PHE WMO Eksplorasi Sumur Baru

    Penurunan harga minyak dunia membuat PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) memangkas biaya operasional sekitar 40 persen. Meski demikian, kontraktor kontrak kerja sama SKK Migas itu tak mengendurkan kegiatan eksplorasi migasdi wilayah operasinya. General Manager PT PHE WMO Sri Budiyani menyampaikan, pihaknya hari ini berencana melakukan pengeboran sumur bam sebagai pengembangan proyek EPCI-1.
   
    Persiapan pengeboran telah dilakukan dengan pemasangan anjungan (platform) PHE-24 dan PHE-12 di 50 mil laut lepas pantai Bangkalan, Madura. Momen akhir tahun justru menjadi waktu yang kritis bagi kami karena targetnya Pebruari 2017 platform di sana sudah harus beroperasi. SKK Migas menargetkan produksi dari proyek EPC-1 sebanyak 1.000 barel minyak per hari (BOPD) pada Februari 2017, lantas ditingkatkan menjadi 2.900 BPOD pada Mei 2017.

    Yani, sapaan akrab Sri Budiyani, menyatakan, kegiatan eksplorasi terus dilakukan untuk mengimbangi penurunan alamiah produksi migas di blok WMO yang mencapai 50-60 persen per tahun. Lapangan minyak eks Kodeco itu sudah tua, jadi harus terus dieksplorasi agar biaya produksi tetap efisiensi terangnya. Pengeboran akan berlangsung dalam waktu sekitar 45 hari dan
akan langsung berproduksi.

    Tidak seperti sumur minyak yang biasanya dibor lalu ditinggal, platform PHE ini akan langsung beroperasi karena secara kemampuan fasilitas sudah terpenuhi,” ungkap Yani. Meski melakukan penghematan biaya operasi, PHE WMO berhasil melampaui target produksi migas pada tahun ini sebesar 106 persen. Jumlah produksi gas pada tahun ini mencapai 100 juta kaki kubik. Revenue kami pun meningkat dua kali lipat daripada tahun lalu, padahal tidak ada sumur baru yang beroperasi, tambah Yani. Salah satu konsumen PHE WMO adalah PT Pembangunan Jawa-Bali (PJB)

IN ENGLISH

PHE WMO New Exploration Well

    The decline in world oil prices make PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore (PHE WMO) cut operating costs by about 40 percent. Nevertheless, cooperation contracts SKK Migas did not loosen exploration activities migasdi area of ​​operation. General Manager of PT PHE WMO Sri Budiyani convey, today it plans to drill wells as project development EPCI bam-1.

    Preparation of drilling has been done with the installation of the platform (platform) PHE 24 and PHE-12 at 50 nautical miles off the coast of Bangkalan, Madura. The moment of the end of the year would be a critical time for us as the target platform in February 2017 there had to be operated. SKK Migas targets production of EPC-1 project as much as 1,000 barrels of oil per day (BOPD) in February 2017, then increased to 2,900 BPOD in May 2017.

    Yani, greeting familiar Sri Budiyani, states, exploration activities continue to be made to offset the natural decline in oil production in the block of WMO, which reached 50-60 percent per year. Kodeco former oil fields are old, so should continue to be explored in order to keep production costs efficiencies explained. Drilling will take place in about 45 days and will be immediately productive.

    Unlike the oil wells are typically drilled and then left, PHE platform will directly operate because the ability of the facility have been met, "said Yani. Although perform operating cost savings, WMO surpassed oil and gas production target this year of 106 percent. Total gas production this year will reach 100 million cubic feet. Our revenue has increased twice as much as last year, when there was no new wells are in operation, Yani added. One consumer PHE WMO is PT Pembangunan Jawa-Bali (PJB)

Jawa Pos, Page-6, Wednesday, Dec,21,2016

Pertamina Cari Pengganti Aramco

    PT Pertamina akan mencari mitra baru dalam proyek-revitalisasi atau peningkatan kapasitas Kilang Dumai yang berlokasi di Riau. Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, untuk proyek penambahan kapasitas Kilang Dumai, perseroan akan mencari mitra baru karena Saudi Aramco berkeberatan. Awalnya, Aramco berkomitmen menjadi mitra Penamina dalam proyek penambahan kapasitas Kilang Cilacap, Kilang Dumai, dan Kilang Balongan.

    Namun, Pertamina meminta agar perusahaan BUMN migas asal Arab Saudi itu mengerjakan proyek ketiga kilang itu secara bersamaan. Aramco tidak bersedia untuk mengerjakan proyek tiga kilang minyak itu secara bersamaan. Dwi akan menyampaikan pencarian mitra baru pada Kamis (22/12). Pembangunan kilang harus berjalan sesuai target sehingga ketiga proyek harus dikerjakan bersamaan.

    Hal itu untuk mengejar target kapasitas kilang di Tanah Air naik menjadi dua juta barel per hari (bph) pada 2023 dibandingkan dengan saat ini sekitar 950.000 bph. Untuk kilang Dumai akan cari mitra baru. Ini menjadi topik pembicaraan. Pimpinan Saudi Aramco akan datang Kamis [22/12]. Dalam pertemuan itu akan dibahas terkait dengan penandatanganan kesepakatan kerja sama untuk bermitra yang dilanjutkan dengan pembentukan perusahaan patungan.

    Pasalnya, proses tersebut menanti penyelesaian kajian kelayakan aspek perbankan (bankable feasibility study/BFS) yang akan menghitung aset Kilang Cilacap. Saudi Aramco akan menentukan sikapnya pada 31 Desember 2016 sesuai dengan perpanjangan head of agreement (HOA). Sementara, penambahan kapasitas Kilang Balongan dari 125.000 bph menjadi 280.000 bph ditargetkan rampung pada 2023 dengan investasi US$ 2,7 miliar.

    Kilang Dumai ditargetkan bertambah kapasitasnya dari 175.000 bph menjadi 300.000 bph pada 2023 dengan investasi US$ 4,2 miliar. Joint Ventur (JV) agreement [kesepakatan membentuk perusahaan patungan] sudah pasti. Nungguin bankable feasibility study disusun nanti seperti apa. Kami kan juga akan valuasi aset existing seperti apa. Dia pun menargetkan pada 2018 konstruksi Kilang Cilacap dimulai.

