Pertamina Builds 1,200 MW of PLTG in Bangladesh

PT Pertamina (Persero) through its subsidiary, PT Pertamina Power Indonesia (PPI), has obtained approval from the Bangladesh Power Development Board (BPDB) to build a 1,200 Megawatt (WM) steam gas power plant in the country.

PT Pertamina Power Indonesia (PPI)

PPI President Director Ginanjar said, the next stage, his party was awaiting approval from the Prime Minister of Bangladesh for the project the power plant. After that, his party made a written agreement with BPDB.

"It is awaiting the Prime Minister's approval, approval for Lol (letter of intent) and this is binding on both parties," he said in Jakarta.

He explained, this PLTGU project in Bangladesh would have the same concept as the Java-1 PLTGU. The project will later be connected with a liquefied natural gas (LNG) facility, which consists of a floating storage and regasification unit (FSRU), mooring and off loading infrastructure, as well as gas pipelines, both subsea and onshore.

Later, after the LoI, it targets to be able to complete the financial close / FC of the 1,200 MW PLTGU project by the end of next year. Next, the construction of the power plant project is planned to be carried out in 2020.

"Then the project's operating target is in 2022," Ginanjar said. While BPDB will act as a buyer of electricity produced by the integrated facility.

In working on the project in Bangladesh, Ginanjar revealed that he would partner with partners. Unfortunately, Ginanjar admitted that he had not been able to name the company to be invited to cooperate with. The reason is, there is still the potential that potential partners will change.

"From all PPI projects, we always collaborate in partnerships," he said.

Bangladesh itself was chosen as the first country in which Pertamina expanded its electricity business due to several factors. First, with economic growth over the past 10 years stabilizing above 7%, it sees Bangladesh as a potential market. In addition, Bangladesh is also a developing country that needs an environmentally friendly future energy source.

"This project is a realization of the Memorandum of Understanding of G to G between PT Pertamina (Persero) and BPDB which was signed before the President of the Republic of Indonesia and the Prime Minister of Bangladesh," Ginanjar explained.

This collaboration is a follow-up of the previous memorandum of understanding in the energy sector signed by the Indonesian Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) with the Ministry of Electricity, Energy and Mineral Resources of Bangladesh on September 15, 2017. At that time, the Minister of Electricity, Energy and Mineral Resources of Bangladesh Nasrul Hamid offered electricity cooperation to Indonesia.

Previously, Minister Nasrul explained, his party targets to increase the installed capacity of its power plants to 24 thousand MW by 2021 and reach 40 thousand MW in 2031. Not only adding capacity, the country also has a policy to use LNG in power plants. This is because LNG is considered very competitive with coal in terms of price and is more environmentally friendly.

"What we are looking for is competitive prices. We are very happy if Pertamina wants to build a gas infrastructure while generating electricity and gas, "said Nasrul.

PPI has recently begun the construction phase of an integrated Java-1 PLTGU project with a capacity of 1,760 MW and a holding facility and 170 thousand cubic meters of FSRU. The first integrated project from liquefied natural gas to electricity in Asia and one of the largest in Southeast Asia is targeted to operate in 2021.

Marubeni Corporation

In this project, PPI is a lead consortium consisting of Marubeni Corporation, Sojitz Corporation, and other companies. PPI is also a holding of PT Jawa Satu Power that operates the Java-1 PLTGU and PT Jawa Satu Regas which manages the FSRU. 

Sojitz Corporation

    Targeting a number of Projects In the future, Ginanjar said, his party will work on several similar Java-1 power plant and power plant projects in Bangladesh. However, his party has not been able to specify the projects because they are still in the initial stages and the selection of partners.

"There are at least 2-3 gas / fired to (electricity) projects that we will work on," he said.

In addition to the gas-fired power plant project, PPI is also working on a renewable energy power plant project. Currently, PPI is running a 1 MW rhino and 3 MW rhino power plant. Then, PPI also works on the potential of the Cilacap 4 MW PLTS, and PTPN-3 Sei Mangkei 5 MW. 

     Later, the PPI also works on a biogas power plant (PLTBG ) PTPN-3 Sei Mangkei 2.4 MW and PTPN-13 6 MW PPI will also participate in the operation and maintenance of the PPPN PTPN-2 2 MW PLTBG as an effort to expand the gas value chain business as well as pioneering the development of Pertamina's new and renewable energy. In the future, it targets PPI to become a leading green energy company, both in Indonesia and internationally.

IN INDONESIAN

Pertamina Bangun PLTGU 1.200 MW di Bangladesh

PT Pertamina (Persero) melalui anak usahanya, PT Pertamina Power Indonesia (PPI), telan memperoleh persetujuan dari Bangladesh Power Development Board (BPDB) untuk membangun pembangkit listrik tenaga gas uap (PLTGU) 1.200 Megawatt (WM) di negara tersebut.

Presiden Direktur PPI Ginanjar mengatakan, tahap berikutnya, pihaknya menunggu persetujuan dari Perdana Menteri Bangladesh untuk proyek

pembangkit listrik tersebut. Setelah itu pihaknya membuat kesepakatan tertulis dengan BPDB. 

