Bahas Barter Gas dengan Durasi Kontrak

    Berbagai upaya dilakukan pernerintah untuk menurunkan harga gas industri. Pemangkasan harga di sektor hulu masih menjadi fokus agar harga gas bisa lebih murah. Direktur Pembinaan Usaha Hulu Migas Kementerian ESDM Tunggal menyatakan, pihaknya saat ini mengkaji kontrak hulu gas. Terutama mencari lapangan yang rencana pengembangannya (plan of development/POD)masih bisa diutak-atik. Tujuannya harga gas bisa turun.

    Wacana yang berkembang adalah meminta kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) migas yang sudah balik modal untuk menurunkan harga gas. Kompensasinya, KKKS diberi Waktu perpanjangan kontrak. Namun, ada kendala karena rata-rata kontrak yang diteken tidak mencantumkan opsi perpanjangan kontrak sebagai kompensasi. Agar kontraknya diperpanjang, KKKS harus mengajukan perpanjangan kontrak melalui prosedur yang panjang. Tidak bisa serta merta ditukar dengan penurunan harga gas di level hulu karena sudah balik modal. Beberapa tahun (sebelum kontrak habis) KKKS bisa mulai mengajukan perpanjangan.

    Usulan agar pemerintah meminta KKKS menurunkan harga dilapangan tua muncul sejak dulu, Namun tampaknya itu kurang populer karena informasi pembahasannya naik turun. Padahal, menurut Dewan Energi Nasional (DEN), cara itu efektig Sebab, membuat harga gas murah tidak hanya berasal dan maupun transmisi. Anggota DEN Andang Bachtiar mengatakan, dalam sidang ke-19 DEN direkomendasikan cara tersebut bisa dilakukan. Dia yakin KKKS tidak menolak karena investasi sudah terbayar dan sekarang tinggal mengambil untung.

IN ENGLISH

Discuss Barter Gas with Contract Length

    Governmental efforts were made to reduce the price of gas industry. The price cuts in the upstream sector is still the focus so that the gas price can be cheaper. Director of Upstream Oil and Gas Ministry of Energy and Mineral Resources Tunggal said it is currently reviewing the upstream gas contracts. Especially look for the field development plan (plan of development / POD) still can be changed. The objective gas prices may fall.

    The growing discourse is requesting cooperation contract (PSC/KKKS) existing oil and gas turnover to lower gas prices. Compensation, the PSC was given a contract extension in time. However, there are obstacles for the average contract signed does not include contract extension options as compensation. Order contract extended, PSC must submit a contract extension through lengthy procedures. Can not necessarily be exchanged with a decrease in gas prices at the upstream level because it is a turnover. A few years (before the contract runs out) KKKS/PSC can begin to apply for an extension.

    The proposal for the government to ask the PSC/KKKS lower the price of the old field appeared long ago, but it seems less popular because of its discussion of information up and down. In fact, according to the National Energy Council (DEN), the way it efektig Therefore, make cheap gas prices do not just come and nor transmission. DEN members Andang Bachtiar said that the 19th session of DEN recommended ways that can be done. He sure KKKS/PSC not refuse because of investment has paid off and now only needs to take a profit.

Jawa Pos, Halaman : 5, Selasa, 15 Nop 2016

JOB PPEJ Optimis Penuhi Target

Bisa Sedot Minyak di Bawah Alun-alun Bojonegoro

    Joint Operating Body Pertamina Petrochina East java Indonesia (JOB PPEJ) Blok Tuban, optimis pada pertengahan tahun 2017 nanti Lapangan Pad C di Desa Banjarsari, Kecamatan Trucuk, Bojonegoro beroperasi. JOB PPEJ akan menyedot minyak di perut bumi bawah Alun-alun dan Pendopo Pemkab Bojonegoro. Saat ini masih menunggu POD fase enam. Akbarsyah, General Manager JOB PPEJ Kita bukan bicara berhenti, tapi kita terus melakukan diskusi dengan SKK Migas terkait pengoperasian Pad C tersebut.

    Menurutnya, untuk proses kontrak wilayah kerja pertambangan (W KP) di Pad C tersebut akan dikembalikan ke negara. Dia optimis pertengahan 2017 nanti Pad C mulai beroperasi. Proses sosialisasi dan pembebasan lahan juga terus dilakukan. JOB PPEJ mengincar kandungan minyak yang ada di bawah alun-alun dan kantor pemkab Bojonegoro sebanyak 1.200 Barel per hari (Bph). Minyak tersebut akan disedot dari Desa Banjarsari yang jaraknya sekitar 1,2 km.

    Untuk mengetahui persis kandungan minyak di bawah alun-alun Bojonegoro itu, JOB PPEJ akan melakukan pengeboran awal 1 sumur. Para pekerja JOB PPEJ sedang memperbaiki pipa di Pad A-Lapangan Sukowati, Bojonegoro. Hingga pertengahan bulan November ini, jumlah keseluruhan produksi JOB PPEJ baik Lapangan Mudi, Tuban maupun Lapangan Sukowati, Bojonegoro antara 12.000 sampai 14.000 barel. Akhir tahun nanti kita optimis target terpenuhi, yaitu 12.000 barel bahkan melebihi. Untuk produksi setiap harinya 3.800 sampai 4.000 Bph.

IN NEGLISH

JOB PPEJ Optimistic Meet Target

Can Suck Oil in the Lower Square Bojonegoro

    Joint Operating Body Pertamina Petrochina East Java Indonesia (JOB PPEJ) Tuban Block, optimistic in mid 2017 in the Village Square Pad C Banjarsari, District Trucuk, Bojonegoro operates. JOB PPEJ will suck the oil in the ground under the town square and Bojonegoro Regency Hall. POD is still waiting for phase six. Akbarsyah, General Manager JOB PPEJ We're not talking stops, but we continue to have discussions with SKK Migas Pad C are associated operation.

