Only PLN and IPP were permitted LNG Importers

However, LNG imports to meet the needs gas for their power plants

Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) will release regulations regarding the import of LNG for power generation needs. Beleid in the form of Regulation of the Minister of EMR are now waiting in legislated. Ignatius Jonan, Minister of the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) states, the laws that already he signed it for the authorities about imported LNG.

Well, in such a regulation, the parties otherwise authorized to import LNG is simply the PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) and independent power producer (IPP). However, as the importer of LNG, eventually PLN or IPP should only use LNG for the plant's needs. the electricity itself. By doing so, the rule closes the gap role of merchant alias LNG trader . "LNG imports used alone and in imported directly by them (PLN and IPP). None of traders," said Jonan

Jonan added in importing LNG, either PLN or IPP must follow the guidelines that have been prepared by the government, namely the provisions of the price range. PLN and IPP authorized to import LNG when the LNG price in the country more expensive larger alias 11.5% of Indonesian Crude Oil Price (ICP).

Jonan said that the rule is intended to make the cost of electricity production in the country can be competitive, so that electricity prices could be affordable for consumers. Moreover, by opening the tap of imported LNG, the price of gas in the country can compete with the international market. This (provision) is fair for the community, "said Jonan.

Thus, PLN or IPP can import LNG for LNG prices abroad is cheaper than the price of LNG is sold domestically. In addition, the provisions of the LNG import rules also aim to ensure the upstream oil and gas investment is still running. "I'll keep it. So many businesses do not worry," said Jonan. Although import opportunities, Jonan ensure that the government still give priority to the use of domestic gas with the terms of reference put a reasonable price.

"The important thing is the price must be competitive, countries concerned so that industrial users of gas can be competitive compared to other countries," said Jonan.

Gas industry discussed

Until now, Jonan ensure that the new LNG import regulations for power plants. The provisions or rules of LNG imports to the needs of industry players in the country, until now the government has not been prepared. Jonan reasoned, specific to the regulation of LNG imports to the needs of the manufacturing industry, the authority is in the Coordinating Ministry for Economic Affairs. Therefore, the provisions of LNG imports to the industry related to government policies that give discounts on the price of gas to industry players.

As known, of the seven industries that the government promised to get discounts on the price of gas, three new industrial sector enjoyed it. The three categories that is the fertilizer industry, petrochemical and steel Even so, Jonan states, LNG imports are needed if the price of gas in the country is too expensive. "If necessary imports, yes imports. The important thing gas prices are competitive, and to be able to compete with the price of gas abroad, "said Jonan.

IN INDONESIAN

Hanya PLN dan IPP yang Boleh Importir LNG    

     Namun impor LNG hanya untuk memenuhi kebutuhan gas untuk pembangkit listrik mereka

     Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan merilis peraturan mengenai impor LNG untuk kebutuhan pembangkit listrik. Beleid dalam bentuk Peraturan Menteri ESDM tersebut kini menunggu di undangkan. Ignasius Jonan, Menteri Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) menyatakan, dalam peraturan yang sudah ia teken itu mengatur kewenangan soal impor LNG. 

Nah, dalam beleid tersebut, pihak yang dinyatakan berwenang untuk impor LNG hanyalah pihak PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan independent power producer (IPP). Namun, sebagai pengimpor LNG, nantinya PLN atau IPP hanya boleh menggunakan LNG untuk kebutuhan pembangkit. listriknya sendiri. Dengan begitu, aturan tersebut menutup celah peran trader alias pedagang LNG. "Impor LNG digunakan sendiri dan di impor langsung oleh mereka (PLN dan IPP). Tidak memakai trader," kata Jonan

  Jonan menambahkan, dalam mengimpor LNG tersebut, baik pihak PLN atau IPP harus mengikuti rambu-rambu yang telah dipersiapkan pemerintah, yakni kétentuan batasan harga. PLN dan IPP di izinkan untuk impor LNG bila harga LNG di dalam negeri lebih besar alias lebih mahal 11,5% dari harga Indonesian Crude Oil (ICP).

Jonan menuturkan, aturan tersebut bertujuan agar biaya produksi listrik di dalam negeri bisa kompetitif, sehingga harga listrik bisa terjangkau bagi konsumen. Selain itu, dengan membuka keran impor LNG, maka harga gas di dalam negeri juga bisa bersaing dengan pasar internasional. Ini (ketentuan) adil untuk masyarakat," jelas Jonan.

Dengan begitu, PLN atau IPP bisa mengimpor LNG selama harga LNG di luar negeri lebih murah ketimbang harga LNG yang dijual di dalam negeri. Selain itu, ketentuan aturan impor LNG tersebut juga bertujuan untuk memastikan investasi hulu migas tetap berjalan. "Nanti bersaing saja. Jadi pebisnis jangan banyak khawatir," kata Jonan. Meski membuka peluang impor, Jonan memastikan, pemerintah tetap mengutamakan pemakaian gas dari dalam negeri dengan syarat memakai acuan harga yang wajar.

"Yang penting harganya harus bersaing, negara berkepentingan supaya industri pengguna gas bisa kompetitif dibandingkan negara lain," tambah Jonan.

Gas industri dibahas

Sampai saat ini, Jonan baru bisa memastikan regulasi impor LNG untuk kebutuhan pembangkit listrik. Adapun ketentuan atau aturan impor LNG untuk kebutuhan pelaku industri di dalam negeri, hingga saat ini pemerintah belum mempersiapkannya. Jonan beralasan, khusus untuk regulasi impor LNG untuk kebutuhan industri manufaktur, kewenangannya ada di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sebab, ketentuan impor LNG untuk industri tersebut terkait dengan kebijakan pemerintah yang memberikan diskon harga gas ke pelaku industri.

Sebagaimana diketahui, dari tujuh industri yang dijanjikan pemerintah mendapatkan diskon harga gas, baru tiga sektor industri yang menikmatinya. Ketiga industri itu adalah industri pupuk, petrokimia, dan baja Meski begitu, Jonan menyatakan, impor LNG dibutuhkan jika harga gas di dalam negeri terlalu mahal. “Kalau perlu impor, ya impor. Yang penting harga gas kompetitif, dan harus bisa bersaing dengan harga gas di luar negeri," tambah Jonan. 