“Sedang menunggu approval Perdana Menteri, approval untuk Lol (letter of intent) dan ini bersifat mengikat kedua pihak,” kata dia di Jakarta.

Dia menjelaskan, Proyek PLTGU di Bangladesh ini akan memiliki konsep yang sama dengan PLTGU Jawa-1. Proyek ini nantinya akan terhubung dengan fasilitas penerima gas alam cair (liquefied natural gas/ LNG), yang terdiri dari unit penampungan dan regasilikasi terapung (Floating Storage and Regasification Unit/FSRU), infrastruktur mooring dan off loading, serta jalur pipa gas baik subsea maupun onshore.

Nantinya, setelah adanya LoI, pihaknya menargetkan dapat merampungkan pendanaan (financial close/FC) Proyek PLTGU 1.200 MW itu pada akhir tahun depan. Berikutnya, konstruksi proyek pembangkit listrik ini direncanakan bisa dilakukan pada 2020. 

“Kemudian target operasi proyek pada 2022,” tutur Ginanjar. Sementara BPDB akan bertindak sebagai pembeli listrik yang dihasilkan oleh fasilitas terintegrasi tersebut.

Dalam menggarap proyek di Bangladesh itu, Ginanjar mengungkapkan bahwa pihaknya akan menggandeng mitra. Sayangnya, Ginanjar mengaku belum dapat menyebutkan nama perusahaan yang akan diajak kerja sama itu. Pasalnya, masih ada potensi bahwa calon mitra ini akan berubah. 

“Dari semua proyek-proyek PPI, kami selalu berkolaborasi dalam partnership,” ujarnya.

Bangladesh sendiri dipilih sebagai negara pertama di mana Pertamina melakukan ekspansi bisnis kelistrikan karena beberapa faktor. Pertama, dengan pertumbuhan ekonomi selama 10 tahun ini stabil di atas 7%, pihaknya melihat Bangladesh sebagai pasar potensial. Selain itu, Bangladesh juga merupakan negara berkembang yang membutuhkan sumber energi masa depan yang ramah lingkungan.

“Proyek ini merupakan realisasi dari Memorandum of Understanding G to G antara PT Pertamina (Persero) dan BPDB yang telah ditandatangani di hadapan Presiden Republik Indonesia dan Perdana Menteri Bangladesh," jelas Ginanjar.

Kerja sama ini merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman sebelumnya di sektor energi yang ditandatangani Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Indonesia dengan Kementerian Listrik, Energi, dan Sumber Daya Mineral Bangladesh pada 15 September 2017 lalu. Pada saat itu, Menteri Listrik, Energi, dan Sumber Daya Mineral Bangladesh Nasrul Hamid menawarkan kerja sama kelistrikan kepada Indonesia.

Sebelumnya, Menteri Nasrul menjelaskan, pihaknya menargetkan dapat meningkatkan kapasitas terpasang pembangkit listriknya menjadi 24 ribu MW pada 2021 dan mencapai 40 ribu MW pada 2031. Tidak sekedar menambah kapasitas, negaranya juga memiliki kebijakan untuk menggunakan LNG di pembangkit listrik. Hal ini karena LNG dinilai sangat bersaing dengan batubara dari sisi harga dan lebih ramah lingkungan.

“Yang kami cari adalah harga yang kompetitif. Kami sangat senang jika Pertamina mau membangun infrastruktur gas sekaligus pembangkit listrik dan gas,” ujar Nasrul.

PPI belum lama ini telah memulai tahap konstruksi proyek terintegrasi PLTGU Jawa-1 berkapasitas 1.760 MW dan fasilitas penampungan dan FSRU 170 ribu meter kubik. Proyek terintegrasi dari gas alam cair ke listrik pertama di Asia dan salah satu terbesar di Asia Tenggara ini ditargetkan beroperasi pada 2021. 

Dalam proyek ini, PPI sebagai lead consortium yang beranggotakan Marubeni Corporation, Sojitz Corporation, dan perusahaan lainnya. PPI juga merupakan holding dari PT Jawa Satu Power yang mengoperasikan PLTGU Jawa-1 dan PT Jawa Satu Regas yang mengelola FSRU. 

     Mentargetkan sejumlah Proyek Ke depannya, Ginanjar mengatakan, pihaknya akan menggarap beberapa proyek pembangkit listrik sejenis PLTGU Jawa-1 dan PLTGU di Bangladesh. Namun, pihaknya belum dapat merinci proyek-proyek tersebut lantaran masih dalam tahap awal dan pemilihan mitra.

“Paling tidak ada 2-3 proyek gas/LNG to fired (listrik) yang akan kami garap,” tutur dia.