    According to him, for the contracting process Mining Working Area (WKP) on Pad C will be returned to the state. He is optimistic mid-2017 Pad C began operating. The socialization process and land acquisition is also being conducted. JOB PPEJ eyeing oil content is below the square and Bojonegoro regency office as much as 1,200 barrels per day (bpd). The oil will be sucked from the village Banjarsari a distance of approximately 1.2 km.

    To know the exact content of the oil beneath the square Bojonegoro, JOB PPEJ will conduct initial drilling one well. JOB PPEJ workers were repairing a pipe at Pad A-Field Sragen, Bojonegoro. Until mid-November, the total number of production JOB good PPEJ Fields Mudi, Tuban and Field Sragen, Bojonegoro between 12,000 to 14,000 barrels. End of the year we are optimistic targets are met, ie 12,000 barrels even exceeded. For daily production of 3,800 to 4,000 bpd.

Harian Bangsa, Halaman : 4, Selasa, 15 Nop 2016

Pertamina di Level Global

    PT Pertamina menyejajarkan diri dengan perusahaan minyak dan gas bumi raksasa di kancah global setelah mampu mencetak kenaikan laba bersih hingga dua kali lipat menjadi US$2.,83 miliar pada periode Januari-September 2016. Perusahaan pelat merah tersebut membuntuti ExxonMobil yang mencetak laba bersih US$6,16 miliar, Total SA US$5,65 miliar, dan Royal Dutch Shell yang mengantongi keuntungan US$ 3,03 miliar dalam periode yang sama.

    Perusahaan migas milik negara itu berhasil mengungguli Chevron dan British Petroleum (BP). Sepanjang periode Januari-September 2016, Chevron dan BP menelan kerugian masing-masing US$ 912 juta dan US$ 382 juta. Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro mengatakan, untuk bisa mempertahankan kinerja positif yang dicapai sejauh ini, Pertamina membutuhkan dukungan dari para pemangku kepentingan dalam kegiatan ekspansi bisnis Pertamina ke depan.

    Pencapaian laba bersih Pertamina sampai kuartal III/2016 disokong peningkatan kinerja operasi dan efisiensi dari berbagai inisiatif dan langkah terobosan yang dilakukan perusahaan. Pakar ekonomi energi dari Universitas Indonesia Berly Martawardaya menjelaskan, kinerja tersebut menunjukkan Pertamina telah melakukan efisiensi dengan baik. Di tengah harga minyak dunia yang merosot, BUMN migas tersebut justru berhasil melakukan penghematan yang cukup signifikan.

    Menteri BUMN Rini Soemarno menunjuk Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina. Keputusan itu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT Pertamina No.SK-254/MBU/11/2016 tentang Pemberhentian, Pengalihan Tugas, dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris serta penetapan Komisaris Independen Perusahaan Perseroan PT Pertamina. Belum dapat diketahui apa alasan Kementerian BUMN menunjuk Wakil Menteri ESDM yang sebelumnya pernah menjadi Menteri ESDM selama 21, hari itu sebagai Wakil Komisaris Utama Pertamina

IN ENGLISH

Pertamina at Global Level

PT Pertamina align with the company's oil and gas giant on the global scene after being unable to print the increase in net profit to double to US $ 2, 83 billion in the period from January to September 2016. The company is state-owned trailing ExxonMobil recorded a net profit of US $ 6 , 16 billion, Total SA US $ 5.65 billion, and Royal Dutch Shell, who pocketed a profit of $ 3.03 billion in the same period.

    State-owned oil and gas company that managed to surpass Chevron and British Petroleum (BP). Throughout the period of January-September 2016, Chevron and BP each swallow a loss of US $ 912 million and US $ 382 million. Vice President Corporate Communications of Pertamina Wianda Pusponegoro said, to be able to maintain the positive performance achieved so far, Pertamina needs the support of stakeholders in the activities of Pertamina future business expansion.

    Pertamina's net profits in the third quarter / 2016 supported improvement of operating performance and efficiency of the various initiatives and breakthroughs of the company. Energy economics expert from the University of Indonesia Berly Martawardaya explained, the performance shows Pertamina have done with a good efficiency. In the center of the slump in world oil prices, state-owned oil and gas is actually managed to make significant savings.

    SOE Minister Rini Soemarno appointed Deputy Minister of Energy and Mineral Resources, Arcandra Tahar as Deputy Commissioner of Pertamina. The decision was contained in the Decree of the Minister of State Enterprises As a General Meeting of Shareholders of the Company PT Pertamina No.SK-254 / MBU / 11/2016 on Termination, Transfer of Task and Appointment of Members of the Board of Commissioners and the determination of the Company Company's Independent Commissioner of PT Pertamina. Not yet known what the reason SOE Ministry appointed Deputy Minister of Energy and Mineral Resources has previously been a Minister for 21 days as the Deputy Commissioner of Pertamina
Bisnis Indonesia, Halaman : 30, Selasa, 15 Nop 2016

Kalla Group Build LNG Terminal in Bojonegara

    Kalla Group melalui salah satu anak perusahaannya PT Bumi Sarana Migas siap membangun proyek terminal penerimaan dan regasifikasi LNG di darat dengan kapasitas 500 MMscfd di Bojonegara, Banten, Proyek fasilitas regasifikasi gas alam cair (land based LNG receiving and regasification terminal) tersebut akan sejalan dengan keinginan pemerintah agar perusahaan swasta turut berpartisipasi dalam pembangunan infrastruktur. Proyek fasilitas regasifikasi gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) itu dibangun untuk mengantisipasi ancaman defisit gas di wilayah Jawa bagian barat.

    Juru bicara Bumi Sarana Migas Nanda Sinaga mengatakan proyek terminal regasifikasi LNG merupakan gagasan dari Kalla Group yang kemudian ditawarkan kerja sama kepada PT Pertamina pada 2013. Untuk lahan, telah disiapkan oleh Kalla Group sejak 1990-an. Nanda Sinaga mengatakan Kami memiliki lahan yang sangat cocok untuk proyek infrastruktur tersebut karena lahan kami berada di tepi pantai laut dengan kedalaman yang cukup serta di depan pulau sebagai pelindung ombak untuk disandari oleh kapal LNG terbesar sekelas Q-Flex dan Q-Max. lnvestasi yang diperlukan untuk membangun proyek itu senilai Rp10 triliun Pembiayaan proyek akan berasal dan pemenuhan modal pemegang saham sena pinjaman dari lembaga keuangan pemerintah maupun swasta yang berasal dari Jepang.

