Pemberian Privilege untuk Untuk Pertamina Tak Langgar Konstitusi

    Pemberian keistimewaan (privilege) kepada PT Pertamina khususnya di sektor hulu minyak dan gas bumi nasional tidak menyalahi konstitusi, karena perusahaan adalah badan usaha milik negara di sektor energi terintegrasi sebagai representasi negara. Apalagi dominasi pengelolaan hulu migas oleh Pertamina sebagai national oil company (NOC) saat ini masih rendah dibandingkan dengan NOC negara lain “Akan lebih bagus dalam revisi UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang diinisiasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Pertamina diberikan semua privilege, tapi tidak menjadikannya sebagai regulator,” ujar Anggota Komisi VII DPR Satya Yudha. Saat ini, porsi Pertamina sekitar 20%, sementara negara lain seperti Brazil 81%,Aljazair 78%, Norwegia 58%, dan Malaysia 47%.

    Sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 36 Tahun 2012, terdapat 14 pasal UU No 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang inkonstitusional. Pertamina tidak berperan sebagai tuan di negara sendiri, sebagaimana berlaku bagi NOC negara lain yang porsi produksi domestiknya besar karena dominasi pengelolaan hulu migas oleh perseroan cukup rendah. Berlakunya UU No 22 Tahun 2001 membuat hak eksklusif BUMN mengelola migas  dalam UU No 44 Prp/1960 dan UU No 8/ 1971 hilang. Pengelolaan migas beralih kepada kontraktor asing melalui Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang Sekarang berganti nama menjadi SKK Migas.

    Menurut Satya pentingnya memberikan keistimewaan kepada Pertamina sebagai NOC sehingga ke depannya Pertamina menjadi punya nilai lebih daripada saat ini. Contoh privilese yang diberikan antara lain setiap kontrak yang akan habis (expired) Pertamina diberikan first right of refusal. Bisa juga semua blok-blok yang bagus dibelikan ke Pertamina, sementara sisanya baru diberikan kepada kontraktor bagi hasil (production sharing contract/PSC) dengan yang lain.“Banyak cara untuk menjadikan Pertamina besar,” katanya. DPR menurut Satya masih mendiskusikan revisi UU Migas. Salah satu klausul yang dimasukkan dalam revisi UU Migas adalah soal tata kelola sektor hulu migas. “Ada kelompok yang menginginkan Pertamina seperti Zaman dulu, operator sekaligus regulator. Kalau ini terjadi, kasihan Pertamina-nya,” kata Satya.

    Anggota Dewan Energi Nasional Syamsir Abduh mendukung agar revisi UU Migas nanti dapat memperkuat posisi Pertamina sebagai NOC dan menjadikan Pertamina sebagai representasi negara dalarn penguasaan dan pengusahaan migas sehingga fungsi dan kewenangan SKK Migas diserahkan ke Pertamina. “Percepatan penyelesaian RUU Migas akan memberi solusi komprehensif untuk menjawab persoalan migas dari hulu ke hilir dalam upaya mendukung kedaulatan energi,” ujarnya. Menurut Syamsir, peraturan pengganti UU (perpu) dapat menjadi solusi atas kedudukan SKK Migas yang belum jelas, bahkan berpotensi ilegal dan tentunya bisa membahayakan kelangsungan pengelolaan migas di tanah air. 

    Dalam Revisi UU Migas, Pertamina diusulkan menggantikan SKK Migas menjadi regulator, pengawas dan operator kegiatan usaha hulu migas di Tanah Air. Kewenangan perumusan kebijakan dan strategi tetap berada di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan kelembagaan SKK Migas dinilai lebih sesuai dengan amanat UUD 1945 dan Keputusan Mahkamah Konstitusi. Sementara itu, mantan annggota Tim Refomasi Tata Kelola Migas Fahmy Radhi sebelumnya mengatakan revisi UU Migas harus memberikan privilege kepada Pertamina.

    Keistimewaan yang diberikan kepada Pertamina itu meliputi pemberian hak utama dalam penawaran lahan migas yang baru (new black offered), hak utama untuk mengakuisisi partisipasi interest (existing contract), dan hak utama untuk mengelola lahan yang kontraknya sudah berakhir (expiring contract).

IN ENGLISH

Granting Privilege for Pertamina Not To Violate Constitution

    Granting privileges to PT Pertamina, especially in the upstream sector of the oil and of natural gas does not violate the constitution, because the company is state-owned enterprises in the energy sector is integrated as a representation of the state. Moreover, the dominance of the management of upstream oil and gas by Pertamina as the national oil company (NOC) is still low compared with the NOCs of other countries "would be great in the revision of Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas initiated by the House of Representatives (DPR), Pertamina given all privileges, but did not make it as a regulator, "said House Commission VII member Satya Yudha. Currently, Pertamina portion of approximately 20%, while other countries such as Brazil 81%, Algeria 78%, Norway 58%, and Malaysia 47%.

    Corresponding decision of the Constitutional Court (MK) No. 36 of 2012, there are 14 chapters of Law No. 22 of 2001 on Oil and Gas unconstitutional. Pertamina does not act as a master in his own country, as applicable to the NOC other countries large portion of domestic production due to the dominance of upstream oil and gas by the company's management is quite low. The enactment of Law No. 22 of 2001 made the exclusive right to manage state-owned enterprises in the oil and gas Law No. 44 Prp / 1960 and Law No. 8/1971 missing. Oil and gas management is transferred to foreign contractors through the Executive Agency for Upstream Oil and Gas (BP Migas) is now renamed SKK Migas.

    According to Satya importance privileges for Pertamina as the NOC so that the front Pertamina to have more value than it currently is. Examples of privileges granted include any contracts that will expire (expired) Pertamina is given first right of refusal. Can also all the good blocks bought to Pertamina, while the remainder is given to the contractor for the results (production sharing contract / PSC) with the others. "There are many ways to make a big Pertamina," he said. DPR according to Satya still discussing a revision of the Oil and Gas Law. One of the clauses included in the revision of oil and gas law is a matter of governance of the upstream oil and gas sector. "There is a group that wants Pertamina like the old days, operator and regulator. If this happens, Pertamina sorry for her, "says Satya.

    National Energy Board Member Abduh Siregar support that the revision of oil and gas law can strengthen their future Pertamina as the NOC and make Pertamina as a state representation dalarn mastery and exploitation of oil and gas so that the functions and authority of SKK Migas submitted to Pertamina. "Accelerating the completion of oil and gas bill will provide a comprehensive solution to address the issue of oil and gas from upstream to downstream in an effort to support energy sovereignty," he said. According to Siregar, regulation in lieu of law (perpu) can be a solution to SKK Migas position is not yet clear, and even potentially illegal and certainly could jeopardize the management of oil and gas in the country.

