat Keputusan Masterlist. Nantinya, proses pengajuan rencana kebutuhan barang impor (RKBI), Rencana Impor Barang (RIB), sampai keluarnya Surat keputusan fasilitas pembebasan bea masuk, dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) diperoleh dalam waktu 24 hari kerja.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan bahwa percepatan proses administrasi dan pemangkasan rantai birokrasi perlu dilakukan untuk meningkatkan investasi sektor hulu migas.

Untuk membantu memulihkan investasi, pemerintah perlu menciptakan sistem agar seluruh proses bisa dipercepat. Dia menggambarkan, paling tidak perlu 10 tahun untuk membuat sebuah wilayah kerja menghasilkan minyak dan gas bumi. 

    Dengan demikian, pemerintah perlu mendukung melalui percepatan proses administrasi. Di sisi lain, terdapat faktor lain, seperti harga minyak yang tidak bisa diawasi, tetapi turut menentukan investasi.

Selain insentif fiskal pada kegiatan impor, sistem itu akan menghubungkan dengan proses administrasi lain di Ditjen Pajak, Ditjen Kekayaan Negara, dan Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan.

“Mengembalikan itu butuh percepatan, tidak bisa melaksanakan dengan business as usual  ujarnya usai menghadiri penandatanganan nota kesepahaman sistem informasi pemberian fasilitas fiskal kepada KKKS di kantor Ditjen Bea Cukai, Kamis (16/11).

Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan, pihaknya belum bisa menghitung secara pasti berapa persen penghematan Cost Recovery yang diciptakan dari berlakunya Sistem ini. Dia memastikan, bila proses semakin pendek, proyek bisa selesai tepat waktu sesuai dengan keekonomian proyek yang telah ditetapkan.

Bisnis Indonesia, Page-30, Friday, Nov 17, 2017

Oil and Gas Block Auction Is Restarted

The government has the opportunity to re-extend the limitation of return of the auction document of oil and gas working area this year.

Director General of Oil and Gas at the Ministry of ESDM Ego Syahrial said that on this occasion there is an option to extend the limitation of return of tender documents. According to him, if in the next seven days Government Regulation on Taxation Gross Split has not come out, the government will extend the return of documents auction.

At the 2017 oil and gas block auction, the government has twice extended the capture and return limits of tender documents. At the beginning of the auction opening, the government set the limits for access and return of tender documents in July 2017. Then the government extended the auction deadline to August 9, 2017 on the grounds of waiting for regulation of gross split. The government again extended the auction until September 11, 2017.

Under the revised Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources on gross split, the ESDM Ministry extended the auction time until November 20, 2017 and the limit of return of documents on November 27, 2017.

"Until a week has not come out the Government Regulation on Gross Split Tax. if necessary we extend, "he said after attending the signing of a memorandum of understanding of fiscal information system to contractors cooperation contract at the Directorate General of Customs office on Thursday (16/11).

This year, the government offers 15 oil and gas working areas consisting of 10 conventional blocks and five non-conventional oil and gas blocks.

conventional blocks and non-conventional

A total of seven conventional oil and gas blocks offered directly include the Andaman 1 Block (offshore Aceh), Andaman Il (offshore Aceh), South Tuna (offshore Natuna), Merak Lampung (offshore and Banten-Lampung mainland), Pekawai ( offshore East Kalimantan), West Yamdena (offshore and mainland Maluku, and Kasuri III Block (mainland West Papua).

Three conventional oil and gas blocks are offered through regular auctions, the Tongkol Block (offshore Natuna), East Tanimbar (offshore Maluku), and Mamberamo (mainland and offshore Papua).

Currently, there are 19 documents accessed from 10 conventional oil and gas blocks offered. However, he did not mention in detail the 19 documents referring to any block.

From the time of collection of tender documents opened in May-July 2017, five documents in the Andaman II Block and two documents in the East Tanimbar Block. Mamberamo Block, Cokkol, West Yamdena, Pekawai, and Andaman I are each one document. The auction will contribute to the increase of oil and gas production in the country in the future.

IN INDONESIA

Lelang Blok Migas Kembali Diperpanjang

Pemerintah berpeluang kembali memperpanjang batas pengembalian dokumen lelang wilayah kerja minyak dan gas bumi pada tahun ini.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan bahwa pada kesempatan lelang kali ini masih terdapat opsi memperpanjang batas pengembalian dokumen lelang. Menurutnya, bila pada tujuh hari mendatang Peraturan Pemerintah tentang Perpajakan Gross Split belum keluar, pemerintah akan memperpanjang waktu pengembalian dokumen lelang.

Pada lelang blok migas 2017, pemerintah telah melakukan dua kali perpanjangan batas pengambilan dan pengembalian dokumen tender. Pada awal pembukaan lelang, pemerintah menetapkan batas akses dan pengembalian dokumen tender pada Juli 2017. Kemudian pemerintah memperpanjang batas waktu lelang hingga 9 Agustus 2017 dengan alasan menunggu regulasi tentang gross split. Pemerintah pun kembali memperpanjang lelang hingga 11 September 2017.

Dengan alasan adanya revisi Peraturan Menteri ESDM tentang gross split, Kementerian ESDM kembali memperpanjang waktu lelang hingga 20 November 2017 dan batas pengembalian dokumen pada 27 November 2017.

