Fishermen from Six Villages Demonstration at Offshore Oil and Gas Drilling Sites

Hundreds of fishermen representatives of 6 Villages Camplong Village, Sampang District conducted a demonstration on the high seas near the location of drilling activities of Husky-CNOOC Madura Limited (HCML). They are demanding the status of 6 villages, which until now have not been determined affected areas, Thursday (19/10).

According to Taufik, Camplong District Head-Sampang when met at his office, he justified the demonstration in the middle of the sea where HCML activity. The demonstration was conducted by the representatives of 6 villages, namely Dharma Camplong Village, Taddan Village, Banjar Talela Village, Tambaan Village, Tanjung Village and Sejati Village, Canplong District. Based on the notification letter that goes to Sampang Police, mass action amounted to 6000 people.

"Indeed before the demonstration, we as Head of Camplong Subdistrict once asked for signature only limited to know, related protest letter from fishermen representatives in the name of 6 villages, they demanded to the HCML for their Village entered as the affected area, the letter is sent directly to the HCML and a copy of the letter to the Regent of Sampang, in principle conveying that aspiration may be okay, which is important not anarchic, Taufik said.

While in a separate place, Ali One of the HCML staff at Sampang when confirmed, he said the demands of the 6 villages were for their village to be put in the affected area. Whereas the provisions are regulated in the Environmental Impact Assessment (AMDAL) document, Document compiled by the Consultant Team, not by the SKK Migas, let alone HCML.

Based on data collected, HCML activity is offshore Sampang District. The peak production of BD field is 100 million standard cubic feet per day (MMSCFD) and 7,000 barrels of condensate per day.

Gas distribution to PT PGN began on July 26, 2017. The gas by PGN is utilized to support industrial activities in East Java. Currently gas absorption ranges from 80-40 MMSCFD and condensate at 3,000 barrels per day.

IN INDONESIA

Nelayan Enam Desa Demo Lokasi Pengeboran Migas Lepas Pantai

Ratusan nelayan perwakilan 6 Desa Kecamatan Camplong, Kabupaten Sampang melakukan aksi demo di laut lepas dekat lokasi aktifitas pengeboran Husky-CNOOC Madura Limited (HCML). Mereka menuntut status 6 Desa yang hingga saat ini belum ditetapkan daerah terdampak, Kamis (19/10). 

Menurut Taufik, Camat Camplong-Kabupaten Sampang saat ditemui di kantornya, ia membenarkan adanya aksi demo di tengah laut tempat aktifitas HCML. Demo dilakukan oleh perwakilan nelayan 6 desa yakni Desa Dharma Camplong, Desa Taddan, Desa Banjar Talela, Desa Tambaan, Desa Tanjung dan Desa Sejati, Kecamatan Canplong. Berdasarkan Surat pemberitahuan yang masuk ke Polres Sampang , massa aksi berjumlah 6000 orang.

"Memang sebelum melakukan aksi demo, kami selaku Camat Camplong pernah dimintai tanda tangan hanya sebatas mengetahui, terkait Surat protes dari perwakilan nelayan yang mengatasnamakan 6 desa, mereka menuntut pada pihak HCML agar Desa mereka dimasukkan sebagai daerah terdampak, Surat tersebut dikirimkan langsung pada pihak HCML dan salinan surat ke Bupati Sampang, pada prinsipnya menyampaikan aspirasi itu boleh boleh saja, yang penting tidak anarkis, kata Taufik.

Sementara di tempat terpisah, Ali Salah satu staf HCML di Sampang saat dikonfirmasi, ia mengatakan tuntutan 6 desa tersebut agar desa mereka dimasukkan ke dalam area terdampak. Padahal ketentuan itu diatur dalam dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), Dokumen yang disusun oleh Tim Konsultan, bukan oleh SKK Migas apalagi HCML.

Berdasarkan data yang dikumpulkan, aktifitas HCML berada dilepas pantai Kabupaten Sampang. Produksi puncak lapangan BD sebesar 100 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) dan 7.000 barel kondensat per hari.

Penyaluran gas ke PT PGN dimulai pada tanggal 26 Juli 2017. Gas tersebut oleh PGN dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan industri di Jawa Timur. Saat ini penyerapan gas berkisar 80-40 MMSCFD dan kondensat sebesar 3.000 barel per hari.

Bhirawa, Page-8, Friday, October 20, 2017

Japan Spends US $ 10 Billion on LNG

The Government of Japan is committed to spend US $ 10 billion to develop the liquefied natural gas (LNG) market in Asia.

Japan is currently one of the largest LNG consumers in the world. The assistance from Japan is also for the development of human resources related to the LNG market. Japanese Minister of Energy, Trade and Industry Himshige Seko said

that aid is disbursed through the government and the private sector.

"The investment support is to finance the development and production of liquefied natural gas [LNG] from upstream to downstream," he said at the opening of the 2017 LNG Producer-Consumer Conference in Tokyo on Wednesday (18/10).

According to him, the funds spent are allocated for the development of LNG terminals, gas-fired power plants and visiting facilities to boost energy demand in Asia. This effort has been augmented by efforts to provide capacity building for human resources if needed by countries in need. In this regard, Japan is committed to training 500 experts for LNG development projects for 5 years.

Seko said the offer came to light after the discovery between Seko and US Energy Secretary Rick Perry in June. In the meeting it was agreed that the two countries would work together to expand the LNG market in Asia. The expansion of LNG markets in Asia will certainly create demand for LNG supplies from the United States.

"Globally the LNG needs are increasing dramatically and the development trend will continue, especially in Asia," he said.

Seko revealed, currently the main issue for LNG consumers is the price. The Japanese government's attention to the issue began after the devastating earthquake and tsunami on the east coast of Tohoku in 2011. The natural disaster caused the import of LNG to the country of the Sunrise to rise dramatically as all nuclear reactors that had been supplying energy were turned off. US Undersecretary of Energy and Brouillette said Japan's plan to provide investment assistance to build LNG facilities is fantastic.