    Padahal, berdasarkan rencana awal, Kilang Cilacap yang membutuhkan investasi US$ 4,5 miliar akan bertambah kapasitasnya dari 300.000 bph menjadi 370.000 bph pada 2018. Sebelumnya, Direktur Megaproyek Kilang dan Petrokimia Pertamina Rachmad Hardadi mengatakan, proyek penambahan kapasitas kilang harus berjalan secara paralel karena dapat memengaruhi kinerja masing-masing kilang.

IN ENGLISH

Pertamina's Substitute Aramco

    PT Pertamina will seek new partners in the project-revitalization or improvement of Dumai refinery capacity is located in Riau. Pertamina President Director Dwi Soetjipto said to Dumai refinery capacity expansion project, the company will look for new partners for Saudi Aramco objected. Initially, Aramco is committed to be a partner in the project Penamina Cilacap refinery capacity additions, Refinery Dumai and Balongan refinery.

    However, the state-owned company Pertamina requested that Saudi Arabia's oil and gas projects that simultaneously the three refineries. Aramco is not willing to work on the project three oil refineries simultaneously. Dwi will deliver search of new partners on Thursday (22/12). Construction of the refinery should be on target so that the three projects must be done simultaneously.

    It was to pursue the target of refining capacity in the country rose to two million barrels per day (bpd) in 2023 compared with currently around 950,000 bpd. Dumai refinery will be looking for new partners. It became a topic of conversation. Leaders Saudi Aramco will come Thursday [22/12]. During the meeting it will be discussed related to the signing of the cooperation agreement to partner, followed by the formation of a joint venture.

    Because the process is waiting for the completion of a feasibility study aspects of banking (bankable feasibility study / BFS) which will calculate the Cilacap refinery assets. Saudi Aramco will determine his attitude on December 31, 2016 in accordance with the extension of the head of agreement (HOA). Meanwhile, the addition of Balongan refinery capacity from 125,000 bpd to 280,000 bpd will be completed in 2023 with an investment of US $ 2.7 billion.

    Dumai refinery is targeted to increase its capacity from 175,000 bpd to 300,000 bpd in 2023 with an investment of US $ 4.2 billion. Joint Venture (JV) agreement [agreement to form a joint venture] for sure. Waiting bankable feasibility study compiled later like. We're also going to the valuation of existing assets like. He also targeting 2018 Cilacap Refinery construction begins.

    In fact, based on the initial plan, the Cilacap refinery which requires an investment of US $ 4.5 billion will increase capacity from 300,000 bpd to 370,000 bpd in 2018. Previously, Director megaproject Pertamina Refinery and Petrochemical Hardadi Rachmat said, the project refinery capacity additions should be run in parallel for can affect the performance of each refinery.

Bisnis Indonesia, Page-30, Wednesday, Dec,21,2016

Proses Ditargetkan Rampung Kuartal I/2017

    Kementerian BUMN memperkirakan pembentukan sejumlah holding BUMN akan terlaksana pada Kuartal I/2017, atau mundur dari rencana semula yang dipatok pemerintah pada akhir 2016. Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan proses pembentukan holding BUMN saat ini dalam tahap administrasi dan dokumentasi. Rini mengatakan pihaknya telah berkomunikasi dengan sejumlah pemangku kepentingan.

    Menurutnya, pembentukan holding itu mendapatkan dukungan dari stakeholders yang telah ditemui. Rini mengatakan dua holding yang akan dibentuk pertama kali adalah holding BUMN minyak dan gas serta pertambangan, atau sesuai rencana awal. Setelah itu, holding lain akan menyusul yaitu sektor perbankan, perumahan, jalan tol dan konstruksi, Sena pangan. Sebagai gambaran, dalam holding BUMN minyak dan gas, PT Perusahaan Gas Negara akan berada di bawah PT Pertamina yang akan menjadi pemimpin holding.

     Anak usaha Pertamina di bidang gas, PT Pertagas, akan berada di bawah PGN. Salah satu manfaat holding BUMN energi yang ditekankan berulang kali oleh pemerintah adalah adanya penghematan investasi infrastruktur gas dengan target sebesar US$ 1,5 miliar. Menurut data pemerintah, latar belakang pembentukan holding itu antara lain kebutuhan energi Indonesia yang diperkirakan tumbuh tujuh kali pada 2050 hingga cadangan gas Indonesia yang belum mencukupi kebutuhan domestik dan geografis Indonesia.

    Sementara itu, dalam holding BUMN tambang, PT Indonesia Asahan Alumunium akan menjadi pemimpin holding, di mana PT Bukit Asam, PT Antam dan PT Timah menjadi anggota. Perusahaan tambang multinasional asal Amerika Serikat yang 9,36% sahamnya dimiliki oleh pemerintah, PT Freeport Indonesia, bakal dimasukkan ke dalam holding. Termasuk bagian, karena itu kan tambang,” kata Rini.

IN ENGLISH

Targeted Process Completed First Quarter / 2017

    SOE Ministry estimates that the formation of a number of state-owned holding will be implemented in the first quarter / 2017, or retreat from the original plan set by the government in late 2016. SOE Minister Rini Soemarno said that the process of formation of state-owned holding currently under administration and documentation. Rini said it had communicated with a number of stakeholders.

    According to him, the formation of the holding gain the support of stakeholders that have been encountered. Rini said two holding to be formed first is a state-owned holding oil and gas as well as mining, or according to the original plan. After that, others will follow, namely holding the banking sector, housing, highways and construction, food Sena. As an illustration, the state-owned holding oil and gas, PT Perusahaan Gas Negara will be under PT Pertamina will be the leader holding.

    A subsidiary of Pertamina in the field of gas, PT Pertagas, will be below the PGN. One of the benefits of state-owned holding energy highlighted repeatedly by the government is the savings of gas infrastructure investment with a target of US $ 1.5 billion. According to government data, the background of the formation of the holding company include Indonesia's energy needs are expected to grow seven times in 2050 to Indonesia's gas reserves are insufficient domestic demand and geographical Indonesia.