“Sampai seminggu lagi belum keluar Peraturan Pemerintah tentang Pajak Gross Split. bila perlu kita perpanjang,” ujarnya usai menghadiri penandatanganan nota kesepahaman sistem informasi pemberian fiskal kepada kontraktor kontrak kerja sama di kantor Ditjen Bea Cukai, Kamis (16/11).

Pada tahun ini, pemerintah menawarkan 15 wilayah kerja migas yang terdiri atas 10 blok konvensional dan lima blok migas non-konvensional.

Sebanyak tujuh blok migas konvensional yang ditawarkan secara langsung antara lain Blok Andaman 1 (lepas pantai Aceh), Andaman Il (lepas pantai Aceh), South Tuna (lepas pantai Natuna), Merak Lampung (lepas pantai dan daratan Banten-Lampung), Pekawai (lepas pantai Kalimantan Timur), West Yamdena (lepas pantai dan daratan Maluku, dan Blok Kasuri III (daratan Papua Barat).

Tiga blok migas konvensional ditawarkan melalui lelang reguler, yaitu Blok Tongkol (lepas pantai Natuna) , East Tanimbar (lepas pantai Maluku), dan Mamberamo (daratan dan lepas pantai Papua).

Saat ini, terdapat 19 dokumen yang diakses dari 10 blok migas konvensional yang ditawarkan. Namun, dia tidak menyebut secara detail 19 dokumen itu merujuk pada blok mana saja.

Sejak masa pengambilan dokumen lelang dibuka pada Mei-Juli 2017, lima dokumen di Blok Andaman II dan dua dokumen di Blok East Tanimbar. Blok Mamberamo, Tongkol, West Yamdena, Pekawai, dan Andaman I masing-masing satu dokumen. Lelang itu akan berkontribusi terhadap peningkatan produksi migas di Tanah Air ke depan.

Bisnis Indonesia, Page-30, Friday, Nov 17, 2017

PGN Gas Business Managed Transparently

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) is ready to deliver in a transparent and accountable manner in the management of natural gas. This follows the decision of the panel of judges of the Business Competition Supervisory Commission (KPPU) in the trial of monopoly case of natural gas price that occurred in Medan, North Sumatra.

PGN Corporate Secretary Rachmat Hutama said that so far the implementation of PGN's business, especially in pricing, has been based on the prevailing laws and regulations.

"The high gas price in the period of August-November 2015 is due to additional gas coming from LNG in addition to the costs incurred in each business chain (trader without facility), besides and gas supply and Pertamina EP," said Rachmat Hutama, in Jakarta , yesterday.

As is known, in the last trial held on Tuesday (14/11), the panel of judges KPPU decided PGN management is guilty in determining the selling price of natural gas in Medan. In its decision, PGN is declared to have set the excessive price by not considering the ability of domestic consumer purchasing power in determining the increase of gas price in the period of August-November 2015.

In addition, in a number of Gas Purchase Agreements (PJBG) signed between PGN and consumers there is an adverse raw clause. In response, PGN management will take more steps to study the copy of the verdict.

As for things that also become the focus of PGN management on the verdict of the trial that in the aspects of governance has not been seen holistically, especially the downstream gas business scheme.

PGN as an open state enterprise ready to transparently to prove the accountability of gas management in its business activities. Especially PGN has been running pioneering functions in the downstream sector of gas for more than 52 years.

"We believe that the pricing we are running is appropriate and meets the applicable legal aspects," said the man who is familiarly called Temmy.

IN INDONESIA

Bisnis Gas PGN Dikelola Transparan

PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN) siap menyampaikan secara transparan dan akuntabel dalam pengelolaan gas bumi. Hal ini menyusul putusan majelis hakim Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam persidangan perkara monopoli harga gas bumi yang terjadi di Medan, Sumatera Utara.

Sekretaris Perusahaan PGN Rachmat Hutama mengatakan, sejauh ini pelaksanaan bisnis PGN, khususnya dalam penetapan harga, telah mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

”Tingginya harga gas pada periode Agustus-November 2015 disebabkan masuknya gas tambahan yang bersumber dari LNG di tambah biaya yang timbul pada masing-masing rantai bisnis (trader tanpa fasilitas), selain dan pasokan gas dan Pertamina EP," kata Rachmat Hutama, di Jakarta, kemarin.

Seperti diketahui, dalam persidangan terakhir yang digelar Selasa (14/11), majelis hakim KPPU memutuskan manajemen PGN bersalah dalam penetapan harga jual gas bumi di Medan. 

     Dalam amar putusannya, PGN dinyatakan telah menetapkan harga yang berlebihan (excessive price) dengan tidak mempertimbangkan kemampuan daya beli konsumen dalam negeri dalam menetapkan kenaikan harga gas dalam kurun waktu Agustus-November 2015. 

Selain itu, dalam sejumlah Perjanjian Jual beli Gas (PJBG) yang diteken antara PGN dan konsumen terdapat adanya klausul baku yang bersifat merugikan. Menanggapi hal tersebut, manajemen PGN akan mangambil langkah lebih untuk mempelajari salinan putusan tersebut. 

Adapun hal yang juga menjadi sorotan manajemen PGN terhadap putusan persidangan bahwa dalam aspek tata kelola belum dilihat secara holistik, khususnya skema bisnis hilir gas bumi.

