Oil and Gas Company from America Return Home

Oil prices and changes from cost recovery to gross split trigger KKKS to run away

One by one the oil and gas companies of the United States began to release their oil and gas assets in Indonesia. Most recently Chevron sold 25% of its shares in South Natuna Block Block B. While ConocoPhilips has also sold 40% of its shares in South Natuna Sea Block B.

In addition to Chevron and ConocoPhilips, ExxonMobil is out of the East Natuna Block consortium. The company also sold 41% of its shares in Tiung Biru Jambaran Field to Pertamina EP Cepu. Erwin Maryoto, Vice President of Public and Government Affairs of ExxonMobil Indonesia once stated that after completing the technical and market review (TMR) study in East Natuna Block and reviewing the findings, ExxonMobil no longer wishes to continue the discussion or activities of the East Natuna Block.

"We remain committed to ExxonMobil's operations in Indonesia and continue to seek and assess new opportunities in Indonesia," he explained.

While ConocoPhillips sells Block B to South Natuna Sea Medco because the company was always doing a review of the portfolio. But that does not mean going away, because ConocoPhilips already 47 years drilled in Indonesia.

Oil and Gas Block in Indonesia

Then there is Hess Corp. really no longer interested in doing business in Indonesia since 2013. The company sells four blocks, namely Ujung Pangkah Block, Semai V Block in West Papua, South Sesuku Block East Kalimantan, and East Sea Block 1. The Block Ujung Pangkah, which is already in production, is now controlled by PT Saka Energi Indonesia, a subsidiary of Perusahaan Gas Negara (PGN).

Director General of Oil and Gas ESDM Ministry Ego Syahrial refused to call the foreign companies out or run away from Indonesian oil and gas projects. Ego sure, oil and gas companies will re-invest in Indonesia if the price of oil increases.

"Not out, do not say blurry, as if we are not friendly, not out, it (Exxon) because of the high CO2 gas content.  If the oil price is not economically reasonable, it could be a time back again, "said Ego when met at the House of Representatives / People's Consultative Assembly, Tuesday (10/10).

Director of Upstream Oil and Gas Development, added that there are certain reasons that cause the release of oil and gas companies from Indonesia's oil and gas projects. Like ExxonMobil in East Natuna who opted out of the East Natuna consortium after the results of technology and market research, making East Natuna project uneconomical for ExxonMobil.

While in Chevron's case, Tunggal still has not obtained the company's Official Letters to sell the ownership of shares in the SNSB project. However Tunggal ensures that the government will not interfere with the Chevron stock sale process in South Natuna Sea Block B. He asserted that for the current government the main factor is the production of the block does not go down.

"Therefore Medco is ready to develop, he promised not to go down production, which we hold the operator," said Tunggal.

Even so, Tunggal still hopes Chevron can keep investing in Indonesia through the blocks the government offers in this year's auction.

"We expect them to remain invested, so we offer, let's join the auction, so not let," he explained.

Fahmy Radhi, an Energy Observer from UGM, said that the cause of the US oil and gas company is blurred because of the change of profit sharing contract to gross split. Also permitting the permits in upstream oil and gas also causes investment is not conducive.

IN INDONESIA

Perusahaan Migas Asal Amerika Pulang Kampung

Harga minyak dan perubahan dari cost recovery ke gross split memicu KKKS minggat

Satu per satu perusahaan minyak dan gas Amerika Serikat mulai melepas aset migas mereka di Indonesia. Yang terbaru adalah Chevron menjual 25% sahamnya di Blok South Natuna Sea Block B. Sementara ConocoPhilips juga sudah menjual 40% sahamnya di South Natuna Sea Block B.

Selain Chevron dan ConocoPhilips, ExxonMobil keluar dari konsorsium Blok East Natuna. Perusahaan itu juga menjual 41% sahamnya di Lapangan Jambaran Tiung Biru kepada Pertamina EP Cepu. Erwin Maryoto, Vice President Public and Goverment Affailrs ExxonMobil Indonesia pernah menyatakan, setelah menyelesaikan kajian teknis dan pemasaran atau technology and market review (TMR) di Blok East Natuna dan mengkaji temuan, ExxonMobil tidak lagi berkeinginan meneruskan pembahasan atau kegiatan Blok East Natuna. 

"Kami tetap berkomitmen pada operasi ExxonMobil di Indonesia dan terus mencari dan mengkaji peluang baru di Indonesia," terangnya.

Sementara ConocoPhillips menjual Blok B Laut Natuna Selatan ke Medco karena memang perusahaan itu senantiasa melakukan tinjauan atas portfolionya. Namun bukan berarti akan pergi, karena ConocoPhilips sudah 47 tahun mengebor di Indonesia.

Lalu ada Hess Corp memang benar-benar tidak lagi berminat berbisnis di Indonesia sejak tahun 2013. Perusahaan itu menjual keempat bloknya, yakni Blok Ujung Pangkah, Blok Semai V di Papua Barat, Blok South Sesuku Kalimantan Timur, dan Blok Timor Sea 1. Adapun Blok Ujung Pangkah yang memang sudah produksi, kini dikuasai PT Saka Energi Indonesia, anak usaha Perusahaan Gas Negara (PGN).

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Ego Syahrial menolak menyebut perusahaan asing tersebut keluar atau kabur dari proyek-proyek migas Indonesia. Ego yakin, perusahaan-perusahaan migas akan kembali berinvestasi di Indonesia jika harga minyak meningkat. 

"Tidak keluar, jangan dibilang kabur, seolah-oleh kami tidak friendly. Tidak keluar, itu (Exxon) karena kandungan gas CO2 tinggi. Kalau harga minyak tidak ekonomis itu wajar, bisa saja suatu waktu kembali lagi," jelas Ego ketika ditemui di Gedung DPR dan MPR RI, Selasa (10/10).

Direktur Pembinaan Hulu Migas Tunggal, menambahkan, ada alasan-alasan tertentu yang menjadi penyebab keluarnya perusahaan migas dari proyek-proyek migas Indonesia. Seperti ExxonMobil di East Natuna yang memilih keluar dari konsorsium East Natuna setelah hasil technology and market research, membuat proyek East Natuna tidak ekonomis bagi ExxonMobil.