    In the revised Law on Oil and Gas, Pertamina proposed replacing SKK Migas as a regulator, supervisor and operator upstream oil and gas activities in the country. The authority of the formulation of policies and strategies remain in the Ministry of Energy and Mineral Resources. Institutional change SKK Migas assessed more in line with the mandate of the 1945 Constitution and the Constitutional Court's decision. Meanwhile, former annggota Governance Reform Team Migas Fahmy Radhi said earlier revision of oil and gas law should give privilege to Pertamina.

    Privileges granted to Pertamina include major entitlement in the offer of new oil and gas fields (new black offered), the primary right to acquire a participation interest (existing contract), and the primary right to manage land whose contract has expired (expiring contract).

Investor Daily, Page-9,Tuesday, Dec,6,2016

Industri Hulu Migas Prioritas Tenaga Kerja Indonesia

    Pengoptimalan sumber daya alam minyak dan gas selalu menyimpan tantangan tersendiri bagi industri hulu minyak dan gas di Indonesia. Berbagai upaya yang dilakukan agar potensi migas di Indonesia bisa dimanfaatkan secara optimal memerlukan dukungan sumber daya manusia yang berkualitas dan kompeten. Sebagai Salah satu industri yang padat modal, sektor hulu migas tetap mengutamakan pemanfaatan tenaga kerja Indonesia (TKI) dalam memenuhi kebutuhan sumber daya manusia, Jumlah pekerja lokal di sektor strategis ini bahkan sudah jauh melampaui jumlah tenaga kerja asing (TKA).

    Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), pada 2015 jumlah tenaga kerja asal Indonesia yang bekerja di Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) mencapai 31.742 pekerja atau sekitar 97persen dari total jumlah pekerja. Sedangkan jumlah tenaga kerja asing sebanyak 1.022 orang atau hanya berkisar 3 persen. Dalam 10 tahun terakhir, jumlah  TKI di industri hulu migas mengalami kenaikan seiring bertambahnya kegiatan operasi yang dilaksanakan KKKS.

    Sebaliknya, jumlah TKA yang bekerja di industri ini cenderung tidak mengalami penambahan meski banyak proyek besar yang sedang berlangsung. “Sektor hulu migas berkomitmen penuh untuk mengembangkan kapabilitas dan kapasitas nasional dalam bidang sumber daya manusia,” kata Kepala SKK Migas, Amien Sunaryadi. Menurut Amien, komitmen untuk memprioritaskan TKI tetap dipegang industri hulu migas pasca diberlakukannya Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

    Komitmen tersebut diwujudkan salah satunya masalah pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Hulu minyak dan gas (LSP Hulu Migas). Lembaga ini mewadahi kegiatan pengembangan sumber daya manusia di industri hulu minyak dan gas melalui program program sertifkasi kompetensi pekerja. Pemerintah sendiri mewajibkan pekerja sektor hulu minyak dan gas untuk memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) seperti diatur dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 05 Tahun 2015.

    Dalam aturan tersebut, ada 35 jenis SKKNI yang Wajib dipenuhi oleh pekerja di industri hulu migas Amien mengatakan, selain kewajiban mengikuti sertifikasi, sumber daya Manusia di sektor hulu migas didorong untuk terus mengembangkan kompetensi yang dimiliki. keterlibatan pihak lain, seperti perguruan tinggi serta balai pendidikan dan pelatihan, turut dibutuhkan dalam mencetak tenaga kerja Indonesia yang profesional. “Sedini mungkin, sumber daya manusia yang ada di Indonesia harus disiapkan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja profesional dindustri hulu migas,” katanya.

    Melalui berbagai upaya untuk meningkatkan kompetensi pekerja, tenaga kerja lokal diharapkan bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kesempatan tersebut akan makin terbuka apabila investasi di Sektor hulu migas terus meningkat.

IN ENGLISH

Upstream Oil and Gas Industry Labor Priority Indonesia

    Optimization of natural resources of oil and gas have always save a challenge for the upstream oil and gas industry in Indonesia. Various efforts were made so that the potential oil and gas in Indonesia can be utilized optimally require human resources support qualified and competent. One of the industry as capital intensive upstream oil and gas sector while maintaining the utilization of Indonesian workers (TKI) in meeting the human resource needs, Number of local workers in strategic sectors, and it even has far exceeded the number of foreign workers (TKA).

    Based on data from Special Unit of Upstream Oil and Gas (SKK Migas), in 2015 the number of workers from Indonesia who work in the Contractor of Cooperation Contract (PSC) reached 31 742 workers, or about 97persen of the total number of workers. While the number of foreign workers as many as 1,022 people or only about 3 percent. In the last 10 years, the number of migrant workers in the upstream oil and gas industry has increased with increasing operations conducted by KKKS.

    In contrast, the number of foreign workers who work in this industry tend to be no increase in spite of many large projects are ongoing. "Upstream oil and gas sector is fully committed to develop national capabilities and capacities in the field of human resources," said Head of SKK Migas, Amien Sunaryadi. According to Amien, a commitment to prioritize migrant workers still held upstream oil and gas industry after the entry into force of the ASEAN Economic Community (AEC).

    The commitment is embodied one problem formation Professional Certification Institute Upstream Oil and Gas (Oil and Gas Upstream LSP). These institutions facilitate the activities of human resource development in the upstream oil and gas industry through competency certification program workers. The government itself require workers upstream oil and gas to meet the Indonesian National Work Competence Standards (SKKNI) as stipulated in the Regulation of the Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) No. 05 of 2015.

    In these rules, there are 35 types of SKKNI Mandatory filled by workers in the upstream oil and gas industry Amien said, in addition to the obligation to follow the certification, human resources in the upstream oil and gas sector are encouraged to continue to develop their competence. involvement of other parties, such as universities and centers of education and training, also required in print professional Indonesian workers. "As early as possible, the human resources that exist in Indonesia must be prepared to meet the needs of professionals in industry upstream oil and gas," he said.

     Through various efforts to improve the competence of workers, the local labor force is expected to be able to host in their own country. The occasion will be more open when investments in upstream oil and gas sector continues to increase.