Selain proyek pembangkit listrik berbahan bakar gas, PPI juga menggarap proyek pembangkit listrik energi terbarukan. Saat ini, PPI sedang menjalankan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) Badak 1 MW dan Badak 3 MW Kemudian, PPI juga mengerjakan potensi PLTS Cilacap 4 MW, dan PTPN-3 Sei Mangkei 5 MW Kemudian, PPI juga mengerjakan pembangkit listrik tenaga biogas (PLTBG) PTPN-3 Sei Mangkei 2,4 MW dan PTPN-13 6 MW PPI juga akan turut serta dalam pengoperasian dan perawatan PLTBG PTPN-2 2 MW PPI dibentuk sebagai upaya ekspansi value chain bisnis gas serta sebagai perintis pengembangan energi baru dan terbarukan Pertamina. Ke depannya, pihaknya menargetkan PPI dapat menjadi leading green energy company, baik di Indonesia maupun internasional.

Investor Daily, Page-9, Wednesday, Dec 12, 2018

Refinery Project Takes Up to 9 Years

Wood Mackenzie considers that the construction of a relatively simple oil refinery takes 2-3 years, while refineries with high complexity can take around 4-9 years. Sushant Gupta, Director of Wood Mackenzie, a research and energy consultant agency, explained that the time needed for the construction of new refineries will depend on the capacity and companies that become partners.

Wood Mackenzie

"Simple oil refinery construction can be completed for 2-3 years. However, the construction of a very complex oil refinery takes around 4-9 years, "he said.

According to him, delaying the oil refinery project is not an extraordinary thing in Indonesia. In fact, there are often changes in investors or changes that will become partners in the joint venture formed by PT Pertamina (Persero).

Balikpapan Refinery

"However, we see that the Balikpapan Refinery revitalization project is 'certainty'. Therefore, it is very possible to happen [realization of revitalization

"Balikpapan refinery," he said.

Hyundai Engineering Co. Ltd.

Pertamina has appointed the SK Engineering & Construction Co. consortium. Ltd., Hyundai Engineering Co. Ltd., PT Rekayasa Industri, and PT PP (Persero) Tbk. as the winner of the engineering tender for the design, procurement and construction of the Balikpapan Refinery worth US $ 4 billion or around Rp. 57.8 trillion.

PT Rekayasa Industri (Rekind)

Pertamina targets the completion of the Balikpapan Refinery revitalization of around 53 months or 4 years 5 months, which is completed in 2023. President Director of PT Rekayasa Industri (Rekind) Yanuar Budinorman said that his party would give the best of trust Pertamina appointed companies to revitalize the Pertamina refinery.

"We are happy to be able to take part in government programs in realizing energy security," he said.

The Balikpapan Refinery Project

The Balikpapan Refinery Project will focus on processing residues (low value products) into high-quality fuel oil. In addition, the quality of Solar processing will be increased by reducing the sulfur content so that it is more environmentally friendly. The company has also been involved in developing refineries in Indonesia.

Rekind also participated in the construction of the first unleaded oil processing facility in Indonesia through the Blue Sky Balongan Project in Balongan Refinery, West Java. In 2008, Rekind also worked on Pertamina's residue catalytic cracking offgas to propylene project (ROPP) project for the Balongan Refinery in Indramayu-West Java.

Through a project known as the use of exhaust gas, unused waste gas and oil refineries can be converted into high-value propylene (plastic raw material).

IN INDONESIAN

Proyek Kilang Memakan Waktu Hingga 9 Tahun

Wood Mackenzie menilai bahwa konstruksi kilang minyak yang relatif sederhana membutuhkan waktu 2-3 tahun, sedangkan kilang dengan kompleksitas tinggi bisa membutuhkan waktu sekitar 4-9 tahun. Sushant Gupta, Direktur Wood Mackenzie, lembaga riset dan konsultan energi, menjelaskan bahwa waktu yang dibutuhkan untuk konstruksi kilang baru akan tergantung pada kapasitas dan perusahaan yang menjadi mitra.

“Konstruksi kilang minyak yang sederhana dapat diselesaikan selama 2-3 tahun. Namun, pembangunan kilang minyak yang sangat kompleks butuh waktu sekitar 4-9 tahun," katanya.

Menurutnya, penundaan proyek kilang minyak bukan menjadi hal yang luar biasa di Indonesia. Bahkan sering terjadi perubahan investor atau perubahan yang akan menjadi mitra dalam usaha patungan yang dibentuk PT Pertamina (Persero).

“Namun, kami melihat bahwa proyek revitalisasi Kilang Balikpapan sebagai 'kepastian'. Oleh karena itu, sangat mungkin terjadi [terealisasi revitalisasi Kilang Balikpapan,” katanya.

Pertamina telah menunjuk konsorsium SK Engineering & Construction Co. Ltd., Hyundai Engineering Co. Ltd., PT Rekayasa Industri, dan PT PP (Persero) Tbk. sebagai pemenang tender perekayasa desain, pengadaan, dan konstruksi Kilang Balikpapan senilai US$ 4 miliar atau sekitar Rp 57,8 triliun.

Pertamina menargetkan penyelesaian revitalisasi Kilang Balikpapan sekitar 53 bulan atau 4 tahun 5 bulan, yaitu rampung pada 2023. Direktur Utama PT Rekayasa Industri (Rekind) Yanuar Budinorman mengatakan, pihaknya akan memberikan yang terbaik atas kepercayaan Pertamina menunjuk perusahaan untuk merevitalisasi kilang Pertamina. 