PGN selaku BUMN dengan status terbuka siap secara transparan untuk membuktikan akuntabilitas pengelolaan gas dalam kegiatan usahanya. Terutama PGN yang telah menjalankan fungsi pioneering disektor hilir gas selama lebih dari 52 tahun.

"Kami berkeyakinan bahwa penetapan harga yang kami jalankan sudah sesuai dan memenuhi aspek hukum yang berlaku,” tutur pria yang akrab disapa Temmy.

Koran Sindo, Page-19, Thursday, Nov 16, 2017

SKK Migas Holds Socialization to All Layers

Socialization is an important activity which should be conducted by Special Unit for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas). By cooperating with the Contractor of Cooperation Contract (K3S) of Madura Island working area, it has socialized to all levels, including the affected communities.

Among K3S is Pertamina Hulu Energy West Madura Offshore (PHE WMO), Husky CNOOC Madura Limited (HCML), Petronas, Santos and also supported by Kangean Energi Indonesia (KEI). Each describes the Corporate Social Responsibility (CSR) program.

"This is a work program of SKK Migas with K3S," explained the representative of SKK Migas Ami Hermawati.

In addition, his side also had given a public lecture to the students. The activities are also part of the socialization of academics. The objective is to provide information on upstream oil and gas industry.

"So we do socialization to all the layers, to the bottom of the community affected by the upstream oil and gas industry," he explained.

In the implementation in the field, it also did not hesitate to give warning in the form of warning to K3S operators. It will be done, when knowing the upstream oil and gas industry activities are not in accordance with Standart Operating Procedure (SOP).

"It's our job. Because the oil and gas industry activity is a high risk, high cost and high technology, "She said.

PHE Field Manager WMO Muchammad Yani added, providing assistance to education, community and the environment is a form of real corporate support. Therefore, his side will not forget all the obligations.

"We will not forget what has become our duty and responsibility," he said.

It can be seen that some of the assistance done by PHE WMO together with Bangkalan community has been affected by the Establishment of Drinking Water User Association (HIPPAM) in Bandang Dajah Village, Tanjung Bumi Subdistrict. Then there is the reforestation of the coastal area, a Mangrove Education Park (TPM) in Labuhan Village Sepulu District.

"Now in TPM has done a lot of international-scale research, on migratory birds and some Labuhan residents have not returned to Indonesian Workers (TKI). Now in TPM there are already tens of thousands of visitors, with unusual economic benefits. Some Indonesian students have done marine biota research for the purpose of thesis, "he explained.

In addition to Bangkalan Madura regency, CSR program is also conducted in Gresik regency. PHE-WMO together with the people of Gresik, has built Kampung Hijau Sumber Rejeki in Sidorukun Village, Gresik Regency.

IN INDONESIA

SKK Migas Gelar Sosialisasi ke Semua Lapisan

Sosialisasi merupakan kegiatan penting yang perIu dilakukan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Dengan menggandeng Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S) Wilayah kerja Pulau Madura, pihaknya telah bersosialisasi ke semua lapisan, termasuk masyarakat yang terdampak.

Di antara K3S yang dimaksud adalah Pertamina Hulu Energy West Madura Offshore (PHE WMO), Husky CNOOC Madura Limited (HCML), Petronas, Santos dan juga didukung Kangean Energi Indonesia (KEI). Masing-rnasing memaparkan program Corporate Social Responsibility (CSR). 

“Ini merupakan program kerja SKK Migas dengan K3S,” terang perwakilan SKK Migas Ami Hermawati.

Selain itu, pihaknya juga sempat memberikan kuliah umum kepada para mahasiswa. Adapun kegiatan tersebut, juga merupakan bagian dari sosialisasi terhadap para akademisi. Tujuannya untuk memberikan informasi tentang industri hulu migas. 

“Jadi kami lakukan sosialisasi ke semua lapisan, hingga masyarakat paling bawah yang terdampak kegiatan industri hulu migas," paparnya.

Dalam pelaksanaan di lapangan, pihaknya pun tidak segan memberi peringatan berupa teguran kepada operator  K3S. Hal itu bakal dilakukan, ketika mengetahui kegiatan industri hulu migas tidak sesuai dengan Standart Operating Procedure (SOP).

“Itu menjadi tugas kami. Karena kegiatan industri migas itu merupakan high risk, high cost dan high technology ,” katanya.

Field Manager PHE WMO Muchammad Yani menambahkan, pemberian bantuan untuk pendidikan, masyarakat dan lingkungan adalah bentuk dukungan nyata perusahaan. Karena itu, pihaknya tidak akan melupakan semua kewajibannya. 

“Kami tidak akan melupakan apa yang telah menjadi kewajiban dan tanggungjawab kami," menurutnya.

Dapat diketahui, sejumlah bantuan yang dilakukan antara lain PHE WMO bersama masyarakat Bangkalan terdampak membangun Himpunan Penduduk Pemakai Air Minum (HIPPAM) di Desa Bandang Dajah, Kecamatan Tanjung Bumi. Lalu ada penghijauan kawasan pesisir pantai, menjadi Taman Pendidikan Mangrove (TPM) di Desa Labuhan Kecamatan Sepulu.