"I am grateful that Seko Minister himself announced that we see Japan not only as a regular customer as well as partners and investors for infrastructure development," he said.

According to him, many areas in Asia Pacific which are the source of growth of LNG market still lack of terminal facilities and infrastructure to increase LNG import. Fatih Birol, Executive Director of International Energy Agency, revealed that within the next 5 years, 40% of gas production comes from Uncle Sam's country.

He said over the past 10 years the trend of LNG consumption is increasing. This is marked by the increasing number of countries importing these commodities.

"In 2005 only five countries imported. Now, exactly last year, it increased to 39 countries. Predicted in 2022 will be 48 countries, "he said.

This increase will make efforts to secure supply of concerns by exporting countries and LNG producing countries.

EAST INDONESIA

Meanwhile, in the presence of LNG Producer-Consumer Conference 2017, ESDM Minister Ignasius Jonan said in his presentation, it is important to develop LNG infrastructure in eastern Indonesia is not a big producer in LNG, but we become one of the players in the LNG market, "he said .

Jonan added that the government's commitment to provide domestic gas supplies has not changed.

"President [Joko Widodo] has instructed that domestic gas can be more efficient."

Related to the efficiency, Jonan gives an example that PLN management is allowed to import gas as long as it is at a competitive price.

IN INDONESIA

Jepang Mengeluarkan Dana US$ 10 Miliar untuk LNG

Pemerintah Jepang berkomitmen untuk mengeluarkan dana US$ 10 miliar untuk mengembangkan pasar gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) di Asia.

Jepang saat ini menjadi salah satu konsumen LNG terbesar di dunia. Bantuan dari Jepang itu juga untuk pengembangan sumber daya manusia terkait dengan pasar LNG. Menteri Energi, Perdagangan, dan Industri Jepang Himshige Seko menuturkan bahwa bantuan itu dikucurkan melalui pemerintah dan sektor swasta.

“Bantuan inveslasi tersebut untuk membiayai pengembangan dan produksi liquefied natural gas [LNG] mulai dari hulu hingga ke hilir," tuturnya dalam pembukaan LNG Producer-Consumer Conference 2017 di Tokyo, Rabu (18/10).

Menurutnya, dana yang dikeluarkan tersebut dialokasikan untuk pengembangan terminal LNG, pembangkit listrik berbahan bakar gas, dan fasilitas penunjung guna mendongkrak kebutuhan energi di Asia. Upaya ini masih ditambah dengan upaya untuk memberikan peningkatan kapasitas sumber daya manusia jika diperlukan oleh negara-negara yang membutuhkan. Dalam hal ini, Jepang berkomitmen untuk melatih 500 tenaga ahli untuk proyek pengembangan LNG selama 5 tahun.

Seko mengatakan, tawaran tersebut mengemuka setelah penemuan antara Seko dan Menteri Energi Amerika Serikat Rick Perry pada Juni lalu. Dalam pertemuan itu disepakati bahwa kedua negara akan bekerja sama untuk memperluas pasar LNG di Asia. Ekspansi pasar LNG di Asia dapat dipastikan akan menciptakan permintaan untuk pasokan LNG dari Amerika Serikat.

"Secara global kebutuhan LNG meningkat drastis dan tren pengembangan akan terus berlanjut, utamanya di Asia,” katanya.

      Seko mengungkapkan, saat ini yang menjadi isu utama bagi konsumen LNG adalah harga. Perhatian pemerintah Jepang terhadap isu itu dimulai setelah bencana gempa bumi dan tsunami di pantai timur Tohoku pada 2011. Bencana alam tersebut membuat impor LNG negeri Matahari Terbit ini naik drastis karena seluruh reaktor nuklir yang selama ini memasok energi dimatikan.

      Wakil Menteri Energi Amerika Serikat Dan Brouillette menyampaikan bahwa rencana Jepang untuk memberikan bantuan investasi untuk membangun fasilitas LNG sangat fantastis.

"Saya bersyukur bahwa Menteri Seko sendiri yang mengumumkan hal itu. Kami melihat Jepang tidak hanya sebagai konsumen tetap juga mitra dan investor untuk pembangunan infrastruktur,” katanya.

   Menurutnya, banyak daerah di Asia Pasifik yang menjadi sumber pertumbuhan pasar LNG masih kekurangan kurang fasilitas terminal dan infrastrukur untuk meningkatkan impor LNG. Fatih Birol, Executive Director International Energy Agency, mengungkapkan bahwa dalam jangka waktu 5 tahun ke depan, 40% produksi gas datang dari Negeri Paman Sam itu.

    Dia mengatakan selama 10 tahun ini tren konsumsi LNG yang semakin meningkat. Hal tersebut ditandai dengan bertambahnya jumlah negara pengimpor komoditas ini.

“Pada 2005 hanya lima negara yang melakukan impor. Sekarang, tepatnya pada tahun lalu, meningkat menjadi 39 negara. Dipredikasikan pada 2022 akan menjadi 48 negara,” ujarnya.

     Peningkatan ini akan membuat upaya untuk mengamankan pasokan menjadi perhatian oleh negara-negara pengespor dan negara produsen LNG.

TIMUR INDONESIA

     Sementara itu, di hadapan para peserta LNG Producer-Consumer Conference 2017, Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam presentasinya mengatakan, penting untuk mengembangkan infrastruktur LNG di kawasan timur Indonesia  memang bukan produsen besar di LNG, tetapi kami menjadi salah satu pemain dalam pasar LNG," tuturnya.

     Jonan menambahkan bahwa komitmen pemerintah untuk menyediakan pasokan gas dalam negeri tidak berubah.

"Presiden [Joko Widodo] menginstruksikan agar gas domestik dapat lebih efisien.”

     Terkait dengan efisiensi, Jonan memberikan contoh bahwa manajemen PLN diizinkan untuk impor gas asalkan dengan harga yang kompetitif.