“Kami senang bisa ikut ambil bagian dari program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan energi,” ujarnya.

Proyek Kilang Balikpapan akan difokuskan pada pengolahan residu (produk dengan nilai rendah) menjadi bahan bakar minyak berkualitas tinggi. Selain itu, kualitas pengolahan Solar akan ditingkatkan dengan mengurangi kandungan sulfur sehingga lebih ramah lingkungan. Perusahaan juga pernah terlibat dalam pengembangan kilang di Indonesia.

Rekind juga ikut dalam pembangunan fasilitas pemrosesan minyak tanpa timbal pertama di Indonesia melalui Proyek Balongan Blue Sky di Kilang Balongan, Jawa Barat. Pada 2008, Rekind juga mengerjakan proyek residue catalytic cracking offgas to propylene project (ROPP) milik Pertamina untuk Kilang Balongan di Indramayu-Jawa Barat.

Melalui proyek yang dikenal dengan pemanfaatan gas buang tersebut, gas buang yang tidak terpakai dan kilang minyak dapat diubah menjadi propilena (bahan baku plastik) yang bernilai tinggi.

Bisnis Indonesia, Page-24, Wednesday, Dec 12, 2018

Pertamina Boosts Balikpapan Refinery Production

The construction of the Balikpapan Refinery Development Master Plan (RDMP) immediately began with the signing of a construction design contract (engineering, procurement and construction / EPC) with the construction of the refinery, both inside battery limit (IBL) and outside battery limit (OSBL).

The signing of the contract was carried out after the auction process on March 15-November 26 2018 was declared completed and the winner was announced on November 30, 2018. Corporate Communications Vice President Pertamina Adiatma Sardjito said the Balikpapan RDMP refinery development would be carried out joint operation of four domestic and foreign companies, namely SK Engineering and Construction Co. Ltd., Hyundai Engineering Co. Ltd, PT Rekayasa Industri, and PT PP (persero) Tbk. The Balikpapan RDMP development contract reached Rp. 57.8 trillion and will be completed within 53 months.

Hyundai Engineering Co. Ltd

"Balikpapan's RDMP refinery is part of Pertamina's strategic project to realize national energy independence and security. "The capacity of the Balikpapan refinery will increase to 100,000 barrels per day, up 38% from the previous 260,000 barrels per day to 360 thousand barrels per day," Adiatma said.

Balikpapan RDMP is one of six refinery mega-projects built by Pertamina. The six refinery megaprojects consist of four RDMP expansion projects and two new grass root refinery / GRR projects.

Nicke Widyawati

"At the end of 2026, we can implement the six refinery projects," said Pertamina Director Nicke Widyawati.

Coordinating Minister for Economic Affairs Darmin Nasution said the construction of the Balikpapan refinery answered the government's thirst which had been wanting to develop or expand refineries.

ESDM Minister Ignasius Jonan

"The government understands that building or developing refineries is not easy because it requires costs and a long time. However, this should not be ignored because it becomes a capital in realizing national energy security, "said ESDM Minister Ignasius Jonan.

"The refinery is also the forerunner of petrochemicals. This is the hope that our government has a large petrochemical industry, "he added.

IN INDONESIAN

Pertamina Genjot Produksi Kilang  Balikpapan

Pembangunan Refinery Development Master Plan (RDMP) Kilang Balikpapan segera dimulai dengan ditandatanganinya kontrak pelaksanaan rancangan konstruksi (engineering, procurement and construction/EPC) dengan ruang lingkup pembangunan kilang, baik inside battery limit (IBL) maupun outside battery limit (OSBL). 

Penandatanganan kontrak ini dilakukan setelah melalui proses lelang pada 15 Maret-26 November 2018 dinyatakan selesai dan telah diumumkan pemenangnya pada 30 November 2018. Vice President Corporate Communications Pertamina Adiatma Sardjito menyatakan pembangunan RDMP Kilang Balikpapan akan dilakukan joint operation empat perusahaan dalam dan luar negeri, yaitu SK Engineering and Construction Co Ltd, Hyundai Engineering Co Ltd, PT Rekayasa Industri, dan PT PP (persero) Tbk. Adapun kontrak pembangunan RDMP Balikpapan mencapai Rp 57,8 triliun dan akan diselesaikan dalam waktu 53 bulan.

“RDMP Kilang Balikpapan bagian dari proyek strategis Pertamina untuk mewujudkan kemandirian dan ketahanan energi nasional. Nantinya kapasitas kilang Balikpapan akan bertambah hingga 100 ribu barel per hari, atau naik 38% dari sebelumnya 260 ribu barel per hari menjadi 360 ribu barel per hari,” ujar Adiatma

RDMP Balikpapan merupakan satu dari enam megaproyek kilang yang dibangun Pertamina. Keenam megaproyek kilang itu terdiri atas empat proyek perluasan RDMP dan dua proyek pembangunan baru (grass root refinery/GRR). 