Koran Tempo, Page-3,Tuesday, Dec,6,2016

Pemerintah Menolak Dua Permintaan Inpex

    Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bersama Kementerian Koordinator Kemaritiman menolak dua dari lima permintaan Inpex Corporation terkait proyek Lapangan Aba di Blok Masela. Permintaan Inpex yang ditolak itu adalah moratorium 10 tahun. Moratorium atau penangguhan kontrak diminta lnpex, karena pemerintah mengubah desain proyek dari di laut menjadi di darat. Harapannya, dengan moratorium ini kontrak Inpex bisa diperpanjang dari yang sebelumnya akan berakhir tahun 2028 bertambah menjadi 2038.

    Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar menyatakan pihaknya tidak akan memberikan moratorium kontrak kepada Inpex selama 10 tahun. Alasannya, karena sewaktu proyek ini di pindahkan dari ofshore menjadi offshore masih banyak komponen yang bisa dipakai. Jadi, tidak sebagian besar  proyek berubah. “Kami akan memberikan (moratorium) tapi tidak 10 tahun, Hitungannya kurang jauh dari itu, lagi negosiasi," terangnya di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. Arcandra masih belum mau memberikan detail berapa moratorium yang akan diberikan dan yang pantas diberikan ke Inpex. "Yang jelas kami menghitung atas dasar perhitungan yang masuk akal," ujarnya.

    Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, keputusan soal permintaan waktu moratorium kontrak 10 tahun kepada Inpex sudah dibuat dan tidak dikabulkan. Selain itu, kapasitas kilang LNG tetap 7,5 juta ton per tahun atau million tons pertahun. (MTPA). Jadi, tidak akan diubah menjadi 9,5 MTPA. "Jadi di petrochemical dan pupuk bisa sampai 9,5 MTPA, malah lebih. Jadi 9,5 bukan di LNG nya. LNG tetap 7,5 MTPA dan plus-plusnya tadi," ungkap Arcandra.  Arcandra juga menanggapi permintaan lain yang sampai saat ini masih dibahas, yakni soal permintaan Inpex soal biaya eksplorasi US$ 1,6 miliar yang mestinya masuk cost recovery.

    Dia menyatakan, pemerintah sedang menghitung besaran sunk cost atau biaya yang bisa dikembalikan ketika melakukan eksplorasi. Tapi, Tidak sampai segitu US$ 1,6 miliar. Janganlah, ini buat kepentingan bangsa, yang mana bisa di recovery mana yang tidak. Tidak bisa sepihak, harus diaudit, ujarnya. Sedangkan terkait permintaan Inpex mendapatkan tingkat pengembalian investasi atau internal rate of return (IRR) yang eknomis dan percepatan perizinan sejauh ini masih terus dibahas. Senior Communciation Manager Inpex Usman Selamet mengatakan sejauh ini pihaknya terus bertemu dengan Kementerian ESDM dan SKK Migas membahas kondisi yang dibutuhkan agar proyek Abadi mencapai keekonomian proyek yang baik.

    Pihaknya juga masih tetap optimistis bahwa pemerintah memahami dan memberikan keputusan terbaik terkait rencana pengembangan Iapangan gas Abadi di Blok Masala. Sehingga proyek dapat Segera dimulai. Sebagaimana keinginan kita semua, ungkap Usman.

IN ENGLISH
Government Refuses Two Requests Inpex

    Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) together with the Coordinating Ministry for maritime rejected two out of five requests related projects Inpex Masela Courses in Aba. Inpex rejected the request is a moratorium of 10 years. Moratorium or suspension of the contract requested lnpex, because the government changed the design of the project in the sea into land. Hopefully, with this moratorium Inpex contract can be extended from the previous one will expire in 2028 increased to 2038.

    Deputy Minister Arcandra Tahar said it would not give the contract to Inpex moratorium for 10 years. The reason is that when the project is on the move from ofshore be offshore are many components that can be used. So, do not most of the project changed. "We will give (the moratorium) but not 10 years, count less than that, the negotiations," he explained in the Office of the Coordinating Ministry for maritime. Arcandra still not willing to provide details of how the moratorium to be provided and which deserve to be given to Inpex. "The obviously we calculate on the basis of the calculation reasonable, "he said.

    Coordinating Minister asserted maritime Luhut Binsar Panjaitan, a decision on the moratorium request 10-year contract to Inpex has been made and was not granted. In addition, the capacity of the LNG plant remains 7.5 million tonnes per year or a million tons per year. (MTPA). So it will not be changed to 9.5 MTPA. "So in the petrochemical and fertilizer can be up to 9.5 MTPA, even more. So 9.5 is not in its LNG. LNG remains 7.5 MTPA and a plus-plusnya before," said Arcandra. Arcandra also respond to other requests until now still being discussed, which is about the matter of the request Inpex exploration expenditures of US $ 1.6 billion that should go in cost recovery.

    He said the government was calculating the amount of sunk costs or expenses that may be returned when exploration. But, not to much of US $ 1.6 billion. Do not, is for the interests of the nation, which can be recovered which are not. Can not be unilateral, should be audited, he said. While demand related Inpex get the return on investment or internal rate of return (IRR) is economical and acceleration of licensing is still being discussed so far. Inpex communciation Senior Manager Usman Slamet said so far it has continued to meet with the Ministry of Energy and Oil and Gas SKK discuss the conditions necessary for the project to achieve the economics Abadi good project.

    It also remains optimistic that the government understands and provides the best decisions related to the development plan Iapangan Abadi gas in Block Masala. So the project can soon begin. As we all desire, said Usman.

Kontan, Page-14,Tuesday, Dec,6,2016

Investasi Hulu Migas Bisa US$ 12 Miliar

    Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi memproyeksikan, investasi hulu migas sepanjang 2016 bisa menyentuh angka US$ 12 miliar. Hingga November 2016 saja, investasi hulu migas mencapai US$ 10,43 miliar. Mayoritas investasi itu untuk kegiatan eksploitasi sebesar US$ 10,3 miliar dan eksplorasi sekitar US$ 94 juta. "Investasi eksplorasi memang sangat kecil. Biaya expenditure yang dikeluarkan adalah biaya produksi. Komponen utama expenditure untuk biaya produksi,“ terang Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi

    Sejumlah biaya produksi itu digunakan untuk sejumlah program kerja. Hingga November, seismik dua dimensi (2D) baru 1.500 kilometer per- segi (km2). Padahal ditargetkan mencapai 11.126 km. Untuk seismik tiga dimensi (3D) ditargetkan 5.216 km2. Hingga Desember 2016 di- proyeksi mencapai 6.800 km2. Lalu target sumur eksplorasi sebanyak 67 sumur. Tapi di proyeksi, hingga akhir tahun hanya mencapai 43 sumur yang bisa dibor.