Bisnis Indonesia, Page-30, Thursday, October 19, 2017

Winding Road Masela Block

It took a long time to develop Abadi Field, Masela Block since its cooperation contract was signed in 1998. In 2008, Masela Limited as operator has submitted the development plan (PoD) gas field in the Arafura Sea.

However, after 9 years later, no production facilities have been seen. Because the development of Abadi Field several times must be problematic. First, about local community bills on project participation rights. Second, about

polemic utilization of gas. Third, a development scheme that makes two ministers argue publicly.

Due to these problems, President Joko Widodo intervened by changing the scheme of field development from construction of a floating liquefied natural gas (FLNG) refinery proposed by lnpex to be a land-based LNG plant (OLNG). Following the March 2016 decision, Inpex and its partner Shell again counted on the project economy and created its new POD.

The lnpex, which holds a 65% stake in participation, suggests a few things for the project to work on economically even if the project is changing. The proposal is one of them is the addition of contract time. For operations to operate economically, the Masela-lnpex Block management contract period needs to be extended for more than 30 years.

Masela Block - Owner By Inpex Japan

The reason is, for 30 years time has been wasted to conduct a review of the LNG plant construction scheme which ultimately was not approved by the government. Therefore, it takes additional time to sell all gas from the refinery with a production capacity of LNG 9.5 million tons per year (mtpa) plus 150 MMscfd of piped gas.

Minister of Energy and Mineral Resources lgnasius Jonan has several times flown to Japan, visiting directly to the head office lnpex. After his return from Japan in May, it is certain that a pre-FEED review will only be done on a scheme of 9.5 mtpa plus 150 MMscfd of pipe gas instead of 7.5 mtpa LNG and 474 MMscfd of pipe gas.

Also since then, pre-FEED has not started yet because there is still a desire for the government to lnpex to examine other schemes with larger pipeline gas volumes. Then, even then, the budget for pre-FEED has not been approved by SKK Migas.

EXTENSION

On the occasion of the next visit, on 17 October Jonan gave the green light an extension of the cooperation contract to lnpex in the management of the Masela Block. Referring to government targets, the development of Abadi Field, Masela Block is targeted to deliver final investment decision / FID in 2019 and begin to generate its first gas in 2026 or just two years before the contract expires in 2028.

In addition to the extension of the contract, Jonan at the meeting granted a replacement contract period that was lost for 7 years according to lnpex's proposal. As stipulated in Government Regulation No. 35/2004 on Upstream Oil and Gas Business Activities, the contract can be extended for a maximum period of 20 years by considering state consent. As for, contract renewal can only be delivered in the 20th year of contract age or 2018 for the Masela Block.

Meanwhile, the government can set a contract extension more quickly if the contractor is tied to the distribution of natural gas. Meanwhile, in the case of Masela Block, no contract has been signed because investors have not yet know the selling price of gas which will be produced from Abadi Field.

Not yet explained in detail the reason Minister Jonan grant the extension of the Masela Block contract. Obviously, things such as reserve potential, market potential as well as technical and economic feasibility should be taken into consideration. Head of Program and Communication Division of SKK Migas Wisnu Prabawa Taher who also flew to Tokyo, said that lnpex is currently doing

procurement for pre-FEED workmanship.

The authorization for expenditure (AFE) for pre-FEED has been approved by SKK Migas so that lnpex can start the pre-FEED stages. After pre-FEED, FEED will be done to do more detail calculation because the result of FEED will be used as the basis for the preparation of new POD. APE pre-FEED has been approved, now in the procurement process, "he said

Separately, Vice President of Corporate Services of lnpex Corporation Nico Muhyiddin said that it was still discussing with SKK Migas on the pre-FEED project package tender planning.

"Inpex remains committed to the Masela Block and continuously discusses it," he said.

However, the signal from the Indonesian government to grant a contract extension to Inpex in Masela Block is to provide certainty of investment to the Japanese oil corporation. Investment certainty is expected to move the giant corporation from the Land of the Rising Sun to immediately execute Abadi Field, Masela Block.

IN INDONESIA

Jalan Berliku Blok Masela

Butuh waktu lama untuk bisa mengembangkan Lapangan Abadi, Blok Masela sejak kontrak kerja samanya ditandatangani pada 1998. Pada 2008, lnpex Masela Limited sebagai operator telah menyampaikan rencana pengembangan (PoD) lapangan gas di Laut Arafura itu.

Namun, selang 9 tahun kemudian, belum terlihat fasilitas produksi yang beroperasi. Pasalnya, pengembangan Lapangan Abadi beberapa kali harus bermasalah. Pertama, tentang tagihan masyarakat daerah tentang hak partisipasi proyek. Kedua, tentang polemik pemanfaatan gas. Ketiga, skema pengembangan yang membuat dua menteri adu pendapat di muka publik.

Akibat masalah-masalah itu, Presiden Joko Widodo turun tangan dengan mengubah skema pengembangan lapangan dari pembangunan kilang gas alam cair terapung (floating liquefied natural gas/FLNG) yang diusulkan lnpex menjadi kilang LNG darat (OLNG). Setelah keputusan yang dibuat Maret 2016 itu, lnpex bersama mitranya Shell kembali berhitung tentang keekonomian proyek dan membuat POD barunya. 

lnpex yang menguasai saham partisipasi sebesar 65%, mengusulkan beberapa hal agar proyek bisa dijalankan sesuai keekonomian kendati proyek mengalami perubahan. Usulannya salah satunya yakni penambahan waktu kontrak. Agar operasi berjalan sesuai keekonomian, masa kontrak pengelolaan Blok Masela-lnpex perlu diperpanjang selama lebih dari 30 tahun.