    Meanwhile, the state-owned holding mine, PT Indonesia Asahan Aluminium will be the leader of a holding, in which PT Bukit Asam, PT Antam and PT Timah become a member. Multinational mining companies from the United States is 9.36% owned by the government, PT Freeport Indonesia, will be put into a holding. Including part, because it's mine, "said Rini.

Bisnis Indonesia, Page-15, Wednesday, Dec,21,2016

Skema Kontrak Hulu Migas Baru demi Efisiensi

    Efisiensi dan upaya meningkatkan daya saing akan menjadi arah pemerintah untuk menggeliatkan industri hulu migas nasional yang sempat terpukul imbas anjloknya harga minyak dunia. Upaya pembenahan iklim investasi hulu migas juga akan dituangkan dalam perbaruan skema kontrak bagi hasil (PSC) berbasis gross split, yakni pembagian produksi secara progresif tanpa mekanisme pengembalian biaya produksi (cost recovery).

    Terkait dengan kekhawatiran rendahnya serapan tingkat komponen dalam negeri (TKDN), Jonan menjamin kontrak baru itu akan membuat kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) berusaha efisien. “Mereka akan Cari komponen dari dalam negeri yang lebih murah,” jelasnya. Dalam skema PSC gross split, pemerintah memasukkan aspek serapan TKDN yang akan memengaruhi besaran bagi hasil (split).

    Bila investor ingin mendapatkan porsi bagi hasil yang lebih besar, komitmen penyerapan komponen lokal harus diwujudkan. Anggaplah KKKS tidak mau menggunakan local content, maka tidak dapat tambahan split. Kalau serapan 1%-10%, bisa tambah split 2%, serapan 10%-30%, dapat split 5%. Bila berani serap 50%, pemerintah bisa kasih tambahan split 10%,” imbuh.

    Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar. Pemerintah pun akan memasang rambu besaran base split yang menjadi kesepakatan awal antara pemerintah dan investor. Skema PSC gross split efektif berlaku begitu KKKS memenangi lelang kontrak Wilayah kerja (WK) baru. Pemerintah tentunya akan mempertimbangkan jenis lapangan dalam penentuan split. “Misalnya lapangan migas yang dikelola offshore, tambahan split-nya masih nol.

    Begitu laut dalam, bisa tambah 2%-4%. Lalu kita lihat juga Wilayah kerjanya konvensional atau nonkonvensional. Tidak ketinggalan aspek kandungan CO2 (karbon dioksida),” tutur Arcandra. Harga minyak pun menjadi penentu. Saat harga minyak di bawah US$ 50 per barel, KKKS akan mendapat tambahan split. Iika harganya di atas US$80 per barel, porsi pemerintah yang bertambah.

IN ENGLISH

New Oil and Gas Upstream Contract scheme for the sake of efficiency

    Efficiency and efforts to improve competitiveness will be stretched towards the government for the national upstream oil and gas industry was hit the impact of the drop in world oil prices. Effort to revamp the upstream oil and gas investment climate will also be set forth in the contract renewal scheme for the results (PSC) based on gross split, the division of production progressively without a mechanism to recover the production costs (cost recovery).

    Concerns associated with low uptake domestic component level (DCL), Jonan ensure that the new contract will make cooperation contracts (PSC) seeks efficient. "They'll Find the components of domestic cheaper," he explained. In the scheme of gross PSC split, the government has included aspects that would affect the uptake DCL amount of profit sharing (split).

    If investors want to get a share of revenue greater absorption commitment of local components to be realized. Suppose KKKS not want to use local content, it can not be additional split. If the uptake of 1% -10%, can be added split 2%, uptake of 10% -30%, can be split 5%. When you dare to absorb 50%, the government can give an additional split of 10%, "he added.

    Deputy Minister Arcandra Tahar. The government will put up signs for the amount of base split into an initial agreement between the government and investors. Scheme gross PSC PSC split becomes effective so won the tender for contract work Territory (WK) new. The Government will certainly consider the kind of courts in the determination of the split. "For example, offshore oil and gas field run, additional split her still zero.

    So the deep ocean, can add 2% -4%. Then we see also Regional conventional or non-conventional work. Do not miss the aspect of the content of CO2 (carbon dioxide), "said Arcandra. Oil prices also be decisive. When oil prices below $ 50 per barrel, the PSC will get an extra split. Iika prices above US $ 80 per barrel, the government increased the portion.

Media Indonesia, Page-18, Tuesday, Dec,20,2016

Formula 'Gross Split' Masih Dikaji

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral masih mengkaji formula yang bakal diterapkan dalam skema bagi hasil bruto (gross split) kontrak minyak dan gas bumi. Kementerian berjanji skema ini bisa segera diterapkan. Pemerintah masih menyusun skema terbaik. Saat ini sedang dikaji simulasi yang terbaik untuk mendorong investasi migas tercapai,” ujar juru bicara Kementerian Energi, Sujatmiko. Wakil Menteri Energi Arcandra mengatakan dalam skema baru akan ada tiga komponen bagi hasil.

    Pertama adalah base split atau pembagian hasil yang tetap. Kedua, variable split, pembagian hasil dalam komponen ini ditetapkan berdasarkan variabel penentu, seperti karakter geografis wilayah kerja, tingkat penggunaan produk lokal, ataupun kandungan karbon dioksida dalam cadangan migas. Komponen ketiga adalah progressive split paling yang besarannya berubah-ubah sesuai dengan kondisi tertentu.

    Faktor ini mirip dengan skema sliding scale yang diterapkan di wilayah kerja migas non-konvensional, yaitu shale gas dan gas metana batu bara. Arcandra mencontohkan kondisi harga minyak. Misalnya oil price di bawah US$ 30, maka si kontraktor nanti dapat 5 persen split. Bila seharga US$ 30-50, dapat 4 persen, US$ 80-100 dapat nol persen tambahan split-nya.  Jika di atas US$ 100-120, nah ini kebalikan, pemerintah mendapatkan 1 persen,” kata Arcandra.