Kontan,  Page-14, Friday, Jan, 27, 2017

Pertamina ahold of Maurel & Prom shares

PT Pertamina, through its subsidiary, PT Pertamina International Exploration and Production (PIEP), bought a majority share Maurel 8: Prom which is the second largest oil company in France. The acquisition of Maurel & Prom is executed through a tender offer (tender offer) to the public shareholders of the company.

Pertamina President Director Dwi Soetjipto said, the success of the tender offer is the first step into a good momentum for Pertamina to more aggressively expand abroad amid the improving global crude oil prices. According to him, after Pertamina become the controlling shareholder of at least 51% shareholding, can further consolidate production to the production Maurel Prom 81 PIEP.

"It is certainly going to increase Pertamina's upstream performance. In addition, ISC is currently also reviewing and preparing for the possibility to be able to make oil production is not simply to increase the number of production Pertamina, but also reinforce the supply to Indonesia," he said.

Pertamina Upstream Director Syamsu Alam said the prospect of oil and gas assets of Maurel & Prom potential to be developed Pertamina through PIEP, where at the end of 2015 recorded its oil and gas reserves reach 205 million barrels of oil equivalent.

IN INDONESIAN

Pertamina Kuasai Saham Maurel & Prom

PT Pertamina melalui anak usahanya, PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi (PIEP), membeli mayoritas saham Maurel 8: Prom yang merupakan perusahaan migas terbesar kedua di Prancis. Akuisisi Maurel & Prom dilakukan melalui proses penawaran tender (tender offer) kepada pemegang saham publik perusahaan tersebut.

Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, kesuksesan pelaksanaan tender offer tahap pertama ini menjadi momentum yang baik bagi Pertamina untuk lebih agresif berekspansi ke luar negeri di tengah mulai membaiknya harga minyak mentah dunia. Menurut dia, setelah Pertamina menjadi pemegang saham pengendali minimal 51% kepemilikan saham, selanjutnya dapat mengkonsolidasikan bagian produksi Maurel 81 Prom kepada produksi PIEP.

"Ini sudah tentu akan meningkatkan kinerja hulu Pertamina. Selain itu, saat ini ISC juga mengkaji dan mempersiapkan kemungkinan untuk dapat menjadikan produksi minyak tersebut tidak sekadar menambah angka produksi Pertamina, melainkan juga memperkuat pasokan untuk Indonesia,” ujar dia.

Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam mengatakan, prospek aset-aset migas Maurel & Prom sangat potensial untuk dikembangkan Pertamina melalui PIEP, di mana pada akhir 2015 tercatat cadangan migas-nya mencapai 205 juta barel setara minyak.

Koran Sindo,  Page-19, Friday, Jan, 27, 2017

PT. Sarana GSS Trembul Well Drilling Start This Year

PT Sarana GSS Trembul will begin drilling wells in the area of ​​oil and gas operations in the village Trembul Talokwohmojo, District Ngawen, Blora, Central Java begin this year; Of the two wells to be drilled, PT Sarana  GSS hoping to get 400 barrels of oil per day (bpd).

PT Sarana GSS Trembul is a company majority owned by PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah. It is a regional-owned enterprises (enterprises) Central Java Province. The remaining 49% stake controlled by GSS Energy Limited of Singapore. 

     President Director of PT Sarana GSS Trembul Bambang Mulyadi said drilling schedule in the fourth quarter after the company was doing a Joint Operation (KSO) de gan Pertamina EP. The value of an investment of approximately US $ 9.8 million. "This year drilled two wells, one well in 2018 and 2019 two wells," he said.

Currently, the company is currently undertaking the preparation of technical drilling permits until such a survey. "The current drilling has not started, a new stage of preparation of 5%. We have to ask permission to exploit the principle of Blora Regent early January, "said Bambang.

In addition to drilling at the level of 1,000 meters, the company will also conduct seismic acquisition activities to be drilled at a depth of 2,700 meters. Hopefully, someday they could produce 1,000 barrels per day. If the principle permits and other permissions finished the company will soon make the process of procurement and tender drilling contractor workmanship. If within three years of success, the company expects to drill five wells per year until the year 2031

IN INDONESIAN

Sarana GSS Trembul Mulai Mengebor Sumur Tahun Ini

PT Sarana GSS Trembul akan memulai pengeboran Sumur di area operasi minyak dan gas bumi Trembul di Desa Talokwohmojo, Kecamatan Ngawen, Blora, Jawa Tengah mulai tahun ini; Dari dua sumur yang akan dibor, Sarana GSS berharap bisa mendapatkan minyak sebesar 400 barel per hari (bph).

PT Sarana GSS Trembul adalah perusahaan yang mayoritas sahamnya dikuasai PT Sarana Pembangunan Jawa Tengah. Ini adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Tengah. Sisa 49% saham dikuasai GSS Energy Limited dari Singapura. 

     Presiden Direktur PT Sarana GSS Trembul Bambang Mulyadi bilang, jadwal pengeboran pada kuartal IV setelah perusahaan ini melakukan Kerjasama Operasi (KSO) de gan Pertamina EP. Adapun nilai investasi sekitar US$ 9,8 juta. "Tahun ini dibor dua Sumur, tahun 2018 satu Sumur dan 2019 dua Sumur," kata dia.

Saat ini, perusahaan ini tengah melakukan persiapan dari perizinan hingga teknis pengeboran seperti melakukan survei. “Pengeboran saat ini belum mulai, baru tahap persiapan 5%. Kami baru ajukan izin prinsip eksploitasi ke Bupati Blora awal Januari," lanjut Bambang.

Selain mengebor di level 1.000 meter, perusahaan tersebut juga akan melakukan kegiatan akuisisi seismik untuk bisa melakukan pengeboran di kedalaman 2.700 meter. Harapannya, mereka kelak bisa memproduksi 1.000 bph per hari. Jika izin prinsip dan izin lainnya kelar maka perusahaan ini akan segera melakukan proses pengadaan dan tender kontraktor pengerjaan pengeboran. Bila dalam tiga tahun sukses, perusahaan ini menargetkan bisa mengebor lima Sumur setiap tahunnya hingga tahun 2031 mendatang.

Kontan,  Page-14, Friday, Jan, 27, 2017

Fresh wind for PLN & Private Electricity Producers

The government began to realize the LNG import policy, one of them by giving permission to import liquefied natural gas to independent power producers and PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) to meet their own needs.

Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ignatius Jonan claimed to have signed a ministerial decree that regulates gas to the power sector. Independent power producers or Independent Power Producer (IPP) and PLN are allowed to import. However, gas imports should not be conducted through intermediaries. Both IPP and PLN, he said, need to import LNG is used as a power generator directly without using an intermediary. Its use should also be worn alone.

He assessed the implementation of LNG import to consider the cost of the electricity sector in upstream and downstream gas that can not be controlled. According to him, rather than having to wrestle to get reasonable prices and the supply chain in the upstream to downstream, it is better to use market scheme that upstream and downstream industries can customize. Moreover, about 60% of buyers of LNG in the country comes from the electricity sector. LNG price formula that has incorporated components of the oil price could be a reference to get a fairer price.

Through this regulation, the government will set a limit price of LNG and gas pipelines in the country that can be tolerated, ie 8% -11.5% and the price of Indonesian crude. If the selling price is above the limit, IPP and PLN are allowed to bring LNG from overseas to turn the power plants.

Head of Corporate Communications Unit PLN I Made Suprateka assess gas import policy can improve the competitiveness of the domestic price. Sometimes the price of gas in the country is not competitive, with this bold will be no competitiveness, so that production costs can also go down.

IN INDONESIAN

Angin Segar Buat PLN & Produsen Listrik Swasta

Pemerintah mulai merealisasikan kebijakan impor LNG, salah satunya dengan memberikan izin impor gas alam cair kepada pengembang listrik swasta dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) untuk memenuhi kebutuhan sendiri.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengaku telah meneken peraturan menteri yang mengatur kebutuhan gas bagi sektor kelistrikan. Pengembang listrik swasta atau Independent Power Producer (IPP) dan PLN diperbolehkan melakukan impor. Namun, impor gas tidak boleh dilakukan melalui perantara. Baik IPP maupun PLN, katanya, harus mengimpor LNG yang digunakan sebagai tenaga pembangkit secara langsung tanpa menggunakan perantara. Penggunaannya juga harus dipakai sendiri.

Dia menilai, pemberlakuan impor LNG untuk sektor kelistrikan mempertimbangkan biaya di tingkat hulu dan hilir gas yang tak bisa dikendalikan. Menurutnya, daripada harus bergulat mendapatkan harga terjangkau dan rantai pasok di hulu hingga hilir, lebih baik menggunakan skema pasar agar industri hulu dan hilir dapat menyesuaikan. Apalagi, sekitar 60% pembeli LNG dalam negeri berasal dari sektor kelistrikan. Formula harga LNG yang telah memasukkan komponen harga minyak bisa dijadikan acuan untuk mendapat harga yang lebih adil.

Melalui peraturan tersebut, pemerintah akan menetapkan batas harga jual LNG dan gas pipa dalam negeri yang bisa ditoleransi, yaitu 8%-11,5% dan harga minyak mentah Indonesia. Bila harga jualnya di atas batas tersebut, IPP dan PLN diperbolehkan mendatangkan LNG dari luar negeri untuk menghidupkan pembangkit listrik.

Kepala Satuan Unit Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka menilai kebijakan impor gas dapat meningkatkan daya saing harga di dalam negeri. Kadang harga gas dalam negeri belum kompetitif, dengan ini berani akan ada daya saing, sehingga biaya pokok produksi juga bisa turun.

Bisnis Indonesia,  Page-1, Friday, Jan, 27, 2017

New Contract Oil and Gas Must Be More Attractive

The government is optimistic INVESTMENT AND GAS GETS BETTER

     The new oil and gas contracts with gross profit sharing scheme (gross split) should be more attractive than the old contract scheme refundable fee (cost recovery). Otherwise, investors will be reluctant to establish an employment contract same (production sharing Contra (PSC) to work on new oil and gas blocks in in the country.

     The lack of investors in the oil and gas could threaten national energy security for the target production (lifting) oil more difficult to achieve. Moreover, other countries offer very attractive incentives to attract oil and gas investors. Currently, the target of lifting in the state budget is often not achieved. This is expressed by the Executive Director of the Indonesian Petroleum Association (IPA) Marjolijn Wajong, Master Plan Manager of Abu Dhabi Company for Onshore Petroleum Ltd. Operations (ADCO) Ardy Muawin and Ryad Chairil Policy Center of the University of Indonesia (UI).

      On the other hand, the Director General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmaja contacted by Investor Daily optimistic that the domestic oil and gas investment, both upstream and downstream, will be better this year in line with the enforcement scheme of replacing the split gross cost recovery. "In the upstream sector, improvement of investment driven by the increase in crude oil prices and improved business processes. In the downstream, the investment will increase following a number of infrastructure projects are built and the issuance of regulations that provide opportunities for the private sector to participate in business, "he said.

     Starting in January 2017, the government changed the PSC on new oil and gas contracts. If used before cost recovery scheme is then applied in the new rules which split gross scheme. The provisions set forth in the Regulation of Minister No. 8 of 2017 concerning the Production Sharing Contract Gross Split. PT Pertamina Hulu Energi (PHE), a subsidiary of PT Pertamina started a new round of the national oil and gas industry. PHE signed a gross scheme split with the government for the Offshore North West Java (ONWJ).

In the scheme of gross split, cost component is no longer a burden on the state, as in the cost recovery scheme, but rather a burden on investors and contractors. Thus, the country is free from the risks and have certainty. For example, when using a scheme of cost recovery, profit sharing for the state compared to investors of 85: 15 to 70:30 for oil and gas. However, the scheme exclude the cost to be reimbursed the state. For the results of new oil and gas projects is calculated after fees split between the state and investors.

Keep Economies

According to the IPA Executive Director Marjolijn Wajong, industry stakeholders generally support the efficiency of oil and gas industry through the application of gross PSC split. "But the implementation of the scheme is not to degrade the economical oil and gas projects being lower than the project using a scheme of cost recovery, "he said.

Marjolijn explained that any appeal of the national oil and gas industry in the eyes of investors is still less attractive than other countries, including neighboring countries in Asean. For the sake of future improvements, Marjolijn said, the government needs to conduct a comprehensive review of the scheme gross PSC split, especially with regard to the implications for the development of deep-sea oil and gas project, off the beaten track, and that requires further dewatering stage (enhanced oil recovery / EOR). "Therefore, this is the region that want targeted Indonesia in the development of oil and gas in the future," he said.