    Nanda menjelaskan, kesiapan lembaga keuangan Jepang itu akan menjadikan biaya regasifikasi di terminal lebih murah dibandingkan dengan fasilitas regasifikasi yang ada saat ini. Menurutnya, proyek infrastruktur terminal regasifikasi LNG akan dibangun dengan tingkat keandalan yang tinggi serta kompetitif dibandingkan dengan terminal yang ada di Indonesia dan di regional. Dengan demikian proyek sejalan dengan rencana pemerintah untuk menurunkan harga gas dalam negeri.

    Ketertarikan Kalla Group dalam membangun proyek itu setelah melihat data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta kajian Wood MacKenzie mengenai Outlook Suplai Gas 2013-2030. Data tersebut menunjukan bahwa Jawa bagian barat akan defisit gas yang disebabkan oleh berkurangnya dan akan habisnya cadangan gas dari Sumatera, sedangkan permintaan terus meningkat.

IN ENGLISH

Kalla Group Build LNG Terminal in Bojonegara

    Kalla Group through one of its subsidiary PT Bumi Sarana Migas ready to build projects receiving terminal and regasification of LNG onshore with a capacity of 500 MMSCFD in Bojonegoro, Banten, Project facilities regasification of liquefied natural gas (land based LNG receiving and regasification terminal) will be in line with the wishes government to private companies to participate in infrastructure development. Project liquefied natural gas regasification facility (liquefied natural gas / LNG) was built to anticipate the threat of a gas deficit in the region of western Java.

    Gas Facility spokeswoman Nanda Earth Sinaga said the LNG regasification terminal project is the brainchild of Kalla Group, which is then offered cooperation to PT Pertamina in 2013. For land, has been prepared by Kalla Group since the 1990s. Nanda Sinaga said We have a very suitable land for infrastructure projects such as our land is by the sea shore with enough depth and in front of the island as a protector of the waves to disandari by the largest LNG ship class Q-Flex and Q-Max. Investments are needed to build the project worth Rp10 trillion project financing will come from and the fulfillment of shareholder capital sena loans from government and private financial institutions from Japan.

    Nanda explained readiness Japanese financial institutions that would make the cost of regasification terminals are cheaper than the existing regasification facility at this time. According to him, infrastructure projects, LNG regasification terminal to be built with a high degree of reliability as well as competitive as compared to the existing terminal in Indonesia and in the region. Thus the project is in line with the government's plan to lower gas prices in the country.

    Kalla Group's interest in building the project after seeing the data of the Ministry of Energy and Mineral Resources and an assessment of the Wood MacKenzie Gas Supply Outlook 2013-2030. The data show that the western part of Java will be a deficit caused by reduced gas and gas reserves will end on Sumatra, while demand continues to rise.

Bisnis Indonesia, Halaman : 30, Selasa, 15 Nop 2016

Mengejar Proyek Kilang

    Kebutuhan BBM di Tanah Air saat ini mencapai 1,6 jula barel per hari (bph). Namun, kapasitas kilang minyak di Tanah Air hanya sekitar 850.000-900.000 bph. Artinya, sekitar 43% BBM masih diimpor. Produksi minyak siap jual atau lifting di dalam negeri hanya sekitar 820.00 bph. Dari lifting minyak tersebut, sebagian milik kontraktor komrak kerja sama (KKKS). Beberapa kontraktor tersebut mengapalkan minyaknya ke luar negeri. Artinya, tidak seluruh produksi minyak tersebut untuk kebutuhan domestik.

    Untuk mengisi kilang- kilang minyak di dalam negeri, Pertamina harus mengimpor minyak mentah selain BBM. Ada dua bagian dalam misi kedaulatan energi di Tanah Air. Pertama, soal produksi minyak yang masih jauh di bawah kebutuhan. Kedua, kapasitas kilang minyak juga jauh di bawah kebutuhan. Terkait dengan produksi minyak yang masih rendah tersebut, pemerintah perlu terus mendorong kegiatan eksplorasi. Untuk mengurangi impor BBM, pemerintah perlu membangun kilang minyak.

    Singapura saja memiliki kapasitas kilang hingga 2 juta bph. Padahal, kebutuhan BBM di Negeri Singa itu tidak lebih dari 200.000 bph sehingga negara itu menjadi eksportir bahan bakar minyak. Pembangunan kilang minyak butuh waktu lama. Jika seluruh tahap berjalan normal, proyek kilang minyak butuh waklu 7-7,5 tahun. Tahap pertama yang akan ditempuh yaitu studi kelayakan selama 6-12 bulan untuk mengetahui proyek itu layak atau tidak. Ketika Jika proyek baru digagas pada medio 2016, kilang akan mulai beroperasi paling cepat pada 2023. Diputuskan layak, tahap berikutnya adalah perencanaan awal atau basic engineering design (BED).

    Tahap ini untuk menentukan kapasitas kilang, jenis minyak mentah yang akan diolah, dan jenis produk akhir yang akan dihasilkan seperti petrochemical, gasoline series seperti Premium Penamax, dan lainnya. Selain itu, ada jenis diesel seperti Solar, Pertamax Dex, dan avtur. Dan produk paling akhir seperti aspal dan minyak pelumas. Tahap BED butuh waktu 1-1,5 tahun. Tahap selanjutnya dengan front end engineering design (FEED) yang butuh waktu 2-2,5 tahun. Dari tahap studi kelayakan hingga FEED membutuhkan waktu 3-4 tahun. Jika seluruh tahap itu selesai selanjutnya masuk ke tahap keputusan final investasi yang menyatakan bahwa proyek itu layak dibangun.