    Menteri Energi Ignasius Jonan menilai skema cost recovery sudah ditinggalkan banyak negara karena membuat industri migas tidak efisien. Tapi, Jonan menjamin biaya penggantian tetap ada hingga 25 tahun ke depan untuk menghargai kontrak yang sudah disepakati. “Yang existing tetap.” Menurut Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Amin Sunaryadi, cost recovery saat ini masih bisa dipangkas hingga 15 persen. Tapi sekarang dia tidak bisa berbuat apa-apa karena perjanjiannya sudah dibuat 5-6 tahun lalu.

IN ENGLISH

Formula 'Gross Split' Still Assessed

    Ministry of Energy and Mineral Resources is still reviewing the formula that will be applied in the scheme for gross proceeds (gross split) of oil and gas contracts. The Ministry promised this scheme could be implemented immediately. The government is still preparing the best schemes. Currently being studied simulation best to encourage oil and gas investment is achieved, "said a spokeswoman for the Ministry of Energy, Sujatmiko. Deputy Minister of Energy Arcandra said the new scheme will have three components for the results.

    The first is the base of a split or division results were fixed. Second, variable split, division results in this component is determined based on the determining variables, such as the geographic characteristics of the working area, the level of use of local products, or the carbon dioxide content in the oil and gas reserves. The third component is the most progressive split the amount of which varies in accordance with certain conditions.

    This factor is similar to the sliding scale scheme that is applied in the region of non-conventional oil and gas, ie shale gas and coal bed methane. Arcandra exemplifies the condition of the oil price. Eg oil price below $ 30, then the contractor can later be 5 percent split. When at US $ 30-50, can be 4 percent, US $ 80-100 can be zero percent of its additional split. If it is above US $ 100-120, now is the opposite, the government gets 1 percent, "said Arcandra.

    Energy Minister Ignatius Jonan assess the cost recovery scheme was abandoned many countries as it makes oil and gas industry is not efficient. But, Jonan guarantee replacement costs remained there until 25 years into the future to reward the contract agreed. "The existing remains." According to the Head of the Special Unit of Upstream Oil and Gas Amin Sunaryadi, cost recovery is still able to cut up to 15 percent. But now he can not do anything because the deal was made 5-6 years ago.

Koran Tempo, Page-17, Tuesday, Dec,20,2016

Pemerintah Naikkan Target Lifting Minyak

Melampaui asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyepakati penambahan produksi minyak siap jual (lifting) tahun depan menjadi 825 ribu barel per hari. Angka itu lebih tinggi dibanding asumsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 yang sudah disetujui, yakni sebesar 815 ribu barel per hari. “Saya sudah janjian dengan Pak Amien (Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi/SKK Migas) lifting 825 ribu barel per hari. Lumayan, nambah 10 ribu,” ujar Menteri Energi Ignasius Jonan.

    Penambahan itu juga jauh lebih tinggi ketimbang kesepakatan SKK Migas dengan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sebesar 808,4 ribu barel per hari. Jonan berpesan agar pelaku industri hulu migas lebih efisien. Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi enggan menjelaskan detail rencana penambahan lifting. Menurut dia, meski tidak mudah, kenaikan lifting masih bisa diusahakan. Amien menjelaskan, aktivitas produksi tahun depan bakal mencakup pengeboran pengembangan di 223 sumur aktivitas kerja ulang sebanyak 860 sumur serta perawatan sumur sebanyak 57.512 kegiatan.

    Selain itu, survei seismik 2D bakal berlangsung di lahan seluas 3.080 kilometer; survei seismik 3D seluas 2.795 kilometer persegi, dan pengeboran eksplorasi di 25 sumur. Tahun depan, lifting bakal ditopang oleh wilayah kerja utama, seperti Blok Rokan di Riau yang dikelola Chevron Pacific Indonesia sebesar 228 ribu barel per hari, ExxonMobil yang mengelola Blok Cepu di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur sebesar 200 ribu barel per hari, Serta Pertamina EP (seluruh Indonesia) sebesar 84 ribu barel per hari. “Tantangan 2017 bertambah. Ini masih kurang 17 ribu barel per hari,” ujar Amien.

    Tapi SKK Migas yakin realisasi lifting bisa melampaui target dalam APBN. Tahun ini, lifting migas mencapai 831 ribu barel per hari, lebih tinggi dibanding asumsi APBN Perubahan 2016 sebesar 820 ribu. Pencapaian lifting 2016 ditopang oleh delapan dari sepuluh proyek migas yang rampung tahun ini. Di antaranya fasilitas puncak produksi Blok Cepu sebesar 185 ribu barel per hari, produksi lapangan Bukit Tua oleh Petronas Carigali Ketapang sebesar 20 ribu barel per hari, serta proyek Pertamina EP di Lapangan Pondok Makmur dan Lapangan Donggi.

    Proyek lainnya adalah Dayung Compression 2 oleh ConocoPhillips di Blok Grissik, proyek gas laut dalam Indonesia Deepwater Development (IDD) Lapangan Bangka. Sedangkan proyek Ario Damar oleh Ophir Energ bakal beroperasi beberapa hari lagi. Biaya pengganti operasi (cost recovery) yang akan dibayar tahun ini mencapai US$ 11,4   Angka ini lebih tinggi dibanding batas yang dipatok APBN-P 2016 sebesar US$ 8,4. Amien mengatakan kelebihan terjadi lantaran SKK Migas tidak bisa mengawasi transaksi yang terjadi antara vendor dan subvendor audit kami tidak melacak sampai ke situ.

Juru bicara ExxonMobil, Erwin Maryoto, siap membantu menaikkan lifting. Masalahnya, penambahan produksi Exxon pada tahun depan masih menunggu persetujuan revisi amdal. Saat ini, seluruh fasilitas untuk penambahan produksi menjadi 200 ribu barel per hari sudah siap. Perusahaan tidak perlu menambah modal, melainkan hanya menaikkan biaya operasional. Produksi naik, pasti biayanya naik.

IN ENGLISH

Government to Increase Oil Lifting Target

Assuming exceeded State Budget 2017

    Ministry of Energy and Mineral Resources agreed to increase oil production ready for sale (lifting) next year to 825 thousand barrels per day. That figure is higher than the assumption of the State Budget 2017 has been approved, which amounted to 815 thousand barrels per day. "I have an appointment with Mr. Amien (Head of the Special Unit of Upstream Oil and Gas / SKK Migas) lifting 825 thousand barrels per day. Passable, add 10 thousand, "said Energy Minister Ignatius Jonan.