“Sekarang di TPM sudah banyak dilakukan penelitian skala internasional, terhadap burung migran dan sejumlah warga Labuhan sudah tidak kembali menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Kini di TPM juga sudah ada puluhan ribu pengunjung, dengan manfaat ekonomi yang Iuar biasa. Beberapa mahasiswa Indonesia sudah melakukan penelitian biota laut untuk keperluan skripsi," jelasnya. 

Selain di Kabupaten Bangkalan Madura, program CSR juga dilakukan di Kabupaten Gresik. PHE-WMO bersama masyarakat Gresik, telah membangun Kampung Hijau Sumber Rejeki di Desa Sidorukun, Kabupaten Gresik. 

Memorandum, Page-16, Thursday, Nov 16, 2017

SKK Migas Clarify the Findings of State Losses

Special Unit for Upstream Oil and Gas Activities (SKK Migas) and the Supreme Audit Agency (BPK) has conducted a follow-up discussion on the results of the consolidated financial year 2015.

     In the report states, the state lost revenue of US $ 1.18 billion. In response, SKK Migas and the Cooperation Contract Contractor (KKKS) have taken a number of steps.

"The BPK audit report is an important source of information for SKK Migas, both in the form of correction of adjustment of profit-sharing calculation and other relevant evidence," said Head of Program and Communication Division of SKK Migas Wisnu Prabawa Taher, in a press release on Wednesday (15/1) 1).

Some of the things that have been done are among others the delivery of responses by SKK Migas and KKKS to the material of the findings, the sending of responses or action plan on the concept of BPK audit result and the sending of SKK Migas response to the report of inspection result.

     The last thing that has been done is the implementation of follow-up discussion with BPK. The results of the discussion are included in the minutes of the discussion of the SKK Migas, KKKS and BPK.

"From these discussions, documentary evidence of the follow-up completion of the inspection value of US $ 842.47 has been documented," said Vishnu. The remaining US $ 325.67 million is still being explored.

IN INDONESIA

SKK Migas Klarifikasi Temuan Kerugian Negara

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pembahasan tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan perhitungan bagi hasil (konsolidasi) tahun buku 2015. 

     Dalam laporan tersebut menyebutkan, negara kehilangan penerimaan sebesar US$ 1,18 miliar. Menanggapi itu, SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) telah melakukan sejumlah langkah. 

"Laporan hasil pemeriksaan BPK tersebut menjadi sumber informasi penting bagi SKK Migas, baik bukti berupa koreksi penyesuaian perhitungan bagi hasil maupun bukti lainnya yang relevan," ujar Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Wisnu Prabawa Taher, dalam siaran pers, Rabu (15/1 1).

Beberapa hal yang sudah dilakukan antara lain adalah pengiriman tanggapan SKK Migas dan KKKS atas materi temuan tersebut, pengiriman tanggapan atau action plan atas konsep hasil pemeriksaan BPK dan pengiriman tanggapan SKK Migas atas laporan hasil pemeriksaan. 

    Hal terakhir yang sudah dilakukan adalah pelaksanaan pembahasan tindak lanjut dengan BPK. Hasil pembahasan dimasukkan dalam berita acara pembahasan SKK Migas, KKKS dan BPK. 

"Dari pembahasan tersebut, telah dapat didokumentasikan bukti-bukti penyelesaian tindak lanjut atas nilai hasil pemeriksaan sebesar US$ 842,47," ujar Wisnu. Sisanya sebesar US$ 325,67 juta masih terus ditelusuri.

Kontan, Page-14, Thursday, Nov 16, 2017

PGN and Pertamina for Natural Gas Supply PLN

PLN is holding a tender for gas infrastructure for central Indonesia

PT Perusahaan Gas Negara Milik (PGN) together with a consortium of PT Pertamina and Engie, a French company, passed the first stage of tender gas infrastructure for Central Indonesia organized by PT Perusahaan Listrik Negara (PLN). The PGN-Pertamina-Engie Consortium is preparing for the second phase of selection, which is natural gas commercial offerings.

So far, PGN is quite confident the project will belong to the consortium it follows. Understandably, only the PGN consortium passed the first phase of the tender for Central Indonesia's gas infrastructure.

"Of the many that we participate in, one already announces, but stage one, that is Central Indonesia, it is definitely PGN and

Pertamina, "said Mugiono, President Director of PGN LNG Indonesia, Wednesday (15/11).

In the consortium, the three companies have shares of approximately 30% each. Pertamina is still the majority shareholder, because its shares are slightly larger than PGN and Engie.

If it passes the second phase of the tender for the Central Indonesia gas project, the consortium will then seek its funds. The investment value of Central Indonesia's gas infrastructure project, Mugiono said, is around US $ 1 billion.

This consortium has been thinking of doing project financing aka loans to finance this project. If you already get a loan, the next stage is to do financial closing within the span of six months to 12 months. The next process is the Gas Sale and Purchase Agreement and build the infrastructure in ten locations.

"This is the biggest project in the world, it has never been like this," Mugiono claims.

In this Central Indonesia project, the PGN consortium will build floating storage regasification units (FSRUs), receiving terminals, to operate gas transport vessels that will connect 10 locations in the central Indonesia region in Kalimantan, Sulawesi and Nusa Tenggara West (NTB).