    Selain kegiatan tersebut, kontraktor migas juga melakukan kegiatan sumur pengembangan, kerja ulang (work over), dan well service. Kegiatan itu untuk menahan penurunan produksi. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan bisa meningkatkan produksi migas tahun ini. "Kalau tidak melakukan apa- apa ada penurunan 13,3%. Nah karena melakukan well service, work over dan pengeboran development maka produksi meningkat sehingga decline lebih kecil,“ kata Amien.

    Dengan demikian SKK Migas memproyeksikan, hingga akhir tahun produksi minyak akan mencapai 831.500 barel per hari dan gas 7.945 mmscfd. Untuk lifting atau penjualan minyak yang dihitung di atas kapal, bisa  821.800 dan gas sebesar 6.643 mmscfd. "Kami optimistis, produksi dan lifting seperti yang ditetapkan di APBN tercapai," ujar Amien. Selain itu hingga 30 November 2016 sudah terdapat 27 plan of development (POD) dan plan off the development (POFD). Total investasi dari 27 POD dan POFD itu mencapai US$ 2,85 miliar.

IN ENGLISH

Upstream Oil and Gas Investment Could US$ 12 billion

    Special Unit of Upstream Oil and Gas projecting, along the upstream oil and gas investment in 2016 could touch the figure of US $ 12 billion. Up to November 2016 alone, upstream oil and gas investment reached US $ 10.43 billion. The majority of the investment is to exploit the activities of US $ 10.3 billion and exploration of approximately US $ 94 million. Exploration investment is very small indeed. Costs incurred expenditure is the cost of production. The main components of expenditure for the cost of production, "explained Head of SKK Migas Sunaryadi Amien.

    Some production cost was used for a number of work programs. Until November, seismic two-dimensional (2D) new 1,500 square kilometers (km2). Though targeted to reach 11,126 km. For seismic three-dimensional (3D) the targeted 5,216 km2. Until December 2016 in the projection reaches 6,800 km2. Then the target of exploration wells by 67 wells. But in the projection, until the end of the year only reached 43 wells that can be drilled.

    In addition to these activities, oil and gas contractors also perform activities of development wells, re-work (work-over), and well service. The activity was to restrain the decline in production. Through these activities, is expected to increase oil production this year. "If you do not do anything there was a decrease of 13.3%. Due to perform well service, drilling and development work over the production increased so that a smaller decline," said Amien. Thus SKK Migas projected that by year-end oil production will reach 831 500 barrels per day and 7945 MMSCFD gas.

    For lifting or oil sales are calculated on the boat, gas amounted to 821 800 and 6 643 MMSCFD. "We are optimistic, production and lifting as specified in the state budget is reached," said Amien. In addition to 30 November 2016, there are 27 plan of development (POD) and the plan off the development (POFD). The total investment of 27 POD and POFD it reached US $ 2.85 billion.

Kontan, Page-14,Tuesday, Dec,6,2016

Penurunan Harga Gas Tak Memuaskan

    Pemerintah akhirnya menurunkan harga gas industri. Lewat Peraturan Menteri Energi Surnber Daya dan Mineral (ESDM) No 40/2016 tentang Harga Gas untuk Industri Tertentu, harga gas untuk industri pupuk, petrokimia dan baja turun mulai 1 Januari 2017. Tak hanya itu, tarif pengangkutan gas melalui pipa (toll fee) di ruas tertentu juga dipangkas. Hanya, berdasar lampiran aturan ini, penurunan harga gas ini nyatanya hanya berlaku bagi perusahaan yang berbahan baku gas saja, begitu juga penurunan tarif pipa.

    Aturan yang diteken Menteri ESDM Ignasius Jonan 25 November ini berbeda dengan amanat Peraturan Presiden No. 40/ 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi yang diteken Mei 2016. Ada tujuh industri yang seharusnya bisa menikmati penurunan harga gas. Selain industri pupuk, petrokimia dan baja, ada industri kaca, keramik, sarung angan serta oleochemical yang seharusnya juga menikmati penurunan harga gas. Turun rata-rata di kisaran US$ 1,5 per mmbtu, penurunan harga ini juga tak sesuai harapan tiga industri yang mendapat potongan harga gas.

    Ambil contoh harga gas Pupuk Sriwidjaja Palembang dari JOB PHE-Talisman, harganya masih di atas US$ 6 per mmbtu. Harga gas industri ini turun menjadi US$ 6,48 per mmbtu dari harga semula US$ 6,56 per mmbtu. Menurut Direktur Produksi PT Pupuk Kujang Maryono, dengan harga dasar US$ 6 per mmbtu, produsen pupuk belum bisa bersaing dengan produsen pupuk lain di luar negeri. "Kami ingin harganya US$ 4 per mmbtu," katanya.

    Penurunan harga gas pupuk saat ini tak jauh berbeda dengan realisasi harga gas yang dibayar Pupuk Kujang. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM IGN Wiratmaja Puja mencoba menjelaskan, penetapan harga gas untuk tiga industri itu seharusnya menggunakan formula harga. Namun, karena harga produk di tiga industri ini masih rendah, harga patokan gas memakai harga dasar (floor price). "Ada floor price-nya, tergantung harga produk," ungkapnya.

    Kata Wiratmaja, dengan formula harga yang ditetapkan Menteri ESDM ini, pemerintah tak menanggung penurunan harga sendirian. Selain penerimaan pemerintah terpangkas, penerimaan kontraktor juga berkurang. Masalahnya, penurunan harga gas kali ini sesuai harapan pengusaha. Padahal, sejak awal tahun 2016, pemerintah menjanjikan penurunan harga gas agar industri lokal bisa bersaing. Beleid Menteri ESDM ini juga berbeda dengan Perpres 40/2016. "Kepastian penurunan harga gas untuk sektor lain harusnya juga mutlak berlaku tahun ini. Ini harus dipatuhi dan dilaksanakan Menteri ESDM, " tandas Ketua Umum Asosiasi Kaca Lembaran dan Pengaman (AKLP) Yustinus Gunawan.

IN ENGLISH

Gas Price Decline Not Satisfactory

    The government finally lowered the price of industrial gases. Through the Minister of Energy and Mineral Power Surnber (ESDM) No. 40/2016 on Gas Prices for Industry Specific, gas prices for the fertilizer industry, petrochemical and steel fell from 1 January 2017. Not only that, the transport of gas through the pipeline tariff (toll fee) in certain segments also trimmed. Only, based on the annex to this rule, the decline in gas prices is in fact only applies to companies whose raw material gas only, as well as pipeline tariff reduction.