    Setelah keputusan final investasi, selanjutnya masuk tahap yang paling seksi yaitu konstruksi atau engineering, procurement, & constniction (EPC). Dalam tahap itu, akan mulai banyak tender proyek dibuka. Tahap EPC butuh waktu 3-3,5 tahun hingga akhimya proyek kilang itu selesai dan siap beroperasi. Tahap pembangunan kilang minyak tersebut dipaparkan oleh Direktur Mega proyek dan Pengolahan Petrokimia. Rahmad menegaskan, proyek kilang minyak dalam waktu normal tanpa ada hambatan butuh waktu 7-7,5 tahun.

    Jika proyek baru digagas medio 2016, katanya, kilang akan mulai beroperasi paling cepat pada 2023. Presiden Jokowi mengimplementasikan misi kedaulatan energi melalui Pertauran Presiden No. 146/2015 tentang Pelaksanaan Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak di Dalam Negeri. Pertamina akan membangun dua kilang baru. Kilang Tuban berkapasitas 300.000 bph akan dibangun perseroan bersama dengan Rosneft, perusahaan migas asal Rusia.

    Pertamina juga akan mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk membangun Kilang Bontang berkapasitas 300.000 bph. Selain proyek dua kilang baru tersebut, Pertamina akan melakukan peningkatan kapasitas (refinery development master plan program/RDMP) beberapa kilang seperti Kilang Balikpapan (Kalimantan Timur), Kilang Cilacap, Kilang Balongan (Indramayu), dan Kilang Dumai (Riau). Melalui dua proyek kilang dan peningkatan kapasitas beberapa kilang yang sudah ada saat ini, kapasitas seluruh kilang minyak pada 2023 ditargetkan naik menjadi 2 juta bph dibandingkan dengan saat ini 850.000 an bph.

    Namun, hingga periode Kabinet Kerja berakhir pada 2019, belum akan ada hasil yang signifikan terhadap penambahan kapasitas kilang. Peningkatan kapasitas Kilang Cilacap misalnya akan selesai pada 2022. Bahkan, Saudi Aramco yang menjadi mitra Pertamina dalam proyek Kilang Cilacap, masih mengejar kesepakatan baru sebelum berakhirnya head of agreement (HoA) dengan Saudi Aramco pada 26 November 2016. Setelah tercapainya kesepakatan terhadap poin-poin krusial.

    Pertamina berharap bisa segera menandatangani joint venture dengan perusahaan milik Arab Saudi tersebut. Hanya revitalisasi Kilang Balikpapan yang ditargetkan selesai pada Juni 2019. Kilang Balikpapan akan ditingkatkan kapasitasnya 2 menjadi 360.000 bph dibandingkan dengan saat ini 260.000 bph. Artinya, hingga 2019 hanya akan ada tambahan kapasitas kilang sebanyak 100.000 bph. Pemerintah setidaknya telah meletakkan fondasi dalam pembangunan kilang minyak sehingga pemelintahan berikutnya tinggal melanjutkan saja.

IN ENGLISH

Pursuing Refinery Project

    Fuel demand in the country currently reaches 1.6 jula barrels per day (bpd). However, the capacity of oil refineries in the country is only about 850000-900000 bpd. That is, about 43% of fuel is imported. Oil production ready for sale or lifting in the country is only about 820.00 bpd. Of the oil lifting, mostly belonging to the contractor komrak cooperation (PSC). Some of these contractors to ship oil abroad. That is, not all of the oil production for domestic consumption.

    To fill the refineries in the country, Pertamina should import crude oil than fuel. There are two parts to the energy sovereignty mission in the country. First, about the oil production is still far below requirements. Second, oil refinery capacity is also far below requirements. Associated with oil production is still low, the government needs to continue to encourage the exploration activities. To reduce fuel imports, the government needs to build an oil refinery.

    Singapore only has a refining capacity of up to 2 million bpd. In fact, the need for fuel in lion country no more than 200,000 bpd that the country had become an exporter of fuel oil. Oil refinery construction took a long time. If all phases of normal running, the oil refinery project took waklu 7-7.5 years. The first stage will be taken of the feasibility study for 6-12 months to see that the project is feasible or not. When If a new project was initiated in mid-2016, the refinery will start operating as early as 2023. It was decided feasible, the next stage is the early planning or basic engineering design (BED).

    This phase is to determine the capacity of the refinery, the type of crude oil to be processed, and the type of final product to be produced such as petrochemical, gasoline series such as Premium Penamax, and others. In addition, there are types of diesel such as Solar, Pertamax Dex, and jet fuel. And most end products like asphalt and lube oils. BED stage takes 1-1.5 years. The next stage of the front end engineering design (FEED), which takes 2-2.5 years. From the feasibility study stage until FEED takes 3-4 years. If the entire stage was completed the next entry into the final stage of the investment decision stating that the project was feasible to be built.

    After the final investment decision, the next entry is the sexiest stage of construction or engineering, procurement, and constniction (EPC). In that stage, the tender will start to open. EPC phase takes 3-3.5 years until finally the refinery project was completed and ready for operation. The oil refinery construction phase presented by the Director of Mega project and Petrochemicals Processing. Rahmat affirmed, oil refinery project in normal time without any obstacles take 7-7.5 years.

    If the new project was initiated in mid-2016, he said, the refinery will start operating as early as 2023. The President Jokowi implement energy sovereignty mission through the regulations of the President No. 146/2015 on the Implementation of Construction and Development of Domestic Oil Refinery. Pertamina will build two new refineries. Tuban refinery with a capacity of 300,000 bpd will be built by the company together with Rosneft, the Russian oil and gas company.

Pertamina will also get an assignment from the government to build a 300,000 bpd refinery Bontang. In addition to the two new refinery projects, Pertamina will undertake capacity building (refinery master plan development program / RDMP) refineries such as refinery Balikpapan (East Kalimantan), Cilacap, Balongan refinery (Indramayu), and refinery Dumai (Riau). Through two refinery projects and increased capacity of existing refineries at present, the capacity of all refineries in 2023 is targeted to increase to 2 million bpd compared to today's 850,000 bpd.