Sementara di kasus Chevron, Tunggal masih belum mendapatkan Surat resmi perusahaan tersebut untuk menjual kepemilikan saham dalam proyek SNSB. Namun Tunggal memastikan pemerintah tidak akan ikut campur dari proses jual beli saham Chevron di South Natuna Sea Block B. Dia menegaskan, bagi pemerintah saat ini yang panting adalah produksi blok tersebut tidak turun. 

"Maka dari itu Medco siap mengembangkan, dia berjanji tidak akan turun produksi, yang kami pegang operator," ujar Tunggal.

Biarpun begitu, Tunggal masih berharap Chevron bisa tetap berinvestasi di Indonesia melalui blok-blok yang ditawarkan pemerintah dalam lelang tahun ini. 

"Kami harapkan mereka tetap investasi. Makanya kami tawarkan, ayo ikut lelang, jadi bukan membiarkan," terangnya.

Fahmy Radhi Pengamat Energi dari UGM, menilai, penyebab perusahaan migas Amerika kabur karena perubahan kontrak bagi hasil ke gross split. Juga berbelitnya perizinan di hulu migas juga menyebabkan investasi tidak kondusif.

Kontan, Page-14, Wednesday, October 11, 2017

Related Losses, Pertagas Send Letters to CPC

PT Pertamina Gas (Pertagas) sends an answer letter to the Supreme Audit Agency (BPK). The letter is an answer to the loss report related to Pertagas and its subsidiaries' business and gas transportation activities in 2014, 2015, the first half of 2016.

Referring to the Summary of Semester 1 2017 Examination results, Pertagas gas commercial activities bear the loss of revenue of US $ 16.57 million and the incidence of bad debts US35 11.86 million. The reason is the preparation of nominees, commercial schemes and operation of gas utilization of Pondok Tengah which do not consider the operating conditions, as well as the transfer of gas allocation for compressed natural gas (CNG) needs to PT Mutiara Energy (PTME)

Pertagas President Director Suko Hartono said Pertagas had sent an answer letter to BPK and followed up the recommendation issued by the examining agency.

"This is evidence we always uphold the commitment of good corporate governance (GCG)," he said.

In accordance with BPK's recommendation, Pertagas has drafted the Organizational Structure (TKO) on shipper stock arrangement. About PT Mutiara Energi bad debts which became one of BPK's highlights, it is very serious to follow up the recommendations of BPK.

"Pertagas continues to make maximum efforts to collect the debt," Suko explained.

Pertagas has filed two summons papers to Pearl Energy. Started the first warning in August 2016, the second warning was sent in September 2016.

"We are optimistic that the issue of receivables with Pearl Energy will be completed in the near future according to the prevailing regulations, which is no later than the end of 2017," he said.

IN INDONESIA

Terkait Kerugian, Pertagas Mengirim Surat ke BPK

PT Pertamina Gas (Pertagas) mengirimkan surat jawaban kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selembar surat itu merupakan jawaban atas laporan kerugian berkaitan dengan kinerja kegiatan niaga dan transportasi gas Pertagas dan anak perusahaan tahun 2014, 2015, semester I-2016.

Mengacu ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester 1 2017, kegiatan niaga gas Pertagas menanggung kehilangan pendapatan sebesar US$ 16,57 juta dan timbulnya piutang macet US35 11,86 juta. Penyebabnya adalah penyusunan nominasi, skema niaga dan operasi pemanfaatan gas Pondok tengah yang tidak mempertimbangkan kondisi operasi, serta pengalihan alokasi gas untuk kebutuhan compressed natural gas (CNG) kepada PT Mutiara Energy (PTME)

Presiden Direktur Pertagas Suko Hartono mengatakan Pertagas telah mengirimkan Surat jawaban kepada BPK dan menindaklanjuti rekomendasi yang dikeluarkan lembaga pemeriksa tersebut. 

"Ini bukti kami selalu menjunjung tinggi komitmen good corporate governance (GCG)," ujarnya.

Sesuai rekomendasi BPK, Pertagas telah menyusun draf Tata Kerja Organisasi (TKO) mengenai pengaturan shipper stock. Perihal piutang macet PT Mutiara Energi yang menjadi salah satu sorotan BPK, pihaknya sangat serius menindaklanjuti rekomendasi BPK. 

"Pertagas terus melakukan upaya maksimal melakukan penagihan utang," jelas Suko.

Pertagas telah mengajukan dua surat somasi kepada Mutiara Energi. Mulai peringatan pertama di Agustus 2016, berlanjut peringatan kedua yang dikirim pada September 2016. 

"Kami optimistis persoalan piutang dengan Mutiara Energi selesai dalam waktu dekat sesuai peraturan yang berlaku, yakni paling lambat akhir tahun 2017," katanya.

Kontan, Page-14, Wednesday, October 11, 2017

Industrial Ceramics Getting Cheap Gas

High Employment Absorption

The Ministry of Industry intends to include the ceramic industry into the sector that gets cheap gas allocation incentives. This is at the same time expanding the share of industrial gas decline to the private sector after so far is dominated by state-owned enterprises. The Minister of Industry of Airlangga Hartarto said that his party has proposed to the Ministry of Energy and Mineral Resources on the type of industry that in the near future will get a decrease in gas prices again.

"We are also waiting for the development and the Ministry of ESDM because the regulation will be in them," he said after a hearing with Commission VI of the House of Representatives yesterday (10/10).

Airlangga said, the ceramic industry is proposed to get a decrease in gas prices because the absorption of its workforce is high. In addition, the industry uses Iokal raw materials, high domestic demand, and has export potential. In Presidential Regulation No. 40 of 2016, the government sets seven industries that will get the gas price facility. Namely, the fertilizer industry, petrochemical, olechemical, steel, ceramics, glass, and rubber gloves.

The decline in industrial gas prices is part of the Volume III Policy Package announced in October 2015. The industry should be able to feel the decline in gas prices since January 2016. In fact, until now there are only three types of industries that feel the decline in gas prices. Namely, fertilizer industry, petrochemical, and steel industry. It also does not apply to all companies in the sector.