"There is one FSRU, two LNG feeder vessels, small LNG vessels are around, so the ship will carry LNG from the FSRU delivered to the cluster and will be divided into two clusters, so there are two LNG feeder," he explained.

Mugiono said the project requires natural gas of about 150 million cubic feet per day, aka million standard cubic feet per day (mmscfd). The gas supply will be taken from the consortium of domestic gas production.

"This year and next year, still a surplus, Head of SKK Migas said there are still 70 LNG cargoes next year, next year still

which is uncommitted, "Mugiono said.

If domestic gas supply declines, Pertamina has prepared sufficient LNG supply for this project.

"From the domestic market, Pertamina has LNG portfolio as well, so it is safe, Pertamina has LNG supply, infrastructure development," said Mugiono.

In addition, PGN still has cheap gas supplies from the United States, namely from Fasken Block. The subsidiary of PGN in the upstream oil and gas sector, Saka Energi Indonesia is indeed noted to have about 36% stake in Fasken Block.

"At any time if domestic LNG prices are less competitive, PGN will bring gas from America, it's cheap shale gas," he said.

Overall, PGN is optimistic about LNG business prospects and potential after this central Indonesia project. Currently, only western Indonesia already has facilities and gas infrastructure.

Part of the new gas infrastructure was built by issuers of shares coded PGAS on the Indonesia Stock Exchange. Its location is in Sumatra, South Sumatra West Java (SSWJ), Duri-Dumai, Singapore or infrastructure in Java Island.

"But if we talk Borneo, Sulawesi, Papua moreover, it must use LNG, because the number is small, spread far," explained Mugiono.

Mugiono is optimistic that in the future the company's LNG business will replace the gas pipeline business in PGN.

"Along with the decline in conventional gas reserves, LNG will replace the main role of gas pipelines," he said.

IN INDONESIA

PGN dan Pertamina Pasok Gas Alam PLN

PLN sedang mengadakan tender infrastruktur gas untuk Indonesia tengah

PT Perusahaan Gas Negara Milik (PGN) bersama konsorsium PT Pertamina dan Engie, perusahaan asal Prancis, lolos tahap I tender infrastruktur gas untuk Indonesia Tengah yang diselenggarakan oleh PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).  Konsorsium PGN-Pertamina-Engie ini sedang bersiap mengikuti seleksi tahap II, yaitu penawaran komersial gas alam.

Sejauh ini, PGN cukup yakin proyek tersebut akan menjadi milik konsorsium yang diikutinya. Maklum, hanya konsorsium PGN yang lolos tahap pertama tender infrastruktur gas Indonesia Tengah. 

"Dari sekian banyak yang kami ikut, satu yang sudah ada pengumuman, tapi tahap satu, itu Indonesia Tengah, itu sudah pasti PGN dan Pertamina," kata Mugiono, Direktur Utama PGN LNG Indonesia, Rabu (15/11).

Dalam konsorsium tersebut, ketiga perusahaan memiliki saham masing-masing sekitar 30%. Pertamina masih menjadi pemegang saham mayoritas, karena jumlah sahamnya sedikit lebih besar daripada PGN dan Engie.

Jika lolos tahap kedua tender proyek gas Indonesia Tengah, konsorsium ini selanjutnya mencari dananya. Nilai investasi proyek infrastruktur gas Indonesia Tengah, Mugiono menyebutkan, sekitar US$ 1 miliar.

Konsorsium ini telah memikirkan melakukan project financing alias pinjaman untuk membiayai proyek ini. Jika sudah mendapatkan pinjaman, tahap selanjutnya adalah melakukan financial closing dalam rentang waktu enam bulan hingga 12 bulan. Proses selanjutnya adalah Perjanjian Jual Beli Gas dan membangun infrastuktur di sepuluh lokasi. 

"Ini merupakan proyek terbesar di dunia. Belum pernah ada seperti ini," klaim Mugiono.

Dalam proyek Indonesia Tengah ini, konsorsium PGN memang akan membangun terminal gas terapung alias floating storage regasification unit (FSRU), receiving terminal, hingga mengoperasikan kapal pengangkut gas yang akan menghubungkan 10 lokasi di kawasan Indonesia tengah yang berada di Kalimantan, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Barat (NTB). 

"Ada satu FSRU, dua kapal LNG feeder, kapal LNG yang kecil-kecil yang keliling. Jadi kapal ituakan membawa LNG dari FSRU diantar ke klaster. Nanti akan dibagi dua klaster, makanya ada dua LNG feeder, jelasnya".

Mugiono menyebutkan proyek ini membutuhkan gas alam sekitar 150 juta kaki kubik per hari alias million standard cubic feet per day (mmscfd). Pasokan gas ini akan diambil konsorsium tersebut dari produksi gas dalam negeri. 

"Tahun ini dan tahun depan, masih surplus. Kepala SKK Migas mengatakan masih ada 70 kargo LNG tahun depan, tahun depan masih ada yang uncommitted," ungkap Mugiono.

Jika pasokan gas domestik menurun, Pertamina telah menyiapkan pasokan LNG yang cukup untuk proyek ini.

"Dari domestik masih ada, tapi Pertamina punya portofolio LNG juga, jadi aman. Pertamina memiliki pasokan LNG, membangun infrastruktur," kata Mugiono.