Alasannya, selama 30 tahun saja waktu telah terbuang untuk melakukan kajian skema pembangunan kilang LNG yang pada akhirnya tidak disetujui pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan penambahan waktu untuk menjual seluruh gas dari kilang berkapasitas produksi LNG 9,5 juta ton per tahun (mtpa) ditambah 150 MMscfd gas pipa.

Menteri ESDM lgnasius Jonan telah beberapa kali terbang ke Jepang, berkunjung langsung ke kantor pusat lnpex. Setelah kepulangannya dari Jepang pada Mei, sudah ada kepastian bahwa kajian pra pendefinisian proyek (pre-FEED) hanya akan dilakukan pada satu skema yakni 9,5 mtpa ditambah 150 MMscfd gas pipa bukan 7,5 mtpa LNG dan 474 MMscfd gas pipa.

Pun sejak saat itu, pre-FEED belum dimulai karena masih ada keinginan pemerintah agar lnpex mengkaji skema lain dengan volume gas pipa yang lebih besar. Lalu, ketika itu pun, anggaran untuk melakukan pre-FEED belum mendapat persetujuan dari SKK Migas.

PERPANJANGAN

Pada kesempatan kunjungan berikutnya, yakni pada 17 Oktober Jonan memberikan lampu hijau perpanjangan kontrak kerja sama kepada lnpex dalam pengelolaan Blok Masela. Mengacu pada target-target pemerintah, pengembangan Lapangan Abadi, Blok Masela ditargetkan bisa menyampaikan final investment decision/FID pada 2019 dan mulai menghasilkan gas perdananya pada 2026 atau hanya dua tahun sebelum kontrak berakhir pada 2028.

Selain perpanjangan kontrak, Jonan dalam pertemuan itu mengabulkan penggantian masa kontrak yang hilang selama 7 tahun sesuai usulan lnpex. Seperti diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35/2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, kontrak bisa diperpanjang paling lama 20 tahun dengan mempertimbangkan keutungan negara. Adapun, perpanjangan kontrak baru bisa disampaikan pada tahun ke-20 umur kontrak atau 2018 bagi Blok Masela.

Adapun, pemerintah bisa menetapkan perpanjangan kontrak lebih cepat bila kontraktor terikat penyaluran gas bumi. Sementara, pada kasus Blok Masela, belum ada kontrak yang diteken karena investor pun belum mengetahui harga jual gas yang nantinya dihasilkan dari Lapangan Abadi.

Belum dijelaskan secara detail alasan Menteri Jonan mengabulkan perpanjangan kontrak Blok Masela. Pastinya, hal-hal seperti potensi cadangan, potensi pasar juga kelayakan teknis serta ekonomis harus menjadi pertimbangannya. Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Wisnu Prabawa Taher yang turut terbang ke Tokyo, mengatakan bahwa saat ini lnpex sedang melakukan pengadaan untuk pengerjaan pre-FEED. 

Anggaran (authorization for expenditure/AFE) untuk melakukan pre-FEED telah disetujui SKK Migas sehingga lnpex bisa memulai tahapan pre-FEED. Setelah pre-FEED, nantinya akan dilakukan FEED untuk melakukan perhitungan lebih detail karena hasil FEED akan dijadikan dasar penyusunan POD yang baru. APE pre-FEED sudah disetujui, sekarang dalam proses pengadaan,” katanya 

Secara terpisah, Vice President Corporate Service lnpex Corporation Nico Muhyiddin mengatakan bahwa pihaknya masih melakukan diskusi dengan SKK Migas tentang perencanaan tender paket pengerjaan pre-FEED.

“lnpex tetap berkomitmen dengan Blok Masela dan kontinu mendiskusikannya,” katanya.

Namun, sinyal pemerintah Indonesia memberikan perpanjangan kontrak kepada lnpex di Blok Masela tidak lain untuk memberikan kepastian investasi kepada korporasi minyak asal Jepang tersebut. Kepastian investasi itu diharapkan mampu menggerakkan korporasi raksasa dari Negeri Matahari Terbit itu untuk segera mengeksekusi Lapangan Abadi, Blok Masela.

Bisnis Indonesia, Page-30, Thursday, October 19, 2017

The decline in Industrial Gas Price is constrained by Contract

Coordinating Minister for Marine Affairs, Luhut Binsar Pandjaitan admitted, it is not easy for the government to lower the price of industrial gas. One of the main causes is contract problems. Luhut said that currently many contracts on gas production refer to the old contracts referring to the reference price of production in accordance with economic conditions when the contract is made. Thus, currently there are only three of 11 industry sectors that feel the benefits of the decline in gas prices.

"The gas price is a constraint because the contracts have been made for a long time," said Luhut when met at the Presidential Staff Office, Jakarta, Wednesday (18/10).

Luhut did not dismiss many industry chokes due to the price of gas that still ranged between 9-10 US dollars per mmbtu. Nevertheless, he and the Ministry of Energy and Mineral Resources and the Coordinating Ministry for Economic Affairs continue to seek a way out of this problem.

"I continue to talk Pak Darmin (Coordinating Minister for Economic Affairs) and Mr. Jonan (Minister of EMR) to discuss this matter," said Luhut. The high price of industrial gas makes the Masela Block downstream plan hampered. Masala Block which has a large reserve and plans to be operated by Inpex has not been continued until now.

Inpex is reluctant to exploit if there is no certainty who the buyers of their production gas. The Ministry of Industry is seeking the ceramics and glass industry to be the next priority to enjoy the decline in industrial gas prices.

Director of Upstream Chemical Industry Ministry of Industry Muhammad Khayam said the decline in industrial gas prices should be utilized in the steel, fertilizer and petrochemical industries.

"There are eight companies that are already utilizing the industrial gas price decline," Khayam said.

The Ministry of Industry proposes ten industry sectors plus existing industries within industrial zones to get a fall in gas prices to boost industrial competitiveness. However, Khayam said that it will be done after there is clarity related to the decline in gas prices for 78 companies engaged in the fertilizer, petrochemical and steel industries.