There are only nine companies that enjoy it, namely PT Kaltim Parna Industri, PT Kaltim Methanol Industries, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang Cikampek, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Petrokimia Gresik, and PT Krakatau Steel.

"We have also proposed private sector to get the gas price decline, as in the ceramics industry almost everything

private, "he explained.

Meanwhile, the region that received the allocation of industrial gas price decline was Medan from USD 13.38 per mmbtu to USD 9.95 per mmbtu. This is in the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 434 K / 12 / MEM / 2017. Only, according to Airlangga, the price is still considered not optimal.

"Automatically businesspeople demand because competition is getting tougher, one for increasing competitiveness than logistics in energy costs," Airlangga said.

Director General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources Ego Syahrial said the government is still working hard to immediately lower the price of industrial gas.

"The details are still unknown, while the industry recommendation comes from the Ministry of Industry," he explained.

In addition, the ESDM Ministry is preparing to issue an EMR Ministerial Decree on the reduction of gas prices for industry. In line with that, the government issued a policy to increase the utilization of natural gas for the country. The measures are taken to ensure the efficiency and effectiveness of natural gas availability as fuel, raw materials or other necessities for domestic needs. Since 2013 the use of natural gas for domestic is greater than exports.

In the first half of 2017, domestic gas allocation reached 60.4 percent. That number increased compared to the 2016 domestic allocation reached 59 percent, 2015 by 55 percent, and in 2014 only 53 percent. The policy of allocation and utilization of natural gas itself refers to the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources number 06 of 2016 on Provisions and Procedures for Determining the Allocation and Utilization of Natural Gas and Natural Gas Price.

IN INDONESIA

Industri Keramik Mendapatkan Gas Murah

Penyerapan Tenaga Kerja Cukup Tinggi

Kementerian Perindustrian berniat memasukkan industri keramik ke dalam sektor yang mendapatkan insentif alokasi gas murah. Hal tersebut sekaligus memperluas porsi penurunan gas industri ke sektor swasta setelah selama ini didominasi perusahaan BUMN. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan, pihaknya telah mengajukan usulan kepada Kementerian ESDM mengenai jenis industri yang dalam waktu dekat akan mendapatkan penurunan harga gas lagi.

"Kami juga masih menunggu perkembangan dan Kementerian ESDM. Sebab, regulasinya nanti ada di mereka. Penurunan harga gas industri ini bukan hanya dihulu, tetapi juga hilir, paparnya setelah rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR kemarin (10/10).

Airlangga menyatakan, industri keramik diusulkan mendapatkan penurunan harga gas lantaran penyerapan tenaga kerjanya tinggi. Selain itu, industri tersebut menggunakan bahan baku Iokal, permintaan domestik tinggi, dan memiliki potensi ekspor. Dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016, pemerintah menetapkan tujuh industri yang akan mendapatkan fasilitas harga gas tersebut. Yakni, industri pupuk, petrokimia, olechemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Penurunan harga gas industri merupakan bagian dari Paket Kebijakan jilid III yang diumumkan pada Oktober 2015. Seharusnya, industri bisa merasakan penurunan harga gas sejak Januari 2016. Nyatanya, hingga kini hanya ada tiga jenis industri yang merasakan penurunan harga gas. Yakni, industri pupuk, petrokimia, dan industri baja. Itu pun belum berlaku untuk semua perusahaan di sektor tersebut.

Hanya ada sembilan perusahaan yang menikmatinya, yakni PT Kaltim Parna Industri, PT Kaltim Methanol Industri, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang Cikampek, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Petrokimia Gresik, dan PT Krakatau Steel.

"Swasta juga sudah kami ajukan untuk mendapatkan penurunan harga gas. Seperti nanti di industri keramik kan hampir semuanya

swasta," terangnya.

Sementara itu, wilayah yang mendapatkan alokasi penurunan harga gas industri adalah Medan dari USD 13,38 per mmbtu menjadi USD 9,95 per mmbtu. Hal tersebut ada di dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 434 K/ 12/ MEM/ 2017. Hanya, menurut Airlangga, harga tersebut masih dinilai belum optimal.

"Otomatis pebisnis menuntut karena persaingan semakin ketat. Salah satu untuk peningkatan daya saing selain di logistik kan di biaya energi," kata Airlangga.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ego Syahrial menyatakan, saat ini pemerintah masih bekerja keras agar segera menurunkan harga gas industri. 

"Detailnya masih belum tahu. Sedangkan rekomendasi industrinya berasal dari Kementerian Perindusterian,” paparnya. 

Selain itu, Kementerian ESDM sedang bersiap untuk menerbitkan Keputusan Menteri ESDM tentang penurunan harga gas untuk industri. Sejalan dengan itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan peningkatan pemanfaatan gas bumi untuk dalam negeri. Langkah tersebut ditempuh untuk menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya gas bumi sebagai bahan bakar, bahan baku atau keperluan lainnya untuk kebutuhan domestik. Sejak 2013 penggunaan gas bumi untuk domestik lebih besar dibanding ekspor.

Pada semester pertama 2017, alokasi gas domestik mencapai 60,4 persen. Angka itu meningkat dibanding alokasi domestik pada 2016 yang mencapai 59 persen, 2015 sebesar 55 persen, dan pada 2014 hanya 53 persen. Kebijakan alokasi dan pemanfaatan gas bumi sendiri mengacu pada Peraturan Menteri ESDM nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi serta Harga Gas Bumi.

Jawa Pos, Page-9, Wednesday, October 11, 2017

Industrial Ceramics Get Cheap Gas

High Employment Absorption

The Ministry of Industry intends to include the ceramic industry into the sector that gets cheap gas allocation incentives. This is at the same time expanding the share of industrial gas decline to the private sector after so far is dominated by state-owned enterprises. The Minister of Industry of Airlangga Hartarto said that his party has proposed to the Ministry of Energy and Mineral Resources on the type of industry that in the near future will get a decrease in gas prices again.