    The addition was also much higher than SKK Migas deal with cooperation contracts (PSC) amounted to 808.4 thousand barrels per day. Jonan advised that the upstream oil and gas industry more efficient. SKK Migas head Amien Sunaryadi reluctant to explain the details of the plan to increase lifting. According to him, though not easy, the increase in lifting is still workable. Amien explained, next year's production activity will include the drilling of 223 development wells in the work activities as much as 860 wells and well maintenance activities as much as 57 512.

    In addition, 2D seismic survey will take place in an area of ​​3,080 kilometers; 3D seismic survey covering an area of ​​2,795 square kilometers, and exploration drilling in 25 wells. Next year, the lifting will be supported by the working area of ​​the main, such as Block Rokan in Riau being managed by Chevron Pacific Indonesia amounting to 228 thousand barrels per day, ExxonMobil managing Cepu block on the border of Central Java and East Java amounted to 200 thousand barrels per day, as well as Pertamina EP (throughout Indonesia) amounted to 84 thousand barrels per day. "The challenge in 2017 is increased. This is still less than 17 thousand barrels per day, "said Amien.

    But sure realization lifting SKK Migas could exceed the target in the state budget. This year, oil and gas lifting reaches 831 thousand barrels per day, higher than the 2016 revised state budget assumption of 820 thousand. Lifting the achievement of 2016 is supported by eight of the top ten oil and gas projects were completed this year. Among these facilities Cepu peak production of 185 thousand barrels per day, production Bukit Tua field by Petronas Carigali Ketapang by 20 thousand barrels per day, as well as Pertamina EP project in Pondok Makmur and Donggi Field.

    Another project is a Compression Paddle 2 by ConocoPhillips in Block Grissik, marine gas project in Indonesia Deepwater Development (IDD) Field Bangka. While Ario Damar project by Energ Ophir will operate a few more days. Operating replacement costs (cost recovery) which will be paid this year to reach US $ 11.4 figure is higher than the limit set APBN-P 2016 amounted to US $ 8.4. Amien said excess occurs because SKK Migas can not monitor transactions that take place between the vendor and the audit subvendor we do not keep track of that.

    ExxonMobil spokesman Erwin Maryoto, ready to help raise lifting. The problem is, the addition of Exxon's production in the next year are still pending revision of EIA. Currently, the entire facility to increase production to 200 thousand barrels per day is ready. Companies do not need to raise capital, but only increase operating costs. Production increases, the cost is definitely rising.

Koran Tempo, Page-17, Tuesday, Dec,20,2016

Holding Migas dan Tambang Rampung Awal 2017

    Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno mengatakan pembentukan perusahaan induk (holding) BUMN pada sektor minyak dan gas Serta sektor pertambangan akan selesai pada kuartal pertama tahun depart “Ini lagi jalan dan lagi proses. Alhamdulillah, semua Stakeholder mendukung. Saya berharap insya Allah akan selesai pada kuartal pertama tahun depan,” ujar Rini.

    Menurut Rini, pembentukan holding seharusnya rampung pada akhir 2016. Saat ini, proses administrasi dan dokumentasi sedang dilakukan. “Saya melihat prosesnya yang cukup panjang, jadi akan selesai pada kuartal pertama (2017). Selain sektor migas dan pertambangan, Rini menargetkan pembentukan perusahaan induk BUMN sektor perumahan dapat selesai pada Waktu yang sama.

    Semoga holding peruninas juga akan selesai tahun depan pada kuartal pertama,” kata dia. Rencananya, perusahaan induk di sektor migas akan menyatukan dua perusahaan besar, yaitu PT Pertamina  dan PT PGN. Dalam hal ini, Pertamina akan menjadi induk. Adapun perusahaan induk pada sektor pertambangan akan menyatukan empat perusahaan, yakni PT Inalum, PT Bukit Asam, PT Timah, dan PT Aneka Tambang.

    Di sektor ini,Inalum menjadi perusahaan induk. Rini sebelumnya mengatakan pembentuk induk dapat memperkuat permodalan tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Deputi Bidang Usaha Konstruksi dan Sarana dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN, Pontas Tambunan, sebelumnya mengatakan Kementerian BUMN juga akan membentuk holding BUMN sektor maritim pada tahun depan. Saat ini, pembentukan itu baru masuk tahap diskusi konsep dan benchmarking. Adapun sosialisasi ke lingkup internal masing-masing BUMN maritim dan pembahasan lintas sektor belum dimulai.

IN ENGLISH

Holding Oil, Gas and Mining Completed Early 2017

    State Owned Enterprises Minister Rini Soemarno said the formation of the holding company (holding) state enterprises in the oil and gas sector As well as the mining sector will be completed in the first quarter depart "It's another way, and again the process. Alhamdulillah, all Stakeholder support. I hope, God willing, will be completed in the first quarter of next year, "said Rini.

    According to Rini, formation of a holding should be completed by the end of 2016. Currently, the administrative process and documentation is being carried out. "I see the process is quite long, so it will be completed in the first quarter (2017). In addition to oil and gas and mining sectors, Rini is targeting the establishment of the parent company SOE housing sector can be completed at the same time.

    Hopefully holding peruninas also be completed next year in the first quarter, "he said. The plan, the parent company in the oil and gas sector will unite two great companies, namely PT Pertamina and PT PGN. In this case, Pertamina will be the parent. The parent company in the mining sector will bring together four companies, namely PT Inalum, PT Bukit Asam, PT Timah and PT Aneka Tambang.

    In this sector, Inalum became the parent company. Rini had earlier said stem-forming can strengthen the capital without burdening the State Budget. Deputy of Construction and Transportation Infrastructures Ministry of SOEs, Pontas Tambunan, said the SOE Ministry will also establish a state-owned holding of the maritime sector in the next year. At present, the formation of a new entry discussion stage concept and benchmarking. As for dissemination to the internal sphere of each SOE maritime and cross-sector discussion has not started yet.