    Rules were signed by the Minister of Energy and Mineral Ignatius Jonan 25 November is different from the mandate of Presidential Decree No. 40/2016 Pricing Natural Gas, which was signed in May 2016. There were seven industries that should be able to enjoy a decrease in gas prices. In addition to the fertilizer industry, petrochemical and steel, there is glass industry, ceramics, fancy gloves and oleochemical that should also enjoy a reduction in gas prices. Fell on average in the range of US $ 1.5 per mmbtu, this price reduction is also not as expected the three industries which get discounted gas prices.

    Take for example the price of gas Fertilizer Sriwidjaja Palembang from PHE JOB-Talisman, is still above US $ 6 per mmbtu. Industrial gas prices fell to US $ 6.48 per mmbtu from the original price of US $ 6.56 per mmbtu. According to the Production Director of PT Pupuk Kujang Maryono, with a base price of US $ 6 per mmbtu, fertilizer manufacturers can not compete with other fertilizer producers abroad. "We wanted it costs US $ 4 per mmbtu," he said.

    The decline in gas prices of fertilizer at this time is not much different from the actual gas price paid Pupuk Kujang. Director General of Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources IGN Wiratmaja Puja tried to explain, the pricing of gas for the three industries it is supposed to use the price formula. However, since the prices of products in three industry is still low, the benchmark price of gas put on the base price (floor price). "There are its floor price, depending on the price of the product," he said.

    Wiratmaja said, with a set price formula Minister, the government does not bear the price reductions alone. In addition to government revenue was cut, the reception contractor is also reduced. The problem is, the decline in gas prices this time according the expectations of employers. In fact, since the beginning of 2016, the government promised that the gas price decline of local industry can compete. Beleid Minister is also different from the regulation 40/2016. "Certainty drop in the price of gas to other sectors should also absolute effect this year. This should be complied with and implemented the Minister of Energy," said Chairman and Safety Sheet Glass Association (AKLP) Justin Gunawan.

Kontan,Page-14,Tuesday,Dec,6,2016

Upstream Oil and Gas Investigation Realization Declines

    Upstream oil and gas investment this year is lower than last year's US $ 12.05 billion. The Special Task Force for Upstream Oil and Gas Business Activities (SKK Migas) projects that upstream oil and gas investment by the end of this year will only reach the US $ 11.4 billion. Meanwhile, the realization of upstream oil and gas investment from January to November 2016 reached the US $ 10.43 billion.

Blogger Agus Purnomo in SKK Migas

    SKK Migas Deputy for Financial Control, Parulian Sihotang, said that this year's upstream oil and gas investment target will not be achieved because it is still affected by low oil prices. Cooperation contract contractors (KKKS) have reduced their activities this year. 

    The investment realization was dominated by production activities which reached US $ 10.3 billion, while exploration activities were the only US $ 309 million. SKK Migas noted that there are ten new oil and gas production facilities that could be completed this year.

Block Cepu

    The blocks include Train-B Block Cepu (ExxonMobil Cepu Limited EMCL), onshore receiving facility (ORF) Bukit Tua Field (Petronas Carigali Ketapang 2 Limited), Donggi and Pondok Makmur (PT Pertamina EP), Dayung Compression-2 (ConocoPhilips Grissik Ltd.), and IDD Bangka (Chevron Indonesia) In addition, the North Duri Development Area 13 (PT Chevron Pacific Indonesia), Karendan (Ophir Energy), KRA South (Star Energy Kakap Ltd.), and Ario Damar-Sriwijaya Phase-1 (Tropical Pandan Energy).

    Oil and gas investment this year is low because several activities carried out by contractors are also still below target. The realization of exploration well drilling was only 43 units of the target of 67 units and development wells were only 223 wells of the target of 245 wells.

"At least US $ 11.4 billion will reduce activities due to prices," he said.

    Head of SKK Migas Amien Sunaryadi said that next year's investment cannot be estimated because he is waiting for the 2017 work plan and budget / WP & B preparation process.

     SKK Migas is optimistic that this year's oil and gas production target is ready to sell or lifting at 821,800 barrels per day (BPD) of oil and gas 6,643 MMscfd.

"There is a decrease of 13.3% if you do nothing. 2016 is great for maintaining its declining, ”he said.

    This year, SKK Migas has approved 27 plans of development / PoD and plans of future development / POFD. The entire POD and POFD are estimated to be able to increase oil and gas reserves by 204 million barrels of oil equivalent.

    From the POD there is also an oil and gas investment plan of up to the US $ 2.85 billion. Amien added that the gross revenue from oil and gas as of December 31 was the US $ 23.98 billion. This figure includes a cost recovery of US $ 11.47 billion, thus a net income of US $ 12.5 billion. 

    The revenue sharing for contractors is US $ 3.22 billion and the government is the US $ 9.29 billion. The 2017 lifting production target, which is 815,000 bpd of oil and 6,440 MMscfd of gas, will be borne by ten large contractors.

Chevron Pacific Indonesia

    Contractors supporting oil lifting are Chevron Pacific Indonesia (Block Rokan) 228,908 bpd, ExxonMobil Cepu Limited EMCL (Cepu Block) 200,000 bpd, PT Pertamina EP (spread in Indonesia) 84,214 bpd, Total E&P Indonesie (Mahakam Block) 52,852 bpd.

    Lifting was supported by PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java Limited (Block ONWJ) 36,500 bpd, CNOOC SES Limited (Blok South East Sumatra) 31,398 bpd, Chevron Indonesia Company (Blok East Kalimantan) 17,700 bpd, ConocoPhilips (Blok B South Natuna) 17,400 BPD, Petronas Carigali Ketapang Limited (Ketapang Block) 15,631 BPD and PetroChina International Jabung Limited (Blok Jabung) 14,400 BPD.

Bisnis Indonesia,Page-30,Tuesday,Dec,6,2016

IPA Minta Assume and Discharge Diberlakukan Kembali

     Indonesian Petroleum Association (IPA) meminta pemerintah untuk kembali memberlakukan prinsip assume and discharge dalam kontrak migas. Pasalnya, assume and discharge dapat memberikan kepastian bisnis bagi perusahaan migas. Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong mengatakan, prinsip assume and discharge memberikan kepastian hitungan keekonomian proyek migas bagi investor. Jika prinsip ini diberlakukan, maka keekonomian proyek migas tidak akan berubah lantaran tidak bakal terkena imbas jika ada regulasi perpajakan baru. Menurut dia, Indonesia harus bersanding dengan negara-negara lain jika ingin menggaet investor untuk menggarap potensi migas yang ada. 