"We are also waiting for the development and the Ministry of ESDM because the regulation will be in them," he said after a hearing with Commission VI of the House of Representatives yesterday (10/10).

Airlangga said, the ceramic industry is proposed to get a decrease in gas prices because the absorption of its workforce is high. In addition, the industry uses Iokal raw materials, high domestic demand, and has export potential. In Presidential Regulation No. 40 of 2016, the government sets seven industries that will get the gas price facility. Namely, the fertilizer industry, petrochemical, olechemical, steel, ceramics, glass, and rubber gloves.

The decline in industrial gas prices is part of the Volume III Policy Package announced in October 2015. The industry should be able to feel the decline in gas prices since January 2016. In fact, until now there are only three types of industries that feel the decline in gas prices. Namely, fertilizer industry, petrochemical, and steel industry. It also does not apply to all companies in the sector.

There are only nine companies that enjoy it, namely PT Kaltim Parna Industri, PT Kaltim Methanol Industries, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang Cikampek, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Petrokimia Gresik, and PT Krakatau Steel.

"We have also proposed private sector to get the gas price decline, as in the ceramics industry almost everything

private, "he explained.

Meanwhile, the region that received the allocation of industrial gas price decline was Medan from USD 13.38 per mmbtu to USD 9.95 per mmbtu. This is in the Decree of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 434 K / 12 / MEM / 2017. Only, according to Airlangga, the price is still considered not optimal.

"Automatically businesspeople demand because competition is getting tougher, one for increasing competitiveness than logistics in energy costs," Airlangga said.

Director General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources Ego Syahrial said the government is still working hard to immediately lower the price of industrial gas.

"The details are still unknown, while the industry recommendation comes from the Ministry of Industry," he explained.

In addition, the ESDM Ministry is preparing to issue an EMR Ministerial Decree on the reduction of gas prices for industry. In line with that, the government issued a policy to increase the utilization of natural gas for the country. The measures are taken to ensure the efficiency and effectiveness of natural gas availability as fuel, raw materials or other necessities for domestic needs. Since 2013 the use of natural gas for domestic is greater than exports.

In the first half of 2017, domestic gas allocation reached 60.4 percent. That number increased compared to the 2016 domestic allocation reached 59 percent, 2015 by 55 percent, and in 2014 only 53 percent. The policy of allocation and utilization of natural gas itself refers to the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources number 06 of 2016 on Provisions and Procedures for Determining the Allocation and Utilization of Natural Gas and Natural Gas Price.

IN INDONESIA

Industri Keramik Mendapat Gas Murah

Penyerapan Tenaga Kerja Cukup Tinggi

Kementerian Perindustrian berniat memasukkan industri keramik ke dalam sektor yang mendapatkan insentif alokasi gas murah. Hal tersebut sekaligus memperluas porsi penurunan gas industri ke sektor swasta setelah selama ini didominasi perusahaan BUMN. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan, pihaknya telah mengajukan usulan kepada Kementerian ESDM mengenai jenis industri yang dalam waktu dekat akan mendapatkan penurunan harga gas lagi.

"Kami juga masih menunggu perkembangan dan Kementerian ESDM. Sebab, regulasinya nanti ada di mereka. Penurunan harga gas industri ini bukan hanya dihulu, tetapi juga hilir, paparnya setelah rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR kemarin (10/10).

Airlangga menyatakan, industri keramik diusulkan mendapatkan penurunan harga gas lantaran penyerapan tenaga kerjanya tinggi. Selain itu, industri tersebut menggunakan bahan baku Iokal, permintaan domestik tinggi, dan memiliki potensi ekspor. Dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016, pemerintah menetapkan tujuh industri yang akan mendapatkan fasilitas harga gas tersebut. Yakni, industri pupuk, petrokimia, olechemical, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

Penurunan harga gas industri merupakan bagian dari Paket Kebijakan jilid III yang diumumkan pada Oktober 2015. Seharusnya, industri bisa merasakan penurunan harga gas sejak Januari 2016. Nyatanya, hingga kini hanya ada tiga jenis industri yang merasakan penurunan harga gas. Yakni, industri pupuk, petrokimia, dan industri baja. Itu pun belum berlaku untuk semua perusahaan di sektor tersebut.

Hanya ada sembilan perusahaan yang menikmatinya, yakni PT Kaltim Parna Industri, PT Kaltim Methanol Industri, PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Pupuk Kujang Cikampek, PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Petrokimia Gresik, dan PT Krakatau Steel.

"Swasta juga sudah kami ajukan untuk mendapatkan penurunan harga gas. Seperti nanti di industri keramik kan hampir semuanya

swasta," terangnya.

Sementara itu, wilayah yang mendapatkan alokasi penurunan harga gas industri adalah Medan dari USD 13,38 per mmbtu menjadi USD 9,95 per mmbtu. Hal tersebut ada di dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 434 K/ 12/ MEM/ 2017. Hanya, menurut Airlangga, harga tersebut masih dinilai belum optimal.

"Otomatis pebisnis menuntut karena persaingan semakin ketat. Salah satu untuk peningkatan daya saing selain di logistik kan di biaya energi," kata Airlangga.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Ego Syahrial menyatakan, saat ini pemerintah masih bekerja keras agar segera menurunkan harga gas industri. 

"Detailnya masih belum tahu. Sedangkan rekomendasi industrinya berasal dari Kementerian Perindusterian,” paparnya. 

Selain itu, Kementerian ESDM sedang bersiap untuk menerbitkan Keputusan Menteri ESDM tentang penurunan harga gas untuk industri. Sejalan dengan itu, pemerintah mengeluarkan kebijakan peningkatan pemanfaatan gas bumi untuk dalam negeri. Langkah tersebut ditempuh untuk menjamin efisiensi dan efektivitas tersedianya gas bumi sebagai bahan bakar, bahan baku atau keperluan lainnya untuk kebutuhan domestik. Sejak 2013 penggunaan gas bumi untuk domestik lebih besar dibanding ekspor.