Marjolijn added that the government also must compare the economics of the project with a gross scheme split against other countries. "Say've seen the economics are better, but whether it is competitive against other countries? What is unclear to us of which about taxation because this time there we follow the system of cost recovery, "he said.

Economies Factor 

According to the Master Plan Manager of ADCO Ardy Muawin, oil and gas blocks for auction participants is relatively minimal. For example, oil and gas blocks auction period 2016 demand little and just set one winner. As a result, the government will auction off oil and gas blocks through PSC split gross scheme (model PSC gross). Lack of interest in oil and gas blocks auction is highly influenced by the economics of oil and gas block. Therefore, Ardy Muawin warned, the government must be careful to apply skemagross split because its implementation is not as easy matter on paper. Model PSC gross that uses one type of direct division of gross pendaatan tends to produce win-lose situation.

Most of the world oil and gas business analyst, also believes that the current oil prices are low, the model PSC gross less attractive to investors. The use of direct distribution model with a gross income for a single outcome (single split) with optimum results difficult to achieve because of the dynamics of the oil and gas business has a high degree of uncertainty. Application of gross PSC for oil and gas contracts is actually the old concept that could potentially bring a series of new problems. He explained that the concept of gross PSC as if a god helper or a perfect solution to the problem of latent cost recovery. Yet, at the same time, this model also creates new problems are more fundamental

of the cost recovery issue "because the government no longer controls the daily operations and expenditure of the contractor. At the same time, ownership of oil and gas facility that is no longer the government's right because it was purchased from the contractor.

According Ardy Muawin government should offer alternative solutions that could better accommodate the desire of investors to have an incentive when oil prices are low. The solution also should be able to reduce the impact of cost recovery on the other hand, there remains the government control over oil and gas activities.

Ryad Chairil Policy Center of the University of Indonesia if the government is already conducting studies on gross ripe split in the auction of oil and gas this year. "A proper policy through careful study. Well, who did the study, the logic of academic anything until the number of the calculation of gross split? "He said. Thus, says Chairil, do not get the impression the new scheme was implemented in a hurry. You see, when it led to the loss, it would be a problem great when a change of regime power.

He admits, cost recovery scheme is still suitable to be applied in Indonesia. "If there is to be done, maybe kin proportions and supervision, "he said. Moreover, according to Chairil Ryad, oil and gas fields with large reserves have been hard to find in the country. There is oil and gas fields marginal. The situation is different with coal reserves in the country are still abundant, so government's bargaining position against the investor is still high.

"In the matter of marginal oil and gas fields, I agree with the deputy minister of Energy and Mineral Resources that we need technology. However, it is still a question of whether the scheme's gross split could make marginal oil and gas fields remain economically viable, "he said.

     He explained, in conditions of oil and gas reserves have been few and difficult location, only natural that investors need incentives. "Investors certainly take into account the security of the investment. I am concerned, investors will choose to invest in other countries that provide the potential for higher investment feasibility, "he said.

Nevertheless, Chairil said, all parties still need to wait for the response of investors at the auction oil and gas blocks opened. "We will know whether or not interesting to them. Also incentives what still needs to be given to investors, "he said.

Will be better

Director General of Oil and Gas MEMR I Gusti Nyoman Wiratmaja expect improved national oil and gas investment this year, though it is not predictable how much the increase in investment. He admitted, specialized in upstream oil and gas, improvement of investment is not solely driven application schema gross PSC split. Crude oil prices started

crawling up also assist the government's efforts to boost domestic oil and gas upstream investments. "Right (increase investment) because it also helped oil prices began to rise. One of the parameters of investment in the oil sector is the price of oil, then split and gross assisted revision of Government Regulation. (PP) No. 79 of 2010 on Operating Costs

which Refundable and Treatment of Income Tax in the Upstream Oil and Gas Sector, "he said.

Special Unit of Upstream Oil and Gas (SKK Migas) targets the oil and gas investment this year to reach US $ 13 billion, higher than the prognosis of 2016 amounted to US $ 12.01 billion. Magnitude of oil and gas investment is only for existing oil and gas blocks in accordance commitments cooperation contract (PSC / PSC) in the work plan and budget (work plan and budget / WP & B).

However, the investment rate in 2017 was lower than a few years ago. In 2011-2014, investment upstream oil and gas continue to rise, even briefly hit US $ 18 billion. Details, upstream oil and gas investment in 2011 was US $ 14 billion, then increased in 2012 to US $ 17 billion, and reached US $ 18 billion in 2013 and 2014. Furthermore, investment declined to US $ 14 billion in 2015 as oil prices tumbled.

Competitiveness

Wiratmaja said, through a gross scheme split, the government wants to improve Indonesia's competitiveness in the oil and gas attract investors. "We hope more competitive, more in the moment (rank). We're now at the end, "he stated.

According to him, skemagross split can improve the return on capital (internal rate of return / IRR) of oil and gas projects. That's because this scheme considering the location and condition of oil and gas field, the accumulated amount of production, and oil prices in determining the outcome ration oil and gas contractors. As a result, any marginal oil and gas fields can still be economical. "If there are additional marginal split its order IRR overtaken. We can the love of minimum IRR of 12%.

Scheme gross profit split will also make oil and gas companies will be even greater if they do efficiency. Wiratmaja also revealed an increase in investment has occurred in the downstream sector. It looks at many investments to build a refinery by PT Pertamina.

Still for the refinery business, Wiratmaja also optimistic going to invest a lot of that with the publication of regulations opened up opportunities to build private refineries in the country. Remain very optimistic, there is construction at the refinery. Then there is a regulation that is expected to attract a lot of investment.

Pertamina plans to improve and increase the capacity of its three oil refineries. The investment value

these three projects each with US $ 4.5 billion for the Cilacap refinery, US $ 4.2-4.3 billion for Dumai Refinery and US $ 2.7 billion for Balongan refinery. Then, Pertamina is also building two new refineries with an estimated investment of each US $ 10-13 billion.