“Akhir 2026, keenam proyek kilang ini insya Allah bisa kita laksanakan” ujar Dirut Pertamina Nicke Widyawati. 

Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan pembangunan kilang Balikpapan menjawab dahaga pemerintah yang selama ini ingin ada pembangunan ataupun perluasan kilang.

“Pemerintah mengerti bahwa membangun ataupun mengembangkan kilang tidak mudah karena membutuhkan biaya dan waktu yang lama. Namun, hal ini tidak boleh diabaikan karena menjadi modal dalam mewujudkan ketahanan energi nasional,” kata Menteri ESDM Ignasius Jonan.

“Kilang juga cikal bakal petrokimia. Ini harapan pemerintah kita punya industri petrokimia besar,” imbuhnya.

Media Indonesia, Page-13, Tuesday, Dec 11, 2018

SK, Hyundai to upgrade Pertamina refinery

State energy holding company Pertamina on Monday said it appointed South Korea’s SK Engineering & Construction Co. and Hyundai Engineering & Construction Co. as engineering and construction contractors for its Balikpapan refinery upgrade.

Upgrade work at the US$ 4 billion Balikpapan project, in East Kalimantan will now start at the beginning of 2019, Pertamina executive Ignatius Tallulembang said at a media briefing. Development will be jointly undertaken with state-owned construction firm PT Pembangunan Perumahan Tbk and state engineering firm PT Rekayasa lndustri (Rekind), Tallulembang said. When the upgraded refinery goes onstream in August 2023, it will produce fuel to the “Euro V” emissions standard, he added.

The upgrade comes as Southeast Asia’s largest economy hopes to reduce its dependence on costly oil product imports, currently meeting around a third of its fuel needs of around 1.4 million barrels per day. But a program launched in late 2014 to double lndonesia’s refinery output has faced multiple setbacks, as the country has continued to struggle to attract investment in the sector.

Earlier plans to upgrade Balikpapan with Japan’s JX Nippon fell apart in early 2016, but as recently as August this year it was seeking to revive that partnership, or form a new one with Azerbaijan’s Socar for the project. At the same event, Pertamina signed a framework agreement with Omanfs Overseas Oil and Gas LLC (OOG) to develop a new $10 billion refinery and petrochemical complex in Bontang, also on Borneo.

Framework Agreement

State-owned OOG, which is taking a majority stake in the project, was chosen for its financial capability Pertamina chief executive Nicke Widyawati said. Pertamina is in talks with OOG to increase its share ofthe project to 20-30 percent from 10 percent under the current plan, Tallulembang said. It was not immediately clear how much of the project cost will be carried by OOG.

Nicke Widyawati 

Widyawati declined to comment on why Japan’s Cosmo Energy Holdings, earmarked in January for partnership in the project, was not included in the latest agreement. Over the next year, Pertamina and OOG plan to carry out a feasibility study for the project. Once completed, OOG is expected to supply 300,000 bpd of crude oil to the refinery, Tallulembang said.

Omanfs Overseas Oil and Gas LLC (OOG)

Pertamina now expects all six of its refinery projects including the Balikpapan, Cilacap, Balongan and Dumai refinery upgrades and the Bontang and Tuban grassroots developments to be completed by the end of 2026, Widyawati said.

“We recognize that the refineries have experienced delays [but] better late than never,” Widyawati said.

Jakarta Post, Page-13, Tuesday, Dec 11, 2018

Accelerate the Construction of Oil Refineries

PT Pertamina conducted two collaborations to complete the construction of an oil refinery in East Kalimantan. The first project, which is an oil refinery in Bontang, is cooperated with an oil company from Oman, Overseas Oil & Gas (OOG). Bontang Refinery is one of six refinery projects Pertamina will work on until the next 2026.

Nicke Widyawati

Pertamina's Managing Director, Nicke Widyawati, explained, for the refinery in Bontang, the framework agreement between the two companies applies to build a 300 thousand barrel / day refinery and the Petrochemical industry. With the signing of this cooperation, Pertamina can take the next step, namely a feasibility study, including in its economic terms.

"This study will give us a better understanding of the technical configuration of the refinery and the economics of the project as well as recognize the risks that can be anticipated early on for timely project implementation, according to the budget, on specifications, regulations, and achieve project economic targets," Nicke said at Pertamina Headquarters, Monday (10/12).

According to Nicke, the Bontang refinery will later become the largest refinery owned by Pertamina. In addition, the proceeds from the refinery will directly be integrated with the petrochemical plant. In addition to the refinery in Bontang, Pertamina is also conducting development cooperation with Hyundai Engeneering, SK Engeneering, Rekind, and PT PP for the construction of a refinery development master plan (RDMP) in Balikpapan. The construction of a refinery that requires funds of US $ 4 billion or around Rp. 57.8 trillion is planned to be completed by August 2023.

Hyundai Engeneering Co., Ltd.

Nicke said that the refinery is also one of six refinery projects that Pertamina will complete until 2026. If it is already operational, the Balikpapan refinery is predicted to reduce the purchase of diesel fuel by about 17 percent.