Pada semester pertama 2017, alokasi gas domestik mencapai 60,4 persen. Angka itu meningkat dibanding alokasi domestik pada 2016 yang mencapai 59 persen, 2015 sebesar 55 persen, dan pada 2014 hanya 53 persen. Kebijakan alokasi dan pemanfaatan gas bumi sendiri mengacu pada Peraturan Menteri ESDM nomor 06 Tahun 2016 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penetapan Alokasi dan Pemanfaatan Gas Bumi serta Harga Gas Bumi.

Jawa Pos, Page-9, Wednesday, October 11, 2017

House of Representatives Urges Price Determination

Commission VII of the House of Representatives (DPR) urges the government to immediately realize the decline in gas prices, as regulated in Presidential Regulation No. 40 of 2016 on the Determination of Natural Gas Price. Natural gas that becomes part of the country from the production by the contractor should not be exported, but sold domestically cheaply.

Member of Commission VII, Harry Poernomo, said that natural gas that is part of the country should be directly sold to industries in need, such as fertilizer and power plants owned by PLN. The selling price of gas can be cheaper than the commercial price in the market because the gas is state-owned.

"So far, state gas has been sold out / exported and the government gets foreign exchange. Better to sell to PLN or fertilizer industry that has been complaining about expensive gas prices, "said Harry after a closed meeting with the Directorate General of Oil and Gas of the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) on Tuesday (10/10), in Jakarta

The Committee on Gas Working Committee VII recommended to the government to examine the possibility. According to him, if the gas that is part of the country is sold cheaply to PLN and industry, the multiple impacts are gained.

Responding to the proposal, Director General of Oil and Gas Ego Syahrial said the government continues to innovate so that gas prices for the industry can become more competitive. Innovation is a Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 40 of 2016 on Gas Prices for Certain Industries, and Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources No. 45 of 2017 on Natural Gas Utilization for Power Plant.

 "It is only for electricity (PLN), fertilizer industry, and steel industry that has been derived. For other industrial sectors, we are waiting for recommendations from the Ministry of Industry, "said Ego.

According to Commission VII's suggestion, it will review the governance of natural gas in the country. He reiterated that the government is continuing to realize more competitive domestic gas prices for the industry. Previously, the Forum of Natural Gas Users requested the government's commitment to lower the price of industrial gas. The decline in industrial gas prices is needed to increase industrial competitiveness, attract investment into the real sector, absorb large quantities of labor, and increase industrial contribution to the economy.

Chairman of the Forum Gas Industrial Gazette Achmad Safiun said the price of natural gas in each Region varies. In North Sumatra it costs 9.95 US dollars per million metric British thermal units (MMBTU), in West Java 9.2 US dollars per MMBTU and in East Java 8.1-8.2 US dollars per MMBTU.

"Moreover, President Joko Widodo in a limited cabinet meeting on October 4, 2016 has instructed the industrial gas price of US $ 5-US $ 6 per MMBTU to strengthen industrial competitiveness," Achmad said.

Representing ceramic industry, President Director of PT Puri Kemenangan Jaya Jusmery Chandra regretted the price of industrial gas that has not gone down. With the condition of industrial gas prices still high, so far eight ceramic factories in Indonesia are closed. The ceramic factory is about 20 percent of the total ceramics factory in Indonesia.

IN INDONESIA

DPR Desak Penuranan Harga

Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mendesak pemerintah segera merealisasikan penurunan harga gas, seperti yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi. Gas bumi yang menjadi bagian negara dari hasil produksi oleh kontraktor sebaiknya tidak diekspor, tetapi dijual di dalam negeri dengan harga murah.

Anggota Komisi VII, Harry Poernomo, mengatakan, gas bumi yang menjadi bagian negara sebaiknya langsung dijual ke industri yang membutuhkan, seperti pupuk dan pembangkit listrik milik PLN. Harga jual gas bisa lebih murah dari harga komersial di pasaran karena gas itu milik negara.

”Selama ini, gas bumi bagian negara dijual ke luar/ekspor dan pemerintah mendapatkan devisa. Lebih baik dijual ke PLN atau industri pupuk yang selama ini mengeluh harga gas mahal,” ujar Harry seusai pertemuan tertutup dengan jajaran Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Selasa (10/10), di Jakarta

Panitia Kerja Gas Bumi Komisi VII, merekomendasikan kepada pemerintah untuk mengkaji kemungkinan tersebut. Menurut dia, jika gas yang menjadi bagian negara dijual murah untuk PLN dan industri, dampak berganda yang didapat lebih besar.

Menanggapi usulan tersebut, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Ego Syahrial mengatakan, pemerintah terus melakukan inovasi agar harga gas untuk industri bisa menjadi lebih kompetitif. Inovasi itu berupa Peraturan Menteri ESDM Nomor 40 Tahun 2016 tentang Harga Gas Bumi untuk Industri Tertentu, serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Gas Bumi untuk Pembangkit Listrik.

 ”Memang hanya untuk listrik (PLN), industri pupuk, dan industri baja yang sudah diturunkan. Untuk sektor industri lainnya, kami menunggu rekomendasi dari Kementerian Perindustrian,” ujar Ego.

Sesuai saran Komisi VII, pihaknya akan mengkaji tata kelola gas bumi di dalam negeri. Ia kembali menegaskan bahwa pemerintah terus berusaha merealisasikan harga gas yang lebih kompetitif di dalam negeri untuk industri. Sebelumnya, Forum Industri Pengguna Gas Bumi meminta komitmen pemerintah menurunkan harga gas industri. Penurunan harga gas industri itu diperlukan untuk meningkatkan daya saing industri, menarik investasi ke sektor riil, menyerap tenaga kerja dalam jumlah banyak, dan meningkatkan kontribusi industri terhadap perekonomian.

Ketua Umum Forum Industri Penggtma Gas Bumi Achmad Safiun mengatakan, harga gas bumi di tiap Wilayah bervariasi. Di Sumatera Utara harganya 9,95 dollar AS per juta metrik british thermal unit (MMBTU), di Jawa Barat 9,2 dollar AS per MMBTU dan di Jawa Timur 8,1-8,2 dollar AS per MMBTU.