Koran Tempo, Page-16, Tuesday, Dec,20,2016

Oil, Gas Blocks at Risk as Contracts Expire

    Indonesia’s infamous red tape and lack of transparency have led to reluctance among oil and gas companies to continue investing in the upstream industry, leaving state oil and gas firm Pertamina to take charge. A recently released report by energy research group Wood Mackenzie states that up to 35 production sharing contracts (PSCS) worth around US$10 billion will expire in the next decade. The PSCs amount to over 1 million barrels of oil equivalent per day (boepd) of this year’s production.

    Wood Mackenzie upstream oil and gas analyst John Utama told The Jakarta Post that uncertainty remains one of the biggest barriers to up-stream investment in Indonesia, with its lack of transparent guidelines on PSC extensions and clarification on the abandonment and site restoration obligations for expiring PSC. The lack of interest is clear in several offers the government has made in the past year; when the Energy and Mineral Resources Ministry put 14 conventional oil and gas blocks up for tender, with seven up for direct offers and the remaining up for open bidding.

    Since then, only three direct appointment blocks were picked up, while the remaining seven attracted no offers. Utama claimed that many companies currently investing in the Indonesian oil and gas sector cannot justify further investment in the country due to more prospective options abroad. They have other investment options that offer more attractive returns or with lower risk levels. In the exploration bid rounds launched in recent years, interest has been limited, even though Indonesia has made efforts to improve the fiscal terms on offer,” he said. “The results imply the attractiveness of the fiscal terms does not surpass the geological or regulatory risks associated with doing business in Indonesia.

    The decreasing trend of investments in the upstream oil and gas sector is not new, with last year’s investments in exploitation fields dropping by 20 percent to $15.1 billion from the previous year. Meanwhile, investment in exploration fields only amounted to $ 515 million last year due to sluggish growth in global oil prices. The trend continues as the Up-stream Oil and Gas Regulatory Special Task Force (SKK Migas) reported that a measly $ 367 million was invested in exploration activities in the first half of this year, equal to only 6.4 percent of the total investment of $5.7 billion in the oil and gas industry.

    Wood Mackenzie’s report states that Pertamina will play a key role in expiring assets with strategic value to the country given its interest in meeting aggressive near to mid term production targets, reaching 2.2 million boepd in 2025. Mature projects such as Mahakam in East Kalimantan, Corridor in South Sumatra and Jabung in Jambi, which account for over 80 percent of expiring PSCS. already have extensive infrastructure in place and the potential to deliver stable cash How. According to an existing regulation issued in 2015, Pertamina has

Jakarta Post, Page-13, Tuesday, Dec,20,2016

Pertamina Tambah Impor LPG Iran 500 Ribu Ton

    PT Pertamina telah meneken kontrak dengan National Iranian Oil Company (NIOC) untuk tambahan impor gas minyak cair/LPG sebesar 500 ribu metrik ton pada tahun depan. Selain LPG, Pertamina juga mengimpor minyak mentah sebanyak 1 juta barel. Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan, perusahaan sebenarnya telah mengimpor LPG dari Iran pada tahun ini. Impor ini dilanjutkan pada tahun depan untuk volume sebesar 500 ribu metrik ton atau setara dengan 12 kargo. Awal Januari nanti mulai pengiriman. Tetapi kan sudah mulai beberapa (kargo) spot di tahun ini,” kata dia.

    Impor LPG ini merupakan hasil kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dan Iran pada awal 2016 yang ditindak lanjuti penandatangan pokok perjanjian (head of agreement/HoA) oleh Pertamina dan NIOC. Dalam HOA tersebut disepakati jual beli LPG Pertamina dengan NIOC untuk tahun 2016 dan 2017 dengan total volume 600 ribu metrik ton. Pada 2016, Pertamina telah mengimpor sekitar 80 ribu metrik ton. Tak hanya LPG, Dwi menuturkan, pihaknya juga telah sepakat mengimpor minyak mentah dari Iran. Kesepakatan ini tinggal diformalkan dalam bentuk kontrak.

    Rencananya, Pertamina akan mengimpor sebesar 1 juta barel terlebih dahulu untuk diuji coba di Kilang Cilacap, Jawa Tengah. “Untuk diuji coba untuk lihat hasil yield-nya. Ini bisa dinegosiasikan untuk (kontrak) jangka panjang,” tambah dia. Uji coba akan dilakukan pada kuartal pertama 2017. Pertamina juga sedang mencoba impor gas minyak cair (liquefied natural gas/LNG) dari Iran. Pasalnya, harga gas di Iran terhitung cukup rendah. Apalagi, selama ini Iran belum pernah mengekspor LNG. “Sekarang belum bisa, nanti kalau sudah ada fasilitasnya barangkali bisa ekspor,” tutur Dwi.

    Impor gas dan minyak diperlukan mengingat kebutuhan dalam negeri terus meningkat setiap tahunnya. Untuk minyak mentah dan LPG, Indonesia memang harus terpaksa impor lantaran produksi dalam negeri tidak dapat menutup kebutuhan. Untuk gas alam, Indonesia diperkirakan butuh impor mulai 2019-2020 nanti. Tak hanya kerja sama hilir, Dwi menegaskan, Pertamina juga berminat masuk ke blok migas di Iran. Sejak Agustus lalu, perusahaan migas pelat merah ini telah melakukan evaluasi pada dua blok, yakni Ab-Teymour dan Mansouri (Bangestan - Asmari).

    Pertamina bertekad menjadi operator blok migas di Iran. “Ini disambut baik Presiden Iran supaya segera disampaikan proposal (rencana pengembangan blok migas). Paling lambat Februari 2017 akan kami serahkan,” ujarnya. Direktur Hulu Pertamina Syamsu Alam menambahkan, pihaknya sebenarnya menginginkan ada kesepakatan yang ditanda tangani pada kunjungan ke Iran pekan lalu. Namun, lantaran kajian untuk proposal belum selesai, Pertamina sepakat menunda adanya penandatangan kesepakatan sampai proposal diserahkan pada Februari nanti.

    Yang mereka minta adalah Pertamina harus bisa menunjukkan kemampuan teknis dan (skema) finansialnya menarik,” kata dia. Setelah proposal diserahkan pada Februari nanti, NIOC disebutnya akan mengevaluasi apakah tawaran Pertamina cukup bagus bagi mereka. Pasalnya, perusahaan migas yang berminat masuk di dua lapangan tersebut bukan hanya Pertamina saja. Walaupun, Iran lah yang awalnya menawarkan kedua blok ini kepada Pertamina.