    Pasalnya, perusahaan minyak dan gas internasional pasti akan menanamkan modalnya di negara yang memberikan hitungan keekonomian Iebih baik. Marjolijn mengatakan jadi kami minta pemerintah untuk bandingkan dengan tempat lain. Jangan hanya melihat apa yang baik buat saya, tetapi ini cukup menarik tidak. Karena memang harus menarik, kecuali kalau dalam negeri bisa mandiri. Karenanya jika pemerintah tidak dapat memasukkan prinsip assume and discharge dalam revisi Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2010 soal cost recovery atau biaya investasi yang dapat dikembalikan, IPA meminta klausul itu masuk dalam revisi Undang-Undang Migas.

    Meski tidak bisa dengan revisi Peraturan Pemerintah 79/2010, kalau ada Undang-Undang Minyak dan Gas yang baru, tolonglah supaya assume and discharge dimasukkan lagi,” ujarnya. Terkait usulan IPA untuk revisi Undang-Undang Minyak dan Gas, kata Marjolijn, pihaknya akan melihat terlebih dahulu draft yang disusun oleh Komisi VII DPR RI. Namun yang jelas, IPA pasti akan mengusulkan diberlakukannya prinsip assume and discharge. Hal lain yang diminta IPA agar bisnis hulu migas Iebih bergairah adalah penyederhanaan perizinan, Menurut Marjolijn, pihaknya dapat menghabiskan waktu dari bulanan hingga tahunan untuk merampungkan perizinan proyek migas.

    Hal ini lantaran jumlah izin dan dokumen pelengkapnya sangat banyak. Kalau perizinan cepatkan bisa cepat produksi dan uang cepat kembali. Tetapi kalau perizinan lama, uang berhenti, itu pengaruhi keekonomian,” jelas dia. Selain itu, IPA juga meminta pemerintah memberikan kepastian hukum.
Dia menuturkan, bisnis migas merupakan bisnis jangka panjang. Karenanya apa yang telah disepakati oleh perusahaan migas dan pemerintah dalam kontrak minyak dan gas, sebaiknya tidak ada perubahan regulasi.

    Sementara itu, terkait revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 79/ 2010, IPA masih menunggu pemerintah. Marjolijn menjelaskan, pembahasan soal PP 79/2010 antara pemerintah dan IPA telah selesaj. Saat ini, pemerintah masih membahas revisi beleid ini secara internal. Dalam PP 79 ini, seperti telah dikatakannya, tidak ada prinsip assume and discharge. Namun, pemerintah menjanjikan pembebasan pajak bagi perusahaan migas yang masih pada tahap melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah kerjanya.

    Sementara jika blok migas sudah tahap produksi, tetap dikenai pajak. Kalau sudah produksi, yang harus minta untuk dipertimbangkan (dibe-
baskan pajaknya) ,” jelas Marjolijn. PP 79/2010 perlu direvisi lantaran menjadi penghambatan investasi minyak dan gas nasional. Jika tidak dicarikan
solusi, beleid ini bakal membuat kegiatan hulu migas terus berkurang yang tercermin dari terus menurunnya produksi minyak dari 800 ribu
barel per hari (bph) pada tahun ini dan diprediksi menjadi 400 ribu bph pada 2020. Penurunan ini bukan hanya lantaran sumur minyak dan gas yang sudah tua, tetapi juga tidak adanya kegiatan eksplorasi.

IN ENGLISH

Ask IPA Assume and Discharge Enforced Return

    Indonesian Petroleum Association (IPA) has asked the government to re-enact the principle assume and discharge the oil and gas contracts. The reason, assume and discharge can provide business certainty for oil and gas companies. IPA Executive Director Marjolijn Wajong say, assume and discharge principle a matter of economics provide certainty for investors of oil and gas projects. If this principle is applied, then the economics of oil and gas projects will not be changed because the impact would not be affected if there is a new tax regulation. According to him, Indonesia must be coupled with other countries if it is to attract investors to the potential of existing oil and gas.

    Because the international oil and gas companies would have to invest in a country that provides a count of Iebih good economics. Marjolijn say so we ask the government to compare with other places. Do not just look at what is good for me, but this is not interesting enough. Because it should be interesting, unless the country can be independent. Therefore, if the government can not incorporate the principle assume and discharge the revision of Government Regulation No. 79 Year 2010 on cost recovery or cost of investment that can be restored, IPA requested revision clause was included in the oil and gas law.

    Although not able to revision of Government Regulation 79/2010, if there is the Law on Oil and Gas new, so please assume and discharge entered again, "he said. IPA proposal related to the revision of the Law on Oil and Gas, said Marjolijn, it would see the first draft prepared by the Commission VII of the House of Representatives. But clearly, the IPA will definitely propose the implementation of the principle assume and discharge. Another thing IPA requested that upstream oil and gas business is a passionate Iebih simplification of licensing, according Marjolijn, it can take from monthly to yearly to finalize the licensing of oil and gas projects.

    This is because the number of permits and accompanying documentation very much. If licensing cepatkan production can be fast and quick money back. But if the old licensing, the buck stops, it affects the economics, "he explained. In addition, the IPA also asked the government to provide legal certainty. He said, the oil and gas business is a long term business. Therefore what has been agreed upon by the oil companies and the government in the oil and gas contracts, there should be no change in the regulation.

    Meanwhile, related to the revision of Government Regulation (PP) No. 79/2010, IPA is still waiting for the government. Marjolijn explained, discussions of PP 79/2010 between the government and the IPA have selesaj. Currently, the government is still discussing the revision of this policy internally. In PP 79, as has been said, there is no principle assume and discharge. However, the government has promised tax breaks for oil and gas companies that are still at the stage of exploration activities in the work areas.

    Meanwhile, if the oil and gas blocks has been the production stage, still taxed. If it's production, which should be asked to consider (dibe-
liberated taxes), "said Marjolijn. PP 79/2010 need to be revised due to inhibition of the national oil and gas investments. If not resolved
solution, this policy will make the upstream oil and gas activity continues to decrease, as reflected in the continued decline in oil production of 800 thousand barrels per day (bpd) this year and is predicted to be 400 thousand bpd in 2020. This decrease is not only because of oil and gas wells are old, but also the lack of exploration activity.

Investor Daily, Page-9, Monday, Dec,5,2016

Keputusan RI di OPEC Berdampak Positif

    Pemerintah belum bisa memastikan sampai kapan Indonesia membekukan keanggotaannya dalam Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC). “Belum tahu. Saya konsultasi dulu dengan Presiden,” ujar Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Ionan di Geopark Batur di Bali. Jonan pun enggan menyebut aspek-aspek yang akan dipertimbangkan dalam menentukan lama waktu Indonesia menjadi anggota nonaktif OPEC. Dalam Sidang ke-171 OPEC di Wina, Austria, Rabu (30/11), Indonesia memutuskan untuk membekukan keanggotaan sementara Waktu (temporary suspend).