To boost investment refinery, Energy Minister Energy and Mineral Resources issued Decree No. 35 of 2016 on the Development of Domestic Oil Refinery by privately owned companies. This policy opens kesempakatan for private companies to build refineries. Not only that, to improve the economic viability, private companies can obtain tiskal and non-fiscal incentives. In addition to the refinery, the high interest in the utilization of liquefied natural gas / LNG is expected to boost investment downstream. "The utilization of LNG we also expect to attract investment," said Wiratmaja.

Kalla Group through its subsidiary, PT Bumi Sarana Migas (BSM), will build onshore LNG regasification terminal with a capacity of 4 million tons per year in Bojonegara, Banten. Construction of the project will begin this year and is targeted to be operational in early 2020. In addition Kalla Group, Pertamina will also add storage unit

and the floating (floating storage and regasification unit / FSRU) LNG has.

IN INDONESIAN

PEMERINTAH OPTIMISTIS INVESTASI MIGAS MEMBAIK

Kontrak Baru Migas Harus Lebih Atraktif

Kontrak baru migas melalui skema bagi hasil kotor (gross split) harus lebih menarik dari kontrak lama menggunakan skema biaya yang dapat dikembalikan (cost recovery). Jika tidak, investor akan enggan menjalin kontrak kerja

sama (production sharing Contra (PSC) untuk menggarap blok-blok migas baru di Tanan Air.

Minimnya investor di blok migas bisa mengancam ketahanan energi nasional karena target produksi (lifting) migas makin sulit dicapai. Apalagi negara-negara lain menawarkan insentif yang sangat atraktif untuk menjaring investor migas. Saat ini saja, target lifting di APBN sering tak tercapai. Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum

Association (IPA) Marjolijn Wajong, Master Plan Manager Abu Dhabi Company for Onshore Petroleum Operations Ltd (ADCO) Ardy Muawin, dan Chairil Ryad dari Policy Center Universitas Indonesia (UI).

Di pihak lain, Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmaja yang dihubungi Investor Daily optimistis investasi migas domestik, baik hulu maupun hilir, bakal lebih baik tahun ini sejalan dengan diberlakukannya skema gross split menggantikan cost recovery. “Di sektor hulu, perbaikan investasi didorong kenaikan harga minyak mentah dan perbaikan proses bisnis. Di hilir, investasi akan meningkat menyusul banyaknya proyek infrastruktur yang dibangun dan diterbitkannya regulasi yang memberikan peluang bagi swasta untuk ikut berbisnis,” ujar dia.

Mulai Januari 2017, pemerintah  mengubah PSC pada kontrak-kontrak baru migas. Jika yang digunakan sebelumnya adalah skema cost recovery maka yang diterapkan dalam aturan baru yaitu skema gross split. Ketentuan itu dituangkan dalam Peraturan Menteri ESDM No 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. PT Pertamina Hulu Energi (PHE), anak usaha PT Pertamina mengawali babak baru industri migas nasional tersebut. PHE meneken skema gross split dengan pemerintah untuk Blok Offshore North Westjava (ONWJ).

Dalam skema gross split, komponen biaya tidak lagi menjadi beban negara, seperti dalam skema cost recovery, melainkan menjadi beban investor dan kontraktor. Dengan demikian, negara terbebas dari berbagai risiko dan lebih memiliki

kepastian. Sebagai contoh, ketika menggunakan skema cost recovery, bagi hasil untuk negara dibanding investor sebesar 85: 15 untuk minyak dan 70:30 untuk gas. Namun, skema tersebut memasukkan komponen biaya yang harus diganti negara. Bagi hasil itu baru dihitung setelah biaya proyek migas dibagi dua antara negara dan investor. 

Jaga Keekonomian

Menurut Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong, para pelaku industri secara umum mendukung adanya efisiensi industri migas melalui penerapan PSC gross split. “Tapi penerapan skema ini jangan sampai menurunkan keekonomian

proyek migas menjadi lebih rendah dari proyek yang menggunakan skema cost recovery,” kata dia.

Marjolijn menjelaskan, saat ini pun daya tarik industri migas nasional di mata investor masih kalah atraktif dibanding negara-negara lain, termasuk negara-negara tetangga di Asean. Demi perbaikan ke depan, kata Marjolijn, pemerintah perlu melakukan kajian komprehensif terhadap skema PSC gross split, terutama menyangkut dampaknya bagi pengembangan proyek migas laut dalam, terpencil, dan yang membutuhkan pengurasan tahap lanjut (enhanced oil recovery/ EOR). “Sebab, wilayah inilah yang ingin disasar Indonesia dalam pengembangan migas ke depan,” tutur dia.

Marjolijn menambahkan, pemerintah juga mesti membandingkan keekonomian proyek dengan skema gross split terhadap negara-negara lain. “Katakanlah sudah dilihat keekonomiannya lebih bagus, tetapi apakah itu cukup kompetitif terhadap negara lain? Yang belum jelas bagi kami di antaranya soal perpajakan karena selama ini kan kami mengikuti sistem cost recovery,” papar dia.

Faktor Keekonomian

Menurut Master Plan Manager ADCO Ardy Muawin, peserta lelang blok migas selama ini tergolong minim. Contohnya lelang blok migas periode 2016 yang peminatnya sedikit dan hanya ditetapkan satu pemenang. Alhasil, pemerintah akan melelang ulang blok migas lewat PSC skema gross split (model PSC gross). Kurangnya peminat dalam lelang blok migas ini sangat dipengaruhi faktor keekonomian dari blok migas tersebut. Karena itu, Ardy Muawin mengingatkan, pemerintah harus berhati-hati menerapkan skemagross split karena implementasinya tidak semudah hitungan di atas kertas. Model PSC gross yang menggunakan satu jenis pembagian langsung dari pendaatan bruto cenderung menghasilkan situasi yang win-lose.

Sebagian besar analis bisnis migas dunia, juga berpendapat bahwa saat harga migas rendah, model PSC gross kurang menarik bagi investor. Penggunaan model pembagian langsung dari pendapatan bruto dengan bagi hasil tunggal (single split) dengan hasil yang optimum sulit tercapai karena dinamika usaha migas memiliki derajat ketidakpastian yang tinggi. Penerapan PSC gross untuk kontrak migas sebenarnya adalah konsep lama yang berpotensi memunculkan sederet masalah baru. Dia menjelaskan, konsep PSC gross seolah-olah menjadi dewa penolong atau solusi jitu terhadap masalah laten cost recovery. Padahal, pada saat yang sama, model ini juga memunculkan masalah baru yang lebih fundamental

dari masalah cost recovery “Sebab, pemerintah tidak lagi mengontrol operasi keseharian dan pengeluaran dari kontraktor. Pada saat bersamaan, kepemilikan dari fasilitas migas yang ada tidak lagi menjadi hak pemerintah karena dibeli dari bagian kontraktor.