    However, until the period ended Working Cabinet in 2019, yet there will be a significant result of the refinery capacity additions. The Cilacap refinery capacity building, for example to be completed in 2022. In fact, Saudi Aramco is a partner in the project Pertamina Cilacap, still pursuing a new agreement before the end of the heads of agreement (HoA) with Saudi Aramco on 26 November 2016. After reaching an agreement on the points crucial.

    Pertamina hopes to soon sign a joint venture with the Saudi Arabian-owned company. Only a targeted revitalization Balikpapan refinery was completed in June 2019. Balikpapan refinery capacity will be increased 2 to 360,000 bpd compared with 260,000 bpd currently. That is, by 2019 there will only be an additional refining capacity of 100,000 bpd. The government at least have laid the foundations in the construction of oil refineries so that the next pemelintahan continue living alone.

Bisnis Indonesia, Halaman : 30, Senin, 14 Nop 2016

PI Blok Tuban, Pemkab Tuban Tunggu Persetujuan Pusat

    Meski sudah melakukan Memorandum of Understanding (MoU), Pemkab Tuban, hingga saat belum melakukan pembahasan terkait skema penyertaan modal atau Participating Interest (Pl) Blok Tuban. Alasannya pemkab masih menunggu keputusan Pemerintah Pusat, sekaligus melakukan kajian soal cadangan Minyak dan Gas Bumi (Migas) Blok Tuban pasca kontraknya berakhir. Belum ada pembahasan apapun soal sumber dana PI, apakah harus menggandeng swasta atau tidak, kata Sekretaris Daerah (Sekda) Tuban, DR. Budi Wiyanaketika.

    Budi menekankan, jika Pemkab harus menggandeng pihak swasta, tentunya bakal belajar banyak dari pengalaman pahit Pemda Bojonegoro. Pengelolaan PI 10 persen Blok Cepu dinilai merugikan BUMD Bojonegoro, PT. Aeri Dharma Sejahtera (ADS), karena dalam bagi hasil yang diterima Bojonegoro cukup kecil yakni 25 persen untuk ADS dan 75 persen untuk penyandang dana yaitu PT Surya Energi Raya (SER). Keuntungan dari PI Blok Cepu baru diterima BUMD Bojonegoro setelah semua biaya yang dikeluarkan PT SER kembali atau balik modal.

    Jika MoU PI Blok Tuban benar disetujui Pemerintah Pusat, Pemkab Tuban tidak akan mengikuti jejak pahit Bojonegoro dalam menggandeng swasta, imbuh mantan Kepala Bappeda Tuban tersebut. Pihaknya mengakui jika dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak cukup mampu membiayai PI. Soal skema pendanaanya Budi belum menjelaskan detail, sebab belum ada pembahasan yang spesifik bersama stake holder lainnya. Disinggung soal siapa BUMD yang ditunjuk dalam mengelola PI, pihaknya mengaku belum ada keputusan.

    Hanya saja kedua BUMD PT Ronggolawe Sukses Makmur (RSM), dan Perusahaan Daerah (PD) Minyak dan Gas layak mengelola. Jika harus memilih salah satunya sangat sulit sebab keduanya mampu. Diberitakan sebelumnya, Koordinator Analisis dan Advokasi Anggaran FITRA Jatim, Miftahul Huda, menyarankan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tuban untuk memilih tiga skema penyertaan modal (Participating Interest/PI) Blok Tuban tanpa menggandeng pihak swasta sebagai penyandang dana.

    Tiga skema PI tanpa swasta yang dapat menjadi referensi Pemkab yakni, pertama saham rakyat artinya seluruh biaya PI ditanggung bersama sesuai kemampuan rakyat. Kedua melalui investasi Pemerintah (PIP), dan ketiga dengan menggandeng BUMN. Harus tegas memastikan skema pendanaan blok Tuban tanpa swasta, dan daerah harus mendapatkan keuntungan secara maksimal.

IN ENGLISH

PI Blok Tuban, Tuban District Government Center Wait Agreement

    Despite doing a Memorandum of Understanding (MoU), Tuban regency, until now has not made the discussion of equity related schemes or Participating Interest (PI) Tuban Block. The reason the district government is still awaiting a decision of the Central Government, as well as conduct a study about the Oil and Gas (Oil and Gas) Tuban Block after the contract expires. There has been no discussion whatsoever about the source of funds PI, whether to hold private or not, said the Regional Secretary (Secretary) Tuban, DR. Budi Wiyanaketika.

    Budi stressed, if the local government should hold a private party, will certainly learn a lot from the bitter experience of local administration of Bojonegoro. Management of PI 10 percent Cepu Bojonegoro considered detrimental to public enterprises, PT. Aeri Dharma Sejahtera (ADS), due to the results received in Bojonegoro small enough that 25 percent to 75 percent for the ADS and funders, PT Surya Energi Raya (SER). Advantages of PI recently received BUMD Cepu Bojonegoro after all expenses incurred by PT SER return or return on investment.

    If the MoU PI Tuban Block right approved the Central Government, Tuban regency will not follow the footsteps of bitter Bojonegoro in private holding, added the former head of the Tuban Bappeda. It recognizes if the funds Budget (APBD) is not enough to be able to finance PI. Budi matter of funding schemes have not explained the details, because there has been no specific discussion along with other stakeholders. Being asked about who the designated enterprises in managing the PI, it claimed no decision.

    Only two enterprises Ronggolawe PT Sukses Makmur (RSM), and Regional Company (PD) Oil and Gas decent manage. If you had to choose one of them is very difficult because both are capable. Reported earlier, Coordinator of Budget Analysis and Advocacy FITRA Java, Miftahul Huda, suggesting Regency (Regency) Tuban to choose three equity participation scheme (Participating Interest / PI) Tuban Block without cooperating with the private sector as a funder.

    Three schemes without private PI to reference the local government, the first stock of the people means the entire cost of PI are shared according to the ability of the people. Second through government investment (PIP), and the third by cooperating with SOEs. Must firmly ensure the funding scheme without private Tuban block, and the region should benefit maximally.