    Di Iran sendiri, lanjutnya, Pertamina berminat menjadi operator walaupun tidak memegang hak partisipasi 100%. “Jadi bentuknya kerja sama, tidak purely PSC seperti di sini. Kemungkinan service contract tetapi kita bisa dapat entitlement (minyak) ,” kata Alam. Menurut Alam, Blok Ab-Teymour dan Mansouri memiliki cadangan hingga 3 miliar barel dan produksi ratusan ribu barel per hari. Pertamina menyambut tawaran Iran untuk masuk blok ini lantaran keduanya masuk dalam daftar blok yang ingin diakuisisi, yakni telah menghasilkan minyak. Pertamina menargetkan, jika NIOC sepakat, kontrak pengerjaan blok migas itu dapat ditanda tangani pada 2017.

IN ENGLISH

Add Pertamina LPG Import Iran 500 Thousand Tons

    PT Pertamina has signed a contract with the National Iranian Oil Company (NIOC) for additional imports of liquefied petroleum gas / LPG amounted to 500 thousand metric tons in the next year. Besides LPG, Pertamina also imports crude oil by 1 million barrels. Pertamina President Director Dwi Soetjipto said, the company actually has to import LPG from Iran this year. These imports continued on next year's volume of 500 thousand metric tons, equivalent to 12 cargoes. Beginning January starts shipping. But it's already started some (cargo) spot this year, "he said.

    LPG imports is the result of an agreement between the Government of Indonesia and Iran in early 2016 followed up the principal signatories of the agreement (head of agreement / HoA) by Pertamina and NIOC. In the HOA selling LPG Pertamina agreed with NIOC for the years 2016 and 2017 with a total volume of 600 thousand metric tons. In 2016, Pertamina has imported about 80 thousand metric tons. Not only LPG, Dwi said, it also has agreed to import crude oil from Iran. This agreement was formalized in the form of a contract to stay.

    The plan, Pertamina will import 1 million barrels in advance to be tested in Cilacap, Central Java. "To be tested to see results it yields. This can be negotiated for (contract) long term, "he added. The trial will be conducted in the first quarter of 2017. Pertamina also trying to import liquefied petroleum gas (liquefied natural gas / LNG) from Iran. Because the price of gas in Iran comparatively quite low. Moreover, so far Iran has not been exporting LNG. "Now you can not, when you get there trimmings may be able to export," said Dwi.

    Imports of gas and oil is required in view of the domestic demand continues to increase every year. For crude oil and LPG, Indonesia had to be forced to import because domestic production can not cover the needs. For natural gas, Indonesia is estimated to import started later 2019-2020. Not only cooperation downstream, Dwi asserted, Pertamina is also interested in joining to the oil and gas block in Iran. Since last August, oil and gas company red plate has conducted an evaluation of the two blocks, namely the Ab-Teymour and Mansouri (Bangestan - Asmari).

    Pertamina is committed to becoming operator of oil and gas blocks in Iran. "It welcomed the President of Iran to immediately submitted a proposal (plan of development of oil and gas blocks). No later than February 2017 we will proceed, "he said. Pertamina Upstream Director Syamsu Alam added, it actually wants there is a deal which was signed on a visit to Iran last week. However, because the study for the proposal has not been completed, Pertamina agreed to delay their signatories to the accord until the proposal submitted in February.

    All they ask is Pertamina must be able to demonstrate technical proficiency and (scheme) financial interest, "he said. After the proposal submitted in February, NIOC calls will evaluate whether the bid Pertamina good enough for them. Because oil and gas company that is interested in joining the two field not only Pertamina only. Although, Iran was the one who originally offered the two blocks to Pertamina.

    In Iran itself, he added, Pertamina is interested in becoming an operator though it holds 100% participating interest. "This would be essentially the same work, not purely PSC as here. Possible service contract but we could be entitlement (oil), "Alam said. According to Alam, Block Ab-Teymour and Mansouri has reserves of up to 3 billion barrels and production of hundreds of thousands of barrels per day. Pertamina welcomed Iran's offer to sign this block because both are included in the list of blocks that want to be acquired, which has produced oil. Pertamina targets, if NIOC agreed, contract processing oil and gas blocks that can be signed in 2017.

Investor Daily, Page-9, Tuesday, Dec,20,2016

Pemerintah Dorong lndustri Migas Efisien dengan Gross Split

    Pemerintah menginginkan semua industri Semakin etisien ke depannya, termasuk industri migas. Salah satu upaya efisiensi diperoleh dengan menerapkan kontrak kerja sama dengan skema gross split (bagi hasil kotor). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan kontrak kerja sama (production sharing contract/ PSC) dengan skema biaya investasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) sudah ditinggalkan banyak negara.

    Pasalnya, lantaran biayanya diganti negara, skema ini membuat negara sulit mendorong kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) lakukan efisiensi. Skema gross split dimana tidak ada cost recovery diharapkan mendorong KKKS semakin efisien dalam berbisnis. “Arahan Presiden semua industri harus efisien, gross split ini arahan Presiden. Ini (industri migas) harus sebisa mungkin efisien,” kata dia. Skema gross split membuat perusahaan migas menentukan sendiri biaya yang sesuai untuk satu proyek yang harus di tanggungnya.

    Sehingga, perusahaan migas akan berbisnis mengikuti cost list yakni memakai jasa atau teknologi yang paling murah, hingga Semakin efisien. Negara juga tidak lagi diributkan dengan perdebatan biaya yang pas untuk satu proyek migas tertentu. “Orientasi SKK Migas berubah dari memerika biaya menjadi fokus ke produksi dan eksplorasi migas. Karena itu yang diperlukan oleh negara,” tutur Jonan. Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menambahkan, skema gross split yang disusun pemerintah juga memberikan kepastian hitungan bagi hasil.

    Pasalnya, penentuan bagi hasil akan ditentukan oleh variabel-variabel tertentu. Penentuan split akan dilakukan pada tiga tahap, sebelum eksplorasi, sesudah ditemukan cadangan migas, dan setelah produksi. “Pada awal, kami akan tentukan base split terlebih dahulu,” ujarnya. Base split ini kini masih dihitung oleh pemerintah. Selanjutnya setelah perusahaan migas memenangkan blok migas, pemerintah akan melihat lokasi blok migas, jenis migas, dan adanya zat ikutan lain (impurities).

