Indonesian Petroleum Association (IPA) meminta pemerintah untuk kembali memberlakukan prinsip assume and discharge dalam kontrak migas. Pasalnya, assume and discharge dapat memberikan kepastian bisnis bagi perusahaan migas. Direktur Eksekutif IPA Marjolijn Wajong mengatakan, prinsip assume and discharge memberikan kepastian hitungan keekonomian proyek migas bagi investor. Jika prinsip ini diberlakukan, maka keekonomian proyek migas tidak akan berubah lantaran tidak bakal terkena imbas jika ada regulasi perpajakan baru. Menurut dia, Indonesia harus bersanding dengan negara-negara lain jika ingin menggaet investor untuk menggarap potensi migas yang ada.
Pasalnya, perusahaan minyak dan gas internasional pasti akan menanamkan modalnya di negara yang memberikan hitungan keekonomian Iebih baik. Marjolijn mengatakan jadi kami minta pemerintah untuk bandingkan dengan tempat lain. Jangan hanya melihat apa yang baik buat saya, tetapi ini cukup menarik tidak. Karena memang harus menarik, kecuali kalau dalam negeri bisa mandiri. Karenanya jika pemerintah tidak dapat memasukkan prinsip assume and discharge dalam revisi Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2010 soal cost recovery atau biaya investasi yang dapat dikembalikan, IPA meminta klausul itu masuk dalam revisi Undang-Undang Migas.
Meski tidak bisa dengan revisi Peraturan Pemerintah 79/2010, kalau ada Undang-Undang Minyak dan Gas yang baru, tolonglah supaya assume and discharge dimasukkan lagi,” ujarnya. Terkait usulan IPA untuk revisi Undang-Undang Minyak dan Gas, kata Marjolijn, pihaknya akan melihat terlebih dahulu draft yang disusun oleh Komisi VII DPR RI. Namun yang jelas, IPA pasti akan mengusulkan diberlakukannya prinsip assume and discharge. Hal lain yang diminta IPA agar bisnis hulu migas Iebih bergairah adalah penyederhanaan perizinan, Menurut Marjolijn, pihaknya dapat menghabiskan waktu dari bulanan hingga tahunan untuk merampungkan perizinan proyek migas.
Hal ini lantaran jumlah izin dan dokumen pelengkapnya sangat banyak. Kalau perizinan cepatkan bisa cepat produksi dan uang cepat kembali. Tetapi kalau perizinan lama, uang berhenti, itu pengaruhi keekonomian,” jelas dia. Selain itu, IPA juga meminta pemerintah memberikan kepastian hukum.
Dia menuturkan, bisnis migas merupakan bisnis jangka panjang. Karenanya apa yang telah disepakati oleh perusahaan migas dan pemerintah dalam kontrak minyak dan gas, sebaiknya tidak ada perubahan regulasi.
Sementara itu, terkait revisi Peraturan Pemerintah (PP) No 79/ 2010, IPA masih menunggu pemerintah. Marjolijn menjelaskan, pembahasan soal PP 79/2010 antara pemerintah dan IPA telah selesaj. Saat ini, pemerintah masih membahas revisi beleid ini secara internal. Dalam PP 79 ini, seperti telah dikatakannya, tidak ada prinsip assume and discharge. Namun, pemerintah menjanjikan pembebasan pajak bagi perusahaan migas yang masih pada tahap melakukan kegiatan eksplorasi di wilayah kerjanya.
Sementara jika blok migas sudah tahap produksi, tetap dikenai pajak. Kalau sudah produksi, yang harus minta untuk dipertimbangkan (dibe-
baskan pajaknya) ,” jelas Marjolijn. PP 79/2010 perlu direvisi lantaran menjadi penghambatan investasi minyak dan gas nasional. Jika tidak dicarikan
solusi, beleid ini bakal membuat kegiatan hulu migas terus berkurang yang tercermin dari terus menurunnya produksi minyak dari 800 ribu
barel per hari (bph) pada tahun ini dan diprediksi menjadi 400 ribu bph pada 2020. Penurunan ini bukan hanya lantaran sumur minyak dan gas yang sudah tua, tetapi juga tidak adanya kegiatan eksplorasi.
IN ENGLISH
Ask IPA Assume and Discharge Enforced Return
Indonesian Petroleum Association (IPA) has asked the government to re-enact the principle assume and discharge the oil and gas contracts. The reason, assume and discharge can provide business certainty for oil and gas companies. IPA Executive Director Marjolijn Wajong say, assume and discharge principle a matter of economics provide certainty for investors of oil and gas projects. If this principle is applied, then the economics of oil and gas projects will not be changed because the impact would not be affected if there is a new tax regulation. According to him, Indonesia must be coupled with other countries if it is to attract investors to the potential of existing oil and gas.
Because the international oil and gas companies would have to invest in a country that provides a count of Iebih good economics. Marjolijn say so we ask the government to compare with other places. Do not just look at what is good for me, but this is not interesting enough. Because it should be interesting, unless the country can be independent. Therefore, if the government can not incorporate the principle assume and discharge the revision of Government Regulation No. 79 Year 2010 on cost recovery or cost of investment that can be restored, IPA requested revision clause was included in the oil and gas law.
Although not able to revision of Government Regulation 79/2010, if there is the Law on Oil and Gas new, so please assume and discharge entered again, "he said. IPA proposal related to the revision of the Law on Oil and Gas, said Marjolijn, it would see the first draft prepared by the Commission VII of the House of Representatives. But clearly, the IPA will definitely propose the implementation of the principle assume and discharge. Another thing IPA requested that upstream oil and gas business is a passionate Iebih simplification of licensing, according Marjolijn, it can take from monthly to yearly to finalize the licensing of oil and gas projects.
This is because the number of permits and accompanying documentation very much. If licensing cepatkan production can be fast and quick money back. But if the old licensing, the buck stops, it affects the economics, "he explained. In addition, the IPA also asked the government to provide legal certainty. He said, the oil and gas business is a long term business. Therefore what has been agreed upon by the oil companies and the government in the oil and gas contracts, there should be no change in the regulation.
Meanwhile, related to the revision of Government Regulation (PP) No. 79/2010, IPA is still waiting for the government. Marjolijn explained, discussions of PP 79/2010 between the government and the IPA have selesaj. Currently, the government is still discussing the revision of this policy internally. In PP 79, as has been said, there is no principle assume and discharge. However, the government has promised tax breaks for oil and gas companies that are still at the stage of exploration activities in the work areas.
Meanwhile, if the oil and gas blocks has been the production stage, still taxed. If it's production, which should be asked to consider (dibe-
liberated taxes), "said Marjolijn. PP 79/2010 need to be revised due to inhibition of the national oil and gas investments. If not resolved
solution, this policy will make the upstream oil and gas activity continues to decrease, as reflected in the continued decline in oil production of 800 thousand barrels per day (bpd) this year and is predicted to be 400 thousand bpd in 2020. This decrease is not only because of oil and gas wells are old, but also the lack of exploration activity.
Investor Daily, Page-9, Monday, Dec,5,2016
No comments:
Post a Comment