"In addition to being able to suppress imports. This refinery will focus on producing, fuel (fuel oil) with a higher standard. So, it will be more environmentally friendly," said Nicke.

PT Pertamina's Megaprojecting and Petrochemical Director, Ignatius Talulembang, said, for oil refineries in Bontang, all funds were spent purely from OOG. Pertamina will get profit sharing around 10 percent. Even so, going forward, Pertamina will slowly buy up 30 percent of share ownership. Through this collaboration in the form of government to government (G to G), Pertamina has the opportunity to open investment in Oman.

Framework Agreement Pertamina & OOG Oman

While for refineries in Balikpapan, Igantius said, since the beginning of 2018 Pertamina has begun preparatory construction, such as the construction of warehouses and workshops, for construction workers. Next year, significant development will be carried out.

"Development takes around 53 months until it starts operating. An additional three months is up to normal operation," Ignatius said.

     The Balikpapan refinery has a capacity of 360 thousand barrels per day. This is a development from the previous refinery with a capacity of only 100,000 barrels per day.

IN INDONESIAN

Percepat Pembangunan Kilang Minyak

PT Pertamina melakukan dua kerja sama untuk menyelesaikan pembangunan kilang minyak di Kalimantan Timur.  Proyek pertama, yaitu kilang minyak di Bontang yang dikerjasamakan dengan perusahaan minyak dari Oman, Overseas Oil & Gas (OOG). Kilang Bontang merupakan salah satu dari enam proyek kilang yang akan dikerjakan Pertamina hingga 2026 mendatang.

Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, menjelaskan, untuk kilang di Bontang, perjanjian framework agreement antara kedua perusahaan berlaku untuk membangun kilang berkapasitas 300 ribu barel/hari dan industri Petrokimia. Dengan ditandatanganinya kerja sama ini, Pertamina bisa melakukan langkah berikutnya, yakni Studi kelayakan, termasuk dalam hal keekonomiannya.

"Studi ini akan memberikan kita pemahaman yang lebih baik tentang konfigurasi teknis kilang dan keekonornian proyek serta mengenal risiko-risiko yang dapat diantisipasi sejak dini untuk pelaksanaan proyek yang tepat waktu, sesuai anggaran, pada spesifikasi, pada peraturan, dan mencapai target keekonomian proyek,” ujar Nicke di Kantor Pusat Pertamina, Senin (10/12).

Menurutnya, kilang Bontang ini nantinya menjadi kilang terbesar yang dimiliki Pertamina. Selain itu, hasil dari kilang ini secara langsung akan diintegrasikan dengan pabrik petrokimia. Selain kilang di Bontang, Pertamina juga melakukan kerja sama pembangunan dengan Hyundai Engeneering, SK Engeneering, Rekind, dan PT PP untuk pembangunan kilang refinery development masterplan (RDMP) di Balikpapan. Pembangunan kilang yang membutuhkan dana sebesar 4 miliar dolar AS atau Sekitar Rp 57,8 triliun ini rencananya Selesai pada Agustus 2023.

Nicke mengatakan, kilang ini juga merupakan salah satu dari enam proyek kilang yang akan diselesaikan Pertamina hingga 2026. Jika telah beroperasi, kilang Balikpapan diprediksi bisa menekan pembelian solar secara impor sekitar 17 persen.

"Selain bisa menekan impor. Kilang ini nantinya akan fokus memproduksi, BBM (bahan bakar minyak) dengan standar lebih tinggi. Jadi, akan lebih ramah lingkungan," kata Nicke.

Direktur Megaproyek Pengolahan dan Petrokimia PT Pertamina, Ignatius Talulembang, menuturkan, untuk kilang minyak di Bontang, seluruh dana yang dikeluarkan murni dari OOG. Pertamina akan mendapat bagi hasil Sekitar 10 persen. Meski demikian, ke depan, Pertamina secara perlahan akan membeli kepemilikan Saham hingga 30 persen. Melalui kerja sama berbentuk goverment to goverment (G to G) ini, Pertamina memiliki kesempatan untuk membuka investasi di Oman.

Sementara untuk kilang di Balikpapan, Igantius menuturkan, sejak awal 2018 Pertamina telah memulai konstruksi persiapan, seperti pembangunan warehouse dan workshop, untuk para pekerja konstruksi. Tahun depan, pembangunan secara signfikan akan dilakukan.

"Pembangunan membutuhkan waktu sekitar 53 bulan sampai dengan mulai beroperasi. Tambahan tiga bulan lagi sampai beroperasi normal," ujar Ignatius. 

Kilang Balikpapan memiliki kapasitas 360 ribu barel per hari. Ini merupakan pengembangan dari kilang sebelumnya yang berkapasitas hanya 100 ribu barel per hari.

Republika, Page-15, Tuesday, Dec 11, 2018

Collaborating with Schlumberger, ELSA Strengthens Upstream Oil and Gas

In order to strengthen and optimize the upstream oil and gas service business (oil and gas), PT Elnusa Tbk (ELSA) has a partnership with Schlumberger, an energy company from the United States (US). The cooperation is in the signing of the Master Cooperation Agreement (MCA) and Wireline Master Service (WMS) between the two companies.