    Sebelumnya Indonesia pernah melakukan hal serupa pada 2008. Pembekuan keanggotaan Indonesia untuk kedua kalinya, tidak Iepas dari keputusan OPEC memangkas produksi minyak mentah sebesar 1,2 juta barel per hari (bph) di luar kondensat. Indonesia diminta memotong produksi sekitar 5% atau setara 37 ribu bph. Jonan kembali menekankan bila tetap menjadi anggota aktif OPEC, Indonesia berpotensi kehilangan penerimaan negara sebesar US$ 2 juta per hari. Meski mereka (OPEC) potong produksi, kita enggak perlu.

IN ENGLISH

Decision Repubik of  Indonesia in OPEC Positive Impact

    The government could not confirm until when Indonesia freeze its membership in the Organization of Petroleum Exporting Countries (OPEC). "Not know. My first consultation with the President, "said Minister of Energy and Mineral Resources (ESDM) Ignatius Ionan in Geopark Batur in Bali. Jonan was reluctant to mention the aspects to be considered in determining the length of time off Indonesia became a member of OPEC. In the 171 th Session of OPEC in Vienna, Austria, on Wednesday (30/11), Indonesia decided to suspend the membership while Time (temporary suspend).

    Indonesia previously been doing similar things in 2008. Freezing the membership Indonesia for the second time, can not be separated from the OPEC decision to cut crude production by 1.2 million barrels per day (bpd) of condensate outside. Indonesia asked to cut production by about 5% or the equivalent of 37 thousand bpd. Jonan re-emphasized when remains an active member of OPEC, Indonesia has the potential loss of state revenues of US $ 2 million per day. Although they (OPEC) cut production, we do not need to cut production.

Media Indonesia, Page-13, Monday, Dec,5,2016

Govt plans flow meters at oil, gas wells for accurate output data

    After years criticism on the absence of accurate oil and gas production data in the field, the government has prepared a measure to force oil and gas contractors to install flow meters at their wells. Energy and Mineral Resources Ministry’s oil and gas director general IGN Wiratmaja Puja said the government would stipulate the installation of How meters through a ministerial regulation in a bid to increase the accuracy of measuring daily crude production in the country. The impending regulation comes as Indonesia’s oil and gas production decreases at an average rate of 20 percent per year, as most fields have already shown a natural decline.

    The Upstream Oil and Gas Regulatoriy Special Task Force (SKK Migas) has thus far relied on daily oil and gas production reports submitted by contractors. There are no regulations making it compulsory to install flow meters, Ministerial rule to require oil, gas contractors to install flow meters at wells Rule aimed at providing accurate production data for govt amid decreasing output in Indonesia which measure the real How rate or the quantity of oil and gas. “The objective of the flow meter installation is to monitor production, and the data will be delivered to SKK Migas on a real-time basis, which will also be transferred to the Energy and Mineral Resource Ministry,” Wiratmaja said.

    He explained that currently flow meters were only installed at oil and gas points of delivery to measure ready to sell production, known as lifting. Although the variance between oil lifting and total production is limited, at only around 0.25 to 1.6 percent, it provides greater accuracy for monitoring purposes. Declining to disclose the exact date of the ministerial regulation issuance, Wiratmaja said the flow meters would be procured using state funds. The installation will be conducted by SKK Migas. “The flow meters will be the state`s property while SKK Migas will be tasked with installing and operating the equipment,” he said.

    According to data from SKK Migas. national crude oil production reached 817,900 barrels of oil per day (bopd) and gas production hit 7.9 trillion cubic feet (tcf) a day in the first half of the year. Meanwhile, oil and gas lifting was at 1.996 million barrels of oil equivalent a day (boepd), slightly exceeding SKKMigas’ target set in this year’s work plan and budget of 1.94 million boepd. The country’s oil lifting has largely been supported by fields including Chevron’s Rokan field and ExxonMobil’s Cepu field, with lifting rates of 256,400 and 154,700 bopd, respectively.

    Meanwhile, Total E&P’s Mahakam field and BP Tangguh’s Berau, Muturi and Wiriagar fields were the main contributors to gas lifting in the first halfof2016, with 280,900 and 167,000 boepd, respectively. Although oil lifting and production have largely exceeded this year’s targets, the figures are a far cry from Indonesia’s heyday in the 1970s when oil production reached a peak of1.7 million bopd.

    Ageing wells and a lack of new oil and gas reserve discoveries have been blamed for the decline. The government has set targets of 815,000 bopd of oil and 1.15 million boepd of gas in next year’s draft state budget. The Indonesian Petroleum Association (IPA) expressed its commitment to supporting the plan, especially as several fields have had fiow meters installed and are monitored frequently. IPA executive director Maijolijn Wajong explained that the existing flow meters were state property, but were operated by contractors. “There are several flow meters which have been certified by the oil and gas directorate general,” she said.

IN INDONESIAN

Pemerintah berencana Pasang aliran meter di sumur minyak dan gas untuk output data yang akurat

     Setelah bertahun-tahun kritik pada tidak adanya data produksi minyak dan gas akurat di lapangan, pemerintah telah menyiapkan langkah untuk memaksa kontraktor minyak dan gas untuk menginstal aliran meter di sumur mereka. Energi dan minyak dan direktur gas Sumber Daya Mineral Kementerian umum IGN Wiratmaja Puja mengatakan pemerintah akan menetapkan pemasangan Bagaimana meter melalui peraturan menteri dalam upaya untuk meningkatkan akurasi pengukuran produksi minyak mentah setiap hari di negara itu. Peraturan yang akan datang datang sebagai produksi minyak dan gas Indonesia menurun pada tingkat rata-rata 20 persen per tahun, karena sebagian besar ladang telah menunjukkan penurunan alami.

    Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Regulatoriy Task Force Khusus (SKK Migas) sejauh ini mengandalkan laporan produksi minyak dan gas setiap hari disampaikan oleh kontraktor. Tidak ada peraturan sehingga wajib untuk menginstal aliran meter, Menteri memerintah membutuhkan minyak, kontraktor gas untuk menginstal aliran meter di sumur Peraturan ditujukan untuk memberikan data produksi yang akurat untuk pemerintah tengah penurunan produksi di Indonesia yang mengukur nyata Bagaimana tingkat atau kuantitas minyak dan gas. "Tujuan dari pemasangan flow meter adalah untuk memantau produksi, dan data akan dikirimkan ke SKK Migas secara real-time, yang juga akan ditransfer ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral," kata Wiratmaja.