    Blok yang berlokasi di lepas pantai, masuk di laut dalam, merupakan blok migas nonkonvensional, atau mengandung impurities seperti CO2 dan H2S, akan mendapat tambahan porsi split. Sebaliknya blok migas di darat, merupakan blok migas konvensional, atau tidak mengandung impurities, tak akan dapat tambahan split. Kemudian masuk ke fase produksi, tambahan split ditentukan apakah produksinya fase primary (belum ada upaya injeksi untuk meningkatkan produksi), secondary, atau tertiery.

Ini nanti muncul variable split,” jelasnya. Pemerintah, lanjut dia, akan memasukkan faktor harga minyak dan besaran produksi migas untuk hitungan split di progressif split. Insentif split akan diberikan jika produksi migas cukup kecil. Untuk harga minyak, ketika harga minyak rendah, KKKS akan mendapat tambahan split sebagai insentif. Sebaliknya, jika harga minyak melambung tinggi, maka tidak akan ada tambahan atau bahkan split akan dikurangi. “Jadi tidak ada lagi keuntungan terlalu besar bagi KKKS ketika harga minyak sangat tinggi,” tegas Arcandra.

    Jonan dan Arcandra menampik, skema gross split akan merugikan industri penunjang igas dalam negeri. Untuk memastikan perusahaan migas menggunakan barang dan jasa dalam negeri, pihaknya juga akan memberikan insentif split. Perusahaan migas yang memakai barang dan jasa dalam negeri akan memperoleh split yang lebih besar. Semakin besar Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) , semakin besar split nya. “Jadi gross split ini semestinya justru akan membuka pasar yang lebih besar bagi pelaku industri migas dalam negeri,” kata dia.

    Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Wira Yudha mengingatkan pemerintah agar skema grosssplit ini tunduk pada penguasaan negara atas kekayaan migas. Pemerintah harus memastikan masih ada kendali dalam bisnis migas yang dijalankan dengan skema gross split ini. Penghitungan bagi hasil juga harus diperhatikan secara cermat. “Bagi hasil saat ini 85:15 ini kalau di gross kan berapa bagian negara. Kemudian bagaimana kalau biaya membengkak,” ujarnya. Jonan menambahkan, skema gross split hanya diberlakukan untuk kontrak baru, yakni kontrak blok baru atau perpanjangan kontrak blok eksisting. Hal ini sebagai bukti bahwa pemerintah menghormati kontrak migas yang sudah ada. Kontrak PSC dengan skema cost recovery masih akan berlaku sampai kontrak selesai.

IN ENGLISH

Government Encourages Oil and Gas Industry of the Gross Efficient Split

    The government wants all etisien future industry, including the oil and gas industry. One of the efforts the efficiencies gained by implementing a cooperation contract with gross schemes split (for gross proceeds). Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ignatius Jonan said cooperation contracts (production sharing contract / PSC) scheme refundable investment costs (cost recovery) has been abandoned many countries.

    The reason is, because it costs the state to be replaced, this scheme makes it difficult country to encourage cooperation contract (PSC) did efficiency. Scheme gross split where there is no cost recovery is expected to encourage more efficient PSC in business. "Tutorial president all industries should be efficient, this split gross direction of the President. This (oil and gas) should be streamlined as much as possible, "he said. Scheme gross split makes oil companies decide the appropriate fee for a project that should be in tanggungnya.

    Thus, the oil companies will do business following the mailing cost to use the services or technology that is the most expensive, up more efficiently. The state also no longer fuss with the debate right cost for a particular oil and gas projects. "The orientation of SKK Migas changed from check to charge into the focus to the production and exploration of oil and gas. Because it is required by the state, "said Jonan. Deputy Minister Arcandra Tahar added, gross schemes split the government arranges also provide certainty for the results count.

    Because the determination of the result will be determined by certain variables. Determination of the split will be carried out in three stages, before the exploration, after being discovered oil and gas reserves, and after production. "At the start, we will specify the split first base," he said. Base this split is still counted by the government. Furthermore, after the oil and gas companies won oil and gas blocks, the government will see the location of oil and gas blocks, the type of oil and gas, and other follow-up their substances (impurities).

    Block located offshore, entered in the deep sea, a non-conventional oil and gas blocks, or contains impurities such as CO2 and H2S, will get an extra portion of the split. Instead onshore oil and gas blocks, a conventional oil and gas blocks, or does not contain impurities, there will be additional split. Then go into the production phase, additional split is determined whether the primary production phase (there has been no effort injection to increase production), secondary, or tertiery.

    It later emerged variable split, "he explained. The government, he added, would be included for the price of oil and the amount of oil and gas production to count split in the progressive split. Split incentives will be granted if the oil and gas production is quite small. For the price of oil, when oil prices are low, will get an extra PSC split as an incentive. Conversely, if oil prices soar, then there will be no additional or even a split would be reduced. "So there is no longer an advantage too great for PSC when oil prices are very high," said Arcandra.

    Jonan and Arcandra dismiss, the scheme will harm the split gross igas domestic supporting industries. To ensure that oil and gas companies using domestic goods and services, it will also provide incentives split. Oil and gas companies that use goods and services in the country will get a bigger split. The greater the content from local industry (DCL), the greater its split. "So this split gross properly it will open up a larger market for oil and gas industry players in the country," he said.

    Vice Chairman of Commission VII of the House of Representatives Satya Wira Yudha reminded the government to grosssplit scheme is subject to state control over the oil and gas wealth. The government should make sure they control the oil and gas business which is run by the scheme's gross split. Calculation of the results should also be considered carefully. "For the moment the result is that at 85:15 the gross how many parts of the country. Then how about the cost to swell, "he said. Jonan added, gross split scheme only applied to new contracts, namely a contract to a new or existing contract extension block. This is a proof that the government honor existing oil and gas contracts. PSC contract with cost recovery scheme will still be valid until the contract is completed.

Investor Daily, Page-9, Tuesday, Dec,20,2016