”Apalagi Presiden Joko Widodo dalam rapat kabinet terbatas pada 4 Oktober 2016 sudah menginstruksikan harga gas industri 5 dollar AS-6 dollar AS per MMBTU untuk memperkuat daya saing industri,” kata Achmad.

Mewakili industri keramik, Presiden Direktur PT Puri Kemenangan Jaya Jusmery Chandra menyayangkan harga gas industri yang belum turun. Dengan kondisi harga gas industri yang masih tetap tinggi, sejauh ini delapan pabrik keramik di Indonesia tutup. Pabrik keramik yang tutup itu sekitar 20 persen dari total pabrik keramik di Indonesia.

Kompas, Page-18, Wednesday, October 11, 2017

National Oil Production Reaches 805 Thousand BPH

National oil production until the beginning of October was recorded at 805,451 barrels per day (bpd) or 98.77% of the target set in the 2017 Revised State Budget of 815 thousand bpd. Until the end of the year, oil production is projected not to be as high as the target.

Conversely, in the data obtained, gas production actually exceeded the target. As of early October, the average annual production for gas was recorded at 7.596 million cubic feet per day (MMscfd). This realization is 18.6% higher than the targeted gas production target of 6,403.12 MMscfd.

Thus, in total, the national oil and gas production has exceeded the target. This year, oil and gas production is targeted to reach 1.96 million barrels of oil equivalent per day (barrel oil equivalent per day / boepd). Apparently, the realization of oil and gas production actually able to touch 2.16 million boepd or 10.2% higher than the target

Director General of Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ego Syahrial said national oil production is projected to be unable to achieve the target set at 815 thousand bpd this year. However, national oil production estimates until the end of the year will only be a thin margin below that target.

"It looks like 98% [of the target] is reached. If in the oil and gas industry it's a fair 5% deviation, it's only about 2% only, no problem. The important thing in terms of Rupiah, "he said in Jakarta, Monday (9/10).

Still from the same data, mentioned some causes of low oil production. First, the planned shutdown of several contractor cooperation contracts (KKKS), namely PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Offshore North West Java (ONWJ), Star Energy and PT PHE West Madura Offshore (PHE-WMO) . The next cause is unplanned shutdown in PHE ONWJ, Chevron Pacific Indonesia (CPD and Santos Madura Offshore.

Operational constraints also cause the national oil and gas production is not optimal. Some of these are wells that have been shut off during other well drilling at Medco Natuna, delayed distribution of oil due to bad weather at CPI, the shutting of wells due to the high salt content in Odira, and the operational constraints on Citic.

Not only the problems in the upstream, gas production is not optimal because of the decrease in gas absorption, namely in JOB Pertamina Talisman Jambi Merang and Mubadala Petroleum. In addition, there are economic problems that helped suppress oil production, namely in PT Pertamina EP Although projected not to achieve the target of oil production, Ego said that the government is not hand-me-on. The government has been closely monitoring to ensure there is not much unplanned shutdown that will make oil production significantly reduced.

"Now Mr. Jonan (Minister of ESDM Ignatius Jonan) is very hard about unplanned shutdown. Otherwise we [the government] did not intervene, could be more saggy [production], "he explained.

Additional Production

Head of Program and Communications Division of Special Unit for Upstream Oil and Gas Business Unit (SKK Migas) Vishnu Prabawa Taher said it also will continue to boost oil production to increase in the remainder of this year. From the upstream operas side, it will minimize disruption of operations, ensure new projects operate on time, and maximize lifting by ships in terminals. Specifically for gas, it will strive for the absorption of gas can be as optimal as possible.

"So the overall target production or lifting oil and gas, we are trying to achieve," he said.

In real terms, it projected additional production from several fields. In detail, PHE WMO-24 project, water flood in Petapahan Field by CPI, drilling of Well 27 in Bukit Tua Block by Petronas Carigali, and Kelok and Kokoh Square in CPI's Rokan Block.

"The total gain (additional production) is about 2,500 bpd," said Vishnu.

IN INDONESIA

Produksi Minyak Nasional Capai 805 Ribu BPH  

Produksi minyak nasional hingga awal Oktober ini tercatat baru sebesar 805.451 barel per hari (bph) atau 98,77% dari target yang ditetapkan dalam APBN Perubahan 2017 yakni 815 ribu bph. Sampai akhir tahun, produksi minyak diproyeksikan tidak akan setinggi target.

Sebaliknya, dalam data yang diperoleh, produksi gas justru melampaui target. Hingga awal Oktober ini, realisasi rata-rata produksi tahunan untuk gas tercatat sebesar 7.596 juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/ MMscfd). Realisasi ini lebih tinggi 18,6% dari target produksi gas yang ditetapkan 6.403,12 MMscfd.

Sehingga, secara total, produksi migas nasional sudah melampaui target. Tahun ini, produksi migas ditargetkan mencapai 1,96 juta barel setara minyak per hari (barrel oil equivalent per day/boepd). Ternyata, realisasi produksi migas justru mampu menyentuh 2,16 juta boepd atau 10.2% lebih tinggi dari target

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial mengatakan, produksi minyak nasional diproyeksikan tidak akan dapat mencapai target yang ditetapkan 815 ribu bph pada tahun ini. Namun, perkiraan produksi minyak nasional hingga akhir tahun itu hanya akan selisih tipis di bawah target tersebut.

“Sepertinya akan 98% [dari target] tercapai. Kalau dalam industri migas itu deviasi 5% wajar, ini hanya sekitar 2% saja, tidak masalah. Yang penting dari sisi Rupiahnya,” kata dia di Jakarta, Senin (9/ 10).

Masih dari data yang sama, disebutkan beberapa penyebab rendahnya produksi minyak. Pertama, adanya penghentian operasi terencana (planned shutdown) di beberapa kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), yakni PT Pertamina Hulu Energi (PHE) Offshore North West Java (ONWJ), Star Energy, dan PT PHE West Madura Offshore (PHE-WMO). Penyebab berikutnya penghentian operasi tidak terjadwal (unplanned shutdown) di PHE ONWJ, Chevron Pacific Indonesia (CPI) dan Santos Madura Offshore.