Bhirawa, Halaman : 8, Senin, 14 Nop 2016

Bontang Refinery Project Involve Private

    

    The government decided not to change the scheme for the construction of a new oil refinery in Bontang, East Kalimantan. According to the President Director of PT Pertamina Dwi Soetjipto, the New Grass Root Refinery (NGRR) project will continue to use the Government and Business Entity Cooperation (PPP) scheme. Dwi said Pertamina would implement the government's decision. Pertamina takes on the role of supervising the project, which is targeted for completion by 2023.

    The investment for the oil processing installation with a capacity of 300 thousand Barrel Per Day (BPD) is estimated to reach US$ 10 billion. The Director-General for Oil and Gas at the Ministry of Energy and Mineral Resources, I Gusti Nyoman Wiratmaja, said that if it was carried out with the PPP scheme, the time for the construction of the refinery could be increased by two to three years. On November 8, Pertamina's Director of Processing and Petrochemical Megaprojects, Rachmad Hardadi, said Pertamina had received an assignment from the government to work on the Bontang refinery.

    Orally, the Bontang refinery has been decided to be assigned. Rachmad said that until now Pertamina has not decided who will be partners in the project. According to Rachmad, changing the scheme to direct assignment will change Pertamina's obligations. In the PPP scheme, Pertamina only functions as the person in charge of the project. 

    In a special assignment, Pertamina will become a shareholder or shareholder. However, direct assignment is claimed to speed up the implementation time of this project.

    This scheme also requires Pertamina to find a joint venture partner. If using the assignment scheme, the government will not finance the Bontang Refinery project which is designated as a national strategic project in Presidential Regulation Number 3 of 2016. 

    This project is also included in the list of priority projects in the Coordinating Minister for the Economy Regulation Number 12 of 2015. The government has prepared two incentives for Bontang refinery investors. . The first incentive is that investors can use existing infrastructure and utilities with a cooperation scheme for the use of government assets.

    Another incentive is the extension of the tax holiday validity period of up to 15 years. In this project, Pertamina will optimize the assets of its subsidiaries, including PT Badak NGL. Rachmad said the use of PT Badak's assets could accelerate the construction of the Bontang refinery. 

    According to Rachmad, the project location in Bontang is adjacent to the operating area of ​​PT Badak NGL, the operator of a liquefied natural gas refinery whose 50 percent stake is controlled by Pertamina. In addition to land, the facilities that can be utilized for the NGRR project are 21 units of high-quality boilers, power plants, storage tanks, and other public facilities.

Koran Tempo, Page-9, Saturday, Nov 12, 2016

Kapasitas Produksi Blok Masala Dipertimbangkan Naik Jadi 9,5 MTPA

    Pemerintah mempertimbangkan untuk menaikkan kapasitas produksi kilang gas alam cair (liquefied natural gas/ LNG) Blok Masela menjadi 9,5 juta ton per tahun (million ton per annum/MTPA). Peningkatan kapasitas berdampak pada kenaikan biaya investasi. Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar mengatakan, pemerintah belum memutuskan apakah perubahan kapasitas kilang menjadi 9,5 MT PA itu akan disetujui. Arah pengembangan Blok Masela dipertimbangkan akan memasukkan peningkatan kapasitas tersebut sesuai usulan Inpex Corporation selaku operator blok.

    Pemerintah masih melakukan evaluasi atas usulan peningkatan kapasitas produksi kilang LNG dari 7,5 MTPA menjadi 9,5 MTPA itu. Penambahan kapasitas juga berarti pemboran sumur perlu lebih banyak yang ujungnya mendongkrak biaya investasi untuk pengembangan Blok Masela secara keseluruhan. Pemerintah masih akan mengkaji seperti apa keekonomian proyek jika produksinya dinaikkan. Selain soal kapasitas kilang LNG, pihaknya juga masih mengevaluasi apakah kilang dibangun dengan skema hulu atau hilir. Pemerintah masih mengkaji skema mana yang memberikan nilai keekonomian terbaik bagi proyek Blok Masela.

    Perbedaan pembangunan kilang LNG skema hulu dan hilir terletak pada pembiayaannya. jika dengan skema hulu, maka biaya yang dikeluarkan untuk membangun kilang akan masuk dalam komponen biaya investasi yang dikembalikan (cost recovery). Jika skema hilir, biaya pembangunan kilang sepenuhnya menjadi tanggungan perusahaan yang mengerjakannya. Pemerintah sempat menargetkan agar keputusan investasi akhir (final investment decision / FID) Blok Masela dapat dilaksanakan pada 2019. Produksi gas pertama blok ini diharapkan dapat mengalir pada 2026. Arcandra menyebut, rencana pengembangan (plan of development/ POD) Blok Masela akan diupayakan selesai tahun ini. Inpex mengirimkan surat yang berisi permintaan insentif agar dapat melanjutkan pengembangan Blok Masela.

    Permintaan itu yakni peningkatan kapasitas produksi dari 7,5 MTPA menjadi 9,5 MTPA, penangguhan masa kontrak selama 10 tahun yang digunakan untuk melakukan kajian pembangunan kilang di darat, rasio pengembalian investasi (internal rate of return/ IRR) 15%, pengembalian biaya operasi sejak kontrak diteken pada 1998, dan percepatan perizinan. Atas surat yang dikirim pada 23 Agustus 2016 itu, pemerintah telah meresponnya dengan surat yang diteken Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan ketika menjabat pelaksana tugas Menteri ESDM pada 13 Oktober 2016. Pemerintah belum memberikan sikap tegas atas permintaan Inpex tersebut.