Selain itu, PGN masih memiliki pasokan gas murah dari Amerika Serikat, yaitu dari Blok Fasken. Anak usaha PGN di sektor hulu migas, Saka Energi Indonesia memang tercatat memiliki sekitar 36% saham di Blok Fasken. 

"Kapan saja apabila harga LNG domestik kurang kompetitif, PGN akan membawa gas dari Amerika. Itu shale gas murah," katanya.

Secara keseluruhan, PGN optimistis terhadap prospek dan potensi bisnis LNG setelah ada proyek Indonesia tengah ini. Saat ini, hanya Indonesia bagian barat yang sudah memiliki fasilitas dan infrastruktur gas.

Sebagian dari infrastruktur gas yang baru itu dibangun oleh emiten saham yang berkode PGAS di Bursa Efek Indonesia itu. Lokasinya berada di Sumatra, South Sumatera West Java (SSWJ), Duri-Dumai, Singapura atau infrastruktur di Pulau Jawa. 

"Tapi kalau kami bicara Kalimantan, Sulawesi, Papua apalagi, itu harus menngunakan LNG, karena  jumlahnya kecil, menyebar jauh-jauh," jelas Mugiono.

Mugiono optimistis bahwa ke depan bisnis LNG perusahaan ini akan menggantikan bisnis pipa gas di PGN. 

"Seiring dengan penurunan cadangan gas konvensional, LNG akan menggantikan peranan utama dari gas pipa," tandasnya.

Kontan, Page-14, Thursday, Nov 16, 2017

RPS - Pertamina EP Holds Journalism School

The association of journalists who are members of Ronggolawe Press Solidarity (RPS) of Tuban District held a basic journalism school at Madrasah Aliyah (MA) Islamiyah Senori for two consecutive days, Wednesday-Thursday (15-16 / 11). The activity is in cooperation with PT Pertamina Ep Asset 4 Cepu.

Chairman of the RPS, Khoirul Huda said there were 30 students who attended this elementary school journalism. During the training, they are provided with some materials, ranging from basic journalism, reporting and interviewing techniques, photography, videography, and news writing techniques.

"The press is not only looking for news, but also educating the community, so in this training we also want to be able to share so that students who participate better understand the science of journalism," explained Huda greeting familiar.

Huda revealed that this journalism school is the first time implemented in Senori area and is an implementation program to give responsibility to educate the community, especially school students. In the future journalistic school activities will be held in other schools within the next weeks.

"Once here, continued in SMA Negeri Kenduruan," he added.

The two locations were chosen as the location of journalism school because its area happened to be adjacent to ring 1 Pertamina EP Asset 4 Cepu.

IN INDONESIA

RPS - Pertamina EP Gelar Sekolah Jurnalistik

Perkumpulan wartawan yang tergabung dalam Ronggolawe Press Solidarity (RPS) Kabupaten Tuban menggelar sekolah jurnalistik tingkat dasar di Madrasah Aliyah (MA) Islamiyah Senori selama dua hari berturut-turut, Rabu-Kamis (15-16/11). Kegiatan tersebut bekerja sama dengan PT Pertamina Ep Asset 4 Cepu.

Ketua RPS, Khoirul Huda mengatakan ada 30 siswa yang mengikuti sekolah jurnalistik tingkat dasar ini. Selama mengikuti pelatihan, mereka dibekali beberapa materi, mulai dari dasar jurnalistik, teknik reportase dan wawancara, fotografi, videografi, dan teknik menulis berita.

"Fungai pers tak hanya mencari berita, namun juga mengedukasi masyarakat. Sehingga, dalam pelatihan ini kami juga ingin bisa berbagi agar siswa yang ikut lebih memahami ilmu jurnalistik," terang Huda sapaan akrabnya.

Huda mengungkapkan jika sekolah jurnalistik ini baru pertama kali dilaksanakan di wilayah Senori dan merupakan program implementasi untuk memberikan tanggung jawab untuk mengedukasi masyarakat, khusunya pelajar sekolah. Ke depan kegiatan sekolah jurnalistik akan dilaksanakan di sekolah lain dalam waktu minggu kedepan.

"Setelah di sini, dilanjut di SMA Negeri Kenduruan," tambahnya.

Dua lokasi itu dipilih sebagai lokasi digelarnya sekolah jurnalistik karena wilayahnya kebetulan berdekatan dengan ring 1 Pertamina EP Asset 4 Cepu.

Harian Bangsa, Page-9, Thursday, Nov 16, 2017

2018, LNG Volume Does Not Increase

State-owned electricity company PT Perusahaan Listrik Negara projected that liquefied natural gas (LNG) demand for electricity generation in 2018 will not be much different from this year's 51 cargoes.

Director of Strategic Procurement II PT Perusahaan Listrik Negara Supangkat Iwan Santoso said that in 2018 there is no new steam power plant (PLTGU) power plant operating so there is no additional LNG volume.

Based on data from the ESDM Ministry, this year there are 51 LNG cargoes allocated to PLN. The LNG cargo was acquired through five purchase contracts. First, a contract with BP Tangguh refinery of 16 cargoes is processed through regasification facilities

Arun Aceh.