PT Elnusa Tbk (ELSA)

President Director of PT Elnusa Tbk Tolingul Anwar, hopes that this collaboration can increase national capacity in upstream oil and gas services and technology transfer. ELSA and Schlumberger can also share opportunities and risks to increase growth.

Schlumberger

According to Tolingul, the collaboration is needed to accelerate the company's growth. The partnership between ELSA and Schlumberger has five categories, namely reservoir characterization, drilling and oil production, surface production and integrated service.

"Of course this management requires a service contractor and Elnusa hopes to get greater opportunities in the context of the synergy of Pertamina Group," said Tolingul, Monday (10/12).

As of October 31, 2018, Pertamina did control 41, 10% of ELSA's shares. On the other hand, Schlumberger has technology and resources that can be optimized for the management of upstream oil and gas. In fact, said Tolingul, the technology can contribute to lowering costs, as well as maximizing oil and gas fields and supporting government programs in finding giant fields in Indonesia.

IN INDONESIAN

Gandeng Schlumberger, ELSA Perkuat Hulu Migas

Demi memperkuat clan mengoptimalkan bisnis jasa hulu minyak dan gas bumi (migas), PT Elnusa Tbk (ELSA) menjalin kerjasama dengan Schlumberger, perusahaan energi dari Amerika Serikat (AS). Kerjasama itu ada didalam penandantanganan Master Cooperation Agreement (MCA) dan Wireline Master Service (WMS) di antara kedua perusahaan.

Direktur Utama PT Elnusa Tbk Tolingul Anwar, mengharapkan kerjasama ini bisa meningkatkan kapasitas nasional dalam servis hulu migas dan alih teknologi. ELSA dan Schlumberger juga bisa saling berbagi peluang dan risiko untuk meningkatkan pertumbuhan.

Menurut Tolingul, kerjasama tersebut sangat dibutuhkan untuk mempercepat pertumbuhan perusahaan. Kongsi antara ELSA dan Schlumberger ini memiliki lima kategori, yakni reservoir Characterization, pengeboran dan produksi minyak, surface production serta integrated service.

“Tentunya pengelolaan ini membutuhkan kontraktor jasa dan Elnusa berharap akan mendapatkan kesempatan yang lebih besar dalam rangka sinergi Pertamina Group,” ungkap Tolingul, Senin (10/ 12). 

Per 31 Oktober 2018, Pertamina memang menguasai 41, 10% Saham ELSA. Di sisi lain, Schlumberger memiliki teknologi dan resources yang bisa dioptimalkan untuk pengelolaan hulu migas. Bahkan, kata Tolingul, teknologi itu bisa berkontribusi dalam menurunkan biaya, serta memaksimalkan lapangan-lapangan migas dan mendukung program pemerintah dalam mencari lapangan raksasa di Indonesia.

Kontan, Page-14, Tuesday, Dec 11, 2018

Four Gross Split Oil and Gas Scheme Work Areas Signed

The Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) signed four oil and gas working areas (WK) with a gross split profit sharing scheme scheme. The Head of the Communication and Information Services Cooperation Bureau of the Ministry of Energy and Mineral Resources, Agung Pribadi, said that the signed contract consisted of three Work Area Contracts (WK) extensions and one Exploration WK contract.

"For an extended WK contract with a term of 20 years, the exploration WK has a period of 30 years," he explained at the ESDM Ministry Office."

Agung said, the total estimated investment value from the implementation of definite work commitments and definite commitments (KKP) of the four WKs was US $ 183.1 million. And, a total bonus signature (signature bonus) worth US $ USD 14.4 million. The details, WK Tarakan with PT Medco E & P Tarakan Contractors, are effective January 2022. Estimated investment value of the first five-year KKP is US $ 35 million with a signature bonus of US $ 1.5 million.

Then, Coastal Plains and Pekanbaru WK with PT Bumi Siak Pusako Contractor will become effective in August 2022. Estimated investment value from the implementation of the first five-year KKP is US $ 130 million and the signature bonus is US $ 10 million.

   Then, WK Tungkal with Contractor Montd’or Oil Tungkal, Ltd. and Fuel-X Tungkal Ltd, effective August 2022. Where the implementation of the first five-year KKP is US $ 13 million and the signature bonus is US $ 2.45 million. One more, WK Banyumas with PT Contractor Minarak Banyumas Gas, KKP the first three years worth US $ 4 million and a signature bonus of US $ 500,000.

IN INDONESIAN

Empat Wilayah Kerja Migas Skema Gross Split Ditandatangani

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menandatangani empat Wilayah Kerja (WK) minyak dan gas bumi (migas) dengan skema kontrak bagi hasil gross split. Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi dan Kerjasama Kementerian ESDM Agung Pribadi menyebutkan, bahwa kontrak yang ditandatangani terdiri dari tiga kontrak Wilayah Kerja (WK) perpanjangan dan satu kontrak WK Eksplorasi. 