"We focus first on these 78 companies.The next two industries will be re-submitted after the 78th there is clarity," said Khayam.

The 10 industry sectors proposed by the Ministry of Industry to obtain the decline in gas prices, namely fertilizer industry, petrochemical industry, steel industry, ceramics industry, glass industry, pulp and paper industry, food and beverage industry, textile and footwear industry, hand rubber and oleochemical industries.

IN INDONESIA

Penurunan Harga Gas Industri terkendala Kontrak

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengakui, tidak mudah bagi pemerintah menurunkan harga gas industri. Salah satu penyebab utamanya karena permasalahan kontrak. Luhut mengatakan, saat ini banyak kontrak atas produksi gas mengacu pada kontrak lama yang mengacu pada acuan harga produksi sesuai kondisi ekonomi saat kontrak tersebut dibuat. Sehingga, saat ini baru ada tiga dari 11 sektor industri yang merasakan manfaat penurunan harga gas.

"Harga gas itu kendalanya karena kontrak yang dibuat itu sudah lama. Ketentuannya memakai perhitungan saat itu," ujar Luhut saat ditemui di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Rabu (18/10).

Luhut tidak menampik banyak industri tercekik akibat karena harga gas yang masih berkisar antara 9-10 dolar AS per mmbtu. Meski begitu, dirinya bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kementerian koordinator Bidang Perekenomian terus mencari jalan keluar atas permasalahan ini.

"Saya terus berbicara Pak Darmin (Menko Bidang Perekonomian) dan Pak Jonan (Menteri ESDM) untuk membahas soal ini," ujar Luhut. Masih tingginya harga gas industri membuat rencana hilirisasi Blok Masela tersendat. Blok Masala yang memiliki cadangan cukup besar dan berencana dioperasikan oleh Inpex ini belum ada kelanjutannya hingga saat ini.

Inpex enggan melakukan eksploitasi jika belum ada kepastian siapa pembeli gas produksi mereka. Kementerian Perindustrian mengupayakan industri keramik dan kaca menjadi prioritas selanjutnya untuk bisa menikmati penurunan harga gas industri.

Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Muhammad Khayam mengatakan, penurunan harga gas industri harus dimanfaatkan itu industri baja, pupuk, dan petrokimia.

"Ada delapan perusahaan yang sudah memanfaatkan penurunan harga gas industri," kata Khayam.

Kementerian perindusterian mengajukan sepuluh sektor industri ditambah industri yang ada di dalam kawasan industri untuk mendapat penurunan harga gas untuk mendongkrak daya saing industri. Namun, Khayam menyampaikan bahwa hal tersebut akan dilakukan setelah ada kejelasan terkait penurunan harga gas untuk 78 perusahaan yang bergerak di sektor industri pupuk, petrokimia, dan baja.

"Kami fokus dulu untuk 78 perusahaan ini. Dua industri selanjutnya akan diajukan kembali setelah yang 78 ini ada kejelasan," ungkap Khayam.

Adapun 10 sektor industri yang diajukan Kementerian perindusterian untuk mendapatkan penurunan harga gas, yakni industri pupuk, industri petrokimia, industri baja, industri keramik, industri kaca, industri pulp dan kertas, industri makanan dan minuman, industri tekstil dan alas kaki, industri ban dan sarung tangan karet dan industri oleokimia.

Republika, Page-16, Thursday, October 19, 2017

BPH Migas upbeat on one-price fuel policy

The Downstream Oil and Gas Regulatory Agency (BPH Migas) believes that the government will be able to reach its target of providing the fuel stations needed in Indonesia’s remotest areas this year as part of its one-price fuel policy even though a considerable number of them are yet to be built.

The agency said construction of the project stations had been secured by their respective investors, all of whom were Indonesia-based. However, the agency acknowledged it was facing a number of issues in establishing the stations, including disagreements between central and local governments on the locations and lack of interest from investors about investing in necessary infrastructure.

“It is not that we have not talked to them [local authorities] at all, but rather because their investment calculations exceed what is economically possible for us,” BPH Migas committee member Henry Ahmad said at the agency’s headquarters on Wednesday.  As many as 26 out of the targeted 54 fuel stations are fully operational, while six are slated to be inaugurated between October and November, the agency’s data show.

The six stations are located in Berau regency in North Kalimantan, Klungkung regency in Bali, Pegunungan Bintang regency in Papua, Tambrauw in West Papua,  Talaud Islands regency in North Sulawesi, and in Riau Islands. Meanwhile, the construction of eight stations is over 75 percent complete and they are expected to ready this December.

However, the remaining 14 are only about 10 percent to 20 percent complete, the agency’s data show. Despite such problems, the agency is committed to improving its coordination and strategy next year, when it plans to build at least 50 more stations. Henry said the agency had suggested local authorities opt for more modest fuel stations at locations far from existing ones, hence increasing competitiveness and the possibility of being built immediately. The agency also plans to set a series of rules to standardize fuel-station construction as part of cost control.

“I said the other daywhen visiting Sumbawa Island that if we can lower the cost to Rp 75 million. [US$ 5,548], why don’t we make them that way? Just like a retail fuel seller but with the same standards,” Henry said.

In addition to that, he argued investors needed incentives to build fuel stations in remote areas, and that state-owned energy firm Pertamina was willing to provide such stimuli. In his calculation, investors would only gain Rp 45,000 based on regular profit estimates if they sold 300 liters of fuel a day while they had to spend at least,Rp 200 million to build a fuel station, showing that such an investment was high-cost.

At the same time, in Papua, Pertamina had given fuel station investors higher profit margins of around Rp 600 to Rp 700 perliter of fuel, compared to the regular margin of about Rp 150, he said. Despite Pertamina giving higher profit margins to investors, fuel prices would remain the same, as the company would absorb the loss caused by such mechanisms, he added.