Kendala operasi juga menyebabkan produksi migas nasional tidak optimal. Beberapanya yakni adanya sumur yang dimatikan selama pengeboran sumur lain di Medco Natuna, penundaan penyaluran minyak karena cuaca buruk di CPI, dimatikannya sumur karena kandungan garam yang tinggi di Odira, dan kendala operasi di Citic.

Tidak hanya masalah di hulu, produksi gas tidak maksimal lantaran adanya penurunan penyerapan gas, yakni di JOB Pertamina Talisman Jambi Merang dan Mubadala Petroleum. Selain itu ada masalah keekonomian yang turut menekan produksi minyak, yakni di PT Pertamina EP Meski diproyeksikan tidak capai target produksi minyak, dikatakan Ego bahwa pemerintah tidak bemangku tangan. Pemerintah selama ini secara ketat melakukan pengawasan untuk memastikan tidak banyak terjadi unplanned shutdown yang bakal membuat produksi minyak berkurang signifikan. 

“Sekarang Pak Jonan (Menteri ESDM Ignasius Jonan) keras sekali soal unplanned shutdown. Kalau tidak kami [pemerintah] tidak turun tangan, bisa lebih jeblok lagi [produksi] ,” jelasnya.

Tambahan Produksi

Kepala Divisi Program dan Komunikasi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Wisnu Prabawa Taher mengatakan, pihaknya juga akan terus menggenjot produksi minyak agar bertambah di sisa tahun ini. Dari sisi operas hulu, pihaknya akan meminimalkan gangguan operasi, memastikan proyek baru beroperasi tepat waktu, serta memaksimalkan lifting oleh kapal di terminal.  Khusus gas, pihaknya akan berupaya agar penyerapan gas bisa seoptimal mungkin. 

“Sehingga Overall target produksi atau lifting migas, kami upayakan dapat tercapai,” tuturnya.

Secara riil, pihaknya memproyeksikan adanya tambahan produksi dari beberapa lapangan. Rincinya, proyek PHE WMO-24, injeksi air (water flood) di Lapangan Petapahan oleh CPI, pengeboran Sumur 27 di Blok Bukit Tua oleh Petronas Carigali, serta Lapangan Kelok dan Kokoh di Blok Rokan yang dikelola CPI. 

“Total gain-nya (tambahan produksi) sekitar 2.500 bph,” kata Wisnu.

Investor Daily, Page-9, Tuesday, October 10, 2017

Gas Pruning Immediately Realized

Addressing the industry's demand for lower gas prices, the government will issue new regulations to reduce gas prices for industries.

The head of the Bureau of Communications and Public Information Services of the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) Dadan Kusdiana said that it soon issued a regulation to fix gas prices calculated on the basis of several price-fixing components.

Some of these components consist of upstream gas prices, distribution costs, and natural gas distribution costs. The government has lowered the price of industrial gas for the region of North Sumatra. This matter is regulated in Minister of Energy and Mineral Resources Decree no. 434/2017 on Natural Gas Price in Medan Area and Surrounding Area. The gas price in the area fell from US $ 7.85 per MMBtu to US $ 6.95 plus 1% of the Indonesian crude price (ICP) per MMBTU.

"For other regions [other than North Sumatra], at the proposal of the Ministry of Industry, gas prices will be lowered. Currently, the government is preparing an EMR Ministerial Decree on the decline in industrial gas prices, "he said.

The Chairman of the Forum for Industrial Gas Users (FIPGB) Achmad Safiun said that the government needs to reduce the price of gas for the whole region, not only in North Sumatra. The price of gas borne by the industry varies depending on the region, the agreement with the contractor, and the incentives provided by the government.

He pointed out, currently the price of gas in West Java US $ 9.2 per MMBtu, and East Java US $ 8.2 MMBtu. Meanwhile, the Downstream Oil and Gas Regulatory Agency (BPH Migas) also has efforts to lower gas prices for industries. Head of BPH Migas Fansurullah Asa said that it will revise the tariff lease tariff (toll fee) in all gas pipelines. Currently, BPH Migas is still reviewing the decrease in the cost of renting the gas pipeline.

"This is one of our efforts to lower gas prices. However, the authority of industrial gas price decline is in the Ministry of Energy and Mineral Resources, "he said

Meanwhile, the gas user industry urged the government to immediately realize the reduction of gas price to US $ 6 per MMBtu, Achmad Safiun demanded that the government consistent with the pledge of natural gas price decline for seven industrial sectors, namely fertilizer, petrochemical, oleochemistry, steel, ceramics, glass , and rubber gloves.

WILL BE EFFECTIVE

He considered that the decline in gas prices would be effective to support the growth of the competitiveness of the seven diminishing industrial sectors.

"It has been more than a year since the Presidential Instruction on gas tariff reduction until now has not been done," Achmad said at a press conference on Monday (9/10).

According to him, at the beginning of 2015 the global oil price at that time reached US $ 100 per barrel fell to US $ 50. The same thing happened to the world's price of gas commodities that continue to decline. However, the decline in gas prices did not occur in the country because the gas tariff in Indonesia is still fixed, ie the average US $ 9 per MMBtu.

"This is what makes the cost of production up to the price of Indonesian manufacturer products is more expensive compared to other countries," he said.

FIPGB notes that the government has attempted to regulate gas prices since September 9, 2015 through a package of economic policies jilld I. The government at the time was considering the fixing of gas prices for certain domestic industries, then, the government reissued the economic policy package volume III on 7 October 2015 on gas price determination for industrial sector worth US $ 7 per MMBtu.

The price of gas refers to the fertilizer industry, while for other sectors will be decreased in accordance with the ability of each industry. The government also issued Presidential Regulation Number. 40/2016 on Natural Gas Price not higher than US $ 6 per MMBtu for seven priority industry sectors.

The beleid aims to enhance the competitiveness of national industries in the face of global markets. Achmad revealed that until now the price of gas borne by the industry varies depending on the region, agreements with contractors, and incentives.

He explained that the current price of gas in the region of North Sumatra reached US $ 9.95 per MMBtu, West Java US $ 9.2 per MMBtu, and East Java US $ 8.2 MMBtu.