Second, the LNG supply is received through a total purchase contract with Total in Mahakam Block as 4 cargoes which are classified through the Benoa gas facility in Bali. Third, the last three contracts are processed at Nusantara Regas's floating storage regasification unit (FSRU), which is the contract of purchase of LNG from BP Tangguh LNG Plant as much as 4 cargoes.

Fourth, the purchase contract with Bontang LNG Plant located in East Kalimantan is 17 cargoes. Fifth, LNG purchase contract from PT Pertamina as much as 10 cargoes from the oil and gas project in Deepwater Development (IDD) Bangka and Muara Bakau.

"It's about the same because the plant is the same. There is no additional, "he said.

According to him, the new regasification facility is not yet operational next year. Therefore, the supply of LNG in 2018 is still absorbed by existing regasification facilities such as Arun FSRU, FSRU Iampung, FSRU Nusantara Regas. In terms of power plants, LNG supply will still be absorbed by power plants in Tanjung Priok, Muara Tawar, North Sumatra and Arun.

NOT OPERATING

The new gas-fired power plant is expected to operate in 2020, namely PLTGU Java-1 which has obtained gas supply and Tangguh Train III LNG Plant. From PLN data, LNG demand for power plants is projected to increase every year.

LNG demand for power plants by 2018 is estimated at 310 billion cubic feet (Bcf) to increase to 358 Bcf in 2019 and 2020 to 419 Bcf. Then, in 2021 it drops to 416 Bcf and 2022 rises to 438 bcf.

Previously, Director General of Oil and Gas of EMR Ministry Ego Syahrial said that the absorption of LNG for PLN has not been optimum for the last 2 years.

In 2016, PLN LNG cargo absorption is around 75%. For 2017, Ego Syahrial said that the absorption of LNG in the range of 85%.

However, he did not specify the volume of allocation and absorption. For example, this year's LNG production target of 278 cargoes consists of 163 cargoes from the Bontang LNG Plant and 115 cargoes from the Tangguh Train of Papua.

"Over the last 2 years indeed the absorption of PLN may be down if not mistaken 2016 absorption 75%.

IN INDONESIA

2018, Volume LNG Tidak Bertambah

PT Perusahaan Listrik Negara memproyeksikan kebutuhan gas alam cair (liquefied natural gas/ LNG) untuk pembangkit Iistrik pada 2018 tidak akan jauh berbeda dengan tahun ini sebanyak 51 kargo.

Direktur Pengadaan Strategis II PT Perusahaan Listrik Negara Supangkat Iwan Santoso mengatakan bahwa pada 2018 belum ada pembangkit Iistrik tenaga gas uap (PLTGU) baru yang beroperasi sehingga tidak ada tambahan volume LNG.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada tahun ini ada 51 kargo LNG yang dialokasikan kepada PLN. Kargo LNG itu diperoleh melalui lima kontrak pembelian. Pertama, kontrak dengan Kilang BP Tangguh sebanyak 16 kargo yang diolah melalui fasilitas regasifikasi

Arun Aceh.

Kedua, pasokan LNG diterima melalui kontrak pembelian dengan Total di Blok Mahakam sebanyak 4 kargo yang diregasifikasi melalui fasilitas gas Benoa di Bali. Ketiga, tiga kontrak terakhir diolah di fasilitas penyimpanan dan regasifikasi (floating storage regasification unit/FSRU) milik Nusantara Regas, yakni kontrak pembelian LNG dari Kilang LNG BP Tangguh sebanyak 4 kargo.

Keempat, kontrak pembelian dengan Kilang LNG Bontang yang berlokasi di Kalimantan Timur sebanyak 17 kargo. Kelima, kontrak pembelian LNG dari PT Pertamina sebanyak 10 kargo yang berasal dari proyek migas laut dalam (Indonesia Deepwater Development/ IDD) Bangka dan Muara Bakau.

“Kira-kira sama karena pembangkitnya juga sama. Belum ada tambahan," ujarnya.

Menurutnya, fasilitas regasifikasi baru pun belum beroperasi pada tahun depan. Oleh karena itu, pasokan LNG pada 2018 masih diserap fasilitas regasifikasi yang ada seperti FSRU Arun, FSRU Iampung, FSRU Nusantara Regas. Dari sisi pembangkit, pasokan LNG masih akan diserap unit pembangkit di Tanjung Priok, Muara Tawar, Sumatra Utara dan Arun.

BELUM BEROPERASI

Untuk pembangkit baru berbahan bakar gas diperkirakan beroperasi pada 2020, yakni PLTGU Jawa-1 yang telah mendapatkan pasokan gas dan Kilang LNG Tangguh Train III. Dari data PLN, kebutuhan LNG untuk pembangkit diproyeksi terus naik setiap tahun.

Kebutuhan LNG untuk pembangkit pada tahun 2018 diperkirakan 310 miliar kaki kubik (Bcf) naik menjadi 358 Bcf pada 2019 dan 2020 naik menjadi 419 Bcf. Kemudian, pada 2021 turun menjadi 416 Bcf dan 2022 naik menjadi 438 bcf.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementenan ESDM Ego Syahrial mengatakan bahwa penyerapan LNG untuk PLN belum optimum selama 2 tahun terakhir.

Pada 2016, penyerapan kargo LNG PLN sekitar 75%. Untuk 2017, Ego Syahrial menuturkan bahwa penyerapan LNG di kisaran 85%.