    Pada akhir Maret 2016 kemarin pemerintah menolak usulan revisi POD Blok Masela yang diajukan Inpex. Dalam revisi POD itu masela dengan pengembangan kilang LNG terapung. Inpex pun diminta mengajukan kembali POD dengan skema sesuai arahan pemerintah. Dalam POD itu, cadangan gas Blok Masela dinyatakan mencapai 10,7 triliun kaki kubik. Produksi gas diperkirakan dapat sebesar 1.200 juta kaki kubik per hari (million standard cubic feet per day/ mmscfd) dan kondensat 24 ribu barel per hari (bph). Sementara kapasitas kilang LNG direncanakan 7,5 MT PA

IN ENGLISH

Consider Masala Block Production Capacity Increases to 9.5 MTPA

    The government is considering to increase the production capacity of liquefied natural gas (liquefied natural gas / LNG) Masela to 9.5 million tonnes per year (million tonnes per annum / MTPA). The increase in capacity resulted in increased investment costs. Deputy Minister of Energy and Mineral Resources Arcandra Tahar said the government has yet to decide whether changes in refining capacity to 9.5 MT PA it will be approved. The development direction Masela considered will include capacity building as proposed by Inpex Corporation as the operator of the block.

    The government is still evaluating the proposed increase in the production capacity of LNG from 7.5 MTPA to 9.5 MTPA it. Additional capacity also means drilling more wells need to be tipped to boost the investment cost for the overall development of the Masela block. The government still will examine what the economics of the project if production is increased. Besides about the capacity of the LNG plant, the company is still evaluating whether the plant is built with a scheme of upstream or downstream. The government is still reviewing the scheme which gives the best economic value for project Masela.

    Differences LNG development scheme lies in the upstream and downstream financing. if the scheme upstream, the costs incurred to build the refinery will be included in the cost component of investment that is returned (cost recovery). If the downstream scheme, the cost of building the refinery is fully the responsibility of the company to do it. The government was targeting so that the final investment decision (final investment decision / FID) Masela can be implemented in 2019. The first gas production block is expected to flow in 2026. Arcandra call, the development plan (plan of development / POD) Masela will be pursued completed years this. Inpex send a letter containing a request incentives in order to continue the development of the Masela block.

    Requests that the increase in production capacity from 7.5 MTPA to 9.5 MTPA, the suspension of the contract for 10 years which is used to conduct a study to build a refinery on land, the ratio of return on investment (internal rate of return / IRR) of 15%, return on operating costs since the contract was signed in 1998, and acceleration of licensing. On a letter sent on August 23, 2016, the government has responded with a letter signed by the Minister Coordinating maritime Luhut Binsar Pandjaitan when served as executor Minister on October 13, 2016. The government has not given a firm stance on the Inpex request.

    At the end of March 2016 the government yesterday rejected the proposed revisions filed POD Inpex Masela. In the POD revision Masela with the development of floating LNG. Inpex was asked to resubmit the POD with the scheme as directed by the government. In the POD, otherwise Masela gas reserves reach 10.7 trillion cubic feet. Gas production is estimated to be 1,200 million cubic feet per day (million standard cubic feet per day / MMSCFD) and condensate 24 thousand barrels per day (bpd). While the planned LNG plant capacity of 7.5 MT PA

Investor Daily, Halaman : 9, Sabtu, 12 Nop 2016

Realisasi Anggaran Energi Sumber Daya Mineral Tertinggi Selama 3 Tahun Terakhir

    Realisasi anggaran hihgga 31 Oktober 2016 mencapai 48,29% atau sebesar Rp 3,7 triliun, sementara realisasi anggaran di Oktober 2015 hanya mencapai 27%. Menteri ESDM Ignasius Jonan dalam menuturkan adanya penghematan anggaran di Kementerian ESDM membutuhkan langkah penyesuaian dalam realisasi anggaran di periode Oktober 2016. Sehingga untuk mencapai target realisasi anggaran di periode November dan Desember 2016, Kementerian ESDM mempersiapkan beberapa kegiatan percepatan.

    Dengan telah disepakatinya pagu indikatif Kementerian ESDM 2017 oleh Komisi VII dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat  sebesar Rp 7,01 triliun memacu segenap jajaran Kementerian ESDM untuk berkerja lebih cepat guna memperbaiki kualitas realisasi pada periode mendatang. Beberapa langkah percepatan untuk Tahun Anggaran 2017 telah dilakukan.

    Penyelesaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) untuk Pagu Anggaran 2017 telah diselesaikan Serta Rencana Umum Pengadaan (RUP) telah diumumkan secara internal pada 8 November 2016 Ialu. Kementerian ESDM juga telah melakukan Pengumuman Lelang Tahap I tahun 2017 di
media massa nasional pada 9 November 2016. Penyusunan dan realisasi anggaran akan terus kami dorong dan kawal. Namu jangan sampai memaksakan realisasi yang akan menjadi masalah di kemudian hari.

IN ENGLISH

Realization of Energy and Mineral Resources Budget Top For 3 Years

     The budget realization hihgga October 31, 2016 reached 48.29% or Rp 3.7 trillion, while the realization of the budget in October 2015 only reached 27%. Minister of Energy and Mineral Resources said that their Ignatius Jonan in budget savings in the Ministry of Energy requires adjustment measures in the budget realization in the period of October 2016. So as to achieve the target of budget realization in the period of November and December 2016, the Ministry of Energy to prepare some activities accelerated.

     With the agreement of the indicative ceiling of the Ministry of Energy in 2017 by the Commission VII and the House of Representatives Budget Committee Rp 7.01 trillion to spur all levels of the Ministry of Energy to work more quickly to improve the quality of the realization in future periods. Some measures acceleration for Fiscal Year 2017 has been done.

      Completion of the Work Plan and Budget (RKA) for Budget Ceiling 2017 have been resolved well as the General Procurement Plan (RUP) has announced internally on 8 November 2016 Ialu. The Ministry of Energy and Mineral Resources has also conducted a Phase I Auction Announcement 2017 in national mass media on November 9, 2016. The preparation and realization of the budget will continue our push and escorts. Namu not to impose the realization of which would be a problem later on.