Menurut Ardy Muawin, pemerintah mesti menawarkan solusi alternatif yang bisa lebih mengakomodasi keinginan investor demi mendapatkan insentif saat harga minyak rendah. Solusi itu pun mesti bisa mengurangi dampak cost recovery Di sisi lain, tetap ada kontrol pemerintah terhadap kegiatan migas. 

Chairil Ryad dari Policy Center Universitas Indonesia mempertanyakan apakah pemerintah sudah melakukan kajian matang tentang gross split dalam lelang migas tahun ini. “Sebuah kebijakan semestinya melalui kajian yang matang. Nah, siapa yang melakukan kajian itu, logika akademis-nya apa hingga muncul angka hitungan gross split?" kata dia. Dengan demikian, kata Chairil, jangan sampai muncul kesan skema baru itu diterapkan secara terburu-buru. Soalnya, bila memunculkan kerugian, akan jadi masalah besar ketika terjadi pergantian rezim kekuasaan.

Dia mengakui, skema cost recovery masih cocok diterapkan di Indonesia. “Kalau ada yang perlu dibenahi, mungkin proporsi dan pengawasannya," tutur dia. Apalagi, menurut Chairil Ryad, lapangan migas dengan cadangan besar sudah sulit ditemukan di Tanah Air. Yang ada adalah lapangan-lapangan migas marginal. Kondisi ini berbeda dengan cadangan batubara di dalam negeri yang masih melimpah, sehingga posisi tawar pemerintah terhadap investor masih tinggi.

“Dalam soal lapangan migas marginal, saya sependapat dengan wakil menteri ESDM bahwa kita butuh teknologi. Namun, masih jadi pertanyaan apakah skema gross split ini bisa membuat lapangan migas marjinal tetap ekonomis,” papar dia.

Dia menjelaskan, dalam kondisi cadangan migas yang sudah sedikit dan lokasi yang sulit, wajar bila investor membutuhkan insentif. “Investor pasti memperhitungkan keamanan investasinya. Saya khawatir, investor akan memilih berinvestasi di negara lain yang memberikan potensi kelayakan investasi lebih tinggi,” ucap dia.

Meski demikian, kata Chairil, semua pihak masih perlu menunggu respons investor saat lelang blok migas dibuka. “Kita akan tahu apakah menarik atau tidak bagi mereka. Juga insentif apa saja yang masih perlu diberikan kepada investor," ujar dia.

Akan Lebih Baik

Dirjen Migas Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja berharap investasi migas nasional membaik tahun ini, walaupun belum dapat diprediksi seberapa besar peningkatan investasinya. Dia mengakui, khusus di hulu migas, perbaikan investasi tidak semata-mata didorong penerapan PSC skema gross split. Harga minyak mentah yang mulai merangkak naikjuga membantu upaya pemerintah menggenjot investasi hulu migas dalam negeri. “Betul (kenaikan investasi) karena dibantu juga harga minyak yang mulai naik. Salah satu parameter investasi di sektor minyak adalah harga minyak, kemudian dibantu gross split dan revisi Peraturan Pemerintah.(PP) No 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas," tutur dia.

Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menargetkan investasi migas tahun ini mencapai US$ 13 miliar, naik dibanding prognosa 2016 sebesar US$ 12,01 miliar. Besaran investasi migas ini hanya untuk blok migas eksisting sesuai komitmen kontraktor kontrak kerja sama (KKKS/PSC) dalam rencana kerja dan anggaran (work plan and budget/WP&B). 

Namun, angka investasi 2017 masih lebih rendah dari beberapa tahun lalu. Pada 2011-2014, investasi hulu migas terus meningkat, bahkan sempat mencapai US$ 18 miliar. Rincinya, investasi hulu migas pada 2011 tercatat US$ 14 miliar, kemudian naik pada 2012 menjadi US$ 17 miliar, lalu mencapai US$ 18 miliar pada 2013 dan 2014. Selanjutnya investasi menurun hingga menjadi US$ 14 miliar pada 2015 seiring anjloknya harga minyak.

Daya Saing

Wiratmaja menuturkan, melalui skema gross split, pemerintah ingin memperbaiki daya saing Indonesia dalam menggaet investor migas. “Kami harap lebih kompetitif, lebih di saat (rankingnya). Kita kan sekarang di ujung,” tegas dia.

     Menurut dia, skema gross split dapat memperbaiki tingkat pengembalian modal (internal rate of return/IRR) proyek migas. Itu karena skema ini mempertimbangkan lokasi dan kondisi lapangan migas, jumlah akumulasi produksi, dan harga minyak dalam menetapkan bagi hasil jatah kontraktor migas. Alhasil, lapangan migas marginal pun masih tetap bisa ekonomis.

“Kalau marginal ada tambahan split-nya supaya IRR-nya terkejar. Kami kan kasih minimum dapat IRR 12%.

Skema gross split juga akan membuat keuntungan perusahaan migas bakal semakin besar jika mereka melakukan efisiensi. Wiratmaja juga mengungkapkan, peningkatan investasi pun terjadi di sektor hilir migas. Itu terlihat pada banyaknya rencana investasi pembangunan kilang oleh PT Pertamina.

Masih untuk bisnis kilang, Wiratmaja juga optimis bakal banyak yang berinvestasi dengan diterbitkannya regulasi yang membuka peluang swasta membangun kilang di dalam negeri. Tetap sangat optimistis, ada pembangunan di kilang. Kemudian ada regulasi yang diharapkan bisa menarik banyak investasi.

Pertamina berencana memperbaiki dan meningkatkan kapasitas tiga kilang minyak yang dimilikinya. Nilai investasi ketiga proyek ini masing-masing US$ 4,5 miliar untuk Kilang Cilacap, US$ 4,2-4,3 miliar untuk Kilang Dumai, dan US$ 2,7 miliar untuk Kilang Balongan. Kemudian, Pertamina juga tengah membangun dua kilang baru dengan perkiraan investasi masing-masing US$ 10-13 miliar.