The agency has proposed giving Pertamina Rp 1 trillion annually from its annual non-tax revenue (PNBP) to ease the company’s financial burden in its quest to fully implement the one price policy. The proposed fund may help Pertamina expand the coverage of the policy which aims to cut the price disparity of fuel between regions across the sprawling archipelago of more than 17,000 islands.

However, the agency still had yet to realize the plan as it would need to discuss it further with related stakeholders, including the Finance Ministry and Energy and Mineral Resources Ministry, Henry said.

Jakarta Post, Page-13, Thursday, October 19, 2017

Intermediaries in the Gas Industry Still Exist

The natural gas user industry forum supports the eradication of gas intermediary / trader practices in the commodities downstream sector. Support eradication, following the high price of natural gas to the industry. Chairman of the Forum of Industrial Gas Users Achmad Safiun states, the practice of brokering in the downstream gas through gas traders has been reported to the Ombudsman.

"Hopefully, the presidential decree (on gas prices) should be implemented, so please renters are removed, as more and more pressure us," he said.

     Currently the Ministry of Energy and Mineral Resources has also made a regulation on the limitation of gas trade margin of 7%. This rule is the continuation of Regulation of Minister of Energy and Mineral Resources Number 06 Year 2017 which targeting the final limit of gas allocation for gas traders in February 2018. Unfortunately, the regulation aimed at eradicating the intermediary practice was stifled on the table of the minister of maritime coordinator who became the nomenclature of the Ministry of ESDM.

"In the near future we want to meet the President and tell the President where it stalled," he said.

    Currently, there is a gas trader who has a contract of sale and purchase with the industry. The supply comes from the Pertagas gas quota. The trader who partnered with Pertagas referring to the financial statements of companies, PT Bayu Buana Gemilang, PT Java Gas Indonesia, PT Sadikung Niagamas Raya, PT Surya Cipta Internusa, PT Walinusa Energy, PT Alamigas Mega Energy, PT Dharma Pratama Sejati and PT Ananta Vilya

IN INDONESIA

Perantara di Industri Gas Masih Exist

Forum industri pengguna gas bumi mendukung pemberantasan praktik perantara/trader gas di sektor niaga hilir komoditas

tersebut. Dukungan pemberantasan itu, menyusul masih tingginya harga jual gas bumi ke industri. Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi Achmad Safiun menyatakan, praktik percaloan di hilir gas melalui trader gas itu sudah dilaporkan ke Ombudsman. 

"Harapannya, keputusan presiden (tentang harga gas) harus dilaksanakan. Jadi, tolong pemburu rente itu dihilangkan, karena semakin banyak dan menekan kami," ujarnya.

Saat ini Kementerian ESDM juga sudah membuat aturan soal pembatasan margin niaga gas 7%. Aturan ini adalah

kelanjutan Peraturan Menteri ESDM Nomor 06 Tahun 2017 yang menargetkan batas akhir pemberian alokasi gas bagi trader gas pada Februari 2018. Sayang, regulasi yang bertujuan memberantas praktik perantara itu tertahan di meja Menteri koordinator Kemaritiman yang menjadi nomenklatur Kementerian ESDM.

"Dalam waktu dekat kita mau bertemu Presiden dan memberi tahu Presiden macetnya di mana," katanya.

Saat ini, terdapat trader gas yang memiliki kontrak jual beli dengan industri. Pasokannya berasal dari kuota gas milik Pertagas. Adapun trader yang bermitra dengan Pertagas mengacu pada laporan keuangan perusahaan itu adalah PT Bayu Buana Gemilang, PT Java Gas Indonesia, PT Sadikung Niagamas Raya, PT Surya Cipta Internusa, PT Walinusa Energi, PT Alamigas Mega Energy, PT Dharma Pratama Sejati dan PT Ananta Vilya.

Kontan, Page-2, Thursday, October 19, 2017

Use Gross Split, Sliding Reception

The Ministry of Finance affirmed state revenue received by the government through tax rules for the scheme oil and gas sharing contracts with gross split schemes will not change.

Deputy Finance Minister Mardiasmo said the portion of government revenue posts will only experience a shift. According to him, through the gross split rules will make the tax revenue is reduced. But on the other hand this is compensated by an increase in non-tax state revenue (PNBP).

No potential is reduced, just shifting from tax to PNBP. What makes (as if) decreases is the shift as the gross split of its PNBP rises, but the tax goes down. But actually still the same (acceptance) of the government he said on Tuesday (17/10). Mardiasmo explained that with the gross split scheme, the government take part consists of income tax (VAT), PNBP and indirect tax: in the form of Value Added Tax (VAT) and Land and Building Tax (PBB).

Tax revenue that has the potential to decrease, namely the income tax because the rate changed from 35% to 25%. This is influenced by changes in the tax system to prevailing or regular rates change over time. In addition, the government plans provides incentives in the form of removal of indirect taxes, particularly the UN, for activities that are still under exploration. As for the VAT, we still Try to do as in the Government Regulation (PP) cost recovery according to the economy, "said Mardiasmo.

On the other hand, the government is also still weighing whether to cross indirect taxes as well for its activities in the course of exploitation. To be sure, the government is preparing a way for the share received by the government does not go down or at least the same as the previous tax scheme.

"This (PPh) down, we now try whether the number of taxpayers will rise, with the taxpayer plus indirect tax (VAT and PBB) also fell. That government take must remain, at least equal to cost recovery, "he added.

Earlier, Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ignatius Jonan asked the Ministry of Finance to speed up the formulation of Government Regulation (PP) related to the taxation of the scheme for gross split. Because, although this rule applies to new contracts, but the rules of taxation are still awaited by entrepreneurs in the upstream sector.

IN INDONESIA

Pakai Gross Split, Penerimaan Bergeser

Kementerian Keuangan menegaskan penerimaan negara yang diterima pemerintah melalui aturan perpajakan untuk skema kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi dengan skema gross split tak akan berubah. 