    Dia menjelaskan, saat ini aliran meter hanya dipasang pada titik-titik minyak dan gas pengiriman untuk mengukur siap untuk menjual produksi, dikenal sebagai angkat. Meskipun varians antara lifting minyak dan total produksi terbatas, yaitu hanya sekitar 0,25-1,6 persen, memberikan akurasi yang lebih besar untuk tujuan monitoring. Menolak mengungkapkan tanggal pasti penerbitan peraturan menteri, Wiratmaja mengatakan meter aliran akan diperoleh dengan menggunakan uang negara. instalasi akan dilakukan oleh SKK Migas. "Aliran meter akan menjadi milik state`s sementara SKK Migas akan bertugas memasang dan mengoperasikan peralatan," katanya.

    Menurut data dari SKK Migas. produksi minyak mentah nasional mencapai 817.900 barel minyak per hari (bopd) dan produksi gas memukul 7,9 triliun kaki kubik (tcf) hari pada semester pertama tahun ini. Sementara itu, lifting minyak dan gas di 1.996.000 barel setara minyak per hari (boepd), sedikit melampaui target SKKMigas 'diatur dalam rencana kerja tahun ini dan anggaran dari 1,94 juta boepd. lifting minyak negara itu sebagian besar telah didukung oleh bidang termasuk bidang Rokan Chevron dan lapangan Cepu ExxonMobil, dengan tarif mengangkat dari 256.400 dan 154.700 bopd, masing-masing.

    Sementara itu, Total E & amp; P Mahakam lapangan dan bidang Berau, Muturi dan Wiriagar BP Tangguh adalah kontributor utama untuk lifting gas dalam halfof2016 pertama, dengan 280.900 dan 167.000 boepd, masing-masing. Meskipun lifting minyak dan produksi sebagian besar telah melampaui target tahun ini, angka-angka ini jauh dari kejayaan Indonesia di tahun 1970-an ketika produksi minyak mencapai puncak of1.7 juta bopd.

    Penuaan sumur dan kurangnya penemuan cadangan minyak dan gas baru telah disalahkan untuk penurunan. Pemerintah telah menetapkan target dari 815.000 bopd minyak dan 1,15 juta boepd gas di APBN rancangan tahun depan. The Indonesian Petroleum Association (IPA) menyatakan komitmennya untuk mendukung rencana tersebut, terutama karena beberapa bidang telah memiliki meter fiow diinstal dan dipantau sering. IPA direktur eksekutif Maijolijn Wajong menjelaskan bahwa meter aliran yang ada adalah milik negara, tetapi dioperasikan oleh kontraktor. "Ada beberapa meter aliran yang telah disertifikasi oleh minyak dan gas direktorat jenderal," katanya.

Jakarta Post, Page-13, Monday, Dec,5,2016

Pengembangan EBT Jadi Solusi Keluar dari OPEC

    Ketua Komite Tetap Kerjasama Bantuan/ Pengembangan Energi Terbarukan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Hardini Puspasari menyatakan bahwa pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) menjadi solusi utama Indonesia dengan keluar dari keanggotaan OPEC. Pengembangan sektor EBT menjadi solusi dengan keputusan tepat pemerintah keluar dari keanggotaan OPEC,” ujar dia. Dia mengatakan bahwa langkah pemerintah seperti yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo untuk keluar sementara dari keanggotaan OPEC, patut didukung dan diapresiasi.

    Namun keputusan tersebut, kata dia, harus memberikan solusi tepat yaitu dengan mengembangkan EBT di Indonesia. Apalagi, Indonesia memiliki potensi EBT yang sangat besar. Selain itu, meningkatnya kebutuhan bahan bakar bagi masyarakat Indonesia menjadi prioritas mendesak yang memerlukan perhatian serius. Karena itu, pemerintah diharapkan untuk segera mengembangkan sektor EBT secara serius dan fokus, sehingga bisa meningkatkan perekonomian nasional, baik dari sisi penerimaan maupun dari sisi pengeluaran.

    Dengan berhenti sementara jadi anggota OPEC, maka pemerintah perlu memikirkan upaya Iain dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar masyarakat. Salah satunya adalah dengan mengembangkan EBT” papar Hardini. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa keputusan Indonesia membekukan sementara keanggotaanya dalam OPEC untuk memperbaiki kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tapi karena untuk perbaikan APBN, ya kalau memang kita harus keluar lagi juga tidak ada masalah,” kata Presiden.

    Sebagai informasi, sidang OPEC memutuskan untuk memotong produksi minyak mentah sebesar 1,2 juta barel per hari. Untuk Indonesia, keputusan OPEC berarti memotong sekitar lima persen produksi per harinya. Hal ini, tidak sejalan dengan kepentingan nasional di mana pemotongan produksi akan berimbas pada angka penerimaan negara.

IN ENGLISH

EBT Development Solution for Quit OPEC

    Chairman of the Standing Committee of Cooperation Assistance / Development of Renewable Energy Chamber of Commerce and Industry (Kadin) Indonesia, Hardini Puspasari stated that the development of new and renewable energy (EBT) be the main solution Indonesia to quit the OPEC. EBT sector development into solution with the right decision the government out of the membership of OPEC, "he said. He said that government measures such as those delivered by President Joko Widodo to exit temporarily from OPEC membership, should be supported and appreciated.

    But the decision, he said, should provide the right solution is to develop renewable energy in Indonesia. Moreover, Indonesia has huge potential for renewable energy. In addition, rising fuel requirements for the Indonesian people become an urgent priority that requires serious attention. Therefore, the government is expected to soon develop the renewable energy sector is serious and focused, so as to improve the national economy, both in terms of revenue and expenditure.

    By pausing while a member of OPEC, the government needs to think Iain efforts to meet the fuel needs of the community. One way is to develop EBT "said Hardini. Earlier, President Joko Widodo said that Indonesia's decision temporarily freeze its membership in OPEC to improve the condition of the State Budget (APBN). But due to the improvement of the state budget, so if indeed we had to go out again also no problem, "the president said.

    For information, trial OPEC decided to cut crude oil production by 1.2 million barrels per day. For Indonesia, OPEC's decision means cutting about five percent of production per day. This is not in line with the national interests where production cuts will impact on state revenue figures.

Investor Daily, Page-9, Monday, Dec,5,2016