"Untuk kontrak WK perpanjangan dengan jangka waktu selama 20 tahun, sedangkan WK eksplorasi dengan jangka waktu selama 30 tahun," terangnya di Kantor Kementerian ESDM."

Agung bilang, total perkiraan nilai investasi dari pelaksanaan komitmen kerja pasti dan komitmen pasti (KKP) keempat WK itu seni1aiUS$ 183,1juta. Dan, total bonus tanda tangan (signature bonus) senilai US$ USD 14,4 juta. Rinciannya, WK Tarakan dengan Kontraktor PT Medco E&P Tarakan, berlaku efektif Januari 2022. Perkiraan nilai investasi dari KKP lima tahun pertama sebesar US$ 35 juta dengan bonus tandatangan US$ 1,5 juta. 

Lalu, WK Coastal Plains and Pekanbaru dengan Kontraktor PT Bumi Siak Pusako akan berlaku efektif Agustus 2022. Perkiraan nilai investasi dari pelaksanaan KKP lima tahun pertama sebesar US$ 130 juta dan bonus tanda tangan sebesar US$ 10 juta.

Kemudian, WK Tungkal dengan Kontraktor Montd’or Oil Tungkal, Ltd. dan Fuel-X Tungkal Ltd, berlaku efektif Agustus 2022. Di mana pelaksanaan KKP lima tahun pertama sebesar US$ 13 juta dan bonus tanda tangan sebesar US$ 2,45 juta. Satu lagi, WK Banyumas dengan Kontraktor PT Minarak Banyumas Gas, KKP tiga tahun pertama senilaiUS$ 4 juta dan bonus tandatangan US$ 500.000.

Kontan, Page-14, Friday, Nov 30, 2018

The Government Found Five New Oil and Gas Reserves

The Geological Agency of the Ministry of Energy and Mineral Resources (ESDM) found five new potential oil and gas reserves in the eastern region of Indonesia. The government claims the reserves are very economical to be developed and can enter the oil and gas block auction specifications.

The Head of the ESDM Geological Agency, Rudy Suhendra, said the five potential oil and gas reserves are located in West Singkawang, Banyumas Basin, Papua Boka Area, Kutai Basin and West Agats Area (Papua). However, the Geology Agency has not been able to explain in detail the potential of oil and gas reserves from the five regions. Understandably, the potential for oil and gas reserves can later be proven through exploration activities.

Banyumas Basin

"Resources are not yet known, only indications of a reserve, will be resumed. The process is at the Ministry of Energy and Mineral Resources Directorate General of Oil and Gas, there will be a sequence of exploration," added Rudy, Thursday (11/15).

Thus, the government expects five potential reserves to be included in the oil and gas block auction process. As a result, cooperation contract contractors (KKKS) can carry out further exploration activities. Moreover, according to Rudy, the five potential oil and gas reserves are very economical to develop.

"From the preliminary study, the potential for oil and gas reserves is very economical. Therefore, the data already exists. We hope this will be included in the auction process, then we will socialize to interested parties," said Rudy.

He acknowledged the efforts of the Geological Agency to find potential oil and gas reserves supported by funding as basic as possible from the State Expenditures Budget (APBN), which is worth Rp. 70 billion, for exploration activities.

IN INDONESIAN

Pemerintah Menemukan Lima Cadangan Migas Baru

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menemukan lima potensi cadangan minyak dan gas (migas) baru di Wilayah timur Indonesia. Pemerintah mengklaim cadangan tersebut sangat ekonomis untuk dikembangkan dan bisa masuk spesifikasi lelang blok migas.

Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM, Rudy Suhendra, menyebutkan lima potensi cadangan migas tersebut berlokasi di West Singkawang, Banyumas Basin, Boka Area Papua, Kutai Basin dan West Agats Area (Papua). Namun Badan Geologi belum bisa menjelaskan secara mendetail berapa potensi cadangan migas dari lima wilayah tersebut. Maklum, potensi cadangan migas nanti bisa dibuktikan melalui kegiatan eksplorasi. 

"Resources belum diketahui, hanya indikasi ada cadangan, nanti dilanjutkan. Prosesnya ada pada Direktorat Jenderal Migas Kementerian ESDM, nanti ada urutan eksplorasi," imbuh Rudy, Kamis (15/11).

Dengan demikian, pemerintah mengharapkan lima potensi cadangan bisa diikut sertakan dalam proses lelang blok migas. Alhasil, kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) bisa melaksanakan kegiatan eksplorasi lebih lanjut. Apalagi, menurut Rudy, kelima potensi cadangan migas tersebut sangat ekonomis untuk dikembangkan.

"Dari kajian awal, potensi cadangan migas tersebut sangat ekonomis. Oleh karena itu, datanya sudah ada. Kami mengharapkan ini masuk dalam proses lelang, nanti kami akan mensosialisasikan kepada peminat,“ ungkap Rudy.

Dia mengakui upaya Badan Geologi menemukan potensi cadangan migas didukung oleh pendanaan ala kadarnya dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), yakni senilai Rp 70 miliar, untuk kegiatan eksplorasi.

Kontan, Page-14, Friday, Nov 16, 2018