He added that manufacturers such as ceramics, glass, and gloves are now facing difficulty in production. Meanwhile, the ceramic industry is hoping for a breakthrough from the government to help the manufacturing sales. 

      Elisa Sinaga, Chair of the Indonesian Ceramic Association (Asaki), said that the government should not only focus on reducing gas prices for industrial needs. However, it should pay attention to all aspects of other support for national products can be absorbed in local and global markets.

IN INDONESIA

Pemangkasan Gas Segera Direalisasikan

Menyikapi tuntutan industri terhadap penurunan harga gas, pemerintah akan menerbitkan regulasi baru untuk menurunkan harga gas bagi industri.

Kepala Biro Komunikasi dan Iayanan Informasi Publik Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana mengatakan bahwa pihaknya segera menerbitkan regulasi untuk menetapkan harga gas yang dihitung berdasarkan beberapa komponen pembentuk harga.

Beberapa komponen itu terdiri atas harga gas bumi di hulu, biaya penyaluran, dan biaya distribusi gas bumi. Pemerintah telah menurunkan harga gas industri untuk wilayah Sumatra Utara. Hal ini diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No. 434/2017 tentang Harga Gas Bumi di Wilayah Medan dan Sekitarnya. Harga gas didaerah itu, turun dari US$ 7,85 per MMBtu menjadi US$ 6,95 ditambah 1% dari harga minyak (Indonesian crude price/ICP) per MMBTU.

“Untuk wilayah lainnya [selain Sumatra Utara], atas usulan Kementerian Perindustrian, harga gas akan diturunkan. Saat ini, pemerintah sedang menyusun Keputusan Menteri ESDM tentang penurunan harga gas industri,” katanya.

Ketua Forum Industri Pengguna Gas Bumi (FIPGB) Achmad Safiun mengatakan bahwa pemerintah perlu menurunkan harga gas untuk seluruh wilayah, tidak hanya di Sumatra Utara. Harga gas yang ditanggung oleh industri berbeda-beda tergantung dari wilayah, perjanjian dengan kontraktor, dan insentif yang diberikan oleh pemerintah.

Dia mencontohkan, saat ini harga gas di Jawa Barat US$ 9,2 per MMBtu, dan Jawa Timur US$ 8,2 MMBtu. Sementara itu, Badan Pengatur Hilir Minyak Bumi dan Gas (BPH Migas) juga mempunyai upaya untuk menurunkan harga gas untuk industri. Kepala BPH Migas Fansurullah Asa mengatakan bahwa pihaknya akan merevisi tarif sewa pipa (toll fee) di seluruh jaringan pipa gas. Saat ini, BPH Migas masih mengkaji penurunan biaya sewa pipa gas.

“Ini adalah salah satu upaya kita untuk menurunkan harga gas. Namun, wewenang penurunan harga gas industri ada di Kementerian ESDM," katanya 

Sementara itu, industri pengguna gas mendesak agar pemerintah segera merealisasikan penurunan harga gas menjadi US$ 6 per MMBtu, Achmad Safiun menuntut agar pemerintah konsisten terhadap janji penurunan harga gas bumi untuk tujuh sektor industri, yaitu pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet.

AKAN EFEKTIF

Dia menilai bahwa penurunan harga gas akan efektif untuk mendukung pertumbuhan daya saing ketujuh sektor industri yang sedang redup itu.

“Sudah terhitung lebih dari setahun, sejak Instruksi Presiden mengenai penurunan tarif gas sampai saat ini belum terlaksana,” kata Achmad saat konferensi pers, Senin (9/10).

Menurutnya, pada awal 2015 harga minyak global yang saat itu mencapai US$ 100 per barel turun menjadi US$ 50. Hal yang sama terjadi pada harga komoditas gas dunia yang terus menurun. Namun, penurunan harga gas itu tidak terjadi di Tanah Air karena tarif gas di Indonesia terbilang masih tetap, yaitu rerata US$ 9 per MMBtu.

“Ini yang membuat ongkos produksi sampai dengan harga produk pabrikan Indonesia lebih mahal dibandingkan dengan negara lain,” ujarnya.

FIPGB mencatat bahwa pemerintah telah berupaya untuk memberikan regulasi mengenai harga gas sejak 9 September 2015 melalui paket kebijakan ekonomi jilld I. Pemerintah pada saat itu mempertimbangkan tentang penetapan harga gas untuk industri tertentu dalam negeri, kemudian, pemerintah menerbitkan kembali paket kebijakan ekonomi jilid III pada 7 Oktober 2015 tentang penetapan harga gas untuk sektor industri senilai US$ 7 per MMBtu.

Harga gas tersebut mengacu pada industri pupuk, sedangkan untuk sektor lain akan diturunkan sesuai dengan kemampuan industri masing-masing. Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Presiden Nomor. 40/2016 tentang Harga Gas Bumi tidak lebih tinggi dari US$ 6 per MMBtu untuk tujuh sektor industri prioritas.

Beleid itu bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri nasional dalam menghadapi pasar global. Achmad mengungkapkan bahwa sampai saat ini harga gas yang ditanggung oleh industri berbeda-beda tergantung dari wilayah, perjanjian dengan kontraktor, dan insentif.

Dia menjelaskan, saat ini harga gas di wilayah Sumatra Utara mencapai US$ 9,95 per MMBtu, Jawa Barat US$ 9,2 per MMBtu, dan Jawa Timur US$ 8,2 MMBtu.

Dia menambahkan bahwa pabrikan seperti keramik, kaca, dan sarung tangan kini sedang menghadapi kesulitan dalam berproduksi. Sementara itu, industri keramik mengharapkan adanya terobosan dari pemerintah untuk membantu penjualan manufaktur tersebut. 

    Elisa Sinaga, Ketua Umum Asosiasi Aneka Keramik Indonesia (Asaki), menyampaikan bahwa pemerintah tidak perlu hanya terfokus pada penurunan harga gas untuk kebutuhan industri. Namun, harus memperhatikan segala aspek pendukung lain agar produk nasional dapat terserap di pasar lokal maupun global.

Bisnis Indonesia, Page-30, Tuesday, October 10, 2017