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo  mengatakan porsi pos penerimaan pemerintah hanya akan mengalami pergeseran. Menurutnya, melalui aturan gross split akan  membuat penerimaan pajak berkurang. Tapi di sisi lain ini dikompensasi oleh kenaikan penerimaan negara bukan pajak (PNBP). 

Tidak ada potensi berkurang, cuma bergeser dari pajak ke PNBP. Yang membuat (seolah) berkurang adalah pergeseran karena gross split PNBP-nya naik, tapi pajaknya turun. Tetapi sebenarnya masih sama (penerimaan) pemerintah katanya Selasa (17/10). Mardiasmo menjelaskan, dengan skema gross split, penerimaan bagian pemerintah (government take) terdiri dari pajak penghasilan  (PPN), PNBP dan indirect tax: berupa pajak pertambahan nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Penerimaan pajak yang berpotensi turun, yaitu PPh lantaran tarifnya berubah dari 35% menjadi 25%. Hal ini dipengaruhi oleh  perubahan sistem pajak menjadi prevailing atau tarif biasa berubah dari waktu ke waktu. Selain itu, pemerintah berencana 

memberikan insentif berupa penghapusan indirect tax, khususnya PBB, bagi kegiatan yang masih dalam masa eksplorasi. Sementara  untuk PPN-nya, Kami tetap Coba untuk dilakukan seperti di Peraturan Pemerintah (PP) cost recovery sesuai keekonomiannya," ujar  Mardiasmo. 

Di sisi lain, pemerintah juga masih menimbang apakah akan mengilangkan indirect tax juga untuk kegiatan yang dalam masa eksploitasi. Yang pasti, pemerintah sedang menyusun cara agar bagian yang diterima pemerintah tidak turun atau minimal sama dengan skema pajak sebelumnya. 

“lni (PPh) turun, sekarang kami coba apakah jumlah Wajib Pajaknya akan naik, dengan Wajib Pajak plus indirect tax (PPN dan PBB) juga turun. ltu government take harus tetap, minimal sama dengan cost recovery," tambahnya. 

Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan meminta Kementerian  Keuangan mempercepat pembuatan Peraturan Pemerintah (PP) terkait perpajakan skema bagi hasil gross split. Sebab, meski aturan ini berlaku untuk kontrak baru, tapi aturan perpajakannya tetap ditunggu oleh pengusaha di sektor hulu.

Kontan, Page-2, Thursday, October 19, 2017

Industry Wait for Gas Price Decrease

Director of Upstream Chemical Industry Ministry of Industry Muhammad Khayam said three industrial sectors are waiting for the decline in gas prices as proposed by the Ministry of Industry. Three sectors, among others, the steel industry, petrochemical industry, and fertilizer industry.

"We are waiting for the latest EMR Minister Regulation to allow 78 companies to participate in getting the gas price decline," said Director of Upstream Chemical Industry Ministry of Industry Muhammad Khayam in Jakarta, Tuesday (17/10).

Of the 86 companies submitted by the Ministry of Industry, only eight companies are getting discounted gas price pursuant to Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 40 of 2016 on Natural Gas Prices for Certain Industries.

The eight companies are PT Kaltim Parna Industri, PT Kaltim Methanol Industries, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang Cikampek, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Petrokimia Gresik and PT Krakatau Steel. Khayam said that the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources currently under review at the Ministry of Marine Affairs Coordinator will regulate the existing gas toll road prices.

"So, no company is willing to take profits as much as possible.Well, it will be able to reduce gas prices," said Khayam.

According to him, the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources is able to reduce the gas price to 0.5 US $-1 US per Million Metric British Termal Unit (MMBTU). To that end, Khayam hopes that the rule can be issued soon, so more industries are utilizing the decline in gas prices.

Special Staff of the Minister of Industry, Happy Bone Zulkarnaen, said today, the government is trying to narrow the disparity space between the average price of natural gas for industries with gas prices for energy needs as well as raw materials of various industrial sectors in the country.

"Some of the steps we are doing, among others, are guaranteeing the availability of supply at affordable prices and improving the distribution infrastructure," he said in Jakarta, Tuesday (17/10).

In addition, the government also pricing and increasing the number of suppliers to increase market competition. Then, the government through ESDM Ministerial Regulation N040 Year 2016 also provides special price adjustment to certain industries, namely fertilizer industry, petrochemical industry, and steel industry.

According to Happy, the average price of natural gas in 2016 amounted to 5.62 US dollars per MMBTU for the industry. However, there is a high price disparity in the industrial sector with the lowest price of only 0.22 US dollars per MMBTU, while the highest price reaches 8.62 US dollars per MMBTU.

IN INDONESIA

Industri Tunggu Penurunan Harga Gas

Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Muhammad Khayam mengatakan, tiga sektor industri menunggu penurunan harga gas seperti yang diajukan Kementerian Perindustrian. Tiga sektor itu, antara lain, industri baja, industri petrokimia, dan industri pupuk.

"Kami sedang menunggu Peraturan Menteri ESDM terbaru agar 78 perusahaan itu bisa ikut mendapatkan penurunan harga gas," kata Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Muhammad Khayam di Jakarta, Selasa (17/10).

Dari 86 perusahaan yang diajukan Kementerian Perindusterian, hanya delapan perusahaan yang mendapatkan potongan harga gas berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2016 tentang Harga Gas Bumi untuk Industri Tertentu.

Delapan perusahaan tersebut adalah PT Kaltim Parna Industri, PT Kaltim Methanol Industri, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang Cikampek, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Petrokimia Gresik, dan PT Krakatau Steel. Khayam menyampaikan, Peraturan Menteri ESDM yang saat ini sedang dikaji di Kementerian Koordiator Kemaritiman akan mengatur perihal harga-harga jalan tol gas yang ada. 

"Sehingga, tidak ada perusahaan yang seenaknya mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, itu akan mampu menurunkan harga gas," ungkap Khayam.