Investor Daily, Halaman : 9, Sabtu, 12 Nop 2016

Pertamina Kejar Kesepakatan dengan Saudi Aramco untuk Kilang Cilacap

    PT Pertamina akan mengejar kesepakatan proyek revitalisasi Kilang Cilacap di Jawa Tengah sebelum berakhirnya head of agreement (HoA) dengan Saudi Aramco pada 26 November 2016. Setelah tercapainya kesepakatan terhadap poin-poin krusial, Pertamina berharap bisa segera menandatangani joint venture dengan Saudi Aramco.  Rachmad Hardadi, Direktur Mega proyek Pengolahan dan Petro kimia Pertamina  menegaskan Saudi Aramco tidak pernah meminta untuk menurunkan porsi (down share) pada proyek revitalisasi Kilang Cilacap.

    Saudi Aramco tetap berkomitmen memiliki porsi 45% pada perusahaan joint venture yang nanti akan dibentuk kedua perusahaan. Proyek revitaliasi Kilang Cilacap merupakan salah satu dari empat kilang yang masuk dalam Refinery Development Master Plan (RDMP) yang tengah dijalankan Pertamina. Tiga kilang lainnya adalah Kilang Balikpapan di Kalimantan Timur, Kilang Dumai di Riau, dan Kilang Balongan di Indramayu, Jawa Barat. Kilang Plaju Sungai Gerong di Sumatera Selatan akan menjadi proyek selanjutnya. Selain Kilang Cilacap, Pertamina juga menggandeng Saudi Aramco dalam revitalisasi Kilang Dumai dan Balongan.

    Untuk Kilang Balikpapan, Pertamina menggarapnya sendiri tanpa bermitra dengan perusahaan lain. Program pengembangan kilang merupakan upaya untuk menjamin ketahanan energi nasional. Konsumsi BBM saat ini mencapai 1,6 juta barel per hari sedangkan pasokan dari dalam negeri baru 900-an ribu barel per hari. Pengembangan Kilang Cilacap ditargetkan tuntas dan beroperasi pada 2022. Pertamina menargetkan penandatanganan joint venture dengan Saudi Aramco bisa dilakukan akhir 2016.

    Menurut Rachmad ketika proyek pengembangan mencapai tahap penyelesaian, kapasitas dari Kilang Cilacap akan meningkat menjadi 370.000 barel per hari dari saat ini sebesar 300 ribu barel per hari. Produksi bensin dan diesel akan lebih maksimal dengan kualitas lebih tinggi, dan akan dipasok untuk kebutuhan domestik. Proyek pengembangan ini juga akan meningkatkan kapasitas petrokimia yang diproduksi kilang, yaitu aromatics meningkat hingga lebih dari 600 KTPA dan polypropylene meningkat hingga 160 KTPA.

    Kompleksitas produksi kilang juga akan semakin meningkat dan menghasilkan produk bahan bakar minyak dengan standar Euro 5. Pertamina dan Saudi Aramco sebelumnya menetapkan kontrak Engineering and Project Management Services pelaksanaan studi Basic Engineering Design (BED) untuk program kerjasama kedua perusahaan dalam RDMP Cilacap kepada Amec Foster Wheeler Energy Limited. Hingga Maret 2017, Amec Foster akan mengembangan ruang lingkup terkait usulan proyek pengembangan kilang yang sudah ada di Jawa Tengah dan akan menyelesaikan kontigurasi dan paket lisensi.

    Dirgo Purbo, pengamat ketahanan energi dan staf pengajar geoekonomi Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas), mengatakan kerja sama Pertamina dengan Saudi Aramco dalam proyek Kilang Cilacap sangat baik. Selain pendanaan, Saudi Aramco juga akan banyak diandalkan Pertamina dari segi suplai crude oil

IN ENGLISH

Pertamina Pursue deal with audi Aramco to Cilacap

    PT Pertamina will pursue the revitalization project agreement Cilacap in Central Java before the end of the head of agreement (HoA) with Saudi Aramco on 26 November 2016. After reaching an agreement on the crucial points, Pertamina hopes to soon sign a joint venture with Saudi Aramco. Rachmad Hardadi, Director of Mega project and Petro Chemical Processing Pertamina confirms Saudi Aramco never called for reducing the portion (down share) in the Cilacap refinery revitalization project.

    Saudi Aramco remains committed has its share of 45% in the joint venture company which will be formed both companies. The Cilacap refinery revitalization project is one of four refineries included in Refinery Development Master Plan (RDMP) that is being undertaken by Pertamina. Three other refinery is the refinery in East Kalimantan Balikpapan, Dumai refinery in Riau, and Balongan refinery in Indramayu, West Java. Refinery Plaju Gerong River in South Sumatra will be the next project. In addition to the Cilacap refinery, Pertamina also took Saudi Aramco in Dumai and Balongan refinery revitalization.

    For Balikpapan refinery, Pertamina work on its own without partnering with other companies. Refinery development program is an effort to ensure national energy security. Fuel consumption is now reaching 1.6 million barrels per day while the domestic supply of new 900 thousand barrels per day. The Cilacap refinery development expected to be completed and operational in 2022. Pertamina is targeting the signing of a joint venture with Saudi Aramco can be done the end of 2016.

    According to Rachmat when the development project reaches the stage of completion, the capacity of the Cilacap refinery will increase to 370,000 barrels per day from the current 300 thousand barrels per day. Production of gasoline and diesel will be maximal with higher quality, and will be supplied to domestic needs. This development project will also increase the capacity of petrochemicals produced refineries, namely aromatics increased by more than 600 KTPA and polypropylene increased to 160 KTPA.

    The complexity of the refinery production will also increase and produce fuel with Euro 5 standards Pertamina and Saudi Aramco previously set the Engineering and Project Management Services of the study Basic Engineering Design (BED) for the cooperation between the two companies in RDMP Cilacap to Amec Foster Wheeler Energy Limited. Until March 2017, Amec Foster will develop the scope of the proposed project related to development of existing refinery in Central Java and will finish kontigurasi and license packages.

    Dirgo Purbo, energy security analyst and lecturer of geoekonomi Institute of National Defense (Defense), said cooperation with Saudi Aramco Pertamina in Cilacap refinery project is very good. In addition to funding, Saudi Aramco will also be plenty reliable Pertamina in terms of supply of crude oil

Investor Daily Halaman : 9, Sabtu, 12 Nop, 2016