Kendati demikian, dia tidak menyebut secara rinci volume alokasi dan penyerapannya. Sebagai contoh, target produksi LNG tahun ini 278 kargo terdiri dari 163 kargo berasal dari Kilang LNG Bontang dan 115 kargo dari Train Tangguh Papua.

“Selama 2 tahun terakhir memang penyerapan PLN boleh dibilang turun kalau tidak salah 2016 itu penyerapannya 75 %. 

Bisnis Indonesia, Page-30, Thursday, Nov 16, 2017

SKK Migas Give Public Lecture on Role of Upstream Oil and Gas Industry

SKK Migas representatives of Java, Bali, and Nusa Tenggara (Jabanusa) region cooperate with universities in Sumenep Regency to socialize the role of upstream oil and gas companies for local communities.

The socialization was conducted by holding a public lecture that presented the Oil and Gas Cooperation Contractors (KKKS) operating in Sumenep, namely Kangean Energy Indonesia (KEI), Santos, and Husky Cnooc Madura Limited (HCML).

Humas SKK Migas representative of Jabanusa, Ami Herawawati, said that the public lecture entitled "The Role of Upstream Oil and Gas Company in the Improvement of Community Economy" held at two universities, namely Trunojoyo Madura University (UTM) Bangkalan, and STKIP PGRI Sumenep intend to socialize the company's role upstream oil and gas, because so far people still do not understand it.

"This is a routine activity of SKK Migas every year for socialization to the community as a whole, because, by socializing to the campus community, it can be forwarded to other people, because we are aware of our limitations, it is difficult to reach all community layers," said Ami Hermawati Sumenep, Wednesday (15/11).

Ami hoped that public lecture with material about the role of upstream oil and gas company could reach the general public layers in the working area of ​​KKKS, including in Sumenep, Madura. By cooperating with universities like this, within the next 5 to 10 years, people will be familiar with upstream oil and gas industry in Madura, including in Sumenep.

"This socialization of the benefits may not be felt right now. But we are very optimistic to help the process of changing the paradigm of society about the oil and gas industry. Utilization of good energy must start from yourself, "he said.

Meanwhile, HCML Community Relations and Development Coordinator Ali Aliyuddin stated that Upstream Oil and Gas Company operating in Indonesia is a Contractor of Cooperation Contract supervised by the government, in this case SKK Migas.

"It means that the Upstream Oil and Gas company is not purely stand alone as a private company, but a government contractor, so in operation, KKKS is fully responsible to the state," Ali Aliyuddin explained.

IN INDONESIA

SKK Migas Beri Kuliah Umum Peran Industri Hulu Migas

SKK Migas perwakilan wilayah Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabanusa) menggandeng perguruan tinggi di Kabupaten Sumenep untuk mensosialisasikan peran perusahaan hulu migas bagi masyarakat setempat. 

Sosialisasi itu dilakukan dengan mengadakan kuliah umum yang menghadirkan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas yang beroperasi di Sumenep yakni Kangean Energy Indonesia (KEI), Santos, dan Husky Cnooc Madura Limited (HCML).

Humas SKK Migas perwakilan Jabanusa, Ami Herawawati mengatakan, kegiatan berupa kuliah umum bertema "Peran Perusahaan Hulu Migas dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat" yang diadakan di dua perguruan tinggi, yakni Universitas Trunojoyo Madura (UTM) Bangkalan, dan STKIP PGRI Sumenep bermaksud untuk mensosialisasikan peran perusahaan hulu migas, sebab selama ini masyarakat masih kurang memahami hal tersebut.

"Ini merupakan kegiatan rutin SKK Migas setiap tahun untuk sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh. Sebab, dengan mensosialisasikan kepada masyarakat kampus, bisa diteruskan kepada masyarakat Iain, karena kami sadar dengan keterbatasan kami, sulit untuk menjangkau seluruh Iapisan masyarakat," kata Ami Hermawati, di Sumenep, Rabu (15/11).

Ami berharap, kuliah umum dengan materi tentang peran perusahaan hulu migas itu bisa sampai kepada Iapisan masyarakat umum yang ada di wilayah kerja KKKS, termasuk di Sumenep, Madura. Dengan menggandeng perguruan tinggi seperti ini, dalam kurun waktu 5 hingga 10 tahun ke depan, masyarakat akan terbiasa dengan Industri hulu migas di Madura, termasuk di Sumenep.

“Sosialisasi ini manfaatnya mungkin tidak bisa dirasakan Iangsung saat ini. Tapi kami optimis sangat membantu proses perubahan paradigma masyarakat tentang industri migas. Pemanfaatan energi yang baik harus dimulai dari diri sendiri," tegasnya.

Sementara itu, Community Relations and Development Coordinator HCML, Ali Aliyuddin menyatakan, Perusahaan Hulu Migas yang beroperasi di Indonesia merupakan Kontraktor Kontrak Kerja Sama yang diawasi oleh pemerintah, dalam hal ini SKK Migas. 

"Artinya, perusahaan Hulu Migas tidak murni berdiri sendiri sebagai perusahaan swasta, tapi kontraktor pemerintah. Sehingga dalam beroperasi, KKKS bertanggung jawab sepenuhnya kepada negara," jelas Ali Aliyuddin.

Bhirawa, Page-6, Thursday, Nov 16, 2017