Menurutnya, Peraturan Menteri ESDM tersebut mampu menurunkan harga gas hingga 0,5 dolar AS-1 dolar AS per Million Metric British Termal Unit (MMBTU). Untuk itu, Khayam berharap agar aturan tersebut dapat segera dikeluarkan, sehingga lebih banyak industri yang memanfaatkan penurunan harga gas tersebut.

Staf Khusus Menteri Perindustrian Happy Bone Zulkarnaen mengatakan, saat ini, pemerintah berupaya mempersempit ruang disparitas antara rata-rata harga gas bumi untuk industri dengan harga gas untuk kebutuhan energi maupun bahan baku berbagai sektor industri di dalam negeri. 

"Beberapa langkah kami lakukan, diantaranya, menjamin ketersediaan pasokan dengan harga terjangkau dan pembenahan infrastruktur penyaluran," kata dia di Jakarta, Selasa (17/ 10).

Selain itu, pemerintah juga melakukan pengaturan harga dan menambah jumlah pemasok untuk meningkatkan persaingan pasar. Kemudian, pemerintah melalui Peraturan Menteri ESDM N040 Tahun 2016 juga memberikan penyesuaian harga khusus kepada industri tertentu, yaitu industri pupuk, industri petrokimia, dan industri baja.

Menurut Happy, rata-rata harga gas bumi pada 2016 sebesar 5,62 dolar AS per MMBTU untuk industri. Namun, terdapat disparitas harga yang tinggi dalam sektor industri dengan harga terendah hanya 0,22 dolar AS per MMBTU, sementara harga tertinggi mencapai 8,62 dolar AS per MMBTU.

Republika, Page-13, Wednesday, October 18, 2017

PGN: Natural Gas Price in Medan Drops Since February 1, 2017

PT Perusahaan Gas Negara confirmed that natural gas price in Medan, North Sumatera has decreased since February 2017 from US $ 12.22 per MMBTU to US $ 9.95 per MMBTU.

"We need to say again that the price of natural gas in Medan, especially in Medan Industrial Zone has been declining," said PGN Commercial Director Danny Praditya,

Tuesday (17/10),

Danny said, information on the decline of this price need to continue, because there are still parties who do not know that the price of gas in Medan has fallen.

"To avoid slander and misunderstanding, we need to say that gas prices in Medan have fallen." Danny said firmly.

The price reduction policy is a follow up of President Joko Widodo's direction. After discussing with all parties starting from the Ministry of Energy and Mineral Resources, the Ministry of Industry, Pertamina, PGN to the industry in Medan, the gas price decreased from US $ 12.22 per MMBTU to US $ 9.95 per MMBTU.

"All parties are sacrificing to reduce their tariffs in order to boost the competitiveness of domestic industries," said Danny.

Danny asserted, the price of natural gas for industry is not determined by PGN alone. Many variables forming the price of natural gas, especially for the Medan region where the source of natural gas supply comes from liquefied natural gas (LNG) that costs higher than gas pipelines.

Although PGN builds and manages 600 km of natural gas pipelines that deliver gas to 45 industrial customers, 495 commercial and SME businesses, and 19,830 households, gas allocation is not from PGN.

"Various variables forming gas prices in Medan, ranging from gas sources to LNG and gas wells, then through transmission pipelines, gas traders and other new to PGN. Even of the 600 km of pipes we build and operate, PGN only charge US $ 0.9 per MMBTU, very little margin that we can,"Danny Said.

IN INDONESIA

PGN: Harga Gas Bumi di Medan Turun Sejak 1 Februari 2017

PT Perusahaan Gas Negara memastikan harga gas bumi di wilayah Medan, Sumatera Utara sudah turun sejak Februari 2017 dari sebelumnya US$ 12,22 per MMBTU menjadi US$ 9,95 per MMBTU.

"Kami perlu sampaikan kembali, bahwa harga gas bumi di Medan, terutama di Kawasan Industri Medan telah turun. Kebijakan penurunan harga keluar Maret namun berlaku surut per 1 Februari 2017," tegas Direktur Komersial PGN, Danny Praditya, Selasa (17/10),

Danny mengungkapkan, informasi penurunan harga ini perlu terus dilakukan, karena masih ada pihak yang belum mengetahui bahwa harga gas di Medan telah turun.

"Untuk menghindarkan fitnah dan salah paham, kami perlu sampaikan bahwa harga gas di Medan telah turun." tegas Danny.

Kebijakan penurunan harga tersebut merupakan lanjutan dari arahan Presiden Joko Widodo. Setelah melakukan pembahasan dengan seluruh pihak mulai dari Kementerian ESDM, Kementerian Perindustrian, Pertamina, PGN hingga industri di Medan, maka di putuskan harga gas turun dari US$ 12,22 per MMBTU menjadi US$ 9,95 per MMBTU.

"Semua pihak berkorban mengurangi tarifnya agar dapat mendorong daya saing industri dalam negeri," ujar Danny.

Danny menegaskan, harga gas bumi untuk industri tidak ditentukan oleh PGN semata. Banyak variabel pembentuk harga gas bumi, apalagi untuk wilayah Medan di mana sumber pasokan gas bumi berasal dari gas alam cair (LNG) yang harganya lebih tinggi dibanding gas pipa.

Walau PGN membangun dan mengelola 600 km pipa gas bumi yang mengalirkan gas ke 45 pelanggan industri, 495 usaha komersil dan UKM, serta 19.830 rumah tangga, alokasi gas bukan berasal dari PGN.

"Banyak variabel pembentuk harga gas di Medan, mulai dari sumber gasnya berasal dari LNG dan sumur gas, kemudian melalui pipa transmisi, trader gas dan lainnya baru ke PGN. Bahkan dari 600 km pipa yang kami bangun dan operasikan, PGN hanya mengenakan biaya US$ 0,9 per MMBTU, sangat kecil margin yang kami dapat,” kata Danny.

Investor Daily, Page-9, Wednesday, October 18, 2017