Untuk mendongkrang investasi kilang, menteri ESDM menerbitkan Peraturan Menteri ESDM No 35 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak di Dalam Negeri oleh Badan Usaha Swasta. Beleid ini membuka kesempakatan bagi perusahaan swasta untuk membangun kilang. Tak hanya itu, untuk meningkatkan kelayakan keekonomian, perusahaan swasta bisa memperoleh insentif tiskal dan non fiskal.  Selain kilang, tingginya minat pemanfaatan gas alam cair/LNG diharapkan mendongkrak investasi hilir migas. “Utilisasi LNG juga kami harapkan bisa menarik investasi," tegas Wiratmaja.  

Kalla Group melalui anak perusahaannya, PT Bumi Sarana Migas (BSM), akan membangun terminal regasifikasi LNG darat berkapasitas 4 juta ton per tahun di Bojonegara, Banten. Pembangunan proyek ini akan dimulai tahun ini dan ditargetkan dapat beroperasi pada awal 2020. Selain Kalla Group, Pertamina juga akan menambah unit penampungan dan regasifikasi terapung (floating storage and regasification unit/ FSRU) LNG yang dimiliknya.

Investor Daily, Page-1, Thursday, 26, Jan, 2017

Pertamina Interrupted DOUBLE LEADERSHIP

Authority chief executive trimmed. Alternates determine the decision of oil imports.

Dualism of leadership occurred at PT Pertamina, at the time of issue successive oil refinery belonging to the state company. The new structure of the company "share power" to the managing director and his deputy. Deputy Energy, Logistics and Tourism Region Ministry of State-Owned Enterprises, Edwin Hidayat Abdullah, said the new structure is needed to boost the company's performance. "In order for synergy. Marketing and production lines in the chain of control, "said Edwin, who is also a commissioner of Pertamina.

SOE Minister Rini Soemarno on October 20, 2016 establishes a new structure that provides the directors chair the vice president. Ahmad occupied Bambang, the post is responsible for leading and coordinating the marketing directorate, directorate of processing, as well as the deputy director of renewable energy. Vice is also authorized to take decisions fuel oil imports.

The number two was even authorized to appoint another director to take decisions when the managing director and his deputy is absent. In a previous statute, the authority of this matter held the chief executive. Some government officials said, Pertamina as led "solar twins".

Some of the company's policy was decided unilaterally by the vice president. "For example, 1.2 million barrels of diesel imports for January 2017 was decided in December;" said a source who knows well about the usual, import decision was decided three months earlier.

The amount is determined based on community needs and capacity of the refinery. In imports in January, according to the same source, the decision was taken suddenly by reason of the stock is reduced. Integrated Supply Chain (ISC) will also be incorporated into the authority of the vice-president. During this time, the unit procurement of fuel and crude oil imports that are directly under the chief executive.

Edwin dismissed the notion that the new structure creates a "solar twins". "The leader remains the main director, deputy chief operation officer only. Marketing and production in one control. "Edwin does not deny that the ISC will be placed under the control of the vice president. "We see that inline from upstream to downstream," he said.

President Director Dwi Soetjipto declined to comment on the particulars of new structures. "As long as it was decided in the articles of association in a general meeting of shareholders, it could be," he said. While Ahmad Bambang said the new structure to make them more transparent.

IN INDONESIAN

PERTAMINA TERGANGGU KEPEMIMPINAN GANDA

Wewenang direktur utama dipangkas. Wakilnya menentukan keputusan impor minyak.

Dualisme kepemimpinan terjadi di PT Pertamina, di saat masalah yang berturutan di kilang minyak milik perusahaan negara itu. Struktur baru perusahaan “membagi kekuasaan” kepada direktur utama dan wakilnya. Deputi Bidang Energi, Logistik dan Kawasan Pariwisata Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Edwin Hidayat Abdullah, menyatakan struktur baru dibutuhkan untuk menggenjot kinerja perseroan. “Supaya sinergi. Pemasaran dan lini produksi dalam satu rantai kendali,” kata Edwin, yang juga merupakan komisaris Pertamina.

Menteri BUMN Rini Soemarno pada 20 Oktober 2016 menetapkan struktur baru direksi yang menyediakan kursi wakil direktur utama. Ditempati Ahmad Bambang, pos ini bertugas memimpin dan mengkoordinasikan direktorat pemasaran, direktorat pengolahan, serta deputi direktur energi baru terbarukan. Wakil juga berwenang mengambil keputusan impor bahan bakar minyak.

Orang nomor dua itu bahkan berwenang menunjuk direktur lain untuk mengambil keputusan jika direktur utama dan wakilnya berhalangan. Dalam anggaran dasar sebelumnya, kewenangan soal ini dipegang direktur utama.

Sejumlah pejabat pemerintahan mengungkapkan, Pertamina seperti dipimpin “matahari kembar”.

Beberapa kebijakan perusahaan diputuskan secara sepihak oleh wakil direktur utama. “Misalnya impor solar 1,2 juta barel untuk Januari 2017 yang diputuskan pada Desember;” ujar seorang sumber yang mengetahui betul soal lazimnya, keputusan impor diputuskan tiga bulan sebelumnya.

Jumlahnya ditentukan berdasarkan kebutuhan masyarakat dan kapasitas kilang. Dalam impor Januari, menurut sumber yang sama, keputusan diambil mendadak dengan alasan stok berkurang. Integrated Supply Chain (ISC) juga

akan disatukan ke dalam kewenangan Wakil direktur utama. Selama ini, unit pengadaan BBM dan minyak mentah impor itu berada langsung di bawah direktur utama. 

Edwin menepis anggapan bahwa struktur baru menciptakan “matahari kembar”. “Pemimpin tetap direktur utama, wakil cuma chief operation officer. Pemasaran dan produksi dalam satu kendali.” Edwin tidak menampik bahwa ISC nantinya akan ditempatkan di bawah kendali wakil direktur utama. “Kami melihatnya supaya inline dari hulu ke hilir," kata dia.

Direktur Utama Dwi Soetjipto enggan berkomentar ihwal struktur baru. “Selama itu diputuskan dalam anggaran dasar dalam rapat umum pemegang saham, bisa saja,” ujarnya. Sedangkan Ahmad Bambang menyatakan struktur baru membuat kinerja perusahaan lebih transparan.

KoranTempo, Page-1, Thursday, Jan, 26, 2017

Cheaper gas touted to boost clean energy output

FOSSIL FUEL

The government will issue soon a regulation that allows power plants located at wellheads to enjoy lower gas prices in hopes of boosting electricity procurement from the cleaner fossil fuel. The regulation, which will be issued in the form of an energy and mineral resources ministerial decree, is in the finalization stage, the ministry’s oil and gas business guidance director, Budiyantono, said. “We are finalizing the decree on the wellhead gas-fired power plants. We hope this [regulation] will be able to lighten the load if the source [of gas] is far away from the user,” said Budiyantono.

The ministry, Budiyantono continued, had previously decided to set the price of wellhead gas at 8 percent of the Indonesian Crude Price (ICP), lower than that of piped gas, which is pegged at 11.5 percent of the ICP. Based on December’s ICP of US$51.09 per barrel, gas prices for wellhead power plants would cost $4.08 per million British thermal units (mmbtu), whereas piped gas would cost $5.87 per mmbtu.

According to state-owned electricity firm PLN’s 2016-2025 electricity procurement business plan (RUPTL), electricity procured from gas is expected to make up 24.3 percent of the national energy mix. This percentage could increase to around 29.4 percent if PLN is incapable of procuring 25 percent of all electricity from new and renewable energy sources.

Furthermore, PLN data shows that 15,141 megawatt (MW) of electricity had been procured from gas-fired power plants by last November, making up 28.03 percent ofthe total national electricity capacity. PLN corporate planning director Nicke Widyawati said the firm planned to include the construction of wellhead gas fired power plants in this year’s RUPTL to decrease electricity supply costs and increase efficiency of electricity rates. “We hope that by building power plants close to the energy source, the electricity supply costs can also be slashed,” she said.

This is not the first time the government has sought to increase efficiency by encouraging more power plant development close to the energy source. The Energy and Mineral Resources Ministry issued last year a ministerial decree that allowed the price of coal to be negotiated business-to-business between mining and electricity companies, as opposed to the fixed pricing mechanism implemented before. 

The government also recently mulled over the option of importing liquefied natural gas (LNG) to cut gas prices, which remain one of the highest in the region. The high gas prices in Indonesia are mostly attributable to a lack of infrastructure and a lengthy supply chain. Nicke said so long as there were regulations allowing PLN to import gas, then it would strongly consider doing so in order to slash costs. “We still hope to prioritize domestic supply, but it all comes down to the regulations and also whether we get a good price. If the domestic gas does not have a good price then we’ll just buy it from abroad,” she said. 

Although Indonesia is touted to have a large supply of natural gas, domestic production is barely absorbed into the country due to the high prices. Data from the Upstream Oil and Gas Regulatory Special Task Force (SKK-Migas) shows that only 39 of 64 LNG cargoes allocated for the domestic market were absorbed in 2015.

Jakarta Post, Page-13, Thursday, Jan, 26, 2017

Pertamina fuel lmpor This Month Increase

PT Pertamina claimed disruption unplanned shutdown at six refineries make this company must perform additional imports of fuel oil (BBM) of premium, diesel and pertamax. This lmpor in order to maintain the existing supply. Daniel Purba, Vice President of Integrated Supply Chain Pertamina, said that currently only enough diesel stocks for 20 days, so that Pertamina should import. 

     So far, the volume of imported still appropriate assumptions maximum and minimum limits. If you later need anymore, Pertamina will seek oil in the spot market. So far there has not been done. "The additional imports was due to refinery shutdown, if in January alone we imported 1.2 million barrels of diesel. As for Premium and Pertamax, enhancements only three million barrels. It costs about US $ 60 per barrel so the additional purchase of approximately US $ 180 million.

Needs of diesel oil per month reached 113 million barrels. Premium whereas around 15 million barrels per month, and the consumption of Pertamax 1.8 million barrels per month. Bambang Ahmad, Vice President Director of Pertamina, said this year it would reduce dependence on imported aviation fuel as much as 60% of total imports. Currently, the needs of aviation fuel nationally was 12,400 kiloliters (KL) per day. Pertamina can only supply by 9540 KL per day. Of that total imports of as much as 2,860 kilo liters. While production in 1900 could Balongan KL per day.

IN INDONESIAN

Bulan Ini lmpor BBM Pertamina Bertambah

PT Pertamina mengaku gangguan unplanned Shutdown pada enam kilang minyak membuat perusahaan ini harus melakukan tambahan impor bahan bakar minyak (BBM) jenis premium, solar, dan pertamax. lmpor ini agar bisa menjaga pasokan yang ada. Daniel Purba, Vice President Integrated Supply Chain Pertamina, menyatakan, saat ini stok solar hanya cukup untuk 20 hari, sehingga Pertamina harus impor. 

     Sejauh ini, volume yang didatangkan masih sesuai asumsi batas maksimal dan minimal. Jika nanti dibutuhkan lagi, Pertamina akan mencari minyak di pasar spot. Sejauh ini memang belum dilakukan. "Tambahan impor itu karena Kilang shutdown, kalau di bulan Januari ini saja kami mengimpor 1,2 juta barel solar. Sedangkan untuk Premium dan Pertamax, tambahannya saja tiga juta barel. Harganya sekitar US$ 60 per barel jadi tambahan pembelian sekitar US$ 180 juta.

Kebutuhan solar per bulan mencapai 113 juta barel. Sedangkan Premium sekitar 15 juta barel per bulan, dan konsumsi Pertamax 1,8 juta barel per bulan. Ahmad Bambang, Wakil Direktur Utama Pertamina mengatakan, tahun ini pihaknya akan mengurangi ketergantungan impor avtur sebanyak 60% dari total impor. Saat ini kebutuhan avtur secara nasional sebesar 12.400 kiloliter (KL) per hari. Pertamina baru bisa menyuplai sebesar 9.540 KL per hari. Dari jumlah itu impor sebanyak 2.860 kilo liter. Sedangkan Produksi di Balongan bisa 1.900 KL per hari.

Kontan, Page-14, Thursday, Jan, 26, 2017